 |
| Relaksasi pajak hingga 30 April 2026 memungkinkan wajib pajak melaporkan SPT tanpa denda. DJP mengimbau masyarakat segera memanfaatkan kesempatan ini. |
Samarinda - Otoritas pajak di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memberikan kelonggaran kepada masyarakat dengan menghapus sanksi denda pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga akhir April 2026. Kebijakan ini diharapkan mendorong wajib pajak yang belum melapor untuk segera memenuhi kewajibannya tanpa terbebani sanksi administratif.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara menyampaikan bahwa masa relaksasi tersebut berlaku hingga 30 April 2026, sehingga masyarakat memiliki kesempatan tambahan untuk menyelesaikan pelaporan pajak.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kalimantan Timur dan Utara, Teddy Heriyanto, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam membantu masyarakat beradaptasi dengan sistem perpajakan terbaru.
Menurut Teddy, wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan diimbau segera memanfaatkan masa kelonggaran tersebut agar tidak terkena sanksi setelah periode berakhir.
Pemberian pembebasan denda ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap proses penyesuaian masyarakat terhadap sistem perpajakan baru yang sedang diterapkan. Pemerintah menilai sebagian wajib pajak masih membutuhkan waktu untuk memahami mekanisme pelaporan yang berbeda dari sebelumnya.
Selain pembebasan denda, DJP juga memastikan bahwa pelaporan dapat dilakukan tanpa dikenai bunga keterlambatan selama masa relaksasi berlangsung.
Langkah ini diharapkan mampu mengurangi hambatan administrasi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.
Untuk membantu masyarakat, DJP menyediakan layanan pendampingan teknis bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam pelaporan.
Masyarakat dapat mendatangi kantor pelayanan pajak terdekat guna memperoleh asistensi langsung dari petugas. Sementara bagi wajib pajak yang terkendala jarak atau mobilitas, pelaporan juga dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Coretax DJP.
Petugas pajak memastikan akan terus memberikan pendampingan hingga setiap wajib pajak berhasil menyampaikan laporan tahunannya dengan benar.
Di tengah penerapan sistem baru, tingkat partisipasi wajib pajak di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tetap menunjukkan tren positif.
Hingga saat ini, tercatat 305.035 dokumen SPT telah masuk ke dalam sistem pelaporan DJP.
Mayoritas laporan berasal dari wajib pajak orang pribadi, yang jumlahnya mencapai 293.602 dokumen.
Sementara itu, pelaporan dari wajib pajak badan masih relatif lebih rendah, dengan total 11.433 dokumen.
Data tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan tetap terjaga meskipun terjadi perubahan sistem.
Pemerintah menilai momentum relaksasi denda ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran publik bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan negara.
Otoritas pajak juga menegaskan akan terus memantau perkembangan kepatuhan wajib pajak selama periode pelaporan tahun pajak 2025 berlangsung.
Masyarakat diimbau untuk tidak menunda pelaporan hingga batas akhir masa relaksasi guna menghindari potensi kendala teknis menjelang tenggat waktu.
FAQ
1. Sampai kapan pembebasan denda pajak berlaku?
Pembebasan denda pelaporan SPT Tahunan berlaku hingga 30 April 2026.
2. Siapa saja yang bisa memanfaatkan relaksasi ini?
Seluruh wajib pajak di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang belum melaporkan SPT Tahunan.
3. Apakah pelaporan tetap bisa dilakukan secara online?
Ya, pelaporan dapat dilakukan melalui aplikasi Coretax DJP secara daring.
4. Apa yang terjadi jika melewati batas waktu relaksasi?
Wajib pajak berpotensi dikenai sanksi denda administratif sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
5. Mengapa pemerintah memberikan relaksasi pajak?
Untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan sistem perpajakan baru serta meningkatkan kepatuhan pelaporan.
