Viral Video Syur Siswi SMA di Kutai Timur: Mantan Pacar Sebarkan Karena Sakit Hati, Polisi Tangkap Pelaku

Redaksi    Senin, Juni 30, 2025    Comment   

Viral Video Syur Siswi SMA di Kutai Timur: Mantan Pacar Sebarkan Karena Sakit Hati, Polisi Tangkap Pelaku

Viral Video Syur Siswi SMA di Kutai Timur: Mantan Pacar Sebarkan Karena Sakit Hati, Polisi Tangkap Pelaku. (Gambar ilustrasi)

KALTIM - Kasus penyebaran video tidak senonoh yang melibatkan anak di bawah umur kembali mencuat di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. 

Kali ini, seorang pemuda nekat menyebarkan video pribadi dirinya bersama mantan kekasihnya yang masih duduk di bangku SMA. 

Aksi tak bermoral ini terungkap setelah orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Terbongkar Setelah Orang Tua Menerima Video

Kapolsek Sangkulirang, Ipda Erik Bastian, menjelaskan bahwa kasus ini mencuat setelah seorang ayah berinisial EZ menerima video tak senonoh dari temannya melalui WhatsApp pada Jumat, 14 Juni 2025, sekitar pukul 17.00 WITA. 

Dalam video itu, tampak seorang perempuan yang wajahnya sangat mirip dengan anaknya.

Setelah dikonfirmasi, sang anak menangis dan mengakui bahwa dirinya adalah perempuan dalam video tersebut. 

Ia juga meminta maaf kepada orang tuanya atas kejadian itu. Menurut pengakuannya, video tersebut dibuat saat ia masih berusia 15 tahun dan duduk di kelas 10 SMA pada tahun 2023.

Motif Cinta Ditolak, Video Disebar

Pelaku berinisial MHS, seorang pria berusia 22 tahun yang bekerja di sektor swasta dan tinggal di Kecamatan Bengalon, diduga menyebarkan video tersebut karena dendam dan sakit hati setelah hubungan mereka kandas.

“Pelaku mengancam korban akan menyebarkan video pribadi mereka ke media sosial setelah diputusin. Karena sakit hati, akhirnya benar-benar disebar,” terang Ipda Erik Bastian.

Awalnya, MHS sempat menyangkal bahwa dirinya adalah pelaku. 

Namun, setelah dicecar berbagai pertanyaan oleh penyidik dan ditunjukkan bukti-bukti kuat, ia akhirnya mengaku.

Karena korban masih tergolong anak di bawah umur, kasus ini ditangani dengan serius oleh pihak kepolisian bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). 

Korban kini dalam perlindungan orang tua serta pengawasan lembaga terkait.

Polisi menjerat pelaku dengan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya bisa mencapai 15 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar.

“Pelaku sudah kami amankan tadi malam. Barang bukti berupa video dari handphone milik tersangka juga telah disita,” pungkas Kapolsek.

Penting untuk diingat bahwa menyebarkan konten pribadi tanpa izin, apalagi yang melibatkan anak di bawah umur, adalah tindakan kriminal yang bisa berdampak serius, baik bagi korban maupun pelaku. 

Yuk, bijak menggunakan media sosial dan selalu hargai privasi orang lain.

Kalau kamu atau orang terdekatmu menjadi korban kekerasan digital, jangan ragu untuk melapor ke pihak berwenang atau lembaga perlindungan anak.

Perayaan Kamis Putih di Desa Temula, Kecamatan Nyuatan

Redaksi    Jumat, April 18, 2025    Comment   

Perayaan Kamis Putih di Desa Temula, Kecamatan Nyuatan

Perayaan Kamis Putih di Desa Temula, Kecamatan Nyuatan.

KUTAI BARAT - Perayaan Kamis Putih merupakan salah satu acara penting dalam kalender liturgi umat Katolik. Di Desa Temula, Kecamatan Nyuatan, perayaan ini dipimpin oleh Prodiakon dari Paroki, Pak Dodi, bersama rekan-rekannya serta Bapak Pimpinan Umat Katolik di tingkat Stasi Desa Temula, Pak Wira. Kamis Putih kali ini terasa sangat istimewa, dengan dihadiri oleh banyak umat yang penuh kerinduan akan berkat Tuhan.

Acara dimulai dengan lagu pembukaan yang mengawali suasana sakral malam tersebut. Lagu puji-pujian yang menggema mengundang umat untuk berdoa bersama dalam suasana penuh kedamaian. Setelah itu, dilanjutkan dengan doa tobat dan doa syukur, yang menjadi bagian penting dari perayaan Kamis Putih, sesuai dengan tata cara yang diatur dalam liturgi Gereja Katolik.

Pak Wira, sebagai Pimpinan Umat di Stasi Desa Temula, dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas kehadiran umat dalam ibadah tersebut. "Selamat malam, saya sangat berbangga dan penuh syukur atas Kehadiran para umat yang rindu akan berkat Tuhan. Dalam perayaan ibadah ini, kita juga telah dihadiri oleh pimpinan kita dari paroki, yaitu Bapak-bapak dari Prodiakon, untuk membantu umat yang mungkin belum mengenal tata cara ibadah dalam Katolik," ujar Pak Wira dengan penuh semangat.

Perayaan Kamis Putih di Desa Temula, Kecamatan Nyuatan.

Malam itu, suasana semakin khusyuk dengan kehadiran umat yang terus bertambah, menandakan betapa besar kerinduan mereka untuk merayakan peristiwa Kamis Putih. Perayaan ini menjadi momen penting untuk merenungkan pengorbanan Yesus Kristus dan memperbarui iman umat Katolik.

Prodiakon Pak Dodi, yang turut memimpin ibadah, juga mengumumkan bahwa masih ada beberapa rangkaian ibadah yang harus dilaksanakan dalam rangkaian perayaan Paskah. "Kemungkinan, beberapa ibadah selanjutnya akan dipimpin langsung oleh Bapak Pastor, dan akan dihadiri saat menjelang Paskah," ujarnya.

Perayaan Kamis Putih di Desa Temula bukan hanya sekedar ibadah biasa, namun juga menjadi momen mempererat tali persaudaraan antar umat Katolik di desa tersebut. Kehadiran setiap umat memberikan makna mendalam dalam perjalanan iman mereka.

Melalui perayaan ini, umat Katolik di Desa Temula, Kecamatan Nyuatan, menghidupkan kembali semangat kasih Tuhan dan memperbaharui komitmen mereka untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran-Nya. Meskipun di daerah yang jauh, mereka tetap menjaga tradisi dan keyakinan mereka dengan penuh semangat.

Dengan suasana yang penuh hikmat dan doa bersama, perayaan Kamis Putih ini semakin mempererat hubungan umat dalam komunitas Katolik di wilayah ini. Semoga melalui perayaan ini, umat semakin diberkati dan semakin dekat dengan Tuhan, menjelang perayaan Paskah yang penuh sukacita.

Reporter: Henryanus Achiang

Sidang Pledoi Advokat Yahya Tonang untuk Eronius Tenaq: Menyoroti Kejanggalan Bukti dan Dakwaan

Redaksi    Jumat, Maret 21, 2025    Comment   

Sidang Pledoi Advokat Yahya Tonang untuk Eronius Tenaq: Menyoroti Kejanggalan Bukti dan Dakwaan

Sidang Pledoi Advokat Yahya Tonang untuk Eronius Tenaq: Menyoroti Kejanggalan Bukti dan Dakwaan.

KUTAI BARAT - Sidang pembacaan pledoi oleh advokat Yahya Tonang, penasihat hukum terdakwa Eronius Tenaq, berlangsung penuh perhatian di Pengadilan Negeri Kutai Barat. Agenda ini menarik perhatian banyak pengunjung yang datang dari berbagai daerah dalam satu kabupaten untuk menyaksikan langsung jalannya persidangan.

Dalam pembelaannya, Yahya Tonang menyoroti beberapa kejanggalan dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurutnya, terdapat banyak ketidaksesuaian dalam alat bukti yang diajukan, yang seharusnya menjadi dasar bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan keputusan.

Pledoi: Kejanggalan Bukti dalam Dakwaan

"Majelis Hakim yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta hadirin sidang yang kami banggakan. Kami dari Pos Bantuan Hukum Perkumpulan Advokat Indonesia (Pobakumandin) mengajukan nota pembelaan atas tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada Rabu, 12 Maret 2025," ujar Yahya Tonang saat membacakan pledoi.

Dalam dakwaannya, JPU menuduh Eronius Tenaq melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP terkait dugaan pemalsuan surat. Namun, menurut penasihat hukum, surat yang dijadikan barang bukti, yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Y. Tenaq (alm.), dianggap tidak sah oleh saksi ahli pidana Wawan Setiawan, S.H., M.H. Hal ini didasarkan pada adanya dua keterangan yang dianggap tidak benar dan merugikan saksi Widodo.

Lebih lanjut, penasihat hukum menjelaskan bahwa perkara ini sudah pernah diperiksa dalam sidang perdata dengan nomor perkara 12/Pdt.G/2012/PN Kubar, yang berakhir dengan putusan Niet Ovenkelijke Verklard (NO), atau tidak dapat diterima. Dalam putusan tersebut, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa lahan yang disengketakan benar-benar milik Widodo.

Surat Dakwaan Dinilai Kabur dan Prematur

Penasihat hukum juga mengutip pendapat Dr. Aris Irawan, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa dakwaan dalam perkara ini tergolong prematur. Hal ini disebabkan karena dalam putusan perdata sebelumnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan kepemilikan yang sah atas lahan tersebut.

Selain itu, dalam peta penempatan lahan eks-transmigrasi Sekolaq Joleq tahun 1964, tidak ada instansi pemerintah seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bertanggung jawab atas fotokopi peta yang diajukan sebagai bukti oleh JPU dalam perkara ini.

Kemana Bukti-Bukti yang Diajukan di Persidangan?

Salah satu poin yang paling disoroti oleh penasihat hukum adalah hilangnya beberapa bukti yang sebelumnya telah disampaikan dan dibahas di persidangan. Dalam tuntutan yang dibacakan, JPU hanya menampilkan tujuh surat sebagai barang bukti, di antaranya:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Widodo
2. Surat SPPT terdakwa Eronius

Namun, beberapa bukti penting lainnya yang sebelumnya diajukan justru menghilang, seperti:

• Fotokopi peta penempatan transmigrasi
• Fotokopi putusan pengadilan nomor 12/Pdt.G/2012/PN Kubar
• Berita acara fasilitasi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tahun 2006
• Fotokopi dokumen tapal batas lahan

Menurut Yahya Tonang, hal ini menimbulkan pertanyaan besar, "Ada apa dengan Penuntut Umum? Mengapa bukti-bukti yang sudah diajukan dan dinilai oleh saksi serta ahli justru dihilangkan dalam surat tuntutan?"

Bahkan, dalam persidangan, saksi Wilhelmus sempat diajukan bukti rekaman yang memperlihatkan pernyataan dari penuntut umum mengenai keberadaan beberapa dokumen yang kini tidak lagi muncul dalam tuntutan.

Beban Pembuktian Ada di Jaksa Penuntut Umum

Menurut Pasal 66 KUHAP, beban pembuktian dalam perkara pidana berada pada Jaksa Penuntut Umum. Namun, jika JPU sendiri tidak konsisten dengan alat buktinya dan menghilangkan bukti yang sebelumnya diajukan, maka hakim seharusnya juga tidak dapat mempertimbangkan dokumen-dokumen tersebut sebagai dasar dalam memutuskan perkara ini.

Penasihat hukum menegaskan bahwa dalam perkara perdata sebelumnya, lahan yang saat ini dikuasai oleh Eronius Tenaq telah disengketakan oleh saksi Widodo, namun gugatan tersebut telah diputus Niet Ovenkelijke Verklard (NO), yang berarti gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh pengadilan.

Dalam akhir pembelaannya, Yahya Tonang menegaskan bahwa dakwaan yang diajukan kepada Eronius Tenaq penuh dengan kejanggalan, prematur, serta tidak didukung dengan alat bukti yang konsisten. Oleh karena itu, penasihat hukum meminta agar Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta ini dalam memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Sidang ini menjadi perhatian banyak pihak, terutama masyarakat yang mengikuti jalannya kasus ini sejak awal. Keputusan Majelis Hakim nantinya akan menjadi penentu bagi kelanjutan kasus Eronius Tenaq, yang hingga saat ini masih terus memperjuangkan keadilannya di pengadilan.

Reporter: Henry

Rapat Dengar Pendapat DPRD Kubar: Banyak Undangan Tidak Hadir, Sengketa Tanah Jadi Sorotan

Redaksi    Rabu, Maret 12, 2025    Comment   

Rapat Dengar Pendapat DPRD Kubar: Banyak Undangan Tidak Hadir, Sengketa Tanah Jadi Sorotan

Rapat Dengar Pendapat DPRD Kubar: Banyak Undangan Tidak Hadir, Sengketa Tanah Jadi Sorotan.

Kutai Barat – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Kutai Barat pada Senin sore, 10 Maret 2025, diwarnai dengan ketidakhadiran banyak undangan. Padahal, semua pihak yang berkepentingan telah diundang jauh-jauh hari sebelum rapat dilaksanakan.

Rapat ini bertujuan untuk membahas permasalahan sengketa tanah yang menyeret seorang pewaris hak keturunan menjadi tersangka. 

Dugaan kuat muncul bahwa ada permainan politik uang demi kepentingan individu tertentu, sehingga kepala pewaris hak keturunan harus berhadapan dengan hukum.

Kekhawatiran dari Pihak Kelurahan dan Adat

Lurah Simpang Raya, Barong Tongkok, Kubar, menyampaikan rasa kekhawatirannya selama RDP berlangsung. 

Ia menyoroti kemungkinan munculnya kasus-kasus yang berbasis praduga dan penafsiran yang tidak berdasar.

“Saya sudah dua kali dipanggil penyidik, tetapi saya tetap menjelaskan sesuai dengan fakta yang ada. Hal yang tidak pernah terbukti tidak perlu saya lebih-lebihkan atau rekayasa,” ujar Lurah Simpang Raya.

Sementara itu, Kepala Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, Manar Gamas, juga menyuarakan keresahannya terhadap permasalahan ini. 

Menurutnya, jika kasus ini tidak segera diselesaikan dengan adil, konflik besar bisa terjadi, terutama antar suku.

“Kami tidak menginginkan adanya konflik yang lebih besar. Banyak orang di luar sana yang sudah panas dengan kasus ini. Oleh karena itu, atas nama lembaga adat dan keluarga besar Dayak Tunjung Benuaq (Mantuq), kami meminta agar saudara Eronius Tenaq segera dibebaskan dari tuntutan,” tegas Manar Gamas.

Ketua DPRD Kutai Barat Angkat Bicara

Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat, Riduai SH, juga menyesalkan ketidakhadiran pihak-pihak terkait dalam RDP ini. 

Ia menegaskan bahwa pihak DPRD akan segera mengundang kembali instansi terkait, seperti Forkopimda, Kejaksaan, Kapolres, dan pihak Widodo R.

“Hari ini mereka diundang, tetapi tidak ada yang hadir. Kami tidak bisa mengintervensi siapa pun, tetapi hanya bisa bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik,” ujar Riduai SH.

Koordinator Solidaritas Kutai Barat Ungkap Fakta Mengejutkan

Tim pengurus Koordinator Solidaritas Sekutai Barat, Yehkezkiel Pomen, mengungkapkan bahwa sejak awal kasus ini memanas, ia sudah mendapatkan banyak tekanan. 

Ia bahkan pernah diminta oleh tim Widodo R untuk tidak melibatkan organisasi masyarakat (ormas) dalam urusan kasus tersangka Eronius Tenaq.

“Saya orang lapangan, saya tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Saya pernah diminta agar tidak mengerahkan massa dari ormas Dayak dalam kasus ini. Bahkan, saya pernah ditawari uang Rp100 juta agar menghentikan pergerakan massa. Tetapi bagi saya, itu bukan hal yang bisa dibeli,” ungkap Yehkezkiel Pomen.

Ia juga menekankan bahwa beberapa keputusan adat telah dikeluarkan, tetapi tidak pernah diakui oleh pihak yang bersangkutan. 

Menurutnya, menggiring seseorang yang tidak bersalah ke ranah hukum adalah tindakan yang tidak adil.

“Jangan sampai masalah ini terulang seperti peristiwa tahun 2012, di mana terjadi kerusuhan besar antar suku. Itu yang sangat kami khawatirkan,” tambahnya.

Kasus sengketa tanah yang terjadi di Kutai Barat ini masih menjadi sorotan. Dengan berbagai pihak yang merasa dirugikan dan kekhawatiran akan potensi konflik, masyarakat berharap ada penyelesaian yang adil dan tidak berpihak.

DPRD Kutai Barat berjanji akan terus mengawal kasus ini dan mengundang kembali pihak-pihak yang berwenang untuk mencari solusi terbaik. 

Apakah keadilan bisa ditegakkan? Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya dari para pemangku kepentingan.

Ritual Adat Dayak Tonyoi Benuaq Bentiatn di Kutai Barat: Nalitn Tautn

Redaksi    Sabtu, Maret 08, 2025    Comment   

Ritual Adat Dayak Tonyoi Benuaq Bentiatn di Kutai Barat: Nalitn Tautn

Ritual Adat Dayak Tonyoi Benuaq Bentiatn di Kutai Barat: Nalitn Tautn.

KUTAI BARAT - Ritual adat suku Dayak Tonyoi Benuaq Bentiatn kembali digelar dengan khidmat di Kelurahan Simpang Raya, Barong Tongkok, Kutai Barat, Kalimantan Timur. 

Acara adat yang disebut Nalitn Tautn atau Gugu Tautn (Nyolungk Pakatn Samat) ini merupakan tradisi turun-temurun yang dijalankan oleh para sesepuh adat, tetua adat, serta masyarakat adat yang memiliki garis keturunan leluhur mereka.

Makna dan Tujuan Ritual Nalitn Tautn

Ritual Nalitn Tautn adalah bentuk penghormatan kepada roh leluhur yang telah berjasa bagi masyarakat Dayak. 

Acara ini tidak hanya menjadi ajang spiritual, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Dayak. 

Ketua Adat Kecamatan Damai, Barong Tongkok, Nerus, menyatakan bahwa manusia tanpa adat ibarat pohon tanpa daun dan akar, yang pada akhirnya akan mati.

Pemimpin Ritual: Kanongk Beliatn

Ritual ini dipimpin oleh seorang Pemeliatn, yang dalam bahasa setempat disebut Kanongk Beliatn. 

Pemeliatn bukanlah sosok yang belajar melalui pendidikan formal seperti sekolah atau universitas, tetapi seseorang yang memiliki keahlian turun-temurun dalam memahami mantra dan tata cara ritual adat. 

Keberadaan mereka sangat dihormati karena merupakan bagian dari sistem adat yang telah terjaga sejak zaman nenek moyang.

Adat yang Dijaga Sejak Sebelum Kemerdekaan

Adat istiadat Dayak telah diakui sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Undang-Undang Adat Tumbang Anoy yang ditetapkan pada tahun 1894 menjadi bukti kuat bahwa masyarakat adat memiliki hukum sendiri yang dihormati dan dijalankan dengan tegas. 

Dalam aturan adat ini, siapa pun yang melanggar dan tidak mengakui adat bisa dikenai sanksi, termasuk dikucilkan dari wilayah hukum adat.

Pentingnya Melestarikan Tradisi

Ritual Nalitn Tautn bukan hanya sekadar seremoni, tetapi juga menjadi ajang untuk memperkuat identitas dan kebersamaan masyarakat Dayak. 

Dengan mempertahankan adat istiadat, masyarakat dapat menjaga warisan leluhur agar tidak hilang ditelan zaman.

Sebagai generasi penerus, sangat penting untuk terus menghormati dan melestarikan budaya yang telah diwariskan. 

Adat bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan, tetapi merupakan bagian dari jati diri yang membentuk kehidupan masyarakat Dayak hingga saat ini.

Dengan adanya ritual seperti Nalitn Tautn, masyarakat Dayak Tonyoi Benuaq Bentiatn di Kutai Barat terus menjaga tradisi dan nilai-nilai leluhur, memastikan bahwa adat tetap hidup dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Reporter: Henryanus Achiang

PN Kutai Barat Gelar Sidang Lapangan Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Tanah

Redaksi    Rabu, Maret 05, 2025    Comment   

PN Kutai Barat Gelar Sidang Lapangan Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Tanah

PN Kutai Barat Gelar Sidang Lapangan Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Tanah.

Kutai Barat – Pengadilan Negeri (PN) Kutai Barat (Kubar) menggelar sidang Pemeriksaan Setempat (PS) atau Sidang Lapangan dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah dengan terdakwa E Te. Sidang ini berlangsung di lokasi objek sengketa yang terletak di Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, pada Selasa (4/3/2025).

Sidang lapangan ini dihadiri oleh majelis hakim, tim dari Pengadilan Negeri Kutai Barat, jaksa, pihak pelapor, serta pihak terdakwa. Tujuan utama sidang ini adalah untuk mengobservasi langsung lokasi sengketa guna mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai keadaan tanah yang menjadi permasalahan.

Saat proses pemeriksaan berlangsung, tim pengadilan tidak menemukan adanya lahan persawahan atau tanah basah seperti yang diklaim dalam dokumen yang dipersoalkan. Sebaliknya, yang tampak adalah tanah kering yang gersang. Selain itu, ditemukan juga situs peninggalan bersejarah berupa patung kayu tua (belontangk) serta bekas kuburan tua dari zaman dahulu.

“Dalam sidang lapangan, hakim dan tim pengadilan melakukan observasi langsung di lokasi untuk memastikan kondisi sebenarnya,” ujar Widodo R, pihak pelapor, kepada awak media.

Sidang lapangan ini bertujuan untuk memastikan letak, luas, dan batas tanah yang menjadi objek sengketa. Selain itu, proses ini juga membantu dalam menilai kuantitas dan kualitas tanah yang dipermasalahkan, sehingga dapat menjadi bukti akurat dalam proses persidangan.

Dengan adanya pemeriksaan langsung ini, hakim dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan tanah yang disengketakan serta mendapatkan alat bukti yang lebih konkret. Ini menjadi bagian penting dalam pembuktian kasus, terutama dalam perkara yang melibatkan dokumen pertanahan.

Setelah pelaksanaan sidang lapangan ini, persidangan akan kembali dilanjutkan pada Rabu (5/2/2025) dengan agenda mendengarkan keterangan dari saksi A de Charge. Kesaksian ini diharapkan dapat memberikan keterangan tambahan yang memperjelas perkara yang sedang berlangsung.

(Penulis: Henryanus Achiang)

Sidang Dugaan Pemalsuan Surat Tanah di Kutai Barat: Ahli Perdata Sebut Perkara Murni Perdata

Redaksi    Jumat, Februari 07, 2025    Comment   

Sidang Dugaan Pemalsuan Surat Tanah di Kutai Barat: Ahli Perdata Sebut Perkara Murni Perdata

Sidang Dugaan Pemalsuan Surat Tanah di Kutai Barat: Ahli Perdata Sebut Perkara Murni Perdata.

Kutai Barat, Kaltim – Sidang perkara dugaan pemalsuan surat tanah (SPPT) dengan terdakwa ET kembali digelar pada Rabu, 5 Januari 2025, di ruang sidang Pengadilan Negeri Kutai Barat. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum menghadirkan seorang ahli perdata untuk memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan majelis hakim.

Yahya Tonang, selaku penasihat hukum (PH) terdakwa ET, dalam wawancara dengan beberapa awak media menyampaikan pandangannya terkait jalannya persidangan. Menurutnya, keterangan ahli perdata memperjelas bahwa kasus ini merupakan perkara perdata, bukan pidana.

Pendapat Ahli Perdata: Perkara Seharusnya Diselesaikan Secara Keperdataan

Ahli perdata yang dihadirkan dalam sidang menyampaikan bahwa jika terdapat dua surat kepemilikan tanah yang mengklaim lokasi yang sama, tetapi diterbitkan oleh dua wilayah administratif berbeda, maka penyelesaiannya harus melalui gugatan perdata.  

"Harus diuji surat mana yang lebih sah dan mana yang dapat dibatalkan oleh instansi yang menerbitkannya," ujar ahli perdata dalam persidangan.  

Dalam kasus ini, SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Widodo diterbitkan oleh Desa Sekolaq Joleq, Kecamatan Melak, dan menunjukkan lahan basah untuk persawahan. Sementara itu, SPPT milik terdakwa ET diterbitkan oleh Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, dengan kondisi lahan kering.  

"Dari segi formil, tampak jelas bahwa kedua surat tersebut menunjuk lokasi yang berbeda," tambah ahli perdata. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa persoalan ini harus dibuktikan melalui mekanisme hukum perdata untuk menentukan letak tanah yang sebenarnya, mengingat kedua akta tersebut merupakan dokumen otentik.

Fakta Hukum: Gugatan Widodo Pernah Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (NO)

Dalam persidangan, PH Yahya Tonang juga mengungkapkan fakta bahwa sebelumnya Widodo pernah menggugat terdakwa ET untuk meneguhkan SHM miliknya. Namun, dalam proses persidangan sebelumnya, Widodo tidak dapat menghadirkan peta asli penempatan lahan transmigrasi eks Sekolaq Joleq.  

"Yang ditampilkan justru tiga fotokopi peta yang disebut sebagai ‘peta bodong’ yang tidak memiliki nilai pembuktian," jelas Yahya Tonang.  

Akibatnya, gugatan yang diajukan Widodo tersebut dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau tidak dapat diterima. Selain itu, dalam tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat di tingkat provinsi, majelis hakim sempat diminta untuk mengosongkan lahan dan melarang segala aktivitas di area sengketa.

Putusan pengadilan dalam perkara perdata sebelumnya dengan nomor: 12/Pdt.G/2021/PN, yang dikeluarkan pada 15 Januari 2012, menyatakan bahwa kedua surat tanah diterbitkan oleh dua wilayah administratif yang berbeda. Oleh karena itu, menurut penasihat hukum terdakwa, kasus ini seharusnya tetap berada dalam ranah perdata, bukan pidana.

Sidang kasus dugaan pemalsuan surat tanah ini semakin memperlihatkan kompleksitas sengketa pertanahan di wilayah Kutai Barat. Dengan adanya dua dokumen kepemilikan yang diterbitkan oleh instansi berbeda, persoalan ini membutuhkan pembuktian lebih lanjut melalui jalur perdata.  

Sidang berikutnya akan menentukan langkah hukum selanjutnya yang akan diambil oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara ini. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa tetap berpegang pada pendapat bahwa kasus ini tidak seharusnya masuk dalam ranah pidana.  

(Henryanus Achiang)

APTIKOM Kalimantan Timur Tekankan Pentingnya Keamanan Digital bagi Anak Muda

Redaksi    Minggu, Mei 19, 2024    Comment   

APTIKOM Kalimantan Timur Tekankan Pentingnya Keamanan Digital bagi Anak Muda

APTIKOM Kalimantan Timur Tekankan Pentingnya Keamanan Digital bagi Anak Muda. (Gambar ilustrasi)

SAMARINDA – Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM) Kalimantan Timur, Eko Junirianto, menekankan pentingnya pemahaman keamanan digital bagi anak muda untuk memastikan keamanan dan kenyamanan saat berselancar di dunia maya. 

Dalam sebuah rilis pers pada Sabtu, Eko menyatakan bahwa pemahaman dan pendampingan mengenai keamanan digital sangat diperlukan bagi anak-anak.

"Diperlukan pemahaman dan pendampingan keamanan digital bagi anak dalam berselancar di dunia digital," ujar Eko.

Pernyataan tersebut disampaikan Eko dalam webinar bertajuk "Ayo, Jadikan Internet Sebagai Teman Belajarmu!" yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di Kalimantan pada Kamis, 16 Mei 2024. 

Menurutnya, transformasi gaya hidup yang serba digital menawarkan berbagai kemudahan dan kepraktisan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk bagi anak sekolah. 

Namun, perubahan ini juga menghadirkan risiko seperti penipuan dan pencurian akun pada anak-anak.

Eko menjelaskan bahwa ancaman keamanan digital yang umum dihadapi meliputi phishing dan scam. Phishing adalah usaha untuk memperoleh data pribadi seseorang melalui teknik penipuan, sementara scam adalah bentuk penipuan yang dilakukan melalui telepon, email, atau pesan dengan tujuan utama mendapatkan uang dari korban.

"Anak muda harus mampu memastikan keamanan perangkat dan media digitalnya, termasuk media sosial dan aplikasi perpesanan," kata Eko. 

Salah satu langkah yang bisa diambil adalah menggunakan kata kunci yang kuat dan memastikan sistem autentikasi ganda. 

Selain itu, ia mengingatkan untuk tidak membagikan data pribadi kepada siapapun, termasuk di media sosial.

Dalam kesempatan yang sama, CEO Guru Youtuber, Dirgantara Wicaksono, menekankan pentingnya menciptakan generasi muda yang positif, kreatif, dan beradab di ruang digital. 

Hal ini bisa dicapai melalui penguatan literasi digital, termasuk pemahaman mengenai hoaks, konten negatif, etika online, dan cara mengamankan diri dari efek buruk internet.

"Pembatasan waktu menggunakan media digital juga perlu dilakukan untuk memberikan kontrol diri bagi generasi muda," ujar Dirgantara.

Lokakarya literasi digital ini merupakan bagian dari program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan anak muda, agar mereka bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak dan aman.

Investasi di Kawasan IKN Meningkat, Jokowi: Bukti Optimisme Investor

Redaksi    Jumat, Maret 01, 2024    Comment   

Investasi di Kawasan IKN Meningkat, Jokowi: Bukti Optimisme Investor

Presiden Jokowi melakukan groundbreaking pembangunan Gedung BRI Internasional Microfinance Center di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (29/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)

KALTIM - Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama untuk sejumlah infrastruktur di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Kamis (29/02/2024). Dalam acara tersebut, beliau menyatakan bahwa langkah ini mencerminkan minat investasi yang tinggi di IKN.

"Yang antre ini banyak, hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk sehingga kota menjadi hidup," ujar Presiden dalam keterangan kepada media di Kawasan IKN.

Presiden juga menyoroti peningkatan optimisme investor pasca pemilu dan mengingatkan pentingnya pengaturan lahan dan ekosistem yang baik untuk pembangunan kota yang berkelanjutan.

"Kalau yang mengantre ini ya diberi ini terus, yang lain tidak, nanti ekosistemnya tidak terbentuk. Dan saya melihat optimisme setelah pemilu kemarin menjadi tidak nunggu-nunggu dan sekarang semuanya akan kita atur groundbreaking-nya tetapi memang sesuai dengan ekosistem yang ditetapkan," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memperlihatkan peta Kawasan IKN beserta posisi tiap klasternya. Peta tersebut menunjukkan padatnya titik-titik rencana pembangunan di IKN, terutama di bagian barat.

"Yang lebih padat sebetulnya di IKN barat, hanya ini titik-titiknya belum ditunjukkan di sini, tapi ini yang paling padat nantinya. Dalam dua-tiga bulan ini yang paling padat," tambahnya.

Gedung BRI Microfinance Center Dibangun di Kalimantan Timur

Redaksi    Jumat, Maret 01, 2024    Comment   

Gedung BRI Microfinance Center Dibangun di Kalimantan Timur

Presiden Jokowi melakukan groundbreaking pembangunan Gedung BRI Internasional Microfinance Center di Kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (29/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)

KALTIM - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), memberikan penghargaan atas kontribusi vital Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air. 

Ungkapan apresiasi tersebut disampaikan oleh Presiden saat melakukan upacara peletakan batu pertama untuk pembangunan Gedung BRI Internasional Microfinance Center di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada hari Kamis (29/02/2024).

"Saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia BRI di mana telah memberikan kreditnya kepada UMKM sebesar 84 persen lebih. Ini sesuatu yang luar biasa karena Bank BRI mau mengurusi usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro, usaha-usaha menengah," ujar Presiden.

Meskipun menantang, Presiden Jokowi mengakui kontribusi dan kerja keras BRI dalam memajukan UMKM di Indonesia. 

"Tidak ada bank yang bisa menyamai BRI keuntungannya, bank dalam negeri maupun bank asing. Itu atas jerih payah mau mengurus yang UMKM yang mikro, kecil, menengah. Saya sangat mengapresiasi," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara kembali menegaskan pentingnya IKN sebagai pusat yang seimbang, berada di tengah-tengah negara. 

Dengan keistimewaan geografisnya, IKN diharapkan dapat memperlancar akses dari berbagai daerah, termasuk Papua dan Banda Aceh.

"Di titik kita berada ini di Ibu Kota Nusantara kalau di dalam gambar hitungannya ini adalah di tengah-tengah negara kita Indonesia," katanya.

"Nanti kalau airport-nya Nusantara jadi kira-kira bulan Juni-Juli saya mau mencoba berapa sih dari Ibu Kota Nusantara ke barat dan Ibu Kota Nusantara ke timur. Menunjukkan bahwa kita memberikan sebuah titik yang betul-betul di tengah bagi ibu kota baru kita Nusantara," tambahnya.

Selain itu, Presiden juga menyoroti tantangan pembangunan infrastruktur di Kota Nusantara yang masih dalam tahap pengembangan. 

Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa proyek-proyek ini, termasuk pembangunan klaster keuangan, akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di IKN.

"Memang fasilitas-fasilitas yang ada di Ibu Kota Nusantara ini belum selesai. Jadi jangan ada yang pesimis dulu karena memang belum selesai [pembangunan]," tuturnya.

Tampak hadir dalam acara tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, serta Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Tidak ketinggalan hadir pula Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil, dan Direktur Utama BRI Sunarso.

Bank BNI 46 Tancapkan Batu Pertama di IKN

Redaksi    Jumat, Maret 01, 2024    Comment   

Bank BNI 46 Tancapkan Batu Pertama di IKN

Presiden Jokowi pada groundbreaking pembangunan gedung Bank BNI 46 di Kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (29/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

KALTIM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin upaya untuk mendorong infrastruktur perbankan menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pada acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Bank BNI 46 di Kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Presiden Jokowi menggarisbawahi pentingnya transformasi ekonomi yang harus diwujudkan di wilayah tersebut. 

Dia mengatakan, "Memang transformasi ekonomi di Ibu Kota Nusantara ini harus mendorong kita semua untuk bertransformasi dari pola ekonomi lama ke pola ekonomi baru."

Presiden juga memberikan apresiasi terhadap langkah Bank BNI dalam mengembangkan perbankan digital di kawasan industri keuangan dan perbankan IKN. 

Ini diharapkan akan mendorong adopsi teknologi digital di kalangan masyarakat. 

"Saya senang Bank BNI membangun digital banking di sini untuk mendorong masyarakat kita agar betul-betul lari semuanya ke hal-hal yang berkaitan dengan digital," ujarnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya aksesibilitas ke IKN. 

Dia menyatakan bahwa pembangunan jalan tol dan bandara baru akan memudahkan akses ke wilayah tersebut. 

Dengan infrastruktur yang lebih baik, waktu perjalanan dari kota-kota besar seperti Jakarta dan Balikpapan ke IKN diharapkan dapat dipersingkat secara signifikan.

Presiden menyatakan keyakinannya bahwa langkah-langkah ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi di IKN, menjadikannya pusat kegiatan yang hidup. 

"Kita harapkan Kota Nusantara ini akan menjadi sebuah kota yang hidup, tidak hanya urusan pemerintahan, tapi di bayangan saya kalau fasilitas-fasilitas nanti sudah komplet, konser-konser besar nanti akan bisa diadakan di Ibu Kota Nusantara," katanya.

Lebih lanjut, Presiden juga menggarisbawahi rencana pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai pusat ekoturisme dengan mengembalikan hutan monokultur menjadi hutan hujan tropis. 

Hal ini diharapkan akan menciptakan sebuah kota hijau, sesuai dengan konsep smart city yang diinginkan. 

"Ini akan menjadi sebuah kota yang hijau, forest city karena akan banyak nanti bank-bank yang ada di sini dengan digital banking-nya. Ini akan betul-betul sesuai dengan konsep smart city yang akan kita bangun betul-betul kejadian," katanya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Hadir juga Ketua Wantimpres Wiranto, Kepala OJK Mahendra Siregar, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil, dan Direktur Utama Bank BNI 46 Royke Tumilaar.

Presiden Jokowi Buka Pabrik Amonium Nitrat di Bontang, Kaltim

Redaksi    Jumat, Maret 01, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Buka Pabrik Amonium Nitrat di Bontang, Kaltim

Presiden Jokowi meresmikan pabrik amonium nitrat PT Kaltim Amonium Nitrat, di Kota Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (29/02/2024) pagi. (Foto: BPMI Setpres)

BONTANG - Presiden Joko Widodo resmi membuka pabrik amonium nitrat PT Kaltim Amonium Nitrat di Kota Bontang, Kalimantan Timur pada Kamis (29/02/2024) pagi. Dalam sambutannya, Presiden menggarisbawahi bahwa pendirian pabrik ini memiliki dampak strategis dalam menghadapi krisis pangan global serta meningkatkan kemandirian pangan di Indonesia.

"Dulu kalau kita impor yang namanya beras, yang namanya gandum, begitu sangat mudahnya kita cari. Sekarang ini semua negara, 22 negara yang biasanya gampang kita beli berasnya, sekarang ngerem semuanya, bahkan ada yang setop untuk bisa dibeli berasnya. Artinya, pangan ke depan menjadi sangat penting sekali bagi semua negara dan produktivitas pangan kita memerlukan yang namanya pupuk," ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor beberapa komponen pupuk, termasuk amonium nitrat, yang merupakan bahan baku penting. Dia berharap dengan kehadiran pabrik ini, impor amonium nitrat dapat berkurang drastis.

"Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai upaya keras pembangunan industri amonium nitrat ini. Ini penting karena 21 persen amonium nitrat kita masih impor. Dengan dibangunnya Pabrik Kaltim Amonium Nitrat ini, akan mengurangi dari 21 persen impor dikurangi 8 persen, artinya masih juga 13 persen kita masih impor," ujarnya.

Pabrik dengan investasi Rp1,2 triliun tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan ketersediaan bahan baku pupuk di dalam negeri, tetapi juga mendorong kemandirian dan produktivitas pangan Indonesia.

"Saya minta ekspansi ini diteruskan sehingga substitusi barang-barang impor itu bisa kita lakukan," tegas Presiden.

Presiden menekankan pentingnya upaya berkelanjutan untuk mencapai kemandirian dalam produksi barang dan produk lainnya, bukan hanya terbatas pada amonium nitrat. Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat mengendalikan kebutuhan domestiknya sepenuhnya dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

"Tidak hanya urusan amonium nitrat, tetapi juga barang-barang dan produk-produk kita yang masih impor. Harus semuanya bisa diproduksi di dalam negeri karena kita memiliki kekuatan untuk itu," tandasnya.

Acara peresmian juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Wantimpres Wiranto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan Wali Kota Bontang Basri Rase. Turut hadir pula sejumlah Direktur Utama perusahaan terkait, seperti Bobby Rasyidin dari DEFEND ID, Rahmat Pribadi dari Holding Pupuk Indonesia, Wildan Widarman dari PT Dahana, dan Budi Wahju Susilo dari PT Pupuk Kaltim.

KPK Serahkan Kasus Suap DID ke Bareskrim Polri

Redaksi    Rabu, Januari 31, 2024    Comment   

KPK Serahkan Kasus Suap DID ke Bareskrim Polri

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/am.

BALIKPAPAN - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri tengah mengusut kasus dugaan suap terkait pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran (TA) 2018 senilai Rp1,36 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. 

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, penyidikan ini merupakan hasil pengembangan dari perkara gratifikasi yang sebelumnya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kasus ini pengembangan perkara dari terpidana YP dan RS, ASN di Kementerian Keuangan yang penyidikannya ditangani oleh KPK," ujar Truno pada Selasa di Jakarta.

Truno menjelaskan bahwa kasus ini dialihkan oleh KPK kepada Dittipidkor Bareskrim Polri pada 16 Agustus 2023. 

Setelah proses penyelidikan dimulai hingga 8 Januari 2024, status penanganan perkara ditingkatkan menjadi tahap penyidikan.

Peristiwa ini berawal pada bulan Februari atau Maret 2017, ketika Wali Kota Balikpapan yang berinisial RE meminta seluruh SKPD untuk mencari cara meningkatkan anggaran DID pada tahun 2018. 

MM, yang menjabat sebagai Kepala BPKAD Kota Balikpapan, kemudian meminta bantuan FI, seorang pegawai BPK Perwakilan Kalimantan Timur, untuk membantu meningkatkan anggaran DID Kota Balikpapan TA 2018.

FI kemudian mengarahkan agar surat usulan DID dikirim kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dengan bantuan dari terpidana YP dan RS, yang pada saat itu merupakan pejabat di Kementerian Keuangan.

Pada bulan Juli 2017, FI dan MM bertemu, dan FI menyampaikan permintaan fee sebesar 5 persen atas pengurusan DID tersebut kepada YP dan RS. 

Jumlah fee ini sekitar Rp1,36 miliar dari total anggaran DID sebesar Rp26 miliar untuk Kota Balikpapan.

FI juga menginstruksikan agar fee tersebut dimasukkan ke dalam buku tabungan dan ATM, dengan nomor PIN yang akan diserahkan kepada YP dan RS.

Dalam perkembangan selanjutnya, TA bertemu dengan MM dan SMN untuk membahas permintaan fee tersebut. 

SMN kemudian meminta TA mencari solusi untuk mendapatkan dana fee tersebut.

TA kemudian menghubungi MS dan PS, pihak swasta yang diduga dapat menyediakan dana fee untuk YP dan RS. 

Dalam kasus ini, TA diduga telah memberikan uang fee sebesar Rp1,36 miliar kepada FI, yang kemudian diserahkan kepada YP dan RS sebagai imbalan atas pengurusan DID TA 2018 Kota Balikpapan.

Wadir Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Pol. Arief Adiharsa, menyatakan bahwa belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini.

Penyidikan masih terus berjalan dengan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi hingga saat ini.

Sumber: Antara/Laily Rahmawaty

Editor: Yakop

Konsisten Menjaga Keanekaragaman Hayati Indonesia, BCA Kembali Berpartisipasi dalam Pelepasliaran 5 Orangutan di Kalimantan

Redaksi    Kamis, Mei 25, 2023    Comment   

Konsisten Menjaga Keanekaragaman Hayati Indonesia, BCA Kembali Berpartisipasi dalam Pelepasliaran 5 Orangutan di Kalimantan

Menuju habitat asli - Salah satu orangutan yang siap dilepasliarkan sedang dibawa oleh dokter dan petugas ke transportasi kandang, Selasa (16/5).

Jakarta, Mei 2023  - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memperkukuh komitmennya terhadap upaya pelestarian orangutan di Indonesia. Hal itu tercermin dari pelepasliaran lima orangutan ke Hutan Kehje Sewen, Kalimantan Timur, buah kerja sama BCA dengan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).

Kelima orangutan tersebut sebelumnya "belajar" di fasilitas area konservasi orangutan BOSF di Samboja Lestari, Kalimantan Timur. Setelah mendapat persetujuan dari para ahli, mereka yang dinyatakan "lulus" untuk dilepasliarkan ke habitat alaminya adalah Mayer, Andreas, Elaine, Leann, dan Riana. Kelimanya merupakan orangutan yang mendapat dukungan penuh dari BCA.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyatakan, "Sungguh berbahagia sekali melalui program CSR Bakti BCA, kami dapat kembali berkontribusi dalam upaya pelestarian populasi orangutan di Indonesia.

Lima orangutan yang direhabilitasi di Samboja Lestari akan kembali dilepasliarkan ke alamnya di Hutan Kehje Sewen, Kalimantan Timur. Pelepasliaran ini terwujud berkat kerja sama antara Borneo Orangutan Save Foundation (BOSF) dan program Bakti BCA.

Penting sekali orangutan yang memiliki peran besar dalam menjaga biodiversitas ekosistem hutan terus terlindungi sampai kapan pun. Pelepasliaran kelima orangutan ke Hutan Kehje Sewen merupakan usaha jangka panjang dalam menjaga masa depan keanekaragaman hayati di Indonesia."

Keberlangsungan orangutan sebagai primata besar yang hanya hidup di pulau Sumatera dan Kalimantan memiliki banyak tantangan. Populasinya yang kerap berada dalam bayang-bayang kepunahan tidak hanya mengancam spesies tersebut, tapi juga keragaman hayati ekosistem hutan.

Dampak orangutan sebagai umbrella species kepada habitatnya begitu besar sehingga keberadaannya memiliki nilai lebih.

Menyadari hal itu, BCA terus mempertahankan dukungannya terhadap upaya konservasi orangutan di Indonesia. Hingga Mei 2023, BCA telah berkontribusi terhadap pelepasliaran 49 orangutan dan rehabilitasi 46 orangutan. 

Tidak hanya itu, BCA juga berpartisipasi dalam perawatan cagar alam secara jangka panjang dan pengembangan masyarakat berkelanjutan.

Sebanyak 9.000 bibit pohon sudah ditanam di areal seluas 22,5 hektare guna mendukung kawasan rehabilitasi orangutan dan beruang madu di Samboja Lestari, Kalimantan Timur. 

Edukasi dan sosialisasi pentingnya pelestarian orangutan juga terus dilakukan secara aktif dari sekolah ke sekolah melalui program Orangutan Goes To School (OGTS).

Hal ini dilakukan dengan harapan para pelajar dapat memahami betapa krusialnya peran orangutan bagi lingkungan hidup serta dapat turut berperan aktif melestarikan orangutan ke depannya.

Hingga saat ini, OGTS berhasil menjangkau 3.602 pelajar dari 37 sekolah di Kalimantan.

Hera menambahkan bahwa sudah saatnya berbagai pihak untuk berpartisipasi lebih aktif dalam menjaga kelestarian alam Indonesia.

"Meski kontribusi kami belum seberapa, kami berharap apa yang kami usung secara tekun dan konsisten dalam upaya pelestarian orangutan di Kalimantan ini dapat memantik semangat serupa berbagai pihak." pungkas Hera. (A)

Bahas Honorer, Menpan RB Siapkan Rumus Win Win Solution

Redaksi    Sabtu, Februari 25, 2023    Comment   

Bahas Honorer, Menpan RB Siapkan Rumus Win Win Solution

Bahas Honorer, Menpan RB Siapkan Rumus Win Win Solution. (Adpim Pemprov Kalbar)

BALIKPAPAN, KALTIM - Mewakili Gubernur Kalbar, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Asisten I Sekda Kalbar), Dra. Linda Purnama, M.Si., menghadiri Rakernas APPSI pada sidang lanjutan dengan bertemakan  "Pengesahan Program Kerja APPSI Tahun 2023 dan Pendayagunaan Tenaga Honorer Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah" di Novotel Hotel Balikpapan, Jum'at (24/2/2023),

Salah satu narasumber dalam sidang ini yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas membahas seputar permasalahan tenaga non-ASN atau karyawan honorer.

"Sesuai arahan Presiden kepada kami, untuk menginstruksikan atau memikirkan sejumlah opsi terbaik bagi tenaga honorer oleh Pemerintah. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga honorer sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan," ujarnya.

Bahas Honorer, Menpan RB Siapkan Rumus Win Win Solution.

Pemerintah saat ini sedang menyusun skenario terbaik dalam menindaklanjuti kebijakan penghapusan tenaga non-ASN yang rencananya akan dihapus pada tanggal 28 November 2023 ini.

"Dulu (tahun 2018) sisa tenaga honorer sekitar 444.687 orang makanya kami melakukan pendataan, ternyata setelah didata melebihi jumlah tersebut dikarenakan kebutuhan dan perkembangan lain-lain muncullah 2,3 juta non-ASN tapi yang menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) hanya 1,8 juta. Insya Allah sudah kita rumuskan jalan tengah untuk mengatasi ini dan nanti akan kami laporkan ke Bapak Presiden," jelasnya di depan para peserta Rakernas APPSI.

Pada kesempatan yang sama, Asisten I Sekda Kalbar menanggapi tema sidang terkait tenaga honorer yang mana dikatakan kembali bahwa Pemerintah akan berusaha keras memikirkan sejumlah opsi terbaik kedepannya.

"Tadi saya sempat tanyakan kepada Bapak Menpan RB tadi untuk tenaga honorer non-guru dan non-tenaga kesehatan akan tetap dipikirkan oleh pihak Kemenpan RB sehingga tidak ada yang diputuskan hubungan kerja," terang Linda Purnama.

Selain itu, Asisten I Sekda Kalbar juga menyampaikan bahwa di Bulan November 2023 ini, Pemerintah Provinsi Kalbar akan menjadi tuan rumah dalam pagelaran Rakernas APPSI.

"Jadi nanti di bulan November tahun ini, kita (Pemerintah Provinsi Kalbar) akan menjadi tuan rumah dalam Pra Rakernas APPSI, nanti akan kita bahas perencanaannya agar semuanya berjalan dengan lancar," tutupnya.(wnd)

Presiden Jokowi Tiba di Balikpapan, Sejumlah anak-anak SD Sempat Menangis

Redaksi    Sabtu, Februari 25, 2023    Comment   

Presiden Jokowi Tiba di Balikpapan, Sejumlah anak-anak SD Sempat Menangis

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Joko Widodo saat bertemu anak-anak SD di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, pada Jumat (24/02/2023). (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

BALIKPAPAN, KALTIM - Sejumlah anak-anak sekolah dasar (SD) berbaris menunggu ketibaan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana Joko Widodo di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Jumat (24/02/2023). 

Mereka menanti ketibaan Presiden dan Ibu Iriana untuk bertemu dan berfoto bersama.

Setibanya di apron, Presiden dan Ibu Iriana langsung menghampiri barisan anak-anak tersebut dan berfoto bersama mereka.

Reisya, salah satu siswa SD yang berbaris, diketahui sempat menangis karena tidak bisa bertemu dan melihat Presiden pada kunjungan kerja hari pertama Presiden di Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (22/02/2023).

“Kenapa nangis?” tanya Presiden.

“Pengen ketemu Bapak,” jawab Reisya.

Reisya merupakan siswa kelas 2 SDN 015 Balikpapan Selatan. Pada Rabu (22/02/2023), ia menunggu selama 3 jam untuk melihat Presiden dan Ibu Iriana dari pinggir jalan. Tetapi pada saat itu jendela mobil yang dinaiki Presiden tidak dibuka. “Kaca mobilnya tidak terbuka,” ceritanya.

Setelah akhirnya bisa bertemu dan berfoto bersama Presiden dan Ibu Iriana, Reisya merasa senang sekaligus gugup. “Jantung saya langsung deg-degan,” jelas Reisya.

Tidak hanya bertemu dan berfoto bersama, anak-anak itu juga mendapatkan hadiah dari Presiden dan Ibu Iriana berupa buku dan tas yang berisi obat serta vitamin anak.

Setelahnya, Presiden dan Ibu Iriana menaiki Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 lalu lepas landas kembali ke Jakarta sekitar pukul 10.40 WITA.

Tampak melepas keberangkatan Presiden dan Ibu Iriana antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

(BPMI SETPRES/AIT)

Abdul Gafur Mas'ud Jalani Hukuman di Balikpapan

Redaksi    Senin, Oktober 24, 2022    Comment   

Abdul Gafur Mas'ud Jalani Hukuman di Balikpapan

Kalapas Balikpapan Pujiono Slamet. ANTARA/Novi Abdi

Balikpapan, Kaltim - Mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM) yang dijatuhi hukuman pidana 5 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, sudah dipindahkan untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Balikpapan.

“Kami tempatkan di Blok B Nomor 7,” kata Kepala Lapas Balikpapan Pujiono Slamet, Minggu.

Sebagai warga baru, Gafur harus menjalani program pengenalan lingkungan (penaling).

Dalam masa penaling ini, seperti narapidana lainnya di awal masa hukumannya, Gafur diberitahu hak dan kewajibannya sebagai orang hukuman dan warga binaan. Juga tata tertib di lapas.

Setelah selesai penaling, baru Gafur akan ditempatkan di sel biasa pada blok hunian.

Sebelumnya, ketika baru tiba dengan diantar Jaksa KPK tengah pekan lalu, Gafur juga harus menjalani prosedur pemberkasan dan pemeriksaan kesehatan.

Dicek dengan saksama apakah Gafur memiliki penyakit menular atau tidak selain riwayat kesehatan yang bersangkutan.

Menurut Pujiono, penaling antara lain berguna sebagai masa adaptasi, tidak hanya bagi napi yang bersangkutan, tapi juga bagi petugas.

“Kami tentu tidak sembarangan, sebab dari 1.000 tahanan di lapas ini, kami tidak tahu apakah ada musuhnya AGM atau tidak. Masa penaling ini kami juga memperhatikan semuanya,” kata Pujiono.

Ia menambahkan, masa penaling berada antara seminggu hingga sebulan. Bila dalam masa penaling masuk lagi orang hukuman baru, maka dengan sendirinya yang sedang menjalani penaling tergeser digantikan tahanan baru.

Kalapas juga menjelaskan bahwa biasanya napi ditempatkan di dalam blok tahanan berdasarkan kejahatan yang dilakukannya.

Karena itu ada blok untuk koruptor atau pengemplang pajak, ada blok sel untuk pidana pembunuhan, pidana narkoba, dan lain-lain.

Lebih awal lagi, tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelaminnya. Tahanan laki-laki tersendiri, untuk perempuan juga terpisah. Namun saat ini di Lapas Balikpapan sedang tidak ada tahanan perempuan.

Namun, karena Lapas Balikpapan saat ini sedang kelebihan penghuni, maka sel untuk koruptor pun juga diisi tahanan kejahatan lain.

Abdul Gafur Mas’ud (35), masuk bui karena perkara suap. Ia menerima uang hingga Rp5,7 miliar dari sejumlah rekanan yang mendapat pekerjaan atau proyek di Penajam Paser Utara, kabupaten yang dipimpinnya.

Gafur ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, 13 Januari 2022, dengan barang bukti uang Rp1 miliar, saat sedang berada di sebuah mal.

Selain dihukum 5 tahun 6 bulan, hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) juga mendenda Gafur Rp300 juta, yang bila tak dibayar akan menjadi tambahan hukuman 4 bulan.

Tidak hanya itu, Gafur juga wajib mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp4,1 miliar, yang bila tak dibayar harus diganti dengan tambahan masa tahanan 3 tahun 6 bulan.

Selama menjalani masa hukuman, hak-hak politik Gafur dicabut. Mantan Ketua Partai Demokrat Balikpapan ini tidak bisa ikut pemilu.

Pewarta : Novi Abdi/Antara

Editor : Yakop

Sebanyak 660 Pelamar Kerja Berpartisipasi Mendaftarkan Diri di Job Fair Kaltim 2022

Redaksi    Kamis, Oktober 20, 2022    Comment   

Sebanyak 660 Pelamar Kerja Berpartisipasi Mendaftarkan Diri di Job Fair Kaltim 2022

Sebanyak 660 pelamar kerja ikut berpartisipasi dengan mendaftarkan diri pada kegiatan Job Fair Kaltim tahun 2022.

Sebanyak 660 Pelamar Kerja Berpartisipasi Mendaftarkan Diri di Job Fair Kaltim 2022.

Samarinda, Kaltim - Sebanyak 660 pelamar kerja ikut berpartisipasi dengan mendaftarkan diri pada kegiatan Job Fair Kaltim tahun 2022 yang diselenggarakan secara virtual oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur bersama Pusat Pasar Kerja.

Kepala Disnakertrans Provinsi Kaltim Rozani Erawadi mengatakan kegiatan job fair tahun ini melibatkan 18 perusahaan yang berada di Kaltim dengan kuota 56 lowongan pekerjaan.

"Alur yang harus dilakukan oleh para pencari kerja adalah membuat akun melalui https://jobfair.kemnaker.go.id kemudian mengisi data sebagai pencari kerja lalu ikuti alur selanjutnya," kata Rozani Erawadi di Samarinda, Rabu. 

Rozani Erawadi mengatakan pihaknya menggandeng Pusat Pasar Kerja agar informasi kegiatan job fair bisa tepat sasaran dan inklusif.

”Kegiatan Job Fair kali ini merupakan kegiatan pertemuan antara perusahaan pemberi kerja dengan pencari kerja melalui media daring dan portal yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk bersama dengan pemda selaku pemberi jalan agar dapat memenuhi posisi lowongan yang dibutuhkan oleh perusahaan,” jelas Rozani Erawadi.

Menurut Rozani layanan Pusat Pasar Kerja dapat menjadi jawaban segala permasalahan para pekerja yang bekerja tidak sesuai dengan tingkat pendidikannya serta ketidakcocokan latar belakang pendidikan dengan jenis pekerjaannya.

Ia berharap Job Fair kali ini memberi dampak di tengah pembangunan Ibu Kota Negara.

"Melalui Job Fair ini pemerintah bersama perusahaan saling bersinergi untuk mengurangi angka pengangguran di wilayah Kalimantan Timur,”harapnya.

Sebagai informasi, pengangguran merupakan masalah nasional yang harus ditangani secara terpadu. 

Rozani mengatakan salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja yakni mempersingkat proses pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan.

”Seiring perkembangan teknologi informasi, pelayanan masyarakat dapat lebih optimal dengan memanfaatkan jaringan inter-koneksi,yang telah tersedia baik dipusat maupun daerah,”jelasnya.

Rozani mengharapkan kalangan dunia usaha patuh pada peraturan ketenagakerjaan yakni wajib lapor lowongan pekerjaan sesuai dengan (Kepress:4/1980, serta UU.No.13/2003) agar penataan penggunaan tenaga kerja sebagai penggerak produksi bisa lebih optimal.

Pewarta : Arumanto/Antara

Editor : Yakop

Puluhan Pengelola Medsos Di Kaltim Ikuti Penyuluhan Bahasa Indonesia

Redaksi    Rabu, Oktober 19, 2022    Comment   

Puluhan Pengelola Medsos Di Kaltim Ikuti Penyuluhan Bahasa Indonesia

Puluhan pengelola media sosial dari unsur pemerintahan serta Asosiasi Media Sosial dan Siber Indonesia (Amsindo) di Kalimantan Timur mengikuti penyuluhan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, Selasa.

Samarinda, Kaltim - Kegiatan tersebut diselenggarakan Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dalam rangkaian peringatan Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 2022.

Pengkaji bahasa dari Kantor Bahasa Kaltim Ali Kusno menyampaikan media sosial punya manfaat yang besar untuk mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Bagi instansi pemerintah, media sosial dapat meningkatkan reputasi lembaga serta menggali aspirasi publik.

"Oleh karena itu, perlu pemahaman pengelola media sosial dalam penyebaran informasi dan cara berkomunikasi lintas budaya," kata Ali Kusno.

Ia menambahkan pengelola media sosial yang tergabung dalam Amsindo Kaltim juga mempunyai peran sebagai penyedia informasi publik yang valid dan menjadi benteng munculnya berita bohong atau hoaks, serta media kontrol sosial dan penyampai aspirasi masyarakat.

Saat ini, menurut Ali Kusno, penggunaan media sosial lembaga pemerintah sudah mengutamakan bahasa negara. Hanya saja masih ditemukan unggahan yang belum mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

“Sebaliknya, media sosial anggota Amsindo Kaltim belum sepenuhnya mengutamakan bahasa negara dengan masih masuknya unsur bahasa daerah dan asing. Masuknya unsur bahasa daerah dan asing tidak masalah asalkan dalam penulisannya memperhatikan kaidah. Justru penggunaan bahasa daerah sekaligus sebagai upaya melestarikan bahasa daerah di Kaltim,” sebutnya.

Ali Kusno menekankan perlunya memperhatikan kaidah bahasa dalam membuat sebuah unggahan. Penyesuaian kaidah tersebut tanpa mengurangi keluwesan bahasa media sosial agar sesuai dengan selera warganet.

Dalam kesempatan itu, Ali Kusno menyampaikan secara umum tentang kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa media sosial.

Ia pun mengimbau agar operator media sosial juga harus berhati-hati dalam membuat unggahan agar tidak mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, SARA, maupun pornografi. Setiap unggahan yang dibuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

“Peserta antusias dalam mengikuti materi dan sesi diskusi. Beberapa pertanyaan peserta lebih banyak terkait ejaan dan kosakata baku. Dalam diskusi tersebut terungkap bahwa ketidaksesuaian kaidah dalam unggahan media sosial peserta lebih disebabkan ketidaktahuan kaidah,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Ali Kusno pada sesi akhir memandu peserta untuk praktik membuat unggahan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Dalam sesi diskusi, Ketua Amsindo Kaltim Dio Mahendra mengatakan pelatihan ini penting untuk meningkatkan kemampuan menulis agar dapat menyajikan berita dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

"Kegiatan ini cukup bagus dan materi yang disampaikan mudah diterima. Harapannya setelah ini kita bisa lebih memahami bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam menulis berita," imbuhnya.

Dio berharap kegiatan seperti ini dapat berkelanjutan. "Semoga sinergi antara Kantor Bahasa Provinsi Kaltim dan Amsindo Kaltim dapat terjalin dengan baik," imbuhnya.

Hendra Saputra, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim yang hadir pada kesempatan itu menyambut baik wacana kegiatan lanjutan yang bisa dilaksanakan dengan sinergi Kantor Bahasa, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim dan asosiasi seperti Amsindo.

“Kolaborasi antarlembaga dan asosiasi akan mampu mewujudkan ruang media sosial yang sehat, informatif dan mengutamakan bahasa Negara," katanya.

Pewarta : Arumanto/Antara

Editor : Yakop

Penyelundupan Sabu Via Ayam Balado di Samarinda

Redaksi    Kamis, September 22, 2022    Comment   

Penyelundupan Sabu Via Ayam Balado di Samarinda

Ilustrasi. Penyelundupan Sabu Via Ayam Balado di Samarinda.

BorneoTribun Samarinda, Kaltim - Petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, Kalimantan Timur, menggagalkan upaya penyelundupan empat bungkus sabu-sabu dengan berat kurang lebih lima gram melalui titipan makanan untuk warga binaan berinisial FJ berupa ayam balado.

"Berkat ketelitian petugas pemeriksaan barang yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) dan menyeluruh, hingga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ini," kata Kepala Lapas Kelas IIA Samarinda Hidayat di Samarinda, Rabu.

Dia menjelaskan petugas pemeriksaan barang titipan dan pendaftaran Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda menggagalkan upaya penyelundupan tersebut, Selasa (20/9), saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan lanjutan pada makanan titipan pengunjung bagi warga binaan.

"Dimulai saat petugas pemeriksa barang, yang melakukan pemeriksaan titipan makanan pengunjung berinisial JT (21) pada pukul 13:30 WITA, yang ditujukan untuk warga binaan berinisial FJ yang terdaftar pada nomor antrean A-28 di aplikasi E-Trol," jelasnya.

Saat petugas memeriksa titipan makanan berupa lauk ayam balado tersebut, lanjutnya, petugas kemudian merasa ada hal mencurigakan.

"Dengan pemeriksaan yang teliti dan menyeluruh, akhirnya petugas menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang diselipkan di dalam potongan daging ayam," katanya.

Petugas kemudian mendokumentasikan dan melaporkan temuan tersebut kepada kepala divisi permasyarakatan, yang langsung menuju ke Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda untuk memastikan peristiwa tersebut.

Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda bersinergi dengan Polres Kota Samarinda melalui Kasat Narkoba, dengan menyerahkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak empat bungkus, handphone, kartu tanda pengenal, serta pengunjung berinisial JT ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Hidayat juga mengapresiasi petugas pemeriksa barang dan layanan titipan yang selalu berusaha melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Pewarta : Gunawan Wibisono/Antara

Editor : Rian