Tampilkan postingan dengan label Kaltim. Tampilkan semua postingan

Rabu, 08 April 2026

Ria Sartika Rabu, April 08, 2026 Comment

BPS Kaltim Ungkap Pekebun Rakyat Paling Sejahtera Pada Maret 2026

Pekebun rakyat menjadi petani paling makmur di Kaltim Maret 2026 dengan NTP 206,61. BPS mencatat kesejahteraan petani tetap di atas angka keuntungan.

SAMARINDA — Pekebun rakyat tercatat sebagai kelompok petani paling makmur di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Maret 2026. Hal ini dibuktikan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor perkebunan rakyat yang menjadi yang tertinggi dibandingkan subsektor pertanian lainnya.

Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa secara umum kondisi kesejahteraan petani di daerah tersebut masih berada pada level menguntungkan.

Ketua Tim Statistik Distribusi Ariyanti Cahyaningsih menjelaskan bahwa secara umum NTP Kaltim pada Maret 2026 tercatat sebesar 148, yang berarti petani masih dalam kondisi makmur.

“Secara umum Nilai Tukar Petani (NTP) Kaltim pada Maret 2026 sebesar 148, menggambarkan bahwa secara umum petani makmur. Namun tentu ada NTP yang paling tinggi, yakni perkebunan rakyat,” ujar Ariyanti di Samarinda, Selasa.

NTP Turun Tipis Dibanding Februari

Meski masih berada di level menguntungkan, NTP Kaltim pada Maret 2026 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,72 persen dibandingkan Februari 2026 yang tercatat 149,08.

Penurunan ini dipicu oleh ketidakseimbangan antara harga yang diterima petani dengan biaya yang harus mereka keluarkan.

Secara rinci:

Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik 0,01 persen
Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) naik 0,74 persen

Kenaikan biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan pendapatan membuat nilai tukar petani sedikit tertekan.

Subsektor Perkebunan Rakyat Paling Menguntungkan

Subsektor tanaman perkebunan rakyat menjadi sektor yang paling menguntungkan dengan NTP mencapai 206,61, jauh melampaui angka keseimbangan.

Sebagai gambaran:

NTP di bawah 100 → petani mengalami kerugian
NTP 100 → impas atau balik modal
NTP di atas 100 → petani memperoleh keuntungan
NTP jauh di atas 100 → petani tergolong makmur

Nilai 206,61 menunjukkan bahwa petani perkebunan rakyat berada pada tingkat kesejahteraan yang sangat baik dibandingkan subsektor lainnya.

Perbandingan NTP Antar Subsektor Pertanian

Berikut rincian nilai tukar petani per subsektor di Kalimantan Timur pada Maret 2026:

Tanaman Pangan (NTPP): 101,66
→ Paling rendah, namun masih untung
Perikanan (NTNP): 106,17
→ Peringkat kedua dari bawah
Peternakan (NTPT): 111,43
Hortikultura (NTPH): 119,14
Perkebunan Rakyat (NTPR): 206,61
→ Paling tinggi dan paling makmur

Meski subsektor tanaman pangan menjadi yang terendah, nilai di atas 100 tetap menunjukkan petani masih memperoleh keuntungan.

Beberapa Subsektor Mengalami Penurunan

Menurut data BPS, terdapat dua subsektor yang mengalami penurunan NTP pada Maret 2026, yaitu:

Tanaman pangan turun 0,98 persen
Perkebunan rakyat turun 1,85 persen

Sebaliknya, tiga subsektor lainnya mengalami peningkatan:

Hortikultura naik 2,81 persen
Peternakan naik 1,64 persen
Perikanan naik 0,57 persen

Pergerakan ini menunjukkan dinamika sektor pertanian yang dipengaruhi oleh harga komoditas dan biaya produksi.

NTUP Ikut Turun Tipis

Selain NTP, indikator lain yang juga menjadi perhatian adalah Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP).

Pada Maret 2026, NTUP mengalami penurunan sebesar 0,38 persen, dari 155,68 pada Februari menjadi 155,08 pada Maret.

Meski mengalami penurunan, angka ini tetap menunjukkan usaha rumah tangga pertanian masih berada dalam kondisi yang menguntungkan.

Makna Data BPS Bagi Petani Dan Ekonomi Daerah

Data NTP menjadi indikator penting untuk menilai kesejahteraan petani sekaligus kondisi ekonomi pedesaan.

Nilai NTP yang tinggi pada subsektor perkebunan rakyat menandakan bahwa komoditas perkebunan masih menjadi tulang punggung ekonomi pertanian di Kalimantan Timur.

Selain itu, data ini juga dapat menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan strategis, terutama dalam:

Pengendalian biaya produksi
Stabilitas harga komoditas
Peningkatan pendapatan petani
Penguatan sektor pertanian berkelanjutan

Dengan strategi yang tepat, sektor pertanian diharapkan mampu terus tumbuh dan memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi daerah.

FAQ (Pertanyaan Umum)

Apa Itu Nilai Tukar Petani (NTP)?

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani berdasarkan perbandingan harga yang diterima dan dibayar petani.

Mengapa NTP Di Atas 100 Penting?

NTP di atas 100 berarti pendapatan petani lebih besar dari pengeluaran, sehingga petani memperoleh keuntungan.

Subsektor Apa Yang Paling Makmur Di Kaltim Pada Maret 2026?

Subsektor perkebunan rakyat menjadi yang paling makmur dengan nilai NTP mencapai 206,61.

Apa Penyebab NTP Kaltim Turun Pada Maret 2026?

Penurunan disebabkan kenaikan biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga hasil pertanian.

Apa Itu NTUP?

NTUP adalah indikator yang mengukur keuntungan usaha rumah tangga pertanian secara keseluruhan.

Ria Sartika Rabu, April 08, 2026 Comment

16.941 KK Terima Bantuan Beras Lokal Di PPU, Bulog Utamakan Produk Petani

Bulog memastikan beras bantuan pangan 2026 di Penajam Paser Utara berasal dari produksi lokal, mendukung petani daerah dan menjangkau 16.941 keluarga penerima manfaat.

Penajam Paser Utara - Program bantuan pangan tahun 2026 di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur, dipastikan menggunakan beras hasil panen petani lokal. Kebijakan ini dinilai tidak hanya membantu masyarakat penerima manfaat, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor pertanian daerah.

Kepala Perum Bulog Kantor Cabang (Kancab) Paser, Muhammad Muchlis, menegaskan bahwa seluruh beras yang disalurkan kepada masyarakat berasal dari produksi petani setempat.

“Beras bantuan pangan berasal dari produksi lokal,” ujar Muhammad Muchlis saat dikonfirmasi terkait program bantuan pangan 2026 di Penajam.

Menurut dia, beras yang digunakan dalam program tersebut merupakan hasil panen petani di Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah diserap oleh Bulog melalui mekanisme pembelian resmi.

Dukung Petani Lokal Dan Perkuat Ekonomi Daerah

Penggunaan beras lokal dalam program bantuan pangan menjadi langkah strategis untuk mendukung petani sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Dengan penyerapan hasil panen lokal, petani mendapat kepastian pasar serta harga jual yang lebih stabil.

Sepanjang tahun 2025, Bulog Kancab Paser menargetkan penyerapan sekitar 12.000 ton gabah kering panen (GKP) dengan harga Rp6.500 per kilogram.

Data mencatat, hingga akhir 2025, jumlah gabah yang berhasil diserap mencapai:

Sekitar 1.000 ton GKP dari petani Kabupaten Paser
Sekitar 11.000 ton GKP dari petani Kabupaten Penajam Paser Utara

Untuk tahun 2026, target penyerapan gabah meningkat menjadi sekitar 15.286 ton GKP, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung produksi pertanian lokal.

16.941 KK Terima Bantuan Pangan

Program bantuan pangan periode Februari hingga Maret 2026 menyasar 16.941 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Penajam Paser Utara yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah.

Total bantuan yang disalurkan meliputi:

338.820 kilogram beras
67.764 liter minyak goreng

Sesuai aturan terbaru, setiap pengambilan bantuan pangan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng, penerima wajib membawa kartu keluarga (KK) sebagai syarat validasi data.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Jumlah Penerima Naik 87 Persen

Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, menyampaikan bahwa jumlah penerima bantuan pangan tahun 2026 meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2025, jumlah penerima tercatat sebanyak 9.030 KK, sementara pada 2026 meningkat menjadi 16.941 KK, atau naik sekitar 87 persen.

Menurut Mudyat Noor, peningkatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan serta membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi.

“Program bantuan pangan ini bertujuan menjaga ketahanan pangan dan meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya rumah tangga berpenghasilan rendah,” jelasnya.

Transparansi Dan Ketepatan Sasaran Jadi Prioritas

Pemerintah daerah bersama Bulog berkomitmen memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Selain membantu keluarga penerima manfaat, program ini juga diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil pertanian daerah.

Kebijakan penggunaan beras lokal dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat daerah.

FAQ

1. Dari mana asal beras bantuan pangan di Penajam Paser Utara 2026?
Beras bantuan pangan berasal dari hasil panen petani lokal di Kabupaten Penajam Paser Utara yang diserap oleh Bulog.

2. Berapa jumlah penerima bantuan pangan di PPU tahun 2026?
Sebanyak 16.941 kepala keluarga (KK) menerima bantuan pangan pada periode Februari–Maret 2026.

3. Apa saja isi bantuan pangan yang diberikan?
Setiap penerima mendapatkan 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.

4. Mengapa beras lokal digunakan untuk bantuan pangan?
Penggunaan beras lokal bertujuan mendukung petani daerah, menjaga harga hasil panen, serta memperkuat ekonomi lokal.

5. Apakah jumlah penerima bantuan meningkat dibanding tahun sebelumnya?
Ya, jumlah penerima meningkat sekitar 87 persen dibanding tahun 2025.

Selasa, 07 April 2026

Saputra Berry Selasa, April 07, 2026 Comment

Proyek Jalan 23,17 Km Di Kukar Bikin Perjalanan Anggana–Muara Badak Lebih Cepat

Pembangunan jalan tembus Anggana–Muara Badak sepanjang 23,17 km di Kukar memangkas waktu tempuh dari 2 jam jadi 30 menit dan mempercepat aktivitas ekonomi warga.

Kutai Kartanegara — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, terus menggenjot pembangunan jalan baru sepanjang 23,17 kilometer yang menghubungkan Kecamatan Anggana dan Kecamatan Muara Badak. Proyek ini digadang-gadang bakal memangkas waktu tempuh secara drastis dan mempercepat aktivitas masyarakat.

Selama ini, warga dari Anggana menuju Muara Badak—atau sebaliknya—harus memutar melalui Kota Samarinda. Rute tersebut membuat perjalanan memakan waktu sekitar dua jam menggunakan kendaraan roda empat.

Kini, dengan hadirnya jalan tembus tersebut, waktu perjalanan diperkirakan hanya sekitar 30 menit. Efisiensi waktu ini dinilai bakal membawa dampak besar terhadap mobilitas warga dan distribusi barang.

Dorong Konektivitas Dan Perputaran Ekonomi

Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin, mengatakan pembangunan jalan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan konektivitas antar-kecamatan.

"Hingga kini pembangunan jalan tembus Anggana–Muara Badak terus dikerjakan kontraktor, sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas antar-kecamatan, mendukung percepatan perputaran ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya," ujar Rendi Solihin di Tenggarong, Senin.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan bukan sekadar membuka akses baru, tapi juga mempercepat pergerakan masyarakat dan barang yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Sudah Dikerjakan Sejak 2022, Terus Dilanjutkan Hingga 2026

Proyek jalan ini mulai dikerjakan sejak tahun 2022 sebagai bagian dari proyek strategis pemerintah daerah.

Hingga tahun 2025, dari total panjang 23,17 km, sebanyak 18,24 km jalan telah terealisasi dengan kondisi baik. Proyek tersebut telah menyerap anggaran sekitar Rp154 miliar.

Sementara pada tahun 2026, proyek ini kembali mendapat tambahan bantuan keuangan sebesar Rp9,5 miliar untuk melanjutkan pekerjaan yang tersisa.

Saat melakukan peninjauan di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana pada awal April lalu, Rendi menegaskan bahwa proyek ini menjadi salah satu prioritas dalam Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang fokus pada penguatan infrastruktur dan pelayanan publik.

Permudah Akses Ke Rumah Sakit Dan Distribusi Pangan

Selain mempercepat mobilitas warga, pembangunan jalan ini juga mendukung akses menuju rumah sakit baru di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak.

Manfaat lainnya terasa langsung bagi sektor ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha lokal di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

"Manfaat jalan sepanjang 23,17 km ini tentu sangat banyak seperti memudahkan angkutan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di dua kecamatan ini," kata Rendi.

Dengan waktu tempuh yang lebih singkat, biaya distribusi barang diperkirakan bisa ditekan. Dampaknya, harga bahan pangan berpotensi menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Dampak Besar Bagi Warga Dan Perekonomian Lokal

Keberadaan jalan tembus ini dinilai bakal membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat setempat.

Selain meningkatkan mobilitas harian warga, proyek ini juga membuka peluang ekonomi baru, seperti pertumbuhan usaha kecil, pengembangan sektor pariwisata lokal, hingga peningkatan akses pendidikan.

Pemerintah daerah berharap proyek ini bisa selesai sesuai target sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan secara maksimal oleh masyarakat di Kecamatan Anggana dan Muara Badak.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Berapa panjang jalan tembus Anggana–Muara Badak?
Panjang jalan tersebut mencapai 23,17 kilometer.

2. Berapa waktu tempuh sebelum dan sesudah jalan dibangun?
Sebelumnya sekitar 2 jam, dan setelah selesai diperkirakan hanya 30 menit.

3. Kapan proyek jalan ini mulai dibangun?
Pembangunan dimulai sejak tahun 2022.

4. Berapa anggaran yang sudah digunakan untuk proyek ini?
Hingga 2025, proyek telah menyerap dana sekitar Rp154 miliar, ditambah Rp9,5 miliar pada 2026.

5. Apa manfaat utama jalan ini bagi masyarakat?
Mempercepat mobilitas warga, menurunkan biaya distribusi barang, serta meningkatkan akses layanan kesehatan dan ekonomi.

Saputra Berry Selasa, April 07, 2026 Comment

Basuki Ungkap 50 Staf Wapres Mulai Ngantor Di IKN, Persiapan Pemerintahan Digeber

Basuki Hadimuljono menyebut 50 staf Wapres sudah mulai berkantor di IKN. Persiapan Istana Wapres dan pembangunan kawasan pemerintahan terus dipercepat.

NUSANTARA - Persiapan operasional pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) makin terasa nyata. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan sekitar 50 staf Wakil Presiden Republik Indonesia sudah mulai bertugas di IKN.

Langkah ini jadi sinyal kuat bahwa fasilitas pemerintahan tingkat tinggi di kawasan tersebut semakin siap digunakan.

"Sudah dipersiapkan, bahkan sekitar 50 staf beliau juga sudah ditugaskan ke sini untuk mempersiapkan perkantoran Istana Wapres," ujar Basuki saat bersilaturahmi di Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda, Senin.

Fasilitas Kantor Dipastikan Siap Digunakan

Basuki memastikan bahwa fasilitas perkantoran untuk pimpinan negara di IKN sudah dalam kondisi siap. Artinya, ketika dibutuhkan sewaktu-waktu, aktivitas pemerintahan bisa langsung berjalan tanpa kendala berarti.

Kesiapan ini menjadi bagian penting dari tahap awal pemindahan aktivitas pemerintahan ke ibu kota baru, yang dirancang untuk mendukung tata kelola pemerintahan modern dan terintegrasi.

Silaturahmi Sekaligus Bahas Progres Pembangunan

Kunjungan Basuki bersama istrinya ke Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, tidak hanya sekadar agenda resmi. Momen tersebut juga diisi dengan silaturahmi halal bihalal yang berlangsung dalam suasana santai.

Dalam kesempatan itu, Basuki sempat melontarkan candaan kepada awak media terkait penampilannya yang mengenakan batik.

"Halal bihalal. Makanya dengan istri saya. Anda pernah lihat saya pakai batik? Tidak pernah kan. Jadi saya menyempatkan silaturahim sebagai warganya Pak Gubernur Rudy Mas'ud," ujarnya sambil tersenyum.

Di balik suasana santai tersebut, pembahasan serius tetap berlangsung, terutama terkait perkembangan terbaru pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Pembangunan DPR Dan Lembaga Peradilan Terus Berjalan

OIKN menegaskan bahwa fokus pembangunan di IKN tidak hanya pada kawasan eksekutif saja. Saat ini, pembangunan juga sudah merambah ke kompleks legislatif dan yudikatif.

Basuki menjelaskan bahwa pekerjaan fisik untuk gedung DPR dan lembaga peradilan sudah berjalan sesuai peta jalan yang dimulai sejak 2022.

Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan keseimbangan fungsi pemerintahan di IKN, sehingga nantinya seluruh unsur pemerintahan dapat beroperasi dalam satu kawasan terpadu.

Hunian ASN Jadi Prioritas Berikutnya

Selain kantor pemerintahan, penyediaan hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi perhatian utama.

OIKN saat ini tengah mengejar penyelesaian blok hunian bagi ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Namun, proses tersebut masih menunggu rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Hunian ini dirancang agar mendukung kenyamanan ASN sekaligus memastikan kelancaran operasional pemerintahan di ibu kota baru.

Target Lengkapi Fungsi Kota Pemerintahan

Seluruh fasilitas di kawasan legislatif dan yudikatif ditargetkan rampung sesuai rencana, guna melengkapi fungsi tata kota pemerintahan di IKN.

Dengan semakin banyaknya staf pemerintah yang mulai bertugas di IKN, proses transisi menuju ibu kota baru terlihat semakin matang.

Langkah-langkah ini juga memperlihatkan bahwa pembangunan IKN tidak hanya fokus pada fisik bangunan, tetapi juga kesiapan operasional pemerintahan secara menyeluruh.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Berapa jumlah staf Wapres yang sudah bertugas di IKN?
Sekitar 50 staf Wakil Presiden telah mulai berkantor di IKN untuk mempersiapkan operasional Istana Wapres.

2. Apa saja yang sedang dibangun di IKN saat ini?
Selain kawasan eksekutif, pembangunan juga mencakup kompleks legislatif seperti DPR dan lembaga yudikatif.

3. Apakah kantor pimpinan negara di IKN sudah siap?
Ya, OIKN memastikan fasilitas perkantoran pimpinan negara sudah siap digunakan saat diperlukan.

4. Apakah hunian ASN sudah tersedia di IKN?
Sebagian hunian sedang dalam proses penyelesaian dan masih menunggu rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Apa tujuan utama percepatan pembangunan di IKN?
Untuk memastikan seluruh fungsi pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—dapat berjalan terintegrasi di ibu kota baru.

Saputra Berry Selasa, April 07, 2026 Comment

IKN Diserbu Ratusan Ribu Pengunjung Selama Libur Idul Fitri Hingga Paskah

Sebanyak 411.778 pengunjung memadati IKN selama libur Idul Fitri dan Paskah 2026. Otorita IKN memastikan pelayanan tetap optimal di tengah lonjakan wisatawan.

411.778 Pengunjung Padati IKN Selama Libur Lebaran Hingga Paskah 2026

NUSANTARA — Antusiasme masyarakat untuk melihat langsung perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan tren positif. Selama periode libur panjang Idul Fitri hingga Paskah 2026, jumlah pengunjung yang datang ke kawasan inti IKN tercatat mencapai 411.778 orang.

Data dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat, lonjakan terbesar terjadi saat libur Idul Fitri pada 18–29 Maret 2026, dengan total 352.102 pengunjung. Sementara pada libur Paskah 3–5 April 2026, jumlah kunjungan mencapai 59.676 orang.

Tingginya angka kunjungan ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pembangunan ibu kota baru Indonesia semakin besar dari waktu ke waktu.

Minat Masyarakat Tinggi, OIKN Pastikan Layanan Tetap Optimal

Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, menyebut lonjakan jumlah pengunjung menjadi indikator kuat bahwa masyarakat ingin melihat langsung progres pembangunan ibu kota negara.

"Banyaknya jumlah pengunjung ini menandakan tingginya minat masyarakat untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan IKN," ujar Troy dalam keterangan resminya di Nusantara, Senin.

Selama periode 18–29 Maret 2026, tercatat 80.105 unit kendaraan masuk ke kawasan IKN. Kendaraan tersebut terdiri dari sepeda motor, mobil pribadi, hingga bus pariwisata.

Sementara pada periode libur Paskah, jumlah kendaraan yang masuk tercatat mencapai 14.382 unit, menunjukkan tren kunjungan yang tetap tinggi meski durasi libur lebih singkat.

Jembatan Kaca Jadi Destinasi Favorit Pengunjung

Salah satu lokasi yang paling ramai dikunjungi adalah jembatan kaca di kawasan anjungan glamping, yang kini menjadi ikon wisata baru di kawasan IKN.

Destinasi ini menawarkan pengalaman berbeda bagi pengunjung, terutama panorama alam dari ketinggian yang memadukan suasana alam dengan kawasan pembangunan modern.

Salah satu pengunjung asal Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Nur Halipah, mengaku terkesan dengan pengalaman pertamanya mengunjungi jembatan kaca tersebut.

"Pas sampai di sini, wow... memang pemandangannya indah banget. Meski awalnya agak takut pas mau masuk jembatan kaca. Di sini pelayanannya juga bagus, tertib, dan aman," ujarnya.

Pengunjung lain dari Balikpapan, Qolbu, juga menyampaikan kesan serupa. Ia mengaku kagum dengan fasilitas yang tersedia dan berencana kembali berkunjung bersama keluarga.

"Tentu kami sangat kagum karena baru pertama kali lihat seperti ini di IKN. Sangat senang bisa ke sini bersama orang-orang tercinta," katanya.

Nusantara Park Ramaikan Libur Paskah Dengan Beragam Aktivitas

Selain destinasi alam, kawasan Nusantara Park yang dikelola oleh Artha Graha Group turut menjadi pusat aktivitas selama libur Paskah.

Berbagai kegiatan digelar untuk menarik minat pengunjung, mulai dari festival kuliner hingga lomba mewarnai telur bagi anak-anak. Bahkan kegiatan pencarian telur (egg hunt) di plaza seremoni menjadi daya tarik tersendiri bagi keluarga.

Pengelola Nusantara Park, Agnes, menyebut bahwa jumlah pengunjung terus meningkat sejak beberapa momentum libur sebelumnya.

"Dari Imlek lalu, kemudian Idul Fitri, sampai libur Paskah ini, antusias masyarakat semakin banyak. Setiap akhir pekan juga makin ramai pengunjung," jelasnya.

IKN Mulai Berkembang Jadi Destinasi Edukasi Dan Wisata

Fenomena lonjakan kunjungan ini juga menunjukkan bahwa kawasan IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan masa depan, tetapi mulai berkembang sebagai destinasi edukasi dan wisata berbasis pembangunan nasional.

Banyak pengunjung datang tidak hanya untuk rekreasi, tetapi juga ingin melihat langsung bagaimana pembangunan ibu kota baru Indonesia berlangsung.

OIKN memastikan bahwa pengelolaan kunjungan tetap mengutamakan keamanan, kenyamanan, serta ketertiban masyarakat, seiring meningkatnya jumlah wisatawan setiap periode libur panjang.

FAQ

1. Berapa jumlah total pengunjung IKN selama libur 2026?
Total pengunjung IKN selama libur Idul Fitri dan Paskah 2026 mencapai 411.778 orang.

2. Kapan jumlah pengunjung paling banyak terjadi?
Lonjakan terbesar terjadi saat libur Idul Fitri 18–29 Maret 2026, dengan jumlah 352.102 pengunjung.

3. Destinasi apa yang paling ramai di IKN?
Salah satu destinasi favorit pengunjung adalah jembatan kaca di anjungan glamping.

4. Apa saja kegiatan selama libur Paskah di IKN?
Di Nusantara Park, digelar kegiatan seperti festival kuliner, lomba mewarnai telur, dan kegiatan mencari telur untuk anak-anak.

5. Siapa yang memastikan pelayanan kunjungan di IKN tetap berjalan baik?
Pelayanan kunjungan dipastikan berjalan optimal oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melalui koordinasi berbagai pihak terkait.

Saputra Berry Selasa, April 07, 2026 Comment

Miniatur Hutan Tropis IKN Jadi Destinasi Favorit Libur Nasional 2026

IKN ajak pengunjung tanam pohon di Miniatur Hutan Tropis. Puluhan ribu warga ikut berpartisipasi mendukung konsep kota hutan berkelanjutan.

IKN Ajak Pengunjung Tanam Pohon, Ribuan Orang Ramaikan Miniatur Hutan Tropis

Sepaku, Kalimantan Timur — Upaya penghijauan terus dilakukan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Tak sekadar datang melihat pembangunan, pengunjung kini diajak ikut menanam pohon sebagai bagian dari budaya baru di ibu kota negara masa depan.

Direktur Perencanaan Makro Otorita IKN, Pungky Widiaryanto, menjelaskan bahwa kunjungan masyarakat ke kawasan IKN tidak hanya bersifat wisata, tetapi juga edukatif dan partisipatif.

"Pengunjung tidak hanya datang melihat perkembangan, tetapi juga ikut menanam pohon dan beraktivitas bersama keluarga," ujar Pungky saat ditemui di kawasan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Selasa (2026).

Miniatur Hutan Tropis Jadi Magnet Wisata Edukasi

Otorita IKN membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berkunjung sekaligus ikut berkontribusi dalam kegiatan penghijauan melalui program penanaman pohon di Miniatur Hutan Hujan Tropis IKN.

Selama periode libur nasional 3–5 April 2026, kawasan ini menjadi salah satu destinasi favorit. Ribuan warga datang untuk berlibur sambil menanam pohon bersama keluarga.

Data resmi mencatat sekitar 59.676 pengunjung dengan total 14.382 kendaraan masuk ke kawasan IKN selama periode libur tersebut.

Sebanyak 500 lubang tanam disiapkan untuk mendukung kegiatan tersebut. Bibit yang ditanam merupakan jenis pohon khas hutan tropis Kalimantan, di antaranya:

Balangeran
Meranti
Bodhi
Kapuk Randu
Kemiri

Langkah ini menjadi bagian dari rehabilitasi vegetasi sekaligus memperkuat konsep IKN sebagai kota hutan (forest city).

70 Persen Tanaman Asli Kalimantan

Dalam pelaksanaannya, komposisi tanaman yang digunakan juga disusun secara strategis.

Sebanyak 70 persen merupakan spesies asli Kalimantan, sementara 30 persen lainnya adalah tanaman serbaguna atau multi-purpose trees species (MPTS) yang memiliki manfaat ekologis dan ekonomi.

Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas ekosistem di kawasan IKN.

Selain menjaga kelestarian alam, kegiatan menanam pohon juga dirancang sebagai pengalaman edukatif bagi anak-anak dan keluarga yang datang berkunjung.

Menanam Pohon Jadi Budaya Baru Di IKN

Program penghijauan ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Otorita IKN menargetkan kegiatan menanam pohon menjadi bagian dari budaya masyarakat di ibu kota baru.

Dengan mengajak pengunjung menanam pohon di kawasan hutan sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), diharapkan terjadi pemulihan hutan hujan tropis yang menjadi visi utama pembangunan IKN.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, menyebut momentum libur nasional membawa energi positif dalam pembangunan ibu kota baru.

Menurut dia, semangat liburan selaras dengan harapan menjadikan IKN sebagai kota masa depan yang ramah lingkungan.

"IKN tidak hanya berkembang sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi ruang publik yang menggabungkan aspek ekologis, edukatif, dan rekreasi bagi masyarakat," jelas Troy.

IKN Mulai Tumbuh Sebagai Ruang Publik Hijau

Kegiatan menanam pohon yang melibatkan masyarakat ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pelestarian lingkungan.

Konsep kota hutan yang diusung menjadikan IKN sebagai salah satu proyek pembangunan berkelanjutan terbesar di Indonesia.

Selain memperbaiki kualitas lingkungan, kegiatan ini juga membuka peluang wisata edukasi yang memberi pengalaman berbeda bagi masyarakat.

Bagi banyak pengunjung, liburan ke IKN kini bukan hanya sekadar melihat pembangunan, tetapi juga ikut ambil bagian dalam menjaga alam.

FAQ

1. Apa tujuan kegiatan menanam pohon di IKN?
Tujuannya untuk mendukung konsep kota hutan, rehabilitasi vegetasi, serta membangun budaya menanam pohon di masyarakat.

2. Di mana lokasi kegiatan penanaman pohon di IKN?
Kegiatan dilakukan di Miniatur Hutan Hujan Tropis dan kawasan sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

3. Berapa jumlah pengunjung selama libur nasional April 2026?
Sekitar 59.676 pengunjung dengan 14.382 kendaraan tercatat masuk kawasan IKN.

4. Jenis pohon apa saja yang ditanam di IKN?
Beberapa di antaranya balangeran, meranti, bodhi, kapuk randu, dan kemiri.

5. Apa konsep utama pembangunan IKN terkait lingkungan?
IKN dikembangkan dengan konsep kota hutan (forest city) yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan.

Saputra Berry Selasa, April 07, 2026 Comment

Mudyat Noor Tekankan Peran CSR Perusahaan Dukung Pembangunan Penajam Paser Utara

Bupati Mudyat Noor mendorong pemanfaatan dana CSR sebagai sumber alternatif pembiayaan pembangunan daerah di Penajam Paser Utara agar selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Bupati Mudyat Noor Dorong Dana CSR Jadi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Penajam Paser Utara — Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menegaskan bahwa dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan bisa menjadi sumber alternatif pembiayaan pembangunan daerah.

Menurutnya, pemanfaatan dana CSR harus dilakukan secara terarah dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Pemanfaatan dana CSR perusahaan harus terarah dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah," ujar Mudyat Noor, Selasa, saat ditanya terkait sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ia menambahkan, dana CSR atau TJSL menjadi salah satu sumber alternatif yang sangat potensial untuk mendukung pembangunan, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Hampir 50 Persen Wilayah Dikuasai Perusahaan

Mudyat Noor mengungkapkan bahwa hampir 50 persen wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara dikuasai oleh perusahaan. Kondisi ini membuat penguatan regulasi menjadi sangat penting, agar dana TJSL bisa lebih optimal dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penguatan regulasi tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan program TJSL.

Dengan sistem yang lebih tertata dan transparan, diharapkan dana CSR dapat diarahkan sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah.

Ia juga menekankan bahwa kontribusi sektor swasta melalui CSR sangat penting agar masyarakat merasakan manfaat langsung dari keberadaan perusahaan di wilayah mereka.

"Jangan sampai sumber daya di daerah terus diambil tanpa ada timbal balik yang dirasakan masyarakat," tegasnya.

Pemkab PPU Bangun Sinergi Lewat Forum TJSL

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini terus melakukan koordinasi dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah membangun sinergi melalui Forum TJSL.

Forum tersebut berfungsi untuk memetakan capaian serta mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan program CSR.

Dengan adanya forum ini, pemerintah berharap program CSR dari perusahaan bisa berkesinambungan dengan program pemerintah daerah.

Langkah ini juga penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antara program CSR perusahaan dengan program yang dibiayai melalui APBD.

Program CSR Akan Dirumuskan Lewat Musyawarah

Untuk memastikan program berjalan efektif, Pemkab PPU telah menyusun konsep musyawarah dalam merumuskan program CSR yang akan dilaksanakan.

Melalui mekanisme tersebut, setiap program yang direncanakan diharapkan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta program prioritas pemerintah daerah.

Menurut Mudyat Noor, program dan kegiatan dana TJSL yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang akan ditentukan melalui forum musyawarah tersebut.

Kolaborasi antara perusahaan dan Forum TJSL dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten.

Pendekatan ini dinilai mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan dana CSR dalam mendukung pembangunan daerah.

Peran CSR Dinilai Strategis Bagi Pembangunan Daerah

Di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan daerah, dana CSR dinilai menjadi salah satu solusi strategis untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

Dengan pengelolaan yang tepat, dana CSR dapat membantu membiayai berbagai program penting seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Pemanfaatan CSR yang terarah juga diyakini mampu memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar, sekaligus meningkatkan dampak positif keberadaan perusahaan di wilayah Penajam Paser Utara.

FAQ

Apa itu dana CSR atau TJSL?

Dana CSR atau TJSL adalah dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan yang digunakan untuk mendukung pembangunan masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah operasional perusahaan.

Mengapa dana CSR penting bagi daerah?

Dana CSR penting karena dapat menjadi sumber alternatif pembiayaan pembangunan, terutama ketika anggaran daerah terbatas.

Bagaimana cara Pemkab PPU mengelola dana CSR?

Pemkab PPU mengelola dana CSR melalui Forum TJSL, musyawarah program, serta penguatan regulasi agar program lebih terarah dan transparan.

Apa tujuan utama pemanfaatan dana CSR di PPU?

Tujuannya adalah mendukung pembangunan daerah sesuai kebutuhan masyarakat serta mencegah tumpang tindih dengan program APBD.

Apakah perusahaan wajib memberikan CSR?

Perusahaan diwajibkan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saputra Berry Selasa, April 07, 2026 Comment

Empat Sumur Bor Irigasi 2025 Bantu Petani PPU Hadapi Musim Kering

BWS Kalimantan IV membangun 4 sumur bor irigasi di Penajam Paser Utara untuk membantu petani menghadapi musim kemarau dan meningkatkan produksi padi.

BWS Kalimantan IV Bangun Sumur Bor Irigasi, Petani PPU Kini Lebih Tenang Hadapi Kemarau

Penajam Paser Utara – Upaya menjaga ketersediaan air untuk lahan pertanian terus dilakukan pemerintah. Sepanjang tahun 2025, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV membantu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur, dengan membangun empat unit sumur bor irigasi guna mengatasi persoalan pengairan sawah, khususnya saat musim kemarau.

Langkah ini jadi kabar baik buat para petani, terutama yang selama ini kerap kesulitan mendapatkan air ketika cuaca mulai kering.

Sumur Bor Jadi Penyeimbang Saat Air Mulai Sulit

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara, Gunawan, menjelaskan bahwa sumur bor irigasi berperan penting dalam menjaga pasokan air di lahan pertanian.

“Sumur bor irigasi menjadi penyeimbang bagi petani menghadapi kesulitan mendapatkan air lahan pertanian,” ujar Gunawan saat dimintai keterangan pada Selasa.

Menurut dia, pembangunan empat unit sumur bor irigasi tersebut merupakan bentuk respon cepat pemerintah terhadap kebutuhan sumber air yang mendesak di area tanaman pangan.

Dengan adanya sumur bor, petani kini punya cadangan air yang bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang, terutama saat musim kemarau yang biasanya berdampak pada menurunnya hasil panen.

Solusi Nyata Atasi Kekurangan Air Saat Musim Kering

Gunawan menambahkan, keberadaan sumur bor irigasi terbukti mampu membantu petani mengatasi masalah klasik, yaitu kekurangan air saat musim kering.

“Sumur bor irigasi terbangun, masalah petani kesulitan mendapatkan air irigasi, terutama saat musim kering bisa teratasi,” jelasnya.

Selain membantu menjaga pasokan air, fasilitas ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Langkah ini sekaligus mendukung program ketahanan pangan daerah yang saat ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

Produktivitas Padi PPU Terus Meningkat

Data dari Dinas Pertanian menunjukkan bahwa luas lahan padi produktif di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 14.070 hektare.

Dari luas tersebut, hasil panen pada tahun 2024 tercatat sekitar 48.188 ton gabah kering panen (GKP). Angka ini mengalami peningkatan menjadi sekitar 50.250 ton GKP, menandakan adanya tren positif di sektor pertanian.

Dalam satu kali panen, petani rata-rata mampu menghasilkan 3 hingga 4 ton per hektare, dengan frekuensi panen dua kali dalam satu tahun.

Menurut Gunawan, keberadaan sumur bor irigasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga dan bahkan meningkatkan produktivitas tersebut.

“Kehadiran sumur bor irigasi sangat penting untuk mendukung peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pertanian,” tambahnya.

Target Panen 2026 Diharapkan Lebih Tinggi

Untuk tahun 2026, pemerintah daerah menargetkan hasil panen padi mencapai sekitar 50.329 ton GKP.

Saat ini, proses pengumpulan data luas lahan dan hasil panen masih berlangsung, dengan puncak musim panen pertama diperkirakan terjadi pada awal April 2026.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga berencana menambah jumlah sumur bor irigasi setiap tahun melalui koordinasi intensif dengan BWS Kalimantan IV.

Langkah ini diharapkan bisa memperkuat sistem irigasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dalam jangka panjang.

Komitmen Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan

Pembangunan sumur bor irigasi bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga ketahanan pangan di daerah.

Dengan dukungan sarana irigasi yang memadai, petani diharapkan bisa terus meningkatkan hasil panen tanpa terlalu bergantung pada kondisi cuaca.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BWS Kalimantan IV menjadi contoh sinergi yang dibutuhkan untuk menjaga sektor pertanian tetap stabil dan berkelanjutan.

FAQ

1. Berapa jumlah sumur bor irigasi yang dibangun di Penajam Paser Utara?
Sebanyak empat unit sumur bor irigasi dibangun sepanjang tahun 2025.

2. Siapa yang membangun sumur bor irigasi tersebut?
Pembangunan dilakukan oleh BWS Kalimantan IV untuk membantu kebutuhan irigasi petani di wilayah PPU.

3. Apa manfaat utama sumur bor irigasi bagi petani?
Sumur bor membantu menyediakan air saat musim kemarau, menjaga produktivitas padi, dan meningkatkan ketahanan pangan.

4. Berapa luas lahan padi di Penajam Paser Utara?
Luas lahan padi produktif tercatat sekitar 14.070 hektare.

5. Berapa target produksi padi tahun 2026?
Target produksi padi pada tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar 50.329 ton gabah kering panen (GKP).

Saputra Berry Selasa, April 07, 2026 Comment

Puluhan Dapur Gizi Di Kaltim Ditutup Sementara, Fokus Benahi IPAL Dan SLHS

BGN Kaltim menutup sementara 74 dapur SPPG untuk perbaikan IPAL dan pengurusan SLHS demi menjaga keamanan pangan dan kualitas layanan gizi masyarakat.

BGN Kaltim Tutup Sementara 74 Dapur SPPG, Fokus Perbaikan IPAL Dan Sertifikasi

SAMARINDA – Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Kalimantan Timur mengambil langkah tegas dengan menutup sementara operasional 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Penutupan ini dilakukan untuk memperbaiki fasilitas Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) serta mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas produksi makanan serta keamanan pangan bagi masyarakat penerima manfaat program gizi.

Pendamping Koordinator Regional BGN Kalimantan Timur, Muhammad Sirajul Amin, membenarkan adanya penghentian operasional sementara tersebut.

“Iya, tutup operasional sementara untuk melakukan perbaikan terkhusus IPAL dan pengurusan SLHS,” ujar Muhammad Sirajul Amin saat dikonfirmasi di Samarinda, Selasa.

Penutupan Berdasarkan Surat Resmi

Keputusan penghentian aktivitas produksi di puluhan dapur gizi itu merujuk pada Surat Nomor 1204/D.TWS/3/2026 yang diterbitkan oleh Direktorat Pemantauan dan Pengawasan pada 31 Maret 2026.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa ketiadaan fasilitas IPAL yang sesuai standar pemerintah berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap:

Kualitas produksi makanan
Mutu gizi
Keamanan pangan penerima manfaat

Hal ini menjadi perhatian utama karena dapur SPPG berperan penting dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat.

Dana Bantuan Sementara Dihentikan

Sebagai konsekuensi atas pelanggaran standar kelayakan, Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan merekomendasikan penghentian sementara penyaluran dana bantuan pemerintah kepada SPPG yang terdampak.

Selain itu, para Kepala SPPG juga diminta segera menyelesaikan seluruh proses pembayaran melalui Virtual Account (VA) dalam waktu maksimal 1×24 jam untuk periode operasional sebelum surat penghentian diterbitkan.

Kebijakan ini bertujuan menjaga transparansi administrasi serta memastikan semua kewajiban finansial terselesaikan dengan baik.

Wilayah Terdampak Penutupan

Penghentian operasional sementara ini berdampak pada puluhan unit pelayanan di berbagai wilayah Kalimantan Timur, antara lain:

Kabupaten Paser
Kutai Kartanegara
Berau
Kutai Timur
Penajam Paser Utara
Kota Balikpapan
Samarinda
Bontang

Wilayah-wilayah tersebut selama ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi masyarakat.

Penutupan Bersifat Sementara, Bisa Dibuka Kembali

Meski operasional dihentikan, pihak BGN menegaskan bahwa status penutupan ini tidak bersifat permanen.

Yayasan atau pengelola SPPG masih memiliki kesempatan untuk kembali membuka dapur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.

Adapun syarat utama pembukaan kembali meliputi:

Menyelesaikan perbaikan fasilitas IPAL sesuai standar
Mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
Menyerahkan dokumen pendukung resmi kepada Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III

Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi dan diverifikasi, operasional dapur bisa kembali berjalan seperti semula.

Langkah Preventif Demi Keamanan Pangan

Penghentian operasional ini dinilai sebagai langkah preventif penting dalam menjaga keamanan pangan serta memastikan standar kebersihan dapur tetap terjaga.

Dengan adanya fasilitas IPAL yang memenuhi standar serta sertifikasi sanitasi yang sah, kualitas makanan yang dihasilkan diharapkan tetap aman dan layak dikonsumsi.

Langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap program gizi berjalan sesuai standar nasional.

FAQ

Kenapa 74 dapur SPPG di Kaltim ditutup sementara?

Karena fasilitas IPAL belum memenuhi standar pemerintah dan sertifikat SLHS belum selesai diurus.

Apakah penutupan ini bersifat permanen?

Tidak. Penutupan hanya sementara hingga perbaikan IPAL dan sertifikasi selesai.

Wilayah mana saja yang terdampak?

Beberapa wilayah terdampak meliputi Paser, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.

Apa syarat agar dapur bisa beroperasi kembali?

Pengelola harus memperbaiki IPAL sesuai standar, mendapatkan SLHS, dan menyerahkan dokumen pendukung resmi.

Apakah dana bantuan tetap berjalan?

Tidak. Penyaluran dana bantuan sementara dihentikan hingga persyaratan dipenuhi.

Minggu, 05 April 2026

Ria Sartika Minggu, April 05, 2026 Comment

BI Prediksi Permintaan Rumah Balikpapan Naik Seiring Proyek IKN

BI memprediksi permintaan rumah di Balikpapan meningkat pada 2026 seiring pembangunan IKN dan dominasi KPR dalam pembiayaan properti.

Balikpapan, Kaltim — Bank Indonesia (BI) memperkirakan permintaan rumah di Kota Balikpapan akan mengalami peningkatan pada 2026. Proyeksi ini sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta mulai bergeraknya aktivitas industri di kawasan tersebut.

Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi, mengatakan bahwa pembangunan tahap kedua IKN diprediksi akan meningkatkan mobilitas pekerja, yang secara langsung berdampak pada kebutuhan hunian.

“Pembangunan IKN berlanjut tahap dua dan aktivitas industri yang mulai bergerak meningkatkan mobilitas pekerja diperkirakan memberi dorongan tambahan bagi pasar perumahan,” ujarnya, Sabtu.

Pasar Properti Masih Stabil, KPR Jadi Andalan

Menurut BI, pembiayaan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih menjadi tulang punggung sektor properti di Balikpapan. Hingga akhir 2025, penyaluran KPR tercatat mencapai Rp4,97 triliun, dengan kontribusi sebesar 78 persen dari total transaksi perumahan.

Robi menjelaskan, KPR tetap menjadi pilihan utama masyarakat karena memungkinkan pembayaran secara cicilan dalam jangka panjang, terutama di tengah harga rumah yang relatif tinggi.

Pertumbuhan KPR sendiri tercatat sebesar 4,16 persen secara tahunan. Meski melambat dibanding periode sebelumnya, angka ini menunjukkan pembiayaan perumahan masih cukup terjaga.

Segmen Rumah Besar Mulai Diminati

Meski pasar residensial cenderung bergerak lebih lambat, minat terhadap rumah tapak tetap stabil. Bahkan, rumah tipe besar justru mencatat peningkatan penjualan pada akhir 2025.

Fenomena ini menunjukkan adanya segmen pembeli yang masih aktif, khususnya masyarakat dengan kebutuhan ruang lebih luas atau kemampuan finansial yang lebih kuat.

Risiko Kredit Tetap Terkendali

Dari sisi risiko, BI mencatat tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) tetap berada di bawah 5 persen. Angka ini mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban kredit masih relatif stabil, meskipun kondisi ekonomi mengalami perubahan.

Hal ini menjadi sinyal positif bagi sektor perbankan sekaligus menunjukkan bahwa pasar properti Balikpapan masih memiliki fundamental yang cukup kuat.

Dampak Langsung IKN ke Balikpapan

Sebagai kota penyangga utama IKN, Balikpapan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan permintaan hunian dalam beberapa tahun ke depan. Mobilitas pekerja, ekspansi industri, serta kebutuhan tempat tinggal menjadi faktor utama pendorong.

Dengan tren ini, sektor properti diprediksi tetap menjadi salah satu sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

FAQ

1. Kenapa permintaan rumah di Balikpapan meningkat?
Karena pembangunan IKN yang berlanjut serta meningkatnya aktivitas industri dan mobilitas pekerja.

2. Berapa total penyaluran KPR di Balikpapan?
Sekitar Rp4,97 triliun hingga akhir 2025.

3. Apakah pasar properti Balikpapan sedang tumbuh?
Ya, meski melambat, pasar tetap stabil dengan segmen tertentu seperti rumah besar yang meningkat.

4. Apakah KPR masih menjadi pilihan utama?
Masih, dengan porsi 78 persen dari total transaksi properti.

5. Bagaimana risiko kredit perumahan?
Masih terkendali dengan tingkat kredit bermasalah di bawah 5 persen.

Ria Sartika Minggu, April 05, 2026 Comment

Rendi Solihin Ungkap Strategi Kukar Bangun Fondasi Pangan Berkelanjutan

Transformasi ekonomi Kukar dari migas ke pertanian kian nyata. Produksi padi tertinggi di Kaltim jadi bukti fondasi pangan berkelanjutan. (ilustrasi)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mempercepat transformasi ekonomi dari sektor migas dan batu bara menuju pertanian dalam arti luas. Langkah ini menjadi strategi besar untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap daerah lain.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah kini memasuki fase baru yang lebih strategis dan berkelanjutan.

“Fokus pembangunan saat ini adalah transisi dari visi ‘Kukar Idaman 2021-2026’ menuju penguatan fondasi berkelanjutan melalui visi ‘Kutai Kartanegara Idaman Terbaik 2025-2029’,” ujarnya di Tenggarong, Sabtu.

Transformasi Menuju Ekonomi Berkelanjutan

Dalam fase terbaru tersebut, pemerintah menetapkan visi besar yakni mewujudkan fondasi pusat pangan, pariwisata, dan industri hijau yang maju serta berkelanjutan. Transformasi ini juga menjadi bagian dari kesiapan Kukar dalam menyambut kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).

Peralihan dari sektor ekstraktif ke sektor terbarukan dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

Fokus Hilirisasi Dan Desa Mandiri

Rendi menambahkan, misi utama dalam fase ini adalah mendorong hilirisasi pertanian dan memperkuat kemandirian ekonomi desa. Dengan begitu, manfaat pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat desa.

Pemerintah daerah juga menggandeng pemerintah desa dalam membangun lumbung pangan, memanfaatkan alokasi minimal 20 persen Dana Desa untuk program ketahanan pangan nasional.

Langkah ini sudah mulai terlihat hasilnya sejak 2025. Salah satu contoh adalah Desa Mulawarman di Kecamatan Tenggarong Seberang yang berhasil melakukan panen pada akhir Maret lalu.

Produksi Padi Kukar Tertinggi Di Kaltim

Berkat kolaborasi antara pemerintah daerah, desa, dan Kementerian Pertanian, Kukar kini menjadi daerah dengan produksi padi tertinggi di Kalimantan Timur.

Data tahun 2025 menunjukkan:

Produksi gabah kering giling (GKG) Kukar mencapai 110,87 ton
Kabupaten Paser: 67,65 ton
Penajam Paser Utara: 47,58 ton

Tak hanya itu, luas panen padi Kukar juga menjadi yang terbesar:

Kukar: 26.287 hektare
Paser: 14.599 hektare
PPU: 13.570 hektare

Capaian ini memperkuat posisi Kukar sebagai salah satu lumbung pangan utama di Kalimantan Timur.

Analisis: Kenapa Strategi Ini Penting? (E-E-A-T)

Transformasi ekonomi ini dinilai relevan oleh para pengamat karena:

Mengurangi ketergantungan pada sektor tambang yang fluktuatif
Memperkuat ketahanan pangan regional
Membuka lapangan kerja di sektor produktif
Mendukung ekosistem ekonomi hijau

Langkah Kukar juga selaras dengan arah pembangunan nasional yang menekankan keberlanjutan dan ketahanan pangan di tengah perubahan global.

FAQ

1. Apa tujuan utama transformasi ekonomi Kukar?
Untuk mengurangi ketergantungan pada migas dan batu bara serta memperkuat ketahanan pangan daerah.

2. Kenapa Kukar fokus ke pertanian?
Karena sektor pertanian lebih berkelanjutan dan mendukung kebutuhan pangan, apalagi dengan hadirnya IKN.

3. Apakah program ini sudah berjalan?
Ya, sejak 2025 desa-desa sudah mulai menjalankan program lumbung pangan.

4. Apa bukti keberhasilan transformasi ini?
Kukar menjadi daerah dengan produksi padi tertinggi di Kalimantan Timur.

5. Apa dampaknya bagi masyarakat desa?
Meningkatkan kemandirian ekonomi dan membuka peluang usaha di sektor pertanian.

Ria Sartika Minggu, April 05, 2026 Comment

Kolaborasi Dinkes Kaltim Dan Damkar Tingkatkan Penanganan Gigitan Ular

Dinkes Kaltim memperkuat kapasitas nakes tangani gigitan ular berbisa sesuai standar WHO, memastikan stok antivenom siap untuk seluruh rumah sakit. (Ilustrasi)

Dinkes Kaltim Perkuat Nakes Tangani Gigitan Ular, Terapkan Standar WHO

Samarinda — Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat kapasitas tenaga kesehatan (nakes) dan relawan dalam menangani kondisi darurat akibat gigitan ular berbisa. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi standar penatalaksanaan dari World Health Organization (WHO) agar penanganan pasien lebih cepat dan tepat.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, memastikan bahwa ketersediaan antivenom atau serum penawar racun ular saat ini dalam kondisi aman dan terjaga di tingkat provinsi.

“Kami memastikan stok antivenom tersedia utuh di Dinas Kesehatan, sehingga seluruh rumah sakit di Kalimantan Timur dapat segera memintanya untuk kasus sistemik yang telah dikonsultasikan,” ujarnya di Samarinda, Sabtu.

Kolaborasi Lintas Instansi dan Pakar Nasional

Penguatan ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda secara hybrid. Kegiatan tersebut juga menghadirkan pakar toksinologi klinis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yakni Tri Maharani.

Dalam kegiatan tersebut, turut dibahas studi kasus nyata dari RSUD Abdoel Wahab Sjahranie. Pada akhir Maret lalu, rumah sakit tersebut berhasil menangani pasien dengan gigitan ular neurotoksin berat hingga sembuh tanpa kecacatan.

Menurut Jaya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari penerapan standar medis yang tepat, mulai dari imobilisasi, menjaga jalan napas, hingga pemberian antivenom.

“Pasien bahkan bisa lepas dari ventilator hanya dalam dua hari, ini menunjukkan pentingnya penanganan sesuai prosedur,” jelasnya.

Jenis Antivenom dan Dukungan Pemerintah

Saat ini, wilayah Kaltim mengandalkan beberapa jenis antivenom spesifik seperti Polineuro Thailand, Polihemato Thailand, dan Seasnake Australia. Seluruh stok tersebut merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Ketersediaan ini menjadi bagian penting dalam sistem rujukan, sehingga pasien dengan kondisi serius bisa segera mendapatkan penanganan optimal tanpa keterlambatan.

Edukasi Masyarakat: Jangan Panik, Hindari Mitos

Dinkes Kaltim juga mengingatkan masyarakat untuk tidak panik saat menghadapi insiden gigitan ular. Penanganan awal yang benar justru sangat menentukan keselamatan korban.

Tri Maharani menjelaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurangi pergerakan atau imobilisasi, karena racun menyebar melalui kelenjar getah bening, bukan melalui darah.

“Tindakan seperti mengikat terlalu kencang, menghisap luka, atau menyiram dengan air panas adalah mitos yang keliru dan sangat berbahaya,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera menuju fasilitas kesehatan terdekat, terutama jika muncul gejala seperti kelopak mata terasa berat, kesulitan menelan, hingga perdarahan pada gusi.

FAQ

1. Apa yang harus dilakukan saat digigit ular?
Segera lakukan imobilisasi (kurangi gerakan), tetap tenang, dan cepat menuju fasilitas kesehatan terdekat.

2. Apakah racun ular menyebar lewat darah?
Tidak. Racun menyebar melalui sistem getah bening, sehingga penting untuk tidak banyak bergerak.

3. Bolehkah luka gigitan dihisap atau diikat?
Tidak boleh. Itu adalah mitos berbahaya dan bisa memperparah kondisi korban.

4. Apakah antivenom tersedia di Kaltim?
Ya, Dinkes Kaltim memastikan stok antivenom tersedia dan bisa diakses oleh rumah sakit.

5. Kapan harus ke rumah sakit setelah digigit ular?
Segera, terutama jika muncul gejala seperti lemas, sulit menelan, atau gangguan pernapasan.

Ria Sartika Minggu, April 05, 2026 Comment

Pemkab Penajam Paser Utara Jamin Stabilitas Pangan Dan Harga Di Pasaran

Stok pangan di Penajam Paser Utara dipastikan aman oleh Pemkab. Persediaan beras, gula, hingga minyak goreng mencukupi jelang hari besar keagamaan.

Stok Pangan Penajam Paser Utara Aman, Pemkab Pastikan Kebutuhan Warga Terpenuhi

KALTIM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, memastikan ketersediaan bahan pangan di wilayahnya dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Sekretaris Daerah PPU, Tohar, menyampaikan bahwa ketahanan persediaan bahan pangan secara umum masih terkendali dan tidak mengalami kekurangan yang signifikan.

“Ketahanan persediaan bahan pangan secara umum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya saat memberikan keterangan terkait hasil pemantauan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Sabtu.

Distribusi Jadi Kunci Stabilitas Harga

Pemkab PPU terus melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi bahan pangan, terutama menjelang hari besar keagamaan yang biasanya diikuti lonjakan permintaan.

Menurut Tohar, kelancaran distribusi menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas harga di pasar. Dengan distribusi yang terjaga, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi kenaikan harga yang memberatkan.

Tim gabungan dari berbagai instansi rutin melakukan inspeksi ke pasar tradisional, toko modern, hingga distributor untuk memastikan tidak ada praktik penimbunan atau kelangkaan barang.

Kolaborasi Antar Dinas Diperkuat

Upaya pengendalian pangan ini dilakukan melalui kolaborasi intensif antara Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Kukmperindag) bersama Dinas Ketahanan Pangan (DKP) PPU.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat.

Data Stok Pangan Terbaru

Berdasarkan data terbaru, sejumlah komoditas utama masih tersedia dalam jumlah yang cukup, di antaranya:

Beras medium sekitar 1.500 ton
Beras premium sekitar 300 ton
Gula sekitar 14 ton
Minyak goreng sekitar 1.000 liter (dengan tambahan pasokan hingga 80.000 liter)

Ketersediaan ini dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam waktu dekat, termasuk menghadapi momentum hari besar.

Pasokan Luar Daerah Masih Aman

Untuk beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, dan kentang, pasokan masih didatangkan dari luar daerah. Meski begitu, kondisi stok saat ini tetap aman dan terkendali.

Sementara itu, cabai rawit hasil petani lokal justru mengalami surplus produksi, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar tanpa ketergantungan pasokan dari luar.

Komitmen Jaga Ketahanan Pangan

Pemerintah Kabupaten PPU menegaskan komitmennya untuk terus menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga melalui pengawasan berkelanjutan serta koordinasi lintas sektor.

Langkah ini tidak hanya bertujuan menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga memastikan keamanan distribusi pangan di seluruh wilayah.

FAQ

1. Apakah stok pangan di Penajam Paser Utara aman?
Ya, pemerintah memastikan stok pangan mencukupi dan dalam kondisi aman.

2. Komoditas apa saja yang tersedia cukup?
Beras, gula, minyak goreng, serta cabai rawit tersedia dalam jumlah memadai.

3. Apakah ada kenaikan harga jelang hari besar?
Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga melalui pengawasan distribusi.

4. Dari mana pasokan bawang dan kentang berasal?
Sebagian masih didatangkan dari luar daerah.

5. Apa peran TPID dalam hal ini?
TPID bertugas memantau inflasi dan menjaga stabilitas harga serta pasokan pangan.

Ria Sartika Minggu, April 05, 2026 Comment

Pemprov Kaltim Percepat Proyek Sampah Jadi Listrik Di Dua Kawasan Strategis

Pemprov Kaltim percepat proyek PSEL di Samarinda dan Balikpapan Raya untuk ubah sampah jadi listrik, libatkan IKN dan daerah demi energi ramah lingkungan.

Balikpapan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) makin serius menggarap proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PSEL) di dua kawasan besar: Samarinda Raya dan Balikpapan Raya.

Langkah ini bukan sekadar wacana. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, Joko Istanto, memastikan saat ini pemerintah tengah mempercepat penyusunan skema kerja sama agar proyek bisa segera berjalan tanpa hambatan.

“Kami memfasilitasi penyusunan perjanjian kerja sama serta kesepakatan bersama untuk kedua proyek ini agar operasionalnya kelak berjalan lancar,” ujar Joko di Samarinda, Sabtu.

Tindak Lanjut Rapat Tingkat Kementerian

Percepatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi terbatas di tingkat kementerian yang fokus pada pengelolaan limbah berbasis energi terbarukan. Artinya, proyek ini bukan hanya inisiatif daerah, tapi juga bagian dari strategi nasional.

Untuk mematangkan konsep, Pemprov Kaltim juga menggelar rapat koordinasi lintas daerah secara virtual yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, hingga kota.

Beberapa instansi yang ikut terlibat antara lain:

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara

Kolaborasi lintas wilayah ini jadi kunci, mengingat cakupan proyek yang cukup luas.

Dua Zona Besar: Samarinda Raya & Balikpapan Raya

Proyek PSEL ini dibagi menjadi dua zona utama:

1. Samarinda Raya

Mencakup:

Kota Samarinda
Sebagian wilayah Kutai Kartanegara:
Anggana, Tenggarong Seberang, Loa Janan, Muara Badak, dan Marang Kayu

2. Balikpapan Raya

Meliputi:

Kota Balikpapan
Kawasan Ibu Kota Nusantara
Wilayah pesisir Kutai Kartanegara:
Samboja, Samboja Barat, dan Muara Jawa

Menurut Joko, kondisi geografis dan pembagian administratif ini bikin koordinasi jadi lebih kompleks.

“Perlu koordinasi intensif antara pemerintah daerah, Otorita IKN, dan pemerintah pusat,” jelasnya.

Solusi Lingkungan Sekaligus Energi Baru

Proyek ini diharapkan bisa jadi solusi dua masalah sekaligus:

Mengurangi penumpukan sampah
Menghasilkan energi listrik dari sumber terbarukan

Dengan kata lain, sampah yang selama ini jadi masalah bisa diubah jadi sumber daya bernilai.

Tak cuma itu, proyek ini juga ditargetkan memperkuat ketahanan energi di Kalimantan Timur, terutama di tengah pembangunan kawasan strategis nasional seperti IKN.

Target: Lingkungan Bersih & Energi Berkelanjutan

Pemprov Kaltim optimistis, kolaborasi antarwilayah ini akan menciptakan:

Lingkungan yang lebih bersih
Sistem pengelolaan sampah modern
Sumber listrik alternatif yang ramah lingkungan

Jika berjalan sesuai rencana, proyek ini bisa jadi model pengelolaan sampah berbasis energi di Indonesia.

FAQ

1. Apa itu PSEL?
PSEL adalah fasilitas pengolahan sampah yang menghasilkan energi listrik melalui teknologi tertentu seperti insinerasi atau gasifikasi.

2. Kenapa proyek ini penting?
Karena bisa mengatasi masalah sampah sekaligus menghasilkan energi baru yang lebih ramah lingkungan.

3. Kapan proyek ini mulai dibangun?
Saat ini masih dalam tahap penyusunan kerja sama dan percepatan persiapan.

4. Apakah proyek ini melibatkan IKN?
Ya, khususnya dalam kawasan Balikpapan Raya yang mencakup wilayah IKN.

5. Apa dampaknya bagi masyarakat?
Lingkungan lebih bersih, potensi listrik tambahan, dan peluang ekonomi baru di sektor pengelolaan limbah.

Ria Sartika Minggu, April 05, 2026 Comment

Kemenkeu Salurkan Rp18,6 Miliar untuk 2.954 UMKM Ultra Mikro di Kaltim, Dorong Usaha Naik Kelas

Kemenkeu salurkan Rp18,6 miliar dana UMi ke 2.954 UMKM Kaltim untuk dorong usaha naik kelas dan perkuat ekonomi rakyat di awal 2026. (Gambar ilustrasi)

Samarinda – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan melalui penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sepanjang Januari hingga Februari 2026, dana sebesar Rp18,6 miliar telah disalurkan kepada 2.954 pelaku usaha ultra mikro di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltim, Tjahjo Purnomo, mengatakan program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat kecil.

“Penyaluran UMi mempermudah akses tambahan modal usaha, sehingga pelaku usaha bisa meningkatkan kualitas produk dan pendapatan,” ujar Tjahjo di Samarinda, Ahad.

Tidak Sekadar Modal, Ada Pendampingan Usaha

Menariknya, program UMi tidak hanya memberikan pinjaman dana. Para pelaku usaha juga mendapatkan pendampingan berupa pelatihan dan pembinaan usaha.

Pendekatan ini dinilai efektif karena membantu pelaku usaha “naik kelas” dan menjaga tingkat pengembalian pinjaman tetap lancar.

Dengan kata lain, UMi bukan sekadar bantuan finansial, tapi juga strategi pemberdayaan ekonomi jangka panjang.

Sektor Perdagangan Mendominasi Penyaluran

Dari total Rp18,6 miliar yang disalurkan, sektor perdagangan menjadi penyerap terbesar:

Perdagangan mikro: Rp17,84 miliar (2.883 pelaku usaha)
Akomodasi & makan minum: Rp200 juta (20 pelaku usaha)
Industri pengolahan: Rp180 juta (15 pelaku usaha)

Dominasi sektor perdagangan bukan tanpa alasan. Karakter usaha yang sederhana, perputaran uang yang cepat, serta kebutuhan modal kecil membuat sektor ini paling diminati.

“Tingginya aktivitas usaha kecil seperti warung dan perdagangan hasil pertanian membuat kebutuhan pembiayaan mikro terus meningkat,” jelas Tjahjo.

Kutai Kartanegara Jadi Penyerap Terbesar

Dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, penyaluran terbesar terjadi di:

Kutai Kartanegara: Rp4,15 miliar
Samarinda: Rp3,61 miliar
Balikpapan: Rp3,43 miliar
Penajam Paser Utara: Rp2,85 miliar
Paser: Rp1,63 miliar

Tjahjo menyebut tingginya penyaluran di Kutai Kartanegara sejalan dengan banyaknya pelaku usaha ultra mikro yang tersebar hingga ke desa-desa.

Dorong Ekonomi Lokal Lebih Tangguh

Program UMi menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam memperkuat ekonomi lokal, khususnya bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan.

Dengan akses modal yang lebih mudah dan pendampingan berkelanjutan, pelaku usaha kecil diharapkan mampu berkembang, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja baru.

FAQ

1. Apa itu pembiayaan UMi?
UMi (Ultra Mikro) adalah program pembiayaan pemerintah untuk usaha kecil yang belum terjangkau kredit perbankan.

2. Berapa total dana yang disalurkan di Kaltim?
Sebesar Rp18,6 miliar untuk periode Januari–Februari 2026.

3. Siapa saja penerima manfaat UMi?
Sebanyak 2.954 pelaku usaha ultra mikro di berbagai sektor.

4. Apakah UMi hanya berupa pinjaman?
Tidak. Selain dana, pelaku usaha juga mendapat pelatihan dan pendampingan.

5. Sektor apa yang paling dominan?
Sektor perdagangan mikro dengan serapan terbesar.

Sabtu, 04 April 2026

Saputra Berry Sabtu, April 04, 2026 Comment

BI Kaltim Genjot Kampung Wisata Agar Terkoneksi Dengan IKN

BI Kaltim dorong penguatan kampung wisata dan UMKM agar terkoneksi dengan IKN yang kini jadi magnet wisata dengan ratusan ribu pengunjung. (Ilustrasi)

Samarinda – Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong penguatan kampung wisata dan destinasi unggulan agar terintegrasi dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kini menjadi magnet baru bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Langkah ini dinilai strategis menyusul lonjakan kunjungan ke IKN dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan pada periode libur Idul Fitri 2026 saja, jumlah pengunjung tercatat mencapai 352.102 orang dengan 80.105 kendaraan yang masuk, mulai dari roda dua hingga bus.

Deputi Kepala Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Bayuadi Hardiyanto, mengatakan momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat destinasi wisata di daerah penyangga IKN.

“Perlu penguatan wisata yang sudah ada, terutama di daerah mitra seperti Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara,” ujarnya di Samarinda, Sabtu.

Paket Wisata Terintegrasi Mulai Disiapkan

BI Kaltim mendorong pengemasan paket wisata terintegrasi berbasis pintu kedatangan wisatawan.

Jika wisatawan tiba melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, maka sejumlah destinasi dapat dikemas dalam satu jalur wisata, seperti:

Pantai Lamaru
Kebun Raya Balikpapan
Sentra oleh-oleh Kebun Sayur
Kampung Atas Air Margasari
Deretan pantai unggulan Balikpapan

Dari sana, wisatawan dapat melanjutkan perjalanan ke Samarinda hingga kawasan IKN.

Sementara itu, jika masuk melalui Bandara APT Pranoto, paket wisata yang ditawarkan antara lain:

Kampung Tenun Samarinda Seberang
Wisata religi Masjid Islamic Center Samarinda
Susur Sungai Mahakam
Desa Budaya Pampang

BI Kaltim Kucurkan Pembiayaan UMKM

Sebagai bagian dari strategi penguatan ekosistem wisata, BI Kaltim juga aktif mendukung sektor UMKM dan ekonomi kreatif.

Sepanjang 2025 hingga Maret 2026, BI Kaltim telah memfasilitasi 163 pelaku UMKM dengan total pembiayaan mencapai Rp16,97 miliar melalui program Business Matching dan edukasi keuangan bertajuk Bima Etam.

Salah satu contoh nyata adalah pengembangan Kampung Tenun Samarinda Seberang yang telah dibina sejak 2014.

Program pembinaan mencakup:

Pengembangan produk tenun dan turunannya
Perbaikan galeri UMKM
Dukungan atraksi wisata budaya

Potensi Alam Jadi Modal Besar

Bayuadi menegaskan bahwa Kalimantan Timur memiliki kekuatan besar di sektor pariwisata, mulai dari pantai, kepulauan, hingga kekayaan budaya lokal.

“Yang perlu kita lakukan adalah mengoptimalkan potensi ini agar memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Dengan sinergi antara pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif, BI Kaltim optimistis kawasan penyangga IKN akan tumbuh menjadi destinasi wisata unggulan baru di Indonesia.

FAQ

1. Kenapa IKN jadi magnet wisata?
IKN menarik perhatian karena merupakan pusat pemerintahan baru Indonesia, sehingga banyak masyarakat ingin melihat langsung perkembangan kawasan tersebut.

2. Apa peran BI Kaltim dalam sektor wisata?
BI Kaltim berperan dalam pembinaan UMKM, penguatan ekonomi kreatif, serta fasilitasi pembiayaan untuk mendukung pariwisata.

3. Berapa jumlah pengunjung IKN saat Idul Fitri 2026?
Sebanyak 352.102 orang dengan 80.105 kendaraan tercatat masuk ke kawasan IKN.

4. Apa saja destinasi unggulan di sekitar IKN?
Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara memiliki banyak destinasi seperti pantai, wisata budaya, dan religi.

5. Apa itu program Bima Etam?
Program edukasi dan literasi keuangan dari BI Kaltim untuk meningkatkan kapasitas UMKM dan pelaku ekonomi kreatif.

Saputra Berry Sabtu, April 04, 2026 Comment

Bupati Mudyat Noor Ungkap Kebutuhan Rp200 Miliar Untuk Pelabuhan Penajam

Pemkab Penajam Paser Utara siapkan Rp200 miliar untuk revitalisasi pelabuhan sebagai pintu gerbang menuju IKN. Penataan dilakukan bertahap dari pendataan hingga pembangunan.

Penajam Paser Utara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tengah menyiapkan langkah besar untuk menata kawasan pelabuhan penyeberangan di Kelurahan Penajam. Kawasan ini menjadi salah satu akses penting menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk proyek penataan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp200 miliar.

“Penataan pelabuhan butuh proses, saat ini sudah berjalan mulai tahap awal,” ujarnya, Jumat.

Dimulai Dari Pendataan Hingga Perencanaan

Menurut Mudyat, proses revitalisasi tidak dilakukan secara instan. Tahap awal dimulai dari pendataan kepemilikan lahan serta kondisi sosial masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan.

Pendekatan ini dinilai penting agar proses pembangunan nantinya tidak menimbulkan konflik dan bisa berjalan sesuai rencana.

Setelah tahap pendataan, Pemkab akan melanjutkan ke perencanaan teknis sebelum akhirnya masuk ke tahap pembangunan fisik.

Butuh Pendanaan Besar, Pemkab Cari Sumber Dana

Untuk merealisasikan proyek tersebut, Pemkab Penajam Paser Utara saat ini masih berupaya mencari berbagai sumber pendanaan.

Nilai kebutuhan anggaran yang mencapai Rp200 miliar menjadi tantangan tersendiri, mengingat proyek ini mencakup pembenahan infrastruktur sekaligus penataan kawasan secara menyeluruh.

Peran Strategis Sebagai Penyangga IKN

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Balikpapan dan berada dekat dengan kawasan Ibu Kota Nusantara.

Sebagai daerah penyangga ibu kota baru, wajah kota dinilai perlu ditingkatkan agar lebih representatif dan modern.

Penataan pelabuhan ini diharapkan bisa menjadi “etalase daerah” bagi masyarakat maupun tamu yang datang menuju IKN.

Tidak Hanya Fisik, Tapi Juga Sosial

Penataan yang dilakukan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial.

Pemkab melakukan pendataan terhadap aktivitas masyarakat, termasuk kepemilikan lahan dan kegiatan ekonomi di sekitar pelabuhan.

Langkah ini dilakukan agar transformasi kawasan tetap memperhatikan keberlangsungan hidup warga sekitar.

Dibentuk Tim Khusus, Kejar Penataan Kawasan

Untuk mempercepat proses, Pemkab telah membentuk tim khusus yang bertugas melakukan penertiban dan penataan kawasan pelabuhan.

Langkah ini cukup krusial, mengingat kawasan tersebut disebut sudah sekitar 23 tahun tidak mengalami pembenahan signifikan.

Kondisi Pelabuhan Saat Ini Dinilai Semrawut

Saat ini, kondisi pelabuhan dinilai kurang memadai. Area terlihat sempit, bangunan sudah usang, serta banyak kendaraan yang parkir sembarangan.

Situasi tersebut kerap mengganggu kelancaran aktivitas penyeberangan, baik untuk kapal cepat (speedboat) maupun kapal kayu (klotok).

Lahan Disiapkan Sekitar Tiga Hektare

Pemkab telah menyiapkan lahan sekitar tiga hektare untuk pengembangan kawasan pelabuhan.

Saat ini, proses pendataan aset dan aktivitas di atas lahan tersebut masih terus dilakukan sebagai bagian dari tahap awal penataan.

FAQ (Pertanyaan Umum)

1. Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk penataan pelabuhan Penajam?
Sekitar Rp200 miliar untuk penataan menyeluruh kawasan pelabuhan.

2. Apa tujuan revitalisasi pelabuhan ini?
Untuk mendukung peran Penajam sebagai pintu gerbang menuju IKN dan meningkatkan wajah daerah.

3. Apa saja yang akan dibenahi?
Meliputi infrastruktur fisik, tata kawasan, serta penataan sosial masyarakat sekitar.

4. Kapan pembangunan dimulai?
Saat ini masih tahap awal berupa pendataan dan perencanaan teknis.

5. Berapa luas lahan yang disiapkan?
Sekitar tiga hektare untuk kawasan pelabuhan.