 |
| PMKRI Pontianak mengkritik pernyataan Prabowo terkait pelemahan rupiah dan menilai dampaknya tetap dirasakan masyarakat desa melalui inflasi, kenaikan biaya produksi, dan ancaman PHK. |
PONTIANAK — Presidium Hubungan Luar Negeri-Lingkungan Hidup PMKRI Cabang Pontianak Sanctus Thomas More periode 2025-2026, Leonardus Resadi, mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait dampak pelemahan rupiah terhadap masyarakat desa. Kritik itu disampaikan saat nilai tukar dolar Amerika Serikat menembus Rp17.602 per USD dan memicu kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi nasional, Senin (18/5/2026).
Leonardus menilai anggapan bahwa masyarakat desa tidak terlalu terdampak karena tidak menggunakan dolar merupakan pandangan yang tidak sesuai dengan realitas ekonomi saat ini. Menurutnya, meski transaksi sehari-hari dilakukan menggunakan rupiah, struktur ekonomi Indonesia tetap memiliki keterkaitan erat dengan pergerakan dolar AS.
“Meskipun transaksi harian di desa menggunakan rupiah, struktur ekonomi kita sangat terikat dengan dolar AS. Menyebut desa aman hanya karena tidak memegang dolar secara fisik adalah cara pandang yang terlalu sempit terhadap sistem ekonomi modern,” kata Leonardus dalam keterangan tertulisnya.
Ia menjelaskan, pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada pasar keuangan, tetapi juga merembet ke sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
Menurut Leonardus, kenaikan kurs dolar dapat mendorong inflasi karena sejumlah bahan baku seperti gandum, gula, dan kedelai masih bergantung pada impor. Kondisi itu berpotensi meningkatkan harga kebutuhan pokok dan menekan daya beli masyarakat, terutama buruh, pedagang kecil, serta pekerja informal.
Dampak serupa juga dirasakan sektor pertanian dan perikanan. Petani menghadapi kenaikan harga pupuk, pestisida, dan peralatan produksi, sementara nelayan harus menanggung biaya operasional yang lebih tinggi akibat naiknya harga solar dan suku cadang kapal yang dipengaruhi kurs internasional.
Selain itu, Leonardus menyoroti potensi tekanan terhadap industri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Peningkatan biaya produksi, menurutnya, dapat mendorong perusahaan melakukan efisiensi, mulai dari pengurangan produksi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ia juga mengingatkan bahwa pelemahan rupiah berpotensi menambah beban pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kondisi tersebut dinilai dapat mempersempit ruang fiskal negara untuk menyalurkan subsidi maupun bantuan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
PMKRI Pontianak meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan narasi penenangan, tetapi juga segera menghadirkan kebijakan yang mampu melindungi masyarakat dari dampak pelemahan nilai tukar.
Organisasi mahasiswa tersebut mendorong pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, memperkuat cadangan pangan dan energi nasional, meningkatkan perlindungan bagi petani, nelayan, serta UMKM, mengendalikan impor secara ketat, dan menjaga komunikasi publik yang jujur serta empatik.
“Rakyat saat ini butuh solusi konkret, bukan pernyataan yang mengaburkan realitas. Kami berharap setiap pejabat negara menunjukkan empati dan kehati-hatian dalam berkomunikasi. Pemerintah harus hadir menyelamatkan kesejahteraan rakyat yang berada di lapisan terbawah,” ujar Leonardus.
PMKRI Pontianak berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan meminimalkan dampak pelemahan rupiah terhadap sektor-sektor ekonomi yang paling rentan.
Penulis: Markus Jhoner Hasibuan
- Memuat artikel...
