Tiga Atlet Taekwondo Polda Kalbar Sabet Emas di Kapolri Cup 2025 di Semarang

Redaksi    Jumat, Agustus 01, 2025    Comment   

Tiga Atlet Taekwondo Polda Kalbar Sabet Emas di Kapolri Cup 2025 di Semarang

Tiga Atlet Taekwondo Polda Kalbar Sabet Emas di Kapolri Cup 2025 di Semarang.

Pontianak, 1 agustus 2025 — Kontingen Polda Kalimantan Barat (Kalbar) kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang Pekan Olahraga Nasional Polri – Kapolri Cup 2025 yang diselenggarakan di GOR Jatidiri, Semarang, pada 24–27 Juli 2025. Tiga personel Polri dari Polda Kalbar sukses meraih medali emas dalam cabang olahraga bela diri Taekwondo, mengharumkan nama institusi dan daerah asal.

Tiga Medali Emas dari Tiga Kelas Berat

Tiga atlet unggulan Polda Kalbar menunjukkan performa maksimal di atas matras, masing-masing di kelas berat berbeda: Briptu Farhan Maulana, S.H. dari Roops Polda Kalbar menyabet emas di kelas under 74 kg, Bripda Yoris dari Sat Samapta Polres Kubu Raya tampil dominan di kelas under 80 kg dan membawa pulang medali emas, Bripda Muhammad Rizky Rivaldy Naing dari Dit Samapta Polda Kalbar meraih emas di kelas over 80 kg, usai menaklukkan lawan-lawan tangguh dari Polda lainnya.

Ketiga atlet tampil gemilang sepanjang pertandingan, menunjukkan teknik, kekuatan, dan mental juara yang telah mereka latih secara disiplin.

Keberhasilan ini disambut antusias oleh jajaran Polda Kalbar. Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, Kombes Pol. Dr. Bayu Suseno, S.H., S.I.K., M.M., M.H., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para atlet yang telah berjuang membawa nama baik Kalimantan Barat di kancah nasional.

“Kami sangat bangga dengan pencapaian para atlet Polda Kalbar yang berhasil menyumbangkan tiga medali emas di Kapolri Cup 2025. Prestasi ini menunjukkan bahwa personel Polda Kalbar tidak hanya tangguh dalam menjalankan tugas, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional dalam bidang olahraga,” ujar Kombes Pol Bayu Suseno.

Beliau juga menambahkan bahwa Polda Kalbar akan terus mendukung pembinaan fisik dan mental anggota sebagai bagian dari penguatan SDM unggul di lingkungan Polri.

Kapolri Cup merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan sebagai bentuk pembinaan jasmani, mental, dan sportivitas antar anggota Polri dari seluruh Indonesia. Tahun ini, ribuan atlet Polri dari berbagai Polda hadir di Semarang untuk berkompetisi dalam berbagai cabang olahraga, mulai dari bela diri, sepak bola, bulu tangkis, menembak, hingga tenis meja.

Event ini menjadi panggung pembuktian bahwa semangat, loyalitas, dan integritas anggota Polri juga terpancar melalui ajang non-operasional yang mengedepankan sportivitas dan prestasi.

“Dengan perolehan tiga medali emas di Kapolri Cup 2025, Polda Kalbar menunjukkan bahwa komitmen dalam pengembangan sumber daya manusia tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam penguatan karakter melalui olahraga. Diharapkan, prestasi ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi personel lainnya untuk terus berlatih dan berprestasi di berbagai bidang” Tutup Kabidhumas. 

Polsek Pontianak Selatan Amankan Pemuda Pembawa Sajam yang Ancam Keluarga

Redaksi    Jumat, Agustus 01, 2025    Comment   

Polsek Pontianak Selatan Amankan Pemuda Pembawa Sajam yang Ancam Keluarga

Polsek Pontianak Selatan Amankan Pemuda Pembawa Sajam yang Ancam Keluarga.

Pontianak – Polsek Pontianak Selatan berhasil mengamankan seorang pemuda yang membawa senjata tajam berupa sebilah parang setelah melakukan aksi pengrusakan dan mencoba menyerang anggota keluarganya sendiri. Dalam kejadian tersebut, pelaku juga memecahkan kaca etalase jualan milik keluarganya menggunakan parang, sehingga menimbulkan kepanikan warga sekitar.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Petugas yang menerima laporan segera bertindak cepat mendatangi lokasi, mengamankan pelaku beserta barang bukti senjata tajam, kemudian membawanya ke Mako Polsek Pontianak Selatan.

Saat ini pemuda tersebut sedang dalam proses pemeriksaan oleh Unit Reskrim Polsek Pontianak Selatan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami motif dan memastikan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kapolsek Pontianak Selatan AKP Jatmiko, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir tindakan yang mengancam keselamatan jiwa maupun mengganggu ketertiban masyarakat. “Kami imbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan tindakan serupa agar dapat segera kami tangani secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur,” ujarnya.

Polsek Pontianak Selatan Amankan Pemuda Pembawa Sajam yang Ancam Keluarga.

Polsek Pontianak Selatan juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa alasan yang sah, karena hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Kapolresta Pontianak Lakukan Silaturahmi ke Ketua Pengadilan Negeri di Awal Masa Jabatan

Redaksi    Jumat, Agustus 01, 2025    Comment   

Kapolresta Pontianak Lakukan Silaturahmi ke Ketua Pengadilan Negeri di Awal Masa Jabatan

Kapolresta Pontianak Lakukan Silaturahmi ke Ketua Pengadilan Negeri di Awal Masa Jabatan.

Pontianak — Mengawali masa tugasnya sebagai Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Suyono, S.I.K., S.H.,M.H., melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Ketua Pengadilan Negeri  Pontianak, Rabu pagi (30/07/2025). Kegiatan ini turut didampingi oleh Kasat Intelkam Polresta Pontianak, AKP Reynaldi Guzel, S.I.K .

Kunjungan silaturahmi Kapoleesta Pontianak  dilakukan ke Kantor Pengadilan Negeri Pontianak, . dimana Kapolresta disambut hangat oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H. dan  jajaran. Dalam pertemuan tersebut, Kapolresta menyampaikan maksud silaturahmi sebagai bentuk sinergi antar lembaga penegak hukum serta membangun komunikasi yang harmonis dalam rangka mendukung penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam  pertemuan tersebut dibahas mengenai pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara Polri dan Pengadilan Negeri  dalam penanganan perkara serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Pontianak.

Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Suyono S.I.K., S.H  M.H., menyampaikan bahwa silaturahmi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergitas antar institusi penegak hukum dalam mendukung pelaksanaan tugas sesuai peran dan fungsi masing-masing.

"Kami berharap dengan sinergi yang kuat antara Polresta Pontianak, dengan Pengadilan Negeri, Kota Pontianak , kita dapat bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah dan memberikan pelayanan hukum yang maksimal kepada masyarakat," ujarnya.

Kegiatan silaturahmi ini berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kehangatan, sebagai wujud komitmen bersama untuk membangun koordinasi dan kerja sama yang berkelanjutan antar lembaga penegak hukum di Kota Pontianak (WG)

Cegah Pelanggaran, Kapolresta Pontianak Lakukan Pemeriksaan Handphone, Sikap Tampang, dan Tes Urin Personel Usai Apel

Redaksi    Jumat, Agustus 01, 2025    Comment   

Cegah Pelanggaran, Kapolresta Pontianak Lakukan Pemeriksaan Handphone, Sikap Tampang, dan Tes Urin Personel Usai Apel

Cegah Pelanggaran, Kapolresta Pontianak Lakukan Pemeriksaan Handphone, Sikap Tampang, dan Tes Urin Personel Usai Apel.

Pontianak – Usai pelaksanaan apel pagi di halaman Mapolresta Pontianak pada Rabu (30/07), Kapolresta Pontianak Kombes Pol. Suyono, S.I.K.,S.H.,M.H., memimpin langsung kegiatan pemeriksaan terhadap seluruh personel.

Pemeriksaan meliputi pengecekan handphone pribadi untuk mengantisipasi keterlibatan dalam situs judi online (judol), pengecekan sikap tampang, serta pelaksanaan tes urin.

Kegiatan ini dilakukan secara mendadak dan menyeluruh sebagai bentuk penegakan disiplin internal dan komitmen Polri dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari pelanggaran hukum, termasuk penyalahgunaan teknologi dan narkoba.

“Pemeriksaan handphone dilakukan untuk memastikan tidak ada anggota yang terlibat atau mengakses situs-situs judi online. Ini sebagai bentuk pencegahan sekaligus penindakan terhadap pelanggaran yang bisa merusak citra Polri,” ujar Kombes Pol Suyono, S.I.K.,S.H.,M.H.,

Selain itu, Kapolresta juga memeriksa langsung sikap tampang anggota, mulai dari kerapian seragam, rambut, hingga atribut dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini guna memastikan seluruh personel tampil profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tidak hanya itu, tes urin juga dilakukan oleh tim Urkes Polresta Pontianak kepada beberapa personel secara acak untuk mendeteksi kemungkinan penggunaan narkoba di lingkungan internal kepolisian.

Kapolresta menegaskan bahwa kegiatan seperti ini akan terus dilakukan secara berkala tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ia berharap seluruh personel menjaga integritas dan menjauhi segala bentuk pelanggaran, baik di dunia nyata maupun digital.

“Kita ingin pastikan anggota Polresta Pontianak bebas dari narkoba dan judi online, serta mampu menjadi teladan di tengah masyarakat,” tegasnya.(TG)

Sat Narkoba Polresta Pontianak Ungkap Kasus Narkotika 3 Kg, Dua Kurir Diamankan

Redaksi    Rabu, Juli 30, 2025    Comment   

Sat Narkoba Polresta Pontianak Ungkap Kasus Narkotika 3 Kg, Dua Kurir Diamankan

Sat Narkoba Polresta Pontianak Ungkap Kasus Narkotika 3 Kg, Dua Kurir Diamankan.

Pontianak, 30 Juli 2025 — Satuan Reserse Narkoba Polresta Pontianak berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika golongan 1 ( satu )  jenis sabu seberat 3 kilogram yang masing masing dikemas ke dalam 3 kantong  bertuliskan  " BLUEBEARD coffee Roaster "   yang dilakukan penangkapan  di Jalan AR Saleh  Pontianak Tenggara . Dalam pengungkapan ini, dua tersangka berinisial B dan AS diamankan oleh petugas saat hendak mengantarkan paket narkoba tersebut.

Rilis pengungkapan kasus ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Suyono.S.I.K., S.H.  M.H., dalam konferensi pers yang digelar di Ballroom Presisi Polresta Pontianak pada Rabu (30/7/2025). Kapolresta didampingi oleh Wakapolresta Pontianak AKBP Hendrawan,S.I.K.,M.H.dan  Kasat Resnarkoba AKP Pandia, S.IP.,M.A.P, serta Kasi Humas Polresta Pontianak, AKP Wagitri.

Dalam keterangan persnya, Kapolresta menjelaskan bahwa kedua tersangka merupakan kurir yang ditugaskan untuk mengantarkan sabu seberat 3 kilogram kepada seseorang  di Kalimantan tengah  atas suruhan dan dikendalikan  serta diarahkan oleh orang bernama  BOB, melalui massanger facebook nya  , namun narkoba tersebut  belum sampai di tujuan telah berhasil dilakukan penangkapan. Untuk menjalankan tugas tersebut dijanjikan upah sebesar Rp80 juta  per/ kilogram  dan dengan Upah Jalan sebesar  Rp. 20 Juta.

“Dari hasil pengembangan dan pemeriksaan awal, diketahui bahwa B dan AS hanya bertugas sebagai kurir. Mereka mengaku menerima perintah untuk mengantar barang haram ini kepada seseorang di wilayah Kalteng sesuai intruksi dan kendali dari BOB tersebut  dimana modus ini dilakukan sangat rapi sekali  dan Upah yang dijanjikan untuk mengantarkan narkoba ini mencapai Rp80 juta, perkilogram ” ungkap Kombes Pol Suyono, S.I.K. S.H. M.H

Barang bukti berupa 3 paket besar narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 3 ,040 kilogram disita dari kendaraan yang digunakan tersangka. Saat ini, penyidik tengah melakukan pengembangan  guna mengungkap jaringan peredaran narkoba antar propinsi dan memburu pelaku lainnya, termasuk sosok BOB  selaku pemberi intruksi perintah dan kendali pengiriman sabu tsb.

Kapolresta menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkotika dan tidak segan memberikan tindakan tegas dan terukur terhadap siapapun yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polresta Pontianak.

“Ini adalah komitmen kami dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Kami akan terus melakukan pengawasan dan penindakan tanpa kompromi,” tutupnya.(WG)

Polresta Pontianak Rilis perkembangan Kasus Tindak Pidana Persetubuhan dan Perbuatan Cabul terhadap Anak di Bawah Umur

Redaksi    Rabu, Juli 30, 2025    Comment   

Polresta Pontianak Rilis perkembangan Kasus Tindak Pidana Persetubuhan dan Perbuatan Cabul terhadap Anak di Bawah Umur

Polresta Pontianak Rilis perkembangan kasus Tindak Pidana Persetubuhan dan Perbuatan Cabul terhadap Anak di Bawah Umur.

Pontianak — Polresta Pontianak menggelar rilis perkembangan kasus tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur di ruang Sat Reskrim Polresta Pontianak, Selasa (29/7/2025).

Dalam kasus ini, korban adalah anak berinisial A (4 tahun) yang menjadi korban kekerasan seksual.

Rilis perkembangan kasus dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Wawan Darmawan, S.I.K., dan diikuti Wakasat Reskrim Polresta Pontianak, AKP Agus Haryono, S.H., M.H., serta Kasi Humas Polresta Pontianak, AKP Wagitri.

“Kasus ini berawal dari laporan orang tua korban tentang telah terjadi persetubuhan anak korban an A (4 thn) yang mengeluh sakit pada saat buang air kecil ,  setelah dilakukan pemeriksaan dokter menyatakan bahwa korban A terinfeksi penyakit seksual menular jenis gonore.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan anak korban  tersebut menyatakan bahwa yang melakukan adalah bang C. Seiring berjalanya waktu keterangan korban berubah yang semula.menyebut C menjadi A sehingga keterangan saksi korban dan keterangan saksi-saksi lain yang mengetahui sesaat setelah kejadian yang telah di BAP penyidik tidak sama , dan penyidik ragu dalam penetapan tersangka."ujar kompol Wawan

 "Kami juga sudah  memeriksa dua orang diduga sebagai pelaku berinisial C dan A.dan penyidik sampai melakukan lie detector atau uji kebohongan karena keduanya tidak mengakui perbuatannya ,” jelas Kompol Wawan

Pada kasus ini Penyidik telah melakukan dua kali gelar perkara di Polresta, satu kali ekspos dengan pihak kejaksaan, dan satu kali gelar perkara di Ditreskrimum Polda Kalbar. Hasilnya, belum ada kesimpulan tegas mengenai siapa pelakunya.

"Untuk penyidikan lebih lanjut, Penanganan kasus ini pada tanggal 27 Juli 2025  kami serahkan ke Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Kalbar yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam menangani kasus yang melibat anak-anak, baik sebagai korban maupun pelaku," tambahnya.

Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Suyono S.I.K., S.H.,M.H., dalam keterangannya menegaskan bahwa Polresta Pontianak berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk kejahatan seksual terhadap anak. 

“Kami tidak akan mentolerir tindakan kekerasan terhadap anak. Proses hukum akan kami kawal hingga tuntas demi keadilan bagi korban dan keluarganya,” ujarnya.

Kasus ini menjadi perhatian serius Polresta Pontianak dan diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih peduli dan waspada terhadap lingkungan sekitar, terutama dalam menjaga anak-anak dari potensi kejahatan seksual.(WG)

Musyawarah Provinsi Luar Biasa Provinsi Kalimantan Barat Tidak Sesuai Dengan AD/ART Kadin

Ria Sartika    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

Musyawarah Provinsi Luar Biasa Provinsi Kalimantan Barat Tidak Sesuai Dengan AD/ART Kadin

Rizqi, Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Barat.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie : Tidak ada persetujuan tertulis maupun lisan untuk melaksanakan Musyawarah Provinsi Luar Biasa Kadin Provinsi Kalimantan Barat

PONTIANAK - Menanggapi berita terakhir bahwa akan terjadi pelaksanaan Musyawarah Provinsi Luar Biasa Kadin Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 29 Juli 2025, "perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan tersebut ilegal dan tidak sesuai Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Kadin," papar Rizqi Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Barat.

Sesuai Pasal 26 Ayat 2 Anggaran Dasar Kadin, yang berhak mengajukan Musyawarah Provinsi Luar Biasa adalah ½ dari Kadin Kabupaten/Kota dari 11 Kadin Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat yang terbentuk melalui mekanisme Musyawarah Kabupaten/Kota, diantaranya :

1. Kadin Kabupaten Landak yang terbentuk melalui Musyawarah Kabupaten pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan Ketua Kadin Kabupaten Landak terpilih Wendi Jayanto.
2. Kadin Kabupaten Sanggau yang terbentuk melalui Musyawarah Kabupaten pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan Ketua Kadin Kabupaten Sanggau terpilih Timotius Yance.
3. Kadin Kabupaten Sekadau yang terbentuk melalui Musyawarah Kabupaten pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan Ketua Kadin Kabupaten Sekadau terpilih Manto.
4. Ketua Kadin Kabupaten Sintang yang terbentuk melalui Musyawarah Kabupaten pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan Ketua Kadin Kabupaten Sintang terpilih Boy Rahadian.
5. Kadin Kabupaten Bengkayang yang terbentuk melalui Musyawarah Kabupaten pada tanggal 18 Desember 2023 dengan Ketua Kadin Kabupaten Bengkayang terpilih Kevin.
6. Kadin Kabupaten Sambas yang terbentuk melalui Musyawarah Kabupaten pada tanggal 5 Februari 2024 dengan Ketua Kadin Kabupaten Sambas terpilih Yudiansyah.
7. Kadin Kabupaten Kapuas Hulu yang terbentuk melalui Musyawarah Kabupaten pada tanggal 7 Februari 2024 dengan Ketua Kadin Kabupaten Kapuas Hulu terpilih Hermas Lakin Kayo.
8. Kadin Kabupaten Ketapang yang terbentuk melalui Musyawarah Kabupaten pada tanggal 20 Juni 2024 dengan Ketua Kadin Kabupaten Ketapang terpilih Riza Fauzan.
9. Kadin Kota Pontianak yang terbentuk melalui Musyawarah Kota pada tanggal 11 Januari 2025 dengan Ketua Kadin Kota Pontianak terpilih Muhammad Naufal.
10. Kadin Kabupaten Kayong Utara yang terbentuk melalui Musyawarah Kabupaten pada tanggal 24 Februari 2025 dengan Ketua Kadin Kabupaten Kayong Utara terpilih Bung Tomo.
11. Kadin Kabupaten Kubu Raya yang terbentuk melalui Musyawarah Kabupaten pada tanggal 27 Februari 2025 dengan Ketua Kadin Kabupaten Kubu Raya terpilih Mansur Zahri.

Kadin Kabupaten/Kota tersebut diataslah yang berhak meminta terselenggaranya Musyawarah Provinsi Luar Biasa Kadin Provinsi Kalimantan Barat. "Namun kenyataannya 11 Kadin Kabupaten/Kota ini menolak dengan tegas pelaksanaan Musyawarah Provinsi Luar Biasa Kadin Provinsi Kalimantan Barat, dan ini dibuktikan dari surat resmi penolakan tersebut yang mereka kirimkan ke Kadin Provinsi Kalimantan Barat," tegas Rizqi.

Begitu juga, Anggota Luar Biasa Kadin Provinsi Kalimantan Barat, dari 8 (delapan) Asosiasi/Himpunan/Gabungan/Ikatan yang telah memegang Kartu Tanda Anggota Luar Biasa, 7 (tujuh) diantaranya : DPW ALFI/ILFA Kalbar, DPW APBMI Kalbar, INSA Cabang Pontianak. DPD REI Kalbar, BPD ABUJAPI Kalbar, DPD IWAPI Kalbar, dan PERKONINDO Kalbar, telah mengirimkan surat penolakan resmi terkait pelaksanaan Musyawarah Provinsi Luar Biasa Kadin Provinsi Kalimantan Barat tersebut, “tambah Henray Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi sambil memperlihatkan bukti surat resmi penolakan dari Kadin Kabupaten/Kota dan Anggota Luar Biasa.

"Kami juga sudah bersurat ke Kadin Indonesia terkait pelaksanaan Musyawarah Provinsi Luar Biasa Kadin Provinsi Kalimantan Barat Ilegal ini, dan tadi malam (Minggu, 27/7) saya sudah berkoordinasi langsung dengan Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Anindya N Bakrie dan beliau menyampaikan tidak ada persetujuan tertulis maupun lisan untuk melaksanakan Musyawarah Provinsi Luar Biasa Kadin Provinsi Kalimantan Barat tersebut, dan apabila ada pengurus Kadin Indonesia yang hadir, dipastikan 101% kehadiran itu tidak ada mandat dari Ketua Umum Kadin Indonesia, ' tegas Rizqi.

Kadin ini dibentuk oleh undang-undang dan ada Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Kadin yang disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 yang mengatur segala sesuatu termasuk syarat maupun tata cara pelaksanaan Musyawarah Provinsi Luar Biasa. Ada aturan yang harus dipenuhi dan tidak bisa semau-maunya berdasarkan ego maupun pendapat pribadi. Terlebih untuk kepanitiaan pelaksanaan Musyawarah Provinsi Luar Biasa itu juga diatur di Pasal 26 Ayat 5 Anggaran Dasar Kadin, bahwa Penyelenggara dan penanggung jawab Muprovlub/Mukablub/Mukotalub adalah Dewan-Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang meminta diadakannya Muprovlub dan itupun setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pengurus Kadin Indonesia, “lanjut Henray.

Akhirnya Kadin Indonesia maupun masyarakat dunia usaha di Kalimantan Barat melihat dengan mata telanjang, siapa sebenarnya oknum-oknum yang berniat merusak tatanan organisasi Kadin Kalimantan Barat. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh rekan-rekan, baik pengurus Kadin Provinsi Kalimantan Barat maupun Kadin Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat serta Anggota Luar Biasa Kadin Provinsi Kalimantan Barat untuk tetap tenang dan tidak terpancing dengan situasi yang ada, dan saya sebagai Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Barat meminta rekan-rekan seluruhnya untuk tetap melaksanakan kegiatan Kadin sesuai program kerja bidang masing-masing, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Kadin Provinsi Kalimantan Barat juga telah menunjuk kuasa hukum untuk membuat laporan resmi kepada aparat penegak hukum terkait pelaksanaan Musyawarah Provinsi Luar Biasa Ilegal ini lengkap dengan bukti-bukti yang ada. Karena kami yakin pelaksanaan Muprovlub Ilegal tersebut dipastikan ada data yang dimanipulasi dan itu sudah masuk ke ranah pidana," tutup Henray.

Cegah Karhutla di Musim Kemarau, Kapolresta Pontianak Cek Kesiapan Alat dan Personel

Redaksi    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

Cegah Karhutla di Musim Kemarau, Kapolresta Pontianak Cek Kesiapan Alat dan Personel

Cegah Karhutla di Musim Kemarau, Kapolresta Pontianak Cek Kesiapan Alat dan Personel.

Pontianak – Dalam upaya menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Suyono, S.I.K., S.H., M.H. turun langsung melakukan pengecekan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla di halaman Markas Komando (Mako) Polresta Pontianak, Selasa (29/07/2025).

Pengecekan ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan jajaran Polresta Pontianak dalam mengantisipasi ancaman karhutla yang kerap terjadi saat musim kemarau. Kapolresta ingin memastikan semua peralatan dan personel benar-benar siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam situasi darurat.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta didampingi oleh sejumlah pejabat utama Polresta Pontianak, seperti Kabag Ops Kompol Joko Sutriyatno, S.H., Kasat Samapta AKP Samidi, dan Kabag Logistik AKP Untung Widodo.

Apa Saja yang Dicek?

Pemeriksaan meliputi berbagai perlengkapan penting, seperti:

• Kendaraan operasional

• Alat pemadam kebakaran

• Alat pelindung diri (APD)

• Mesin Robin

• Selang air

• Sepatu bot

• Helm keselamatan

• Sarana pendukung lainnya

Kapolresta menegaskan bahwa kesiapan alat tidak kalah penting dari kesiapan personel. “Kita tidak hanya mengandalkan petugas, tapi juga memastikan peralatan dalam kondisi baik dan siap digunakan kapan saja,” jelasnya.

Langkah ini adalah bagian dari strategi preventif agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Selain itu, kesiapan ini juga penting untuk melindungi masyarakat dari dampak kabut asap dan polusi udara yang seringkali memburuk saat terjadi kebakaran hutan.

Kapolresta juga mengajak seluruh warga Pontianak untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Ia menekankan pentingnya edukasi dan peran aktif Bhabinkamtibmas dalam menyampaikan imbauan kepada masyarakat.

“Kami terus galakkan sosialisasi agar masyarakat sadar bahwa membakar lahan bisa memicu bencana besar. Ayo kita jaga bersama kualitas udara di Pontianak demi kesehatan kita semua, terutama anak-anak,” ujar Kombes Pol Suyono.

Dengan dilaksanakannya pengecekan ini, Polresta Pontianak berharap dapat memberikan respons cepat terhadap kebakaran hutan dan lahan yang mungkin terjadi. Kesiapan ini juga diharapkan bisa meminimalkan dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat yang sering ditimbulkan oleh kabut asap.

Wagub Kalbar Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024

Ria Sartika    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

Wagub Kalbar Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024

Wagub Kalbar Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.

Pontianak – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Ruang Balairungsari Kantor DPRD Provinsi Kalbar, pada Senin, 28 Juli 2025. Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Rapat paripurna tersebut membahas tiga poin utama:

1. Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kalbar atas laporan Badan Anggaran terhadap Raperda APBD 2024.

2. Penetapan keputusan DPRD mengenai persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

3. Penandatanganan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalbar atas Raperda tersebut.

Rapat paripurna ini menjadi momen penting dalam siklus anggaran daerah. Sesuai dengan Pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda yang telah disetujui DPRD akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat empat hari setelah disetujui, untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

Dalam sambutannya, Wagub Krisantus menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas kerja keras dalam proses pembahasan Raperda APBD 2024.

“Saran, masukan, dan catatan dari DPRD akan kami tindaklanjuti dalam proses penyusunan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan. Informasi keuangan ini menjadi dasar pengambilan keputusan yang akuntabel dan efektif demi tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Wagub.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kalbar yang telah berperan aktif mulai dari perencanaan hingga tahap persetujuan akhir.

“Kami berharap dukungan dari seluruh pihak, terutama legislatif, agar pelaksanaan APBD berjalan sesuai aturan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh jajaran Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Anggota DPRD, serta sejumlah pejabat penting dari lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Kehadiran mereka menandai kuatnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pembangunan daerah.

Dengan disetujuinya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, Pemerintah Provinsi Kalbar menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kalbar secara menyeluruh.

Sekda Kalbar Buka Rakor SPI 2025: Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi

Ria Sartika    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

Sekda Kalbar Buka Rakor SPI 2025: Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi

Sekda Kalbar Buka Rakor SPI 2025: Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi.

Pontianak, 28 Juli 2025 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan komitmen serius dalam pemberantasan korupsi dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., di Aula Adhyasta Utama, Kantor Inspektorat Kalbar.

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan instrumen penting milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digunakan untuk mengukur integritas dan memetakan risiko korupsi di lingkungan instansi pemerintah. Survei ini tidak hanya berlaku di tingkat provinsi, tetapi juga mencakup kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Harisson menjelaskan bahwa SPI adalah bagian dari upaya koordinatif antara KPK dan pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik yang bebas dari korupsi.

“SPI memberikan penilaian sekaligus rekomendasi untuk meningkatkan integritas dan mencegah praktik korupsi. Ini sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat,” ujar Harisson.

Menurut Harisson, KPK melakukan survei terhadap tiga kelompok responden, yaitu:

• Internal (pegawai instansi pemerintah),

• Eksternal (masyarakat pengguna layanan),

• Ahli (expert) sebagai pengamat independen.

Data dari ketiga kelompok ini digabung untuk menghasilkan potret menyeluruh mengenai integritas suatu instansi.

Harisson mengungkapkan bahwa hasil SPI di Kalbar dalam beberapa tahun terakhir berada pada kategori “waspada mendekati terpelihara”. Namun, sebagian besar hasil survei tahun 2024 masih tergolong dalam kategori “rentan”.

Ia menegaskan bahwa hal ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh rendahnya nilai kinerja, tetapi lebih karena tingginya nilai faktor koreksi yang diberikan dalam proses penilaian.

“Kami telah berupaya maksimal membangun pemerintahan yang bersih, namun nilai koreksi yang tinggi membuat skor akhir menjadi lebih rendah dari kenyataan,” tegasnya.

Hasil SPI yang rendah bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Hal ini menjadi perhatian serius, karena persepsi masyarakat terhadap integritas pejabat dan instansi pemerintah sangat menentukan keberhasilan program pembangunan dan pelayanan publik.

“Sudah sepatutnya kami terus melakukan pembinaan dan perbaikan sistem agar seluruh perangkat daerah semakin berintegritas,” tambah Harisson.

Harisson berharap agar ke depan penilaian SPI dapat lebih objektif dan tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai koreksi yang terlalu besar, sehingga hasilnya bisa dijadikan dasar perbaikan berkelanjutan dalam sistem pemerintahan.

“Kami ingin SPI menjadi alat yang tidak hanya menilai, tapi juga membimbing langkah-langkah perbaikan yang konkret,” tutupnya.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya:

• Tim SPI KPK,

• Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Kalbar atau perwakilannya,

• Inspektur Provinsi Kalbar dan jajaran,

• Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pemprov Kalbar Bentuk Tim Pengawas BBM Subsidi, Atasi Kelangkaan dan Antrian Panjang di SPBU

Ria Sartika    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

Pemprov Kalbar Bentuk Tim Pengawas BBM Subsidi, Atasi Kelangkaan dan Antrian Panjang di SPBU

Pemprov Kalbar Bentuk Tim Pengawas BBM Subsidi, Atasi Kelangkaan dan Antrian Panjang di SPBU.

Pontianak, 29 Juli 2025 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali mengambil langkah tegas dalam mengatasi persoalan kelangkaan BBM bersubsidi yang akhir-akhir ini kerap menimbulkan antrian panjang hingga keresahan masyarakat, terutama para sopir truk.

Pada hari Senin (28/7/2025), digelar rapat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Ruang Rapat Arwana, Kantor Gubernur Kalbar. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., dan dihadiri oleh berbagai pihak seperti Hiswana Migas, Organda Kalbar, Aliansi Supir Truk, serta perwakilan Perangkat Daerah Kalbar.

Rapat ini merupakan respons cepat dari Pemprov Kalbar untuk mengantisipasi kelangkaan BBM bersubsidi serta meredam potensi aksi unjuk rasa susulan dari kalangan sopir truk yang merasa kesulitan mendapatkan BBM, khususnya Solar.

“Dengan adanya SK Tim Pengawas, kita bisa turun langsung ke SPBU untuk melihat permasalahan di lapangan dan mengambil langkah cepat mencegah kelangkaan,” ujar Harisson.

Tak hanya dari kalangan pemerintah dan aparat, Aliansi Supir Truk Kalbar juga akan dilibatkan secara langsung dalam Tim Pengawas. Langkah ini dinilai penting agar proses distribusi BBM berjalan transparan dan adil.

“Kami libatkan juga dari pihak sopir karena mereka yang paling merasakan dampaknya. Dengan kerjasama ini, diharapkan pengawasan jadi lebih efektif,” tambah Sekda.

Tim Pengawas nantinya akan turun langsung ke SPBU-SPBU untuk memantau proses distribusi, menyelidiki kemungkinan penyelewengan, dan mencari solusi atas masalah teknis seperti antrean panjang dan jatah pembelian yang dibatasi.

Menurut Harisson, surat keputusan (SK) pembentukan tim saat ini masih dalam proses finalisasi. Namun, Pemprov menargetkan tim ini bisa segera bekerja sebelum kondisi semakin parah.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris DPD Organda Kalbar, Maturji, menyampaikan keluhan yang banyak dialami oleh sopir dan operator angkutan barang. Ia mengungkapkan bahwa beberapa SPBU hanya melayani pembelian BBM subsidi dengan jatah antara Rp250.000 hingga Rp300.000, dan waktu pengisian pun dibatasi oleh SPBU itu sendiri.

“Aturan ini sangat menyulitkan. Bahkan ada truk bermuatan yang harus antre berjam-jam hanya untuk mengisi BBM. Ini tentu sangat mengganggu aktivitas logistik dan bisa memicu ketegangan di jalan raya,” jelas Maturji.

Pihak Organda mendesak agar ada kebijakan prioritas bagi truk bermuatan yang memang sedang dalam perjalanan distribusi barang. Mereka berharap bisa mendapatkan jatah yang lebih wajar, seperti 50 hingga 80 liter, agar tidak terhambat dalam menjalankan tugasnya.

Langkah Selanjutnya dari Pemerintah?
Sekda Harisson menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BPH Migas, Forkopimda, Organda, hingga aliansi sopir, demi memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan merata.

“Kita ingin memastikan bahwa BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Pengawasan perlu diperkuat, dan jika perlu, penegakan hukum harus ditegakkan dengan tegas,” tutupnya.

Kelangkaan BBM subsidi di Kalimantan Barat memang bukan persoalan baru, namun kini Pemerintah Provinsi Kalbar serius mengambil langkah konkret. Dengan pembentukan Tim Pengawas BBM Subsidi dan keterlibatan langsung dari sopir truk serta pemangku kepentingan lainnya, diharapkan persoalan antrian panjang dan kelangkaan bisa segera teratasi.

Kalbar Masuk Daftar Prioritas Penanganan Karhutla Nasional, Gubernur Ria Norsan Pastikan Langkah Serius di Lapangan

Redaksi    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

Kalbar Masuk Daftar Prioritas Penanganan Karhutla Nasional, Gubernur Ria Norsan Pastikan Langkah Serius di Lapangan

Kalbar Masuk Daftar Prioritas Penanganan Karhutla Nasional, Gubernur Ria Norsan Pastikan Langkah Serius di Lapangan.

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, MM., MH., mengikuti Rapat Koordinasi Nasional secara daring pada Senin, 28 Juli 2025, membahas situasi terkini penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Rapat yang berlangsung di Ruang Data Analytic Room (DAR) itu diadakan oleh Kementerian Kehutanan RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara virtual, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari pusat hingga daerah.

Dalam rakor penting ini, hadir langsung Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, dan Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.Si. Turut serta juga Kepala BMKG, sejumlah Gubernur, Bupati dan Walikota, jajaran Forkopimda Kalbar, serta wakil dari enam provinsi terdampak kebakaran, termasuk Kalimantan Barat.

Salah satu poin utama dalam rapat adalah penegasan bahwa Kalimantan Barat menjadi provinsi prioritas dalam penanggulangan karhutla, bersama Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Meski demikian, Letjen Suharyanto mengapresiasi Kalbar yang dinilai sudah melaksanakan operasi penanggulangan secara intensif, berbeda dengan dua provinsi lainnya yang belum menetapkan status darurat.

Dalam rapat itu juga dibahas kondisi cuaca terkini yang disampaikan oleh BMKG. Bahkan, Menteri Kehutanan akan segera turun langsung ke Kalimantan Barat untuk memperkuat koordinasi dan langkah strategis di lapangan.

“Kami berharap dapat segera berkoordinasi di lapangan untuk menangani situasi ini lebih lanjut,” ujar Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto.

Gubernur Ria Norsan menjelaskan bahwa pihaknya terus memperkuat komitmen pengendalian karhutla, dengan mengedepankan pencegahan dan peningkatan kelembagaan. Dalam laporannya, ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat 9 titik api yang sedang ditangani serius oleh tim gabungan.

“Sebelumnya ada 112 titik api, namun tidak menimbulkan kebakaran signifikan. Saat ini masih ada 9 titik api aktif, tersebar di Sambas, Sintang, dan Kubu Raya,” jelasnya.

Langkah antisipatif telah diambil sejak awal. Status siaga darurat bencana asap sudah ditetapkan sejak 17 April hingga 31 Oktober 2025. Hal ini memungkinkan Pemprov Kalbar untuk mengerahkan berbagai sumber daya lebih cepat dan terkoordinasi.

Beberapa upaya nyata yang dilakukan Pemprov Kalbar antara lain:

• Patroli gabungan melibatkan BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat.

• Operasi modifikasi cuaca pada bulan Juli 2025 untuk mempercepat turunnya hujan.

• Tindakan hukum tegas terhadap pembakar lahan, dengan 3 perusahaan telah disegel karena terbukti terlibat pembakaran hutan.

Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar penanganan bisa maksimal.

Hingga saat ini, total luas lahan yang terbakar di Kalimantan Barat mencapai 1.149,02 hektare. Namun, berkat kerja sama yang solid antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, api berhasil dikendalikan secara signifikan.

“Alhamdulillah, dengan upaya yang dilakukan bersama, kebakaran di Kalimantan Barat masih terkendali. Kami berharap bantuan cuaca dan penanganan yang intensif dapat mengurangi titik api yang ada,” ujar Ria Norsan menutup laporannya.

Gubernur Kalbar Lantik 50 ASN dan Ingatkan Pentingnya Integritas, Moralitas, dan Kerja Ikhlas

Redaksi    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

Gubernur Kalbar Lantik 50 ASN dan Ingatkan Pentingnya Integritas, Moralitas, dan Kerja Ikhlas

Gubernur Kalbar Lantik 50 ASN dan Ingatkan Pentingnya Integritas, Moralitas, dan Kerja Ikhlas.

Pontianak, 28 Juli 2025 — Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., resmi melantik 50 Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jabatan fungsional serta mengambil sumpah/janji 33 ASN lainnya di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, pada Senin (28/7/2025). Momen ini menjadi salah satu upaya strategis Pemerintah Provinsi Kalbar dalam meningkatkan kinerja birokrasi yang profesional dan berintegritas.

Sebanyak 50 ASN dipercaya mengemban jabatan fungsional baru, sementara 33 ASN lainnya mengikuti prosesi pengambilan sumpah dan janji sebagai bentuk komitmen moral terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara.

Apa Kata Gubernur Norsan?

Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menyampaikan ucapan selamat kepada para ASN yang dilantik dan diambil sumpahnya. Ia menekankan pentingnya bekerja secara profesional dan menjaga nilai-nilai dasar ASN.

"Selamat kepada 50 orang PNS yang telah diambil sumpah atau janji jabatan dan dilantik dalam jabatan fungsional serta 33 orang PNS yang telah diambil sumpah/janjinya. Mudah-mudahan dapat bekerja dengan baik dan lebih baik lagi," ujar Norsan.

Gubernur juga menegaskan bahwa proses pengangkatan ASN, baik dalam jabatan administrasi maupun fungsional, berdasarkan pada tiga aspek utama: kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Norsan menekankan bahwa integritas dan moralitas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Walaupun ASN bekerja keras dan cekatan, tanpa integritas dan moralitas yang baik, promosi jabatan tidak akan diberikan."Kalau kerjanya cepat, tapi tidak jujur dan tidak bermoral, maka tidak akan kita angkat ke posisi yang lebih tinggi," tegasnya.

Ia j

uga mengingatkan kembali nilai-nilai dasar ASN yang terangkum dalam akronim "BerAKHLAK":

• Berorientasi pelayanan

• Akuntabel

• Kompeten

• Harmonis

• Loyal

• Adaptif

• Kolaboratif

Gubernur menyampaikan bahwa kerja keras dan cerdas saja tidak cukup. ASN juga harus membiasakan diri untuk bekerja secara ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan.

"Kerja keras dan kerja cerdas itu sudah biasa. Tapi yang sulit adalah kerja ikhlas. Ikhlaskan sebagai amal, niatkan sebelum berangkat kerja bahwa kita bekerja untuk dunia dan akhirat," ucapnya penuh semangat.

Gubernur juga mengajak para ASN untuk terus menuntut ilmu dan mengembangkan diri agar mampu menjawab tantangan zaman, terutama dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi.

"Yang SMA, lanjutkan ke S1. Yang sudah S1, kejar S2. Yang S2, kalau mampu, silakan lanjut ke S3. Ilmu tidak akan pernah habis dan akan terus berguna ke mana pun kita pergi," pesannya.

Di akhir sambutannya, Gubernur Norsan menyatakan sikap tidak mentoleransi dua pelanggaran berat, yakni keterlibatan dalam narkoba serta tindak asusila.

Ia bahkan menyinggung langsung kasus yang sempat mencoreng citra ASN di lingkungan Dinas Sosial.

"Kalau ada bukti jelas, langsung ajukan surat pemberhentian dengan tidak hormat. Tidak ada ampun bagi pelaku pelecehan seksual, apalagi terhadap anak didik," tegasnya.

HIPKA Kalbar Resmi Dilantik, Siap Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Lewat Sinergi dan Inovasi

Redaksi    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

HIPKA Kalbar Resmi Dilantik, Siap Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Lewat Sinergi dan Inovasi

HIPKA Kalbar Resmi Dilantik, Siap Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Lewat Sinergi dan Inovasi.

Pontianak – Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha KAHMI (BPD-HIPKA) se-Kalimantan Barat resmi dikukuhkan untuk masa bakti 2025–2029 pada Minggu, 27 Juli 2025. Pelantikan ini berlangsung di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Pontianak dan disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Wilayah KAHMI Kalimantan Barat.

Pelantikan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat HIPKA, Ahmad Muntaha. Acara ini turut dihadiri berbagai tokoh penting, termasuk pengurus HIPKA dari seluruh kabupaten/kota di Kalbar.

Pengukuhan pengurus baru ini bertujuan memperkuat peran HIPKA sebagai wadah bagi para pengusaha alumni HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Fokus utamanya adalah menciptakan sinergi yang solid antara pengusaha, pemerintah, dan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif di Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya, dr. Harisson menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Bappenas menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalbar sebesar 7,9 persen, sementara Presiden RI menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen.

“Nasional itu percaya penuh pada Kalimantan Barat. Jangan sampai peluang ini lewat begitu saja. Potensi daerah ini sangat besar untuk dikembangkan,” ujarnya.

Pada triwulan pertama 2025, Kalbar telah menunjukkan performa yang menjanjikan dengan angka pertumbuhan 5 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di 4,8 persen. Kalbar menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara seluruh provinsi di Kalimantan.

dr. Harisson mendorong agar pengurus HIPKA Kalbar terus berinovasi dan menciptakan gebrakan baru di dunia usaha. Menurutnya, HIPKA memiliki potensi untuk menjadi mitra strategis dalam melahirkan pengusaha tangguh dan kompetitif yang mampu mendorong kemajuan daerah.

“Dengan semangat intelektualitas, integritas, dan soliditas, saya yakin HIPKA Kalbar bisa menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Tema pelantikan kali ini adalah “Fintech Power Up: Sinergi BPD se-Kalimantan Barat untuk Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen.” Tema ini menjadi sinyal kuat bahwa HIPKA akan aktif menggali potensi lokal Kalbar, terutama dalam bidang teknologi keuangan dan inovasi usaha berbasis digital.

Kalimantan Barat memiliki potensi besar di berbagai sektor seperti:

• Pertanian

• Perikanan

• Energi terbarukan

• Pariwisata alam dan budaya

Namun, untuk memaksimalkan semua potensi ini, diperlukan kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi seperti HIPKA.

Sekjen BPP HIPKA, Ahmad Muntaha, menekankan pentingnya membangun budaya organisasi yang produktif dan solutif. Ia mengingatkan bahwa ide-ide cemerlang harus diwujudkan dalam bentuk proyek nyata yang mampu memberikan manfaat ekonomi.

“Bangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Jangan hanya jadi penonton, tapi jadilah pemain utama di tanah sendiri,” tegasnya.

Ahmad juga meminta para pengurus baru untuk menggali potensi ekonomi dan sumber daya alam di wilayah masing-masing. Dengan kolaborasi yang baik, HIPKA diharapkan mampu mengelola berbagai unit usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Meriah! Gubernur Kalbar Lepas Tanjungpura City Run 2025, Ribuan Warga Antusias Ikut Lari Sehat

Redaksi    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

Meriah! Gubernur Kalbar Lepas Tanjungpura City Run 2025, Ribuan Warga Antusias Ikut Lari Sehat

Meriah! Gubernur Kalbar Lepas Tanjungpura City Run 2025, Ribuan Warga Antusias Ikut Lari Sehat.

Pontianak – Minggu, 27 Juli 2025, Suasana penuh semangat menyelimuti Halaman Makodam XII Tanjungpura saat Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., secara resmi melepas peserta Tanjungpura City Run 2025. Event lari ini menjadi bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-67 Kodam XII Tanjungpura, dan diikuti oleh ribuan warga dari berbagai kalangan.

Tanjungpura City Run adalah ajang lari sehat yang digelar oleh Kodam XII Tanjungpura sebagai bentuk perayaan HUT ke-67 mereka. Rute yang disiapkan terbagi dalam dua kategori, yakni 5 kilometer dan 10 kilometer. Start dan finish dilakukan di Halaman Makodam XII Tanjungpura, menjadikan kawasan tersebut pusat keramaian sejak pagi hari.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menjadi sosok penting dalam pembukaan acara ini. Dalam sambutannya sebelum melepas ribuan peserta, beliau mengingatkan agar semua peserta tetap waspada dan mematuhi aturan lalu lintas sepanjang rute lari.

“Hati-hati di jalan, ingat patuhi lalu lintas, dan semoga berhasil membawa juara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mohon ridho kepada Allah SWT, maka Tanjungpura City Run 2025 secara resmi saya lepas untuk dilaksanakan,” ujar Norsan penuh semangat.

Selain Gubernur, kegiatan ini juga diikuti oleh sejumlah pejabat penting dari Forkopimda Kalimantan Barat. Setelah melepas peserta, mereka turut berpartisipasi dalam kegiatan lari dengan rute Makodam – Ayani 1 – kembali ke Makodam, sebagai bentuk kebersamaan dan kedekatan antara pemerintah, TNI, dan masyarakat.

Tak hanya lomba lari, setelah finish, peserta dan tamu undangan ikut dalam senam bersama di halaman Makodam. Kegiatan ini semakin menambah semarak suasana, menjadikan perayaan HUT Kodam XII Tanjungpura terasa lebih meriah dan membaur bersama masyarakat.

Tanjungpura City Run bukan sekadar ajang lari biasa. Acara ini menjadi simbol sinergi kuat antara TNI dan masyarakat Kalimantan Barat. Kehadiran langsung Gubernur dan Forkopimda membuktikan bahwa olahraga bisa menjadi media pemersatu, sekaligus ajakan untuk hidup sehat dan aktif.

Antusiasme ribuan peserta yang memadati Makodam menjadi bukti nyata bahwa masyarakat menyambut baik kegiatan semacam ini. Selain menumbuhkan semangat hidup sehat, kegiatan seperti City Run juga mempererat tali silaturahmi antarwarga dan aparat.

KAHMI Kalbar Resmi Dilantik, Siap Bawa Perubahan Strategis hingga Reformasi Beradab

Redaksi    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

KAHMI Kalbar Resmi Dilantik, Siap Bawa Perubahan Strategis hingga Reformasi Beradab

KAHMI Kalbar Resmi Dilantik, Siap Bawa Perubahan Strategis hingga Reformasi Beradab.

Pontianak – Pengurus Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kalimantan Barat periode 2025–2030 resmi dilantik dalam sebuah acara penuh semangat dan harapan yang berlangsung di Istana Rakyat atau Pendopo Kalbar, pada Sabtu malam, 26 Juli 2025.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi KAHMI Kalbar untuk kembali menegaskan komitmen pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan umat. Acara ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, mulai dari Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Dr. M. Rifqinizamy Karsayuda, Gubernur Kalbar H. Ria Norsan, hingga para alumni lintas generasi HMI.

Acara pelantikan ini tak sekadar seremoni, tetapi menjadi panggung penyatuan semangat lintas generasi kader HMI. Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat, H. Ria Norsan, mengungkapkan kenangan masa mudanya sebagai kader HMI. Ia bahkan menyebut lagu-lagu perjuangan HMI bisa membuatnya meneteskan air mata karena mengingatkan perjuangan masa lalu yang penuh keterbatasan namun kaya semangat.

"Kalau saya dengar lagu-lagu perjuangan HMI, saya bisa meneteskan air mata. Karena itu mengingatkan bagaimana kami dulu berjuang dengan penuh keterbatasan," ungkapnya.

Gubernur juga mengajak seluruh alumni HMI untuk tidak sekadar bernostalgia, tetapi turut andil dalam perubahan nyata melalui aksi kolektif dan ide-ide progresif.

Selain Gubernur dan tokoh nasional, acara ini juga diwarnai dengan orasi inspiratif dari Dr. M. Rifqinizamy Karsayuda, yang kini menjabat sebagai Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI. Rifqi, sapaan akrabnya, mengajak seluruh kader untuk tidak melupakan akar gerakan HMI dan terus menjaga keberlangsungan kaderisasi.

“Jangan biarkan mata air pengkaderan HMI kering. Tidak pernah ada alumni jika HMI-nya mati,” ujarnya tegas.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan bidang ekonomi dan wirausaha di tubuh KAHMI yang menurutnya masih belum maksimal. Meski KAHMI memiliki banyak akademisi hebat, menurutnya jumlah wirausahawan masih tergolong minim.

“Kita ini banyak profesor, doktor, tapi minim wirausahawan. Kalau mau jadi pemimpin yang kuat, mulailah dari kemandirian ekonomi,” tambah Rifqi.

Ketua KAHMI Kalbar periode 2025–2030 yang baru saja dilantik, dr. H. Harisson, M.Kes, menyampaikan visi yang kuat dan penuh harapan. Ia menekankan bahwa pelantikannya bukan sekadar amanah jabatan, tapi tanggung jawab intelektual dan moral untuk memajukan Kalimantan Barat dan Indonesia.

“Hari ini merupakan awal dari sebuah tanggung jawab intelektual dan moral. Sebuah amanah besar untuk membawa KAHMI Kalbar agar lebih berdaya, lebih strategis, dan lebih berdampak bagi umat dan bangsa,” kata Harisson.

Dalam pidatonya, Harisson juga menyebutkan berbagai isu strategis yang akan menjadi fokus organisasi, mulai dari ketahanan pangan, kemandirian energi, penguatan pendidikan, hingga reformasi politik yang beradab. Ia ingin KAHMI menjadi motor perubahan melalui konsolidasi intelektual dan pemberdayaan ekonomi kader.

Pelantikan KAHMI Kalbar ini bukan sekadar agenda formal organisasi. Lebih dari itu, ini adalah awal dari gerakan besar yang berakar pada semangat intelektual Islam dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks lokal Kalbar, pelantikan ini diharapkan mampu membawa energi baru dalam pembangunan daerah, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun pendidikan.

Rifqi juga menitipkan pesan penting agar KAHMI tampil sebagai organisasi inklusif yang menonjolkan adab dalam berdakwah dan berorganisasi, tanpa terjebak dalam gaya konfrontatif yang tidak produktif.

Dalam pidatonya, Rifqi juga mengumumkan bahwa Majelis Nasional KAHMI akan menggelar enam silaturahmi regional di berbagai wilayah Indonesia. Kota-kota yang akan menjadi tuan rumah kegiatan ini meliputi:

• Batam

• Ibu Kota Nusantara (IKN)

• Makassar

• Ternate

• Bandung

• Semarang

Langkah ini diambil untuk memperkuat jejaring antarwilayah, memperkuat komunikasi internal, dan membangun solidaritas antaralumni HMI di seluruh Indonesia.

Pelantikan KAHMI Kalbar 2025–2030 bukan hanya tentang pergantian pengurus, tapi tentang komitmen baru dalam membawa peran strategis KAHMI sebagai rumah besar intelektual Muslim Indonesia. Dengan semangat kebersamaan, pengabdian, dan visi perubahan yang inklusif serta beradab, KAHMI Kalbar siap melangkah ke masa depan.

Puslitbang Polri Laksanakan Evaluasi Kendaraan Dinas Operasional di Polresta Pontianak

Redaksi    Senin, Juli 28, 2025    Comment   

Puslitbang Polri Laksanakan Evaluasi Kendaraan Dinas Operasional di Polresta Pontianak

Puslitbang Polri Laksanakan Evaluasi Kendaraan Dinas Operasional di Polresta Pontianak.

PONTIANAK – Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap kendaraan dinas operasional fungsi Sat Samapta dan Sat Binmas di Polresta Pontianak pada Senin, 28 Juli 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan  memganalisa kondisi kendaraan Sat Samapta dan Sat Binmas serta menganalisis dan merumuskan  dan upaya meningkatkan kwalitas kendaraan Sat Samapta dan Sat Binmas di kewilayahan .

Kegiatan evaluasi ini dipimpin oleh Kombes Pol Guno Pitoyo, S.I.K., M.H., bersama Anggita Setyo Nugroho, S.T., serta turut dihadiri oleh AKBP Meriana Musliha, S.T., S.I.K. Evaluasi juga melibatkan pihak konsultan akademisi dari Universitas Indonesia, yakni Prof. Dr. Drs. Suryadi, S.T.

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Suyono, S.I.K., S.H., M.H., didampingi oleh Wakapolresta AKBP Hendrawan,S.I.K., MH., serta para pejabat dan personel dari Satuan Samapta dan Satuan Binmas turut hadir dan mengikuti kegiatan ini secara langsung.

Dalam sambutannya, Kombes Pol Guno Pitoyo menjelaskan bahwa evaluasi kendaraan operasional ini merupakan bagian dari upaya Puslitbang Polri dalam mendukung  Grand strategi Polri Gahun 2025 - 2045 khusinya melalui Program mosernisasi alat material khusus swsuai standat  dan merekomendasikan peningkatan kendaraan dinas sesuai dengan fungsi khususnya Sat Binmas dan Sat Samapta serta gina mengoptimalisasi kinerja Polri di tingkat kewilayahan, terutama di bidang pelayanan publik, patroli, dan pembinaan masyarakat.

“Melalui evaluasi ini, diharapkan Puslitbang dapat memberikan rekomendasi yang tepat terkait kebutuhan peremajaan, perawatan, maupun distribusi kendaraan dinas agar ke depan kinerja Polri semakin optimal dan profesional,” ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik kendaraan dinas dari masing-masing satuan fungsi serta pengisian kuesioner dan wawancara terhadap para personel pengguna kendaraan. Evaluasi ini juga mencakup aspek teknis kendaraan, frekuensi pemanfaatan, efektivitas dalam pelaksanaan tugas, serta kendala yang dihadapi di lapangan.

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Suyono menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap kegiatan ini. "Kami menyambut baik kegiatan evaluasi ini sebagai bagian dari pembinaan yang berkelanjutan agar kendaraan dinas yang kami gunakan tetap dalam kondisi prima dan mampu menunjang tugas-tugas kepolisian secara maksimal," ujarnya.

Kegiatan berlangsung lancar dengan suasana penuh semangat dan interaktif antara tim evaluator dengan personel Polresta Pontianak.(WG)

Sumber: Humas Polresta Pontianak

Kapolresta Pontianak Pimpin Upacara Pelepasan Purna Bakti Dua Perwira Polresta

Ria Sartika    Senin, Juli 28, 2025    Comment   

Kapolresta Pontianak Pimpin Upacara Pelepasan Purna Bakti Dua Perwira Polresta

Kapolresta Pontianak Pimpin Upacara Pelepasan Purna Bakti Dua Perwira Polresta.

PONTIANAK  – Kapolresta Pontianak Kombes Pol. Suyono, S.I.K., S.H., M.H. memimpin langsung upacara pelepasan purna bakti bagi dua personel Polresta Pontianak yang digelar pada Senin pagi, 28 Juli 2025 di halaman apel Mapolresta Pontianak.

Dua perwira yang memasuki masa purna bakti adalah Kompol Eka Suwarna, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakasat Lantas Polresta Pontianak, dan AKP Suharto, yang menjabat sebagai P.s. Kasat Binmas Polresta Pontianak.

Upacara berlangsung khidmat dan penuh penghormatan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan oleh kedua perwira selama berdinas di lingkungan Polri, khususnya di Polresta Pontianak.

Kapolresta Pontianak Pimpin Upacara Pelepasan Purna Bakti Dua Perwira Polresta.

Kapolresta Pontianak Kombes Pol. Suyono, S.I.K., S.H., M.H. dalam amanatnya mengatakan keduanya dinilai telah berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik hingga akhir masa dinas, serta menjadi teladan dalam disiplin, integritas, dan semangat pengabdian. Keberhasilan menyelesaikan masa tugas dengan terhormat menjadi inspirasi bagi seluruh personel aktif untuk terus berkontribusi secara positif dalam institusi Polri.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pejabat utama, perwira, bintara, serta ASN Polresta Pontianak yang memberikan penghormatan terakhir sebagai bagian dari keluarga besar Polresta dan diakhiri Foto Bersama. (TG)

Sumber: Humas Polresta Pontianak

Hari Terakhir Ops Patuh Kapuas 2025, Satgas Gabungan Gelar Penertiban di Jalan A Yani

Redaksi    Senin, Juli 28, 2025    Comment   

Hari Terakhir Ops Patuh Kapuas 2025, Satgas Gabungan Gelar Penertiban di Jalan A Yani

Hari Terakhir Ops Patuh Kapuas 2025, Satgas Gabungan Gelar Penertiban di Jalan A Yani.

PONTIANAK — Memasuki hari terakhir pelaksanaan Operasi Patuh Kapuas 2025, satgas gabungan yang terdiri dari berbagai instansi kembali turun ke lapangan untuk melaksanakan penertiban dan pemeriksaan kendaraan bermotor, Minggu pagi (27/7/2025).

Kegiatan ini berlangsung di ruas Jalan Ahmad Yani, tepat di depan Mapolda Kalbar, yang dikenal sebagai kawasan tertib lalu lintas. Pemilihan lokasi ini menjadi simbol penting bahwa disiplin berlalu lintas harus dimulai dari pusat aktivitas pemerintahan dan kepolisian.

Penertiban dipimpin langsung oleh KBO Ditlantas Polda Kalbar AKBP Slamet Nanang Widodo, dan melibatkan personel gabungan dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Jasa Raharja, serta Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar.

Hari Terakhir Ops Patuh Kapuas 2025, Satgas Gabungan Gelar Penertiban di Jalan A Yani.

“Meski hari ini merupakan penutupan operasi, upaya edukasi dan penegakan hukum tetap kami jalankan secara maksimal, khususnya di zona yang telah ditetapkan sebagai kawasan tertib lalu lintas,” ujar Nanang.

Tim gabungan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat kendaraan (STNK), SIM, penggunaan helm SNI, serta kepatuhan terhadap rambu lalu lintas. Pemeriksaan dilakukan secara humanis, disertai dengan imbauan agar pengendara tetap disiplin meskipun masa operasi berakhir.

“Kami tidak hanya menindak pelanggaran, tapi juga terus mengedukasi masyarakat agar keselamatan di jalan menjadi prioritas utama,” tambahnya.

Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bayu Suseno menyampaikan bahwa Operasi Patuh Kapuas 2025 tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan angka kepatuhan, tetapi juga untuk membangun budaya tertib berlalu lintas secara berkelanjutan.

Hari Terakhir Ops Patuh Kapuas 2025, Satgas Gabungan Gelar Penertiban di Jalan A Yani.

“Polda Kalbar mengapresiasi kerja keras seluruh personel dan partisipasi masyarakat selama operasi berlangsung. Ke depan, kami harap kedisiplinan di jalan tetap dijaga tanpa perlu menunggu adanya operasi,” tegas Bayu.

Libur Hari Minggu 27 Juli 2025, Warga Kalbar Padati Tempat Wisata Favorit dari Kota hingga Perbatasan

Redaksi    Minggu, Juli 27, 2025    Comment   

Libur Hari Minggu 27 Juli 2025, Warga Kalbar Padati Tempat Wisata Favorit dari Kota hingga Perbatasan

Libur Hari Minggu 27 Juli 2025, Warga Kalbar Padati Tempat Wisata Favorit dari Kota hingga Perbatasan.

PONTIANAK, Kalbar – Hari Minggu ini 27 Juli 2025 menjadi waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh warga Kalimantan Barat untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. 

Sejak pagi, sejumlah tempat wisata di Kalbar terlihat mulai ramai dipadati pengunjung, mulai dari keluarga, pasangan muda, hingga rombongan komunitas yang memanfaatkan hari libur untuk berwisata.

Salah satu destinasi favorit adalah Taman Nasional Gunung Palung di Kabupaten Ketapang. Meski akses menuju kawasan ini cukup menantang, tak menyurutkan langkah para pencinta alam untuk datang. Mereka rela menempuh perjalanan demi menikmati udara segar hutan tropis dan, jika beruntung, menyaksikan langsung keberadaan orangutan liar di habitat aslinya.

Sementara itu, di bagian utara Kalbar, Pantai Temajuk di Kabupaten Sambas juga tak kalah ramai. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, menjadikan pantai ini magnet tersendiri bagi wisatawan. Hamparan pasir putih dan air laut yang jernih membuat suasana liburan terasa sempurna. Beberapa pengunjung bahkan terlihat mendirikan tenda untuk bermalam dan menikmati malam di pinggir pantai.

Tak ketinggalan, Pulau Lemukutan di Bengkayang menjadi incaran para pecinta snorkeling dan diving. Para wisatawan umumnya berangkat dari Singkawang menuju Teluk Suak, lalu menyeberang ke pulau tersebut menggunakan kapal motor. Di bawah laut Lemukutan, terhampar keindahan terumbu karang yang masih alami dan ikan-ikan berwarna-warni yang memanjakan mata.

Di ibu kota provinsi, Pontianak, suasana tak kalah meriah. Sejak pagi, Masjid Raya Mujahidin sudah dipadati warga yang datang untuk wisata religi. Usai beribadah, sebagian pengunjung melanjutkan perjalanan ke kawasan Sungai Kapuas, ikon kebanggaan warga Pontianak. Kapal wisata yang bersandar di tepi sungai dipenuhi penumpang yang ingin menikmati suasana sore dan matahari terbenam. Tugu Khatulistiwa yang berada tak jauh dari sungai pun menjadi pilihan lainnya untuk dikunjungi.

Bagi yang ingin menikmati suasana tenang dan alam pedesaan, Danau Laet di Kabupaten Sanggau jadi pilihan. Dikelilingi pepohonan hijau dan udara yang sejuk, danau ini menghadirkan ketenangan yang dicari banyak keluarga di akhir pekan. Perahu-perahu kayu sederhana tampak hilir mudik mengantar pengunjung mengelilingi danau.

Sementara itu, di jantung kota Pontianak, Keraton Kadariah dan kawasan Kampung Arab menjadi destinasi budaya yang tak pernah sepi. Bangunan-bangunan bersejarah, kisah raja-raja terdahulu, serta atmosfer khas Melayu menjadikan kawasan ini cocok untuk wisata edukatif dan napak tilas sejarah.

Banyak pengunjung yang mengaku telah merencanakan kunjungan ini sejak jauh-jauh hari. "Kalau hari Minggu kami memang sengaja keluar rumah, bawa anak-anak ke tempat yang beda dari biasanya. Sekalian cari udara segar," ujar Ibu Sari, seorang warga Pontianak yang tengah berkunjung ke Danau Laet bersama keluarganya.

Pihak pengelola tempat wisata pun bersiap menghadapi lonjakan pengunjung setiap akhir pekan. Mereka meningkatkan layanan, keamanan, serta kebersihan area agar pengunjung merasa nyaman. Beberapa tempat bahkan mulai menyediakan layanan pembayaran digital untuk memudahkan transaksi.

Meski begitu, sejumlah pengunjung tetap mengingatkan pentingnya menjaga alam dan fasilitas umum. "Nikmati liburannya, tapi jangan buang sampah sembarangan. Alam ini milik kita bersama," ujar Rudi, seorang traveler dari Sintang yang sedang liburan ke Pantai Temajuk.

Libur di hari Minggu memang menjadi momen istimewa bagi masyarakat Kalbar. Dengan pilihan wisata yang beragam – dari hutan tropis, pantai eksotis, wisata sejarah hingga danau alami – Kalimantan Barat menawarkan pengalaman yang tak terlupakan hanya dalam satu hari.