 |
| Uni Eropa menghapus nama Smotrich dan Ben-Gvir dari daftar calon sanksi terkait kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat demi mendapat dukungan mayoritas anggota UE. |
Uni Eropa dilaporkan mencoret nama Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dari daftar calon sanksi terkait kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat. Langkah itu dilaporkan media Barat pada Senin waktu setempat, mengutip pejabat senior Uni Eropa.
Negara-negara anggota Uni Eropa saat ini tengah menyusun kesepakatan politik untuk menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah individu yang diduga terlibat dalam kekerasan pemukim Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Dalam proposal awal, nama Smotrich dan Ben-Gvir sempat dimasukkan ke dalam daftar. Namun, keduanya kemudian dihapus agar rencana sanksi mendapat dukungan lebih luas dari negara anggota Uni Eropa.
Laporan tersebut menyebutkan, keputusan itu memungkinkan proposal sanksi memperoleh dukungan dari 26 dari total 27 negara anggota Uni Eropa.
Sebelumnya pada September 2025, media Barat melaporkan Komisi Eropa mempertimbangkan sanksi terhadap dua politikus sayap kanan Israel tersebut.
Pada 10 Juni 2025, Inggris, Australia, Kanada, Norwegia, dan Selandia Baru telah lebih dulu menjatuhkan sanksi kepada Smotrich dan Ben-Gvir atas tuduhan menghasut kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan para menteri luar negeri Uni Eropa berencana mengambil keputusan politik untuk pertama kalinya terkait pemberian sanksi terhadap pemukim Israel yang melakukan kekerasan dalam pertemuan pada Senin.
Pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat selama ini menjadi salah satu isu utama dalam konflik Israel-Palestina dan kerap dipandang komunitas internasional sebagai hambatan bagi proses perdamaian.
Meski nama Smotrich dan Ben-Gvir dihapus dari daftar, Uni Eropa tetap melanjutkan pembahasan sanksi terhadap individu lain yang terkait kekerasan pemukim di Tepi Barat.
Keputusan politik yang tengah dibahas menunjukkan meningkatnya tekanan internasional terhadap situasi keamanan dan aktivitas permukiman Israel di wilayah Palestina.
- Memuat artikel...
