Berita Borneotribun.com: Dunia Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Dunia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Dunia. Tampilkan semua postingan

Senin, 20 Mei 2024

Helikopter dalam Iring-Iringan Presiden Iran Jatuh di Azerbaijan Timur

Helikopter dalam Iring-Iringan Presiden Iran Jatuh di Azerbaijan Timur
Helikopter dalam Iring-Iringan Presiden Iran Jatuh di Azerbaijan Timur.
JAKARTA - Salah satu dari tiga helikopter dalam iring-iringan kunjungan Presiden Iran Ebrahim Raisi jatuh di Provinsi Azerbaijan Timur, menurut sejumlah laporan media Iran. Kejadian ini terjadi saat Raisi sedang dalam perjalanan untuk menghadiri peresmian bendungan di perbatasan bersama Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev.

Menurut laporan dari kantor berita IRNA, tim penyelamat darurat telah tiba di lokasi jatuhnya helikopter, namun operasi penyelamatan diperkirakan akan memakan waktu lebih lama akibat cuaca buruk.

Kantor berita semi-resmi Tasnim mengklaim bahwa helikopter yang mengalami kecelakaan tersebut membawa Presiden Raisi. Kantor berita Fars juga melaporkan bahwa akibat kabut tebal, helikopter yang membawa Raisi terpaksa melakukan pendaratan darurat. Raisi kemudian melanjutkan perjalanannya ke Tabriz melalui jalur darat.

Televisi pemerintah Iran juga melaporkan bahwa helikopter yang membawa Raisi melakukan pendaratan darurat, dan sejumlah tim pertolongan pertama telah dikirim ke lokasi kecelakaan.

Gubernur Azerbaijan Timur menyatakan bahwa pihaknya belum bisa memberikan informasi mengenai kemungkinan adanya korban jiwa atau cedera terkait kecelakaan ini. Laporan media Iran menyebutkan ada tiga helikopter yang ikut dalam konvoi kunjungan Presiden Raisi.

Selain Presiden Raisi, Imam Sholat Jumat Tabriz, Seyyed Mohammad-Ali Al-Hashem, dan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, juga dilaporkan berada di helikopter yang sama.

Sabtu, 18 Mei 2024

Pemerintah Thailand Berencana Menjual Stok Beras Dekade Terakhir, Ada Kekhawatiran Aflatoksin

Pemerintah Thailand Berencana Menjual Stok Beras Dekade Terakhir, Ada Kekhawatiran Aflatoksin. (Gambar ilustrasi)
Pemerintah Thailand Berencana Menjual Stok Beras Dekade Terakhir, Ada Kekhawatiran Aflatoksin. (Gambar ilustrasi)
BANGKOK - Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan Thailand, Phumtham Wechayachai, pada Senin (13/5) mengumumkan bahwa pemerintah berencana untuk melelang stok beras berusia satu dekade yang tersisa dari skema penjaminan beras yang kontroversial di era pemerintahan mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. 

Phumtham berharap langkah ini dapat membantu pemerintah memperoleh pendapatan daripada membiarkan beras tersebut membusuk tanpa nilai ekonomis.

"Lebih baik melelang beras yang tersisa daripada membiarkannya rusak tanpa nilai," kata Phumtham, seperti dilaporkan oleh Bangkok Post. 

Dia juga menambahkan bahwa jika kualitas beras dapat ditingkatkan menggunakan teknologi modern, maka beras tersebut akan aman untuk dikonsumsi.

Namun, langkah ini memicu kekhawatiran terkait adanya aflatoksin, zat berbahaya yang dapat menyebabkan kanker, terutama kanker hati, pada beras berusia lama. 

Seorang ahli kimia organik yang diminta oleh media untuk menguji sampel beras dari Surin menemukan adanya aflatoksin dalam beras tersebut.

Di tengah kekhawatiran ini, Menteri Pertahanan Thailand, Sutin Klungsang, membantah laporan bahwa kementeriannya akan membeli beras berusia satu dekade tersebut untuk konsumsi tentara. 

"Kami tidak memiliki rencana untuk membeli atau menggunakan beras tua tersebut," tegasnya.

Perdana Menteri Srettha Thavisin sebelumnya telah menyatakan bahwa pemerintah akan mengirimkan sampel beras tua ini ke laboratorium untuk memastikan keamanannya. 

Langkah ini dilakukan untuk menjawab kekhawatiran publik mengenai potensi bahaya kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh konsumsi beras tersebut.

Phumtham tetap optimis, dengan menekankan bahwa teknologi modern dapat membantu meningkatkan kualitas beras sehingga aman untuk dikonsumsi, dan penjualan beras ini dapat memberikan tambahan pendapatan bagi negara di tengah situasi ekonomi yang menantang.

Dengan berbagai tanggapan dan langkah yang diambil pemerintah, nasib beras berusia satu dekade ini masih menjadi perdebatan, dan hasil uji laboratorium yang dijanjikan pemerintah akan menjadi penentu utama keputusan selanjutnya.

Sabtu, 11 Mei 2024

Perdana Menteri Spanyol dan Tiga Negara Eropa Lainnya Sepakat Akui Palestina

Empat Negara Eropa Resmi Mengakui Kedaulatan Palestina pada 21 Mei 2024
Empat Negara Eropa Resmi Mengakui Kedaulatan Palestina pada 21 Mei 2024. (Gambar ilustrasi)
JAKARTA – Empat negara Eropa, yaitu Spanyol, Irlandia, Malta, dan Slovenia, telah menetapkan untuk mengakui kedaulatan Palestina pada tanggal 21 Mei 2024. 

Empat Negara Eropa Resmi Mengakui Kedaulatan Palestina pada 21 Mei 2024

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell. (Foto Istimewa)
Kabar ini diumumkan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, pada Kamis (9/5/2024).

Joseph Borrell menyatakan bahwa keempat negara tersebut akan secara resmi mengakui Palestina, sebuah langkah yang menjadi simbol politis dalam mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB. 

Langkah ini merupakan hasil kesepakatan antara Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, bersama dengan Irlandia, Malta, dan Slovenia pada bulan Maret 2024.

Borrell menegaskan bahwa tindakan ini adalah bagian dari dukungan politik dan simbolis terhadap Palestina. 

Selain keempat negara ini, Borrell juga menyebutkan bahwa beberapa negara lain di Uni Eropa, termasuk Belgia, berencana untuk mengikuti langkah ini dengan mengakui kedaulatan Palestina.

Sejak tahun 1988, 139 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat. 

Indonesia sendiri telah lama menjadi salah satu negara yang mengakui kedaulatan Palestina.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Foto Istimewa)
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Foto Istimewa)
Reaksi dari pemerintah Israel terhadap peningkatan jumlah negara yang mengakui Palestina cukup beragam, dengan Israel menyatakan ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap langkah-langkah tersebut.

Senin, 11 Maret 2024

Laporan UNRWA: Israel Intimidasi Beberapa Karyawan agar Akui Terkait dengan Hamas

Seorang tentara Israel memasukkan kamera ke dalam lubang di halaman kompleks UNRWA di mana militer menemukan terowongan yang menurut Israel digunakan Hamas untuk menyerang pasukannya selama operasi darat di Gaza, 8 Februari 2024 .(Foto: AP)
JAKARTA - Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina melaporkan bahwa beberapa staf yang dibebaskan dan dikembalikan ke Gaza setelah ditahan oleh Israel dilaporkan dipaksa oleh otoritas Israel untuk memberikan pernyataan palsu. Israel mengintimidasi mereka untuk mengaku bahwa badan tersebut memiliki keterkaitan dengan Hamas, dan mereka terlibat dalam serangan 7 Oktober.

Pernyataan tersebut dimuat dalam laporan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (United Nation Relief and Works Agency/UNRWA) pada Februari yang didapat Reuters. Laporan tersebut juga mengungkapkan secara rinci tentang tuduhan perlakuan yang tidak manusiawi dalam penahanan Israel yang dibuat oleh warga Palestina yang tidak diidentifikasi, termasuk beberapa yang bekerja untuk UNRWA.

Direktur komunikasi UNRWA Juliette Touma mengatakan badan tersebut berencana untuk menyerahkan laporan setebal 11 halaman yang tidak dipublikasikan itu kepada badan-badan di dalam dan di luar PBB yang khusus mendokumentasikan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Ketika perang berakhir, perlu dilakukan serangkaian penyelidikan untuk menginvestigasi semua pelanggaran hak asasi manusia,” katanya.
Seorang perempuanPalestina dan seorang anak melihat lokasi serangan udara Israel di sebuah gedung di Rafah di selatan Jalur Gaza, 9 Maret 2024. (Foto: Reuters)
Seorang perempuanPalestina dan seorang anak melihat lokasi serangan udara Israel di sebuah gedung di Rafah di selatan Jalur Gaza, 9 Maret 2024. (Foto: Reuters)
Dokumen tersebut mengatakan Israel menahan beberapa staf UNRWA Palestina. Disebutkan pula bahwa mereka mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dan pelecehan, termasuk pemukulan fisik, penyiksaan dengan metode penyiraman air (waterboading), dan ancaman kekerasan terhadap anggota keluarga.

“Anggota staf UNRWA menjadi sasaran ancaman dan paksaan oleh otoritas Israel saat berada dalam tahanan. Mereka diintimidasi untuk membuat pernyataan palsu terhadap badan tersebut, termasuk bahwa badan tersebut berafiliasi dengan Hamas dan bahwa anggota staf UNRWA ikut serta dalam kekejaman yang terjadi pada 7 Oktober 2023,” kata laporan itu.

UNRWA menolak permintaan Reuters untuk melihat transkrip wawancaranya yang berisi tuduhan pemaksaan pengakuan palsu.

Selain dugaan pelecehan yang dialami oleh anggota staf UNRWA, para tahanan Palestina menjelas tuduhan pelecehan tersebut, termasuk tindakan pemukulan, penghinaan, ancaman, serangan anjing, kekerasan seksual, dan kematian tahanan yang tidak mendapat perawatan medis, kata laporan UNRWA.
Warga Palestina menunggu bantuan kemanusiaan dijatuhkan oleh Angkatan Udara AS di Kota Gaza, Jalur Gaza
Warga Palestina menunggu bantuan kemanusiaan dijatuhkan oleh Angkatan Udara AS di Kota Gaza, Jalur Gaza, pada Sabtu, 9 Maret 2024. (Foto: AP)

Operasi dalam Krisis

UNRWA, yang memberikan bantuan dan layanan penting kepada pengungsi Palestina, berada di tengah krisis menyusul tuduhan Israel pada Januari bahwa 12 dari 13.000 stafnya di Gaza ikut serta dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

Tuduhan Israel menyebabkan 16 negara, termasuk Amerika Serikat (AS), menghentikan pendanaan UNRWA senilai $450 juta. Akibatnya operasi UNRWA berada dalam krisis. UNRWA memecat beberapa anggota stafnya, dengan alasan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi kemampuan badan tersebut dalam memberikan bantuan kemanusiaan. PBB pun menggelar penyelidikan internal independen atas tudingan itu.

Norwegia, yang terus membiayai lembaga tersebut, mengatakan pada 6 Maret bahwa banyak negara yang menghentikan pendanaan untuk UNRWA sedang mempertimbangkan ulang untuk memberikan bantuan lagi.

Reuters tidak dapat mengkonfirmasi secara independen laporan mengenai pemaksaan staf UNRWA dan penganiayaan terhadap tahanan, meskipun tuduhan perlakuan buruk tersebut sesuai dengan deskripsi warga Palestina yang dibebaskan dari tahanan pada Desember, Februari dan Maret yang dilaporkan oleh Reuters dan sejumlah media berita lainnya.
Seorang pekerja UNRWA mendorong gerobak di kamp pengungsi Aida di Betlehem di Tepi Barat yang diduduki Israel, 5 Februari 2024. (Foto: REUTERS/Mussa Qawasma)
Seorang pekerja UNRWA mendorong gerobak di kamp pengungsi Aida di Betlehem di Tepi Barat yang diduduki Israel, 5 Februari 2024. (Foto: REUTERS/Mussa Qawasma)
Saat dimintai komentar oleh Reuters mengenai berbagai tuduhan dalam laporan tersebut, juru bicara militer Israel tidak secara spesifik menanggapi tuduhan bahwa staf UNRWA diintimidasi. Namun ia mengatakan bahwa Pasukan Pertahanan Israel bertindak sesuai dengan hukum Israel dan internasional untuk melindungi hak-hak warga sipil para tahanan.

Keluhan nyata mengenai perilaku tidak pantas diteruskan ke pihak berwenang terkait untuk ditinjau, dan penyelidikan untuk setiap kematian seorang tahanan oleh polisi militer tetap akan dilakukan, kata juru bicara tersebut. Ia juga mengatakan Israel menyangkal klaim umum dan tidak berdasar tentang pelecehan seksual terhadap tahanan.

Juru bicara itu mengatakan para tahanan yang dibebaskan berada di bawah kendali Hamas dan dapat dipaksa untuk mengecam Israel atau mengambil risiko “bahaya.”

Menanggapi pernyataan mengenai kredibilitas para tahanan tersebut, Touma mengatakan bahwa laporan itu didasarkan pada "kesaksian langsung yang disampaikan oleh orang-orang kepada kami. Dalam beberapa kasus, jelas ada dampak fisik pada tubuh orang-orang tersebut. Dan juga dampak psikologis. Jadi inilah yang telah didokumentasikan."

UNRWA memberikan layanan pendidikan, kesehatan dan bantuan kepada sekitar 5,7 juta pengungsi Palestina yang terdaftar di seluruh Timur Tengah. Sejauh ini AS merupakan donor terbesar yang mencapai sebesar $1,4 miliar setiap tahun.

Tentara Israel melontarkan tuduhan baru kepada UNRWA pada 4 Maret. Mereka menuding lembaga itu mempekerjakan lebih dari 450 "operasi militer" Hamas dan kelompok bersenjata lainnya. Mereka mengklaim telah memberikan informasi intelijen ini kepada PBB.

Interogasi

Kemudian pada hari itu, kepala UNRWA memperingatkan tentang "gerakan yang disengaja dan terpadu" yang bertujuan untuk menutup operasi lembaga tersebut. Ia merujuk kepada komentar Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan penghancuran infrastruktur lembaga itu di Gaza.

Ditanya tentang tuduhan terbaru dari Israel, Touma mengatakan bahwa UNRWA mendorong setiap entitas yang memiliki informasi tentang tuduhan terhadap staf UNRWA untuk berbagi informasi tersebut dengan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh badan pengawas PBB.
Seorang tentara Israel berlari ke dalam lubang yang membuka jalan masuk terowongan kecil ke kompleks UNRWA, Gaza, Kamis, 8 Februari 2024. (Foto: AP)
Touma mengatakan kepada Reuters bahwa dokumen tersebut didasarkan pada wawancara yang dilakukan badan itu dengan puluhan warga Palestina yang dibebaskan dari penahanan Israel dan menerima bantuan dari UNRWA.

Dia mengatakan tidak dapat memberikan angka yang lebih rinci dan tidak tahu berapa banyak tahanan yang melontarkan tuduhan pelecehan atau dipaksa untuk mengatakan bahwa UNRWA memiliki hubungan dengan Hamas.

Laporan tersebut berfokus pada tahanan yang dibawa keluar dari Gaza untuk diinterogasi dalam waktu lama sebelum dikembalikan ke Gaza melalui perbatasan Kerem Shalom dari Desember hingga Februari.

Penutupan UNRWA

Laporan tersebut mengatakan UNRWA berhasil mendokumentasikan pembebasan 1.002 tahanan di Kerem Shalom yang berusia enam hingga 82 tahun pada 19 Februari.

Serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober menewaskan 1.200 orang di Israel dan mengakibatkan 253 orang lainnya diculik, menurut penghitungan Israel. Lebih dari 30.000 orang di Jalur Gaza tewas selama serangan balasan Israel, menurut otoritas kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas.

UNRWA mengutuk serangan 7 Oktober tersebut, dan mengatakan bahwa tuduhan Israel terhadap badan tersebut adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai PBB dan orang-orang yang dibantu UNRWA.

Para penyelidik PBB mengatakan pada 29 Februari bahwa mereka memperkirakan akan segera menerima materi dari Israel sehubungan dengan tuduhannya bahwa staf UNRWA adalah anggota Hamas.

Israel mengatakan UNRWA harus ditutup.

Reuters sebelumnya telah mewawancarai warga Palestina yang ditahan Israel selama konflik. Mereka melaporkan adanya penganiayaan. Mereka termasuk tiga pria yang mengatakan bahwa mereka dan sesama tahanan dipukuli, ditelanjangi hingga pakaian dalam, dan disundut rokok.

Salinan laporan yang dilihat oleh Reuters tidak memuat foto atau mengidentifikasi nama para tahanan. [ah/ft]

Sumber: VOA Indonesia
Editor: Yakop

Jumat, 16 Februari 2024

Korban Tewas Bencana Tanah Longsor di Barangay Masara, Kota Maco, Filipina Mencapai 90 Orang

Korban Tewas Bencana Tanah Longsordi Barangay Masara, Kota Maco, Filipina Mencapai 90 Orang
Evakuasi dan penyelamatan korban tanah longsor di Barangay Masara, Kota Maco di Provinsi Davao de Oro,Filipina, Rabu (14/2/2024). (ANTARA/PNA)
FILIPINA – Korban tewas akibat bencana tanah longsor di Barangay Masara, Kota Maco, Provinsi Davao de Oro, Filipina, telah mencapai 90 orang, menurut Ketua Gugus Manajemen Orang Meninggal dan Hilang (MDM) Lea Añora pada Kamis (15/2). 

Añora melaporkan bahwa 37 orang masih hilang, dan hingga saat ini, sudah ada 39 sertifikat kematian yang diterbitkan.

Dari total korban, 14 jenazah yang belum teridentifikasi dikuburkan sementara di pemakaman umum Maco.

"Sebanyak 90 orang yang dievakuasi termasuk tubuh lengkap dan bagian tubuh," kata Añora. Orang-orang yang hilang dicatat dalam catatan polisi setelah keluarga mereka memberi tahu aparat berwenang.

Añora juga mengimbau keluarga yang mencari anggota keluarganya untuk mengecek imbauan pemerintah setempat mengenai proses identifikasi jenazah yang diambil.

"Tindakan yang kami lakukan bersifat berkesinambungan seperti pemeriksaan postmortem, pencatatan, dan pengumpulan barang-barang korban yang diambil," ujarnya.

Operasi evakuasi diluncurkan oleh pejabat pada 14 Februari, satu pekan setelah terjadi tanah longsor.

Tim 911 Pencarian dan Penyelamatan Perkotaan (USAR) Kota Davao mengumumkan akan tetap tinggal selama tiga hari lagi untuk terus membantu operasi pengambilan di wilayah yang terkena longsor.

Sejak 9 Februari, Kepala Kantor Pengurangan Risiko dan Manajemen Bencana Kota, Alfredo Baloran, menyatakan bahwa teknisi penyelamat, peralatan pencarian dan pertolongan, serta dua anjing pelacak telah dikerahkan ke daerah tersebut.

Tim USAR membawa peralatan pencarian dan penyelamatan, termasuk peralatan untuk mendeteksi tanda-tanda kehidupan dan menemukan orang-orang yang terkubur dalam tanah longsor.

Senin, 12 Februari 2024

Antusiasme Warga Indonesia di Jepang dalam Pemilu 2024

Antusiasme Warga Indonesia di Jepang dalam Pemilu 2024
WNI mengantre untuk mencoblos di TPS, Balai Indonesia, Sekolah Republik Indonesia Tokyo, Minggu (11/2). (ANTARA/ Juwita Trisna Rahayu)
JEPANG - Warga negara Indonesia di Jepang yang memiliki hak pilih turut serta dalam pemilihan umum di Balai Indonesia, Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT), pada Minggu (11/2). Tempat pemungutan suara (TPS) dibuka sejak pukul 08.00 waktu setempat, dan calon pemilih telah mulai mengantre di tiga lokasi TPS yang tersedia.

Salah satu pemilih dari Kanagawa, Hidayat Polim (33), menyatakan bahwa ia memilih menggunakan hak suaranya di TPS untuk merasakan atmosfir demokrasi yang membahagiakan. "Bisa langsung merasakan euforianya untuk Pemilu karena lima tahun sekali," ungkapnya. Hidayat juga mengungkapkan bahwa untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, dia mencari informasi melalui berita dan debat capres dan cawapres.

Hidayat memberikan pesan kepada WNI di dalam dan luar negeri untuk memanfaatkan hak suaranya demi menentukan masa depan bangsa. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Risky Revily (27), yang pertama kali menggunakan hak suaranya di luar negeri. "Meriah banget ya, ramai banget orang-orang juga pada antusias," katanya.

Terkait pemilihan calon presiden, Risky mengungkapkan keyakinannya karena pernah bertemu dengan salah satu kandidat yang dipilihnya. "Kalau aku sempat ketemu sama salah satu capres di Bata. Jadi, orangnya gimana. Visi sama misinya juga sesuai sih sesuai sama yang dimauin sama diri aku sendiri," ujarnya.

Risky juga mengajak para calon pemilih untuk tidak golput. "Hak pilih itu penting ya. Jangan golput karena menentukan Indonesia ke depannya," tambahnya.

Keduanya mengaku tidak mengalami kesulitan saat mendaftar maupun menggunakan hak suaranya. Pemilihan di TPS berlangsung pada Minggu, 11 Februari 2024, dengan penghitungan suara serentak pada 14-15 Februari 2024.

Calon pemilih diwajibkan membawa surat undangan yang telah dikirim oleh PPLN Tokyo melalui pos serta kartu identitas berupa KTP atau paspor. Menurut data PPLN Tokyo, terdapat total 29.434 pemilih, dengan 18.334 perempuan dan 11.100 laki-laki. Jumlah pemilih yang menggunakan TPS adalah sebanyak 2.847 orang, sementara 26.587 lainnya menggunakan hak suara lewat pos.

Oleh: Antara/Juwita Trisna Rahayu
Editor: Yakop

Jumat, 09 Februari 2024

Pakistan Putuskan Layanan Telepon dan Internet Nasional saat Pemilu Parlemen

Pakistan Putuskan Layanan Telepon dan Internet Nasional saat Pemilu Parlemen
Seorang petugas mulai melakukan penghitungan surat suara yang masuk setelah berakhirnya pemungutan suara pada pemilu nasional Pakistan di Karachi, 8 Februari 2024. (Rizwan TABASSUM / AFP)
JAKARTA - Pakistan memutuskan layanan telepon seluler dan internet secara nasional pada hari pemilu, Kamis (8/2), dalam upaya untuk menjaga keamanan selama proses pemungutan suara dalam pemilu parlemen.

"Pengumuman Kementerian Dalam Negeri pada pagi hari tepat sebelum tempat-tempat pemungutan suara dibuka untuk sekitar 128 juta pemilih yang memenuhi syarat mengatakan bahwa gangguan pada layanan telepon dimaksudkan untuk 'mengurangi potensi ancaman keamanan' dan 'menjaga hukum dan ketertiban'," kata sumber resmi.

Namun, pengumuman tersebut tidak menjelaskan pemadaman internet yang juga terjadi bersamaan dengan gangguan layanan telepon.

Gangguan tersebut terjadi setelah dua ledakan bom terpisah di luar kantor kampanye di provinsi Baluchistan, Pakistan barat daya pada hari Rabu yang menewaskan 30 orang. Kelompok militan Negara Islam (ISIS) mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Pemerintah telah mengerahkan lebih dari 650.000 personel tentara, paramiliter, dan polisi untuk menjaga keamanan di ribuan tempat pemungutan suara di Pakistan, negara berpenduduk terpadat kelima di dunia dengan perkiraan populasi 241 juta jiwa.

Pada Kamis sore, sebuah ledakan bom menargetkan patroli polisi di distrik Dera Ismail Khan, Pakistan barat laut, menewaskan sedikitnya lima petugas. Saat ini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut.

Penangguhan layanan telepon dan internet telah memicu tuduhan luas bahwa pemerintah Pakistan didukung oleh militer mencoba melakukan kecurangan dalam pemilu. Banyak yang menduga bahwa tindakan ini dimaksudkan untuk membatasi akses informasi dan koordinasi antara kandidat oposisi, terutama yang loyal pada partai mantan Perdana Menteri Imran Khan yang saat ini mendekam di penjara.

Badan pengawas independen, NetBlocks, yang memantau keamanan siber global dan tata kelola internet, mengonfirmasi penangguhan layanan komunikasi secara nasional.

“Data jaringan real-time menunjukkan bahwa pemadaman internet kini terjadi di beberapa wilayah Pakistan, selain gangguan jaringan seluler. Insiden ini terjadi pada hari pemilu dan setelah berbulan-bulan sensor digital menyasar oposisi politik,” kata NetBlocks di platform media sosialnya.

Imran Khan, politisi nasional yang paling populer dan mantan Perdana Menteri, telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara karena tuduhan korupsi dan lainnya menjelang pemungutan suara.

Selasa, 06 Februari 2024

Serangan Maut di Dera Ismail Khan, Pakistan, Menewaskan 10 Polisi

Petugas keamanan berjaga di luar rumah sakit tempat petugas polisi yang terluka dirawat setelah serangan militan di kantor polisi di Dera Ismail Khan, Pakistan, 5 Februari 2024. (REUTERS/Stringer)
Petugas keamanan berjaga di luar rumah sakit tempat petugas polisi yang terluka dirawat setelah serangan militan di kantor polisi di Dera Ismail Khan, Pakistan, 5 Februari 2024. (REUTERS/Stringer)
JAKARTA - Pihak berwenang di bagian barat laut Pakistan mengonfirmasi bahwa serangan brutal oleh kelompok militan telah menyebabkan kematian sedikitnya 10 polisi dan melukai enam lainnya menjelang pemilu nasional akhir pekan ini. 

Serangan itu terjadi di Dera Ismail Khan, sebuah wilayah yang telah menjadi sasaran serangan teroris berulang, di mana sekelompok penyerang bersenjata menyerbu sebuah kantor polisi dengan senjata berat.

"Operasi pencarian skala besar" telah diluncurkan oleh pasukan keamanan setempat dengan bantuan pasukan Pakistan untuk menangkap para penyerang yang melarikan diri. Semua akses masuk dan keluar dari distrik tersebut telah ditutup.

Meskipun belum ada pihak yang mengklaim tanggung jawab atas serangan ini, kecurigaan mengarah pada Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), sebuah kelompok terlarang yang secara rutin melakukan serangan terhadap pasukan keamanan di wilayah Khyber Pakhtunkhwa yang berbatasan dengan Afghanistan.

Serangan mematikan ini terjadi dalam konteks meningkatnya kekerasan militan yang telah memicu kekhawatiran terkait keamanan bagi para pemilih dan penyelenggara pemilihan parlemen Pakistan yang dijadwalkan pada Kamis. 

Sejumlah aktivis politik dan kandidat pemilu telah menjadi korban dalam serangkaian serangan senjata dan pemboman oleh kelompok militan menjelang pemungutan suara.

Pekan lalu, terjadi serangan terkoordinasi oleh pemberontak separatis terhadap instalasi pasukan keamanan di wilayah barat daya provinsi Baluchistan yang berbatasan dengan Afghanistan. 

Serangan di kota Mach menyebabkan kematian empat petugas keamanan dan dua warga sipil.

Militer Pakistan mengonfirmasi bahwa operasi pembalasan telah berhasil menewaskan 24 penyerang selama tiga hari. 

Tentara Pembebasan Baluch (BLA), sebuah kelompok terlarang yang beroperasi di wilayah tersebut, mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. 

Meskipun menyatakan kematian 13 pejuangnya, BLA juga mengklaim telah menimbulkan kerugian besar pada pasukan keamanan.

Kedua kelompok militan tersebut, TTP dan BLA, telah ditetapkan sebagai organisasi teroris global oleh Amerika Serikat. 

Kabar tentang meningkatnya kekerasan ini meningkatkan kekhawatiran tentang stabilitas keamanan selama proses pemilihan di Pakistan.

Moscow Menuduh Ukraina Diduga Lakukan Serangan 'Mengerikan' di Wilayah Diduduki Rusia

Video yang diambil dari video yang dirilis Kementerian Darurat Rusia, 3 Februari 2024 ini menunjukkan tim penyelamat membersihkan puing-puing, mengeluarkan jenazah korban dan mencari korban yang selamat di dalam gudang roti yang hancur akibat serangan baru-baru ini di Lysychansk
Video yang diambil dari video yang dirilis Kementerian Darurat Rusia, 3 Februari 2024 ini menunjukkan tim penyelamat membersihkan puing-puing, mengeluarkan jenazah korban dan mencari korban yang selamat di dalam gudang roti yang hancur akibat serangan baru-baru ini di Lysychansk
JAKARTA - Moscow, Senin (5/2), menuduh Ukraina telah melakukan serangan yang disebut sebagai tindakan "mengerikan" terhadap sebuah toko roti di kota yang diduduki Rusia di Ukraina Timur.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut serangan yang terjadi pada Sabtu (3/2) di Lysychansk sebagai "aksi teroris" yang menargetkan infrastruktur yang tidak terlibat dalam konflik. 

Rusia mengklaim bahwa serangan tersebut menyebabkan kematian 28 orang.

Lysychansk, yang sebelumnya memiliki populasi sekitar 110 ribu orang sebelum invasi Rusia, jatuh ke tangan Rusia pada musim panas 2022 dan berjarak sekitar 15 kilometer dari wilayah yang dikuasai Ukraina. 

Pihak berwenang Ukraina belum memberikan komentar terkait serangan tersebut.

Kedua belah pihak, Rusia dan Ukraina, telah saling menuduh melakukan serangan terhadap wilayah sipil. 

Ukraina juga melaporkan seringnya serangan rudal dan drone Rusia yang menargetkan kota-kota di negara itu.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, mengungkapkan bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk mengganti beberapa pejabat senior, tidak hanya di kalangan militer, dengan tujuan untuk memilih orang-orang terbaik yang memimpin Ukraina.

Dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh televisi pemerintah Italia, RAI pada hari Minggu, Zelenskyy menyatakan bahwa "pengaturan ulang diperlukan," karena dia sedang mempertimbangkan orang-orang terbaik untuk memimpin berbagai sektor di Ukraina. 

Zelenskyy juga menyebut kemungkinan pemecatan panglima tertinggi militer, Jenderal Valerii Zaluzhnyi.

Pada bulan November sebelumnya, Zelenskyy telah menegur Zaluzhnyi karena pernyataannya kepada media Barat yang menyebutkan bahwa perang di Ukraina telah memasuki fase gesekan baru.

Sebelumnya, pada hari Minggu, Zelenskyy mengunjungi pasukan Ukraina di medan tempur di bagian tenggara.

Zelenskyy memberikan medali kepada para pilot dan juga diberi arahan terkait serangkaian serangan Rusia terhadap sasaran di wilayah Dnipropetrovsk, serta tentang cara menggunakan sistem pertahanan udara Barat dan hibrida untuk melindungi langit Ukraina.

Senin, 05 Februari 2024

Korban Tewas Kebakaran Hutan Chile Capai 51, Upaya Pemadaman Terus Berlanjut

Ilustrasi kebakaran hutan (ANTARA/Anadolu)
Ilustrasi kebakaran hutan (ANTARA/Anadolu)
JAKARTA - Korban tewas akibat kebakaran hutan yang melanda Chile tengah dan selatan telah meningkat menjadi 51 orang, menurut laporan media pada Minggu (4/2).

"Mengingat kondisi tragedi tersebut, jumlah korban pasti akan meningkat dalam beberapa jam mendatang," kata Presiden Chile Gabriel Boric seperti yang dikutip oleh CNN dalam pernyataan yang disiarkan televisi.

Boric menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan akan mengerahkan lebih banyak unit militer ke daerah-daerah yang terdampak, dengan semua sumber daya yang diperlukan tersedia.

"Sekitar 92 kebakaran aktif terjadi di berbagai wilayah di negara ini dan sejauh ini berdampak pada 43.000 hektar lahan," CNN melaporkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Chile Carolina Toha.

"Pemadam kebakaran telah mengendalikan 40 titik api dan masih berusaha memadamkan 29 titik api," tambahnya.

Pihak berwenang Chile melaporkan bahwa kebakaran hutan sedang berlangsung di wilayah Valparaiso dan Marga Marga.

Kebakaran hutan di Valparaiso telah merusak sekitar 1.100 rumah, kata pihak berwenang tersebut.

Menyatakan keadaan darurat, Presiden Boric mengatakan di platform X: "Kami telah mengarahkan semua kru kami ke wilayah tengah dan selatan negara ini untuk melakukan intervensi dalam kebakaran tersebut."

Pada Februari 2023, sekitar 13 orang di Chile kehilangan nyawa dalam kebakaran hutan.

Sumber: Antara/Cindy Frishanti
Editor: Yakop

Hamas Minta Waktu Lebih untuk Pertimbangkan Proposal Gencatan Senjata

Asap mengepul di atas gedung-gedung di tengah pengeboman Israel di Rafah di Jalur Gaza selatan saat pertempuran berlanjut antara Israel dan kelompok Hamas Palestina, pada 3 Februari 2024. (Foto: AFP)
Asap mengepul di atas gedung-gedung di tengah pengeboman Israel di Rafah di Jalur Gaza selatan saat pertempuran berlanjut antara Israel dan kelompok Hamas Palestina, pada 3 Februari 2024. (Foto: AFP)
JAKARTA - Puluhan orang dilaporkan tewas dalam serangan semalaman di Jalur Gaza pada Minggu (4/2), setelah Hamas mengatakan mereka memerlukan lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan proposal yang akan menghentikan perangnya dengan Israel di wilayah Palestina.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, sedikitnya 92 orang tewas semalam, termasuk dalam apa yang disebut oleh kantor media kelompok itu sebagai pengeboman Israel terhadap sebuah taman kanak-kanak di Rafah tempat para pengungsi berlindung.
Seorang anak laki-laki membawa jerigen kosong di Rafah di Jalur Gaza selatan di tengah pertempuran antara Israel dan kelompok Hamas Palestina, 3 Februari 2024. (Foto: AFP)
Seorang anak laki-laki membawa jerigen kosong di Rafah di Jalur Gaza selatan di tengah pertempuran antara Israel dan kelompok Hamas Palestina, 3 Februari 2024. (Foto: AFP)
Seorang yang selamat dari serangan tersebut, Ahmad Bassam al-Jamal, menyampaikan kisah tragisnya kepada AFP, "Anak-anak baru saja tidur dan tiba-tiba pengeboman terjadi. Kamar tidur menimpa anak-anak saya. Tuhan mengambil satu anak saya dan tiga anak lolos dari kematian. Anakku sekarang adalah seorang syahid di surga."

Kota yang pernah menjadi rumah bagi 200.000 orang kini menampung lebih dari separuh penduduk Gaza, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Seorang perwakilan dari badan kemanusiaan PBB, OCHA, menyebut Rafah sebagai "tempat yang menimbulkan keputusasaan", dan menyatakan keprihatinan atas apa yang mungkin terjadi selanjutnya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memperingatkan pada Kamis bahwa militer akan mencapai Rafah dalam waktu dekat.

Para mediator internasional melakukan sidang di pengadilan penuh untuk menyetujui usulan kesepakatan gencatan senjata yang disepakati pekan lalu di Paris. 

Namun, pejabat tinggi Hamas di Lebanon, Osama Hamdan, mengatakan bahwa Hamas membutuhkan lebih banyak waktu untuk "mengumumkan posisi kami" terkait usulan tersebut.
Orang-orang memeriksa kerusakan akibat pengeboman Israel di Rafah di Jalur Gaza, Palestina, 3 Februari 2024. (Foto: AFP)
Orang-orang memeriksa kerusakan akibat pengeboman Israel di Rafah di Jalur Gaza, Palestina, 3 Februari 2024. (Foto: AFP)
Perang di Gaza terjadi setelah serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.160 orang, sebagian besar warga sipil. 

Israel melancarkan serangan militer besar-besaran yang telah menewaskan sedikitnya 27.238 orang di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan melakukan kunjungan krisisnya yang kelima ke Timur Tengah dalam beberapa hari mendatang untuk mendorong proposal gencatan senjata. 

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prancis Stephane Sejourne juga mengunjungi wilayah tersebut.

Mesir Mendorong Gencatan Senjata di Jalur Gaza dan Menegaskan Penolakan Terhadap Pemindahan Paksa Warga Palestina

Beberapa orang dewasa dan anak-anak Palestina sedang berjalan mencari perlindungan (ANTARA/Anadolu)
Beberapa orang dewasa dan anak-anak Palestina sedang berjalan mencari perlindungan (ANTARA/Anadolu)
JAKARTA - Mesir mengeluarkan seruan untuk mencapai gencatan senjata di Jalur Gaza pada Minggu (4/2), sambil menegaskan kembali penolakan terhadap pemindahan paksa warga Palestina dari wilayah tersebut. 

Seruan ini muncul setelah pertemuan antara Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry, dan Menteri Luar Negeri Prancis, Stephane Sejourne, di Kairo.

"Mesir menegaskan kembali penolakan terhadap pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza," kata Shoukry dalam konferensi pers setelah pertemuan.

Dia juga menekankan bahwa "Masalah Palestina harus ditangani melalui kerangka politik yang komprehensif," sambil memanggil untuk penetapan kerangka waktu untuk pembentukan negara Palestina.

Sejourne dari Prancis juga menyerukan gencatan senjata di wilayah Palestina, menyatakan kekhawatirannya atas meningkatnya ketegangan di kawasan Laut Merah.

Presiden Mesir, Abdel-Fattah al-Sisi, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Prancis tersebut untuk membahas hubungan bilateral dan situasi di Jalur Gaza. 

Keduanya menegaskan penolakan mereka terhadap tindakan apapun yang bertujuan mengusir warga Palestina dari wilayah mereka.

Dalam sebuah pernyataan, kepresidenan menyatakan bahwa diskusi tersebut juga membahas upaya Mesir untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk mengakhiri krisis di sana.

Pembicaraan tersebut juga mencakup perkembangan di Sudan, Libya, dan Laut Merah, termasuk ketegangan yang meningkat di Laut Merah akibat serangan terhadap kapal komersial yang diduga terkait dengan Israel oleh kelompok Houthi Yaman dan serangan udara balasan AS.

Israel telah melancarkan serangan besar-besaran di Gaza sebagai respons terhadap serangan yang dilancarkan oleh Hamas pada 7 Oktober. 

Serangan tersebut telah menewaskan ribuan warga Palestina dan melukai puluhan ribu lainnya. 

Di sisi lain, hampir 1.200 warga Israel juga dilaporkan tewas dalam serangan-serangan Hamas.

Dampak serangan Israel ini sangat merusak, menyebabkan sebagian besar penduduk Gaza menjadi pengungsi dan infrastruktur di wilayah tersebut hancur parah. 

Situasi ini juga telah menyebabkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan di Gaza.

Sumber: Antara/Anadolu/Cindy Frishanti
Editor: Yakop

Minggu, 04 Februari 2024

Kapal Filipina Bersandar di Pulau Karang, China Kecam Tindakan Ilegal

Tentara Filipina melihat kapal Penjaga Pantai Filipina di Laut Cina Selatan yang disengketakan pada 1 Desember 2023. (Foto: AFP)
Tentara Filipina melihat kapal Penjaga Pantai Filipina di Laut Cina Selatan yang disengketakan pada 1 Desember 2023. (Foto: AFP)
JAKARTA - Pada Sabtu (3/2), China mengungkapkan bahwa sebuah kapal kecil yang dimiliki oleh warga sipil dari Filipina telah "bersandar secara ilegal di pantai" sebuah pulau karang di Laut China Selatan yang menjadi klaim kedua negara tersebut.

Menurut pernyataan Garda Pantai China yang disampaikan melalui platform Weixin, kapal tersebut tiba di atol Kepulauan Spratly pada Jumat (2/2) dengan tujuan untuk melakukan kegiatan pasokan.

"Filipina menempatkan beberapa tentara di kapal Perang Dunia II yang dikandangkan sejak tahun 1999 di lokasi tersebut, yang dianggap sebagai pos terdepan untuk memperkuat klaimnya atas Second Thomas Shoal," seperti yang diungkapkan dalam pernyataan tersebut. 

Wilayah tersebut dikenal sebagai Ayungin di Filipina dan Renai Reef di China.

Meskipun Beijing telah meminta Manila untuk menarik kapal tersebut pada tahun sebelumnya, permintaan tersebut telah ditolak oleh pihak Filipina. 

Pertikaian ini telah memperburuk hubungan bilateral antara kedua negara Asia.

China secara konsisten menegaskan klaim kedaulatan atas sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan, termasuk area yang juga diklaim oleh Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. 

Namun, pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen menyatakan bahwa klaim China tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Kilang Minyak Terbesar di Rusia Selatan Diserang Drone Ukraina

Kilang minyak perusahaan Lukoil di Volgograd, Rusia, 22 April 2022. (Foto: Reuters)
Kilang minyak perusahaan Lukoil di Volgograd, Rusia, 22 April 2022. (Foto: Reuters)
JAKARTA - Dua pesawat tak berawak asal Ukraina dilaporkan menyerang fasilitas pemrosesan utama kilang minyak terbesar di Rusia selatan pada Sabtu (3/2), demikian disampaikan seorang sumber di Kyiv kepada Reuters. 

Serangan ini merupakan bagian dari rangkaian serangan jarak jauh yang telah beberapa kali menyerang fasilitas minyak Rusia.

Sebelumnya, otoritas setempat di Rusia mengklaim berhasil memadamkan api yang berkobar di kilang minyak Volgograd setelah diserang oleh drone. 

Namun, produsen minyak Lukoil selaku pemilik kilang tersebut belum memberikan komentar resmi terkait insiden tersebut.

Sumber di Kyiv menjelaskan bahwa operasi yang dilakukan oleh dinas keamanan SBU berhasil menghantam fasilitas pemrosesan utama, yang jika tidak dihancurkan akan mengakibatkan penurunan signifikan dalam kapasitas produksi kilang tersebut. 

Reuters belum bisa memverifikasi secara langsung lokasi penyerangan drone tersebut.

Kilang minyak Volgograd menjadi sasaran terbaru dalam serangkaian serangan yang menargetkan berbagai fasilitas penting di Rusia. 

Pemerintah Ukraina menganggap infrastruktur semacam itu sebagai elemen kunci dalam strategi perang melawan Kremlin.

Sumber yang tidak disebutkan namanya dalam laporan Reuters menyatakan bahwa serangan-serangan semacam ini kemungkinan akan terus dilakukan.

"Dengan menyerang kilang minyak yang digunakan oleh kompleks industri militer Rusia, kami tidak hanya memotong rantai pasokan bahan bakar bagi peralatan musuh, tetapi juga mengurangi sumber pendanaan untuk anggaran militer Rusia," ujar sumber tersebut.

Jarak antara kota Kharkiv di Ukraina timur laut, dekat perbatasan dengan Rusia, dan kota Volgograd di Rusia selatan lebih dari 600 kilometer.

AS Mulai Serangan Udara di Timur Tengah sebagai Pembalasan Terhadap Serangan Pangkalan di Yordania

Presiden AS Joe Biden dan ibu negara Jill Biden menghadiri penyerahan jenazah tiga tentara AS yang terbunuh di Yordania dalam serangan pesawat tak berawak yang dilakukan militan yang didukung Iran, di Pangkalan Angkatan Udara Dover di Dover, Delaware, AS, 2 Februari 2024.
Presiden AS Joe Biden dan ibu negara Jill Biden menghadiri penyerahan jenazah tiga tentara AS yang terbunuh di Yordania dalam serangan pesawat tak berawak yang dilakukan militan yang didukung Iran, di Pangkalan Angkatan Udara Dover di Dover, Delaware, AS, 2 Februari 2024.
JAKARTA - Amerika Serikat (AS) telah memulai serangan udara di Timur Tengah sebagai pembalasan atas serangan pesawat tak berawak yang fatal terhadap pangkalan Amerika di Yordania pada Minggu lalu.

"Pasukan Komando Pusat AS [CENTCOM] telah melakukan serangan udara di Irak dan Suriah terhadap Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran dan kelompok-kelompok milisi afiliasinya. Pasukan militer AS menyerang lebih dari 85 sasaran, dengan banyak pesawat termasuk pembom jarak jauh yang diterbangkan dari Amerika Serikat,” kata CENTCOM dalam sebuah pernyataan pada Jumat (2/2).

Presiden AS Joe Biden mengeluarkan pernyataan tak lama setelah serangan itu.

“Sore ini, atas arahan saya, pasukan militer AS menyerang sasaran di fasilitas di Irak dan Suriah yang digunakan IRGC dan milisi afiliasinya untuk menyerang pasukan AS,” Biden dalam pernyataannya pada Jumat malam.

"Respons kami dimulai hari ini. Ini akan berlanjut pada waktu dan tempat yang kami pilih. Amerika Serikat tidak menginginkan konflik di Timur Tengah atau di mana pun di dunia. Tapi biar semua orang yang ingin menyakiti kami mengetahui hal ini: Jika Anda menyakiti orang Amerika, kami akan membalasnya."

Menteri Pertahanan Lloyd Austin juga mengeluarkan pernyataan.

"Presiden telah mengarahkan tindakan tambahan untuk meminta pertanggungjawaban IRGC dan milisi yang berafiliasi atas serangan mereka terhadap Pasukan AS dan Koalisi. Hal ini akan terjadi pada waktu dan tempat yang kita pilih,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Militer AS mengatakan pihaknya menyerang “operasi komando dan kendali, pusat-pusat, pusat intelijen, roket dan rudal, serta tempat penyimpanan kendaraan tak berawak, dan fasilitas rantai pasokan logistik dan amunisi kelompok milisi dan sponsor IRGC mereka yang memfasilitasi serangan terhadap pasukan AS dan koalisi.”

Media pemerintah Suriah di Damaskus melaporkan bahwa “agresi AS” terhadap beberapa lokasi di daerah gurun dan di sepanjang perbatasan Suriah-Irak telah memakan korban jiwa.

Presiden Joe Biden dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin, di antara pejabat pemerintah AS lainnya, telah menjelaskan dalam beberapa hari terakhir bahwa akan ada respons militer beberapa tahap, pasca kematian pertama orang Amerika akibat serangan dalam apa yang oleh sebagian orang digambarkan sebagai perang proksi yang semakin meningkat dengan milisi dukungan Iran di wilayah tersebut.

Serangan hari Minggu (25/1) lalu di sebuah pangkalan di Yordania menewaskan tiga tentara AS dan melukai lebih dari 40 lainnya. Terdapat lebih dari 165 serangan terhadap pasukan AS di Timur Tengah sejak pertengahan Oktober.

“Saya tidak akan membahas tindakan spesifik yang akan kami ambil dan seperti apa responsnya. Hal pertama yang Anda lihat bukanlah hal terakhir yang Anda lihat,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby kepada VOA pada hari Rabu.

“Saya pikir setiap kali Anda kehilangan tentara AS di luar negeri dalam suatu operasi, hal ini memberikan tekanan tambahan pada pemerintahan mana pun, baik dari Partai Demokrat atau Republik untuk mengambil tindakan tegas,” kata Jeremi Suri, seorang profesor sejarah di Universitas Texas di Austin kepada VOA.

“Masalah besar yang dihadapi pemerintah adalah bagaimana memiliki kebijakan pencegahan yang kuat tanpa melakukan eskalasi di seluruh wilayah dan (kemudian) sulit untuk mengatasi hal tersebut. Menurut saya, pilihan yang mereka ambil sejauh ini bagus,” kata Suri.

Konflik terbaru di Timur Tengah dipicu hampir empat bulan lalu oleh teroris Hamas dan kelompok militan lainnya yang menyeberang dari Gaza ke Israel dan membantai 1.200 warga Israel, sebagian besar warga sipil, di rumah mereka, di festival musik, dan di tempat lain.

Kembalinya tentara AS yang terbunuh

Indikasi pertama pengeboman balasan pada hari Jumat terjadi beberapa menit setelah penyerahan jenazah tiga tentara cadangan Angkatan Darat AS di Pangkalan Angkatan Udara Dover di negara bagian Delaware.

Presiden Biden dan ibu negara Jill Biden menyaksikan selama 15 menit ketika tim pengangkut yang terdiri dari tujuh tentara yang mengenakan sarung tangan putih dalam formasi dua baris berbaris perlahan menuju pesawat angkut militer C5 Galaxy untuk mengambil satu per satu peti mati yang dibungkus dengan bendera Amerika.

Mereka membawa masing-masing koper sekitar 100 meter menuju kendaraan, perlahan-lahan melewati seorang presiden yang tampak muram dan meletakkan tangan kanannya di dada. Warga sipil lainnya, termasuk ibu negara dan Austin, juga turut berduka cita, begitu pula anggota parlemen yang hadir dan anggota keluarga yang berduka.

Kehadiran presiden pada acara penyerahan jenazah tersebut terjadi di tengah optimisme bahwa Hamas dan Israel perlahan-lahan bergerak menuju kesepakatan untuk membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas di Jalur Gaza dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina oleh Israel dan gencatan senjata.

Perang Israel-Hamas

Israel tanpa henti membombardir Gaza sebagai respons terhadap serangan teror 7 Oktober. Respons tersebut telah menewaskan lebih dari 27.000 warga Palestina dan melukai 66.000 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Para pejabat di PBB mengatakan perang tersebut telah menciptakan bencana kemanusiaan dengan sekitar seperempat dari 2,3 juta penduduk Gaza menderita kelaparan.

Pasukan Pertahanan Israel meng

atakan pada hari Jumat bahwa mereka menyerang kompleks militer Hizbullah dan truk yang menyimpan senjata di Lebanon selatan.

Jet tempur menyerang kompleks di dekat desa Lida dan truk yang ditabrak berada di dekat desa Shuba, menurut militer Israel (IDF). Operasi ini menyusul peluncuran roket ke Israel utara dari Hizbullah pada hari sebelumnya.

Pemberontak Houthi mengatakan pihaknya menembakkan rudal balistik pada hari Jumat (2/2) di kota pelabuhan Laut Merah Eilat di Israel. IDF mengatakan sistem pertahanan udara Arrow miliknya telah mencegat rudal permukaan-ke-permukaan di Laut Merah.

Selasa, 30 Januari 2024

Perdana Menteri Qatar Bantah Terlibat dalam Mediasi dengan Houthi Yaman

Arsip - Pasukan Houthi berbaris sambil memegang senjata api.
Arsip - Pasukan Houthi berbaris sambil memegang senjata api.
JAKARTA - Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menegaskan bahwa negaranya tidak terlibat dalam upaya mediasi dengan Houthi Yaman dalam konteks ketegangan dengan Amerika Serikat. 

Dalam sebuah pernyataan di Dewan Atlantik di Washington pada Senin, Sheikh Mohammed menyatakan bahwa Qatar tidak melakukan mediasi dengan Houthi, melainkan mendorong Iran untuk mengurangi ketegangan di wilayah keamanan regional. 

Dia menyatakan hal ini kepada Al Jazeera, saluran berita yang berbasis di Doha.

"Houthi mengklaim telah menyerang kapal-kapal yang terlibat dengan Israel di Laut Merah sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina di Gaza, yang mengakibatkan serangan balasan oleh Amerika Serikat dan Inggris terhadap target-target Houthi di Yaman," tambahnya.

Sheikh Mohammed juga membahas tentang kantor perwakilan Hamas, kelompok Palestina, di Doha, mengatakan bahwa kantor tersebut berfungsi sebagai saluran komunikasi.

Terkait dengan masa depan negara Palestina, dia menegaskan, "Posisi kami adalah memastikan bahwa nasib rakyat Palestina harus ditentukan oleh rakyat Palestina sendiri. Mereka yang seharusnya menentukan masa depan mereka."

Qatar telah aktif terlibat dalam upaya mediasi antara Israel dan Hamas untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Serangan Israel yang mematikan di Jalur Gaza, yang dimulai setelah serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober, telah menyebabkan korban jiwa dan luka yang signifikan. 

Ini termasuk ribuan warga Palestina tewas dan terluka, serta sejumlah warga Israel. 

Serangan tersebut juga mengakibatkan krisis kemanusiaan di Gaza, dengan sebagian besar penduduk menjadi pengungsi dan infrastruktur yang rusak parah.

Tiga Tentara Amerika Tewas dalam Serangan di Yordania, Gedung Putih Siapkan Respon Terhadap Serangan di Timur Laut Yordania

Presiden Amerika Joe Biden.
Presiden Amerika Joe Biden.
JAKARTA - Gedung Putih menanggapi serangan drone musuh yang menewaskan tiga tentara Amerika dan melukai puluhan lainnya di Yordania.

Presiden Amerika Joe Biden hari Senin (29/1) melangsungkan pertemuan dengan anggota tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih untuk membahas perkembangan terbaru pasca serangan pesawat nirawak terhadap instalasi pasukan Amerika di timur laut Yordania, dekat perbatasan Suriah. Serangan itu menewaskan tiga tentara Amerika dan melukai puluhan lainnya.

Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Direktur National Intelligence Avril Haines, dan Kepala Staf Gedung Putih Jeff Zients adalah sebagian pejabat yang hadir dalam pertemuan itu. Belum ada keterangan dari hasil pertemuan ini.

Namun dalam dua konferensi pers terpisah, juru bicara Dewan Keamanan Nasional dan juru bicara Pentagon, sama-sama mengatakan Amerika akan "menanggapi" serangan itu. Tetapi belum ada rincian soal waktu, bentuk, dan luasnya tanggapan yang dimaksud.

"Kami tidak menginginkan perang lagi," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby, hari Senin (29/1).

"Kami tidak ingin mengeskalasi, namun kami pasti akan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk melindungi diri kami sendiri, untuk melanjutkan misi ini dan merespons dengan tepat serangan-serangan ini."

Ketika drone musuh terbang mendekati sasaran pada ketinggian rendah, salah satu drone Amerika juga sedang terbang kembali menuju pangkalan AS kecil di kawasan gurun itu, yang dikenal dengan nama Tower 22. 

Drone AS itu kemungkinan secara tidak sengaja membiarkan drone musuh melintas, menurut laporan awal yang dikutip oleh salah seorang pejabat secara anonim, karena tidak berwenang memberikan tanggapan.

Kirby menegaskan, sehari setelah Biden berjanji akan "menuntut pertanggungjawaban semua pihak pada waktu dan dengan cara sesuai pilihan kami," bahwa pemerintah AS tidak ingin terlibat dalam konflik lain di Timur Tengah.

Namun Kirby juga menekankan bahwa kesabaran Amerika semakin tipis setelah selama lebih dari dua bulan pasukan AS di Irak, Suriah dan Yordania, serta kapal Angkatan Laut AS dan kapal-kapal komersial di Laut Merah diserang kelompok-kelompok proksi Iran. 

Kelompok-kelompok tersebut, termasuk pemberontak Houthi di Yaman dan Kataeb Hezbollah di Irak, mengatakan bahwa serangan-serangan tersebut merupakan tanggapan terhadap operasi militer Israel yang masih berlanjut di Gaza.

Menteri Intelijen Iran Ismail Khatib hari Senin (29/1) mengatakan kelompok-kelompok militan yang didukung Iran telah membuat keputusan sendiri tentang bagaimana menghadapi "kehadiran agresif" Amerika di kawasan itu.

"(Kelompok) perlawanan di kawasan ini mengambil tindakan terhadap kehadiran agresif Amerika berdasarkan keputusan dan kebijakannya sendiri. Mereka bertindak berdasarkan apa yang mereka anggap benar."

Pernyataan itu disampaikan sehari setelah serangan pesawat nirawak Sabtu malam (27/1) yang menewaskan tiga tentara Amerika dan melukai puluhan lainnya di timur laut Yordania, dekat perbatasan Suriah.

Presiden Joe Biden pada hari Minggu (28/1) mengatakan Amerika "akan menanggapi" serangan tersebut. Biden menyalahkan milisi yang didukung Iran atas korban jiwa pertama di pihak Amerika setelah berbulan-bulan serangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok semacam itu terhadap pasukan Amerika di seluruh Timur Tengah, sejak dimulainya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober lalu.

Dengan meningkatnya risiko eskalasi militer di wilayah tersebut, para pejabat Amerika berupaya mengidentifikasi secara pasti kelompok yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. 

Namun mereka menilai salah satu kelompok yang didukung Iran berada di balik serangan tersebut.

Sejumlah personel Amerika telah luka-luka, termasuk beberapa yang mengalami cedera otak traumatis, dalam serangan itu. [em/rd/jm]

Oleh: VOA Indonesia
Editor: Yakop

Senin, 29 Januari 2024

Tuduhan Israel Picu Negara Barat Hentikan Pendanaan UNRWA

Pengungsi Palestina menerima bantuan makanan di kantor UNRWA di kota Rafah, Jalur Gaza selatan, Minggu (28/1).
Pengungsi Palestina menerima bantuan makanan di kantor UNRWA di kota Rafah, Jalur Gaza selatan, Minggu (28/1).
JAKARTA - Tuduhan Israel terhadap 12 pegawai Badan PBB untuk Bantuan Pengungsi Palestina, atau UNRWA, dalam serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, telah mencetuskan reaksi dari sejumlah negara Barat yang memutuskan untuk sementara menghentikan pendanaan mereka. 

Langkah ini telah memicu perdebatan mengenai peran lembaga penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di Gaza.

Amerika Serikat, sebagai donor terbesar UNRWA, menjadi negara pertama yang mengumumkan penangguhan pada Sabtu (27/1), menyebutkan bahwa pada tahun 2022, AS memberikan bantuan sebesar $340 juta (Rp5,3 triliun).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa sembilan dari 12 staf UNRWA yang diduga terlibat telah dipecat, satu staf dipastikan tewas, dan dua lainnya masih perlu diidentifikasi. PBB masih terus menyelidiki tuduhan Israel tersebut.

Sejumlah negara lainnya seperti Inggris, Kanada, Australia, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, dan Finlandia juga telah mengumumkan penangguhan bantuan mereka, yang mencakup hampir 60% dari anggaran UNRWA pada tahun 2022.

Di sisi lain, Norwegia dan Irlandia menyatakan akan terus mendanai UNRWA, sementara negara donor lainnya masih belum mengambil keputusan.

Menyikapi penangguhan pendanaan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak negara-negara yang telah menangguhkan pendanaan mereka untuk setidaknya menjamin kelangsungan operasi UNRWA.

Namun, Duta Besar Israel untuk PBB Gilar Erdan menyerukan kepada semua negara donor untuk tetap menangguhkan dukungan mereka dan menuntut investigasi mendalam terkait keterlibatan semua staf UNRWA. 

Ia mengkhawatirkan bahwa dana yang diberikan negara-negara donor bisa jadi digunakan untuk aksi terorisme dan jatuh ke tangan Hamas, bukan warga Gaza.

Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry juga mengekspresikan kekecewaannya terhadap keputusan negara-negara donor tersebut, menyatakan bahwa hal itu akan menambah penderitaan warga Palestina. 

Hal ini memicu negara-negara anggota Liga Arab untuk mengadakan pertemuan darurat di Kairo, Mesir, guna membahas isu tersebut.

Di Gaza, berita tentang penangguhan pendanaan untuk UNRWA telah memantik kekhawatiran para pengungsi Palestina yang bergantung pada bantuan UNRWA. 
Fatin Safi, seorang pengungsi dari Gaza, menyatakan kekhawatirannya akan situasi yang semakin memburuk di Gaza.

UNRWA sendiri telah menjadi pemasok utama makanan, air, dan tempat tinggal bagi warga sipil selama konflik Israel-Hamas. 

Menurut Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini, lebih dari dua juta dari total 2,3 juta penduduk Gaza bergantung pada program-program UNRWA untuk bertahan hidup, termasuk makanan dan tempat tinggal.

Oleh: VOA Indonesia
Editor: Yakop

Menteri Luar Negeri Israel Ajak Negara-Negara Hentikan Pendanaan UNRWA

Warga Palestina membawa karung-karung berisi tepung yang mereka ambil dari truk bantuan di dekat pos pemeriksaan Israel di tengah krisis kelaparan, di Kota Gaza, Sabtu, 27 Januari 2024. (Foto: Hossam Azam/Reuters)
Warga Palestina membawa karung-karung berisi tepung yang mereka ambil dari truk bantuan di dekat pos pemeriksaan Israel di tengah krisis kelaparan, di Kota Gaza, Sabtu, 27 Januari 2024. (Foto: Hossam Azam/Reuters)
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menyerukan penggantian Badan Pengungsi Palestina dari PBB dengan lembaga yang lebih berfokus pada perdamaian dan pembangunan sejati. 

Seruan ini muncul setelah tuduhan terlibatnya anggota staf UNRWA dalam serangan teror Hamas pada 7 Oktober. 

Katz mengajak negara-negara untuk menghentikan pendanaan terhadap UNRWA, mengacu pada langkah serupa yang diambil oleh AS, Australia, Kanada, Inggris, Italia, dan Finlandia.

Pihak Inggris mengonfirmasi penundaan sementara pendanaan untuk UNRWA sambil menyelidiki tuduhan tersebut. 

Kantor Luar Negeri Inggris juga mengecam serangan 7 Oktober sebagai tindakan terorisme yang keji. 

AS, Australia, dan Kanada telah menghentikan pendanaan mereka terhadap UNRWA setelah Israel menuduh 12 staf UNRWA terlibat dalam serangan tersebut.

Anak-anak mengamati puing-puing bangunan yang dihancurkan oleh Israel dalam pengeboman di Rafah, Gaza, Sabtu, 27 Januari 2024. (Foto: AFP)
Anak-anak mengamati puing-puing bangunan yang dihancurkan oleh Israel dalam pengeboman di Rafah, Gaza, Sabtu, 27 Januari 2024. (Foto: AFP)
UNRWA, didirikan untuk membantu pengungsi perang tahun 1948, menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan kepada warga Palestina di berbagai wilayah. Namun, tuduhan terhadap stafnya telah memicu kontroversi dan penyelidikan internal.

Reaksi terhadap seruan Israel tersebut bervariasi. Kementerian Luar Negeri Palestina mengkritiknya sebagai kampanye menentang UNRWA, sementara Hamas mengutuk pemecatan staf berdasarkan informasi yang didapat dari pihak Israel.

Hussein al-Sheikh, sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, menyerukan negara-negara yang menghentikan dukungan mereka terhadap UNRWA untuk membatalkan keputusan tersebut, mengingat pentingnya bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

Sementara itu, situasi di Gaza semakin tegang dengan eskalasi kekerasan. Pada Sabtu, 174 warga Palestina dilaporkan tewas dan 310 lainnya luka-luka dalam 24 jam terakhir. 

Militer Israel menyatakan telah menargetkan komandan Hamas di Gaza selatan, sementara Hamas dan kelompok Jihad Islam Palestina menyatakan melakukan serangan balasan terhadap Israel.

Serangan-serangan ini menyebabkan dampak besar bagi pengungsi Palestina di Gaza, terutama dengan kondisi cuaca yang buruk. 

Kondisi tersebut semakin memperparah kesulitan bagi warga di tengah konflik yang berkepanjangan.

Militer Israel membantah tuduhan bahwa mereka menyerang fasilitas medis, sementara warga Palestina mengatakan bahwa serangan tersebut terjadi dekat rumah sakit terbesar di Gaza selatan, menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap layanan kesehatan.

Kondisi terus memanas di kawasan tersebut, dengan serangkaian tindakan militer dan serangan balasan, meningkatkan ketegangan dan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah sulit.

Beberapa informasi dalam laporan ini disediakan oleh The Associated Press, Agence France-Presse, dan Reuters.

Oleh: VOA Indonesia
Editor: Yakop

Sabtu, 27 Januari 2024

Pengadilan Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tidak Memutuskan Gencatan Senjata di Gaza

Hakim di Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan tindakan darurat terhadap Israel menyusul tuduhan Afrika Selatan bahwa operasi militer Israel di Gaza adalah genosida yang dipimpin negara, di Den Haag, Belanda, 26 Januari 2024. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Hakim di Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan tindakan darurat terhadap Israel menyusul tuduhan Afrika Selatan bahwa operasi militer Israel di Gaza adalah genosida yang dipimpin negara, di Den Haag, Belanda, 26 Januari 2024. REUTERS/Piroschka van de Wouw
JAKARTA - Pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Jumat tidak sampai pada keputusan yang memerintahkan gencatan senjata di Gaza dalam kasus genosida, namun menuntut agar Israel berusaha menghindarkan kematian dan kerusakan dalam serangan militernya di daerah kantong kecil di pesisir pantai tersebut.

Afrika Selatan mengajukan kasus tersebut, yang merupakan inti dari salah satu konflik paling sulit diselesaikan di dunia, dan telah meminta Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) untuk memerintahkan Israel supaya menghentikan operasinya.

Dalam keputusan yang sangat dinanti-nantikan yang dibuat oleh panel terdiri dari 17 hakim, Mahkamah Internasional memutuskan untuk tidak membatalkan kasus tersebut – dan memerintahkan enam tindakan sementara untuk melindungi warga Palestina di Gaza.

"**Pengadilan sangat menyadari besarnya tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah tersebut dan sangat prihatin dengan terus hilangnya nyawa dan penderitaan manusia**," kata hakim ketua Joan E. Donoghue.

Keputusan hari Jumat ini hanya bersifat sementara; dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mempertimbangkan seluruh kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan. Israel menolak tuduhan genosida dan meminta pengadilan membatalkan tuduhan tersebut.

Sementara kasus ini berlanjut ke pengadilan, Afrika Selatan telah meminta para hakim "**sebagai hal yang sangat mendesak**" untuk menerapkan apa yang disebut sebagai tindakan sementara.

Dalam daftar teratasnya, Afrika Selatan mengajukan permintaan agar pengadilan memerintahkan Israel "**segera menghentikan operasi militernya di Gaza dan terhadap Gaza**." Namun pengadilan menolak melakukan hal itu.

Afrika Selatan juga meminta Israel untuk mengambil "**langkah-langkah yang wajar**" untuk mencegah genosida dan memberikan akses pada bantuan yang sangat dibutuhkan.

Pengadilan memutuskan bahwa Israel harus berusaha membatasi kematian dan kerusakan.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengatakan dia berharap keputusan tersebut akan "**mencakup tindakan segera untuk menghentikan agresi dan genosida terhadap rakyat kami di Jalur Gaza… dan aliran bantuan yang cepat untuk menyelamatkan orang-orang yang kelaparan dan terluka, dan sakit dari ancaman kematian perlahan yang mengancam mereka**."

Pada hari Kamis, juru bicara pemerintah Israel Eylon Levy mengatakan bahwa Israel mengharapkan pengadilan untuk membatalkan "**tuduhan palsu dan tidak masuk akal**."

Israel sering memboikot pengadilan internasional dan penyelidikan PBB karena dianggap tidak adil dan bias. Namun kali ini, mereka mengambil langkah yang jarang dilakukan, yaitu mengirimkan tim hukum tingkat tinggi – sebuah tanda betapa seriusnya mereka menangani kasus ini dan kemungkinan adanya ketakutan bahwa perintah pengadilan untuk menghentikan operasi akan menjadi pukulan besar bagi posisi negara itu di dunia internasional.

Seorang pejabat Israel mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkumpul dengan para pejabat tinggi hukum, diplomatik, dan keamanan pada hari Kamis untuk mengantisipasi keputusan tersebut. Dia mengatakan Israel yakin dengan kasusnya namun mendiskusikan "**semua skenario**." Pejabat itu berbicara tidak menyebutkan jati dirinya karena dia membahas pertemuan rahasia.

Israel melancarkan serangan udara dan darat besar-besaran di Gaza setelah militan Hamas menyerbu komunitas Israel pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menculik 250 orang lainnya.

Serangan tersebut telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza dan memaksa hampir 85 persen dari 2,3 juta penduduknya meninggalkan rumah mereka.

Lebih dari 26.000 warga Palestina telah terbunuh, kata Kementerian Kesehatan di daerah kantong yang dikelola Hamas itu pada hari Jumat. Kementerian tidak membedakan jumlah korban tewas antara kombatan dan warga sipil, namun mengatakan sekitar dua pertiga dari mereka yang tewas adalah perempuan dan anak-anak.

Militer Israel mengklaim sedikitnya 9.000 orang yang tewas dalam konflik hampir empat bulan itu adalah militan Hamas.

Para pejabat PBB telah menyatakan kekhawatirannya bahwa akan semakin banyak orang yang meninggal karena penyakit, dan setidaknya seperempat penduduknya menghadapi kelaparan.

Menjelang putusan tersebut, Marieke de Hoon, seorang profesor hukum internasional di Universitas Amsterdam, mengatakan bahwa menurutnya kemungkinannya kecil pengadilan akan membatalkan kasus ini karena batasan hukum yang harus diselesaikan oleh Afrika Selatan pada tahap awal ini lebih rendah daripada batasan hukum yang hendak diterapkan untuk memutuskan patut tidaknya tuduhan tersebut.

"**Standarnya…bukan, apakah telah terjadi genosida, tapi standarnya lebih rendah**," katanya. "**Apakah masuk akal bahwa ada risiko genosida yang akan menimbulkan tanggung jawab Israel untuk mencegah genosida?**."

Namun De Hoon juga tidak menyangka pengadilan dunia itu akan memerintahkan diakhirinya operasi militer Israel. "**Tadinya saya kira mereka akan enggan untuk menyerukan gencatan senjata penuh, karena saya pikir mereka akan menyadari bahwa hal itu di luar kemampuan mereka saat ini**," katanya dalam sebuah wawancara telepon.

Langkah-langkah sementara yang diambil oleh Mahkamah Internasional mengikat secara hukum, namun tidak jelas apakah Israel akan mematuhinya.

Tanggapan AS, sekutu utama Israel, atas perintah apa pun merupakan

 kuncinya, karena AS memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB dan dengan demikian dapat memblokir tindakan-tindakan yang bertujuan memaksa Israel untuk patuh.

AS mengatakan Israel mempunyai hak untuk membela diri, namun juga menyatakan perlunya negara itu melindungi warga sipil di Gaza dan mengizinkan lebih banyak bantuan yang masuk ke kawasan itu.

Kasus genosida ini menyerang identitas nasional Israel, yang didirikan sebagai negara Yahudi setelah pembantaian enam juta orang Yahudi oleh Nazi selama Perang Dunia II.

Identitas Afrika Selatan sangat penting dalam membawa kasus ini. Partai yang berkuasa, Kongres Nasional Afrika, telah lama membandingkan kebijakan Israel di Gaza dan Tepi Barat dengan sejarah mereka sendiri di bawah rezim apartheid yang didominasi oleh minoritas kulit putih, yang membatasi sebagian besar orang kulit hitam pada "**tanah air**" mereka sebelum berakhir pada tahun 1994.

Hukum

Peristiwa

Pilkada 2024

Kesehatan

Lifestyle

Tekno