Warga Ketapang jadi Korban Sindikat Mobil Bodong Melibatkan Debt Colektor

Muzahidin    Sabtu, April 25, 2026    Comment   

Warga Ketapang jadi Korban Sindikat Mobil Bodong Melibatkan Debt Colektor

D (baju kaos oblong putih) saat transaksi membayar mobil dengan terduga pelaku bernama Sulianto (baju kaos merah les hitam).

Ketapang, BORNEO TRIBUN - D (34) warga desa Kalinilam kecamatan Delta Pawan mengaku jadi korban sindikat jual beli mobil bodong, surat asli tapi palsu (aspal). Pelakunya diduga kelompok Debt Colektor (DC). Ia mengaku alami kerugian sebesar Rp 200 juta. 

Mirisnya kasus ini sudah dilaporkan ke Polisi Daerah (Polda) Kalimantan Barat, dilengkapi dengan bukti pembayaran dan identitas terduga pelaku penipuan atas nama. Tetapi semenjak dilaporkan, penyelidikannya terkesan mandek. 

Ia menceritakan peristiwa yang menimpanya itu. Menurut dia, sekitar bulan Januari 2024, ia diberitahukan oleh temanya bahwa ada seseorang bernama Sulianto warga Pontianak menawarkan satu unit mobil jenis Pajero rakitan tahun 2016 seharga Rp 200 juta. 

"Saat diberitahukan itu saya belum minat. Tapi, pas saya ke Pontianak, saya menghubungi Sulianto itu, awalnya liat-liat  unit dulu, belum ada transaksi apapun saat itu," ujarnya, Sabtu (25/4/2026).

Selanjutnya, setelah balik ke Ketapang, dirinya mengaku dihubungi Sulianto yang kembali menawarkan mobil. 

"Saya setuju, dan saya bayar tanda jadi atau DP sebesar 45 juta. Tapi saat itu, STNK, BPKB sudah ditangan saya. Sisanya dilunasi sampai bulan Juli tahun 2024 secara transfer bank," katanya. 

Tetapi selang dua minggu kemudian setelah mobil tersebut lunas, Ia didatangi tiga orang kelompok debt colektor (DC) dari leasing Mandiri Utama Finance (MUF). Tujuannya menarik mobil yang ada dengan saya dengan tuduhan mobil saya nunggak kredit macet. 

"Debt Colektor datang secara tiba-tiba menarik mobil saya dengan tuduhan mobil itu masih kredit di MUF. Saya endak mau ributlah, sayapun memberikan mobil itu kepada DC itu," katanya. 

Atas kasus ini, Ia sudah melaporkan ke pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada bulan Maret tahun 2025. Tetapi, semenjak laporan sampai sekarang, Ia tidak mengetahui perkembangan kasusnya. 

"Bahkan saya minta informasi laporan saya seperti surat perkembangan penyidikan (SP2HP-red), pihak kepolisian tidak memberikan, termasuk surat laporan saya," katanya. 

Kasus ini sudah meresahkan, karena terindikasi melibatkan sindikat penipuan terorganisir. Korban meminta, kasus yang menimpanya segera diungkap. Diperkirakan, korban kasus seperti ini di Ketapang banyak. 

"Saya berharap kasus saya ini segera diusutlah. Banyak mungkin di Ketapang ini jadi korban," tandasnya. (mzn).

Sengketa Lahan, PT Prakarsa Tani Sejati Pilih Jalur Hukum: Data Siap Dibuka di Pengadilan

Hermanto    Rabu, April 22, 2026    Comment   

Sengketa Lahan, PT Prakarsa Tani Sejati Pilih Jalur Hukum: Data Siap Dibuka di Pengadilan

Foto: Direktur Umum & Teknis PT Prakarsa Tani Sejati Ir. Berlino Mahendra

KETAPANG - PT Prakarsa Tani Sejati menegaskan komitmennya menyelesaikan persoalan lahan perkebunan kelapa sawit melalui mekanisme hukum yang berlaku. Perusahaan memastikan seluruh data dan dokumen legalitas siap dibuka secara transparan apabila perkara berlanjut ke persidangan.

Hal itu disampaikan Direktur Umum & Teknis PT Prakarsa Tani Sejati Ir. Berlino Mahendra (Hendra) dalam wawancara, Rabu (22/4/2026).

“Kita tunggu saja bagaimana nanti proses hukum. Kalau memang ada hal yang tidak pas, silakan dilawan melalui jalur hukum. Kita tidak mungkin berhadapan dengan masyarakat dengan cara bertengkar, itu tidak akan menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Hendra menegaskan, perusahaan memilih penyelesaian lewat jalur hukum karena Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki mekanisme jelas dalam menyelesaikan sengketa.

“Kita tidak mau penyelesaian di luar mekanisme. Lebih baik melalui proses hukum, supaya semuanya jelas dan tuntas,” katanya.

Menurutnya, keberadaan perusahaan di wilayah tersebut bertujuan untuk tumbuh bersama masyarakat. Dari total sekitar 4.400 hektare lahan, terdapat kurang lebih 2.200 petani plasma yang terlibat.

“Artinya banyak masyarakat yang sudah merasakan manfaat. Ini bukan persoalan kecil, dan data-data itu ada di instansi pemerintah, baik di perkebunan maupun kepolisian,” jelasnya.

Ia menambahkan, apabila perkara ini masuk ke pengadilan, seluruh data akan terbuka secara terang.

“Nanti di persidangan akan terbuka sejelas-jelasnya. Kita siap, karena kita bekerja berdasarkan hukum,” tegasnya.

Hendra juga menyoroti bahwa perusahaan telah beroperasi sejak 1992 atau sekitar 34 tahun, tanpa permasalahan besar terkait lahan.

“Tanaman di lapangan sudah berumur sekitar 14 tahun. Kalau dari awal bermasalah, tidak mungkin bisa berjalan sampai sekarang. Kenapa baru dipersoalkan sekarang?” ungkapnya.

Ia memastikan seluruh dokumen perusahaan bersifat asli dan dapat diverifikasi oleh pihak berwenang.

“Data-data ini original dan bisa dicek. Semua terbuka,” pungkasnya.

Sebelumnya, berdasarkan dokumen kronologi perusahaan, PT Prakarsa Tani Sejati telah mengantongi berbagai perizinan resmi, mulai dari akta pendirian, Hak Guna Usaha (HGU), izin penanaman modal, hingga izin usaha perkebunan.

Perusahaan juga mengklaim telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menjalankan program plasma dan CSR bagi warga setempat.

Perusahaan berharap penyelesaian persoalan dapat berjalan sesuai koridor hukum tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

BRIMOB Polda Kalbar Gelar Latihan Tangani Huru Hara

Muzahidin    Selasa, April 21, 2026    Comment   

BRIMOB Polda Kalbar Gelar Latihan Tangani Huru Hara

latihan personil Batalion C Brimob Polda Kalbar (muzahidin/Istimewa).

Ketapang BORNEO TRIBUN - Markas Komando (Mako) Satuan Brigade Mobil (Brimob) Batalion C Ketapang Polda Kalbar gelar latihan intensif personi untuk menangani kemungkinan terjadi huru hara massa dilapangan. Latihan ini digelar pada Selasa 21 April 2026. 

Latihan ini bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab Polri dalam menjaga profesionalisme personilnya. Latihan ini dilakukan secara rutin setiap minggunya oleh personil Brimob Polda Kalbar. Latihan ini difokuskan pada asah kemampuan personil untuk menghindar kesalahan prosedur dalam menangani kemungkinan yang terjadi di lapangan saat terjadi huru hara. 

Salah satu kegiatan latihan rutin yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Satbrimob Polda Kalbar setiap minggunya ini adalah Penanggulanan Huru Hara (PHH) yang bertempat di mako masing-masing.

Pelatihan ini mendapatkan atensi langsung dari Kapolda Kalbar. Di Ketapang, latihan ini di pimpin oleh komandan Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Kalbar IPDA Agus Supriatin, S.H. 

Dalam pelaksanaanya, IPDA Agus Supriatin SH bersama tim instruktur memberikan seluruh materi sesuai dengan apa yang mereka dapatkan selama mereka mengikuti Pendidikan Pengembangan Spesial (Dikbangpes). 

 

Materi ini mengacu pada standar oprasional prosedur yang berlaku di lingkungan Korps Brimob Polri termasuk Peraturan Kapolri (Perkap) dan Peraturan Dankorbrimob Polri (Perdankor). 

Ipda Agus Supriatin, S.H. berharap melalui kegiatan latihan yang dilaksanakan secara konsisten ini diharapkan seluruh personel bisa semakin profesional, sigap serta mampu untuk meminimalisir kesalahan prosedur di setiap pelaksanaan tugas pengamanan sehingga mereka bisa menjadi pelindung, pengayom dan pelayanan yang baik bagi masyarakat pada saat menyampaikan aspirasinya. (#).

Bupati AW Semeja dengan Martin Rantan, Wabub Jamhuri Amir Tak Kelihatan

Muzahidin    Sabtu, April 18, 2026    Comment   

Bupati AW Semeja dengan Martin Rantan, Wabub Jamhuri Amir Tak Kelihatan

Salaman perdana, Bupati AW sambut mantan Bupati Martin Rantan di halaman pendopo bupati saat acara Halal bi Halal (foto istimewa/muzahidin).

Ketapang, Borneo Tribun - Pemda Ketapang mengadakan acara Halalbihalal dalam rangkaian hari raya Idul Fitri tahun 2026 pada Jumat (17/4/2026). Acara ini minus kehadiran Wabub Jamhuri Amir. 

Mantan bupati dua periode, Martin Rantan menjadi tamu istimewa di moment itu karena kemunculan ini adalah yang pertama kalinya ke publik, Ia bersalaman dengan bupati Alexander Wilyo (AW). Keduanya sempat diisukan "musuhan" karena perbedaan pilihan politik. 

Berdasarkan foto-foto yang beredar baik dari bagian protokol pimpinan (Prokopim) Pemda Ketapang ataupun sekretariat DPRD, kedatangan Martin di pendopo disambut hangat oleh AW mulai dari halaman pendopo bupati AW mendatangi dan menyalami eks bos nya itu. 

Saat acara berlangsung, AW duduk semeja bersebelahan dengan Martin. Disamping Martin ada wakil ketua DPRD Ketapang, Mateus Yudi dan sejumlah pejabat daerah. 

Ketidak hadiran wakil bupati Ketapang Jamhuri Amir memunculkan spekulasi hubungan antara bupati AW dengan Jamhuri sedang tidak baik-baik saja. 

Meskipun ketidak hadiran Jamhuri di halalbihalal ini, lebih di sebabkan karena Jamhuri sedang dinas luar sekaligus berobat ke Kucing, Malaysia. Keterangan ini disampaikan oleh orang dekat wakil bupati saat ditanya Borneo Tribun. 

Dikutip dari postingan akun Alexander Wilyo-AW, bupati menginginkan acara ini menjadi ruang interaksi yang terbuka. 

"Ketapang ini milik kita semua. Kita hidup di Tanah Kayong yang sama, menginjak tanah dan menghirup udara yang sama. Ketapang adalah "rumah besar" bagi kita semua, tempat membangun kehidupan sekaligus mempersiapkan masa depan generasi mendatang."

Rencana Aksi 1 Mei di Ketapang, Buruh KAL FR Grup Akan Turun Kejalan, Suarakan Penolakan PP

Muzahidin    Rabu, April 15, 2026    Comment   

Rencana Aksi 1 Mei di Ketapang, Buruh KAL FR Grup Akan Turun Kejalan, Suarakan Penolakan PP

Buruh perusahaan KAL First Resource Grup 

Ketapang (Borneo Tribun) - Buruh perusahaan PT Ketapang Agro Lestari First Resource (KALFR Grup) bersiap gelar demo dalam momentum memperingati hari buruh sedunia atau dikenal dengan istilah May Day pada 1 Mei 2026.

Fokus tuntutan mereka masih pada penolakan pada Peraturan Perusahaan yang dianggap lebih rendah dan banyak merugikan hak pekerja. 

Penerima kuasa buruh perusahaan itu, Jakaria Irawan dari Lembaga Bantuan Hukum Kapuas Raya Indonesia dalam rilisnya, Rabu ini mengatakan bahwa May Day tidak hanya dipahami sebagai agenda tahunan, tetapi sebagai simbol perjuangan terhadap ketidakadilan dalam hubungan kerja. 

Dalam konteks ini, perubahan kebijakan perusahaan yang merugikan pekerja dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan martabat manusia.

"Jika peraturan perusahaan yang baru justru lebih rendah dari sebelumnya dan merugikan pekerja, maka wajar jika pekerja menolak. Dalam konteks hukum, ini bisa dikualifikasikan sebagai perubahan syarat kerja yang tidak disepakati," ujar dia. 

Menurut pria ini, perubahan peraturan perusahaan secara sepihak dianggap buruh sebagai tindakan menurunkan standar hak dibandingkan aturan sebelumnya. Atas perubahan itulah  rencana aksi demo akan dilakukan dengan tujuan dalam peringatan May Day.

Merujuk pada peraturan pemerintah (PP) nomor 35 Tahun 2021 Pasal 42 ayat (2), bahwa pekerja memiliki dasar untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dalam kondisi apabila hak-hak pekerja tidak sesuai dengan aturan. 

"Namun, mekanismenya tetap harus ditempuh sesuai prosedur, baik melalui perundingan bipartit maupun penyelesaian perselisihan hubungan industrial," katanya. 

Sementara itu, praktisi hubungan industrial Iga Febrian Pratama turut menyoroti bahwa perubahan peraturan perusahaan secara sepihak berpotensi menimbulkan perselisihan serius.

"Perusahaan tidak bisa serta-merta menurunkan standar hak pekerja melalui peraturan baru. Jika hal itu dilakukan tanpa kesepakatan, maka berisiko menimbulkan perselisihan hak bahkan perselisihan pemutusan hubungan kerja" katanya. 

Ia juga menekankan bahwa dalam situasi seperti ini, pekerja memiliki hak untuk mengambil sikap, termasuk menolak melanjutkan hubungan kerja, selama tetap mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

Kasus ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan masih menjadi persoalan utama dalam dunia ketenagakerjaan. 

Aksi demonstrasi dalam May Day pun menjadi sarana bagi pekerja untuk menuntut keadilan atas kebijakan yang dinilai merugikan.

Dengan demikian, May Day tidak hanya menjadi simbol perjuangan global, tetapi juga refleksi atas persoalan konkret yang dihadapi pekerja di tingkat perusahaan, termasuk terkait perubahan kebijakan internal yang berdampak langsung pada hak dan kesejahteraan mereka.

DAFTAR Calon SAHLI dan Kepala Dinas Pemkab Ketapang Hasil Seleksi

Muzahidin    Rabu, April 15, 2026    Comment   

DAFTAR Calon SAHLI dan Kepala Dinas Pemkab Ketapang Hasil Seleksi

Kegiatan Tahapan Seleksi Uji Kompetensi Manajerial dan Struktural bagi peserta seleksi Eselon Dua Pemda Ketapang tahun 2026.

Ketapang (Borneo Tribun)  - Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II Pemda Ketapang sudah mengumpulkan nama-nama untuk mengisi 13 posisi kosong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari 2 Staf Ahli (Sahli) dan 11 OPD. 

Hasil seleksi ini sudah diumumkan secara terbuka melalui laman medsos BKPSDM Ketapang dengan mengunggah surat hasil seleksi nomor : 22/KEP/PANSEL-JPTP/2026 tentang penetapan nilai hasil akhir peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah kabupaten Ketapang. 

Berdasarkan pengumuman itu, berikut ini adalah daftar nama-nama calon pejabat Eselon II yang bakal mengisi jabatan Eselon II Pemkab tahun 2026.

Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

1. Nikodemus Erpan,SE,M.A.P
2. Christine Sintari Ellen, S.STP,M.Sos
3. Mintaria SH, MH
4. Ahmad, SE, M. ACE.AK
5. Rahmad Rohendi,SH.

Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM. 

1. Remanus Romawi,SE,M.AP
2. Rudy, S.Sos,M.Si
3. Mintaria SH, MH
4. Markus, S.PI,M.Sos
5. DR Khairul Bahri Tambunan,MM
6. M.Junaidi Wiranta, S.Hut,M.Hut.
7. Pipensius,S.Pd,M.AP
8. Lindrawati Kusuma Widhiastuti,S.IP,M.Sc
9. Rapinus Rais,S.PD,M.A.P
10. Muhktar Effendi, S.PD,M.PD
11. Tengku Nurmarudi,S.K.M, M.M
12. Yuvensius Seliman, SE, ME
13. Rahmad Rohendi, SH

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

1. Rio Marisa, S.STP,M.M
2. Endo,S.STP,M.M
3. Muhktar Effendi, S.PD,M.PD
4. Dwi Ariwibowo, S.Sos,M.Si

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

1. David, S. Kom, M. AP
2. Rudy, S.Sos,M.Si
3. Christine Sintari Ellen, S.STP,M.Sos
4. Mintaria SH, MH
5. Sidik Budiyono, S.STP,MM
6. Pipensius,S.Pd,M.AP
7. Rapinus Rais,S.PD,M.A.P
8. Rahmad Rohendi, SH

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

1. David, S. Kom, M. AP
2. Eko Harfiyanto, ST, MT
3. Christine Sintari Ellen, S.STP,M.Sos
4. Rudy, S.Sos,M.Si
5. Sidik Budiyono, S.STP,MM
6. Pipensius,S.Pd,M.AP

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

1. Yudhi Agus Kurniawan, ST
2. Tarsius, S.ST, M.AP
3. Muhammad Ikbal, ST, MT
4. Lalu Heru Prihatiandi, ST, MT

Kepala Dinas Lingkungan Hidup. 

1. Eko Harfiyanto, ST, MT
2. Rahmat Priharto,ST,MT
3. DR Khairul Bahri Tambunan, MM
4. Pitriyadi, S.Hut,M.Si
5. Yuvensius Seliman, SE, ME

Kepala Dinas Perdagangan.

1. Tarsius, S.ST, M.AP
2. Endo,S.STP,M.M
3. Pitriyadi, S.Hut,M.Si
4. M.Junaidi Wiranta, S.Hut,M.Hut.
5. Ahmad, SE, M. ACE.AK
6. MF.Juliansyah,ST,MM
7. Rahadi Usman, M.Pd
8. Yuvensius Seliman, SE, ME
9. Dwi Ariwibowo.S.Sos,M.Si

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KesbangPol).

1. Nikodemus Erpan,SE,M.A.P
2. Remanus Romawi,SE,M.AP
3. Sidik Budiyono, S.STP,MM
4. Lindrawati Kusuma Widhiastuti,S.IP,M.Sc
5. Rahadi Usman, M.Pd
6. Tengku Nurmarudi,S.K.M, M.M

Kepala Badan Pendapatan Daerah Keuangan Aset Daerah (BPKAD).

1. Tarsius, S.ST, M.AP
2. Wahyudin,SE,M.Si
3. Anthonius Robby,ST,M.AP
4. Ahmad, SE, M. ACE.AK

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP).

1. Rio Marisa, S.STP,M.M
2. Pitriyadi, S.Hut,M.Si
3. Uti Royten, S.Pd
4. Endo,S.STP,M.M
5. Markus, S.PI,M.Sos
6. MF.Juliansyah,ST,MM

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Arpusda). 

1. Wahyudin,SE,M.Si
2. Uti Royten, S.Pd
3. Lindrawati Kusuma Widhiastuti,S.IP,M.Sc
4. Rapinus Rais,S.PD,M.A.P
5. Tengku Nurmarudi,S.K.M, M.M
6. Dwi Ariwibowo.S.Sos,M.Si

Kepala Dinas Perhubungan.

1. Yudhi Agus Kurniawan, ST
2. Uti Royten, S.Pd
3. Muhammad Ikbal, ST, MT
4. MF.Juliansyah,ST,MM
5. Anthonius Robby,ST,M.AP
6. Rahadi Usman, M.Pd

Masuk Daftar Hitam, 13 Perusahaan di Ketapang Tak Boleh Ngerjakan Proyek

Muzahidin    Selasa, April 14, 2026    Comment   

Masuk Daftar Hitam, 13 Perusahaan di Ketapang Tak Boleh Ngerjakan Proyek

kantor Inspektorat Ketapang jalan Jend. Ahmad Yani 

Ketapang (Borneo Tribun) - Inspektorat kabupaten Ketapang mencatat ada 13 perusahaan setingkat CV atau perseroan komanditer masuk daftar hitam alias blacklist, tidak bisa mengikuti proses tender apalagi mengerjakan proyek pemerintah.

Pejabat Inspektur Pembantu (Itban) 5 Badan Inspektorat kabupaten Ketapang, Nuryono saat dikonfirmasi pada Selasa (14/4/2026) mengatakan pihaknya sudah mengirim surat untuk ditindaklanjuti oleh Bupati Ketapang. 

"Hasil pemeriksaan dari oditur sudah disampaikan ke pak Bupati, nanti beliau yang memutuskan. Alurnya nanti mungkin nama-nama perusahaan akan disampaikan ke dinas-dinas," ujarnya.

Berdasarkan surat dari Inspektorat yang diperoleh Borneo Tribun nomor : 6/LHP/Itban-V.700/II/2026, disebutkan kalau kesalahan 13 perusahaan itu sehingga masuk daftar cekal adalah terbukti pada tahun 2025 mengerjakan paket proyek melebihi batas Sisa Kemampuan Paket (SKP) dalam waktu bersamaan. 

Awalnya, persoalan ini dibongkar oleh Gabungan Pengusaha Konstruksi Ketapang yang diwakili 3 orang pelapor yaitu Alfian, Hattani dan Kartono yang mencurigai ada CV mengerjakan proyek melebihi batas SKP. Persoalan ini menjadi polemik pada tahun 2025 bahkan kabarnya sempat diselidiki kepolisian.

Menurut ketiga pelapor itu, persoalan ini bertentangan dengan regulasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 12 tahun 2021 poin tentang syarat Kualifikasi Tekhnis Penyedia.

"Asosiasi menemukan indikasi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pengelolaan pekerjaan penunjukan langsung yang bertentangan dengan undang-undang," demikian laporan yang dituliskan mereka. 

Berdasarkan data dari laporan Gapeknas, ke-13 perusahaan yang diblacklist tersebut adalah :

1. CV Catur Inti Sarana direktur Erwijal

2. CV Trimarco direktur Uray Denis Valentino Akbar.

3. CV Rezeki Aqila direktur Johanda.

4. CV Borneo Kayong direktur Yoga Fahriani.

5. CV Zila direktur Marijo.

6. CV Pak Kaye direktur Ahmad Husaini.

7. CV Lurus Karya Bersama, direktur Hermansyah.

8. CV Batu Layar direktur Asnawi.

9. CV Stabun Grup.

10. CV Nayla Naura Rossi direktur Rosiadi. 

11. CV  Asyifa Biru direktur Dwi Agus Muharria.

12. CV Zakir Pratama Mandiri direktur Sahri.

13. CV Anugrah Shafana direktur M Rizky Arianda Noor.

Deretan Tokoh Masyarakat Ketapang Bicara Hasil Kepemimpinan Bupati Alex dan Jamhuri

Muzahidin    Senin, April 13, 2026    Comment   

Deretan Tokoh Masyarakat Ketapang Bicara Hasil Kepemimpinan Bupati Alex dan Jamhuri

silaturrahmi tokoh masyarakat Ketapang bersama Bupati dan Wakil Bupati beberapa waktu lalu (istimewa). 

Ketapang (Borneo Tribun) - Sejumlah tokoh masyarakat di kabupaten Ketapang angkat suara menilai gaya kepemimpinan dan hasil yang sudah dicapai selama setahun oleh bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama wakil Bupati Jamhuri Amir.

Diantara nama tokoh yang berbicara itu adalah ketua MUi Ketapang, KH Moh. Faisol Maksum, ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Ketapang Heronimus Tanam dan tokoh sesepuh melayu Ketapang Abdulbad A Rani.

Ketua MUI Ketapang KH Moh. Faisol Maksum.

"Salah satu contoh yang dirasakan langsung masyarakat adalah perbaikan Jalan Pelang. Saya beberapa kali melintas di jalan tersebut, sekarang sudah lebih lancar. Aktivitas masyarakat terbantu, ekonomi juga ikut bergerak. Dari komunikasi dengan warga, mereka bersyukur dengan kondisi ini," kata Ustadz Faisal.

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Ketapang, Heronimus Tanam.

Ia menilai sinergi antara Bupati dan Wakil Bupati berjalan baik, sehingga program-program pemerintah dapat dilaksanakan secara optimal.

Kami melihat keduanya tetap sejalan. Koordinasi berjalan baik dan program pembangunan terlaksana dengan lancar," ujar tokoh yang disapa Tanam itu. 

Sebagai mantan birokrat, Ia menanggapi anggapan yang menyebut peran Wakil Bupati kurang terlihat. Menurutnya, hal tersebut tidak tepat karena pembagian tugas antara Bupati dan Wakil Bupati telah diatur secara jelas.

"Tugas masing-masing sudah jelas sesuai aturan. Wakil Bupati memahami perannya sebagai politisi, sementara Bupati memiliki latar belakang birokrasi. Ini justru menjadi kekuatan," katanya.

Tokoh masyarakat Melayu Ketapang, Abdulbad A. Rani.

Sinergi kepala daerah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Bupati dan Wakil Bupati menjalankan perannya dengan baik. Pembagian tugas jelas dan secara umum sejalan dengan visi dan misi.

Menurutnya, pembangunan daerah tetap berada pada jalur yang tepat meski dihadapkan pada tantangan, seperti keterbatasan anggaran.

"Kendala anggaran kita maklumi, tetapi arah pembangunan, terutama infrastruktur, tetap berjalan sesuai rencana," katanya. 

Abdulbad menilai latar belakang keduanya menjadi kekuatan dalam menjalankan roda pemerintahan. 

"Wakil Bupati berlatar belakang politisi, sedangkan Bupati berpengalaman di birokrasi. Ini kombinasi yang saling melengkapi," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan skala prioritas pembangunan.

"Semua OPD harus duduk bersama menentukan prioritas, terutama infrastruktur. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Bupati yang kemudian mengambil keputusan," katanya. 

Selain itu, ia mengingatkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga peluang usaha dan lapangan kerja.

"Masyarakat tidak menuntut berlebihan, selain infrastruktur baik, yang penting ada peluang usaha dan lapangan kerja," ujarnya.

Abdulbad turut mendorong aparatur sipil negara (ASN) menjalin hubungan yang baik dengan media sebagai mitra strategis dalam penyampaian informasi.

"Media adalah mitra penting untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat, katanya.

Para tokoh masyarakat berharap kekompakan antara Bupati dan Wakil Bupati dapat terus dijaga, sehingga pembangunan di Kabupaten Ketapang berjalan optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

"Secara umum, pembangunan tetap berjalan sesuai visi dan misi. Kekompakan ini harus dijaga bersama,” pungkasnya.

Ria Norsan Tegaskan Percepatan Infrastruktur Ketapang Jadi Prioritas Hingga 2027

Redaksi    Jumat, April 10, 2026    Comment   

Ria Norsan Tegaskan Percepatan Infrastruktur Ketapang Jadi Prioritas Hingga 2027

Gubernur Ria Norsan menegaskan percepatan pembangunan jalan Pesaguan–Kendawangan di Ketapang sebagai prioritas utama hingga 2027 untuk mendorong ekonomi daerah.

Ketapang — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk membenahi infrastruktur di Kabupaten Ketapang sebagai langkah penting dalam mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan konektivitas wilayah.

Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2027 yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Ketapang, Kamis (9/4/2026).

Menurut Norsan, pembangunan infrastruktur jalan, khususnya pada ruas Pesaguan–Kendawangan, menjadi salah satu prioritas utama karena memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kami menyadari pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya pada ruas jalan provinsi Pesaguan–Kendawangan yang memiliki peran strategis bagi aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Norsan.

Ia juga meminta dukungan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI dan DPRD, agar pembangunan jalan tersebut dapat diselesaikan sesuai target pada tahun 2027.

Jalan Strategis Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Gubernur menilai Kabupaten Ketapang memiliki posisi penting sebagai salah satu lokomotif pembangunan di Kalimantan Barat. Hal ini didukung oleh luas wilayah yang besar serta potensi sumber daya alam yang melimpah.

Beberapa sektor unggulan yang menopang ekonomi daerah di antaranya:

• Pertambangan bauksit

• Perkebunan kelapa sawit

• Distribusi logistik antarwilayah

• Aktivitas perdagangan dan industri

Namun, menurutnya, optimalisasi potensi tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan yang menjadi penghubung utama antarwilayah.

Tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, distribusi barang dan mobilitas masyarakat akan terhambat, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Musrenbang Diminta Tidak Sekadar Formalitas

Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, Norsan juga mengingatkan pemerintah daerah untuk menyusun program pembangunan yang adaptif di tengah keterbatasan anggaran.

Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam menjalankan program pembangunan.

Karena itu, ia menegaskan bahwa setiap program prioritas harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Musrenbang ini jangan hanya menjadi rutinitas, tetapi harus menghasilkan program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur dasar,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Bupati Ketapang Optimistis Pembangunan Bisa Dipercepat

Sementara itu, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyambut baik dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

Ia mengungkapkan bahwa luas wilayah Kabupaten Ketapang yang mencapai lebih dari 30 ribu kilometer persegi menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan, terutama pembangunan jalan.

Menurutnya, kondisi geografis yang luas membuat rentang kendali pembangunan menjadi panjang dan membutuhkan dukungan lintas sektor.

“Wilayah kami sangat luas, hampir setara dengan Jawa Tengah. Hal ini berdampak pada panjangnya rentang kendali pembangunan, khususnya pada infrastruktur jalan,” kata Alexander.

Meski menghadapi tantangan besar, ia tetap optimistis bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten mampu mempercepat pembangunan daerah.

Infrastruktur Jadi Fondasi Pembangunan Berkelanjutan

Melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD, pemerintah daerah berharap perencanaan pembangunan ke depan dapat lebih fokus pada penguatan infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan.

Dengan akses jalan yang lebih baik, diharapkan:

• Mobilitas masyarakat semakin lancar

• Distribusi logistik menjadi lebih efisien

• Investasi daerah meningkat

• Pertumbuhan ekonomi semakin cepat

• Kesejahteraan masyarakat meningkat

Langkah percepatan pembangunan infrastruktur ini juga dinilai sebagai strategi jangka panjang dalam meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

FAQ (Pertanyaan Umum)

Apa fokus utama pembangunan di Kabupaten Ketapang?

Fokus utama adalah pembangunan infrastruktur jalan, khususnya ruas Pesaguan–Kendawangan yang dinilai strategis bagi konektivitas dan ekonomi.

Kapan target pembangunan jalan Pesaguan–Kendawangan selesai?

Pembangunan jalan tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2027.

Mengapa Ketapang menjadi prioritas pembangunan di Kalbar?

Karena memiliki wilayah luas serta potensi sumber daya alam besar seperti pertambangan bauksit dan perkebunan kelapa sawit.

Apa tantangan terbesar pembangunan di Ketapang?

Luas wilayah yang sangat besar menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur jalan.

Apa harapan dari pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027?

Agar program pembangunan yang dirancang benar-benar menjadi prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Geram, Bupati Alex Kecam Teror di Air Upas

Muzahidin    Rabu, April 08, 2026    Comment   

Geram, Bupati Alex Kecam Teror di Air Upas

Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Bupati Ketapang Alecander Wilyo Selasa (7/4/26) masalah teror di kecamatan Air Upas Ketapang.

Ketapang (Borneo Tribun) - Rangkaian teror pembakaran rumah warga di kecamatan Air Upas Ketapang yang terjadi secara beruntun dalam beberapa hari belakangan ini disikapi Bupati Ketapang Alexander Wilyo.

Ia merasa geram dan resah atas ulah seseorang yang mengganggu ketenteraman masyarakat di Air Upas. Bupati menegaskan, Pemda akan aktif membantu Kepolisian menangkap oknum pelaku yang meresahkan tersebut. 

"Kami akan berperan aktif agar ada progres dalam penanganan kasus ini, sekaligus mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Polres Ketapang" ucapnya, Selasa (7/4/2026) saat mimpin Rakor masalah ini di kantor Bupati. 

Sebagai bentuk kehadiran pemerintah, Bupati telah menginstruksikan dinas terkait untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak.

"Kita jaga Ketapang ini bersama-sama. Keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab kita semua," katanya

Data yang dicatat mengungkapkan, sebanyak 37 kejadian di Desa Petuakan dan Desa Gahang sejak Februari 2025 hingga April 2026.

Rinciannya meliputi 30 kasus pembakaran pondok, 4 kasus penembakan menggunakan senjata angin, 2 kasus pembakaran alat berat, serta 1 kasus pencurian. Mayoritas insiden terjadi pada malam hari, antara pukul 18.30 hingga 01.00 WIB.

Kapolres Ketapang, Muhammad Harris, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari penyelidikan intensif, olah tempat kejadian perkara (TKP), hingga pemeriksaan sejumlah saksi.

Kepolisian juga meningkatkan patroli rutin dan dialogis, membentuk tim khusus untuk penjagaan dan pengintaian, serta melakukan penyisiran wilayah. Upaya pencarian pelaku turut dibantu dengan penurunan anjing pelacak dan penerbitan daftar pencarian orang (DPO).

"Upaya lainnya juga kami lakukan seperti penyisiran dan pencarian terhadap terduga pelaku, serta patroli di wilayah terdampak," ujarnya. 

Dalam proses penanganan, Satuan Reserse Kriminal Polres Ketapang telah mengamankan dua pelaku yang kini telah menjalani proses hukum dan dijatuhi vonis. Meski demikian, pengembangan kasus masih terus dilakukan guna mengungkap kemungkinan pelaku lain.

"Menjaga keamanan dan ketertiban dimulai dari desa. Semua pihak harus mengambil peran masing-masing,” ujarnya.

Seleksi POPDA Bola Voli Ketapang Resmi Dibuka Kadispora

Muzahidin    Jumat, April 03, 2026    Comment   

Seleksi POPDA Bola Voli Ketapang Resmi Dibuka Kadispora

foto bersama atlet bola volly junior Ketapang (istimewa)

Ketapang (Borneo Tribun)–Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Ketapang resmi membuka seleksi atlet pelajar cabang olahraga bola voli dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan ini dipusatkan di Lapangan Bhayangkara Ketapang dan berlangsung selama tiga hari, mulai 3 hingga 5 April 2026.

Utamakan Profesionalisme dan Kualitas

Dalam acara pembukaan, Ketua Umum PBVSI Ketapang yang diwakili oleh Wakil Sekretaris  Elkjaer, S.M menegaskan bahwa proses penjaringan atlet tahun ini harus berjalan dengan penuh integritas.

"Seleksi harus dilakukan secara profesional dan benar-benar mengedepankan kualitas atlet. Kita ingin yang terpilih adalah putra-putri terbaik yang siap membawa nama baik daerah," tegasnya.

Bangun Mental Juara dan Karakter

Kepala Dispora Kabupaten Ketapang, Doni Andriawan memberikan motivasi kepada para atlet pelajar yang berasal dari berbagai kecamatan.

Ia menekankan pentingnya dua hal utama, yakni mental juara dan sikap (attitude).

"Kita harus percaya diri untuk berprestasi di tingkat provinsi. Namun perlu diingat, prestasi tanpa karakter tidaklah sempurna. Atlet Ketapang harus disiplin, memiliki attitude yang baik, serta menjunjung tinggi sportivitas," ujarnya.

Target Prestasi di Tingkat Provinsi

Melalui seleksi yang ketat dan objektif ini, diharapkan tim bola voli pelajar Ketapang mampu tampil maksimal pada ajang POPDA Kalimantan Barat mendatang.

Para atlet terpilih diharapkan dapat mengharumkan nama daerah dan membawa pulang prestasi terbaik, bahkan menargetkan medali emas untuk Bumi Ale-Ale.

Staf RSUD Agoesdjam Diperiksa Polisi Terkait Penyelidikan Dugaan Korupsi Belanja Rutin

Muzahidin    Rabu, April 01, 2026    Comment   

Staf RSUD Agoesdjam Diperiksa Polisi Terkait Penyelidikan Dugaan Korupsi Belanja Rutin

RSUD dr Agoesdjam Ketapang 

Ketapang (Borneo Tribun) - Polres Ketapang sedang menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di RSUD dr Agoesdjam tahun anggaran 2024. 

Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa polisi sudah memeriksa sejumlah pihak yang diduga mengetahui proses pengadaan barang dan jasa di rumah sakit Pemda itu. 

Pihak yang diperiksa itu terdiri dari staf di bagian tata usaha rumah sakit dan dari dinas Kesehatan. 

Info soal ini dibenarkan oleh kepala bagian tata usaha rumah sakit itu, Prajuneka saat ditanya Borneo Tribun, Rabu ini. 

"Ya secara umum (penyelidikan itu-red) pemanfaatan dana BLUD yang dilaporkan tidak sesuai," ujarnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu sore (01/04/2026).

Dalam penyelidikan dugaan kasus ini, katanya kalau dasar Polisi melakukan penyelidikan berdasarkan laporan terkait anggaran tahun 2024. Beberapa staf sudah hadir memenuhi pemeriksaan tersebut di Polres Ketapang. 

Berdasarkan sumber sahih dari Polres Ketapang yang dihimpun membenarkan proses penyelidikan kasus ini. Dari puluhan miliar anggaran di rumah sakit tahun 2024 terutama terkait belanja rutin, beberapa penggunaanya dicurigai tidak sesuai kebenaranya. 

Pemeriksaan ini diduga lanjutan dari informasi yang diperoleh Polres atas penggunaan anggaran yang dinilai tidak patut. Proses dimulainya penyelidikan ini  kabar-kabarnya sudah berlangsung sejak beberapa bulan dalam tahun ini. 

Sampai informasi ini diturunkan, belum diperoleh penjelasan dari Polres Ketapang, terutama dari Kasat Reskrim kendati permintaan informasi sudah disampaikan. (*Jdn).

Dari Jalan, Beasiswa Hingga Seragam Gratis Terealisasi, Pemkab Lanjutkan Pembangunan di 2026

Muzahidin    Rabu, April 01, 2026    Comment   

Dari Jalan, Beasiswa Hingga Seragam Gratis Terealisasi, Pemkab Lanjutkan Pembangunan di 2026

Dari Jalan, Beasiswa Hingga Seragam Gratis Terealisasi, Pemkab Lanjutkan Pembangunan di 2026.

Ketapang (Borneotribun) –Sepanjang tahun 2025, sejumlah program strategis dan prioritas kepala daerah telah berhasil direalisasikan dan pada tahun 2026 pembangunan kembali dilanjutkan dengan berbagai program prioritas.

Dari data Bappeda, tahun 2025, program yang telah terealisasi adalah rekonstruksi dan peningkatan Jalan Sungai Kepuluk–Batu Tajam. Perbaikan jalan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas serta memperlancar distribusi barang, terutama di wilayah pedalaman.

‎Selain itu, peningkatan Jalan Sei Awan Kiri–Tanjungpura juga telah dilaksanakan. Jalan ini menjadi jalur penting yang membantu konektivitas antarwilayah dan mempercepat akses masyarakat ke berbagai pusat kegiatan.

‎Peningkatan Jalan Sedawak–Sukaraja turut diselesaikan, sehingga masyarakat kini dapat menikmati akses transportasi yang lebih nyaman dan aman. Di samping itu, lanjutan pembangunan jembatan Periangan terus berjalan sebagai bagian dari upaya memperkuat jaringan infrastruktur di daerah.

‎Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) indoor juga menjadi bagian dari program yang terus dilanjutkan dan ditargetkan selesai pada tahun 2027 mendatang, di mana fasilitas ini diharapkan dapat menjadi sarana olahraga sekaligus ruang kegiatan bagi masyarakat dan generasi muda di Kabupaten Ketapang.

Selain itu, di dunia pendidikan melalui program prioritas kepala daerah, Pemda Ketapang telah merealisasikan pemberian bantuan seragam sekolah beserta ATK gratis untuk 6.000 pelajar SD dan 2.500 pelajar SMP se Kabupaten Ketapang.

Program prioritas di dunia pendidikan lainnya di periode Bupati saat ini yang sudah teralisasi pada tahun 2025 lalu yakni pemberian Kartu Ketapang Pintar berupa bantuan beasiswa sebanyak 4.111 peserta didik dari SD hingga SMP yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Ketapang.

Tak hanya itu, program pemerintah lainnya menyasar ke para pelaku usaha UMKM, BPJS dan program kegiatan positif lainnya.

‎Memasuki tahun 2026, pemerintah daerah kembali melanjutkan pembangunan termasuk prioritas kepala daerah dengan fokus yang tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.

‎Di sektor infrastruktur, peningkatan Jalan Pelang–Sungai Kepuluk terus dilakukan untuk mempermudah akses antarwilayah. Selain itu, pembangunan jembatan rangka baja di Riam Perjuangan juga dilanjutkan guna mendukung kelancaran transportasi masyarakat.

‎Perbaikan jalan pada ruas Sungai Kepuluk–Batu Tajam juga kembali menjadi perhatian untuk memastikan akses yang semakin baik, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedalaman.

‎Pada sektor kesehatan, pembangunan Puskesmas di Kecamatan Tumbang Titi dan Kecamatan Kendawangan menjadi langkah penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau.

‎Sementara itu, pembangunan GOR indoor juga terus dilanjutkan sebagai sarana penunjang kegiatan olahraga dan pembinaan atlet daerah.

‎Di bidang pendidikan, pemerintah Kabupaten Ketapang menjalankan program yang menjadi prioritas kepala daerah, berupa pemberian seragam, buku, dan peralatan sekolah secara gratis kepada pelajar. Selain itu, beasiswa juga diberikan kepada pelajar berprestasi dan kurang mampu sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

‎Bupati Ketapang, Alexander Wilyo saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa rangkaian program yang telah direalisasikan pada tahun 2025 dan yang terus dijalankan pada tahun 2026, sebagai wujud komitmen pihaknya untuk terus menghadirkan pembangunan yang nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Di tengah efisiensi anggaran dari pusat, ikhtiar tidak boleh putus, kita lakukan dengan berbagai cara terutama terkait Peningkatan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan yang diharapkan mampu mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Untuk itu, Bupati juga mengajak untuk seluruh elemen masyarakat bersama-sama membangun Ketapang dengan menjaga persaudaraan, keharmonisan serta semangat gotong royong dan berpikir positif untuk memajukan Ketapang. (*)

Viral Video Bullying SMP Tumbang Titi, Polisi Tetapkan 3 Tersangka Anak

Ria Sartika    Selasa, Maret 31, 2026    Comment   

Viral Video Bullying SMP Tumbang Titi, Polisi Tetapkan 3 Tersangka Anak

Motif kasus bullying siswa SMP di Tumbang Titi terungkap. Polisi sebut pelaku sakit hati, tiga tersangka anak tidak ditahan namun tetap diproses hukum.

Ketapang – Kasus perundungan (bullying) terhadap seorang siswa SMP di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang videonya viral di media sosial akhirnya mulai menemukan titik terang.

Kapolres Ketapang, AKBP Muhammad Harris, mengungkapkan bahwa motif utama dalam kasus ini didasari rasa sakit hati dari para pelaku terhadap korban.

“Motif kasus perundungan di Tumbang Titi pada 24 Maret 2026 sekitar pukul 15.00 WIBA karena korban disangka menghina ketiga pelaku dan pelaku merasa sakit hati,” ujar Harris saat memberikan keterangan di aula Mapolres, Senin (30/03/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku lebih dulu mengajak korban untuk bertemu di pinggir sungai yang berada di wilayah Kecamatan Tumbang Titi.

Pertemuan tersebut ternyata menjadi awal terjadinya aksi perundungan. Di lokasi itu, korban mengalami tindakan yang kemudian direkam dan menyebar luas di media sosial hingga memicu perhatian publik.

Tiga Pelaku Ditetapkan Tersangka

Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah menetapkan tiga orang terduga pelaku dengan inisial NN, APS, dan AB sebagai tersangka.

Meski demikian, ketiganya tidak dilakukan penahanan karena masih berstatus anak di bawah umur dan masih bersekolah.

“Hasil gelar perkara, ketiga pelaku ditetapkan sebagai tersangka, namun karena masih di bawah umur, mereka tidak ditahan,” jelas Harris.

Walaupun tidak ditahan, polisi memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan hingga tahap persidangan. Penanganan kasus ini juga dilakukan dengan pendekatan perlindungan anak.

Polres Ketapang turut menggandeng Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Ketapang dalam menangani perkara ini agar tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku bagi anak.

Kasus ini mencuat setelah video perundungan tersebut viral di media sosial. Pihak keluarga korban, melalui ibu korban, kemudian melaporkan kejadian ini ke aparat kepolisian.

Saat ini, perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan.

Kasus ini kembali menjadi pengingat pentingnya edukasi terkait bahaya bullying di lingkungan sekolah dan pergaulan remaja.

Para ahli menilai bahwa perundungan yang dipicu oleh kesalahpahaman atau emosi sesaat bisa berdampak panjang bagi korban maupun pelaku.

FAQ

1. Apa motif bullying di Tumbang Titi?
Motifnya adalah rasa sakit hati pelaku karena korban diduga menghina mereka.

2. Berapa jumlah pelaku dalam kasus ini?
Terdapat tiga pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

3. Kenapa pelaku tidak ditahan?
Karena pelaku masih di bawah umur dan berstatus pelajar.

4. Apakah kasus ini tetap diproses hukum?
Ya, kasus tetap berlanjut hingga tahap persidangan.

5. Siapa yang menangani kasus ini?
Polres Ketapang bekerja sama dengan KPAD Ketapang.

(Muzahidin)

Hindari Antrian Panjang, Hiswana Migas Ketapang Pastikan SPBU Buka Sampai Malam

Redaksi    Senin, Maret 16, 2026    Comment   

Hindari Antrian Panjang, Hiswana Migas Ketapang Pastikan SPBU Buka Sampai Malam

pengisian BBM di salah satu SPBU Ketapang kota masih tertib, belum terlihat antrean, Hiswana Pastikan BBM aman sampai lebaran

Ketapang (Borneotribun) - Ketua Hiswana Migas kabupaten Ketapang Riza Fauzan menyatakan stok BBM dan LPG rumah tangga aman sampai lebaran ini. Pihaknya juga menghimbau, masyarakat tidak usah khawatir soal minyak dan gas (Migas) di Ketapang dan tidak perlu antrian panjang. 

"Masyarakat kami himbau tetap tenang, tak perlu antri lagi sekarang ini, stok BBM dan LPG kita aman," ujar Reza, Senin ini (16/03/2025) selepas ikuti rapat pengendalian Sembako, BBM dan Gas di DPRD Ketapang. 

Ia menjelaskan, untuk mengantisipasi kejadian antrian itu, Pemda bersama Pertamina dan pihaknya sudah menginstruksikan agar seluruh SPBU di Ketapang termasuk di daerah kecamatan tetap beroperasi sampai malam. 

"Ketentuan buka sampai malam ini buat seluruh SPBU. Kalau SPBU di perhuluan sesuaikan saja dengan kondisi masyarakat termasuk keamanan di masing-masing daerah," katanya. 

Sebelumnya,  Bupati Ketapang Alexander telah menginstruksikan kepada seluruh pimpinan kecamatan untuk monitor ketersediaan Sembako, BBM dan gas di masing-masing wilayah.

"Saya sudah perintahkan para Camat untuk terus monitor dan segera beri laporan jikalau ada kejadian terlait dengan sembako, BBM dan gas ini. Jika ada pelanggaran, lakukan tindakan sesuai aturan," kata Alex. 

Penulis: Muzahidin

Stok Sembako, BBM dan Gas Aman di Ketapang, SPBU Buka Sampai Malam

Reza Aditiya g    Senin, Maret 16, 2026    Comment   

Stok Sembako, BBM dan Gas Aman di Ketapang, SPBU Buka Sampai Malam

keterangan Pers disampaikan Bupati Ketapang Alexander Wilyo seusai rapat dengan DPRD, Pertamina dan Hiswana Migas, Senin (16/03/2025).

Ketapang (Borneotribun) - Bupati Ketapang Alexander Wilyo rapat dengan pimpinan DPRD, pihak Pertamina dan Hiswana Migas Ketapang pada Senin (16/03/2026) digedung DPRD Ketapang. 

Rapat tersebut membahas untuk memastikan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat seperti sembako, Bahan Bakar Minyak dan gas LPG menjelang Idul Fitri 1447 hijriah. 

"Saya informasikan kepada masyarakat, BBM termasuk LPG dan sembako kita aman. Jadi masyarakat diharapkan tidak perlu melakukan pembelian berlebihan atau panik buying," kata bupati, selepas rapat itu di gedung DPRD.

Ia pun menyebutkan, sejak hari ini, pelayanan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mulai beroperasi sempai malam. Layanan ini berlangsung sampai hari lebaran. 

"Sampai lebaran nanti, layanan di SPBU sampai malam. Ini hasil kita rapat tadi," ujar Bupati. 

Penulis: Muzahidin.

Safari Ramadhan Wagub Kalbar Di Ketapang Bahas Infrastruktur dan Ekonomi Daerah

Ria Sartika    Minggu, Maret 08, 2026    Comment   

Safari Ramadhan Wagub Kalbar Di Ketapang Bahas Infrastruktur dan Ekonomi Daerah

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan melanjutkan Safari Ramadhan di Ketapang untuk memperkuat sinergi pembangunan, infrastruktur, dan ekonomi daerah bersama Pemkab Ketapang.

KETAPANG -- Safari Silaturahmi Ramadhan 1447 Hijriah yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berlanjut ke wilayah selatan. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ketapang yang disambut hangat oleh pemerintah daerah setempat.

Kunjungan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Ketapang pada Jumat malam (6/3). Bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama Wakil Bupati Jamhuri Amir menyambut langsung kedatangan rombongan Wakil Gubernur beserta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kalbar.

Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian Safari Ramadhan yang tidak hanya bernuansa keagamaan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan melanjutkan Safari Ramadhan di Ketapang untuk memperkuat sinergi pembangunan, infrastruktur, dan ekonomi daerah bersama Pemkab Ketapang.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa Safari Ramadhan menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar pemerintah sekaligus menyelaraskan arah pembangunan daerah.

Ia menyampaikan bahwa sinergi antara Pemprov Kalbar dan pemerintah kabupaten/kota sangat penting untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif.

Menurutnya, Kabupaten Ketapang memiliki peran strategis dalam perekonomian Kalimantan Barat. Wilayah ini dikenal memiliki potensi besar di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Krisantus juga menekankan bahwa momentum Ramadhan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Komitmen Percepatan Infrastruktur Dan Layanan Kesehatan

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ketapang.

Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta fasilitas kesehatan.

Upaya ini dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah provinsi berharap pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah selatan Kalimantan Barat.

Ketapang Dinilai Berhasil Menjaga Kondusivitas

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan melanjutkan Safari Ramadhan di Ketapang untuk memperkuat sinergi pembangunan, infrastruktur, dan ekonomi daerah bersama Pemkab Ketapang.

Wagub Krisantus turut memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan yang diraih Kabupaten Ketapang di bawah kepemimpinan Bupati Alexander Wilyo dan Wakil Bupati Jamhuri Amir.

Ia menilai kondisi daerah yang kondusif menjadi faktor penting dalam mendorong investasi serta pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Stabilitas daerah dinilai sebagai fondasi utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dukungan Provinsi Diharapkan Terus Menguat

Bupati Ketapang Alexander Wilyo dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap daerahnya.

Ia menegaskan bahwa visi pembangunan Kabupaten Ketapang sejalan dengan program strategis yang dijalankan oleh pemerintah provinsi.

Alexander juga berharap dukungan dari Pemprov Kalbar terus ditingkatkan, terutama dalam pembangunan infrastruktur strategis dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten sangat penting untuk mempercepat pembangunan daerah.

Momentum Ramadhan Pererat Kebersamaan

Rangkaian kegiatan Safari Ramadhan di Ketapang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan. Acara ditutup dengan tausiyah agama, buka puasa bersama, serta salat Tarawih berjamaah.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap hubungan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang semakin kuat.

Kolaborasi yang solid diharapkan mampu mendorong terwujudnya Kalimantan Barat yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Penulis: Muzahidin

Krisantus Kurniawan Dorong Rute Baru Ketapang–Pangkalan Bun Di Bandara Rahadi Oesman

Saputra Berry    Minggu, Maret 08, 2026    Comment   

Krisantus Kurniawan Dorong Rute Baru Ketapang–Pangkalan Bun Di Bandara Rahadi Oesman

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mendukung penambahan rute penerbangan Bandara Rahadi Oesman Ketapang menuju Pangkalan Bun untuk memperkuat konektivitas dan ekonomi daerah.

KETAPANG -- Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan rute penerbangan di Bandara Rahadi Oesman, Kabupaten Ketapang. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat konektivitas transportasi udara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Krisantus, pembukaan rute baru menuju Pangkalan Bun akan membantu mengurai kepadatan penerbangan yang selama ini banyak terpusat di Pontianak. Dengan adanya alternatif rute, distribusi penumpang dan jadwal penerbangan di wilayah Kalimantan Barat diharapkan menjadi lebih seimbang.

Ia menyampaikan hal tersebut saat meninjau pembangunan serta peningkatan fasilitas terminal baru Bandara Rahadi Oesman di Kabupaten Ketapang, Sabtu.

Rencana Pembukaan Rute Ketapang–Pangkalan Bun

Krisantus menjelaskan bahwa rencana pembukaan rute menuju Pangkalan Bun akan memberikan dampak signifikan bagi mobilitas masyarakat. Selama ini, sebagian besar penerbangan masih bertumpu di Pontianak sehingga menyebabkan kepadatan pada jalur tertentu.

Dengan hadirnya rute baru tersebut, arus penerbangan dapat tersebar ke beberapa titik tujuan. Hal ini tidak hanya mengurangi beban penerbangan di Pontianak, tetapi juga meningkatkan akses transportasi udara bagi masyarakat di wilayah lain.

Menurutnya, keberadaan jalur alternatif akan memudahkan masyarakat dalam memilih rute perjalanan yang paling efisien.

Mempercepat Akses Transportasi Udara

Penambahan rute penerbangan dinilai dapat mempercepat waktu tempuh perjalanan antarwilayah. Transportasi udara menjadi pilihan yang semakin efisien, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan mobilitas tinggi.

Krisantus menegaskan bahwa semakin banyaknya penerbangan akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Selain memperpendek waktu perjalanan, ketersediaan rute yang beragam juga akan meningkatkan fleksibilitas dalam menentukan tujuan.

Ia mencontohkan, apabila penerbangan menuju Pontianak penuh, masyarakat dapat memilih jalur lain melalui Pangkalan Bun.

Alternatif Perjalanan Bagi Masyarakat

Kehadiran rute baru juga membuka lebih banyak pilihan perjalanan bagi masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kenyamanan serta kemudahan akses transportasi di Kalimantan Barat.

Dengan semakin banyak alternatif rute, masyarakat tidak lagi bergantung pada satu jalur penerbangan. Sistem transportasi udara pun diharapkan menjadi lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan penumpang.

Kondisi ini sekaligus dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah di kawasan Kalimantan Barat dan sekitarnya.

Pengembangan Bandara Dorong Ekonomi Daerah

Krisantus juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur bandara sebagai bagian dari strategi meningkatkan konektivitas wilayah. Pengembangan fasilitas di Bandara Rahadi Oesman dinilai sebagai langkah positif bagi daerah, khususnya di wilayah selatan Kalimantan Barat.

Ia mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut merupakan pertama kalinya dirinya menempuh perjalanan udara langsung ke Ketapang. Sebelumnya, perjalanan ke wilayah tersebut lebih sering dilakukan melalui jalur darat.

Menurutnya, pembangunan terminal baru di Bandara Ketapang menunjukkan adanya perkembangan infrastruktur yang signifikan.

Dukungan Pemerintah Terhadap Pengembangan Bandara

Pemerintah daerah memberikan apresiasi terhadap upaya peningkatan fasilitas bandara yang saat ini terus dilakukan. Pengembangan tersebut diyakini akan meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di daerah.

Saat ini, Bandara Rahadi Oesman telah melayani sekitar tujuh penerbangan dari dan menuju Ketapang. Ke depan, pemerintah juga merencanakan penambahan sejumlah rute baru, termasuk penerbangan menuju Pangkalan Bun.

Dengan meningkatnya konektivitas udara, wilayah Ketapang diharapkan dapat berkembang lebih cepat serta menarik lebih banyak aktivitas ekonomi dan investasi.

Rencana penambahan rute penerbangan di Bandara Rahadi Oesman menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas transportasi udara di Kalimantan Barat. Selain mengurangi kepadatan penerbangan di Pontianak, kebijakan ini juga membuka peluang peningkatan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Mengenal PETIR, Pernah Demo Polres Ketapang Tuntut Pembebasan Pelaku PETI

Redaksi    Sabtu, Maret 07, 2026    Comment   

Mengenal PETIR, Pernah Demo Polres Ketapang Tuntut Pembebasan Pelaku PETI

(Foto) alat berat di lokasi tambang liar di kecamatan Matan Hilir Selatan,

KETAPANG - Kelompok PETIR sekarang ini jadi perhatian karena kiprahnya ditengah masyarakat. 

Kelompok ini mengklaim sudah menjadi organisasi resmi sebagai wadah pekerja dan cukong emas. Padahal Pemerintah belum menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Ketapang.

Cap miring kepada kelompok ini sebagai organisasi terasosiasi dengan praktek tambang liar beserta dampaknya sangat melekat. 

Stigma negatif ini diperkuat dengan latar belakang ketua organisasinya, Kacung Supandi yang dikenal luas sebagai salah seorang pemodal dan penampung emas dari wilayah tambang ilegal di kecamatan Matan Hilir Selatan (MHS) maupun dari kecamatan Sungai Melayu Raya.

Sekretaris PETIR Aldo Wilyo (sumber media JB)

"Seolah-olah aparat negara di atur-atur oleh segelintir orang bernaung dalam organisasi yang motif sebenarnya diduga buat bekingan praktek tambang emas ilegal," ujar Daniel, ketua Laskar Jagadilaga. 

Organisasi ini pernah mendemo secara masif Markas Polisi (Mapolres) Ketapang untuk membebaskan Roni Paslah yang ditahan karena tersangkut perkara penganiayaan warga di lokasi tambang liar

Roni Paslah sendiri diketahui sebagai anggota PETIR dan bekerja di lokasi emas di daerah Matan Hilir Selatan. Aksi demo ini terjadi pada 9 Juni 2025.

Dikutip dari media Jurnal Borneo, PETIR adalah kepanjangan dari Persatuan Tambang Independen Rakyat. 

Sekretaris kelompok itu, Aldo Mulyo mengklaim organisasinya merupakan wadah pekerja dan cukong emas yang terkait dalam aktivitas bisnis tambang emas di Ketapang.  

Fokus geraknya adalah memperjuangkan legalitas penerbitan zin Pertambangan Rakyat (IPR) di wilayah pertambangan rakyat (WPR). PETIR berdiri sejak 1 Maret 2025 diketuai Kacung Supandi. 

"Organisasi kami bentuk ini sebagai wadah bagi para pekerja tambang untuk berserikat dan memperjuangkan perizinan tambang kedepannya," ujar dia. 

Dalam proses itu, pihaknya mengaku ikut membantu pemerintah dalam kegiatan sosial keagamaan terutama bagi anggota kelompoknya. "PETIR juga peduli terhadap pembangunan di Ketapang," ujarnya. (Muzahidin)

Liu Xiaodong Pakai Topeng Usir Pekerja serta Rusak Police Line di PT SRM

Kapuasnews    Rabu, Maret 04, 2026    Comment   

Liu Xiaodong Pakai Topeng Usir Pekerja serta Rusak Police Line di PT SRM

Sidang di Pengadilan Negeri Ketapang mengungkap dugaan Liu Xiaodong pakai topeng usir pekerja dan rusak police line di PT SRM. Direktur PT Sultan Rafli Mandiri membeberkan kronologi, pencurian listrik, serta bahan peledak.

KETAPANG - Direktur PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) Muhamad Pamar Lubis menyebut terdakwa Liu Xiaodong sebagai pengkhianat. Dia juga membeberkan modus terdakwa dalam menjalankan upayanya untuk menguasai barang dan fasilitas perusahaan. 

Hal itu disampaikannya saat hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus pencurian listrik dan bahan peledak dengan terdakwa Warga Negara Asing (WNA) Liu Xiaodong di Pengadilan Negeri Ketapang, Selasa (3/3/2026).

"Awalnya dia ini penerjemah Mr Li, karena ada penyelewengan dia dipecat lalu sakit hati dengan mencuri listrik, dinamit dan ore emas. Jangan berharap memetik bunga kalau yang ditanamnya bunga bangkai," kata Pamar Lubis. 

Foto: Terdakwa Liu Xiao Dong

Dalam persidangan kali ini, Jaksa menghadirkan enam orang saksi terdiri dari 3 WNA eks karyawan PT Sultan Rafli Mandiri (SRM), direktur PT SRM, Muhamad Pamar Lubis, kemudian Rani, manajer keuangan PT SRM dan pihak Imigrasi. 

Jaksa menanyakan kepada Pamar Lubis terkait pengetahuan dirinya dalam perkara yang didakwakan kepada Liu Xiaodong.

Pamar Lubis menjelaskan bahwa Ia menerima laporan dari Kepala Teknik Tambang (KTT) Saiful Situmorang sebagai wakil perusahaan di lapangan karena dirinya sedang menjalani proses hukum di Lapas Klas II B Ketapang. 

Diketahui, Saiful Situmorang juga sudah pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Ia mengaku sempat diancam akan dihabisi oleh terdakwa Liu Xiaodong. Hal itu terungkap pada persidangan 2 pekan lalu. 

Dalam kesaksiannya, Pamar Lubis mengatakan,kalau terdakwa pernah melakukan pengusiran secara paksa para pekerja di perusahaannya yang terdiri dari Warga Negara Asing (WNA) dan warga lokal. 

"Pada waktu subuh, terdakwa ini dengan beberapa orang memakai topeng mengusir pekerja saya WNA dan tenaga lokal. Merusak garis Polisi dan menambang emas," kata Pamar Lubis, Selasa (03/03/2026) dimuka majelis hakim PN Ketapang. 

Terkait dengan bahan peledak, pihaknya mengaku memperoleh secara sah dan mendapatkan izin dari Mabes Polri. Bahan peledak tersebut disimpan dalam gudang khusus di lokasi tambang. 

"Karena Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) belum disahkan, bahan peledak beserta detonatornya sejak dibeli tahun 2022 tidak digunakan, tersimpan dalam gudang. Tapi saya dapat laporan kalau kunci gudang dirusak diduga oleh terdakwa," kata Pamar Lubis 

Terkait dengan dugaan pencurian listrik, Ia mengaku dihubungi oleh pihak PLN Ketapang mengenai tagihan listrik yang secara tiba tiba mendadak naik dari tagihan bulanan seperti biasa.

"Mendadak ada tagihan listrik 500 sampai 600 juta sebulan. Biasanya kan hanya 100 juta kalau tidak beroperasi. Tagihan ini setiap bulanya kami yang bayar,"katanya. 

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa mencecar Pamar Lubis dengan pertanyaan mengenai laporannya yang dianggap tidak memiliki landasan hukum sebab Pamar Lubis dianggap sudah tidak menjabat sebagai direktur perusahaan. 

"Anda sebagai saksi di BAP tanggal 9 Agustus 2025, sedangkan saat itu saksi bukan lagi sebagai direktur PT SRM, jadi apa dasar saksi melaporkan klien saya,"ujar pengacara Liu Xiao Dong. 

Menjawab itu, salah seorang kuasa hukum Pamar Lubis, Cahyo Galang Satrio mengatakan, kalau laporan polisi (LP) kasus ini sudah dibuatnya semenjak kliennya masih sah sebagai direktur perusahaan. 

"LP kita di Mabes Polri tanggal 19 Mei 2025, baru di buatkan BAP, Agustus 2025, jadi dak ada masalah soal itu," ujar Cahyo Galang Satrio. 

Pewarta: Muzahidin | Editor: R. Hermanto