AMSI Gelar Diskusi Publik: Membangun Ekosistem Digital yang Demokratis dan Inklusif Berbasis HAM

Redaksi    Rabu, Oktober 15, 2025    Comment   

AMSI Gelar Diskusi Publik: Membangun Ekosistem Digital yang Demokratis dan Inklusif Berbasis HAM

Jakarta - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) pada 9 Oktober 2025 menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “The Role of Civil Society in Building a Democratic Digital Ecosystem” bekerja sama dengan Koalisi Damai, dengan dukungan UNESCO dan Uni Eropa dalam proyek Social Media 4 Peace di Hotel Ascott Sudirman, Jakarta Selatan. 

Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber: Bangkit A. Wiryawan (Peneliti LP3ES), Maria Ulfah Anshor (Ketua Komnas Perempuan), dan Gaib Maruto Sigit (AMSI). 

Acara ini bertujuan menggali peran masyarakat sipil dalam membangun ekosistem digital yang demokratis dan inklusif berbasis hak asasi manusia (HAM). 

Ketua AMSI, Wahyu Dhyatmika, dalam sambutannya menyampaikan keprihatinannya atas menurunnya perlindungan terhadap ekspresi di ruang digital, terutama terhadap generasi muda dan aktivis. 

“Diskusi ini mencoba mengkontekstualisasikan secara objektif gagasan Koalisi Damai untuk menghasilkan rencana aksi konkret. Kita ingin memperjuangkan tata kelola ruang digital yang berbasis HAM dan perlindungan hak,” ujar Wahyu. 

Menurut Wahyu, tata kelola ruang digital di Indonesia saat ini masih berorientasi pada pendekatan keamanan (security approach) dan ketertiban, bukan pada kebebasan berekspresi atau perlindungan HAM. 

“Padahal, ketika awal dikembangkan, tata kelola ruang digital seharusnya menekankan inklusivitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” tambahnya. 

Sementara itu, Communication and Information Specialist UNESCO, Ana Lomtadze, menjelaskan bahwa platform digital memang membuka banyak peluang, tetapi juga menghadirkan risiko terhadap pemenuhan freedom of expression, keamanan, dan demokrasi.

Ia menyinggung panduan tata kelola platform digital yang diterbitkan UNESCO dua tahun lalu, yang disusun melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan secara global. 

“Panduan ini menekankan transparansi, akuntabilitas, dan due diligence agar platform digital sejalan dengan prinsip HAM, termasuk kebebasan berekspresi dan akses informasi,” jelasnya. 

Dinamisator Koalisi Damai, Bayu Wardhana menegaskan pentingnya memastikan suara masyarakat sipil didengar dalam kebijakan digital. 

“Selama ini, isu HAM dan suara masyarakat sering kali tidak mendapat ruang. Koalisi Damai hadir agar hak-hak masyarakat tetap terlindungi dan ada titik temu antara kepentingan publik dan kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Diskusi publik diawali dengan paparan Maria Ulfah Anshor dari Komnas Perempuan yang menyoroti maraknya kekerasan seksual berbasis gender di ranah digital yang berdampak besar terhadap perempuan. 

“Negara sudah memberikan perlindungan melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi ruang pengaduan masih terbatas, terutama di daerah 3T. Banyak korban yang tidak melapor,” ungkapnya. 

Maria mencatat hanya 211 kasus kekerasan yang terlaporkan, dan berharap ke depan Komnas Perempuan dapat bersinergi dengan Koalisi Damai untuk memperkuat pendidikan digital dan perlindungan korban. 

Selanjutnya, Bangkit A. Wiryawan dari LP3ES menyoroti meningkatnya ancaman digital seperti ujaran kebencian, misinformasi, dan disinformasi. 

“Influencer di Indonesia bisa mengelola 10 hingga 300 akun media sosial. Diperkirakan ada lebih dari 1.000 buzzer aktif hanya di Jakarta. Fenomena ini membuat ruang digital semakin tercemar oleh disinformasi,” ujarnya.

Bangkit mendorong masyarakat sipil memperkuat jaringan dan kapasitas untuk melawan disinformasi, serta mendorong terciptanya platform media sosial yang sehat. 

Dari sisi media, perwakilan AMSI, Gaib Maruto Sigit menekankan pentingnya peran media dalam melindungi hak digital masyarakat. 

“Banyak masyarakat belum memahami hak digitalnya—termasuk kebebasan berekspresi dan perlindungan data pribadi,” ujarnya. 

Gaib menegaskan bahwa media berperan penting dalam mengawasi kebijakan digital, mengungkap potensi pelanggaran seperti sensor atau kebocoran data, dan memperjuangkan ruang digital yang inklusif serta bebas diskriminasi.

“Media adalah penjaga demokrasi di ruang digital. Kita harus memastikan ekosistem digital tetap aman, etis, dan berpihak pada publik,” tegasnya. 

Koalisi Damai terdiri dari 16 organisasi masyarakat sipil independen, Koalisi Damai bertujuan untuk terlibat dengan platform media sosial untuk memberi saran kepada mereka tentang kebijakan dan praktik moderasi konten, penilaian risiko, dan protokol untuk disinformasi terkait Pemilu dan ujaran kebencian, berdasarkan keahlian dan pemahaman kami yang kuat tentang kompleksitas sosial budaya di lapangan.

Gambar: AMSI | Sumber Berita: AMSI

Penutupan Rakerwil III AMSI Kalbar, Upi Asmaradhana Tekankan Tata Kelola Organisasi dan Kolaborasi Multi-Stakeholder

Redaksi    Kamis, September 04, 2025    Comment   

Penutupan Rakerwil III AMSI Kalbar, Upi Asmaradhana Tekankan Tata Kelola Organisasi dan Kolaborasi Multi-Stakeholder

Penutupan Rakerwil III AMSI Kalbar, Upi Asmaradhana Tekankan Tata Kelola Organisasi dan Kolaborasi Multi-Stakeholder.

Kubu Raya – Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) III Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Barat resmi ditutup dengan penegasan pentingnya tata kelola organisasi yang profesional dan kolaborasi lintas pihak. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum AMSI Pusat, Upi Asmaradhana, dalam sesi penutupan yang berlangsung di Qubu Resort, Kubu Raya pada Rabu (03/09/2025).

“Saya melihat proses Rakerwil teman-teman AMSI Kalbar hari ini cukup produktif ya, mereka menyusun sebuah program yang sudah dilaksanakan sebenarnya di saat konferwil. Jadi ada agenda-agenda besar itu sudah diputuskan di konferwil dan hari ini penjabaran dari program-program strategis itu,” ujar Upi.

Menurutnya, banyak agenda yang ke depan akan lebih melibatkan stakeholder dan membuka ruang kolaborasi. 

"Saya lihat banyak agenda-agenda yang sepertinya akan lebih banyak melibatkan stakeholder, kolaborasi antar multi-stakeholder. Dan saya pikir mudah-mudahan Rakerwil hari ini bisa membuat AMSI Kalbar itu bisa lebih berjalan ke depan, bisa memberi manfaat buat ekosistem digital di Kalimantan Barat,” jelasnya.

Upi menilai tantangan utama media siber di daerah adalah kapasitas manajemen bisnis dan kemampuan mengambil peran strategis dalam menjembatani kepentingan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. 

"Jadi saya pikir tugas utamanya adalah bagaimana dia mengorkestrasi sejumlah kepentingan itu menjadi satu kesatuan yang bisa dimampatkan untuk kepentingan masyarakat Kalbar,” ungkapnya.

Ia menambahkan, peluang kolaborasi di Kalimantan Barat sangat besar karena pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat cukup terbuka terhadap media arus utama. 

"Jadi menurut saya peluangnya cukup besar, AMSI Kalbar bisa lebih maju dan lebih berkembang,” tegasnya.

Sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi AMSI Pusat, Upi menekankan bahwa prioritas AMSI Kalbar saat ini adalah memperkuat tata kelola organisasi. 

"Tata kelola organisasi itu tentu rujukannya ke AD/ART organisasi. Dan saya pikir secara perlahan dan pasti teman-teman harus mengadopsi pengelolaan organisasinya, tata kelola organisasi secara profesional. Sehingga kemudian organisasi ini tidak lagi sebagai organisasi yang dikelola secara amburadul, karena kita sudah punya pakomnya, sudah punya tata kelolanya, punya garis-garis organisasi yang jelas,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa AMSI adalah organisasi kolektif-kolegial, sehingga kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh ketua, tetapi juga melibatkan sekretaris, ketua bidang, dan badan pertimbangan organisasi. Dengan demikian, organisasi bisa tetap berjalan produktif siapa pun yang memimpin.

“Perbaiki tata kelola organisasi lebih bagus lagi, memperluas jangkauan jaringan ke semua stakeholder, dan memposisikan dirinya sebagai bagian terpenting di dalam membangun ekosistem digital di Kalimantan Barat,” harapnya.

Benteng Terakhir AMSI Kalbar di Tengah Banjir Konten Tak Terbendung

Redaksi    Kamis, September 04, 2025    Comment   

Benteng Terakhir AMSI Kalbar di Tengah Banjir Konten Tak Terbendung

Pelantikan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Barat.

PONTIANAK, Rabu, 3 September 2025 - Di tengah derasnya arus informasi, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Barat seolah menjadi nakhoda di samudra digital yang kerap diterpa badai disinformasi. 

Media siber bukan lagi sekadar penyampai berita, melainkan penjaga gerbang kebenaran.

Di ruang digital yang penuh riak dan gejolak, publik dibanjiri kabar yang saling bertubrukan  ada fakta, opini, hingga kebohongan yang berpura-pura tampak logis.

Ketua AMSI Kalbar, Muhlis Suhaeri, menegaskan bahwa tanggung jawab media hari ini lebih dari sekadar menulis dan memublikasikan berita. Ada beban moral yang harus dijaga: kebenaran, akurasi, dan integritas.

“Ketika berita dipublikasikan, ia tak lagi sekadar informasi, melainkan denyut nadi opini publik,” ujarnya dalam sambutan pelantikan Pengurus dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) III AMSI Kalbar di Qubu Resort, Rabu (3/9/2025).

Bagi AMSI, setiap kalimat yang ditulis bukan sekadar susunan kata, melainkan pijakan sejarah. 

Salah memilih kata, salah membingkai konteks, maka opini publik bisa melenceng. Inilah yang membuat AMSI menaruh perhatian besar pada bahasa medium komunikasi paling purba sekaligus paling berbahaya jika disalahgunakan.

Merajut Kolaborasi Publik

Era digital tak mengenal batas, dan itulah sebabnya AMSI Kalbar menempatkan kolaborasi sebagai jantung pergerakan. 

Dalam pelantikan Pengurus dan Rakerwil III AMSI Kalbar 2025–2029 di Qubu Resort, gema sinergi begitu terasa.

Tak hanya dengan pemerintah, AMSI juga menjalin kerja sama dengan kampus, komunitas, dan dunia usaha. 

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, bahkan menegaskan pentingnya media siber sebagai jembatan komunikasi publik.

“Media adalah jantung demokrasi. Di era digital, media siber bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga membentuk opini, mendidik masyarakat, dan menjaga keseimbangan sosial,” kata Gubernur Ria Norsan.

Pemerintah membutuhkan media yang independen, profesional, dan akuntabel, sebab pembangunan tidak semata tentang infrastruktur fisik, tetapi juga tentang membangun peradaban informasi. 

Dalam konteks ini, AMSI hadir sebagai penyambung lidah masyarakat, memastikan berita yang disajikan cepat, akurat, dan berimbang.

Sinergi ini terlihat nyata dalam komitmen Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, yang menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan AMSI. 

“Publikasi capaian pembangunan, kebijakan publik, dan sosialisasi layanan masyarakat akan lebih mudah tersampaikan melalui media siber yang kredibel,” tegasnya.

Menata Ruang Digital

Namun, tantangan AMSI tidaklah ringan. Ruang digital hari ini adalah medan pertempuran opini. Mis- dan disinformasi berseliweran, memecah masyarakat menjadi kelompok-kelompok kecil dengan narasi yang saling bertabrakan.

Wakil Ketua Umum AMSI Pusat, Upi Asmaradhana, menyebut AMSI sebagai “clearing house of information” rumah penyaring informasi kredibel. 

“AMSI hadir untuk memverifikasi, menyeleksi, dan memvalidasi informasi, agar publik tidak terjebak pada jebakan hoaks,” jelasnya.

Pentingnya literasi digital menjadi salah satu fokus utama AMSI. Dengan masyarakat yang melek informasi, ruang digital bisa dikelola menjadi ekosistem sehat. 

Sebab, di dunia maya, kebebasan berekspresi tanpa kendali justru bisa memicu perpecahan sosial.

Inilah mengapa AMSI juga menggandeng banyak pihak, mulai dari pemerintah, TNI, kepolisian, kampus, hingga komunitas literasi. 

Tujuannya jelas menciptakan pola pertahanan digital yang kokoh, agar masyarakat tidak lagi menjadi korban arus informasi yang menyesatkan.

“Kalau media sibuk mengejar klik tanpa memikirkan dampak sosial, maka kita semua sedang membangun bom waktu digital,” ujar Muhlis lirih.

Antara Teknologi dan Moralitas

Kini, dunia informasi bergerak dalam kecepatan cahaya. Berita bisa lahir, menyebar, dan mati hanya dalam hitungan detik. 

Tantangan terbesar AMSI bukan hanya soal kecepatan produksi berita, tetapi ketepatan dan integritas.

Ketika algoritma platform memprioritaskan sensasi dibanding substansi, media dihadapkan pada dilema mengejar popularitas atau menjaga kebenaran.

AMSI Kalbar memilih jalan kedua. Mereka memosisikan diri sebagai penjaga integritas informasi sekaligus pendorong ekosistem media sehat. 

Tak hanya itu, AMSI juga menginisiasi pelatihan jurnalis, pendampingan media kecil, serta mendorong kolaborasi lintas sektor agar media lokal tetap hidup dan berdaya.

Seiring perkembangan kecerdasan buatan (AI), tantangan baru pun muncul. Teknologi deepfake, manipulasi data, dan rekayasa opini kini menjadi senjata baru dalam perang informasi.

Karena itu, AMSI menekankan pentingnya filtering dan fact-checking. Melalui platform CekFakta.com, AMSI memimpin gerakan melawan hoaks dan manipulasi informasi yang semakin canggih.

Menjaga Asa Bersama

AMSI Kalbar sedang menulis bab penting dalam sejarah ekosistem digital Indonesia. Mereka bukan sekadar organisasi, melainkan penjaga kepercayaan publik.

Mereka berdiri di antara kepentingan pemerintah, korporasi, dan masyarakat menjaga keseimbangan, memastikan setiap informasi yang keluar tak hanya valid, tetapi juga bermanfaat.

Di bawah kepemimpinan Muhlis Suhaeri-Mursalin, AMSI Kalbar menatap masa depan dengan penuh tekad. Bahwa kolaborasi adalah jalan satu-satunya, dan integritas adalah fondasi utama.

Seperti bahasa yang menjadi penemuan terbesar manusia, informasi pun adalah warisan peradaban. Dan AMSI memilih berdiri di barisan terdepan untuk menjaganya.

Dalam ruang digital yang riuh, AMSI Kalbar adalah suar kebenaran — lirih, tetapi tak tergantikan.

Muhlis Suhaeri dan Mursalin Terpilih Pimpin AMSI Kalbar 2025-2029, Siap Hadapi Tantangan Dunia Digital

Redaksi    Jumat, Juni 13, 2025    Comment   

Muhlis Suhaeri dan Mursalin Terpilih Pimpin AMSI Kalbar 2025-2029, Siap Hadapi Tantangan Dunia Digital

Muhlis Suhaeri dan Mursalin Terpilih Pimpin AMSI Kalbar 2025-2029, Siap Hadapi Tantangan Dunia Digital.

PONTIANAK — Suasana pagi di Hotel Harris Pontianak pada 11 Juni 2025 terasa berbeda dari biasanya. Di balik aroma kopi yang menyambut para tamu, ada semangat baru yang menyelimuti ruangan. Para jurnalis, pemilik media siber, dan praktisi komunikasi berkumpul dalam momen penting: Konferensi Wilayah III AMSI Kalimantan Barat.

Dari sekian banyak wajah yang hadir, ada satu sosok yang tampak lebih tenang dari biasanya. Muhlis Suhaeri, CEO Insidepontianak.com, terlihat duduk di deretan depan dengan senyum tipis dan mata berbinar. Hari itu menjadi catatan penting dalam perjalanan kariernya di dunia media. Ia resmi terpilih sebagai Ketua AMSI Kalbar periode 2025-2029.

Muhlis nggak sendirian. Ia didampingi oleh Mursalin, Direktur Utama PON TV, yang terpilih sebagai Sekretaris. Keduanya berhasil mengumpulkan 12 dari 22 suara dalam proses pemilihan yang berjalan damai dan demokratis. Pesaing mereka, pasangan Lisius Sahat Tinambunan dan Arman, hanya meraih 8 suara, sementara satu suara dinyatakan tidak sah.

Perjalanan Karier Muhlis: Dari Sekretaris Jadi Ketua

Buat kamu yang mengikuti perkembangan AMSI Kalbar, nama Muhlis pastinya nggak asing. Ia sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris AMSI Kalbar 2023-2025. Namun di tahun 2024, ia ditunjuk sebagai Plt. Ketua setelah Kundori mundur karena terpilih sebagai Ketua PWI Kalbar.

Waktu itu, banyak yang ragu. Tapi perlahan, Muhlis menunjukkan kemampuannya. Ia sukses menjaga organisasi tetap stabil dan bahkan memperkuat hubungan dengan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah. Gaya kepemimpinannya yang lugas tapi tetap kalem bikin banyak anggota respek. Dan sekarang, ia naik kelas jadi Ketua tetap. Bukan cuma karena posisi kosong, tapi karena dukungan mayoritas anggota.

Mursalin: Sosok Dinamis di Balik Kemudi

Sementara itu, Mursalin datang dengan energi yang lebih eksplosif. Sebagai pemimpin PON TV, ia tahu betul tantangan dunia penyiaran digital. Pengalaman itu jadi bekal penting dalam mendampingi Muhlis membenahi AMSI Kalbar.

Saat ngobrol santai habis pemilihan, Mursalin bilang, “Kami bukan penyelamat, bukan juga tokoh revolusi. Kami cuma dua orang yang mau kerja keras supaya media siber di Kalbar nggak tenggelam di tengah tsunami digital.”

Konferensi yang Tenang, Demokratis, dan Penuh Gagasan

Konferensi kali ini berlangsung adem. Nggak ada drama, nggak ada gesekan. Semua proses pemilihan berjalan transparan dan diawasi ketat oleh panitia.

Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, juga hadir membuka acara. Dalam sambutannya, ia menegaskan dukungannya terhadap AMSI. “Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Media harus berani memberi kritik dan saran, asal berdasarkan fakta,” katanya lantang.

Sebelum pemilihan, konferensi dibuka dengan Seminar Daerah bertema “Kolaborasi Membangun Media Massa yang Berkualitas dan Bisnis Berkelanjutan di Era Digital.” Pembicara dari kampus, media, dan pemerintah berbagi pandangan soal tantangan media online. Suasananya santai tapi penuh insight. Mulai dari soal regulasi digital, strategi monetisasi, hingga pentingnya konten bermakna.

Tantangan Dunia Media yang Nggak Main-main

Muhlis dan Mursalin tahu bahwa jadi pemimpin AMSI Kalbar itu bukan cuma soal gelar dan jabatan. Di balik semua seremoni, ada pekerjaan rumah besar: menjaga eksistensi media siber di tengah tekanan digital, hoaks, krisis pendanaan, sampai tekanan politik.

Dalam pidato perdananya, Muhlis bilang, “Kami ingin AMSI Kalbar jadi rumah. Tempat semua media siber saling mendukung, bukan saling sikut. Tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan tetap hidup meski dunia digital makin kejam.”

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas jurnalis. Menurutnya, jurnalisme yang baik harus dibarengi dengan pelatihan rutin, workshop, bahkan program magang untuk generasi muda.

Anak Muda? Harus Ikut Ambil Peran!

Menariknya, Muhlis dan Mursalin nggak melulu bicara soal internal organisasi. Mereka punya rencana khusus untuk menggaet anak muda. Salah satunya lewat pembentukan Komunitas Milenial AMSI Kalbar, tempat anak muda bisa belajar bikin konten, nulis berita, sampai bikin podcast dan video dokumenter.

“Kita butuh anak muda. Mereka punya ide-ide segar dan berani. Jangan cuma jadi penonton, ayo jadi pelaku,” kata Mursalin dengan penuh semangat.

Menjadi Pilar Media di Tengah Era Disrupsi

Di tengah ketidakpastian yang dibawa era digital, terpilihnya Muhlis dan Mursalin justru jadi harapan baru. Mereka sadar, tugas ke depan nggak gampang. Tapi kalau dijalani bareng-bareng, semua tantangan bisa dilalui.

Muhlis menutup pidatonya dengan kalimat sederhana, tapi penuh makna: “Kami percaya, media yang jujur dan adil akan selalu punya tempat di hati masyarakat.”

AMSI Kalbar Sinergi Bisnis Sawit-Tambang untuk Kemakmuran Rakyat

Redaksi    Jumat, Juni 13, 2025    Comment   

AMSI Kalbar Sinergi Bisnis Sawit-Tambang untuk Kemakmuran Rakyat

AMSI Kalbar Sinergi Bisnis Sawit-Tambang untuk Kemakmuran Rakyat.

PONTIANAK -- Pagi 11 Juni 2025, udara Kota Pontianak Kalimantan Barat terasa hangat. Bukan hanya karena sengatan matahari tropis, tapi juga semangat yang membara dari para pelaku media, pengusaha, akademisi, hingga perwakilan pemerintah yang hadir di ruang utama penyelenggaraan Konferwi III Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Barat. 

Di tengah dinamika informasi yang semakin liar dan penuh dengan hoaks, AMSI hadir bukan sekadar sebagai organisasi profesi, tapi sebagai harapan baru bagi keberlangsungan pers nasional yang lebih kuat dan relevan.

Acara yang digelar pada Rabu, 11 Juni 2025 di Hotel Harris ini dibuka dengan sebuah seminar bertajuk “Bagaimana Bisnis Sawit dan Tambang Membawa Kemakmuran Rakyat dan Bersinergi dengan Bisnis Media di Kalbar.” 

Tema yang cukup berani, bahkan bisa dibilang ‘panas’, karena menyentuh dua industri besar di Kalimantan Barat sawit dan tambang yang kerap menjadi sorotan publik. 

Namun, di tangan AMSI, tema ini tidak sekadar menjadi bahan debat atau polemik biasa. 

Ini adalah panggilan untuk melihat bagaimana media bisa menjadi mitra strategis dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

Mencari Titik Temu: Media, Bisnis, dan Kesejahteraan Publik

Plt Ketua AMSI Kalbar, Muhlis Suhaeri, membuka seminar dengan paparan yang lugas namun mendalam. 

Menurutnya, media saat ini tidak boleh lagi hanya menjadi penonton pasif dalam alur perkembangan ekonomi daerah. 

Ia menegaskan, media harus mampu menjadi pilar informasi yang komprehensif, berbasis data, dan tentunya memiliki solusi saat terjadi konflik atau ketidakseimbangan.

“Media tidak hanya menulis, tapi juga harus mampu memberikan analisis yang bisa menginspirasi kebijakan,” ujar Muhlis Suhaeri.

Dalam konteks Kalimantan Barat, yang dikenal dengan potensi alam yang luar biasa besar, media bisa menjadi jembatan antara bisnis pertambangan dan perkebunan kelapa sawit dengan aspirasi masyarakat lokal. 

Tapi sayangnya, selama ini hubungan tersebut sering kali tegang, dipenuhi oleh kesalahpahaman, hoaks, dan narasi-narasi provokatif yang justru merugikan semua pihak.

Meneguhkan Visi Konten Berkualitas, Bisnis Sehat

AMSI hadir dengan visi yang jelas: menjaga kualitas jurnalisme sekaligus memperkuat bisnis media. 

Dengan tagline “Kontennya Berkualitas, Bisnisnya Sehat” , asosiasi ini mencoba menjawab tantangan zaman di mana media tak hanya dituntut untuk profesional, tetapi juga mandiri secara finansial.

Sebagai organisasi yang didirikan sejak April 2017, AMSI telah berkembang pesat. 

Kini, jumlah anggotanya mencapai 595 media online dari seluruh Indonesia, termasuk 22 media di Kalimantan Barat. 

Wakil Ketua Umum AMSI Nasional, Upi Asmaradhana, yang turut hadir dalam acara ini, mengatakan bahwa AMSI lahir dari keprihatinan bersama atas kondisi media digital yang kian rentan terhadap disinformasi dan tekanan ekonomi.

“Banyak media online yang hebat secara konten, tapi rapuh secara bisnis. Kami ingin menjembatani itu,” ucap Upi Asmaradhana.

AMSI pun melakukan pendekatan ganda: satu, meningkatkan kualitas produksi konten dan etika jurnalistik; dua, memperkuat model bisnis agar media bisa bertahan dan berkembang di tengah persaingan global.

Era Kolaborasi Itu Tak Ada Lagi 'Main Sendiri'

Salah satu poin penting yang terus digaungkan dalam Konferwi III ini adalah pentingnya kolaborasi. 

Dalam era yang serba cepat dan kompleks, media tidak bisa lagi bekerja sendirian. AMSI mendorong adanya sinergi antara media, pemerintah, lembaga pendidikan, hingga dunia usaha.

Upi Asmaradhana bahkan menyebut bahwa kita sedang memasuki era kolaborasi . "Tantangan kita hari ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan individual. Butuh kekuatan bersama, butuh niat baik dari semua pihak," Upi Asmaradhana mengingatkan.

Di Kalimantan Barat, kolaborasi ini sangat relevan. Industri sawit dan tambang memiliki andil besar dalam roda ekonomi daerah, tetapi seringkali konflik sosial dan lingkungan menjadi bayang-bayang yang tak kunjung reda. 

Di situlah peran media bisa sangat strategis: menjadi mediator, edukator, dan pemberi informasi yang seimbang.

Menjawab Krisis Informasi

Masalah besar yang dihadapi media saat ini adalah banjir informasi yang belum tentu benar. 

Hoaks, misinformasi, dan disinformasi merajalela di platform digital, membuat masyarakat sulit membedakan mana fakta dan mana opini.

“Saat ini masyarakat dibanjiri informasi yang belum tentu berkualitas hoaks dan misinformasi menjadi tantangan besar,” kata Muhlis Suhaeri.

Untuk itu, AMSI berkomitmen untuk menjaga standar produksi konten yang etis dan berkualitas. 

Termasuk di dalamnya adalah penerapan prinsip-prinsip jurnalisme berkeadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Selain itu, AMSI juga tengah menjalin kerjasama dengan platform digital seperti Google untuk meningkatkan kapasitas produksi konten lokal yang informatif dan terpercaya. 

Langkah ini merupakan upaya konkret dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan.

Menuju Ekosistem Digital Lebih Baik

AMSI Nasional saat ini sedang fokus pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas ekosistem digital Indonesia. 

Dengan kehadiran AMSI di tingkat wilayah seperti Kalimantan Barat, diharapkan bisa menjadi motor penggerak transformasi digital yang inklusif dan progresif.

Visi AMSI Kalbar pun selaras dengan agenda pemerintah daerah: meningkatkan kualitas demokrasi dan ekosistem digital. 

Hal ini semakin relevan mengingat pemerintah telah membuka ruang fiskal sebesar 30% yang diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi media di kuartal kedua tahun ini.

Langkah-langkah seperti workshop, pelatihan, hingga inkubasi bisnis digital mulai digagas oleh AMSI Kalbar untuk memperkuat kapasitas media-media lokal. 

Tujuannya bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga menjadi aktor utama dalam pembangunan daerah.

Menuju Pers yang Kuat, Mandiri, dan Inklusif

Konferwi III AMSI Kalbar bukan hanya sekadar ajang pertemuan rutin. Ini adalah simbol kebangkitan media digital di tengah tantangan yang semakin kompleks. 

Dengan semangat kolaborasi, komitmen pada kualitas konten, dan dorongan untuk memperkuat bisnis media, AMSI menunjukkan bahwa jalan untuk membangun pers yang kuat, mandiri, dan inklusif masih terbuka lebar.

Seperti yang disampaikan oleh Upi Asmaradhana, “Media yang sehat adalah media yang bisa menjaga integritas sekaligus berbisnis dengan cerdas.”

Dan di tengah gema Konferwi III, itulah yang sedang diperjuangkan oleh AMSI Kalbar: membangun pers yang tidak hanya survive, tapi thriving dalam arti sesungguhnya.

Krisantus Kurniawan Tekankan Investasi di Kalbar Harus Serap Tenaga Lokal dan Taati Aturan Main

Redaksi    Jumat, Juni 13, 2025    Comment   

Krisantus Kurniawan Tekankan Investasi di Kalbar Harus Serap Tenaga Lokal dan Taati Aturan Main

Krisantus Kurniawan Tekankan Investasi di Kalbar Harus Serap Tenaga Lokal dan Taati Aturan Main.

Pontianak – Suasana Hotel Harris Pontianak bebarapa hari yang lalu, di awal Juni 2025, terasa lebih hidup dari biasanya. Bukan karena ada acara hiburan atau konser musik, tapi karena dibukanya Konferensi Wilayah III Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Barat. 

Para pelaku media digital, pengusaha, dan tokoh pemerintah tumplek blek dalam satu ruangan membahas masa depan media, investasi, dan masyarakat Kalbar.

Yang bikin suasana makin greget, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, hadir langsung sebagai pembicara utama. 

Tapi jangan bayangin ini cuma pidato formalitas. Justru, sambutan Krisantus jadi momen yang paling ditunggu dan penuh makna, terutama buat masa depan ekonomi dan sosial Kalbar.

Media Digital Bukan Cuma Penyebar Berita, Tapi Penjaga Moral Publik

Dalam sambutannya, Krisantus nggak ragu menyorot peran media digital. Menurutnya, media sekarang punya tanggung jawab besar, bukan sekadar menyebarkan berita, tapi juga jadi alat kontrol sosial dan penghubung suara rakyat ke pemerintah.

“Media digital harus bisa jadi mitra strategis pemerintah, bukan sekadar penyampai informasi,” tegasnya.

Ia juga bilang, di zaman sekarang, hoaks makin merajalela, dan peran media makin penting buat menjaga kualitas informasi. Artinya, media jangan cuma cepet, tapi juga harus benar, akurat, dan berimbang.

“Teknologi itu kayak pisau. Bisa untuk motong sayur, tapi juga bisa buat nyakitin. Tergantung siapa yang pegang,” ujar Krisantus sambil mengingatkan soal tanggung jawab moral dalam dunia digital.

Investasi Harus Punya Wajah Lokal

Krisantus nggak cuma ngomongin media. Dia juga ngebahas soal investasi, khususnya di sektor sawit dan tambang. Intinya? Perusahaan yang masuk ke Kalbar wajib tunduk sama aturan main dan nggak boleh cuek sama masyarakat sekitar.

“Kalau mau investasi di Kalbar, jangan setengah-setengah. Harus punya kantor di sini, kendaraan pakai pelat Kalbar, dan NPWP-nya juga lokal,” tegasnya.

Menurut dia, ini bukan soal simbolik atau administratif aja, tapi bentuk nyata komitmen perusahaan terhadap daerah tempat mereka cari untung. Gampangnya, jangan cuma datang buat nambang duit, tapi juga kasih kontribusi.

Bukan Lagi “Pendatang” vs “Warga Asli”

Ada satu momen yang cukup menyentuh. Krisantus bilang bahwa istilah “pendatang” udah nggak relevan lagi di Kalbar.

“Kita semua yang tinggal dan cari makan di Kalbar ini adalah bagian dari rumah besar yang sama, yaitu Bumi Khatulistiwa. Nggak peduli kamu lahir di mana, yang penting kamu berkontribusi di sini,” jelasnya.

Pesan ini jadi pengingat penting di tengah keragaman etnis Kalbar yang memang kaya budaya. Menurut Krisantus, yang utama adalah hidup rukun dan saling menghormati, tanpa bawa-bawa asal-usul.

Tenaga Lokal Jangan Cuma Jadi Operator

Kritikan paling keras Krisantus justru ditujukan ke perusahaan-perusahaan besar yang katanya masih menjadikan warga lokal sebagai “kelas dua” dalam urusan pekerjaan.

“Jangan mentang-mentang orang lokal lalu cuma dijadikan buruh kasar. Kenapa nggak dikasih kesempatan jadi manajer, supervisor, atau bagian pengambil keputusan?” tanyanya.

Ia bahkan janji, pemerintah provinsi bakal segera ngeluarin Peraturan Gubernur (Pergub) yang lebih tegas mengatur tentang perekrutan tenaga kerja lokal. Jadi bukan cuma serapan tenaga kerja, tapi juga pemberdayaan secara struktural.

Konflik dengan Masyarakat Jangan Diselesaikan dengan Arogan

Isu lainnya yang diangkat adalah soal konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal. Beberapa kasus katanya justru makin rumit karena perusahaan bersikap arogan: langsung lapor kepala desa atau pecat karyawan lokal tanpa proses mediasi.

“Kalau ada masalah, jangan main keras. Pemerintah siap jadi fasilitator buat cari solusi bareng,” tegas Krisantus.

Baginya, pembangunan itu bukan soal siapa yang kuat, tapi siapa yang bisa kerja sama dan saling menghargai.

Cinta Kalbar, Bukan Eksploitasi

Menjelang akhir sambutannya, Krisantus ngajak semua peserta baik dari media, pemerintah, maupun dunia usaha—buat benar-benar peduli sama Kalbar.

“Kalbar itu bukan lahan kosong buat ditambang habis-habisan. Kita butuh orang-orang yang cinta Kalbar dan mau bangun bareng-bareng,” ujarnya dengan nada penuh emosi.

Kalimat pamungkasnya jadi semacam mantra moral yang menggema di ruangan:
“Kalbar butuh kontribusi, bukan eksploitasi.”

Pesan untuk Generasi Muda Kalbar

Buat anak muda Kalbar, baik Gen Z maupun milenial, momen ini sebenarnya bisa jadi titik balik. Krisantus menyebutkan bahwa jangan sampai media dan dunia bisnis terus dipandang sebagai dunia orang tua. Justru generasi mudalah yang harus ambil alih, dengan cara yang bijak dan inovatif.

Dia juga nyentil soal organisasi massa yang suka ngangkat isu lokal buat kepentingan sempit. Ini jadi sinyal keras buat anak muda agar tetap waras di tengah gempuran isu-isu yang bisa memecah belah.

“Kita butuh anak muda yang bisa mikir jernih, kreatif, dan cinta damai,” katanya.

Menuju Kalbar yang Lebih Adil dan Inklusif

Konferensi AMSI ini bukan cuma soal kumpul media tahunan. Lebih dari itu, ini adalah panggung refleksi tentang masa depan Kalbar. Bagaimana pemerintah, media, dan pelaku usaha bisa duduk bareng, nyusun strategi bareng, dan jalan bareng untuk wujudkan kemajuan daerah.

Pesan Krisantus Kurniawan hari itu seperti kompas moral bagi kita semua. Bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan sosial hanyalah fatamorgana. Bahwa kemajuan tanpa inklusivitas hanya akan melahirkan ketimpangan.

Dan yang paling penting bahwa Kalbar punya harapan. Harapan untuk jadi daerah yang mandiri, ramah, dan bermartabat. Tempat di mana semua orang, tanpa kecuali, bisa hidup dengan layak dan dihargai.

Ayo Bangun Kalbar Bareng-Bareng

Jadi, buat kamu yang tinggal di Kalimantan Barat baik yang kerja di media, perusahaan, atau baru lulus kuliah pesan ini penting banget: Mari bangun Kalbar bareng-bareng. 

Nggak cuma lewat berita, proyek, atau investasi. Tapi lewat niat tulus, semangat kolaborasi, dan cinta yang nyata buat tanah kelahiran atau tanah tempat kamu mengabdi.

Serangan Siber ke Media Lokal dan Nasional Kian Mengkhawatirkan

Redaksi    Jumat, Februari 21, 2025    Comment   

Serangan Siber ke Media Lokal dan Nasional Kian Mengkhawatirkan

Serangan Siber ke Media Lokal dan Nasional Kian Mengkhawatirkan.

JAKARTA - Yayasan Tifa, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), dan Human Rights Working Group (HRWG) meluncurkan skor terbaru Indeks Keselamatan Jurnalis di Indonesia, di Jakarta Selatan, pada Kamis, 20 Februari 2025. Riset ini menyimpulkan skor keselamatan jurnalis selama 2024 lalu adalah 60,5 poin atau masuk kategori "agak terlindungi". Peluncuran indeks ini bertepatan dengan pelaksanaan Konvensi Media di Dewan Pers, untuk memperingati Hari Pers Nasional. 

Meskipun ada perbaikan skor dari tahun sebelumnya, riset ini menemukan bahwa tantangan yang dihadapi oleh jurnalis dan media, terutama dalam hal ancaman fisik, intimidasi, dan ancaman digital seperti doxing di media sosial, justru meningkat. Secara khusus, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyoroti makin maraknya serangan DDoS atau Distributed Denial of Service pada media-media yang pemberitaannya kritis dan independen. 

Serangan DDoS ini amat mengganggu operasional media dan iklim kebebasan pers di Indonesia. Selain menyebabkan berita media tidak bisa diakses oleh publik karena situs beritanya down, serangan digital semacam ini juga membengkakkan biaya operasional perusahaan pers yang terpaksa membayar berkali lipat biaya server mereka. Maraknya upaya sensor digital semacam ini menandai makin pentingnya perlindungan menyeluruh pada pers. Perlindungan tidak cukup lagi hanya mencakup keselamatan fisik dan digital jurnalis, tetapi juga perlindungan terhadap perusahaan media. 

Riset kualitatif yang dilakukan AMSI untuk melengkapi survei keselamatan jurnalis 2024, menemukan bahwa serangan DDoS kerap menimpa media online  yang mengangkat topik sensitif, seperti korupsi polisi, judi online, pelanggaran HAM dan lainnya. Riset ini dilakukan pada Desember 2024 dengan responden media-media anggota AMSI yang pernah menjadi korban serangan digital, di antaranya Tempo, KBR, Narasi, Suara.com, Project Multatuli, Pojoksatu.id, serta Harapanrakyat.com. 

Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika menegaskan pentingnya definisi kekerasan terhadap pers, diperluas, agar tak lagi hanya menyangkut jurnalis. “Di era digital ini, perusahaan media justru kerap jadi korban serangan digital yang bertujuan untuk menghalangi akses publik untuk tahu masalah-masalah sensitif yang diangkat oleh jurnalis,” katanya. “Perlu ada upaya sistematis untuk melindungi perusahaan media dari ancaman kebangkrutan akibat tidak mampu membayar biaya server yang mendadak melonjak akibat serangan digital,” katanya lagi. 

Riset AMSI menemukan salah satu serangan digital paling brutal dialami Narasi.tv pada September 2022. Ketika itu, seluruh konten situs Narasi tak bisa diakses lantaran mengalami serangan DDoS. Bahkan, beberapa gawai dan akun media sosial awak Narasi pun dikuasai orang tak dikenal. Setelah serangan itu, Narasi mendapatkan ancaman dari pelaku dengan tulisan “diam atau mati”. Meski sudah dilaporkan ke polisi sejak September 2022, sampai hari ini, pelaku belum terlacak.  

Kepala Pemberitaan Narasi.tv Laban Laisila menyebut serangan DDoS sebagai bagian dari keseharian kerja redaksi di medianya. “Durasi serangan DDoS tidak bisa diprediksi, ada yang cepat, ada yang lebih lama. Serangan yang terjadi pada 2022 itu berlangsung sekitar dua minggu,” kata Laban. 

Setahun kemudian, website KBR.ID sempat juga menjadi sasaran DDoS sehingga tak bisa diakses selama tujuh hari. “Kami mesti akrobat dan mengalihkan publikasi ke media sosial,” kata Pemimpin Redaksi KBR, Citra Dyah Prastuti. Pada saat bersamaan, website Project Multatuli juga diserang DDoS ketika mengangkat pemberitaan tentang ojek online. Setahun sebelumnya, ketika mengangkat kasus pencabulan di Sulawesi, website Project Multatuli juga diserang habis-habisan.  

Pada September 2023, Tempo mengalami serangan DDoS yang cukup berat setelah menerbitkan berita tentang judi online dan kepolisian. Suara.com juga mengalami serangan DDoS pada Oktober 2023, ketika mengangkat pemberitaan serupa. “Serangan masuk ke server dalam jumlah yang sangat besar. Seakan-akan jumlah visitor tinggi. Namun setelah dicek, di traffic biasa saja. Akibatnya kerja server menjadi lambat,” jelas Suwarjono, CEO Suara.com. 

Tak hanya media nasional, serangan digital juga menimpa banyak media lokal. “Pojoksatu.com pernah mengalami serangan DDoS pada 2020-2022. Website kami mendapatkan serbuan IP dari luar negeri, sampai puluhan juta traffic per detik, sementara di Google Analytics tidak ada kenaikan traffic,” jelas Muhammad Ridwan, Chief Product Officer Pojoksatu.com. 

Direktur Utama harapanrakyat.com Subagja Hamara berbagi keluhan serupa. “Serangan DDoS dan Malware menghancurkan performa kami. Traffic turun sampai 80 persen, adsense juga turun. Dan sampai hari ini kami masih harus perbaiki dampaknya,” kata dia.

Dampak menjalar ke bisnis dan redaksi

Serangan digital ini memberikan pukulan berat pada perusahaan media karena biaya pengelolaan server meningkat drastis, bisa dua hingga lima kali lipat biaya normal.  “Biaya bayar server pernah lebih besar dibandingkan biaya gaji,” kata Ridwan dari Pojoksatu.com. 

Dampak tak berhenti di biaya operasional untuk pembayaran infrastruktur server yang lebih besar, namun juga mempengaruhi kebijakan editorial di redaksi. Ketika ada satu konten yang diserang terus menerus, maka ada kekhawatiran serangan akan meluas ke konten yang lain.  “Kalau sudah begitu, kami terpaksa menurunkan konten. Kalau tidak, serangan akan menyebar ke konten yang lain,” kata Ridwan. Dampak swa sensor inilah yang tampaknya diinginkan oleh pelaku serangan digital ke perusahaan media.

Untuk itu, AMSI meminta Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi Digital turun tangan mendorong aparat penegak hukum untuk memproses setiap serangan digital pada perusahaan media. “Jangan sampai media di Indonesia tidak ada yang berani menerbitkan berita kritis dan independen, karena khawatir dibangkrutkan lewat serangan digital yang tak bertanggungjawab,” kata Wahyu Dhyatmika.  (*)

AMSI Soroti Penurunan Kepercayaan Publik terhadap Pers, Media Perlu Perkuat Posisi di Tengah Banjir Informasi Digital

Heri Yakop    Rabu, Juli 24, 2024    Comment   

AMSI Soroti Penurunan Kepercayaan Publik terhadap Pers, Media Perlu Perkuat Posisi di Tengah Banjir Informasi Digital

Kegiatan Diseminasi Modul Sop Penanganan Dan Pencegahan Kbgo Di Perusahaan Media. (AMSI Pusat)

JAKARTA - Disrupsi digital yang dialami oleh perusahaan media ikut berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap pers. Perkembangan digital dan teknologi memunculkan kehadiran content creator dan banjirnya informasi, yang sedikit banyak membuat media seolah terpinggirkan. 

“Salah satu isu yang paling mengemuka adalah trust serta bagaimana mengembalikan kepercayaan publik kepada media,” kata Wahyu Dhyatmika, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Pernyataan ini selaras dengan laporan Reuters Institute Digital News Report 2024 yang memperlihatkan tren global penurunan kepercayaan publik terhadap media pemberitaan sampai 40 persen. 

Kegiatan Diseminasi Modul Sop Penanganan Dan Pencegahan Kbgo Di Perusahaan Media. (AMSI Pusat)

Padahal, kata Wahyu, perusahaan pers punya banyak kelebihan dibandingkan content creator yaitu menerapkan disiplin kerja jurnalistik, melakukan proses verifikasi dan konfirmasi, serta taat pada kode etik. 

“Ini seharusnya membuat perusahaan media menjadi referensi fakta di tengah banjir informasi digital.”

Sejak berdiri pada 2017, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) memiliki visi utama yakni membangun media yang bisnisnya sehat dan kontennya berkualitas. Visi itu diwujudkan dengan melaksanakan dua misi yakni memperkuat sistem produksi dan distribusi jurnalisme berkualitas di platform digital dan mendukung upaya membangun ekosistem bisnis yang sehat demi keberlanjutan (sustainability) media di Indonesia.

Karena itu juga, kata Wahyu, perusahaan media perlu menegaskan posisinya sebagai benchmark soal bagaimana seharusnya perusahaan dikelola. Salah satunya dengan mengadopsi nilai-nilai Lingkungan, Sosial dan tata Kelola (Environmental, Social and Governance, ESG) dalam manajemen perusahaan media. Diskursus mengenai ESG juga kerap dihubungkan dengan pentingnya penerapan kesetaraan gender, keberagaman dan inklusivitas (Gender Equality, Diversity and Inclusion) atau GEDI di dalam perusahaan.

“Perusahaan media digital tidak boleh hanya berpikir tentang bagaimana mengelola audiensnya, bagaimana memperoleh manfaat dari produk yang diterbitkan, tapi juga mengedepankan prinsip pengelolaan yang baik dan beretika serta mematuhi prinsip-prinsip ESG. Bagaimana cara kita mencapai itu? Karena itulah AMSI menyusun Modul dan SOP Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).”

Sebagai bentuk ikhtiar mendorong media untuk melindungi jurnalis dan staf medianya dengan memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender online, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Modul dan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) untuk Perusahaan Media secara daring. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (23/7/2024) secara daring ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan yaitu pemimpin media, jurnalis, pekerja media, CSO/NGO, dan publik.

Modul dan SOP ini disusun setelah menganalisa hasil riset Menilik Kebijakan dan Pengalaman Kesetaraan Gender serta Kekerasan Berbasis Gender di Perusahaan Media, yang dilakukan AMSI dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA).

Riset pengalaman kesetaraan gender

Peneliti PR2Media (Pemantau Regulasi dan Regulator Media) Engelbertus Wendratama memaparkan, ini kali pertama sebuah penelitian tentang kesetaraan gender dilakukan dengan subyek berupa perusahaan media. “Biasanya riset hanya menyasar jurnalis sebagai subyek. Ini kali pertama ada riset soal kebijakan kesetaraan gender di perusahaan media,” kata Wendra. 

Kegiatan Diseminasi Modul Sop Penanganan Dan Pencegahan Kbgo Di Perusahaan Media. (AMSI Pusat)

Riset berjudul “Menilik Kebijakan dan Pengalaman Kesetaraan Gender serta Kekerasan Berbasis Gender di Perusahaan Media” dilakukan oleh PR2Media (Pemantau Regulasi dan Regulator Media), pada Februari-Maret 2024, lewat survei atas 277 responden dari 27 wilayah. Responden terdiri dari jurnalis

dan pekerja media untuk mengetahui apa saja kebijakan yang dibuat oleh media terkait KBGO dan perlindungan berbasis gender pada umumnya. Survei itu lantas ditindaklanjuti dengan dua kali diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) untuk mempertajam dan memperkaya hasil riset.

Hasil riset memotret dari aspek ketenagakerjaan dan kerja redaksi. Untuk dimensi kesetaraan gender, maka yang disorot lebih dalam adalah nilai inidividu, budaya internal dan praktik keseharian serta kebijakan berbasis gender dalam perusahaan media, akses ke sumber daya dan kekerasan seksual luring serta daring. 

“Dari lima dimensi yang diukur, maka skor total adalah 44,33 dengan nilai tertinggi 65,” kata Wendra. 

Dari hasil riset ini, Wendra mencatat sejumlah pekerjaan rumah bagi perusahaan media. Diantaranya soal masih banyaknya persoalan stereotip terhadap perempuuan, pembedaan gender untuk pekerjaan tertentu, serta masih adanya ujaran kebencian dengan target perempuan. 

Terkait kebijakan berbasis gender, skor yang diperoleh adalah 9 dari nilai maksimal 18. “Banyak  media yang belum punya SOP untuk mengatasi kekerasan berbasis gender serta belum punya aturan proporsi gender dalam aktivitas kerja.”

Bahan meteri. Kegiatan Diseminasi Modul Sop Penanganan Dan Pencegahan Kbgo Di Perusahaan Media. (AMSI Pusat)

Salah satu yang jadi sorotan PR2Media adalah prosentase kekerasan seksual secara luring dan daring di tempat kerja memiliki nilai yang sama yaitu 5,8%. “Ini sesuai dengan apa yang dikatakan UNESCO, bahwa kekerasan gender luring dan daring itu berjalan bersamaan, dan tidak bisa dipisahkan.”

Dari hasil riset dan FGD oleh PR2Media yang melibatkan 277 responden dari perwakilan media anggota AMSI, ada temuan bahwa peraturan tertulis untuk menangani Kekerasan Seksual (KS) dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di perusahaan media itu ‘sangat minim atau belum ada sama sekali’. 

“Meski tidak ada aturan tertulis, lingkungan kerja perusahaan bisa menciptakan ekosistem yang menjunjung kesetaraan gender. Namun ini sangat tergantung pada kebijakan pimpinan. Kalau pimpinannya bagus, maka tidak apa-apa. Tapi bagaimana jika tidak?” tanya Wendra. 

Wendra menekankan, keberadaan aturan soal GEDI (Gender Equality Diversity and Inclusion) harus dilihat sebagai keunggulan kompetitif perusahaan sehingga bisa lebih baik melayani kebutuhan publik. 

“Praktik kesetaraan gender jangan dilihat sebagai beban baru. Tapi ini justru jadi pendorong positif bagi praktik jurnalisme dan bisnis,” tutup Wendra.

Praktik baik di perusahaan media

IDN Times adalah salah satu perusahaan media anggota AMSI yang sudah memiliki SOP terkait kekerasan seksual dan KBGO di tempat kerja. 

“Isu kekerasan seksual menjadi perhatian bagi media-media yang ada di bawah IDN Times. Dan keresahan ini meningkat di masa pandemi, ketika orang terperangkap di rumah, punya partner yang abusive, serta ada peningkatan kasus KDRT dan kekerasan seksual. Seraya meliput dan kala itu ikut mendorong dikeluarkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka kita mulai hal yang sama di perusahaan,” kata Uni Lubis, Pemimpin Redaksi IDN Times. 

IDN Times mengeluarkan SOP Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja pada 1 Februari 2022. Aturan tersebut lantas diperbarui dengan SOP Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja dan Kekerasan Berbasis Gender Online, pada 1 Maret 2024. IDN Times bahkan mempekerjakan seorang psikolog sebagai konselor kesehatan mental untuk menangani kasus kesehatan mental di perusahaan media tersebut. 

“Salah satu yang menonjol dari sebuah perusahaan media yang menargetkan kelompok milenial dan Gen Z adalah kesadaran yang tinggi soal kekerasan seksual, kesetaraan gender, serta KBGO. Dan concern kesetaraan itu juga diturunkan dalam 7 Pilar Konten yang berlaku di IDN Times,” tambah Uni. 

Tujuh Pilar Konten dari IDN Times berisi panduan soal bagaimana sebuah konten diproduksi. Ketujuh pilar tersebut adalah kesetaraan gender, anti pelecehan seksual, anti perundungan, persatuan dalam perbedaan ras dan etnis, persatuan dalam perbedaan kepercayaan, anti stereotipe, serta mendefinisikan kembali arti kata ‘cantik’ (redefining beauty). 

“Ini semacam kode etik jurnalistik, yang kalau pakai bahasa (generasi) boomer itu isinya melarang ini melarang itu. Tujuh Pilar Konten IDN Times adalah inti dari kode etik jurnalistik yang berlaku di IDN Times,” kata Uni Lubis. 

Modul dan SOP untuk perusahaan media 

Keberadaan SOP ini makin penting setelah Dewan Pers mengeluarkan Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perusahaan Pers pada 29 April 2024. Ini menunjukkan pentingnya isu kekerasan seksual dan KGBO bagi perusahaan pers. 

AMSI mengeluarkan Modul dan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) untuk Perusahaan Media. 

“Landasan hukum dari SOP ini adalah Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” ujar penulis modul sekaligus konsultan GEDI, Nita Roshita. 

“Kehadiran SOP ini sesuai dengan visi AMSI, yaitu menciptakan ekosistem media yang sehat dan berkualitas. Yang kita pertahankan adalah kepercayaan dari publik. Dan media harus menjaga itu.“

Nita menegaskan, kasus Kekerasan Seksual (KS) maupun Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) bisa terjadi pada perempuan, laki-laki atau gender apa pun. “Jika laki-laki jadi korban, biasanya mereka jadi korban dua kali. Karena tidak ada yang percaya, mereka akan ditertawakan atau dianggap lemah dan sebagainya.”

Nita menjabarkan mengapa keberadaan SOP ini penting bagi bisnis perusahaan media. 

“Jika terjadi kasus KS atau KBGO di perusahaan media, maka ini akan berdampak pada reputasi bisnis. Ini juga bisa menimbulkan turn over karyawan yang tinggi, karena tidak ada yang mau jadi korban KS atau KBGO selanjutnya,” papar Nita. 

“Angka ketidakhadiran karyawan di perusahaan yang ada kasus KS maupun KBGO juga tinggi. Ada riset di Journal of Community Health yang menunjukkan kalau korban punya risiko 1.7 kali lipat untuk tidak masuk kerja selama dua pekan dalam setahun akibat kasus KS. Akibatnya, produktivitas berkurang dan ujungnya investor akan menilai kesehatan manajemen perusahaan yang buruk.”

Laporan perusahaan konsultan manajemen McKinsey (2020) yang berjudul Diversity Wins: How Inclusion Matters juga menyebut, ruang kerja yang inklusif dan aman dapat meningkatkan profit dan perusahaan menjadi berkelanjutan. 

Modul dan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) untuk Perusahaan Media yang dikeluarkan AMSI ini dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan dan kapasitas perusahaan media. “Kami menyadari bahwa kapasitas perusahaan media itu tidak sama, sehingga SOP ini bisa diadaptasi. Yang terpenting dalam SOP ini adalah prinsip berpihak pada korban,” jelas Nita. 

Modul juga menjabarkan alur penanganan kasus, mulai dari pengaduan, investigasi internal, sampai akhirnya jatuh pada putusan akhir. Modul juga menekankan pada pendampingan psikologis yang perlu dilakukan perusahaan media bagi korban. 

Sebagai tindak lanjut dari diseminasi hasil riset, modul dan SOP ini, AMSI membuka kesempatan bagi perusahaan media terpilih untuk  mendapatkan pendampingan dalam menyusun SOP Pencegahan dan Penanganan KBGO sesuai kapasitas media tersebut. Kesempatan ini hanya terbuka bagi media anggota AMSI. 

Magang Luar Negeri Jadi Alternatif Milenial Berkarier

Redaksi    Selasa, Mei 28, 2024    Comment   

Magang Luar Negeri Jadi Alternatif Milenial Berkarier

Focus Group Discussion membahas program magang kerja di luar negeri. (AMSI Kalbar)

PONTIANAK - PT Pontianak Media Sejahtera, atau Insidepontianak.com, gelar Focus Group Discussion membahas program magang kerja di luar negeri.

FGD ini dilaksanakan di Aula Hadari Nawawi IKIP PGRI Pontianak, Rabu (29/5/2024) pagi. Kegiatan ini merupakan program kolaborasi bersama Disnakertrans Kalbar, Prodi PPKn IKIP PGRI Pontianak, dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalbar.

Focus Group Discussion membahas program magang kerja di luar negeri. (AMSI Kalbar)

Adapun tema FGD tersebut yaitu: “Mangang Luar Negeri Jadi Alternatif Milenial Berkarier.”

Acara ini berlangsung secara tatap muka, dan juga dapat disaksikan secara daring lewat live streaming Facebook @insidepontianak.com.

Direktur PT Pontianak Media Sejahtera, Muhlis Suhaeri mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan informasi seluas-luasnya kepada pencari kerja tentang peluang magang kerja di luar negeri yang difasilitasi pemerintah.

"Harapannya, informasi yang disajikan dari diskusi nanti bisa dipahami oleh para pencari kerja, bagaimana alur dan persyaratan untuk bisa mendapatkan kesempatan program magang kerja ke luar negeri," kata Muhlis Suhaeri, Selasa (29/5/2024).

Magang ke luar negeri sendiri, merupakan program pemerintah untuk memberikan banyak pengalaman kerja berharga, bagi calon tenaga kerja milenial, khususnya mereka yang berada di Kalbar.Namun, untuk mendapatkan kesempatan tersebut tentu ada sejumlah syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Mulai dari pengetahuan, hingga skill yang baik.

"Karena itulah, melalui kegiatan ini kita harapkan dapat memberikan informasi bagi pencari kerja tentang peluang magang di luar negeri," kata Pj Ketua AMSI Kalbar tersebut.

Muhlis menyebut, kegiatan tersebut dilaksanakan melibatkan mahasiswa IKIP PGRI Pontianak, dan mahasiswa lintas kampus di Kalimantan Barat, dam perwakilan siswa SMK 3 dan SMK 6 Pontianak.

"Total peserta kita targetkan 100 orang," ujarnya.

Mahasiswa dan siswa SMK itu dinilai penting mengikuti kegiatan FGD ini, sebagai wadah untuk mencari pengetahuan sebelum mereka terjun ke dunia kerja.

Adapun narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut di antaranya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar, Kepala Dinas Pendidikan, dan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan.

Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang

Redaksi    Sabtu, Mei 04, 2024    Comment   

Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang

Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang.

PALEMBANG - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) memberikan pemahaman bagaimana membangun ekosistem digital Fact Checking di ruang industri media lokal daerah di Indonesia.

Hal ini terungkap dalam Workshop Building Fact Checking Ecosystem in Local Area dalam rangkaian kegiatan Kongres XII Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang diselenggarakan di Kota Palembang, Sumatera Selatan 2 - 5 Mei 2024.

Tiga pembicara dan moderator yang hadir dalam workshop itu ada Wakil Ketua Umum AMSI Upi Asmaradhana, Bendum AMSI Gaib Maruto Sigit dan Wakil Sekjen AMSI Yulis Sulistyawan.

Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang.

Peserta Kongres AJI yang berasal dari perwakilan 40 kota besar di Indonesia hadir bersama sejumlah mahasiswa dan tamu undangan yang hadir dalam rangkaian kegiatan yakni Indonesia Fact Checking Summit (IFCS).

Waketum AMSI Upi Asmaradhana dalam workshop itu menyampaikan bahwa rubrik Cek Fakta itu belum menghasilkan revenue dalam pengembangan bisnis media lokal.

"Cek Fakta ini kami perkenalkan di Sulawesi sejak tahun 2018. Kanal cek fakta itu masih belum terlalu dikenal. KabarMakassar.com kala itu hanya bermodalkan tenaga trainer google cek fakta," kata Upi yang juga CEO Kabar Grup Indonesia.

Namun sejak Cek Fakta diperkenalkan di Sulawesi Selatan, lanjut Upi sejumlah pemangku kebijakan pemerintah daerah akhirnya sadar jika verifikasi informasi melalui program cek fakta yang diperkenalkan kabar makassar ini penting untuk meredam ancaman misinfomrasi dan disinformasi yang tumbuh semakin besar di daerah-daerah.

"Butuh kesabaran kami memberikan edukasi tentang pendidikan cek fakta. Setelah beberapa tahun, akhirnya KabarMakassar menjadi pilar pemerintah kota Makassar untuk bermitra dengan Kabar Makassar sebagai penggagas cek fakta di timur Indonesia," ucapnya

Wasekjen AMSI Yulis Sulistyawan juga mengupas strategi pelaku industri media lokal dalam melakukan produksi cek fakta di redaksi media arus utama. 

"Produksi konten cek fakta sangat penting untuk didistribusikan secara luas. Karena outreach atau saluran-saluran cek fakta ini bisa dioptimalkan," ungkap Yulis yang juga adalah Wakil Direktur Tribunews.com.

Hal sama juga disampaikan CEO The Conversation Indonesia Prodita Sabarini mengatakan media yang dikelolanya ini tidak fokus ke cek fakta karena konten ini membutuhkan tenaga pemeriksa fakta yang tidak sedikit.

"The Conversation pada masa pemilu. Memilih cek fakta dengan melibatkan akademisi. Ternyata animo mereka untuk terlibat dalam fact checker cukup tinggi dari kalangan akademisi," ucap perempuan yang disapa Odita ini.

Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang.

Bendum AMSI Gaib Maruto Sigit yang memandu workshop ini juga tampak kewalahan membendung animo peserta workshop yang menanyakan tantangan dan peluang fact checker lokal di daerah-daerah jelang pilkada serentak mendatang.

Indonesia Fact Checking Summit merupakan forum nasional yang akan mengulas tentang tren gangguan informasi, penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan dinamika ekosistem media selama Pemilu 2024. (*)

Muhlis Suhaeri Ditunjuk Menjadi Plt Ketua AMSI Kalbar Gantikan Kundori yang Terpilih Menjadi Ketua PWI Kalbar

Redaksi    Rabu, April 24, 2024    Comment   

Muhlis Suhaeri Ditunjuk Menjadi Plt Ketua AMSI Kalbar Gantikan Kundori yang Terpilih Menjadi Ketua PWI Kalbar

Muhlis Suhaeri Ditunjuk Menjadi Plt Ketua AMSI Kalbar Gantikan Kundori yang Terpilih Menjadi Ketua PWI Kalbar.

PONTIANAK – Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika, menunjuk Muhlis Suhaeri menjadi Plt Ketua AMSI Kalbar, menggantikan Kundori yang mengundurkan diri.

Kundori mengundurkan diri per tanggal 4 April 2024, karena terpilih menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Wilayah Kalimantan Barat.

Adapun penunjukan Muhlis Suhaeri sebagai Plt Ketua AMSI Kalbar, tertuang dalam Surat Keputusan AMSI, No: 07/AMSI/Kep-PltKetuaAMSIKalbar/AMSI/IV/2024, tertanggal 23 April 2024.

Surat Keputusan itu ditandatangani Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika dan Sekjen AMSI, Maryadi. Surat Keputusan tersebut menyatakan sebagai berikut:

Menetapkan saudara Muhlis Suhaeri sebagai Plt Wilayah AMSI Kalimantan Barat, dengan tugas utama menjalankan roda organisasi agar terus beroperasi seperti biasanya, dengan tetap berkoordinasi dengan Bidang Organisasi dan Keanggotaan, serta pengurus pusat._

Surat keputusan ini menjadi rujukan dan dasar legalitas dan seluruh kegiatan organisasi AMSI wilayah Kalimantan Barat, yang akan dilaksanakan oleh Plt Ketua saudara Muhlis Suhaeri.

Adapun keberadaan fungsi Plt, bersifat sementara hingga terpilihnya pengurus definitif yang akan diputuskan dalam Konferensi Wilayah (Konferwil) Kalimantan Barat mendatang.

Nurkholis-Deka Terpilih jadi Ketua dan Sekretaris AMSI Jateng 2024-2028

Redaksi    Kamis, Februari 29, 2024    Comment   

Nurkholis-Deka Terpilih jadi Ketua dan Sekretaris AMSI Jateng 2024-2028

Nurkholis-Deka Terpilih jadi Ketua dan Sekretaris AMSI Jateng 2024-2028.

SEMARANG – Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Tengah, Nurkholis kembali terpilih. Berdasarkan hasil Konferwil III AMSI Jateng yang berlokasi di Hotel KHAS, Kota Semarang, Rabu 28 Februari 2024, nama Nurkholis banyak diserukan oleh anggota AMSI Jateng yang hadir dalam acara itu. Sehingga, Ketua AMSI Jateng periode 2024-2028 diemban oleh Nurkholis. 

Selain Nurkholis, nama Deka Hendratmanto juga banyak diserukan oleh anggota yang hadir. Dari hasil musyawarah, Deka menduduki jabatan Sekretaris AMSI Jateng periode 2024-2028 yang akan mendampingi Nurkholis. 

Usai namanya diumumkan menjadi Ketua AMSI Jateng, Nurkholis menyampaikan sedikit pidatonya. Baginya, jabatan ini merupakan Amanah yang cukup berat namun harus ia jalankan sebaik mungkin. 

Nurkholis-Deka Terpilih jadi Ketua dan Sekretaris AMSI Jateng 2024-2028.

“Ketua dan Sekretaris AMSI ini jabatan yang Amanah sekaligus cukup besar. Sekali lagi kami sampaikan, jabatan ini tidak bergaji, justru harus menghidupi. Jadi ini posisi yang sangat berat, yang harus kami terima,” ungkap Nurkholis. 

Direktur media siber beritajateng.tv itu mengungkap pihaknya beserta struktur kepengurusan mendatang akan menyelesaikan program kerja. Baik program kerja yang telah tersusun sebelumnya maupun program kerja yang baru. 

“Kami menyatakan akan dengan sungguh-sungguh menjalankan amanah ini. Kami akan melanjutkan program yang sudah kita inisasi dan yang belum sempurna akan kita lakukan penyempurnaan,” tandasnya. 

Adapun syarat untuk menjadi Ketua AMSI salah satunya ialah menjabat sebagai Pemimpin Redaksi (Pimred) atau Pemimpin umum dalam sebuah perusahaan media siber. Syarat itu dibacakan oleh Pimpinan sidang, Teguh Imam.

Selama sidang berlangsung, beberapa masukan untuk AMSI Jateng dalam periode kerja selanjutnya juga banyak tersampaikan. Salah satunya yang penting ialah verifikasi anggota AMSI ke dewan pers, yang mana belum semua anggota AMSI Jateng terverifikasi oleh dewan pers. 

Lebih lanjut, pelatihan-pelatihan yang membutuhkan peningkatan skill khusus seperti Search Engine Optimize (SEO) juga menjadi masukan lainnya untuk kepengurusan AMSI Jateng di periode selanjutnya. (*)

Koalisi CekFakta.com Periksa 56 Hoaks dan Publikasikan 107 Artikel Selama Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Redaksi    Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Koalisi CekFakta.com Periksa 56 Hoaks dan Publikasikan 107 Artikel Selama Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)

JAKARTA – Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) merampungkan proses pemantauan mis/disinformasi selama hari pencoblosan 14 Februari 2024 dengan melibatkan lebih dari 100 media lokal dan nasional di seluruh Indonesia. 

Total ada 131 media lokal dan nasional yang terlibat dalam kerja besar patroli hoaks di media sosial dan aplikasi percakapan sejak pukul 05.00 hingga 20.00 waktu Indonesia bagian barat. 

Sebanyak 25 media di antaranya merupakan media mitra CekFakta.com yang sudah terlibat sejak pendirian gerakan kolaborasi ini setahun sebelum Pemilu 2019 silam. 

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)

Setiap media yang berpartisipasi mengerahkan pemeriksa fakta dari medianya yang sudah mendapatkan pelatihan intensif mengenai metode debunking dan prebunking hoaks di ranah digital sejak 2020 silam. 

Verifikasi final atas konten pemeriksaan fakta dari media mitra sebelum diunggah ke situs CekFakta.com dilakukan tim editor dari tiga organisasi pendiri: AJI, AMSI dan Mafindo. 

Artikel yang sudah dimuat di CekFakta.com bebas direpublikasi oleh semua media mitra yang tergabung dalam koalisi ini. 

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)

Sekjen AJI Indonesia, Ika Ningtyas, yang menjadi koordinator periksa fakta kolaboratif pada hari pemungutan suara menegaskan pentingnya aktivitas ini untuk membantu publik menyikapi proses pemilu. 

“Setiap kali hari H coblosan biasanya diikuti hoaks yang menargetkan pemilih dan penyelenggara pemilu. Kita perlu memonitor juga jika ada disinformasi yang dapat menyebabkan konflik,” katanya.

Dibandingkan Pemilu 2019 proses cek fakta pada Pemilu 2024 jauh lebih menantang karena di tengah dugaan kecurangan Pemilu dan tidak netralnya aparatur sipil negara sehingga pemeriksa fakta tidak bisa hanya mengandalkan sumber-sumber dari otoritas, tapi butuh verifikasi lebih mendalam ke lapangan. 

Untuk membantu publik melaporkan hoaks yang mereka terima, CekFakta.com membuka akun pengaduan atau tipline di WhatsApp nomor +62 811-1000-0579 

Ketua Umum Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, memastikan gerakan cekfakta di Indonesia juga bekerjasama intensif dengan masyarakat sipil yang mengawal proses pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. 

“Keterlibatan relawan antihoaks dari berbagai kota dan lintas organisasi masyarakat sipil untuk ikut memonitor isu hoaks pada hari pencoblosan sangat penting sebagai respons cepat penanganan hoaks pemilu, kita juga berkoordinasi dengan beberapa platform digital yang banyak digunakan masyarkat Indonesia supaya penanganan bisa dilakukan lebih responsif”, katanya. 

Sampai saat ini, ada 51 organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi, yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan CekFakta.com untuk menyebarkan prinsip dan konten cekfakta ke komunitas masing-masing. 

Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika mengapresiasi semua media lokal dan nasional yang terlibat dalam kolaborasi cekfakta selama pemilu 2024. 

“Partisipasi yang aktif dari ratusan media anggota AMSI dalam kegiatan periksa fakta menunjukkan adanya semangat yang tinggi untuk berinovasi digital dan meningkatkan relevansi dan keterpercayaan publik pada media,” katanya. 

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)

Selain kegiatan patroli hoaks dan periksa fakta selama hari pencoblosan 14 Februari 2024, koalisi CekFakta.com juga rutin melakukan live fact checking dalam lima kali debat calon presiden dan wakil presiden. 

Kegiatan itu bertujuan untuk memastikan setiap pernyataan kandidat berdasarkan pada data dan fakta yang bisa diakses khalayak ramai. 

Seluruh rangkaian kegiatan cekfakta selama Pemilu 2024 didukung oleh Google News Initiative, yang telah mendukung kolaborasi ini sejak awal berdirinya enam tahun silam. 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Communication Officer AMSI: Rudy Andanu (WA +62 815-9677-068)