Pemda Ketapang gelar rapat bersama Forkopimda, Hiswana Migas dan Pengelola SPBU menyikapi antrean panjang pada sejumlah SPBU dalam kota Ketapang dan sekitarnya, Senin 13 Juli 2026

Diduga penyebab kondisi ini karena harga eceran Pertalite di tingkat kios pengecer meningkat lebih tinggi dari harga normal. Berdasarkan penelusuran, harga Pertalite di lapangan tembus angka 14 hingga 18 ribu perliter pada beberapa titik kios pengecer. 

Merespons kondisi yang terjadi, Bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama wakil bupati Jamhuri Amir gelar rapat dengan jajaran pimpinan perangkat daerah (Forkopimda) organisasi Himpunan Pengusaha Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) dan pengelola SPBU. 

"Rapat koordinasi bersama Forkopimda. Saya juga memanggil pihak terkait, Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU yang ada di Kabupaten Ketapang. Kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan apa penyebabnya." kata Alex saat dikonfirmasi wartawan, Senin (13/7/2026) di kantor Bupati Ketapang. 

Menurut Bupati, persoalan yang terjadi bukan karena pasokan Pertalite tidak tersedia, melainkan antrean kendaraan di SPBU yang mengular sehingga menyulitkan masyarakat memperoleh BBM ditambah harga Pertalite yang dijual secara eceran melonjak jauh di atas harga normal.

Alex menegaskan, apabila ditemukan indikasi adanya praktik penimbunan BBM oleh oknum tertentu, Pemda Ketapang bersama aparat penegak hukum akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau memang ada indikasi penimbunan, tentu akan kita telusuri. Ada konsekuensi hukum sesuai aturan yang berlaku. Karena itu Pak Kapolres juga saya undang dalam rapat ini." tegas Alex.

"Saya memahami apa yang dirasakan masyarakat. Karena itu saya bersama Forkopimda dan seluruh stakeholder akan mengambil langkah-langkah untuk mencari solusi atas persoalan ini." tandasnya. (Jdn)

Bupati Ketapang meresmikan jaringan listrik PLN Listrik Desa di Pangkalan Batu, Kendawangan. Pemkab menargetkan seluruh desa di Kabupaten Ketapang telah teraliri listrik pada 2029.

KETAPANG - Bupati Ketapang Alexander Wilyo meresmikan jaringan listrik program PLN Listrik Desa (Lisdes) di Desa Pangkalan Batu, Kecamatan Kendawangan, Senin (22/6/2026). Peresmian tersebut menandai berakhirnya penantian panjang masyarakat yang kini resmi menikmati aliran listrik.

Momentum peresmian bertepatan dengan pelaksanaan Gawai Adat Sapat Taun, tradisi syukur masyarakat atas hasil panen padi. Suasana berlangsung meriah dan disambut antusias oleh warga.

Alexander Wilyo mengatakan, masuknya listrik ke Desa Pangkalan Batu merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk memperluas pemerataan infrastruktur hingga ke wilayah pelosok.

Ia menjelaskan, jaringan interkoneksi kini telah tersambung dari Sungai Gantang, Kedondong, Pangkalan Batu, Sungai Jelayan di Kecamatan Kendawangan hingga Desa Randai di Kecamatan Marau.

Menurut Alexander, pembangunan jaringan listrik tersebut merupakan hasil upaya yang dilakukan pemerintah daerah sejak akhir 2025. Saat itu, Pemkab Ketapang mengajukan permohonan kepada Direksi PLN dan melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempercepat pembangunan jaringan listrik di wilayah pedalaman.

"Peresmian hari ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan akses listrik bagi masyarakat. Target kita, pada tahun 2029 seluruh desa di Kabupaten Ketapang sudah teraliri listrik tanpa terkecuali," kata Alexander Wilyo.

Ia menilai kehadiran listrik akan membawa dampak luas bagi masyarakat, mulai dari membuka peluang usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi desa, hingga meningkatkan kualitas pendidikan karena anak-anak dapat belajar pada malam hari dengan penerangan yang memadai.

Selain itu, layanan kesehatan, administrasi pemerintahan desa, dan pelayanan publik lainnya juga diharapkan menjadi lebih optimal dengan tersedianya pasokan listrik.

Alexander turut mengajak masyarakat menjaga jaringan listrik yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Peresmian dipusatkan di Lapangan Sepak Bola Pasir Putih, Desa Pangkalan Batu, dan dihadiri Manajer PLN Kabupaten Ketapang, jajaran Forkopimcam Kendawangan, Dewan Adat Dayak, Kepala Desa Pangkalan Batu Mansyur, Ketua Panitia sekaligus Damung Adat Alberto Anyab, serta tokoh masyarakat.

Setelah peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan pertunjukan tari adat dan hiburan musik yang menjadi bagian dari perayaan bersama masyarakat dalam rangka Gawai Adat Sapat Taun.

Bupati Ketapang menerbitkan surat edaran yang melarang ASN, restoran, hotel, dan usaha menengah ke atas menggunakan LPG 3 Kg agar distribusi gas subsidi lebih tepat sasaran. (Foto ilustrasi)

KETAPANG - Bupati Ketapang Alexander Wilyo menerbitkan Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2026 tentang penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram yang ditandatangani pada 22 Juni 2026 di Kabupaten Ketapang. Melalui kebijakan tersebut, ASN, PPPK, restoran, hotel, kafe, serta pelaku usaha menengah ke atas diminta tidak lagi menggunakan LPG subsidi 3 kilogram.

Sebagai pengganti, kelompok tersebut diimbau beralih menggunakan LPG non-subsidi ukuran 5 kilogram atau 12 kilogram. Langkah ini bertujuan agar LPG bersubsidi dapat dinikmati oleh masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro yang menjadi sasaran program subsidi pemerintah.

Dalam surat edaran tersebut, Alexander Wilyo menegaskan bahwa LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang penggunaannya harus tepat sasaran. Kebijakan itu juga menjadi upaya Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk mengurangi potensi kelangkaan LPG 3 kilogram yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Pemerintah daerah juga meminta pemilik pangkalan dan agen LPG 3 kilogram bertanggung jawab terhadap pendistribusian gas bersubsidi. Penjualan diwajibkan dilakukan langsung kepada masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain itu, camat, lurah, dan kepala desa dilibatkan dalam pengawasan distribusi LPG subsidi. Mereka diminta aktif memantau penyaluran di wilayah masing-masing serta melaporkan dugaan pelanggaran sesuai kewenangan yang dimiliki.

Kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola distribusi LPG bersubsidi sehingga kebutuhan masyarakat kecil terhadap gas subsidi dapat terpenuhi secara lebih merata.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kabupaten Ketapang, Riza, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut.

"Kami mendukung penuh langkah Bupati Ketapang yang mengimbau ASN, pelaku usaha restoran, hotel, kafe dan usaha menengah ke atas agar tidak lagi menggunakan LPG 3 kilogram. Gas subsidi memang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan usaha mikro," ujar Riza.

Menurutnya, pengawasan bersama oleh pemerintah daerah, aparat desa, pangkalan, dan agen LPG menjadi faktor penting agar distribusi gas bersubsidi tidak disalahgunakan.

"Kami berharap surat edaran ini menjadi momentum untuk bersama-sama menjaga ketersediaan LPG subsidi di Ketapang. Jika penggunaannya tepat sasaran, maka pasokan untuk masyarakat yang membutuhkan akan lebih terjamin," katanya.

Melalui surat edaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang mendorong penggunaan LPG subsidi menjadi lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat pengawasan distribusi. Dengan keterlibatan pemerintah daerah hingga pemerintah desa, diharapkan pasokan LPG 3 kilogram tetap tersedia bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.

Bupati Ketapang Alexander Wilyo melantik 12 pejabat eselon II dan sejumlah pejabat lainnya sebagai bagian penyegaran birokrasi untuk memperkuat pelayanan publik dan pembangunan daerah.

KETAPANG - Bupati Ketapang Alexander Wilyo melantik dan mengambil sumpah jabatan 12 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) serta sejumlah pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang di Aula Kantor Bupati Ketapang, Jumat (19/6/2026). Pelantikan tersebut merupakan bagian dari penyegaran birokrasi sekaligus tindak lanjut hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (open bidding).

Dalam arahannya, Alexander Wilyo menegaskan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Ketapang harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat serta mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga.

"ASN Ketapang ini harus jadi pelayan masyarakat. Yang sulit dipermudah, bagaimana caranya, yang jauh kita dekatkan. Itu tugas utama kita," kata Alexander.

Menurutnya, rotasi dan pelantikan pejabat ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Ketapang.

Sejumlah jabatan strategis mengalami pergantian. Rio Marisa dipercaya sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sedangkan David dilantik sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Yudhi Agus Kurniawan menjabat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Eko Harfiyanto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Tarsius sebagai Kepala Dinas Perdagangan.

Pada jajaran staf ahli, Nikodimus Erpan dipercaya sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. Sementara Mintaria menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Perubahan juga terjadi pada sejumlah badan strategis. Remanus Romawi ditunjuk sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), sedangkan Antonius Bobby dipercaya memimpin Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Selain itu, Pitriyadi dilantik sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Wahyudin sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, serta Uti Royten sebagai Kepala Dinas Perhubungan.

Pelantikan juga mencakup pejabat di RSUD Pangeran Ratu Kusuma Anom Ketapang yang merupakan perangkat daerah baru. Ismail dipercaya sebagai Direktur RSUD, didampingi Ryan Borneowanto sebagai Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Asuhan Keperawatan, Hery Sutanto sebagai Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis, serta Alexander sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha.

Alexander Wilyo menegaskan bahwa seluruh ASN harus menjadikan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama.

"ASN Ketapang ini harus jadi pelayan masyarakat. Yang sulit dipermudah, bagaimana caranya, yang jauh kita dekatkan. Itu tugas utama kita," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap penyegaran birokrasi melalui pelantikan pejabat baru ini dapat memperkuat efektivitas pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor.

Bupati Ketapang Alexander Wilyo meminta Pertamina menyiapkan distribusi BBM alternatif setelah operasional SPBU Sungai Laur terhenti agar pasokan bagi masyarakat tetap terjamin.

Pemerintah Kabupaten Ketapang bergerak cepat dengan mengajukan permohonan resmi kepada PT Pertamina Patra Niaga agar distribusi BBM tetap berjalan selama proses penghentian operasional SPBU berlangsung.

Alexander Wilyo menjelaskan, penghentian operasional SPBU terjadi karena adanya proses evaluasi dan pemeriksaan internal terkait dugaan ketidaksesuaian tata kelola penyaluran BBM. Menurutnya, proses tersebut merupakan kewenangan manajemen SPBU dan harus dihormati sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, ia menegaskan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Ketersediaan BBM harus tetap terjamin mengingat bahan bakar menjadi penunjang aktivitas transportasi, distribusi barang, pelayanan kesehatan, hingga sektor pertanian.

Sebagai tindak lanjut, Bupati Ketapang turun langsung menemui kepala desa dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sungai Laur untuk menyerap aspirasi sekaligus memetakan dampak yang dirasakan warga akibat berhentinya operasional SPBU.

Hasil pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui surat resmi yang dikirim Pemkab Ketapang kepada PT Pertamina Patra Niaga pada Selasa, 9 Juni 2026. Dalam surat itu, pemerintah daerah meminta Pertamina segera menyiapkan langkah darurat beserta mekanisme distribusi alternatif agar kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi.

"Pemerintah daerah menghormati proses yang sedang berjalan. Namun pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Kebutuhan BBM warga tidak boleh terhambat karena menyangkut aktivitas ekonomi dan pelayanan publik," kata Alexander Wilyo.

Ia juga mengingatkan bahwa Kecamatan Sungai Laur memiliki jarak yang cukup jauh dari titik pengisian BBM di wilayah lain. Tanpa solusi yang cepat, masyarakat berpotensi menanggung biaya tambahan untuk memperoleh bahan bakar.

"Ketersediaan BBM sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Mulai dari transportasi, distribusi logistik, pelayanan kesehatan hingga sektor pertanian sangat bergantung pada pasokan energi yang lancar," ujarnya.

Alexander berharap PT Pertamina Patra Niaga segera mengambil langkah strategis untuk menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat Sungai Laur. Menurutnya, distribusi energi yang tetap berjalan menjadi kunci agar aktivitas masyarakat dan roda perekonomian daerah tidak terganggu selama proses pemeriksaan SPBU berlangsung.

Pemkab Ketapang kembali meraih opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kalbar atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Bupati Alexander Wilyo menegaskan anggaran harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

KETAPANG - Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penghargaan tersebut diserahkan di Aula BPK Perwakilan Kalbar, Pontianak, pada Senin (25/5/2026).

Opini WTP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat, Sri Haryati, kepada Bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama Ketua DPRD Kabupaten Ketapang. Raihan tersebut kembali menegaskan keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai standar pemeriksaan BPK.

Bupati Alexander Wilyo menegaskan, pencapaian opini WTP tidak hanya dimaknai sebagai keberhasilan administratif, tetapi juga menjadi tolok ukur komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Yang paling penting bukan hanya mendapatkan opini WTP, tetapi bagaimana anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Alexander.

Menurutnya, anggaran daerah harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang dinilai konsisten menjaga pengelolaan keuangan secara profesional dan bertanggung jawab.

"Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang. Kami akan terus menjaga komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel," katanya.

Meski kembali memperoleh opini tertinggi dari BPK, Pemkab Ketapang memastikan tetap menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi hasil pemeriksaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem pengendalian intern sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

"Kami menjadikan setiap rekomendasi sebagai bahan evaluasi agar ke depan pengelolaan pemerintahan semakin efektif, transparan, dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat," tegas Alexander.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat, Sri Haryati, mengapresiasi pemerintah daerah di Kalimantan Barat yang mampu mempertahankan opini WTP. Ia juga mengingatkan pentingnya memperkuat tata kelola pemerintahan serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan agar kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat.

Pemkab Ketapang menyambut Oesman Sapta Odang dalam agenda ramah tamah di Pendopo Bupati. Alexander Wilyo berharap silaturahmi ini memperkuat persatuan dan pembangunan daerah.

KETAPANG - Pemerintah Kabupaten Ketapang menyambut tokoh nasional asal Kalimantan Barat, Oesman Sapta Odang (OSO), dalam agenda ramah tamah yang digelar di Pendopo Bupati Ketapang, Minggu (24/5/2026). Kegiatan dipimpin langsung Bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama Wakil Bupati Jamhuri Amir.

Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai kegiatan yang turut dihadiri Bupati Kayong Utara Romi Wijaya, Wakil Bupati Kayong Utara Amru Chanwari, jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta sejumlah tamu undangan.

Dalam sambutannya, Alexander Wilyo menyampaikan kebanggaannya atas kehadiran kembali OSO di Tanah Kayong. Menurutnya, OSO memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan masyarakat Ketapang maupun Kabupaten Kayong Utara.

"Hari ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami masyarakat Ketapang. Kehadiran Bapak Oesman Sapta Odang bukan hanya sebagai tokoh nasional, tetapi juga sebagai orang tua dan tokoh kebanggaan masyarakat Kalimantan Barat," ujar Alexander.

Ia menilai, di tengah kesibukan OSO di tingkat nasional, kunjungan tersebut menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap daerah di pesisir selatan Kalimantan Barat.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Ketapang, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kasih sayang beliau yang tidak pernah luntur untuk Tanah Kayong," katanya.

Alexander juga menyebut momentum silaturahmi tersebut menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah untuk terus melanjutkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Ia berharap hubungan baik antara tokoh nasional dan masyarakat daerah terus terjaga guna memperkuat persatuan serta mendukung kemajuan Ketapang dan Kayong Utara.

"Kebersamaan ini semoga membawa keberkahan serta menjadi energi positif bagi kita semua untuk terus membangun daerah yang maju, mandiri dan berkeadilan," tutupnya.

Agenda ramah tamah berlangsung dalam suasana santai dan penuh persaudaraan. Kehadiran OSO mendapat sambutan hangat dari para tokoh masyarakat dan seluruh tamu undangan yang hadir.

OSO tiba di Bandara Rahadi Oesman Ketapang dan disambut Bupati Alexander Wilyo serta Wabup Jamhuri Amir dalam kunjungan silaturahmi sebelum melanjutkan perjalanan ke Kayong Utara.

Suasana penyambutan berlangsung hangat dan sederhana. Sejumlah pejabat dari Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta warga turut hadir untuk menyambut kedatangan OSO yang datang menggunakan pesawat jet pribadi.

Usai turun dari pesawat, Alexander Wilyo dan Jamhuri Amir mendampingi OSO menuju agenda ramah tamah yang telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, kunjungan OSO ke Ketapang tidak hanya untuk bersilaturahmi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Kedatangannya juga menjadi bagian dari perjalanan menuju kampung halamannya di Kabupaten Kayong Utara.

Kehadiran mantan Ketua DPD RI tersebut menarik perhatian masyarakat. Sejumlah warga datang ke Bandara Rahadi Oesman untuk melihat langsung tokoh nasional asal Kalimantan Barat itu.

Pemerintah Kabupaten Ketapang kemudian menggelar pertemuan santai bersama OSO yang dihadiri sejumlah pejabat daerah dari Ketapang maupun Kayong Utara. Dalam suasana penuh keakraban, para tamu undangan dan tokoh masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bersilaturahmi dan berbincang langsung dengan OSO.

OSO dikenal sebagai tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 1999–2004 dan Ketua DPD RI periode 2014–2019. Saat ini, ia masih aktif di dunia politik nasional sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Pekan Gawai Dayak ke-40 di Pontianak menjadi ajang pelestarian budaya Dayak. Ketapang tampil menonjol melalui ritual adat Pesalin dan berbagai atraksi budaya.

PONTIANAK – Pekan Gawai Dayak (PGD) Kalimantan Barat ke-40 Tahun 2026 resmi digelar di Rumah Radakng, Pontianak, sejak Rabu (20/5/2026). Kegiatan budaya tahunan itu dihadiri ribuan masyarakat, tokoh adat, delegasi kabupaten/kota di Kalimantan Barat, serta tamu dari Sarawak, Malaysia.

Sebagai tuan rumah penyelenggaraan tahun ini, Kabupaten Ketapang menjadi salah satu daerah yang menarik perhatian melalui beragam atraksi budaya, ritual adat, dan prosesi sakral khas Dayak Ketapang.

Bupati Ketapang Alexander Wilyo yang bergelar Patih Jaga Pati Laman Sembilan Domong Sepuluh mengatakan, Pekan Gawai Dayak bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan wadah untuk menjaga identitas budaya sekaligus memperkenalkannya kepada generasi muda.

"Budaya Dayak harus terus dijaga dan diwariskan. PGD menjadi ruang memperkuat jati diri sekaligus memperkenalkan kekayaan adat Dayak Ketapang kepada masyarakat luas," ujar Alexander.

Selain menampilkan seni dan budaya, PGD ke-40 juga menjadi sarana memperkenalkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Dayak, seperti kebersamaan, penghormatan terhadap alam, dan semangat persaudaraan antarmasyarakat adat.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan PGD tahun ini adalah ritual adat Pesalin khas Dayak Ketapang. Prosesi tersebut merupakan tradisi pemberian gelar kehormatan adat yang dilakukan melalui tata cara adat oleh para pemangku dan sesepuh Dayak.

Dalam prosesi itu, sejumlah tokoh nasional, jajaran Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), hingga tamu dari Sarawak menerima gelar kehormatan adat Dayak Ketapang.

Alexander menegaskan bahwa pemberian gelar adat memiliki makna mendalam dan tanggung jawab moral sehingga pelaksanaannya dilakukan secara sakral.

"Gelar adat bukan sekadar simbol, tetapi penghormatan terhadap nilai leluhur dan marwah adat Dayak yang harus dijaga bersama," tegasnya.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyebut Pekan Gawai Dayak menjadi kekuatan budaya yang mampu mempererat keberagaman masyarakat di Kalimantan Barat.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan berharap PGD terus berkembang sebagai destinasi wisata budaya unggulan yang mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan sektor pariwisata daerah.

Rangkaian Pekan Gawai Dayak ke-40 juga diisi pawai kendaraan hias, pertunjukan seni budaya, serta atraksi adat yang melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Kegiatan ini menjadi wadah pelestarian budaya sekaligus memperkuat persatuan masyarakat adat di Kalimantan Barat.

silaturrahmi tokoh masyarakat Ketapang bersama Bupati dan Wakil Bupati beberapa waktu lalu (istimewa).

Ketapang (Borneo Tribun) - Sejumlah tokoh masyarakat di kabupaten Ketapang angkat suara menilai gaya kepemimpinan dan hasil yang sudah dicapai selama setahun oleh bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama wakil Bupati Jamhuri Amir.

Diantara nama tokoh yang berbicara itu adalah ketua MUi Ketapang, KH Moh. Faisol Maksum, ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Ketapang Heronimus Tanam dan tokoh sesepuh melayu Ketapang Abdulbad A Rani.

Ketua MUI Ketapang KH Moh. Faisol Maksum.

"Salah satu contoh yang dirasakan langsung masyarakat adalah perbaikan Jalan Pelang. Saya beberapa kali melintas di jalan tersebut, sekarang sudah lebih lancar. Aktivitas masyarakat terbantu, ekonomi juga ikut bergerak. Dari komunikasi dengan warga, mereka bersyukur dengan kondisi ini," kata Ustadz Faisal.

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Ketapang, Heronimus Tanam.

Ia menilai sinergi antara Bupati dan Wakil Bupati berjalan baik, sehingga program-program pemerintah dapat dilaksanakan secara optimal.

Kami melihat keduanya tetap sejalan. Koordinasi berjalan baik dan program pembangunan terlaksana dengan lancar," ujar tokoh yang disapa Tanam itu. 

Sebagai mantan birokrat, Ia menanggapi anggapan yang menyebut peran Wakil Bupati kurang terlihat. Menurutnya, hal tersebut tidak tepat karena pembagian tugas antara Bupati dan Wakil Bupati telah diatur secara jelas.

"Tugas masing-masing sudah jelas sesuai aturan. Wakil Bupati memahami perannya sebagai politisi, sementara Bupati memiliki latar belakang birokrasi. Ini justru menjadi kekuatan," katanya.

Tokoh masyarakat Melayu Ketapang, Abdulbad A. Rani.

Sinergi kepala daerah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Bupati dan Wakil Bupati menjalankan perannya dengan baik. Pembagian tugas jelas dan secara umum sejalan dengan visi dan misi.

Menurutnya, pembangunan daerah tetap berada pada jalur yang tepat meski dihadapkan pada tantangan, seperti keterbatasan anggaran.

"Kendala anggaran kita maklumi, tetapi arah pembangunan, terutama infrastruktur, tetap berjalan sesuai rencana," katanya. 

Abdulbad menilai latar belakang keduanya menjadi kekuatan dalam menjalankan roda pemerintahan. 

"Wakil Bupati berlatar belakang politisi, sedangkan Bupati berpengalaman di birokrasi. Ini kombinasi yang saling melengkapi," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan skala prioritas pembangunan.

"Semua OPD harus duduk bersama menentukan prioritas, terutama infrastruktur. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Bupati yang kemudian mengambil keputusan," katanya. 

Selain itu, ia mengingatkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga peluang usaha dan lapangan kerja.

"Masyarakat tidak menuntut berlebihan, selain infrastruktur baik, yang penting ada peluang usaha dan lapangan kerja," ujarnya.

Abdulbad turut mendorong aparatur sipil negara (ASN) menjalin hubungan yang baik dengan media sebagai mitra strategis dalam penyampaian informasi.

"Media adalah mitra penting untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat, katanya.

Para tokoh masyarakat berharap kekompakan antara Bupati dan Wakil Bupati dapat terus dijaga, sehingga pembangunan di Kabupaten Ketapang berjalan optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

"Secara umum, pembangunan tetap berjalan sesuai visi dan misi. Kekompakan ini harus dijaga bersama,” pungkasnya.

Gubernur Ria Norsan menegaskan percepatan pembangunan jalan Pesaguan–Kendawangan di Ketapang sebagai prioritas utama hingga 2027 untuk mendorong ekonomi daerah.

Ketapang — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk membenahi infrastruktur di Kabupaten Ketapang sebagai langkah penting dalam mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan konektivitas wilayah.

Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2027 yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Ketapang, Kamis (9/4/2026).

Menurut Norsan, pembangunan infrastruktur jalan, khususnya pada ruas Pesaguan–Kendawangan, menjadi salah satu prioritas utama karena memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kami menyadari pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya pada ruas jalan provinsi Pesaguan–Kendawangan yang memiliki peran strategis bagi aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Norsan.

Ia juga meminta dukungan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI dan DPRD, agar pembangunan jalan tersebut dapat diselesaikan sesuai target pada tahun 2027.

Jalan Strategis Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Gubernur menilai Kabupaten Ketapang memiliki posisi penting sebagai salah satu lokomotif pembangunan di Kalimantan Barat. Hal ini didukung oleh luas wilayah yang besar serta potensi sumber daya alam yang melimpah.

Beberapa sektor unggulan yang menopang ekonomi daerah di antaranya:

• Pertambangan bauksit

• Perkebunan kelapa sawit

• Distribusi logistik antarwilayah

• Aktivitas perdagangan dan industri

Namun, menurutnya, optimalisasi potensi tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan yang menjadi penghubung utama antarwilayah.

Tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, distribusi barang dan mobilitas masyarakat akan terhambat, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Musrenbang Diminta Tidak Sekadar Formalitas

Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, Norsan juga mengingatkan pemerintah daerah untuk menyusun program pembangunan yang adaptif di tengah keterbatasan anggaran.

Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam menjalankan program pembangunan.

Karena itu, ia menegaskan bahwa setiap program prioritas harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Musrenbang ini jangan hanya menjadi rutinitas, tetapi harus menghasilkan program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur dasar,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Bupati Ketapang Optimistis Pembangunan Bisa Dipercepat

Sementara itu, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyambut baik dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

Ia mengungkapkan bahwa luas wilayah Kabupaten Ketapang yang mencapai lebih dari 30 ribu kilometer persegi menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan, terutama pembangunan jalan.

Menurutnya, kondisi geografis yang luas membuat rentang kendali pembangunan menjadi panjang dan membutuhkan dukungan lintas sektor.

“Wilayah kami sangat luas, hampir setara dengan Jawa Tengah. Hal ini berdampak pada panjangnya rentang kendali pembangunan, khususnya pada infrastruktur jalan,” kata Alexander.

Meski menghadapi tantangan besar, ia tetap optimistis bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten mampu mempercepat pembangunan daerah.

Infrastruktur Jadi Fondasi Pembangunan Berkelanjutan

Melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD, pemerintah daerah berharap perencanaan pembangunan ke depan dapat lebih fokus pada penguatan infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan.

Dengan akses jalan yang lebih baik, diharapkan:

• Mobilitas masyarakat semakin lancar

• Distribusi logistik menjadi lebih efisien

• Investasi daerah meningkat

• Pertumbuhan ekonomi semakin cepat

• Kesejahteraan masyarakat meningkat

Langkah percepatan pembangunan infrastruktur ini juga dinilai sebagai strategi jangka panjang dalam meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

FAQ (Pertanyaan Umum)

Apa fokus utama pembangunan di Kabupaten Ketapang?

Fokus utama adalah pembangunan infrastruktur jalan, khususnya ruas Pesaguan–Kendawangan yang dinilai strategis bagi konektivitas dan ekonomi.

Kapan target pembangunan jalan Pesaguan–Kendawangan selesai?

Pembangunan jalan tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2027.

Mengapa Ketapang menjadi prioritas pembangunan di Kalbar?

Karena memiliki wilayah luas serta potensi sumber daya alam besar seperti pertambangan bauksit dan perkebunan kelapa sawit.

Apa tantangan terbesar pembangunan di Ketapang?

Luas wilayah yang sangat besar menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur jalan.

Apa harapan dari pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027?

Agar program pembangunan yang dirancang benar-benar menjadi prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Bupati Ketapang Alecander Wilyo Selasa (7/4/26) masalah teror di kecamatan Air Upas Ketapang.

Ketapang (Borneo Tribun) - Rangkaian teror pembakaran rumah warga di kecamatan Air Upas Ketapang yang terjadi secara beruntun dalam beberapa hari belakangan ini disikapi Bupati Ketapang Alexander Wilyo.

Ia merasa geram dan resah atas ulah seseorang yang mengganggu ketenteraman masyarakat di Air Upas. Bupati menegaskan, Pemda akan aktif membantu Kepolisian menangkap oknum pelaku yang meresahkan tersebut. 

"Kami akan berperan aktif agar ada progres dalam penanganan kasus ini, sekaligus mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Polres Ketapang" ucapnya, Selasa (7/4/2026) saat mimpin Rakor masalah ini di kantor Bupati. 

Sebagai bentuk kehadiran pemerintah, Bupati telah menginstruksikan dinas terkait untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak.

"Kita jaga Ketapang ini bersama-sama. Keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab kita semua," katanya

Data yang dicatat mengungkapkan, sebanyak 37 kejadian di Desa Petuakan dan Desa Gahang sejak Februari 2025 hingga April 2026.

Rinciannya meliputi 30 kasus pembakaran pondok, 4 kasus penembakan menggunakan senjata angin, 2 kasus pembakaran alat berat, serta 1 kasus pencurian. Mayoritas insiden terjadi pada malam hari, antara pukul 18.30 hingga 01.00 WIB.

Kapolres Ketapang, Muhammad Harris, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari penyelidikan intensif, olah tempat kejadian perkara (TKP), hingga pemeriksaan sejumlah saksi.

Kepolisian juga meningkatkan patroli rutin dan dialogis, membentuk tim khusus untuk penjagaan dan pengintaian, serta melakukan penyisiran wilayah. Upaya pencarian pelaku turut dibantu dengan penurunan anjing pelacak dan penerbitan daftar pencarian orang (DPO).

"Upaya lainnya juga kami lakukan seperti penyisiran dan pencarian terhadap terduga pelaku, serta patroli di wilayah terdampak," ujarnya. 

Dalam proses penanganan, Satuan Reserse Kriminal Polres Ketapang telah mengamankan dua pelaku yang kini telah menjalani proses hukum dan dijatuhi vonis. Meski demikian, pengembangan kasus masih terus dilakukan guna mengungkap kemungkinan pelaku lain.

"Menjaga keamanan dan ketertiban dimulai dari desa. Semua pihak harus mengambil peran masing-masing,” ujarnya.