 |
| Pemkab Ketapang kembali meraih opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kalbar atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Bupati Alexander Wilyo menegaskan anggaran harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. |
KETAPANG - Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penghargaan tersebut diserahkan di Aula BPK Perwakilan Kalbar, Pontianak, pada Senin (25/5/2026).
Opini WTP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat, Sri Haryati, kepada Bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama Ketua DPRD Kabupaten Ketapang. Raihan tersebut kembali menegaskan keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai standar pemeriksaan BPK.
Bupati Alexander Wilyo menegaskan, pencapaian opini WTP tidak hanya dimaknai sebagai keberhasilan administratif, tetapi juga menjadi tolok ukur komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Yang paling penting bukan hanya mendapatkan opini WTP, tetapi bagaimana anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Alexander.
Menurutnya, anggaran daerah harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang dinilai konsisten menjaga pengelolaan keuangan secara profesional dan bertanggung jawab.
"Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang. Kami akan terus menjaga komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel," katanya.
Meski kembali memperoleh opini tertinggi dari BPK, Pemkab Ketapang memastikan tetap menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi hasil pemeriksaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem pengendalian intern sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
"Kami menjadikan setiap rekomendasi sebagai bahan evaluasi agar ke depan pengelolaan pemerintahan semakin efektif, transparan, dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat," tegas Alexander.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat, Sri Haryati, mengapresiasi pemerintah daerah di Kalimantan Barat yang mampu mempertahankan opini WTP. Ia juga mengingatkan pentingnya memperkuat tata kelola pemerintahan serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan agar kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat.
- Memuat artikel...
