Berita BorneoTribun: Bapanas hari ini

Kode Recentpos Berita

Kode Recentpost Grid

iklan

Iklan ucapan DPRD Sanggau

iklan banner
Tampilkan postingan dengan label Bapanas. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bapanas. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 28 Maret 2026

Bantuan Beras dan Minyak Untuk 323 Ribu KPM Di Kaltim Kaltara

Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak untuk 323 ribu KPM di Kaltim Kaltara guna menjaga daya beli dan stabilitas harga pangan.
Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak untuk 323 ribu KPM di Kaltim Kaltara guna menjaga daya beli dan stabilitas harga pangan.

SAMARINDA -- Penyaluran bantuan pangan kembali digencarkan oleh Perum Bulog melalui Kantor Wilayah Kalimantan Timur–Kalimantan Utara (Kaltim-Kaltara). Program ini menyasar sebanyak 323.824 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah tersebut.

Kepala Kanwil Bulog Kaltim-Kaltara, Musazdin Said, menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok penting.

“Bantuan pangan berupa beras dan minyak menyasar 323.824 KPM,” ujarnya saat dikonfirmasi di Penajam Paser Utara, Jumat.

Fokus Jaga Daya Beli Masyarakat

Program ini bukan sekadar distribusi bantuan biasa. Menurut Musazdin, langkah ini menjadi bagian penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan gejolak harga pangan di pasaran.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan jika ditemukan ketidaksesuaian data penerima. “Warga bisa menyampaikan jika ada ketidaksesuaian data agar bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak,” tambahnya.

Data Berbasis DTKS Dan Peran Kelurahan

Penyaluran bantuan ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) nasional. Proses verifikasi turut melibatkan kelurahan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

Kolaborasi lintas sektor ini dinilai efektif untuk memastikan distribusi berjalan tepat sasaran dan transparan. Kelurahan juga menjadi titik penting dalam proses penyaluran karena lebih dekat dengan masyarakat.

Distribusi Dilakukan Setelah Lebaran

Untuk periode Februari hingga Maret 2026, setiap KPM akan menerima:

  • 20 kilogram beras

  • 4 liter minyak goreng

Penyaluran bantuan ini dijadwalkan berlangsung setelah perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah.

Bagian Dari Program Nasional

Program bantuan pangan ini merupakan mandat dari Badan Pangan Nasional yang menargetkan sekitar 33 juta KPM di seluruh Indonesia.

Melalui penugasan ini, Bulog berperan dalam menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Dampak Yang Diharapkan

Selain membantu masyarakat berpenghasilan rendah, program ini juga diharapkan mampu:

  • Menjaga stabilitas harga beras dan minyak goreng

  • Mengurangi tekanan inflasi pangan

  • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dengan distribusi yang semakin tepat sasaran, bantuan ini diharapkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.

FAQ (Pertanyaan Umum)

1. Siapa saja yang menerima bantuan ini?
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam DTKS nasional.

2. Apa saja bantuan yang diberikan?
Setiap KPM menerima 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng.

3. Kapan bantuan disalurkan?
Setelah Idul Fitri 1447 Hijriah untuk periode Februari–Maret 2026.

4. Bagaimana jika data penerima tidak sesuai?
Warga bisa melapor melalui kelurahan atau Puskesos setempat.

5. Apa tujuan utama program ini?
Menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga pangan nasional.

Rabu, 27 Agustus 2025

Harga Beras Naik, Bapanas Resmi Sesuaikan HET Jadi Rp 13.500 per Kg di Sebagian Besar Wilayah

Seorang warga sedang membeli beras di pasar tradisional usai pemerintah menetapkan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium tahun 2025.
Seorang warga sedang membeli beras di pasar tradisional usai pemerintah menetapkan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium tahun 2025. (Gambar ilustrasi IA)

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dari Rp 12.500 menjadi Rp 13.500 per kilogram. 

Penyesuaian ini berlaku untuk sebagian besar wilayah Indonesia, sementara untuk Papua dan Maluku, HET ditetapkan lebih tinggi, yakni Rp 15.500 per kilogram. 

Aturan tersebut tercantum dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025 yang dirilis pekan ini. 

Bapanas menyebut penyesuaian harga diperlukan karena HET lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan struktur biaya produksi maupun distribusi.

Dalam keterangan resminya, Bapanas menjelaskan bahwa kenaikan hingga Rp 2.000 per kilogram ini dimaksudkan agar industri penggilingan tidak terbebani biaya produksi yang semakin meningkat. 

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu mengurangi disparitas harga antara beras medium dan premium di pasar. 

Harga Beras Naik, Bapanas Resmi Sesuaikan HET Jadi Rp 13.500 per Kg di Sebagian Besar Wilayah
Harga Beras Naik, Bapanas Resmi Sesuaikan HET Jadi Rp 13.500 per Kg di Sebagian Besar Wilayah. (Gambar ilustrasi)

"Kita harus menjaga keberlanjutan industri penggilingan dan memastikan pasokan beras tetap stabil. Penyesuaian HET ini bagian dari langkah menjaga keseimbangan harga di tingkat konsumen dan produsen," tulis Bapanas dalam dokumen resminya.

Sejalan dengan langkah tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan di seluruh daerah. 

Hal itu ia sampaikan saat membuka acara “pangan murah” di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, kemarin. 

Tito menegaskan bahwa stabilitas pangan merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional. 

"Presiden menekankan agar harga pangan tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Program pangan murah ini adalah salah satu bentuk nyata dari upaya menjaga daya beli rakyat," ujar Tito.

Kenaikan HET beras ini tentu akan berdampak langsung pada harga di pasar. Meski begitu, Bapanas berharap kebijakan tersebut dapat menjaga keseimbangan antara harga yang layak bagi petani dan keterjangkauan bagi konsumen. 

Beberapa pengamat menilai, meski ada kenaikan, stabilitas pasokan beras ke depan tetap lebih penting agar tidak memicu gejolak di masyarakat. 

Ke depan, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah tambahan, termasuk operasi pasar dan program pangan murah, guna memastikan ketersediaan beras dengan harga yang tetap ramah di kantong.