Bank Indonesia Siapkan Layanan Penukaran Uang Bagi Pemudik Di Bandara Dan Pelabuhan Balikpapan

Saputra Berry    Selasa, Maret 17, 2026    Comment   

Bank Indonesia Siapkan Layanan Penukaran Uang Bagi Pemudik Di Bandara Dan Pelabuhan Balikpapan

Bank Indonesia membuka layanan penukaran uang bagi pemudik di Bandara Sepinggan dan Pelabuhan Semayang Balikpapan. BI juga menyiapkan Rp2 triliun uang layak edar selama Ramadhan 2026. (Gambar ilustrasi AI)

SAMARINDA -- Menjelang arus mudik Ramadhan dan Idul Fitri 2026, Bank Indonesia (BI) menghadirkan layanan penukaran uang khusus bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan pulang kampung dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Layanan ini disediakan melalui program Mudik Peduli 2026, yang berlangsung di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan dan Pelabuhan Semayang. Program tersebut bertujuan memudahkan para pemudik memperoleh uang pecahan layak edar sebelum melakukan perjalanan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menjelaskan bahwa BI telah menyiapkan ratusan paket penukaran uang bagi masyarakat yang akan bepergian menggunakan transportasi udara maupun laut.

“BI menyiapkan sekitar 400 paket penukaran bagi pemudik yang menggunakan pesawat maupun kapal laut,” ujar Robi Ariadi di Balikpapan, Senin.

Permintaan Penukaran Uang Tinggi

Bank Indonesia membuka layanan penukaran uang bagi pemudik di Bandara Sepinggan dan Pelabuhan Semayang Balikpapan. BI juga menyiapkan Rp2 triliun uang layak edar selama Ramadhan 2026. (Gambar ilustrasi AI)

Menurut Robi, antusiasme masyarakat terhadap layanan penukaran uang selama Ramadhan cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah paket penukaran yang hampir seluruhnya telah dimanfaatkan masyarakat.

Dari total 26.620 paket penukaran uang yang disediakan, tercatat 24.027 paket telah terealisasi, atau sekitar 90 persen dari total alokasi.

Melihat tingginya permintaan tersebut, BI memutuskan untuk mengoptimalkan sisa alokasi uang layak edar pada pekan terakhir Ramadhan, yakni pada periode 13 hingga 17 Maret 2026.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai tetap terpenuhi menjelang Hari Raya.

Layanan Menjangkau Beberapa Wilayah

Bank Indonesia membuka layanan penukaran uang bagi pemudik di Bandara Sepinggan dan Pelabuhan Semayang Balikpapan. BI juga menyiapkan Rp2 triliun uang layak edar selama Ramadhan 2026. (Gambar ilustrasi AI)

Program penukaran uang ini tidak hanya melayani masyarakat di Kota Balikpapan, tetapi juga mencakup wilayah kerja Kantor Perwakilan BI Balikpapan lainnya.

Wilayah tersebut meliputi:

• Kota Balikpapan

• Kabupaten Penajam Paser Utara

• Kabupaten Paser

Optimalisasi distribusi uang tunai di wilayah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transaksi selama Ramadhan dan Idul Fitri.

BI Siapkan Rp2 Triliun Uang Layak Edar

Bank Indonesia membuka layanan penukaran uang bagi pemudik di Bandara Sepinggan dan Pelabuhan Semayang Balikpapan. BI juga menyiapkan Rp2 triliun uang layak edar selama Ramadhan 2026. (Gambar ilustrasi AI)

Bank Indonesia juga memastikan ketersediaan uang tunai yang cukup selama periode Ramadhan hingga Idul Fitri 2026.

Hingga 12 Maret 2026, realisasi uang kartal yang telah dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan BI Balikpapan tercatat mencapai Rp1,16 triliun, atau sekitar 60 persen dari total uang yang disiapkan.

Secara keseluruhan, BI menyiapkan Rp2 triliun uang layak edar (ULE) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan dan Lebaran tahun ini.

“Uang layak edar disiapkan Rp2 triliun selama Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Jumlah itu meningkat sekitar 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” jelas Robi Ariadi.

Bagian Dari Program SERAMBI 2026

Layanan penukaran uang tersebut merupakan bagian dari program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2026.

Program tahun ini mengusung tema “Rupiah Memberi Makna Di Bulan Penuh Berkah”, yang bertujuan mempermudah masyarakat mendapatkan uang pecahan baru serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan rupiah secara bijak.

Melalui program ini, Bank Indonesia berharap masyarakat dapat memperoleh uang layak edar dengan mudah sekaligus mendukung kelancaran transaksi ekonomi selama momentum Ramadhan dan Idul Fitri.

Rupiah Sentuh Rp16.990 Per Dolar AS Saat Harga Minyak Dunia Tembus 100 Dolar

Reza Aditiya g    Senin, Maret 09, 2026    Comment   

Rupiah Sentuh Rp16.990 Per Dolar AS Saat Harga Minyak Dunia Tembus 100 Dolar

Rupiah melemah hingga Rp16.990 per dolar AS seiring konflik Iran-AS dan lonjakan harga minyak dunia. Ekonom menilai tekanan global masih berpotensi menahan penguatan rupiah.

JAKARTA -- Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dinilai masih memberi tekanan besar terhadap nilai tukar rupiah. Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, memandang rupiah berpotensi bertahan di sekitar level terlemah saat ini dan bahkan masih berpeluang melemah apabila konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel belum mereda.

Josua menjelaskan, ketidakpastian justru meningkat setelah muncul dinamika pergantian kepemimpinan di Iran. Proses suksesi berlangsung di tengah perang, sementara elite politik di negara tersebut juga dilaporkan terbelah.

Dalam situasi tersebut, figur Mojtaba Khamenei disebut menjadi sosok yang menguat. Ia dikenal memiliki kedekatan dengan Garda Revolusi Iran dan dipandang memiliki sikap politik yang lebih keras.

“Dalam keadaan seperti ini, pasar cenderung mempertahankan permintaan dolar AS dan mengurangi penempatan dana di negara berkembang, sehingga rupiah sulit pulih cepat,” kata Josua saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Tekanan tersebut tercermin pada perdagangan awal pekan ini. Pada Senin, rupiah sempat menyentuh level Rp16.990 per dolar AS ketika harga minyak dunia menembus 100 dolar AS per barel.

Menurut Josua, langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia (BI) saat ini cukup penting untuk menjaga pasar tetap terkendali. Kebijakan tersebut dinilai mampu menahan gejolak agar pelemahan rupiah tidak bergerak secara tidak teratur.

Namun demikian, ia menilai kebijakan tersebut belum tentu cukup untuk membalikkan arah rupiah selama tekanan eksternal masih kuat. Faktor utama yang memengaruhi pergerakan kurs saat ini berasal dari konflik geopolitik, lonjakan harga minyak, dan arus modal global.

Sebagai informasi, pada Februari 2026 lalu Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75 persen. Kebijakan itu difokuskan pada upaya memperkuat stabilisasi rupiah di tengah ketidakpastian global.

Selain itu, bank sentral juga memperkuat intervensi di pasar valuta asing, baik di pasar domestik maupun internasional. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan memastikan likuiditas pasar tetap terjaga.

“Artinya, kebijakan Bank Indonesia saat ini lebih tepat dibaca sebagai upaya meredam kepanikan dan smoothing pergerakannya, bukan menjamin rupiah segera kembali menguat,” ujar Josua.

Dari sisi cadangan devisa, Josua menilai posisi Indonesia masih cukup kuat untuk menjadi bantalan stabilitas. Cadangan devisa pada akhir Februari 2026 tercatat sebesar 151,9 miliar dolar AS, setara dengan 6,1 bulan impor.

Kondisi tersebut memberi ruang bagi Bank Indonesia untuk melakukan stabilisasi apabila pasar mengalami tekanan. Meski demikian, penggunaan cadangan devisa tetap perlu dilakukan secara terukur.

Menurutnya, fungsi cadangan devisa adalah untuk meredam gejolak dan menjaga kelancaran kebutuhan valuta asing, bukan mempertahankan satu tingkat kurs tertentu secara terus-menerus ketika tekanan eksternal masih tinggi.

“Cadangan devisa masih kuat, tetapi efektivitasnya akan jauh lebih besar bila tekanan geopolitik mulai mereda,” kata Josua.

Di sisi lain, lonjakan harga minyak dunia juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kondisi ekonomi global. Selama gangguan pengiriman di Selat Hormuz dan serangan terhadap fasilitas energi masih terjadi, harga minyak diperkirakan tetap tinggi.

Josua menilai harga minyak sangat mungkin bertahan di atas 100 dolar AS per barel dan tetap bergejolak. Bahkan pasar sempat menguji kisaran 120 dolar AS per barel dalam beberapa waktu terakhir.

Ia mengingatkan bahwa dampak konflik tersebut bisa berlangsung cukup lama. Proses pemulihan pengiriman dan produksi energi tidak dapat dilakukan secara instan, sehingga ketidakpastian pasar dapat bertahan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.

Bagi Indonesia, dampak terhadap inflasi dalam jangka pendek kemungkinan masih relatif tertahan. Pemerintah sebelumnya menyatakan akan menambah subsidi energi dan belum berencana menaikkan harga bahan bakar bersubsidi setidaknya hingga Lebaran.

Namun jika konflik berkepanjangan, tekanan ekonomi diperkirakan akan mulai merambat ke berbagai sektor. Biaya transportasi, logistik, pangan, hingga barang impor berpotensi meningkat.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi daya beli masyarakat serta meningkatkan tekanan harga domestik. Risiko ini dinilai perlu diwaspadai, mengingat inflasi Indonesia pada Februari 2026 tercatat 4,76 persen.

APBN Di Tepi Jurang, Kinerja Purbaya Yudhi Sadewa Mulai Disorot Ekonom

Reza Aditiya g    Senin, Maret 09, 2026    Comment   

APBN Di Tepi Jurang, Kinerja Purbaya Yudhi Sadewa Mulai Disorot Ekonom

APBN Indonesia mendapat sorotan setelah kinerja Purbaya Yudhi Sadewa dinilai menghadapi tekanan fiskal dan potensi defisit anggaran yang meningkat.

JAKARTA – Perhatian publik terhadap kondisi fiskal Indonesia mulai meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Sorotan terutama tertuju pada kinerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menggantikan Sri Mulyani Indrawati dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat pertama kali menjabat, Purbaya sempat mendapat dukungan luas dari publik. Pernyataannya mengenai pembiayaan proyek kereta cepat Whoosh yang disebut tidak menggunakan APBN sempat menuai apresiasi dari masyarakat.

Namun dalam perkembangannya, sejumlah ekonom mulai mempertanyakan kondisi fiskal pemerintah. Dalam enam bulan terakhir, berbagai indikator ekonomi dinilai belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertahan di kisaran 5 persen dalam beberapa kuartal terakhir. Angka tersebut dinilai stabil, tetapi belum memberikan percepatan ekonomi yang diharapkan untuk mendorong pemulihan dan ekspansi ekonomi nasional.

Di sisi lain, lembaga pemeringkat internasional juga mulai memberi sinyal kehati-hatian. Fitch Ratings merevisi prospek peringkat kredit Indonesia menjadi negatif, sementara Moody's Investors Service turut menyoroti sejumlah risiko fiskal yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.

Sorotan juga muncul terhadap program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program sosial ini dinilai penting untuk pembangunan sumber daya manusia, namun implementasinya menghadapi tantangan mulai dari kebutuhan anggaran hingga distribusi di lapangan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, menilai sejumlah indikator menunjukkan adanya tekanan terhadap pengelolaan fiskal pemerintah. Salah satunya terlihat dari potensi pelebaran defisit anggaran.

Menurut Bhima, jika harga minyak dunia meningkat, defisit APBN berpotensi melebar hingga sekitar 3,3 persen hingga 3,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut melewati batas psikologis yang selama ini dijaga pemerintah, yakni di bawah 3 persen dari PDB.

Selain itu, cadangan fiskal atau fiscal buffer pemerintah disebut mulai menurun. Kondisi ini membuat ruang kebijakan fiskal menjadi lebih terbatas ketika pemerintah menghadapi tekanan ekonomi global.

Masalah transparansi anggaran juga ikut disorot. Dokumen APBN 2026 disebut mengalami keterlambatan dalam publikasi kepada masyarakat. Bagi investor global, keterlambatan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan serta akurasi data fiskal pemerintah.

Perubahan kebijakan penggunaan dana desa juga menjadi perhatian. Sekitar 58 persen dana desa disebut dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan ini dinilai berpotensi memengaruhi prioritas pembangunan daerah serta memicu distorsi dalam pengelolaan fiskal lokal.

Di tengah dinamika domestik tersebut, tekanan eksternal juga meningkat. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat berdampak pada stabilitas pasar energi global.

Kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu konsekuensi dari situasi tersebut. Mengutip laporan Reuters, harga minyak mentah Brent sempat naik menjadi sekitar US$82,53 per barel, mendekati level tertinggi sejak awal 2025.

Bagi Indonesia, lonjakan harga minyak berpotensi menambah tekanan terhadap APBN. Ahli strategi makro dari Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menyarankan pemerintah mempertimbangkan mekanisme penyesuaian subsidi jika harga Brent menembus US$90 per barel dalam beberapa hari perdagangan.

Tekanan juga muncul dari sektor energi dalam negeri. Pembayaran kompensasi energi kepada Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara disebut belum sepenuhnya dilakukan secara rutin setiap bulan.

Jika kondisi tersebut terus berlanjut, arus kas perusahaan energi negara berpotensi tertekan. Situasi ini dikhawatirkan dapat memicu kebijakan penyesuaian harga energi yang berdampak langsung pada masyarakat.

Sejumlah ekonom menilai komunikasi kebijakan pemerintah juga perlu diperbaiki. Pernyataan yang dinilai terlalu optimistis dikhawatirkan dapat menurunkan tingkat kepercayaan pasar apabila tidak diikuti realisasi kebijakan yang konsisten.

Dalam konteks pengelolaan fiskal, kepercayaan pasar menjadi faktor penting. Ketika stabilitas APBN dipandang kuat, investor cenderung merasa aman. Namun ketika muncul sinyal tekanan fiskal, respons pasar biasanya menjadi lebih berhati-hati.

Sumber: Rosadi Jamani

Pemerintah Siapkan Penempatan Dana Rp100 Triliun Ke Perbankan Untuk Jaga Likuiditas

Saputra Berry    Sabtu, Maret 07, 2026    Comment   

Pemerintah Siapkan Penempatan Dana Rp100 Triliun Ke Perbankan Untuk Jaga Likuiditas

Pemerintah berencana menempatkan dana Rp100 triliun di perbankan untuk meningkatkan likuiditas sistem keuangan dengan skema jangka pendek yang lebih fleksibel.

JAKARTA -- Pemerintah berencana menambah penempatan dana di perbankan sebesar Rp100 triliun guna memperkuat likuiditas sistem keuangan nasional. Rencana tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas likuiditas di sektor perbankan sekaligus mendukung aktivitas perekonomian.

Langkah ini melanjutkan kebijakan sebelumnya yang telah menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di perbankan, khususnya pada bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Namun pada skema terbaru, pemerintah ingin membuat penempatan dana lebih fleksibel dengan jangka waktu yang lebih pendek.

“Nanti, mungkin Rp100 triliun lagi yang bisa keluar-masuk. Artinya, tidak terikat dalam deposit jangka panjang, tapi jangka pendek dan fleksibel,” ujar Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Skema Penempatan Dana Lebih Fleksibel

Pada penempatan dana sebelumnya, pemerintah menggunakan skema deposit on call dengan tenor enam bulan. Skema tersebut membuat dana relatif terkunci dalam periode tertentu sebelum dapat ditarik kembali.

Dalam rencana penempatan dana baru, pemerintah akan membuat mekanisme yang lebih fleksibel. Dengan demikian, dana bisa segera ditarik jika dibutuhkan untuk membiayai belanja negara.

Menurut Purbaya, pendekatan ini bertujuan agar dana tetap dapat membantu memperkuat likuiditas perbankan tanpa menghambat fleksibilitas pengelolaan keuangan negara.

Sumber Dana Berbeda Dari Skema Sebelumnya

Perbedaan lain dari kebijakan baru ini terletak pada sumber dana yang digunakan. Pada penempatan sebelumnya, dana berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang tidak masuk dalam pagu belanja negara.

Sementara itu, rencana penempatan Rp100 triliun nantinya akan menggunakan dana belanja pemerintah yang saat ini masih tersimpan di Bank Indonesia dan belum terserap.

“Kalau yang sampai Rp300 triliun itu sudah nganggur, tapi yang tambahan mungkin ya. Daripada ditaruh di BI, perbankan tidak punya akses, kami pindahkan ke situ untuk menambah uang di sistem perekonomian,” kata Purbaya.

Ia menambahkan, dana tersebut tetap bisa segera digunakan jika sewaktu-waktu diperlukan untuk pembiayaan program pemerintah.

Penempatan Dana Rp200 Triliun Diperpanjang

Sementara itu, pemerintah juga memutuskan memperpanjang masa penempatan dana Rp200 triliun di perbankan hingga September 2026.

Penempatan dana tersebut sebelumnya dijadwalkan jatuh tempo pada 13 Maret 2026. Pemerintah memilih memperpanjangnya selama enam bulan guna memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga.

“Penempatan Rp200 triliun saat jatuh tempo akan langsung diperpanjang enam bulan ke depan. Jadi, bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas,” ujar Purbaya.

Evaluasi terhadap kebijakan ini akan kembali dilakukan pada September mendatang.

Distribusi Dana Ke Bank Himbara

Sebelumnya pemerintah menempatkan dana sebesar Rp276 triliun yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih ke sejumlah bank milik negara dan satu bank pembangunan daerah.

Rinciannya, Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp80 triliun. Kemudian BTN menerima Rp25 triliun, BSI Rp10 triliun, serta Bank DKI Rp1 triliun.

Dari total penempatan tersebut, sebesar Rp75 triliun telah ditarik kembali untuk mendukung belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Dampak Terhadap Sistem Keuangan

Rencana penambahan dana Rp100 triliun di perbankan diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas likuiditas di sektor keuangan. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan perputaran dana di sistem perekonomian.

Meski demikian, pemerintah masih akan mengkaji lebih lanjut rencana tersebut sebelum pelaksanaannya diputuskan secara resmi.

Keponakan Presiden Prabowo, Thomas Djiwandono, Resmi Jadi Deputi Gubernur BI, Harapan Baru Ekonomi Indonesia

Ria Sartika    Selasa, Februari 10, 2026    Comment   

Keponakan Presiden Prabowo, Thomas Djiwandono, Resmi Jadi Deputi Gubernur BI, Harapan Baru Ekonomi Indonesia

Keponakan Presiden Prabowo, Thomas Djiwandono, Resmi Jadi Deputi Gubernur BI, Harapan Baru Ekonomi Indonesia.

Jakarta – Momen penting bagi ekonomi Indonesia terjadi hari ini. Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo, resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2026-2031.

Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari harapan baru untuk sinergi lebih kuat antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menekankan optimisme itu dengan nada santai tapi penuh makna:

“Kalau biasa makan siang bareng aja lancar, apalagi nanti kerja bareng,” ucap Purbaya sambil tersenyum. Ia yakin Thomas, yang juga keponakan Presiden Prabowo, siap menghadapi tanggung jawab besar ini.

“Lebih pintar dari saya, jadi nggak perlu banyak wejangan. Dia memang sudah profesional,” tambahnya.

Wakil Menkeu, Suahasil Nazara, menegaskan harapannya agar koordinasi kebijakan fiskal dan moneter semakin solid. Kehadiran Thomas diyakini membuat sinergi Kemenkeu dan BI lebih lancar, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah positif.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti peran penting Thomas dalam membangun komunikasi strategis dengan lembaga domestik dan internasional. Hal ini sangat vital untuk menjaga citra ekonomi Indonesia di mata investor asing.

Thomas menggantikan Juda Agung, yang mengundurkan diri Januari lalu. Meski belum memberi pernyataan resmi, senyum hangat dan lambaian tangannya kepada media menunjukkan sikap rendah hati sekaligus kesiapan menghadapi tantangan besar.

Acara pelantikan yang singkat namun khidmat ini dihadiri keluarga Thomas dan sejumlah tokoh penting, termasuk Utusan Khusus Presiden RI Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, serta Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono.

Dengan masa jabatan hingga 2031, harapan kini tertumpu pada Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo, bukan hanya untuk menjaga stabilitas moneter, tetapi juga menjadi simbol optimisme dan sinergi bagi masa depan ekonomi Indonesia yang lebih kuat.

BI Jaga Rupiah dan Inflasi Meski Modal Asing Bisa Kabur

Ria Sartika    Senin, Februari 09, 2026    Comment   

BI Jaga Rupiah dan Inflasi Meski Modal Asing Bisa Kabur

BI Jaga Rupiah dan Inflasi Meski Modal Asing Bisa Kabur. (GAMBAR ILUSTRASI)

JAKARTA -- Belakangan ini, kabar soal modal asing yang bisa kabur dari Indonesia lagi bikin heboh. Penyebabnya, rating outlook surat utang kita sempat diturunin jadi negatif. Bagi sebagian orang, ini kedengeran serem, karena bisa bikin nilai rupiah anjlok dan harga barang naik.

Tapi santai dulu, Bank Indonesia langsung turun tangan. Mereka bilang, stabilitas rupiah dan inflasi tetap jadi prioritas utama. BI juga pastiin sistem keuangan kita masih kuat menghadapi gejolak global. Intinya, BI nggak mau ekonomi terombang-ambing cuma gara-gara kabar buruk dari luar negeri.

Nah, kenapa ini penting banget buat kita sehari-hari? Kalau rupiah stabil, harga barang nggak bakal naik seenaknya. Inflasi terkendali bikin daya beli tetap aman, jadi dompet nggak kaget tiap belanja bulanan. Dengan kata lain, kebijakan BI ini langsung berdampak ke hidup kita, meski kita nggak pegang surat utang atau saham.

Untuk investor, momen kayak gini sebenernya jadi pengingat buat tetap cerdas. Diversifikasi investasi bisa bikin risiko lebih aman kalau pasar lagi nggak stabil. Buat masyarakat umum, cukup ngerti tren ekonomi dan pergerakan harga, supaya bisa atur pengeluaran lebih bijak.

Menariknya, BI juga udah ngecek ketahanan perbankan dan sistem keuangan nasional. Hasilnya, modal perbankan masih kuat dan hampir semua indikator tetap stabil. Jadi walaupun modal asing ada yang cabut, kita nggak perlu panik. Ekonomi Indonesia punya bantalan yang oke buat tetap bertahan.

Kesimpulannya, walaupun ada risiko modal asing kabur, BI udah siap jaga rupiah dan inflasi. Yang penting buat kita, tetap update soal ekonomi, kelola keuangan dengan smart, dan jangan panik tiap ada berita gejolak pasar. Dengan begitu, hidup sehari-hari tetap tenang, dompet aman, dan kita bisa jalan terus tanpa drama harga naik-turun.

Gudang Garam diguncang isu PHK massal manajemen akhirnya buka suara bantah kabar

Redaksi    Minggu, September 07, 2025    Comment   

Gudang Garam diguncang isu PHK massal manajemen akhirnya buka suara bantah kabar

Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karyawan PT Gudang Garam Tbk mendadak viral di media sosial pada awal September 2025. Informasi tersebut ramai dibagikan warganet di platform X (dulu Twitter) setelah sejumlah akun mengunggah curhatan terkait kabar adanya pengurangan tenaga kerja di pabrik rokok asal Kediri, Jawa Timur. Kabar ini mencuat di tengah tantangan industri rokok yang kian berat akibat kenaikan tarif cukai yang terus terjadi.

Unggahan yang viral itu salah satunya datang dari akun bernama Dodo. Ia menuliskan bahwa penjualan rokok menurun drastis karena pajak yang terlalu tinggi, sehingga harga rokok semakin mahal. Kondisi itu, menurutnya, membuat perusahaan besar seperti Gudang Garam tidak bisa menghindari PHK. Ada juga akun lain, Mas Banyu, yang mempertanyakan apakah PHK disebabkan oleh efisiensi teknologi atau turunnya penjualan. Sementara akun bernama Rita menyebut kondisi dunia kerja saat ini memang “sedang tidak baik-baik saja”.

Suasana pabrik rokok Gudang Garam di Kediri Jawa Timur yang ramai diberitakan akibat isu PHK massal karyawan.

Viralnya isu ini semakin ramai setelah muncul unggahan seorang warganet yang mengaku telah bekerja 14 tahun di Gudang Garam. Dalam tulisannya, ia menyampaikan rasa terima kasih sekaligus perpisahan karena terkena PHK. “14 tahun sudah perjalanan bersama PT Gudang Garam. Bukan hal yang mudah menerima keputusan PHK ini, karena di sinilah saya belajar, bertumbuh, dan menemukan keluarga kedua,” tulisnya dengan nada haru.

Namun, saat dikonfirmasi lebih lanjut, pihak perusahaan menepis kabar PHK massal tersebut. Adib Musyafa, Human Resources Development (HRD) PT Merdeka Nusantara Mitra Produksi Gudang Garam Tuban, menegaskan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja di pabrik Tuban. “Sampai dengan saat ini, di Pabrik Tuban tidak ada PHK atau sejenisnya,” ujar Adib kepada media. Ia juga menambahkan bahwa aktivitas produksi di pabrik masih berjalan normal sesuai kapasitas yang ada.

Meski bantahan telah disampaikan, kabar ini tetap memunculkan kekhawatiran publik terhadap kondisi industri rokok di Indonesia. Pasalnya, kenaikan tarif cukai tembakau dalam beberapa tahun terakhir membuat beban produksi semakin berat. Harga rokok yang tinggi memicu penurunan daya beli konsumen, sementara rokok ilegal tanpa pita cukai kian merajalela di pasaran. Dampaknya, para pekerja pabrik rokok merasa waswas terhadap keberlanjutan pekerjaan mereka.

Ke depan, isu PHK massal ini berpotensi menjadi perhatian pemerintah sekaligus sinyal bagi pelaku industri untuk mencari solusi agar keberlangsungan usaha tetap terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawan. Publik kini menunggu klarifikasi resmi dari manajemen pusat Gudang Garam, mengingat kabar di media sosial sudah telanjur menyebar luas dan menimbulkan spekulasi.

Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada Kenaikan Tarif Pajak Baru di 2026, Fokus Perbaiki Layanan

Redaksi    Rabu, September 03, 2025    Comment   

Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada Kenaikan Tarif Pajak Baru di 2026, Fokus Perbaiki Layanan

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak maupun mengenakan pajak baru untuk meningkatkan penerimaan negara pada 2026. 

Kepastian ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Selasa (2/9/2025). 

Menurutnya, kebutuhan belanja negara tahun depan memang besar, namun pemerintah lebih memilih memperbaiki layanan administrasi perpajakan agar kepatuhan wajib pajak semakin kuat.

Sri Mulyani menegaskan, langkah pemerintah akan fokus pada penguatan sistem administrasi pajak, peningkatan kualitas layanan, serta memperluas basis pajak tanpa harus membebani masyarakat dengan aturan baru. 

“Daripada kita menaikkan tarif pajak atau membuat jenis pajak baru, lebih baik memperkuat layanan, meningkatkan kepatuhan, serta memastikan pengawasan yang lebih efektif,” kata Sri Mulyani dalam rapat tersebut.

Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada Kenaikan Tarif Pajak Baru di 2026, Fokus Perbaiki Layanan.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa penerimaan negara bisa tetap optimal jika wajib pajak merasa dilayani dengan baik. Dengan sistem yang lebih transparan dan mudah diakses, diharapkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak meningkat secara sukarela. 

Pemerintah juga sedang memperkuat kerja sama dengan otoritas daerah untuk memperluas basis penerimaan pajak tanpa menambah beban baru.

Kebijakan ini dinilai akan memberi angin segar bagi pelaku usaha dan masyarakat. Tanpa kenaikan tarif pajak baru, stabilitas ekonomi bisa lebih terjaga di tengah tantangan global yang masih penuh ketidakpastian. 

Namun, pemerintah tetap dituntut untuk disiplin dalam mengelola belanja negara agar tidak menimbulkan defisit yang terlalu besar. Ke depan, publik menanti langkah nyata dari Kementerian Keuangan dalam mewujudkan layanan perpajakan yang lebih transparan, adil, dan ramah terhadap wajib pajak.

Ekspor RI Tumbuh 9,56% di Kuartal II-2025, Jadi Angin Segar Ekonomi Nasional

Redaksi    Selasa, Agustus 05, 2025    Comment   

Ekspor RI Tumbuh 9,56% di Kuartal II-2025, Jadi Angin Segar Ekonomi Nasional

Grafik pertumbuhan ekspor Indonesia kuartal II-2025 berdasarkan data BPS. (Gambar ilustrasi)

JAKARTA - Nilai ekspor Indonesia menunjukkan kinerja positif pada kuartal II-2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total ekspor mencapai US$68,69 miliar selama periode April–Juni 2025, naik 9,56% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini menjadi salah satu titik terang di tengah tekanan pertumbuhan ekonomi yang masih lesu.

Peningkatan ekspor ini sebagian besar didorong oleh lonjakan permintaan global terhadap komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara, CPO (Crude Palm Oil), dan logam dasar. Selain itu, pelaku usaha juga mempercepat pengiriman barang atau melakukan front-loading sebelum rencana kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat diberlakukan, terutama untuk sektor produk olahan industri dan manufaktur.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bahwa strategi percepatan ekspor oleh eksportir cukup berhasil mengangkat nilai ekspor dalam jangka pendek. “Kita melihat adanya kecenderungan pengusaha untuk mempercepat pengiriman, terutama ke pasar-pasar besar seperti AS dan Tiongkok. Ini memberi dampak langsung terhadap nilai ekspor kuartal ini,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (4/8/2025).

Kementerian Perdagangan juga menyebut bahwa perbaikan permintaan dari negara mitra dagang utama turut menjadi faktor pendorong. "Permintaan dari India, Jepang, dan kawasan ASEAN juga mulai pulih, sehingga menopang ekspor non-migas," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Budi Santoso. Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong diversifikasi pasar dan komoditas agar ekspor tetap resilien.

Kenaikan ekspor ini diharapkan mampu menyeimbangkan pelemahan di sektor konsumsi domestik dan investasi. Namun, analis ekonomi mengingatkan bahwa efek front-loading bersifat sementara dan ekspor pada kuartal III bisa kembali menurun jika situasi global memburuk atau tarif AS resmi diberlakukan. Pemerintah pun diminta segera merespons dengan langkah jangka panjang untuk menjaga momentum positif ini.

Penjualan Mobil Anjlok 41 Persen di Kuartal II-2025, Industri Otomotif Kian Tertekan

Redaksi    Selasa, Agustus 05, 2025    Comment   

Penjualan Mobil Anjlok 41 Persen di Kuartal II-2025, Industri Otomotif Kian Tertekan

Deretan mobil baru terparkir di pelabuhan sebelum didistribusikan ke dealer, ilustrasi penjualan wholesale mobil di Indonesia. (Gambar ilustrasi)

JAKARTA - Penjualan mobil di Indonesia mengalami penurunan tajam sepanjang kuartal II-2025. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), total penjualan mobil secara wholesale atau distribusi dari pabrik ke dealer hanya mencapai 113.843 unit pada April hingga Juni 2025. Angka ini turun drastis sebesar 41% dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 192.836 unit.

Penurunan paling tajam terjadi pada Juni 2025, dengan penjualan hanya sebesar 57.760 unit—merosot 21% dibandingkan Juni 2024. Sementara pada Mei 2025, tercatat 60.613 unit, lebih rendah 15% dari Mei tahun lalu. Menariknya, April 2025 justru mengalami peningkatan tipis menjadi 51.205 unit dari 48.637 unit pada April 2024. Kenaikan ini diduga karena adanya pergeseran momen Lebaran dan libur panjang yang mendorong aktivitas distribusi kendaraan.

Menurut Ketua I Gaikindo, Jongkie D. Sugiarto, penurunan ini tidak lepas dari pelemahan daya beli masyarakat dan belum pulihnya kepercayaan konsumen. “Kondisi ekonomi yang masih melambat serta suku bunga yang tinggi cukup berdampak pada keputusan konsumen untuk menunda pembelian kendaraan baru,” ujar Jongkie.

Ia juga menambahkan bahwa kondisi geopolitik global serta nilai tukar rupiah yang berfluktuasi turut memengaruhi harga mobil dan menekan permintaan. Para pelaku industri otomotif kini berharap ada insentif tambahan dari pemerintah untuk menstimulasi pasar, terutama di tengah tantangan ekonomi saat ini.

Penurunan penjualan mobil menjadi sinyal serius bagi industri otomotif nasional yang selama ini menjadi salah satu sektor andalan. Jika tren pelemahan ini terus berlanjut di kuartal III, bukan tidak mungkin target penjualan tahunan 1 juta unit yang dicanangkan Gaikindo bakal meleset. Sejumlah pabrikan juga diperkirakan akan menyesuaikan strategi produksi dan distribusi mereka agar tidak menumpuk stok di dealer.

PMI Manufaktur Indonesia Terus Kontraksi Selama Kuartal II-2025, Ekonomi Nasional Tertekan

Redaksi    Selasa, Agustus 05, 2025    Comment   

PMI Manufaktur Indonesia Terus Kontraksi Selama Kuartal II-2025, Ekonomi Nasional Tertekan

Grafik tren PMI Manufaktur Indonesia April hingga Juli 2025 menunjukkan penurunan berturut-turut ke bawah level 50. (Gambar ilustrasi)

Jakarta – Aktivitas manufaktur Indonesia terus menunjukkan pelemahan. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi selama empat bulan berturut-turut, yakni April hingga Juli 2025. 

Sepanjang kuartal II-2025, angka PMI tidak pernah menembus level 50, menandakan aktivitas manufaktur nasional mengalami penurunan akibat lesunya permintaan baru dari konsumen.

PMI pada April tercatat 46,7, naik tipis menjadi 47,4 pada Mei, namun kembali turun ke 46,9 di Juni. 

Kondisi ini menegaskan bahwa sektor manufaktur belum pulih sepenuhnya dari tekanan permintaan yang lemah. 

Turunnya pesanan baru menjadi indikator utama penyebab kontraksi ini, yang juga mencerminkan perlambatan konsumsi masyarakat secara umum.

“Sektor manufaktur memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kontraksi yang berlarut-larut tentu berpengaruh terhadap kinerja PDB,” ujar Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede. 

Menurutnya, dampak ini bisa menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pemerintah pada 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar kedua terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. 

Jika sektor ini melemah, otomatis akan menekan output nasional sekaligus berimbas pada pendapatan tenaga kerja. 

Imbas lanjutan adalah menurunnya daya beli dan konsumsi rumah tangga komponen terbesar dalam struktur PDB Indonesia.

Pemerintah diharapkan segera mendorong stimulus fiskal dan memperkuat permintaan domestik untuk memulihkan sektor manufaktur. 

Jika tidak, risiko pelemahan ekonomi bisa berlanjut hingga kuartal III. Seiring berjalannya waktu, pelaku usaha juga berharap ada peningkatan permintaan menjelang akhir tahun agar tren PMI bisa kembali ke zona ekspansi.

Konsumsi Masih Lemah, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2025 Tertahan

Redaksi    Selasa, Agustus 05, 2025    Comment   

Konsumsi Masih Lemah, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2025 Tertahan

Grafik pertumbuhan konsumsi rumah tangga Indonesia kuartal II-2025. (Gambar ilustrasi)

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 kembali dibayangi tekanan akibat melambatnya konsumsi rumah tangga, yang selama ini menyumbang sekitar 53-56% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. 

Data sementara menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat masih belum pulih sepenuhnya, berdampak langsung terhadap laju ekonomi nasional yang belum bisa menembus angka pertumbuhan di atas 5%.

Sejumlah indikator menunjukkan lesunya daya beli masyarakat. Pertama, tren pertumbuhan kredit konsumsi tercatat mengalami perlambatan dalam beberapa bulan terakhir. 

Kedua, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) yang dirilis Bank Indonesia masih stagnan di level rendah, menandakan kehati-hatian masyarakat dalam membelanjakan uangnya. 

Tak hanya itu, aktivitas manufaktur dalam negeri juga mengalami kontraksi, ditandai oleh Purchasing Managers' Index (PMI) yang turun di bawah ambang batas ekspansi. 

Penjualan kendaraan bermotor pun dilaporkan menurun, memperkuat sinyal bahwa konsumsi belum sepenuhnya pulih.

"Lesunya konsumsi masyarakat masih menjadi tantangan utama pemulihan ekonomi domestik. Kinerja sektor-sektor yang mengandalkan permintaan lokal pun ikut terdampak," ujar Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (4/8/2025). 

Ia menambahkan bahwa kepercayaan konsumen yang belum membaik juga bisa dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap kondisi global dan inflasi dalam negeri.

Pemerintah pun disebut terus memantau situasi ini, terutama menjelang rilis resmi data pertumbuhan ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

Jika konsumsi tidak membaik dalam kuartal berikutnya, target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang dipatok 5,2% bisa terancam meleset. 

Dalam jangka pendek, pelaku usaha pun diminta menyesuaikan strategi agar tetap bertahan di tengah tekanan permintaan domestik yang melemah.