Bupati Kapuas Minta Jembatan Desa Lawang Kamah Selesai Maksimal 2 Bulan

Saputra Berry    Selasa, April 07, 2026    Comment   

Bupati Kapuas Minta Jembatan Desa Lawang Kamah Selesai Maksimal 2 Bulan

Pemkab Kapuas menargetkan pembangunan jembatan menuju Desa Lawang Kamah selesai dua bulan setelah 20 April 2026 agar akses masyarakat kembali lancar.

KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menargetkan pembangunan jembatan menuju Desa Lawang Kamah, Kecamatan Timpah, selesai dalam waktu maksimal dua bulan. Target ini ditetapkan agar akses masyarakat yang selama ini bergantung pada jalur sungai bisa kembali normal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas, Usis I Sangkai, menyampaikan bahwa Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno telah meminta agar pembangunan jembatan tersebut segera diselesaikan setelah 20 April 2026.

“Tadi Pak Bupati meminta paling lama selesai dua bulan setelah 20 April 2026, jembatan ini dapat dilalui masyarakat,” kata Usis di Kuala Kapuas, Senin.

Rapat Koordinasi Libatkan OPD Hingga Perusahaan Swasta

Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno. Rapat tersebut dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Timpah, Kepala Desa Lawang Kamah, serta perwakilan perusahaan besar swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah tersebut.

Menurut Usis, rapat ini merupakan tindak lanjut dari hasil peninjauan lapangan beberapa waktu lalu, saat pemerintah daerah menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Desa Lawang Kamah.

Dalam peninjauan tersebut, pemerintah menemukan bahwa akses utama menuju desa masih mengandalkan jalur sungai karena jembatan lama sudah tidak dapat digunakan.

Jembatan Lama Putus Termakan Usia

Sebelumnya, jembatan yang menjadi penghubung utama masyarakat Desa Lawang Kamah dibangun menggunakan konstruksi kayu. Namun, seiring waktu, kondisi jembatan mengalami kerusakan serius hingga akhirnya putus.

Akibatnya, masyarakat terpaksa menggunakan perahu bermesin atau kelotok sebagai satu-satunya akses transportasi menuju desa.

“Karena jembatan yang ada sebelumnya berkonstruksi kayu itu juga telah putus termakan usia, sehingga tidak dapat dilalui, dan masyarakat harus menggunakan perahu bermesin,” jelas Usis.

Kondisi ini dinilai cukup menyulitkan warga, terutama dalam aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga distribusi kebutuhan pokok.

Jembatan Baru Dibangun Sepanjang 65 Meter

Dalam rapat koordinasi tersebut, disepakati bahwa pembangunan jembatan baru akan memiliki bentang sepanjang 65 meter dengan konstruksi berbahan kayu.

Pembangunan jembatan ini akan dikerjakan oleh sejumlah Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah sekitar Desa Lawang Kamah.

Usis optimistis proyek tersebut bisa diselesaikan tepat waktu jika seluruh pihak bekerja secara maksimal.

“Mudah-mudahan dengan bentang yang cukup panjang ini bisa terbangun dengan cepat, dan saya yakin kalau bisa dikerjakan dengan serius itu tidak akan terlalu lama,” ujarnya.

PBS Akan Lakukan Survei Lapangan

Sebelum pembangunan dimulai, pihak perusahaan swasta akan melakukan survei lapangan guna memastikan kondisi teknis di lokasi.

Survei ini penting untuk menentukan desain konstruksi yang tepat serta memperkirakan waktu pengerjaan secara akurat.

Usis menegaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut sepenuhnya dibiayai dan dikerjakan oleh pihak PBS, tanpa menggunakan anggaran pemerintah daerah.

“Jadi pembangunan jembatan ini semuanya dibangun oleh pihak PBS sepenuhnya. Dan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pembangunan ini,” kata Usis.

Dampak Positif Bagi Aktivitas Warga

Pembangunan jembatan ini diproyeksikan memberikan dampak besar bagi masyarakat Desa Lawang Kamah. Dengan adanya akses darat yang memadai, mobilitas warga dipastikan menjadi lebih cepat dan efisien.

Selain itu, jembatan baru juga diharapkan mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian dan kebutuhan logistik masyarakat desa.

Langkah percepatan pembangunan infrastruktur ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mempercepat pembangunan desa.

FAQ

1. Kapan pembangunan jembatan Desa Lawang Kamah dimulai?
Pembangunan direncanakan dimulai setelah 20 April 2026, setelah proses survei lapangan dilakukan oleh pihak perusahaan swasta.

2. Berapa lama target pembangunan jembatan selesai?
Target penyelesaian maksimal adalah dua bulan setelah tanggal 20 April 2026.

3. Berapa panjang jembatan yang akan dibangun?
Jembatan baru memiliki bentang sepanjang sekitar 65 meter.

4. Siapa yang membangun jembatan tersebut?
Pembangunan dilakukan sepenuhnya oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah setempat.

5. Mengapa jembatan lama tidak digunakan lagi?
Jembatan lama rusak dan putus karena faktor usia serta konstruksi kayu yang sudah melemah.

Polres Tanah Laut Bersama Warga Perbaiki Akses Jembatan Desa Kunyit

Ria Sartika    Senin, April 06, 2026    Comment   

Polres Tanah Laut Bersama Warga Perbaiki Akses Jembatan Desa Kunyit

Polres Tanah Laut bersama warga memperbaiki jembatan Desa Kunyit untuk meningkatkan akses dan keselamatan transportasi masyarakat.

Tanah Laut – Aksi nyata kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan jajaran kepolisian. Polres Tanah Laut bersama warga melaksanakan kegiatan gotong royong pembersihan dan perbaikan jembatan di RT 02 dan RT 05 Desa Kunyit, Kecamatan Bajuin.

Kegiatan ini bukan sekadar perbaikan fisik, tapi juga jadi bukti kuat kolaborasi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga infrastruktur desa agar tetap layak dan aman digunakan.

Kapolres Tanah Laut, AKBP Ricky Boy Siallagan, menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga turut membantu kebutuhan dasar masyarakat.

“Kami hadir tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi langsung membantu masyarakat, termasuk dalam perbaikan fasilitas umum seperti jembatan ini,” ujarnya di Pelaihari.

Menurutnya, jembatan tersebut merupakan jalur vital bagi aktivitas warga sehari-hari. Jika tidak segera diperbaiki, kerusakan bisa menghambat mobilitas masyarakat, bahkan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna.

Dalam pelaksanaan kegiatan, personel Polres Tanah Laut turun langsung ke lapangan bersama warga. Mereka bahu-membahu membersihkan area sekitar jembatan serta memperbaiki bagian yang mengalami kerusakan.

Kapolsek Pelaihari, H. Benny W Wardhani, juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut.

“Kegiatan ini menunjukkan semangat kebersamaan, di mana masyarakat dan aparat bisa bekerja bahu-membahu untuk kepentingan bersama,” katanya.

Tak hanya itu, dukungan teknis juga datang dari Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten Tanah Laut. Kehadiran mereka memastikan proses perbaikan dilakukan secara optimal dan hasilnya lebih tahan lama.

Kepala Desa Kunyit pun menyampaikan apresiasi atas keterlibatan Polri dan instansi terkait dalam membantu memperbaiki jembatan yang selama ini menjadi akses utama warga.

“Kami sangat terbantu, karena jembatan ini merupakan jalur utama masyarakat untuk beraktivitas,” ujarnya.

Perbaikan jembatan ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi desa. Akses yang lancar menjadi faktor penting dalam distribusi hasil pertanian dan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga sejalan dengan program pembangunan nasional dalam memperkuat infrastruktur pedesaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

FAQ

1. Kenapa jembatan Desa Kunyit diperbaiki?
Karena jembatan tersebut merupakan akses utama warga yang mengalami kerusakan dan berpotensi membahayakan.

2. Siapa saja yang terlibat dalam perbaikan?
Polres Tanah Laut, Polsek Pelaihari, warga setempat, serta dukungan teknis dari Dinas PUPR.

3. Apa manfaat dari perbaikan jembatan ini?
Meningkatkan keselamatan, memperlancar mobilitas, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

4. Di mana lokasi kegiatan ini berlangsung?
Di RT 02 dan RT 05 Desa Kunyit, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut.

5. Apakah kegiatan ini bagian dari program pemerintah?
Ya, kegiatan ini mendukung program pembangunan infrastruktur pedesaan nasional.

Pemprov Kaltim Tuntaskan Pengembalian Mobil Dinas Rp8,5 Miliar, Tanggapi Sorotan Presiden

Saputra Berry    Minggu, Maret 22, 2026    Comment   

Pemprov Kaltim Tuntaskan Pengembalian Mobil Dinas Rp8,5 Miliar, Tanggapi Sorotan Presiden

Pemprov Kaltim selesaikan pengembalian mobil dinas Rp8,5 miliar, pastikan administrasi tuntas dan transparan, menanggapi sorotan Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud didampingi Sekda Kaltim Sri Wahyuni (kanan) dan Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal (kiri). 

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan seluruh proses pengembalian mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar telah rampung secara administratif. Langkah ini muncul di tengah sorotan kembali soal efisiensi anggaran daerah oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

“Secara hitungan dan administratif proses pengadaan dianggap sudah tuntas, karena mobil tersebut belum pernah dipakai ke lapangan,” ujar Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, di Samarinda, Jumat.

Faisal menjelaskan dari total nilai pembelian Rp8,5 miliar, pihak penyedia armada hanya menerima pembayaran bersih sebesar Rp7,5 miliar. Selisih hampir Rp1 miliar merupakan potongan pajak negara berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh yang disetorkan Pemprov Kaltim ke kas pemerintah pusat.

Karena pembelian resmi dibatalkan, Pemprov Kaltim kini bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk memproses pengembalian dana pajak, yang memakan waktu 2–3 bulan sesuai prosedur.

“Banderol Rp8,5 miliar sudah diperhitungkan secara utuh, termasuk pajak, bea balik nama, ongkos kirim antarpulau, asuransi, dan margin keuntungan perusahaan penyedia,” jelas Faisal.

Proses pengadaan ini awalnya dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung, karena hanya ada satu distributor di wilayah Jakarta.

Faisal menambahkan, “Melalui penyelesaian administrasi dan penarikan kembali dana pajak secara transparan, Pemprov Kaltim membuktikan komitmen mendukung efisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat.”

Penjelasan ini menjadi jawaban atas sorotan terkait pembelian mobil mewah setelah Presiden Prabowo Subianto mengkritik alokasi Rp8 miliar untuk kendaraan dinas yang mengesampingkan prioritas infrastruktur desa. Presiden bahkan membandingkan dengan mobil dinas antipeluru buatan dalam negeri jenis Maung miliknya, yang harganya tidak sampai Rp1 miliar.

FAQ

Q: Apakah mobil dinas seharga Rp8,5 miliar sudah pernah dipakai?
A: Tidak, mobil tersebut belum pernah digunakan ke lapangan.

Q: Berapa total biaya bersih yang diterima penyedia?
A: Penyedia menerima Rp7,5 miliar setelah pajak dipotong.

Q: Berapa lama proses pengembalian dana pajak?
A: Proses pengembalian dana pajak diperkirakan 2–3 bulan.

Q: Bagaimana mekanisme pembelian mobil dinas ini?
A: Dilakukan melalui penunjukan langsung karena hanya ada satu distributor di Jakarta.