Pemkab Barito Utara Dukung Jembatan Garuda Buka Akses Desa Liang Buah

Saputra Berry    Selasa, April 07, 2026    Comment   

Pemkab Barito Utara Dukung Jembatan Garuda Buka Akses Desa Liang Buah

Pemkab Barito Utara mendukung pembangunan Jembatan Garuda di Desa Liang Buah untuk membuka akses layanan publik dan mempercepat pemerataan pembangunan wilayah.

BARITO UTARA – Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pemerataan pembangunan melalui dukungan terhadap pembangunan Jembatan Gantung Garuda di Desa Liang Buah, Kecamatan Teweh Baru.

Pembangunan jembatan ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi, terutama untuk menjangkau layanan publik dan pusat ekonomi.

Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y Tingan mengatakan, pembangunan Jembatan Garuda merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang memiliki peran strategis sebagai penghubung antarwilayah.

“Jembatan Garuda yang dibangun sebagai bagian dari program pemerintah pusat ini diharapkan menjadi penghubung vital antarwilayah, khususnya bagi masyarakat di daerah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses transportasi,” kata Felix saat kegiatan peletakan batu pertama (groundbreaking) di Desa Liang Buah, Senin.

Simbol Komitmen Pemerataan Pembangunan

Menurut Felix, pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan wilayah. Hal ini ditandai dengan dimulainya pembangunan Jembatan Garuda yang melintasi Sungai Teweh, anak Sungai Barito.

Ia menegaskan, kegiatan peletakan batu pertama bukan sekadar seremoni simbolis, melainkan bentuk nyata komitmen bersama dalam meningkatkan konektivitas wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.

“Dengan hadirnya Jembatan Garuda ini, kami berharap dapat mempermudah mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan proyek tersebut.

Felix juga mengingatkan para pelaksana proyek untuk menjaga kualitas pekerjaan serta mengutamakan keselamatan kerja, agar pembangunan dapat selesai sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

Peran Penting Bagi Pendidikan Hingga Kesehatan

Komandan Kodim 1013 Muara Teweh, Letkol Inf Nurwahid, menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Garuda memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat desa.

Menurutnya, keberadaan jembatan ini akan meningkatkan aksesibilitas warga dalam berbagai sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, hingga kegiatan ekonomi.

“Dengan adanya jembatan ini, masyarakat akan lebih mudah menjangkau fasilitas umum seperti sekolah, pasar, dan pusat layanan kesehatan,” katanya.

Ia berharap, pembangunan Jembatan Garuda dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Liang Buah dan wilayah sekitarnya, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

Dorong Ekonomi Lokal Dan Kurangi Wilayah Terisolasi

Pembangunan Jembatan Garuda diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam mengurangi keterisolasian wilayah di Barito Utara.

Selain mempercepat mobilitas warga, jembatan ini juga diprediksi akan membuka peluang usaha baru, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan aktivitas perdagangan antarwilayah.

“Dengan dimulainya pembangunan Jembatan Garuda ini, diharapkan tidak ada lagi wilayah yang terisolasi, serta seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan merata,” kata Nurwahid.

Langkah pembangunan infrastruktur seperti ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam menciptakan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di daerah.

FAQ

1. Apa fungsi utama Jembatan Garuda di Desa Liang Buah?
Jembatan Garuda berfungsi sebagai penghubung antarwilayah untuk mempermudah akses transportasi, layanan publik, serta distribusi barang dan jasa.

2. Di mana lokasi pembangunan Jembatan Garuda?
Jembatan ini dibangun di Desa Liang Buah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, melintasi Sungai Teweh.

3. Siapa yang mendukung pembangunan Jembatan Garuda?
Pembangunan didukung Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama pemerintah pusat serta unsur TNI dan pihak terkait lainnya.

4. Apa manfaat jembatan bagi masyarakat?
Manfaatnya meliputi kemudahan akses pendidikan, kesehatan, perdagangan, serta peningkatan peluang ekonomi masyarakat.

5. Mengapa pembangunan jembatan ini penting?
Karena masih ada wilayah yang terisolasi dan sulit dijangkau, sehingga jembatan menjadi solusi untuk mempercepat pemerataan pembangunan.

Bupati Kubu Raya Sujiwo Minta Komitmen Nyata Pemprov Kalbar Saat Musrenbang 2027

Saputra Berry    Sabtu, April 04, 2026    Comment   

Bupati Kubu Raya Sujiwo Minta Komitmen Nyata Pemprov Kalbar Saat Musrenbang 2027

Bupati Kubu Raya Sujiwo minta komitmen nyata Pemprov Kalbar dalam Musrenbang 2027 guna percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kubu Raya — Bupati Kubu Raya, Sujiwo, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan atensi lebih dan komitmen nyata dalam mendukung pembangunan di wilayahnya.

Hal tersebut disampaikannya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027, yang menjadi agenda strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah ke depan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Kalimantan Barat, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, serta jajaran Forkopimda Kubu Raya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, hingga pelaku UMKM.

Dalam sambutannya, Sujiwo menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap Pemerintah Provinsi Kalbar dapat memberikan perhatian lebih dan komitmen yang kuat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Kubu Raya,” ujar Sujiwo.

Ia juga menyoroti posisi strategis Kubu Raya sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi, Pontianak. Peran ini dinilai sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Barat.

Karena itu, Sujiwo menilai dukungan dari pemerintah provinsi menjadi faktor krusial, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar serta pengembangan sektor unggulan daerah yang berdampak langsung pada masyarakat.

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan pelaku UMKM dan masyarakat dinilai harus terus diperkuat agar hasil pembangunan bisa dirasakan secara merata.

Sementara itu, Sekda Kalbar, Harisson, yang mewakili Gubernur Kalbar menyatakan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Musrenbang RKPD ini sendiri menjadi forum strategis yang tidak hanya menyusun rencana pembangunan tahun 2027, tetapi juga mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

FAQ

1. Apa itu Musrenbang?
Musrenbang adalah forum perencanaan pembangunan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan daerah.

2. Apa yang disampaikan Bupati Sujiwo dalam Musrenbang 2027?
Ia meminta komitmen nyata dari Pemprov Kalbar untuk mendukung pembangunan Kubu Raya, terutama infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

3. Mengapa Kubu Raya dianggap strategis?
Karena Kubu Raya merupakan daerah penyangga ibu kota provinsi, sehingga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.

4. Siapa yang mewakili Pemprov Kalbar dalam kegiatan ini?
Sekretaris Daerah Kalbar, dr. Harisson, hadir mewakili Gubernur Kalbar.

5. Apa tujuan utama Musrenbang RKPD 2027?
Untuk menyusun rencana pembangunan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan dan merata.

Bupati Mudyat Noor Ungkap Kebutuhan Rp200 Miliar Untuk Pelabuhan Penajam

Saputra Berry    Sabtu, April 04, 2026    Comment   

Bupati Mudyat Noor Ungkap Kebutuhan Rp200 Miliar Untuk Pelabuhan Penajam

Pemkab Penajam Paser Utara siapkan Rp200 miliar untuk revitalisasi pelabuhan sebagai pintu gerbang menuju IKN. Penataan dilakukan bertahap dari pendataan hingga pembangunan.

Penajam Paser Utara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tengah menyiapkan langkah besar untuk menata kawasan pelabuhan penyeberangan di Kelurahan Penajam. Kawasan ini menjadi salah satu akses penting menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk proyek penataan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp200 miliar.

“Penataan pelabuhan butuh proses, saat ini sudah berjalan mulai tahap awal,” ujarnya, Jumat.

Dimulai Dari Pendataan Hingga Perencanaan

Menurut Mudyat, proses revitalisasi tidak dilakukan secara instan. Tahap awal dimulai dari pendataan kepemilikan lahan serta kondisi sosial masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan.

Pendekatan ini dinilai penting agar proses pembangunan nantinya tidak menimbulkan konflik dan bisa berjalan sesuai rencana.

Setelah tahap pendataan, Pemkab akan melanjutkan ke perencanaan teknis sebelum akhirnya masuk ke tahap pembangunan fisik.

Butuh Pendanaan Besar, Pemkab Cari Sumber Dana

Untuk merealisasikan proyek tersebut, Pemkab Penajam Paser Utara saat ini masih berupaya mencari berbagai sumber pendanaan.

Nilai kebutuhan anggaran yang mencapai Rp200 miliar menjadi tantangan tersendiri, mengingat proyek ini mencakup pembenahan infrastruktur sekaligus penataan kawasan secara menyeluruh.

Peran Strategis Sebagai Penyangga IKN

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Balikpapan dan berada dekat dengan kawasan Ibu Kota Nusantara.

Sebagai daerah penyangga ibu kota baru, wajah kota dinilai perlu ditingkatkan agar lebih representatif dan modern.

Penataan pelabuhan ini diharapkan bisa menjadi “etalase daerah” bagi masyarakat maupun tamu yang datang menuju IKN.

Tidak Hanya Fisik, Tapi Juga Sosial

Penataan yang dilakukan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial.

Pemkab melakukan pendataan terhadap aktivitas masyarakat, termasuk kepemilikan lahan dan kegiatan ekonomi di sekitar pelabuhan.

Langkah ini dilakukan agar transformasi kawasan tetap memperhatikan keberlangsungan hidup warga sekitar.

Dibentuk Tim Khusus, Kejar Penataan Kawasan

Untuk mempercepat proses, Pemkab telah membentuk tim khusus yang bertugas melakukan penertiban dan penataan kawasan pelabuhan.

Langkah ini cukup krusial, mengingat kawasan tersebut disebut sudah sekitar 23 tahun tidak mengalami pembenahan signifikan.

Kondisi Pelabuhan Saat Ini Dinilai Semrawut

Saat ini, kondisi pelabuhan dinilai kurang memadai. Area terlihat sempit, bangunan sudah usang, serta banyak kendaraan yang parkir sembarangan.

Situasi tersebut kerap mengganggu kelancaran aktivitas penyeberangan, baik untuk kapal cepat (speedboat) maupun kapal kayu (klotok).

Lahan Disiapkan Sekitar Tiga Hektare

Pemkab telah menyiapkan lahan sekitar tiga hektare untuk pengembangan kawasan pelabuhan.

Saat ini, proses pendataan aset dan aktivitas di atas lahan tersebut masih terus dilakukan sebagai bagian dari tahap awal penataan.

FAQ (Pertanyaan Umum)

1. Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk penataan pelabuhan Penajam?
Sekitar Rp200 miliar untuk penataan menyeluruh kawasan pelabuhan.

2. Apa tujuan revitalisasi pelabuhan ini?
Untuk mendukung peran Penajam sebagai pintu gerbang menuju IKN dan meningkatkan wajah daerah.

3. Apa saja yang akan dibenahi?
Meliputi infrastruktur fisik, tata kawasan, serta penataan sosial masyarakat sekitar.

4. Kapan pembangunan dimulai?
Saat ini masih tahap awal berupa pendataan dan perencanaan teknis.

5. Berapa luas lahan yang disiapkan?
Sekitar tiga hektare untuk kawasan pelabuhan.

DPRD Kaltim Soroti Risiko Ponton Hantam Jembatan Mahakam

Saputra Berry    Minggu, Maret 29, 2026    Comment   

DPRD Kaltim Soroti Risiko Ponton Hantam Jembatan Mahakam

DPRD Kaltim matangkan penataan titik tambat kapal di Sungai Mahakam untuk cegah ponton hantam jembatan dan tingkatkan keselamatan serta PAD daerah.

Di tengah meningkatnya insiden kapal ponton yang lepas kendali, DPRD Kalimantan Timur mulai mematangkan rencana penataan ulang titik tambat kapal di sepanjang Sungai Mahakam. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keselamatan pelayaran sekaligus melindungi infrastruktur vital daerah.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar penataan administratif, melainkan bentuk perlindungan terhadap aset negara yang strategis.

“Ini perhatian serius kita bersama. Kalau titik tambat tidak diatur dengan baik, ponton yang hanyut bisa menghantam jembatan. Dampaknya bisa sangat fatal bagi konektivitas dan ekonomi Kaltim,” ujarnya di Samarinda, Sabtu.

Risiko Nyata: Ancaman ke Jembatan Ikonik

Hasanuddin menyoroti sejumlah kasus tali tambat ponton yang putus, sehingga berpotensi menghantam infrastruktur penting seperti Jembatan Mahulu dan Jembatan Mahakam.

Kondisi ini dinilai sangat berbahaya karena kedua jembatan tersebut merupakan jalur vital yang menopang mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di Kalimantan Timur.

Standarisasi Titik Tambat Jadi Solusi

Sebagai langkah konkret, DPRD Kaltim mendorong adanya standarisasi ketat terhadap lokasi tambat kapal, meliputi:

• Posisi Aman: Berada di luar jalur utama pelayaran

• Jarak Aman: Tidak dekat dengan jembatan atau tikungan sempit

• Kapasitas Teknis: Kedalaman air mencukupi untuk kapal besar

Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalisir risiko kecelakaan dan memastikan aktivitas pelayaran berjalan lebih tertib.

Teknologi AIS dan Inaportnet Jadi Andalan

Untuk memperkuat pengawasan, DPRD Kaltim juga mendorong pemanfaatan teknologi seperti Automatic Identification System (AIS) dan integrasi dengan sistem Inaportnet.

Dengan teknologi ini, setiap pergerakan kapal bisa dipantau secara real-time melalui sistem digital.

“Kalau terjadi kondisi darurat seperti tali putus di malam hari, sistem AIS bisa memberi peringatan dini sehingga penanganan bisa dilakukan cepat sebelum kapal hanyut lebih jauh,” jelas Hasanuddin.

Selain itu, kapal pengawas juga akan disiagakan di titik strategis guna melakukan patroli selama 24 jam penuh.

Potensi Tambahan PAD dan PNBP

Menariknya, penataan ini tidak hanya fokus pada aspek keselamatan. DPRD juga melihat peluang peningkatan pendapatan daerah.

Selama ini, banyak titik tambat yang belum dikelola secara resmi. Dengan legalisasi dan sertifikasi, titik-titik tersebut berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Kalau tambatan ini legal dan tertata, potensinya besar untuk menambah pemasukan daerah,” tambahnya.

Kolaborasi BUMN dan BUMD

Sebanyak 33 titik tambat saat ini tengah dikaji untuk dikelola secara optimal. Rencananya, pengelolaan akan melibatkan kolaborasi antara BUMN dan BUMD.

Wilayah seperti Sungai Kunjang dan Sungai Lais mulai muncul sebagai opsi awal, meski pembahasan masih dalam tahap awal dan akan didalami oleh komisi terkait di DPRD Kaltim.

FAQ

1. Kenapa penataan titik tambat kapal penting?
Karena untuk mencegah kecelakaan kapal ponton yang bisa merusak jembatan dan mengganggu jalur pelayaran.

2. Apa itu AIS dalam pelayaran?
AIS adalah sistem pelacakan kapal berbasis digital yang memantau posisi kapal secara real-time.

3. Apa manfaat ekonomi dari penataan ini?
Bisa meningkatkan PAD dan PNBP dari pengelolaan tambatan kapal yang legal dan terdata.

4. Berapa jumlah titik tambat yang dikaji?
Sebanyak 33 titik tambat sedang dalam proses kajian.

5. Siapa yang akan mengelola titik tambat?
Direncanakan melibatkan kolaborasi antara BUMN dan BUMD.

Proyek Jembatan Cusa Direvisi, Pemkot Banjarmasin Fokus Sempurnakan Oprit

Ria Sartika    Selasa, Maret 24, 2026    Comment   

Proyek Jembatan Cusa Direvisi, Pemkot Banjarmasin Fokus Sempurnakan Oprit

Pemkot Banjarmasin ubah desain Jembatan Cusa untuk menyempurnakan oprit. Proyek ditargetkan aman dan segera bisa digunakan masyarakat. (Gambar ilustrasi)

Jembatan Cusa Banjarmasin Direvisi, Belum Bisa Dipakai Karena Oprit

BANJARMASIN -- Pemkot Banjarmasin lagi ngebut nyelesaiin proyek Jembatan Cemara Ujung dan Sungai Andai alias Cusa di Banjarmasin Utara. Tapi nih, meskipun bagian utama jembatan sebenarnya udah selesai sejak akhir 2025, ternyata masih ada PR besar yang bikin jembatan ini belum bisa dipakai masyarakat.

Masalahnya ada di bagian oprit atau jalan pendekat jembatan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, bilang kalau pihaknya sekarang lagi nyiapin perubahan desain buat nyempurnain pembangunan di bagian tersebut.

Kenapa Harus Diubah Desainnya?

Menurut Suri, perubahan desain ini bukan tanpa alasan. Ada penyesuaian konstruksi yang harus dilakukan, terutama di bagian sisi sungai.

Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari audit ketaatan yang dilakukan Inspektorat Kota Banjarmasin, berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin.

Jadi, bukan sekadar revisi biasa, tapi memang harus sesuai aturan teknis dan hukum.

“Perubahan desain ini perlu dilakukan agar konstruksi jembatan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan,” jelas Suri.

Libatkan Ahli dan Kajian Teknis Mendalam

Dalam prosesnya, Dinas PUPR juga nggak main-main. Mereka melibatkan tenaga ahli buat memastikan semuanya aman.

Sebelumnya, kajian geoteknik sudah dilakukan oleh akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat. Tapi sesuai rekomendasi laporan Inspektorat, review desain harus dilakukan lagi oleh perencana awal proyek.

Nggak cuma itu, kajian tambahan juga mencakup:

• Analisis hidrolika sungai

• Analisis hidrologi

• Potensi gerusan di sisi sungai

Tujuannya jelas: biar jembatan kuat, aman, dan tahan lama.

Nilai Proyek dan Tahapan Pembangunan

Proyek Jembatan Cusa ini dikerjakan dalam dua tahap:

• Tahun 2024: sekitar Rp21 miliar

• Tahun 2025: sekitar Rp3,2 miliar

Total anggaran ini difokuskan buat membangun jembatan sepanjang 260 meter, dengan bentang utama mencapai 80 meter.

Konsep yang diusung juga cukup menarik, yaitu jembatan gantung modern.

Penting Banget Buat Atasi Kemacetan

Keberadaan Jembatan Cusa ini sebenarnya krusial banget, terutama buat warga Sungai Andai.

Bayangin aja, ada sekitar 30 ribu penduduk di kawasan itu, tapi akses penghubung ke kota cuma lewat satu jembatan.

Nggak heran kalau macet sering terjadi.

Makanya, kehadiran jembatan kedua ini diharapkan bisa jadi solusi buat mengurai kemacetan yang selama ini jadi keluhan warga.

Harapan Pemkot Banjarmasin

Dengan adanya perubahan desain dan kajian teknis yang lebih matang, Pemkot berharap proyek ini bisa selesai dengan optimal.

Nggak cuma cepat selesai, tapi juga aman dipakai dalam jangka panjang.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Ditanyakan)

1. Kenapa Jembatan Cusa belum bisa digunakan?
Karena bagian oprit atau jalan pendekat belum selesai dan masih perlu penyesuaian desain.

2. Apa itu oprit jembatan?
Oprit adalah jalan penghubung antara jembatan dengan jalan utama di darat.

3. Kapan Jembatan Cusa selesai?
Belum ada tanggal pasti, karena masih dalam proses perubahan desain dan kajian teknis.

4. Berapa total anggaran proyek ini?
Sekitar Rp24,2 miliar dari dua tahap pembangunan.

5. Apa manfaat utama jembatan ini?
Untuk mengurangi kemacetan di kawasan Sungai Andai dan memperlancar akses warga ke pusat kota.

262 Usulan Menggema dari Singkawang Selatan: Infrastruktur Jadi Nafas Utama Pembangunan RKPD 2027

Ria Sartika    Rabu, Februari 04, 2026    Comment   

262 Usulan Menggema dari Singkawang Selatan: Infrastruktur Jadi Nafas Utama Pembangunan RKPD 2027

262 Usulan Menggema dari Singkawang Selatan: Infrastruktur Jadi Nafas Utama Pembangunan RKPD 2027.

SINGKAWANG -- Suara warga Singkawang Selatan kembali menjadi fondasi perencanaan pembangunan daerah. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Singkawang Tahun 2027 tingkat Kecamatan Singkawang Selatan, sebanyak 262 usulan kegiatan pembangunan resmi disampaikan. Mayoritas usulan tersebut menitikberatkan pada infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, dua hal yang dinilai paling mendesak untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Camat Singkawang Selatan, Apriyanto, menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan ruang dialog strategis antara pemerintah dan warga. Di sinilah aspirasi masyarakat dari tingkat kelurahan dirumuskan, disepakati, lalu diselaraskan dengan arah pembangunan Kota Singkawang ke depan.

“Musrenbang ini menjadi wadah musyawarah masyarakat Singkawang Selatan untuk menyepakati program prioritas yang berasal dari kebutuhan riil warga di kelurahan, kemudian diintegrasikan dengan prioritas pembangunan kota,” ujar Apriyanto di Singkawang, Selasa.

Infrastruktur Masih Jadi Kebutuhan Paling Mendesak

Dari total 262 usulan, 163 usulan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar, sementara 62 usulan lainnya menyasar penguatan konektivitas wilayah. Jenis kegiatan yang paling banyak diusulkan antara lain pembangunan jalan paving, drainase, dan jembatan.

Menurut Apriyanto, dominasi usulan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan penguatan infrastruktur permukiman dan akses antarwilayah. Infrastruktur yang layak diyakini mampu mendorong mobilitas warga sekaligus memperlancar roda perekonomian lokal.

“Ketika akses jalan baik dan lingkungan tertata, aktivitas warga menjadi lebih lancar, usaha kecil bergerak, dan ekonomi ikut tumbuh,” jelasnya.

Sebaran Usulan dari Empat Kelurahan

Usulan pembangunan tersebut berasal dari empat kelurahan di Singkawang Selatan, dengan rincian:

• Kelurahan Sedau: 94 usulan

• Kelurahan Pangmilang: 79 usulan

• Kelurahan Sijangkung: 57 usulan

• Kelurahan Sagatani: 32 usulan

Seluruh usulan ini telah melalui proses musyawarah dan diharapkan dapat masuk dalam prioritas perencanaan pembangunan daerah, untuk kemudian direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Musrenbang Jadi Penentu Arah Pembangunan Kota

Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Dwi Yanti, menilai Musrenbang sebagai forum yang sangat strategis dan partisipatif. Melalui proses ini, kebijakan pembangunan diharapkan benar-benar tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Musrenbang memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan Kota Singkawang tahun 2027. Partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti sejumlah persoalan krusial yang perlu menjadi perhatian bersama, seperti kemiskinan ekstrem, tengkes (stunting), dan banjir. Saat ini, Kecamatan Singkawang Selatan menyumbang 27 persen dari total 195 keluarga miskin ekstrem di Kota Singkawang.

Tak hanya itu, masih terdapat dua kelurahan yang belum sepenuhnya bebas dari praktik buang air besar sembarangan (BABS). Kondisi ini menegaskan pentingnya program sanitasi dan perubahan perilaku masyarakat masuk dalam prioritas perencanaan.

“Ini adalah tantangan bersama yang harus kita jawab dengan aksi nyata melalui usulan-usulan Musrenbang,” ujar Dwi Yanti.

Potensi Ekonomi Besar, Warga Diajak Ikut Mengawal

Di balik berbagai tantangan, Singkawang Selatan juga menyimpan potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah. Wilayah ini memiliki pantai, kawasan perbukitan, lahan pertanian, serta menjadi pintu masuk Kota Singkawang dengan keberadaan bandara.

Potensi tersebut membuka peluang besar bagi pengembangan pariwisata dan agrowisata, yang jika dikelola dengan baik, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dwi Yanti pun mengajak warga untuk tidak hanya mengusulkan, tetapi juga mengawal dan mengawasi jalannya program pembangunan agar tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Dengan sinergi pemerintah dan masyarakat, kita bisa menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama,” pungkasnya.

Menanggapi Pemberitaan Proyek Ruas Jalan Semidang Sejarok Param Yang Di Nilai Bermasalah, Ini Tanggapan Pelaksana Proyek

Redaksi    Selasa, Januari 10, 2023    Comment   

Menanggapi Pemberitaan Proyek Ruas Jalan Semidang Sejarok Param Yang Di Nilai Bermasalah, Ini Tanggapan Pelaksana Proyek

Proses pengecekan kualitas pekerjaan.

Bengkayang, Kalbar - Ramai masuk dalam pemberitaan di beberapa portal media online, Proyek ruas jalan Semidang-Sejarok Param yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)Tahun 2022 senilai 10.133.505.000.00 (Sepuluh miliar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 170 (Seratus tujuh puluh) Hari kalender oleh penyedia jasa CV Nico Putra Perkasa dilaksanakan tidak tepat waktu dalam hal pelaksana pekerjaan.

Menanggapi hal tersebut pihak pelaksana proyek CV.Nico Putra Perkasa memberikan klarifikasi bahwa terkait material yang di maksud setelah di tegur pihak konsultan pengawas tidak di gunakan serta terkait waktu pelaksanaan tidak mengurangi dari mutu pekerjaan.

"Setelah kami melakukan koordinasi kepada pihak pelaksana terkait material, semua material yang digunakan batu Berizin. Memang terkait batu 10/15 ada datang 2 ret seperti di dokumentasi awak media, namum setelah di tegur oleh konsultan pengawas material tersebut tidak di gunakan untuk pekerjaan," Ujarnya.

Lebih lanjut lagi pihak pelaksana menerangkan terkait waktu pelaksanaan serta metode tehnik tentunya tidak mengurangi mutu pekerjaan itu sendiri.

"Untuk waktu pelaksanaan teknis yang digunakan pastinya tidak mengurangi dari mutu pekerjaan itu sendiri, karena untuk pengujian ketebalan LPA dan LPB menggunakan Methode Core Drill untuk memeriksa ketebalan," Tukasnya menjelaskan.

Oleh :  Injil/Rinto Andreas

Editor : R. Hermanto 

Jalan Serasa Kolam Comberan, Pemerintah Desa Papanloe Bantaeng Mendapat Sorotan

Redaksi    Sabtu, Oktober 23, 2021    Comment   

Jalan Serasa Kolam Comberan, Pemerintah Desa Papanloe Bantaeng Mendapat Sorotan

Potret jalan yang tergenang limbah rumah tangga (Red)

BorneoTribun Bantaeng, Sulsel Desa yang menjadi pertautan pertama antara Pemerintah dan Masyarakat seharusnya menempatkan Desa menjadi Pemerintahan yang paling efektik dalam hal pelayanan publik. Selain dari segi pelayanan, persoalan infrastruktur juga seharusnya menjadi lebih memadai apalagi jika ditopang dengan anggaran yang besar setiap tahunnya. 

Infrastruktur yang memadai akan menjadikan Desa lebih efektif dan efisien serta peningkatan ekonomi yang terarah apabila pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran. Selain dari hal-hal tersebut tentunya yang paling penting adalah masalah kenyamanan masyarakat dalam beraktifitas. 

Masyarakat Desa tentunya berharap besar akan pembangunan infrastruktur yang tidak asal-asalan karena tidak dipikirkan dampak dan resikonya. Dan lebih buruk lagi jika ada masalah dalam infrastruktur tersebut tetapi masih didiamkan serta tidak ada penanggulangan yang lebih cepat dan terarah. 

Sebagai contohnya Jalan Rabat Beton yang terdapat di Dusun Kayu Loe Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng. Yang sebagian jalanannya tergenang air walaupun tidak hujan. Entah apa yang terjadi di Desa Papanloe ? 

Irwan Lawing pemuda Dusun Kayu Loe menyoroti jalan rabat beton yang dibangun Pemerintah Desa Papanloe tersebut yang menurutnya jalan tersebut bagaikan kolam penampungan limbah rumah tangga (comberan) yang mengganggu kenyamanan masyarakat setempat. 

"Ada apa dengan Pemerintah Desa Papanloe, mengapa hal yang sedemikian urgentnya masih tidak diproses dan dipoles ? Jalanan yang seharusnya mampu dilewati pengendara dan pejalanan kaki, nyatanya bagaikan kolam penampungan limbah rumah tangga," Ungkap Irwan, Sabtu (23/10/2021).

Alumni Mahasiswa Fakultas Hukum dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Makassar ini juga menyampaikan pentingnya Pemerintah Desa Papanloe membuka regulasi terkait tujuan dasar dari pembangunan Desa. 

"Pemerintah Desa Papanloe seharusnya paham mengenai tujuan dari pembangunan Desa yang tidak sekedar dibaca tetapi penerapannya yang lebih penting agar tidak asal-asalan," Lanjutnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta memenuhi pemenuhan dasar untuk mengurangi kemiskinan di Desa. Selain dari tujuan dasar tersebut tentunya dalam pembangunan Desa harus mengendepankan asas kemanfaatan dari segala aspek. 

Pemerintah Desa Papanloe dianggap kurang peka terkait jeritan masyarakat setempat pasalnya jalan bak comberan tersebut sudah dialami masyarakat setempat berbulan-bulan lamanya. Dan sampai sekarang belum ada tindakan secara nyata. 

"Hujan atau tidak hujan, air tetap tergenang dijalan. Drainase yang seharusnya menjadi solusi tepatnya nyatanya sampai sekarang belum diadakan. Dan sampai kapan Pemerintah Desa Papanloe menjadi penonton disini ?," Jelas Irwan.

Lebih lanjut Ketua Karang Taruna Desa Papanloe ini menyampaikan kekhawatirannya jika hal ini tidak dikerjakan secepatnya maka masyarakat akan kurang kepercayaannya terhadap pemerintah setempat. 

"Kita khawatir, apabila masalah tersebut tidak diselesaikan secepatnya jangan sampai masyarakat akan kurang kepercayaannya terhadap pemerintah Desa Papanloe. Dan tentunya itu tidak sehat untuk kehidupan bermasyarakat dan Berdesa,"Tambahnya.

"Menjadi bagian dari Pemerintah itu tidak mudah dan tidak bisa dimudahkan begitu saja, harus terbuka dan siap menghadapi kritikan dari masyarakatnya," Tutup Irwan Lawing.

Diketahui bahwa Dusun Kayu Loe Desa Papanloe ini merupakan Dusun tempat tinggalnya Kepala Desa Papanloe.

Reporter : Irwan

DBMSDA Alokasikan Dana Rp. 5 M Untuk Jalan Kedukul-Balai Sebut

Redaksi    Minggu, Januari 24, 2021    Comment   

DBMSDA Alokasikan Dana Rp. 5 M Untuk Jalan Kedukul-Balai Sebut

Kondisi jalan di musim penghujan

Borneotribun I Sanggau - Pemkab Sanggau melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM SDA)  pada tahun anggaran 2020 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,4 miliar untuk perbaikan ruas jalan Kedukul-Balai Sebut.

Ruas Jalan Kedukul-Balai Sebut yang masuk wilayah Mukok, selama ini selalu menjadi sorotan dari masyarakat. Karena disamping peningkatan Jalan yang tidak bisa secara langsung sepenuhnya dibangun dikarenakan adanya keterbatasan anggaran Pemerintah.

Kepala DBM-SDA, John Hendri menyebutkan DBMSDA akan mengalokasikan total hingga Rp.5 Milyar untuk perbaikan ruas jalan Kedukul-Balai Sebut.

Selain itu kerusakan ruas Jalan  Kedukul - Balai Sebut yang masuk wilayah Mukok  salah satu faktor penyebabnya dikarenakan tingginya  mobilitas kendaraan khususnya angkutan TBS ( Tandan Buah Segar ) sejumlah perusahaan perkebunan yang ada di Wilayah  Kecamatan Mukok, bahkan maraknya angkutan  TBS milik Perusahaan dan milik loading RAM  yang melebihi Kapasitas  Muatan .

"Hal inilah salah satunya yang menyebabkan jalan ini selalu rusak," Ucap Hendri.

Kendati demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau tidak pernah tinggal diam dan selalu memikirkan solusi yang terbaik untuk memperbaiki Jalan tersebut.

"Bahkan setiap Tahun dianggarkan. Kedepan akan diusulkan melalui dana DAK untuk memaksimalkan penganganan," Jelasnya. 

Dengan keterbatasan anggaran, Hendri mengatakan belum akan mampu menyelesaikan pekerjaan ruas jalan Kedukul-Balai Sebut tersebut, ditambah lagi rasionalisasi anggaran untuk membantu percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Sanggau.

Bahkan sejak Tahun  Anggaran 2015 - 2020, dengan anggaran yang cukup signifikan secara bertahap dilakukan peningkatan struktur ( perkerasan aspal, beton, kerikil ).

Data tahun 2020, panjang Jalan Kedukul-Balai Sebut adalah 48,900 km, dengan kondisi 13,250 baik, 15,325 km sedang, 10,575 km rusak ringan dan 9,750 km rusak berat. 

Memang yang dikeluhkan masyarakat selama ini segmen jalan yang dengan kondisi rusak berat (tanah) apalagi musim hujan, tetapi tidak berarti sepanjang ruas ini rusak berat.

"Tahun 2020 kemarin dilakukan peningkatan struktur (aspal) dengan anggaran Rp. 3,4 M sepanjang 2,160 km dan tahun Anggaran 2021 ini pada segmen yang rusak berat, secara bertahap akan ditangani dengan dana (DID) hampir 5 Milyard," Tandasnya. ( Lbr )

Editor : Hermanto

"

Personel Polsek Belitang Cek Kondisi Jalan di Menua Prama

Redaksi    Sabtu, Januari 09, 2021    Comment   

Personel Polsek Belitang Cek Kondisi Jalan di Menua Prama

Kondisi jalan menua prama belitang

Borneotribun I Belitang, Sekadau - Curah hujan dalam beberapa pekan terakhir mengalami intensitas cukup tinggi sehingga mengakibatkan jalan di beberapa titik yang ada fi Kecamatan Belitang mengalami kerusakan.

Salah satu titik yang menjadi perhatian seperti jalan di desa Padak dan desa Menua Prama Kecamatan Belitang mengalami kerusakan serta mengakibatkan transportasi kendaraan terhambat.

Menyikapi hal tersebut Kapolsek Belitang IPDA M. Suyatman telah menurunkan personel untuk melakukan monitor guna membantu masyarakat yang akan melewati jalan tersebut, Sabtu (9/1/2021).

Kanit Samapta Polsek Belitang Aipda Marsudi dengan Bhabinkamtibmas Bripda Febri turun langsung ke lokasi jalan yang mengalami kerusakan di beberapa titik serta turut membantu kelancaran transportasi masyarakat.

Jalan tersebut merupakan penghubung Kecamatan Belitang menuju Belitang Hulu untuk membawa segala sembako, TBS, CPO, BBM serta barang lainnya untuk kepentingan masyarakat.

Dengan menerapkan protokol kesehatan personel Polsek turun ke lokasi serta tidak lupa menghimbau masyarakat menjaga keselamatan dan kesehatan selama situasi pandemi Covid-19.

"Semoga perbaikan jalan yang dilakukan pihak perusahaan segera selesai sehingga akses transportasi masyarakat dapat kembali normal," pungkas Kapolsek. ( Daiky )

Editor : Hermanto