Rusia Tuduh AS-Israel Lakukan Agresi Usai Resolusi Dewan Keamanan Gagal

Ria Sartika    Rabu, April 08, 2026    Comment   

Rusia Tuduh AS-Israel Lakukan Agresi Usai Resolusi Dewan Keamanan Gagal

Rusia kecam keras AS dan Israel di PBB setelah resolusi gagal disahkan, menilai serangan terhadap Iran sebagai tindakan agresi yang berbahaya bagi stabilitas global.

Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali memanas setelah Rusia melontarkan kecaman keras terhadap Amerika Serikat dan Israel dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan tersebut muncul setelah upaya pengesahan resolusi yang diajukan Rusia gagal mendapatkan dukungan penuh dari anggota dewan, Rabu (8/4/2026).

Dalam sidang tersebut, perwakilan Rusia menyampaikan bahwa aksi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dinilai sebagai tindakan agresi yang tidak dapat dibenarkan. Rusia menilai serangan tersebut telah memperburuk situasi keamanan regional dan berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap stabilitas global.

Delegasi Rusia menyebutkan bahwa rancangan resolusi yang diajukan pihaknya bertujuan menghentikan eskalasi konflik serta mendorong semua pihak untuk segera melakukan gencatan senjata. Namun, usulan tersebut tidak berhasil disahkan karena kurangnya dukungan dari sejumlah negara anggota Dewan Keamanan.

Menurut pernyataan resmi Rusia, serangan yang dilakukan terhadap wilayah Iran dianggap melanggar prinsip hukum internasional dan kedaulatan negara. Rusia juga menilai bahwa tindakan militer tersebut berisiko memperluas konflik dan menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius.

Selain itu, Rusia mengingatkan bahwa konflik yang terus meningkat dapat memicu krisis kemanusiaan yang lebih luas. Dampaknya tidak hanya dirasakan di wilayah konflik, tetapi juga bisa memengaruhi stabilitas ekonomi global, termasuk pasokan energi dunia.

Pihak Rusia juga menyoroti pentingnya menjaga keselamatan fasilitas sipil, termasuk infrastruktur penting seperti pembangkit listrik dan fasilitas industri. Mereka menilai bahwa serangan terhadap fasilitas semacam itu berpotensi membahayakan masyarakat sipil serta memicu risiko lingkungan yang berbahaya.

Di sisi lain, negara-negara Barat memiliki pandangan berbeda terkait konflik tersebut. Mereka menilai langkah militer yang diambil merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas dan merespons situasi keamanan di kawasan.

Perbedaan pandangan di antara negara-negara besar ini membuat Dewan Keamanan PBB kembali mengalami kebuntuan dalam mengambil keputusan strategis. Kondisi ini menambah panjang daftar resolusi yang gagal disepakati di tengah konflik yang terus berkembang.

Pengamat hubungan internasional menilai bahwa kegagalan resolusi ini menjadi bukti betapa kompleksnya situasi politik global saat ini. Ketegangan antara negara-negara besar membuat upaya diplomasi sering kali terhambat oleh kepentingan masing-masing pihak.

Situasi di Timur Tengah sendiri masih berada dalam kondisi yang sangat sensitif. Konflik yang terus berlanjut dikhawatirkan dapat memperluas dampak ke negara-negara sekitar serta memicu ketidakstabilan ekonomi di berbagai belahan dunia.

Hingga saat ini, berbagai pihak terus mendorong dialog diplomatik sebagai solusi utama untuk meredakan ketegangan. Harapannya, komunikasi terbuka antara negara-negara terkait dapat mencegah konflik berubah menjadi krisis yang lebih besar.

Delapan Negara Arab Kompak Tolak RUU Hukuman Mati Israel

Saputra Berry    Jumat, April 03, 2026    Comment   

Delapan Negara Arab Kompak Tolak RUU Hukuman Mati Israel

Delapan negara Arab dan Muslim kompak menolak RUU hukuman mati Israel yang dinilai berpotensi memperburuk konflik dan melanggar hak asasi manusia.

Delapan negara Arab dan Muslim secara tegas menyuarakan penolakan terhadap rencana undang-undang hukuman mati yang diusulkan Israel. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperburuk situasi kemanusiaan serta meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah yang sudah lama tidak stabil. Penolakan ini disampaikan dalam pernyataan bersama yang menyoroti dampak serius dari kebijakan tersebut terhadap warga sipil, khususnya rakyat Palestina. Jumat, (3/4/2026)

Dalam pernyataan tersebut, negara-negara yang tergabung menilai bahwa penerapan hukuman mati dalam konteks konflik yang masih berlangsung dapat memperkeruh kondisi dan memperbesar risiko pelanggaran hak asasi manusia. Mereka juga menekankan bahwa langkah tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip hukum internasional dan dapat memperburuk citra penegakan hukum di wilayah konflik.

Kekhawatiran utama yang disampaikan adalah potensi penyalahgunaan aturan tersebut terhadap warga Palestina. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketidakpastian, kebijakan seperti ini dianggap dapat memperbesar rasa ketidakadilan dan memperpanjang konflik yang belum menemukan titik terang hingga saat ini.

Selain itu, negara-negara tersebut juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk turut memperhatikan perkembangan ini. Mereka berharap ada langkah konkret untuk mencegah eskalasi lebih lanjut serta mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan dialog damai.

Isu ini kembali membuka diskusi global tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam situasi konflik bersenjata. Banyak pihak menilai bahwa pendekatan hukum yang keras tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan justru berisiko memperburuk keadaan.

Di sisi lain, dinamika politik di kawasan Timur Tengah memang kerap memicu respons cepat dari negara-negara sekitarnya. Solidaritas yang ditunjukkan oleh delapan negara Arab dan Muslim ini menjadi sinyal kuat bahwa isu Palestina masih menjadi perhatian utama dalam geopolitik regional.

Perkembangan ini diperkirakan masih akan terus bergulir, terutama dengan meningkatnya sorotan internasional terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai kontroversial. Banyak pihak berharap solusi damai tetap menjadi prioritas utama demi menjaga stabilitas kawasan dan keselamatan warga sipil.

Satu Prajurit TNI Gugur Di Lebanon, Indonesia Desak Investigasi

Ria Sartika    Senin, Maret 30, 2026    Comment   

Satu Prajurit TNI Gugur Di Lebanon, Indonesia Desak Investigasi

Indonesia kecam keras tewasnya personel UNIFIL di Lebanon dan desak investigasi transparan atas serangan di tengah konflik Timur Tengah yang memanas. (Gambar ilustrasi)

Pemerintah Indonesia secara tegas mengecam insiden tragis yang menewaskan satu personel Kontingen Garuda di misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon.

Kabar duka ini datang di tengah meningkatnya ketegangan konflik di kawasan Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) memastikan bahwa prajurit Indonesia tersebut gugur akibat serangan artileri di sekitar posisi pasukan UNIFIL di wilayah Adchit Al Qusayr, Lebanon selatan, pada Minggu (29/3) waktu setempat.

Dalam pernyataan resminya, Kemlu RI menegaskan sikap keras Indonesia terhadap insiden ini. “Indonesia mengecam keras insiden yang terjadi dan mendesak investigasi yang menyeluruh dan transparan,” tulis Kemlu.

Desakan Investigasi dan Perlindungan Pasukan Perdamaian

Pemerintah Indonesia tidak hanya menyampaikan kecaman, tetapi juga mendesak dilakukan penyelidikan penuh atas insiden yang menewaskan personel TNI tersebut. Hal ini penting untuk memastikan akuntabilitas serta mencegah kejadian serupa terulang.

Selain satu korban jiwa, Kemlu juga mengonfirmasi bahwa tiga personel lainnya mengalami luka-luka dalam serangan tersebut. Saat ini, mereka tengah mendapatkan perawatan medis intensif.

Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan pihak UNIFIL guna memastikan proses pemulangan jenazah ke Indonesia berjalan lancar dan korban luka mendapatkan penanganan terbaik.

“Kami menyampaikan penghormatan tertinggi kepada personel yang gugur atas dedikasi dan jasanya bagi perdamaian dunia,” lanjut Kemlu.

Konflik Timur Tengah Makin Memanas

Insiden ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Ketegangan di kawasan meningkat drastis setelah serangan militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026.

Sebagai respons, Teheran melancarkan serangan balasan ke Israel serta beberapa pangkalan militer AS di kawasan tersebut. Konflik kemudian meluas ke Lebanon setelah kelompok bersenjata Hizbullah melakukan serangan ke target militer Israel.

Serangan balasan Israel dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.000 warga sipil Lebanon dan melukai ribuan lainnya. Situasi ini memperburuk kondisi keamanan, termasuk bagi pasukan penjaga perdamaian PBB.

Sikap Tegas Indonesia: Lindungi Kedaulatan dan Perdamaian

Indonesia kembali menegaskan posisinya untuk:

• Menghormati kedaulatan Lebanon

• Menghentikan serangan terhadap warga sipil

• Menjamin keselamatan pasukan penjaga perdamaian PBB

“Serangan apapun terhadap pasukan perdamaian tidak dapat diterima dan merongrong upaya menjaga stabilitas global,” tegas Kemlu.

Sebagai negara yang aktif mengirimkan pasukan perdamaian, Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap stabilitas internasional dan perlindungan personelnya di medan konflik.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Dicari)

1. Apa itu UNIFIL?
UNIFIL adalah misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon selatan yang bertugas menjaga stabilitas dan mencegah konflik antara Lebanon dan Israel.

2. Bagaimana kronologi kejadian?
Personel Indonesia gugur akibat tembakan artileri di sekitar markas UNIFIL di Lebanon selatan pada 29 Maret 2026.

3. Apakah ada korban lain?
Ya, tiga personel lainnya mengalami luka dan sedang dirawat.

4. Apa sikap Indonesia?
Indonesia mengecam keras dan meminta investigasi transparan serta perlindungan bagi pasukan perdamaian.

5. Apa dampak konflik ini secara global?
Konflik berpotensi memperluas ketegangan regional dan mengancam stabilitas internasional.

IRGC Ancam Universitas AS Usai Serangan Udara Hantam Teheran

Saputra Berry    Minggu, Maret 29, 2026    Comment   

IRGC Ancam Universitas AS Usai Serangan Udara Hantam Teheran

IRGC ancam universitas AS di Timur Tengah usai serangan ke Teheran. Ketegangan Iran-AS memuncak dan berpotensi ganggu stabilitas global.

Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. Kali ini, ancaman serius datang dari Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) yang secara terbuka menyasar universitas-universitas milik AS di kawasan Timur Tengah.

Pernyataan tersebut dirilis pada Minggu (29/03/2026) dan langsung menarik perhatian dunia internasional. IRGC menyebut, kampus-kampus Amerika bisa menjadi target jika Washington tidak mengambil sikap atas serangan yang menghantam wilayah Teheran.

Pemicu Ketegangan: Serangan Ke Teheran

Konflik ini dipicu oleh serangan udara yang diklaim dilakukan oleh koalisi Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Teheran.

Serangan tersebut dilaporkan menghantam beberapa fasilitas penting, termasuk Universitas Sains dan Teknologi Iran yang berada di timur laut ibu kota. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerusakan bangunan disebut cukup parah.

Situasi ini langsung memicu respons keras dari pihak Iran yang menganggap aksi tersebut sebagai bentuk agresi.

Ultimatum IRGC Ke Washington

Dalam pernyataan resminya, IRGC memberikan tenggat waktu kepada pemerintah AS.

Mereka menuntut agar Washington mengeluarkan kecaman resmi terhadap serangan tersebut paling lambat Senin (30 Maret) pukul 12 siang waktu Teheran.

Jika tidak, maka konsekuensinya cukup serius.

IRGC secara terang-terangan menyebut universitas-universitas AS di kawasan Timur Tengah sebagai target potensial.

Beberapa kampus ternama yang disebut memiliki cabang di kawasan ini antara lain:

• Texas A&M University (kampus di Qatar)

• New York University (kampus di Uni Emirat Arab)

Peringatan Untuk Sivitas Akademika

Tak hanya ancaman, IRGC juga mengeluarkan peringatan langsung kepada mahasiswa, dosen, dan staf kampus.

Mereka diminta untuk menjauh minimal satu kilometer dari area kampus guna menghindari potensi serangan.

Langkah ini dinilai sebagai sinyal serius bahwa konflik tidak lagi terbatas pada target militer, tapi bisa merembet ke simbol-simbol negara, termasuk institusi pendidikan.

Konflik Lebih Luas: AS-Israel Vs Iran

Eskalasi ini menjadi bagian dari konflik yang lebih besar antara blok Amerika Serikat–Israel melawan Iran dan sekutunya.

Washington dan Tel Aviv menuduh Teheran terus mengembangkan program nuklir, sementara Iran membantah dan menyebut dirinya menjadi korban tekanan geopolitik Barat.

Ketegangan ini membuat kawasan Timur Tengah kembali berada di ambang krisis besar.

Ancaman Penutupan Selat Hormuz

Salah satu kekhawatiran terbesar dari konflik ini adalah potensi penutupan Selat Hormuz oleh Iran.

Selat ini merupakan jalur vital perdagangan minyak dunia. Jika ditutup, dampaknya bisa sangat besar:

• Gangguan pasokan energi global

• Lonjakan harga minyak dunia

• Efek domino ke ekonomi internasional

Bahkan, analis memperkirakan harga energi bisa melonjak drastis dan berdampak langsung ke harga kebutuhan pokok di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dampak Global Yang Perlu Diwaspadai

Situasi ini tidak hanya berdampak regional, tapi juga global. Dunia kini menunggu respons resmi dari pemerintah AS.

Jika tidak ada langkah diplomasi yang cepat, konflik ini berpotensi berkembang menjadi krisis yang lebih luas, bahkan membuka kemungkinan konfrontasi langsung.

FAQ

1. Kenapa Iran mengancam universitas AS?
Karena Iran menilai serangan udara ke Teheran sebagai agresi, dan meminta AS mengecam aksi tersebut.

2. Apakah kampus benar-benar jadi target?
IRGC menyebutnya sebagai target potensial jika tuntutan tidak dipenuhi.

3. Kampus mana saja yang terancam?
Di antaranya Texas A&M University di Qatar dan New York University di Uni Emirat Arab.

4. Apa dampak ke dunia?
Bisa memicu krisis energi global jika Selat Hormuz ditutup.

5. Apakah Indonesia terdampak?
Ya, terutama dari sisi harga BBM dan ekonomi jika konflik meluas.

Eks Tentara Israel Ungkap Militer Dalam Kondisi Tertekan dan Rentan Melemah

Saputra Berry    Minggu, Maret 29, 2026    Comment   

Eks Tentara Israel Ungkap Militer Dalam Kondisi Tertekan dan Rentan Melemah

Eks tentara Israel ungkap kondisi militer yang tertekan dan berisiko melemah akibat konflik panjang, tekanan internal, dan tantangan perang modern.

Seorang mantan prajurit militer Israel yang kini menjadi pengkritik perang menyampaikan pandangan tajam soal kondisi terbaru militer negaranya. Ia menilai bahwa kekuatan militer Israel saat ini sedang menghadapi tekanan serius dari berbagai sisi, mulai dari internal hingga eksternal, yang berpotensi melemahkan efektivitas operasional di lapangan. Pernyataan ini memicu perhatian luas karena datang dari sosok yang pernah berada langsung di dalam sistem tersebut. [Sabtu, (28/3/2026)]

Dalam penjelasannya, ia menyoroti adanya kelelahan di kalangan personel militer akibat konflik berkepanjangan. Banyak tentara yang harus menghadapi tekanan mental dan fisik dalam jangka waktu lama tanpa jeda yang cukup. Kondisi ini dinilai bisa berdampak langsung pada kesiapan tempur dan pengambilan keputusan di medan perang.

Selain itu, ia juga mengungkap adanya persoalan koordinasi di tingkat komando. Menurutnya, perbedaan pandangan di antara para pemimpin militer dan politik membuat strategi yang dijalankan menjadi kurang solid. Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan di lapangan dan mengurangi efektivitas operasi militer.

Faktor lain yang turut disorot adalah perubahan dinamika perang modern. Ancaman yang dihadapi saat ini tidak lagi bersifat konvensional, melainkan lebih kompleks dan asimetris. Kelompok-kelompok kecil dengan strategi gerilya dinilai mampu memberikan tekanan besar terhadap pasukan yang lebih besar dan terorganisir.

Di sisi lain, kritik juga diarahkan pada ketergantungan terhadap teknologi militer canggih. Meskipun teknologi memberikan keunggulan tertentu, ia menilai bahwa hal tersebut tidak selalu mampu menjawab tantangan di lapangan, terutama dalam konflik yang melibatkan lingkungan urban dan populasi sipil.

Pernyataan ini memicu perdebatan di kalangan analis dan pengamat militer. Sebagian pihak sepakat bahwa militer Israel memang menghadapi tantangan besar, sementara yang lain menilai bahwa pernyataan tersebut terlalu berlebihan dan tidak mencerminkan keseluruhan kondisi.

Meski demikian, pandangan dari mantan prajurit ini tetap menjadi sorotan karena memberikan gambaran dari sudut pandang internal. Hal ini sekaligus membuka diskusi lebih luas mengenai bagaimana militer modern harus beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan global yang semakin kompleks.

Iran Serang Lokasi Diduga Markas Komandan AS Dan Israel, Ketegangan Timur Tengah Memanas

Saputra Berry    Minggu, Maret 15, 2026    Comment   

Iran Serang Lokasi Diduga Markas Komandan AS Dan Israel, Ketegangan Timur Tengah Memanas

Iran dilaporkan menyerang lokasi yang diduga menjadi tempat komandan Amerika Serikat dan Israel. Ketegangan konflik Timur Tengah kembali meningkat.

Teheran, Iran -- Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali meningkat setelah Iran melancarkan serangan yang diklaim menargetkan lokasi yang diduga menjadi tempat keberadaan sejumlah komandan militer Amerika Serikat dan Israel. Aksi ini disebut sebagai bagian dari respons terhadap eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Minggu, (15/3/2026)

Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan bahwa operasi tersebut dilakukan dengan menargetkan titik-titik yang diyakini berkaitan dengan aktivitas militer kedua negara tersebut. Serangan tersebut disebut sebagai bagian dari rangkaian operasi militer yang sedang berlangsung di kawasan.

Menurut pernyataan yang disampaikan pihak Iran, sasaran utama adalah lokasi yang diduga digunakan sebagai pusat koordinasi atau tempat berkumpulnya sejumlah pejabat militer dari Amerika Serikat dan Israel. Meski begitu, rincian mengenai lokasi pasti maupun dampak langsung dari serangan tersebut belum dijelaskan secara rinci.

Situasi di kawasan Timur Tengah memang tengah berada dalam ketegangan tinggi setelah serangkaian serangan dan balasan terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Konflik ini melibatkan berbagai aktor regional dan internasional yang saling melancarkan operasi militer.

Dalam perkembangan terbaru, berbagai laporan menyebutkan bahwa sejumlah instalasi militer serta pusat komando di beberapa wilayah telah menjadi target serangan udara maupun rudal dalam konflik yang semakin meluas tersebut. Serangan balasan dari berbagai pihak juga terus terjadi, menambah kompleksitas situasi di kawasan.

Iran sendiri menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pertahanan dan respons terhadap serangan yang sebelumnya ditujukan kepada kepentingan negaranya. Pihak Iran juga menyatakan akan terus mengambil tindakan jika ancaman terhadap keamanan nasionalnya masih berlangsung.

Di sisi lain, meningkatnya intensitas serangan membuat komunitas internasional semakin khawatir terhadap potensi meluasnya konflik di Timur Tengah. Sejumlah negara dan organisasi internasional menyerukan agar semua pihak menahan diri demi mencegah eskalasi yang lebih besar.

Pengamat geopolitik menilai bahwa situasi ini bisa berdampak luas, tidak hanya bagi keamanan kawasan tetapi juga terhadap stabilitas global. Jalur perdagangan, energi, serta hubungan diplomatik antarnegara berpotensi ikut terpengaruh jika konflik terus berlanjut.

Hingga kini, perkembangan situasi masih terus dipantau oleh berbagai pihak. Ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel diperkirakan masih akan menjadi sorotan utama dalam dinamika politik dan keamanan internasional dalam waktu dekat.

IDF Deteksi Peluncuran Rudal Dari Iran, Sistem Pertahanan Israel Lakukan Pencegatan

Ria Sartika    Jumat, Maret 06, 2026    Comment   

IDF Deteksi Peluncuran Rudal Dari Iran, Sistem Pertahanan Israel Lakukan Pencegatan

IDF mendeteksi peluncuran rudal dari Iran menuju Israel. Sistem pertahanan udara Israel langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman tersebut.

Angkatan Pertahanan Israel (IDF) menyatakan telah mendeteksi peluncuran rudal lain dari Iran menuju wilayah Israel pada Jumat. Militer Israel mengatakan sistem pertahanan udara mereka langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman tersebut sebelum mencapai target.

Informasi itu disampaikan IDF melalui pernyataan resmi di Telegram. Dalam pernyataannya, militer Israel menegaskan bahwa rudal yang terdeteksi diluncurkan dari wilayah Iran dan sistem pertahanan sedang bekerja untuk melakukan pencegatan.

Situasi ini menambah ketegangan yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir.

Sistem Pertahanan Israel Langsung Diaktifkan

IDF mendeteksi peluncuran rudal dari Iran menuju Israel. Sistem pertahanan udara Israel langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman tersebut.

Dalam pernyataan singkatnya, IDF menyebut sistem pertahanan udara telah beroperasi segera setelah rudal terdeteksi. Tujuannya untuk mencegah proyektil tersebut memasuki wilayah Israel dan meminimalkan potensi dampak serangan.

“Beberapa saat yang lalu, IDF mengidentifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah Negara Israel. Sistem pertahanan sedang beroperasi untuk mencegat ancaman tersebut,” demikian pernyataan militer Israel.

Militer tidak merinci jenis rudal yang digunakan maupun lokasi pasti pencegatan yang dilakukan.

Ketegangan Kawasan Timur Tengah Meningkat

Peluncuran rudal tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran. Kedua pihak saling menuduh melakukan tindakan militer yang memicu eskalasi konflik di kawasan.

Serangan atau upaya serangan lintas negara seperti ini kerap memicu kewaspadaan tinggi di Israel, yang memiliki jaringan pertahanan udara berlapis untuk menghadapi ancaman rudal jarak jauh.

Sistem pertahanan tersebut dirancang untuk mendeteksi dan mencegat proyektil sebelum mencapai wilayah padat penduduk.

Dampak Terhadap Situasi Keamanan

Hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban atau kerusakan akibat peluncuran rudal yang terdeteksi tersebut. Otoritas Israel terus memantau perkembangan situasi dan memastikan sistem pertahanan tetap siaga.

Peristiwa ini kembali menunjukkan tingginya tensi keamanan di kawasan Timur Tengah, yang berpotensi memicu respons militer lebih lanjut jika eskalasi terus berlanjut.

Israel Hantam Gedung Perumahan Di Sidon Lebanon Dengan Drone, Dilaporkan Ada Korban Jiwa

Ria Sartika    Jumat, Maret 06, 2026    Comment   

Israel Hantam Gedung Perumahan Di Sidon Lebanon Dengan Drone, Dilaporkan Ada Korban Jiwa

Serangan drone Israel menghantam gedung perumahan di Sidon, Lebanon selatan. Ledakan merusak apartemen dan dilaporkan menimbulkan korban jiwa.

Serangan drone menghantam sebuah gedung perumahan di Kota Sidon, Lebanon selatan, pada Jumat. Serangan tersebut dilaporkan dilakukan oleh tentara Israel dan menyebabkan korban jiwa, menurut laporan koresponden Sputnik di lokasi kejadian.

Drone atau pesawat nirawak (UAV) dilaporkan menabrak salah satu apartemen di sebuah gedung bertingkat yang berada di kawasan permukiman warga. Dampak ledakan membuat beberapa jendela di lantai atas bangunan tersebut hancur total.

Sejumlah warga sekitar juga dilaporkan panik setelah mendengar suara ledakan keras yang berasal dari gedung tersebut.

Drone Menghantam Apartemen di Gedung Bertingkat

Serangan drone Israel menghantam gedung perumahan di Sidon, Lebanon selatan. Ledakan merusak apartemen dan dilaporkan menimbulkan korban jiwa.

Serangan terjadi ketika sebuah UAV menghantam langsung salah satu unit apartemen di gedung perumahan tersebut. Kerusakan terlihat jelas pada bagian atas bangunan, terutama pada jendela dan dinding luar apartemen yang terkena dampak.

Belum ada rincian resmi mengenai jumlah korban yang tewas atau terluka dalam insiden tersebut. Namun laporan awal menyebutkan adanya korban jiwa akibat serangan itu.

Peristiwa ini menambah daftar insiden keamanan di wilayah Lebanon selatan yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan ketegangan.

Tim Penyelamat Dikerahkan ke Lokasi

Tak lama setelah serangan terjadi, ambulans dan tim pertahanan sipil segera tiba di lokasi kejadian. Petugas langsung melakukan evakuasi dan upaya penyelamatan terhadap kemungkinan korban yang berada di dalam gedung.

Tim penyelamat juga melakukan pemeriksaan pada beberapa lantai bangunan untuk memastikan tidak ada warga yang masih terjebak di dalam apartemen yang terdampak.

Aktivitas penyelamatan berlangsung di tengah kerumunan warga yang berkumpul di sekitar lokasi untuk menyaksikan proses evakuasi.

Ketegangan di Wilayah Lebanon Selatan

Kota Sidon merupakan salah satu kota penting di wilayah selatan Lebanon yang kerap menjadi sorotan dalam dinamika keamanan kawasan. Serangan terhadap area permukiman menimbulkan kekhawatiran baru di kalangan warga setempat.

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi lebih lanjut terkait target spesifik dari serangan tersebut maupun rincian korban yang terdampak.

Perkembangan situasi di lokasi masih terus dipantau oleh otoritas setempat, sementara tim penyelamat melanjutkan proses pencarian dan evakuasi korban dari gedung yang terkena serangan drone.

IDF Luncurkan Serangan Baru terhadap Target Hizbullah di Wilayah Beirut

Ria Sartika    Jumat, Maret 06, 2026    Comment   

IDF Luncurkan Serangan Baru terhadap Target Hizbullah di Wilayah Beirut

IDF mengumumkan dimulainya gelombang serangan baru terhadap infrastruktur Hizbullah di wilayah Dahiyeh, Beirut. Rincian target dan dampak serangan masih menunggu pembaruan.

Beirut — Pasukan Pertahanan Israel mengumumkan dimulainya gelombang serangan baru yang menargetkan infrastruktur milik kelompok Hizbullah di Beirut pada Jumat. Operasi militer tersebut dilaporkan menyasar wilayah Dahiyeh, kawasan yang dikenal sebagai basis kuat Hizbullah di ibu kota Lebanon.

Dalam pernyataan resminya, militer Israel menyebut serangan dilakukan terhadap sejumlah fasilitas yang diduga digunakan oleh Hizbullah untuk kepentingan militer. Informasi detail mengenai sasaran dan dampak serangan disebut akan disampaikan kemudian.

IDF Klaim Menyerang Infrastruktur Hizbullah

IDF mengumumkan dimulainya gelombang serangan baru terhadap infrastruktur Hizbullah di wilayah Dahiyeh, Beirut. Rincian target dan dampak serangan masih menunggu pembaruan.

Israel Defense Forces (IDF) menyatakan bahwa operasi tersebut merupakan bagian dari langkah militer yang sedang berlangsung terhadap kelompok Hizbullah. Serangan difokuskan pada infrastruktur yang menurut pihak Israel berkaitan dengan aktivitas militer kelompok tersebut.

Wilayah Dahiyeh di selatan Beirut selama ini dikenal sebagai pusat pengaruh utama Hezbollah. Kawasan ini kerap menjadi titik perhatian dalam berbagai eskalasi konflik antara Israel dan kelompok bersenjata yang berbasis di Lebanon tersebut.

Militer Israel tidak merinci jenis fasilitas yang menjadi target maupun jumlah serangan yang dilancarkan. Namun, IDF menyebut operasi itu merupakan bagian dari gelombang serangan yang lebih luas.

Dahiyeh Kembali Jadi Titik Serangan

Wilayah Dahiyeh merupakan kawasan padat penduduk di bagian selatan Beirut. Selain menjadi permukiman warga, area ini juga disebut sebagai pusat aktivitas politik dan sosial Hizbullah di Lebanon.

Sejumlah konflik sebelumnya juga menjadikan kawasan ini sebagai lokasi serangan udara Israel. Ketegangan antara Israel dan Hizbullah kerap meningkat seiring perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.

Hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai korban atau kerusakan akibat serangan terbaru tersebut. Pemerintah Lebanon maupun pihak Hizbullah juga belum mengeluarkan pernyataan terkait serangan yang dilaporkan oleh militer Israel.

Situasi Keamanan Masih Berkembang

Serangan terbaru ini menambah daftar eskalasi militer yang melibatkan Israel dan Hizbullah dalam beberapa waktu terakhir. Situasi keamanan di Lebanon, khususnya di Beirut, diperkirakan masih akan berkembang seiring respons dari berbagai pihak yang terlibat.

Pengamat menilai setiap perkembangan di wilayah ini berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan regional, mengingat posisi Hizbullah sebagai salah satu aktor penting dalam dinamika konflik di Timur Tengah.

Qatar Minta Media Hati Hati Soal Berita Konflik Iran

Saputra Berry    Kamis, Maret 05, 2026    Comment   

Qatar Minta Media Hati Hati Soal Berita Konflik Iran

Qatar menegaskan tidak berperang dengan Iran dan menyatakan hanya menggunakan hak bela diri di tengah eskalasi konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Foto Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari.

Qatar Tegaskan Tidak Berperang dengan Iran Gunakan Hak Bela Diri di Tengah Ketegangan Timur Tengah

Qatar menegaskan tidak sedang berperang dengan Iran. Pernyataan itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, pada Selasa 3 Maret melalui media sosial X, menyusul tudingan sejumlah jurnalis Israel yang menyebut Doha terlibat dalam serangan terhadap Teheran dalam 24 jam terakhir.

Majed Al-Ansari menekankan bahwa Qatar tidak ambil bagian dalam serangan yang menargetkan Iran. Ia menjelaskan bahwa langkah yang dilakukan negaranya merupakan bentuk penggunaan hak sah untuk membela diri setelah adanya serangan dari Iran terhadap wilayah Qatar.

Menurut Al-Ansari, penting bagi media internasional untuk merujuk pada sumber resmi dan kredibel dari Qatar sebelum menyebarkan laporan terkait konflik regional yang sensitif. Ia menilai informasi yang tidak terverifikasi dapat memperkeruh situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang saat ini tengah memanas.

Ketegangan di kawasan meningkat setelah pada 28 Februari Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di ibu kota Teheran. Serangan tersebut dilaporkan menimbulkan kerusakan infrastruktur dan korban sipil.

Sebagai respons, Iran meluncurkan serangkaian serangan balasan berupa rudal yang diarahkan ke wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di berbagai lokasi di Timur Tengah. Eskalasi ini memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik regional yang melibatkan lebih banyak negara.

Dalam konteks inilah Qatar menegaskan posisinya. Doha berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus menegaskan bahwa tindakannya murni defensif, bukan agresif. Pemerintah Qatar juga mengisyaratkan komitmennya terhadap hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara.

Situasi geopolitik Timur Tengah saat ini menjadi sorotan dunia. Setiap pernyataan resmi dari negara-negara yang terlibat memiliki dampak besar terhadap persepsi publik dan dinamika diplomasi global. Oleh karena itu, klarifikasi dari Qatar menjadi penting untuk meredam spekulasi serta menjaga stabilitas kawasan.

Bagi pembaca, memahami konteks penuh dari konflik ini membantu melihat gambaran yang lebih utuh, tidak hanya dari satu sisi narasi. Ketegangan Iran, Israel, dan Amerika Serikat memang berdampak luas, namun posisi setiap negara tetap perlu dicermati berdasarkan pernyataan resminya.

FAQ Seputar Pernyataan Qatar dan Konflik Iran

Apakah Qatar berperang dengan Iran?
Tidak. Qatar menegaskan tidak sedang berperang dengan Iran dan tidak terlibat dalam serangan terhadap negara tersebut.

Mengapa Qatar menyebut menggunakan hak bela diri?
Qatar menyatakan langkah yang diambil merupakan respons defensif atas serangan Iran terhadap wilayahnya.

Apa pemicu meningkatnya ketegangan di kawasan?
Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke sejumlah target di Iran pada 28 Februari memicu balasan rudal dari Iran.

Apakah konflik ini berpotensi meluas?
Eskalasi militer antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat meningkatkan risiko meluasnya konflik di Timur Tengah.

Serangan Udara Israel ke Lebanon Selatan Memanas, 14 Rudal Hantam Wilayah Pegunungan dan Permukiman

Ria Sartika    Senin, Februari 16, 2026    Comment   

Serangan Udara Israel ke Lebanon Selatan Memanas, 14 Rudal Hantam Wilayah Pegunungan dan Permukiman

Serangan Udara Israel ke Lebanon Selatan Memanas, 14 Rudal Hantam Wilayah Pegunungan dan Permukiman.

JAKARTA -- Situasi di perbatasan kembali memanas. Pesawat tempur milik Israel dilaporkan meluncurkan serangkaian serangan udara ke wilayah selatan Lebanon pada Sabtu malam. Informasi ini disampaikan oleh sumber militer Lebanon kepada kantor berita RIA Novosti.

Menurut sumber tersebut, serangan dilakukan menggunakan rudal berat berpemandu dan menyasar beberapa titik strategis di kawasan selatan. Total tercatat ada 14 serangan yang dilepaskan secara bertahap, sebagian menghantam daerah pegunungan dan area yang berdekatan dengan permukiman warga.

Kantor berita nasional Lebanon, National News Agency (NNA), juga melaporkan adanya gelombang serangan lanjutan yang terjadi di sejumlah lokasi.

Israel Klaim Target Infrastruktur Militer Hizbullah

Melalui pernyataan resmi di platform digital berbahasa Arab, militer Israel menyebut bahwa serangan tersebut menargetkan infrastruktur militer milik kelompok Hizbullah di Lebanon selatan.

Pihak Israel menilai langkah itu sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan wilayahnya. Namun, di sisi lain, serangan ini kembali memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.

Pemerintah Lebanon Perketat Kontrol Senjata

Perlu diketahui, pada akhir Agustus 2025, pemerintah Lebanon telah menugaskan militernya untuk memonopoli seluruh persenjataan di dalam negeri sebelum akhir tahun 2025. Kebijakan ini diambil untuk memperkuat stabilitas keamanan nasional.

Sebagai tindak lanjut, militer Lebanon mulai memperluas pengerahan pasukan di wilayah selatan. Mereka juga melakukan pembongkaran gudang senjata serta menutup terowongan milik Hizbullah, sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata yang dicapai pada 27 November 2024.

Namun di tengah upaya tersebut, Israel masih terus melancarkan serangan dan bahkan mengancam akan melakukan operasi militer berskala besar jika Lebanon dianggap tidak memenuhi komitmennya.

Situasi Makin Tegang, Warga Diminta Waspada

Ketegangan yang terus berlanjut ini membuat masyarakat di kawasan perbatasan hidup dalam bayang-bayang ancaman konflik terbuka. Banyak pihak berharap kedua negara dapat menahan diri dan memprioritaskan jalur diplomasi.

Bagi Anda yang mengikuti perkembangan konflik Timur Tengah, situasi ini menjadi pengingat bahwa stabilitas kawasan masih sangat rapuh. Pantau terus informasi resmi dan terpercaya agar tidak terjebak kabar simpang siur.

Perkembangan terbaru dari konflik Israel–Lebanon ini diperkirakan masih akan menjadi sorotan dunia dalam beberapa waktu ke depan.

BoP Gak Berarti Apa-Apa: Israel Tetap Hajar Gaza, Anak-Anak Jadi Korban!

Ria Sartika    Senin, Februari 02, 2026    Comment   

BoP Gak Berarti Apa-Apa: Israel Tetap Hajar Gaza, Anak-Anak Jadi Korban!

BoP Gak Berarti Apa-Apa: Israel Tetap Hajar Gaza, Anak-Anak Jadi Korban!

Aku kira dengan dibentuknya Board of Peace (BoP), Israel bakal berhenti nyerang Gaza. Ternyata enggak. Zionist tetap haus darah. Simak ceritanya sambil nyeruput kopi, wak!

Akhir Januari sampai awal Februari 2026, Gaza kembali diguncang bom. Padahal gencatan senjata masih berlaku. Judulnya damai, tapi kenyataannya pemakaman yang muncul. Lebih dari 30 orang tewas, termasuk enam anak-anak. Rumah warga hancur, tenda pengungsi rata tanah, bahkan kantor polisi ikut kena serang. Dan ini bukan salah sasaran. Sasaran memang sudah ditentukan: Gaza.

Respons dunia? Santai banget. BoP, badan baru yang namanya damai tapi kelakuannya pending, tidak mengeluarkan kecaman keras. Sunyi. Hening. Seperti grup alumni yang cuma aktif saat reuni. Negara anggota seperti Hungaria dan Bulgaria malah memilih mode “read only”. Negara lain cuma keluarkan pernyataan diplomatis panjang, rapi, tapi sama sekali enggak menyebut siapa yang ngebom siapa.

Amerika Serikat, penggagas BoP, bahkan enggak repot-repot pura-pura. Saat Gaza diserang, Washington tetap mendukung Israel dengan menjual senjata baru. Damai di forum, senjata di gudang. Kalau Gaza hancur? Itu bonus fitur.

Sampai akhir Januari 2026, sekitar 26 negara resmi bergabung dengan BoP. Laporan lain bilang jumlahnya bisa sampai 35 negara. Banyak, tapi efeknya? Nol besar. Ini seperti kumpulan pemadam kebakaran internasional yang rajin rapat, tapi lupa bawa air.

Daftar anggota terdengar gagah: Indonesia gabung Januari 2026, Turki, Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, Pakistan, Uni Emirat Arab ikut masuk. Negara-negara yang biasanya lantang bicara soal Palestina. Tapi begitu Gaza dibombardir, BoP mendadak alergi kata “Israel”. Tidak ada langkah kolektif, tidak ada tekanan, tidak ada apa-apa. Damai versi PowerPoint.

PBB pun tampil konsisten… konsisten terlambat. Kecaman baru keluar setelah bom jatuh, sidang baru digelar setelah korban dikubur. Kecaman yang rapi, seperti laporan cuaca, “Hari ini hujan bom, besok kemungkinan berlanjut.”

Israel tetap pakai jurus lama: “hak membela diri.” Jurus ini bisa mengubah tenda pengungsi jadi target sah dan anak-anak jadi kerusakan tambahan. Dunia? Mengangguk, pura-pura paham, lalu balik ke agenda masing-masing.

Gaza hari ini bukan kota lagi. Ia berubah jadi spreadsheet penderitaan global. Angkanya dicatat, dibahas, lalu disimpan. BoP cuma menambah satu kolom baru: harapan palsu.

Jangan sebut ini kegagalan. Ini kesepakatan diam-diam. Diamnya rapi, kolektif, terorganisir. Semua tahu apa yang terjadi, tapi semua sepakat untuk tidak benar-benar bertindak.

Kalau ini yang disebut perdamaian internasional, mungkin kita perlu kamus baru. Di Gaza, damai artinya bom tetap jatuh, konferensi tetap jalan, dunia tetap merasa sudah “menjalankan tugasnya.”

Solusinya? Meski BoP enggak bergerak, informasi tetap bisa jadi senjata. Dunia perlu tahu fakta, masyarakat global harus sadar, dan tekanan publik bisa jadi energi untuk mendorong langkah nyata. Damai itu bukan nama badan atau konferensi, tapi tindakan nyata yang melindungi nyawa, bukan menghancurkan.

Gaza bukan komedi. Ini tragedi gelap paling mahal abad ini. Dan kita, yang menonton dari jauh, harus tetap bicara, menulis, dan menekan agar kata “damai” tidak cuma jadi dekorasi.

Foto Ai hanya ilustrasi | Rosadi Jamani | Ketua Satupena Kalbar | #camanewak | #jurnalismeyangmenyapa | #JYM

Trump Tegaskan Dukungannya untuk Israel, Berikan Peringatan Keras kepada Hamas

Redaksi    Kamis, Maret 06, 2025    Comment   

Trump Tegaskan Dukungannya untuk Israel, Berikan Peringatan Keras kepada Hamas

Konvoi kendaraan militer bergerak di dalam Gaza, seperti yang terlihat dari sisi Israel, di perbatasan antara Israel dan Gaza, 5 Maret 2025. (Foto: Nir Elias/Reuters)

WASHINGTON – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali membuat pernyataan tegas terkait konflik Israel-Hamas. Dalam unggahan di platform Truth Social pada Rabu (5/3), Trump menyatakan bahwa dirinya telah "mengirimkan semua yang dibutuhkan oleh Israel untuk menyelesaikan tugasnya." Pernyataan ini muncul setelah pertemuan Trump dengan delapan mantan sandera yang sebelumnya ditahan di Gaza.

Trump juga mengeluarkan peringatan keras kepada Hamas, yang telah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat, untuk segera membebaskan semua sandera yang masih ditahan di Gaza.

"Bebaskan semua sandera sekarang, jangan nanti, dan segera kembalikan semua jasad orang-orang yang Anda bunuh, atau semuanya BERAKHIR bagi Anda," ujar Trump dalam pernyataannya. "Hanya orang sakit dan keji yang menyimpan mayat, dan Anda sakit dan keji!"

AS Terlibat dalam Pembicaraan Langsung dengan Hamas

Pernyataan Trump ini muncul setelah Gedung Putih mengonfirmasi bahwa pejabat Amerika Serikat telah melakukan pembicaraan langsung dengan Hamas. Ini merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengingat kebijakan AS selama ini yang menolak bernegosiasi langsung dengan kelompok tersebut.

Pembicaraan ini berlangsung di Doha, Qatar, dan merupakan pertama kalinya sejak 1997 – ketika Departemen Luar Negeri AS menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris – ada keterlibatan langsung antara AS dan Hamas.

Sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa Trump telah memberikan izin kepada utusannya untuk "berbicara dengan siapa pun" dalam rangka menyelesaikan konflik ini. Namun, ia enggan memberikan detail lebih lanjut mengenai isi pembicaraan tersebut.

Leavitt juga menekankan bahwa Israel telah dikonsultasikan sebelum AS mengambil langkah untuk bernegosiasi langsung dengan Hamas. "Ada nyawa warga Amerika yang dipertaruhkan," tambahnya.

Peran Mesir dan Qatar sebagai Mediator

Sejak konflik Israel-Hamas kembali meletus pada 7 Oktober 2023, Mesir dan Qatar telah berperan sebagai mediator utama dalam negosiasi antara Hamas, Amerika Serikat, dan Israel. Peran mereka sangat penting dalam upaya mencapai kesepakatan pembebasan sandera serta upaya mengurangi ketegangan di wilayah tersebut.

Pihak Israel sendiri memberikan pernyataan singkat terkait keterlibatan AS dalam pembicaraan dengan Hamas. "Israel telah menyampaikan kepada Amerika Serikat posisinya mengenai perundingan langsung dengan Hamas," ungkap Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Situasi Sandera di Gaza

Menurut pejabat Israel, diperkirakan ada sekitar 24 sandera yang masih hidup di Gaza, termasuk Edan Alexander, seorang warga negara Amerika. Selain itu, jenazah sedikitnya 35 orang lainnya diyakini masih berada di tangan Hamas.

Trump telah menunjuk Adam Boehler sebagai utusan khusus untuk urusan penyanderaan. Boehler, yang merupakan pendiri dan CEO Rubicon Founders, dikenal sebagai negosiator utama dalam tim Abraham Accords – sebuah inisiatif yang berupaya meningkatkan pengakuan negara-negara Arab terhadap Israel selama masa jabatan pertama Trump.

Dengan peringatan keras yang disampaikan Trump dan langkah negosiasi langsung yang diambil oleh AS, dunia kini menantikan bagaimana Hamas akan merespons, serta apakah langkah ini dapat membawa perubahan dalam konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

Masa Depan Gencatan Senjata Israel-Hamas Tidak Pasti Setelah Israel Blokir Bantuan ke Gaza

Redaksi    Rabu, Maret 05, 2025    Comment   

Masa Depan Gencatan Senjata Israel-Hamas Tidak Pasti Setelah Israel Blokir Bantuan ke Gaza

Truk-truk pengangkut bantuan kemanusiaan berjajar di sepanjang perbatasan Rafah dengan Jalur Gaza, 2 Maret 2025, setelah Israel menangguhkan masuknya pasokan ke daerah kantong Palestina tersebut. (AFP)

Yerusalem – Masa depan gencatan senjata antara Israel dan Hamas semakin tidak menentu setelah Israel memutuskan untuk memblokir semua bantuan kemanusiaan yang masuk ke Jalur Gaza. 

Langkah ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat Gaza, terutama karena terjadi tepat saat bulan suci Ramadan dimulai.

Israel mengklaim ingin memperpanjang gencatan senjata selama tujuh pekan, sementara Hamas bersikeras untuk melakukan negosiasi guna mencapai penghentian perang secara permanen. 

Namun, dengan situasi yang semakin memanas, banyak pihak meragukan keberhasilan perundingan tersebut.

Warga Gaza Panik dan Kesulitan Bertahan Hidup

Keputusan Israel untuk memblokir bantuan kemanusiaan telah menyebabkan kepanikan di pasar-pasar Gaza. 

Banyak warga yang bergegas membeli kebutuhan pokok karena khawatir persediaan akan habis.

Mai al-Khoudari, seorang mantan kepala sekolah yang terpaksa mengungsi akibat konflik, mengungkapkan kesulitannya. 

“Pemblokiran ini berdampak buruk bagi kami sebagai pengungsi. Ini bulan Ramadan, dan kami sangat membutuhkan banyak hal. Rumah saya telah dihancurkan, saya tidak punya apa-apa. Harga barang-barang melambung tinggi dan banyak yang tidak tersedia di pasar.”

Sementara itu, Israel berpendapat bahwa masih ada cukup bahan pangan di Gaza untuk bertahan selama beberapa bulan ke depan, meskipun banyak organisasi kemanusiaan membantah klaim tersebut.

Negosiasi Gencatan Senjata Alami Jalan Buntu

Negosiasi tahap kedua mengenai perpanjangan gencatan senjata dan pertukaran sandera mengalami kebuntuan. 

Hamas saat ini masih menahan sekitar 63 sandera dari total 250 orang yang diculik dalam serangan 7 Oktober 2023. 

Perang yang berlangsung lebih dari 16 bulan ini telah merenggut puluhan ribu nyawa warga Palestina dan lebih dari 1.700 warga Israel.

Sejauh ini, 147 sandera telah berhasil dikembalikan ke Israel dalam dua kesepakatan gencatan senjata sebelumnya. 

Sebagai imbalannya, Israel telah membebaskan sekitar 2.000 tahanan Palestina. 

Namun, dengan kebijakan baru Israel yang memblokir bantuan, banyak keluarga sandera khawatir langkah ini justru akan memperburuk kondisi para sandera yang masih ditahan.

Netanyahu: Hamas Gunakan Bantuan untuk Operasi Militer

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa keputusan untuk memblokir bantuan dimaksudkan untuk menekan Hamas agar kembali ke meja perundingan dan menyetujui gencatan senjata yang diajukan oleh utusan Timur Tengah Presiden AS, Steve Witkoff.

“Israel telah menghentikan masuknya barang dan pasokan ke Gaza karena Hamas mencuri dan menggunakannya untuk memperkuat operasi militer mereka. Kami tidak ingin bantuan yang seharusnya untuk warga Gaza justru digunakan untuk mendanai teror terhadap Israel,” kata Netanyahu.

Kebijakan ini mendapat dukungan dari sebagian warga Israel yang ingin melihat tindakan tegas terhadap Hamas. 

Namun, banyak keluarga sandera yang merasa pemblokiran bantuan justru memperburuk situasi. 

Zahiro Shahar Mor, seorang warga Israel yang kehilangan pamannya dalam tahanan Hamas, menyatakan kekhawatirannya. 

“Menahan bantuan kemanusiaan tidak hanya menyiksa warga Gaza tetapi juga para sandera. Mereka hidup dalam kondisi yang semakin buruk setiap harinya.”

Kecaman Internasional dan Desakan Perdamaian

Hamas, negara-negara Arab, PBB, serta organisasi hak asasi manusia mengecam langkah Israel yang dianggap melanggar ketentuan gencatan senjata. 

Liga Arab bahkan berencana mengadakan pertemuan darurat pekan ini guna membahas kemungkinan penghentian perang secara permanen.

Situasi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya: apakah gencatan senjata masih mungkin terwujud, atau perang ini akan terus berkepanjangan tanpa kepastian kapan akan berakhir? Masa depan konflik Israel-Hamas kini berada di titik kritis, dan dunia menanti langkah selanjutnya dari kedua belah pihak.

Oleh: VOA Indonesia | Editor: Yakop

Kesepakatan Baru Amerika dan Israel Penjualan Amunisi dan Buldoser Rp49,5 Triliun

Redaksi    Sabtu, Maret 01, 2025    Comment   

Kesepakatan Baru Amerika dan Israel Penjualan Amunisi dan Buldoser Rp49,5 Triliun

Kesepakatan Baru Amerika dan Israel Penjualan Amunisi dan Buldoser Rp49,5 Triliun.

JAKARTA - Amerika Serikat kembali menyetujui penjualan peralatan militer ke Israel. Pada Jumat (28/2), Washington mengumumkan persetujuan penjualan amunisi, buldoser, dan peralatan pertahanan lainnya dengan total nilai lebih dari $3 miliar atau sekitar Rp49,5 triliun.

Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan Amerika Serikat (Defense Security Cooperation Agency/DSCA) mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Marco Rubio telah menyetujui beberapa paket penjualan, di antaranya:

• Bom dan hulu ledak senilai $2,04 miliar,
• Bom serta perlengkapan pemandu senilai $675,7 juta,
• Buldoser dan peralatan terkait senilai $295 juta.

Menurut DSCA, Rubio menetapkan bahwa ada keadaan darurat yang mengharuskan penjualan ini dilakukan segera demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat. 

Dengan demikian, persetujuan Kongres yang biasanya diperlukan untuk transaksi semacam ini dapat diabaikan.

Dukungan Amerika untuk Israel

Dalam pernyataannya, DSCA menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen terhadap keamanan Israel. 

"Sangat penting bagi kepentingan nasional Amerika untuk membantu Israel mengembangkan serta mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang kuat dan siap," ujar DSCA.

Persetujuan ini menyusul transaksi senjata sebelumnya, di mana awal bulan ini Washington telah menyetujui penjualan bom, rudal, dan peralatan terkait lainnya senilai lebih dari $7,4 miliar atau setara Rp122 triliun ke Israel.

Langkah ini diperkirakan akan menuai berbagai reaksi di kancah politik internasional, mengingat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. 

Namun, bagi Amerika, penjualan ini dianggap sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat sekutu utamanya di kawasan tersebut.

Amerika Desak Israel Selidiki Video Pelecehan Seks terhadap Tahanan Palestina

Redaksi    Jumat, Agustus 09, 2024    Comment   

Amerika Desak Israel Selidiki Video Pelecehan Seks terhadap Tahanan Palestina

Tentara Israel berpatroli di sekitar posisi di sepanjang perbatasan selatan Israel dengan Jalur Gaza pada 13 Juni 2024 (foto: dok). Pemerintah AS mendesak Israel agar menyelidiki video seorang tentara melakukan pelecehan seks terhadap tahanan Palestina.

JAKARTA - Pada hari Rabu, 7 Agustus 2024, Amerika Serikat mendesak Israel untuk segera menyelidiki dan menerapkan akuntabilitas terkait video yang menunjukkan pelecehan seksual terhadap seorang tahanan Palestina. Video yang bocor tersebut, disiarkan oleh Channel 12 Israel, memperlihatkan tentara Israel melakukan tindakan seksual terhadap seorang tahanan di pangkalan Sde Teiman, tempat penahanan warga Palestina selama konflik Gaza.

Dalam video pengawasan yang viral tersebut, tampak para tentara melakukan pelecehan di balik tirai, dengan setidaknya satu tentara yang terlihat meletakkan tangan di selangkangannya sendiri. "Kami telah melihat video dan laporan pelecehan seks yang mengerikan terhadap para tahanan," ujar Matthew Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, dalam pernyataannya kepada wartawan.

Kekhawatiran ini datang di tengah laporan bahwa tahanan Palestina yang dibebaskan sering menuduh adanya penyiksaan dan pemerkosaan di dalam tahanan. Pihak berwenang Israel, bagaimanapun, membantah tuduhan tersebut. Pekan ini, para pakar PBB juga memperingatkan tentang "meningkatnya penggunaan penyiksaan" oleh Israel terhadap tahanan Palestina sejak perang di Gaza dimulai, dan mendesak tindakan untuk mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan.

Miller menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia para tahanan dan menuntut agar pemerintah Israel mengambil langkah untuk menyelidiki dugaan pelanggaran serta meminta pertanggungjawaban bagi pelaku. Ia juga menambahkan bahwa penyelidikan militer Israel "harus dilakukan dengan cepat."

Juru bicara militer Israel mengatakan bahwa pihaknya sedang mempelajari laporan tersebut. Militer Israel juga telah membuka penyelidikan terkait dugaan pelecehan di Sde Teiman setelah menerima berbagai laporan dari media internasional, badan-badan PBB, dan organisasi hak asasi manusia.

Sembilan tentara telah diinterogasi dalam penyelidikan ini. Aktivis sayap kanan Israel, yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah, bahkan mengunjungi Sde Teiman untuk menunjukkan dukungan kepada para tersangka, beberapa di antaranya berhasil menerobos fasilitas tersebut.

Sebagai sekutu penting Israel dalam konflik dengan Gaza, AS telah mengungkapkan kekhawatirannya atas banyaknya korban sipil. Serangan Hamas pada 7 Oktober telah menyebabkan kematian 1.198 orang, sebagian besar warga sipil. Sebagai balasan, serangan Israel telah menewaskan 39.677 orang di Gaza dan menghancurkan sebagian besar wilayah Palestina, termasuk kawasan permukiman dan infrastruktur penting.

Laporan UNRWA: Israel Intimidasi Beberapa Karyawan agar Akui Terkait dengan Hamas

Redaksi    Senin, Maret 11, 2024    Comment   

Laporan UNRWA: Israel Intimidasi Beberapa Karyawan agar Akui Terkait dengan Hamas

Seorang tentara Israel memasukkan kamera ke dalam lubang di halaman kompleks UNRWA di mana militer menemukan terowongan yang menurut Israel digunakan Hamas untuk menyerang pasukannya selama operasi darat di Gaza, 8 Februari 2024 .(Foto: AP)

JAKARTA - Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina melaporkan bahwa beberapa staf yang dibebaskan dan dikembalikan ke Gaza setelah ditahan oleh Israel dilaporkan dipaksa oleh otoritas Israel untuk memberikan pernyataan palsu. Israel mengintimidasi mereka untuk mengaku bahwa badan tersebut memiliki keterkaitan dengan Hamas, dan mereka terlibat dalam serangan 7 Oktober.

Pernyataan tersebut dimuat dalam laporan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (United Nation Relief and Works Agency/UNRWA) pada Februari yang didapat Reuters. Laporan tersebut juga mengungkapkan secara rinci tentang tuduhan perlakuan yang tidak manusiawi dalam penahanan Israel yang dibuat oleh warga Palestina yang tidak diidentifikasi, termasuk beberapa yang bekerja untuk UNRWA.

Direktur komunikasi UNRWA Juliette Touma mengatakan badan tersebut berencana untuk menyerahkan laporan setebal 11 halaman yang tidak dipublikasikan itu kepada badan-badan di dalam dan di luar PBB yang khusus mendokumentasikan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Ketika perang berakhir, perlu dilakukan serangkaian penyelidikan untuk menginvestigasi semua pelanggaran hak asasi manusia,” katanya.

Seorang perempuanPalestina dan seorang anak melihat lokasi serangan udara Israel di sebuah gedung di Rafah di selatan Jalur Gaza, 9 Maret 2024. (Foto: Reuters)

Dokumen tersebut mengatakan Israel menahan beberapa staf UNRWA Palestina. Disebutkan pula bahwa mereka mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dan pelecehan, termasuk pemukulan fisik, penyiksaan dengan metode penyiraman air (waterboading), dan ancaman kekerasan terhadap anggota keluarga.

“Anggota staf UNRWA menjadi sasaran ancaman dan paksaan oleh otoritas Israel saat berada dalam tahanan. Mereka diintimidasi untuk membuat pernyataan palsu terhadap badan tersebut, termasuk bahwa badan tersebut berafiliasi dengan Hamas dan bahwa anggota staf UNRWA ikut serta dalam kekejaman yang terjadi pada 7 Oktober 2023,” kata laporan itu.

UNRWA menolak permintaan Reuters untuk melihat transkrip wawancaranya yang berisi tuduhan pemaksaan pengakuan palsu.

Selain dugaan pelecehan yang dialami oleh anggota staf UNRWA, para tahanan Palestina menjelas tuduhan pelecehan tersebut, termasuk tindakan pemukulan, penghinaan, ancaman, serangan anjing, kekerasan seksual, dan kematian tahanan yang tidak mendapat perawatan medis, kata laporan UNRWA.

Warga Palestina menunggu bantuan kemanusiaan dijatuhkan oleh Angkatan Udara AS di Kota Gaza, Jalur Gaza, pada Sabtu, 9 Maret 2024. (Foto: AP)

Operasi dalam Krisis

UNRWA, yang memberikan bantuan dan layanan penting kepada pengungsi Palestina, berada di tengah krisis menyusul tuduhan Israel pada Januari bahwa 12 dari 13.000 stafnya di Gaza ikut serta dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

Tuduhan Israel menyebabkan 16 negara, termasuk Amerika Serikat (AS), menghentikan pendanaan UNRWA senilai $450 juta. Akibatnya operasi UNRWA berada dalam krisis. UNRWA memecat beberapa anggota stafnya, dengan alasan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi kemampuan badan tersebut dalam memberikan bantuan kemanusiaan. PBB pun menggelar penyelidikan internal independen atas tudingan itu.

Norwegia, yang terus membiayai lembaga tersebut, mengatakan pada 6 Maret bahwa banyak negara yang menghentikan pendanaan untuk UNRWA sedang mempertimbangkan ulang untuk memberikan bantuan lagi.

Reuters tidak dapat mengkonfirmasi secara independen laporan mengenai pemaksaan staf UNRWA dan penganiayaan terhadap tahanan, meskipun tuduhan perlakuan buruk tersebut sesuai dengan deskripsi warga Palestina yang dibebaskan dari tahanan pada Desember, Februari dan Maret yang dilaporkan oleh Reuters dan sejumlah media berita lainnya.

Seorang pekerja UNRWA mendorong gerobak di kamp pengungsi Aida di Betlehem di Tepi Barat yang diduduki Israel, 5 Februari 2024. (Foto: REUTERS/Mussa Qawasma)

Saat dimintai komentar oleh Reuters mengenai berbagai tuduhan dalam laporan tersebut, juru bicara militer Israel tidak secara spesifik menanggapi tuduhan bahwa staf UNRWA diintimidasi. Namun ia mengatakan bahwa Pasukan Pertahanan Israel bertindak sesuai dengan hukum Israel dan internasional untuk melindungi hak-hak warga sipil para tahanan.

Keluhan nyata mengenai perilaku tidak pantas diteruskan ke pihak berwenang terkait untuk ditinjau, dan penyelidikan untuk setiap kematian seorang tahanan oleh polisi militer tetap akan dilakukan, kata juru bicara tersebut. Ia juga mengatakan Israel menyangkal klaim umum dan tidak berdasar tentang pelecehan seksual terhadap tahanan.

Juru bicara itu mengatakan para tahanan yang dibebaskan berada di bawah kendali Hamas dan dapat dipaksa untuk mengecam Israel atau mengambil risiko “bahaya.”

Menanggapi pernyataan mengenai kredibilitas para tahanan tersebut, Touma mengatakan bahwa laporan itu didasarkan pada "kesaksian langsung yang disampaikan oleh orang-orang kepada kami. Dalam beberapa kasus, jelas ada dampak fisik pada tubuh orang-orang tersebut. Dan juga dampak psikologis. Jadi inilah yang telah didokumentasikan."

UNRWA memberikan layanan pendidikan, kesehatan dan bantuan kepada sekitar 5,7 juta pengungsi Palestina yang terdaftar di seluruh Timur Tengah. Sejauh ini AS merupakan donor terbesar yang mencapai sebesar $1,4 miliar setiap tahun.

Tentara Israel melontarkan tuduhan baru kepada UNRWA pada 4 Maret. Mereka menuding lembaga itu mempekerjakan lebih dari 450 "operasi militer" Hamas dan kelompok bersenjata lainnya. Mereka mengklaim telah memberikan informasi intelijen ini kepada PBB.

Interogasi

Kemudian pada hari itu, kepala UNRWA memperingatkan tentang "gerakan yang disengaja dan terpadu" yang bertujuan untuk menutup operasi lembaga tersebut. Ia merujuk kepada komentar Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan penghancuran infrastruktur lembaga itu di Gaza.

Ditanya tentang tuduhan terbaru dari Israel, Touma mengatakan bahwa UNRWA mendorong setiap entitas yang memiliki informasi tentang tuduhan terhadap staf UNRWA untuk berbagi informasi tersebut dengan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh badan pengawas PBB.

Seorang tentara Israel berlari ke dalam lubang yang membuka jalan masuk terowongan kecil ke kompleks UNRWA, Gaza, Kamis, 8 Februari 2024. (Foto: AP)

Touma mengatakan kepada Reuters bahwa dokumen tersebut didasarkan pada wawancara yang dilakukan badan itu dengan puluhan warga Palestina yang dibebaskan dari penahanan Israel dan menerima bantuan dari UNRWA.

Dia mengatakan tidak dapat memberikan angka yang lebih rinci dan tidak tahu berapa banyak tahanan yang melontarkan tuduhan pelecehan atau dipaksa untuk mengatakan bahwa UNRWA memiliki hubungan dengan Hamas.

Laporan tersebut berfokus pada tahanan yang dibawa keluar dari Gaza untuk diinterogasi dalam waktu lama sebelum dikembalikan ke Gaza melalui perbatasan Kerem Shalom dari Desember hingga Februari.

Penutupan UNRWA

Laporan tersebut mengatakan UNRWA berhasil mendokumentasikan pembebasan 1.002 tahanan di Kerem Shalom yang berusia enam hingga 82 tahun pada 19 Februari.

Serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober menewaskan 1.200 orang di Israel dan mengakibatkan 253 orang lainnya diculik, menurut penghitungan Israel. Lebih dari 30.000 orang di Jalur Gaza tewas selama serangan balasan Israel, menurut otoritas kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas.

UNRWA mengutuk serangan 7 Oktober tersebut, dan mengatakan bahwa tuduhan Israel terhadap badan tersebut adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai PBB dan orang-orang yang dibantu UNRWA.

Para penyelidik PBB mengatakan pada 29 Februari bahwa mereka memperkirakan akan segera menerima materi dari Israel sehubungan dengan tuduhannya bahwa staf UNRWA adalah anggota Hamas.

Israel mengatakan UNRWA harus ditutup.

Reuters sebelumnya telah mewawancarai warga Palestina yang ditahan Israel selama konflik. Mereka melaporkan adanya penganiayaan. Mereka termasuk tiga pria yang mengatakan bahwa mereka dan sesama tahanan dipukuli, ditelanjangi hingga pakaian dalam, dan disundut rokok.

Salinan laporan yang dilihat oleh Reuters tidak memuat foto atau mengidentifikasi nama para tahanan. [ah/ft]

Sumber: VOA Indonesia

Editor: Yakop

Tuduhan Israel Picu Negara Barat Hentikan Pendanaan UNRWA

Redaksi    Senin, Januari 29, 2024    Comment   

Tuduhan Israel Picu Negara Barat Hentikan Pendanaan UNRWA

Pengungsi Palestina menerima bantuan makanan di kantor UNRWA di kota Rafah, Jalur Gaza selatan, Minggu (28/1).

JAKARTA - Tuduhan Israel terhadap 12 pegawai Badan PBB untuk Bantuan Pengungsi Palestina, atau UNRWA, dalam serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, telah mencetuskan reaksi dari sejumlah negara Barat yang memutuskan untuk sementara menghentikan pendanaan mereka. 

Langkah ini telah memicu perdebatan mengenai peran lembaga penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di Gaza.

Amerika Serikat, sebagai donor terbesar UNRWA, menjadi negara pertama yang mengumumkan penangguhan pada Sabtu (27/1), menyebutkan bahwa pada tahun 2022, AS memberikan bantuan sebesar $340 juta (Rp5,3 triliun).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa sembilan dari 12 staf UNRWA yang diduga terlibat telah dipecat, satu staf dipastikan tewas, dan dua lainnya masih perlu diidentifikasi. PBB masih terus menyelidiki tuduhan Israel tersebut.

Sejumlah negara lainnya seperti Inggris, Kanada, Australia, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, dan Finlandia juga telah mengumumkan penangguhan bantuan mereka, yang mencakup hampir 60% dari anggaran UNRWA pada tahun 2022.

Di sisi lain, Norwegia dan Irlandia menyatakan akan terus mendanai UNRWA, sementara negara donor lainnya masih belum mengambil keputusan.

Menyikapi penangguhan pendanaan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak negara-negara yang telah menangguhkan pendanaan mereka untuk setidaknya menjamin kelangsungan operasi UNRWA.

Namun, Duta Besar Israel untuk PBB Gilar Erdan menyerukan kepada semua negara donor untuk tetap menangguhkan dukungan mereka dan menuntut investigasi mendalam terkait keterlibatan semua staf UNRWA. 

Ia mengkhawatirkan bahwa dana yang diberikan negara-negara donor bisa jadi digunakan untuk aksi terorisme dan jatuh ke tangan Hamas, bukan warga Gaza.

Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry juga mengekspresikan kekecewaannya terhadap keputusan negara-negara donor tersebut, menyatakan bahwa hal itu akan menambah penderitaan warga Palestina. 

Hal ini memicu negara-negara anggota Liga Arab untuk mengadakan pertemuan darurat di Kairo, Mesir, guna membahas isu tersebut.

Di Gaza, berita tentang penangguhan pendanaan untuk UNRWA telah memantik kekhawatiran para pengungsi Palestina yang bergantung pada bantuan UNRWA. 

Fatin Safi, seorang pengungsi dari Gaza, menyatakan kekhawatirannya akan situasi yang semakin memburuk di Gaza.

UNRWA sendiri telah menjadi pemasok utama makanan, air, dan tempat tinggal bagi warga sipil selama konflik Israel-Hamas. 

Menurut Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini, lebih dari dua juta dari total 2,3 juta penduduk Gaza bergantung pada program-program UNRWA untuk bertahan hidup, termasuk makanan dan tempat tinggal.

Oleh: VOA Indonesia

Editor: Yakop

Menteri Luar Negeri Israel Ajak Negara-Negara Hentikan Pendanaan UNRWA

Redaksi    Senin, Januari 29, 2024    Comment   

Menteri Luar Negeri Israel Ajak Negara-Negara Hentikan Pendanaan UNRWA

Warga Palestina membawa karung-karung berisi tepung yang mereka ambil dari truk bantuan di dekat pos pemeriksaan Israel di tengah krisis kelaparan, di Kota Gaza, Sabtu, 27 Januari 2024. (Foto: Hossam Azam/Reuters)

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menyerukan penggantian Badan Pengungsi Palestina dari PBB dengan lembaga yang lebih berfokus pada perdamaian dan pembangunan sejati. 

Seruan ini muncul setelah tuduhan terlibatnya anggota staf UNRWA dalam serangan teror Hamas pada 7 Oktober. 

Katz mengajak negara-negara untuk menghentikan pendanaan terhadap UNRWA, mengacu pada langkah serupa yang diambil oleh AS, Australia, Kanada, Inggris, Italia, dan Finlandia.

Pihak Inggris mengonfirmasi penundaan sementara pendanaan untuk UNRWA sambil menyelidiki tuduhan tersebut. 

Kantor Luar Negeri Inggris juga mengecam serangan 7 Oktober sebagai tindakan terorisme yang keji. 

AS, Australia, dan Kanada telah menghentikan pendanaan mereka terhadap UNRWA setelah Israel menuduh 12 staf UNRWA terlibat dalam serangan tersebut.

Anak-anak mengamati puing-puing bangunan yang dihancurkan oleh Israel dalam pengeboman di Rafah, Gaza, Sabtu, 27 Januari 2024. (Foto: AFP)

UNRWA, didirikan untuk membantu pengungsi perang tahun 1948, menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan kepada warga Palestina di berbagai wilayah. Namun, tuduhan terhadap stafnya telah memicu kontroversi dan penyelidikan internal.

Reaksi terhadap seruan Israel tersebut bervariasi. Kementerian Luar Negeri Palestina mengkritiknya sebagai kampanye menentang UNRWA, sementara Hamas mengutuk pemecatan staf berdasarkan informasi yang didapat dari pihak Israel.

Hussein al-Sheikh, sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, menyerukan negara-negara yang menghentikan dukungan mereka terhadap UNRWA untuk membatalkan keputusan tersebut, mengingat pentingnya bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

Sementara itu, situasi di Gaza semakin tegang dengan eskalasi kekerasan. Pada Sabtu, 174 warga Palestina dilaporkan tewas dan 310 lainnya luka-luka dalam 24 jam terakhir. 

Militer Israel menyatakan telah menargetkan komandan Hamas di Gaza selatan, sementara Hamas dan kelompok Jihad Islam Palestina menyatakan melakukan serangan balasan terhadap Israel.

Serangan-serangan ini menyebabkan dampak besar bagi pengungsi Palestina di Gaza, terutama dengan kondisi cuaca yang buruk. 

Kondisi tersebut semakin memperparah kesulitan bagi warga di tengah konflik yang berkepanjangan.

Militer Israel membantah tuduhan bahwa mereka menyerang fasilitas medis, sementara warga Palestina mengatakan bahwa serangan tersebut terjadi dekat rumah sakit terbesar di Gaza selatan, menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap layanan kesehatan.

Kondisi terus memanas di kawasan tersebut, dengan serangkaian tindakan militer dan serangan balasan, meningkatkan ketegangan dan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah sulit.

Beberapa informasi dalam laporan ini disediakan oleh The Associated Press, Agence France-Presse, dan Reuters.

Oleh: VOA Indonesia

Editor: Yakop