MBG Kalbar Diawasi Ketat BPKP

Reza Aditiya g    Kamis, Maret 12, 2026    Comment   

MBG Kalbar Diawasi Ketat BPKP

BPKP mengawal Program Makan Bergizi Gratis di Kalbar untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Pontianak – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan terus mengawal akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat agar penggunaan anggaran negara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima manfaat.

Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, di Pontianak, Rabu, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar berkonversi menjadi asupan gizi yang diterima langsung oleh masyarakat.

Menurut Rudy, pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan pemantauan, evaluasi, sekaligus mitigasi risiko pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin mutu makanan, kecukupan gizi, keamanan pangan, serta efektivitas penggunaan anggaran dalam program tersebut.

Pengawasan yang dilakukan BPKP tidak hanya sebatas pemeriksaan administratif. Lembaga tersebut juga menguji efektivitas sistem pengendalian intern di dapur-dapur SPPG agar tidak terjadi celah penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Jika ditemukan ketidaksesuaian data maupun kualitas layanan, BPKP mendorong perbaikan dilakukan secara langsung oleh pihak terkait. Pendekatan ini dilakukan agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan transparan dan akuntabel.

Selama bulan Ramadhan, pengawasan difokuskan pada penyesuaian mekanisme distribusi makanan yang mengalami perubahan pola penyaluran kepada masyarakat penerima manfaat.

Di Kabupaten Kubu Raya, sistem distribusi makanan disesuaikan menjadi paket bahan makanan kering. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai solusi menghadapi tantangan logistik sekaligus menjaga kualitas gizi dan higienitas pangan hingga waktu berbuka puasa.

Menurut Rudy, program tersebut harus adaptif terhadap kondisi sosial dan keagamaan masyarakat. Skema paket kering selama Ramadhan dinilai menjadi langkah tepat untuk menjaga kualitas nutrisi agar tidak menurun akibat jeda distribusi yang panjang.

Selain memastikan kualitas nutrisi, BPKP juga menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak strategis terhadap penguatan ekonomi daerah, khususnya di wilayah pedesaan dan perbatasan.

Di Kabupaten Sambas, setiap unit SPPG rata-rata mampu menyerap sekitar 15 tenaga kerja lokal. Selain itu, sekitar 70 persen alokasi anggaran program turut menggerakkan perputaran ekonomi di sekitar wilayah operasional dapur layanan gizi tersebut.

Dengan rencana pengembangan puluhan unit SPPG di setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, program ini dinilai tidak hanya sebagai intervensi pemenuhan pangan, tetapi juga instrumen baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

BPKP menegaskan pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis akan terus dilakukan agar pelaksanaannya tetap transparan, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Kata kunci: Program Makan Bergizi Gratis, BPKP Kalbar, Pengawasan Anggaran.

Harga Beras Naik, Bapanas Resmi Sesuaikan HET Jadi Rp 13.500 per Kg di Sebagian Besar Wilayah

Redaksi    Rabu, Agustus 27, 2025    Comment   

Harga Beras Naik, Bapanas Resmi Sesuaikan HET Jadi Rp 13.500 per Kg di Sebagian Besar Wilayah

Seorang warga sedang membeli beras di pasar tradisional usai pemerintah menetapkan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium tahun 2025. (Gambar ilustrasi IA)

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dari Rp 12.500 menjadi Rp 13.500 per kilogram. 

Penyesuaian ini berlaku untuk sebagian besar wilayah Indonesia, sementara untuk Papua dan Maluku, HET ditetapkan lebih tinggi, yakni Rp 15.500 per kilogram. 

Aturan tersebut tercantum dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025 yang dirilis pekan ini. 

Bapanas menyebut penyesuaian harga diperlukan karena HET lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan struktur biaya produksi maupun distribusi.

Dalam keterangan resminya, Bapanas menjelaskan bahwa kenaikan hingga Rp 2.000 per kilogram ini dimaksudkan agar industri penggilingan tidak terbebani biaya produksi yang semakin meningkat. 

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu mengurangi disparitas harga antara beras medium dan premium di pasar. 

Harga Beras Naik, Bapanas Resmi Sesuaikan HET Jadi Rp 13.500 per Kg di Sebagian Besar Wilayah. (Gambar ilustrasi)

"Kita harus menjaga keberlanjutan industri penggilingan dan memastikan pasokan beras tetap stabil. Penyesuaian HET ini bagian dari langkah menjaga keseimbangan harga di tingkat konsumen dan produsen," tulis Bapanas dalam dokumen resminya.

Sejalan dengan langkah tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan di seluruh daerah. 

Hal itu ia sampaikan saat membuka acara “pangan murah” di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, kemarin. 

Tito menegaskan bahwa stabilitas pangan merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional. 

"Presiden menekankan agar harga pangan tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Program pangan murah ini adalah salah satu bentuk nyata dari upaya menjaga daya beli rakyat," ujar Tito.

Kenaikan HET beras ini tentu akan berdampak langsung pada harga di pasar. Meski begitu, Bapanas berharap kebijakan tersebut dapat menjaga keseimbangan antara harga yang layak bagi petani dan keterjangkauan bagi konsumen. 

Beberapa pengamat menilai, meski ada kenaikan, stabilitas pasokan beras ke depan tetap lebih penting agar tidak memicu gejolak di masyarakat. 

Ke depan, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah tambahan, termasuk operasi pasar dan program pangan murah, guna memastikan ketersediaan beras dengan harga yang tetap ramah di kantong.