Berita BorneoTribun: Kemenkeu hari ini

Kode Recentpos Berita

Kode Recentpost Grid

iklan

Iklan ucapan DPRD Sanggau

iklan banner
Tampilkan postingan dengan label Kemenkeu. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kemenkeu. Tampilkan semua postingan

Rabu, 08 April 2026

Kabar Baik, 380 Lowongan Bea Cukai Untuk SMA Segera Dibuka

Menkeu Purbaya mengumumkan rencana pembukaan 380 lowongan Bea Cukai untuk lulusan SMA. Rekrutmen diperkirakan dibuka bulan depan untuk tenaga teknis lapangan. (Gambar ilustrasi)
Menkeu Purbaya mengumumkan rencana pembukaan 380 lowongan Bea Cukai untuk lulusan SMA. Rekrutmen diperkirakan dibuka bulan depan untuk tenaga teknis lapangan. (Gambar ilustrasi)

Jakarta – Kabar baik buat lulusan SMA atau sederajat yang sedang mencari peluang kerja di instansi pemerintah. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan rencana pembukaan sekitar 380 lowongan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Lowongan tersebut dirancang untuk mengisi posisi teknis lapangan yang dinilai sangat dibutuhkan dalam mendukung operasional Bea Cukai di berbagai wilayah.

Rekrutmen Difokuskan Untuk Tenaga Teknis Lapangan

Menurut Purbaya, kebutuhan tenaga teknis lapangan saat ini tergolong mendesak. Karena itu, proses perekrutan yang sebelumnya berjalan cukup lama didorong agar segera dieksekusi.

“Kalau di Kementerian Keuangan sendiri kita tidak lama lagi seperti saya bilang dulu, akan buka di Bea Cukai untuk 380 lulusan SMA. Sudah beberapa bulan ini belum terealisasi. Saya minta segera dieksekusi karena kita butuh tenaga teknis di lapangan. Mungkin bulan depan dibuka,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Langkah ini diambil untuk memperkuat kinerja pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang semakin kompleks.

Proses Rekrutmen Sempat Tertunda

Purbaya mengakui bahwa proses perekrutan sebelumnya sempat berjalan cukup lama. Hal tersebut membuat kebutuhan tenaga operasional di lapangan belum sepenuhnya terpenuhi.

Karena itu, ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan rekrutmen agar pelayanan publik tetap optimal dan pengawasan terhadap barang masuk dan keluar semakin maksimal.

Kebijakan ini juga dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan operasional Bea Cukai berjalan efektif di tengah meningkatnya aktivitas perdagangan.

Formasi CPNS 2026 Diperkirakan Capai 160 Ribu

Sementara itu, terkait pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026, kewenangan berada di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Menteri PANRB, Rini Widyantini, sebelumnya mengisyaratkan bahwa pemerintah berpotensi membuka sekitar 160 ribu formasi CPNS pada 2026.

Jumlah tersebut disiapkan untuk menggantikan aparatur sipil negara yang pensiun pada 2025.

“Kami sudah ada datanya, sekitar 160 ribu pegawai telah pensiun pada 2025,” ujar Rini saat ditemui di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta.

Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya telah mengajukan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan guna mendukung pelaksanaan seleksi CPNS tahun depan.

Anggaran CPNS Disebut Tidak Jadi Kendala

Meski keputusan pembukaan CPNS berada di bawah kewenangan PANRB, dari sisi pendanaan disebut tidak mengalami hambatan.

“CPNS ada di MenpanRB. Anggaran harusnya ada,” kata Purbaya.

Hal ini memberi sinyal positif bahwa peluang rekrutmen aparatur negara pada tahun mendatang masih terbuka lebar, termasuk untuk posisi teknis maupun administratif.

Rencana pembukaan 380 lowongan untuk lulusan SMA menunjukkan adanya kebutuhan riil terhadap tenaga teknis di instansi strategis seperti Bea Cukai. Posisi teknis lapangan berperan penting dalam pengawasan arus barang, penegakan hukum, serta pelayanan kepabeanan.

Dalam konteks birokrasi modern, penguatan tenaga operasional dinilai sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor kepabeanan.

Selain itu, sinyal pembukaan hingga 160 ribu formasi CPNS pada 2026 menjadi indikator bahwa pemerintah masih membuka peluang besar bagi masyarakat untuk bergabung sebagai aparatur sipil negara.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Kapan lowongan Bea Cukai untuk lulusan SMA dibuka?

Diperkirakan akan dibuka sekitar bulan depan, sesuai pernyataan Menteri Keuangan.

2. Berapa jumlah lowongan Bea Cukai yang disiapkan?

Sekitar 380 formasi khusus untuk lulusan SMA atau sederajat.

3. Posisi apa yang akan dibuka?

Lowongan difokuskan pada posisi teknis lapangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Apakah CPNS 2026 akan dibuka?

Ada indikasi pembukaan sekitar 160 ribu formasi CPNS 2026, namun keputusan final berada di Kementerian PANRB.

5. Apakah anggaran CPNS 2026 tersedia?

Menurut Menteri Keuangan, anggaran tidak menjadi kendala untuk pelaksanaan rekrutmen.

Minggu, 05 April 2026

Kemenkeu Salurkan Rp18,6 Miliar untuk 2.954 UMKM Ultra Mikro di Kaltim, Dorong Usaha Naik Kelas

Kemenkeu salurkan Rp18,6 miliar dana UMi ke 2.954 UMKM Kaltim untuk dorong usaha naik kelas dan perkuat ekonomi rakyat di awal 2026. (Gambar ilustrasi)
Kemenkeu salurkan Rp18,6 miliar dana UMi ke 2.954 UMKM Kaltim untuk dorong usaha naik kelas dan perkuat ekonomi rakyat di awal 2026. (Gambar ilustrasi)

Samarinda – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan melalui penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sepanjang Januari hingga Februari 2026, dana sebesar Rp18,6 miliar telah disalurkan kepada 2.954 pelaku usaha ultra mikro di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltim, Tjahjo Purnomo, mengatakan program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat kecil.

“Penyaluran UMi mempermudah akses tambahan modal usaha, sehingga pelaku usaha bisa meningkatkan kualitas produk dan pendapatan,” ujar Tjahjo di Samarinda, Ahad.

Tidak Sekadar Modal, Ada Pendampingan Usaha

Menariknya, program UMi tidak hanya memberikan pinjaman dana. Para pelaku usaha juga mendapatkan pendampingan berupa pelatihan dan pembinaan usaha.

Pendekatan ini dinilai efektif karena membantu pelaku usaha “naik kelas” dan menjaga tingkat pengembalian pinjaman tetap lancar.

Dengan kata lain, UMi bukan sekadar bantuan finansial, tapi juga strategi pemberdayaan ekonomi jangka panjang.

Sektor Perdagangan Mendominasi Penyaluran

Dari total Rp18,6 miliar yang disalurkan, sektor perdagangan menjadi penyerap terbesar:

  • Perdagangan mikro: Rp17,84 miliar (2.883 pelaku usaha)

  • Akomodasi & makan minum: Rp200 juta (20 pelaku usaha)

  • Industri pengolahan: Rp180 juta (15 pelaku usaha)

Dominasi sektor perdagangan bukan tanpa alasan. Karakter usaha yang sederhana, perputaran uang yang cepat, serta kebutuhan modal kecil membuat sektor ini paling diminati.

“Tingginya aktivitas usaha kecil seperti warung dan perdagangan hasil pertanian membuat kebutuhan pembiayaan mikro terus meningkat,” jelas Tjahjo.

Kutai Kartanegara Jadi Penyerap Terbesar

Dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, penyaluran terbesar terjadi di:

  1. Kutai Kartanegara: Rp4,15 miliar

  2. Samarinda: Rp3,61 miliar

  3. Balikpapan: Rp3,43 miliar

  4. Penajam Paser Utara: Rp2,85 miliar

  5. Paser: Rp1,63 miliar

Tjahjo menyebut tingginya penyaluran di Kutai Kartanegara sejalan dengan banyaknya pelaku usaha ultra mikro yang tersebar hingga ke desa-desa.

Dorong Ekonomi Lokal Lebih Tangguh

Program UMi menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam memperkuat ekonomi lokal, khususnya bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan.

Dengan akses modal yang lebih mudah dan pendampingan berkelanjutan, pelaku usaha kecil diharapkan mampu berkembang, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja baru.

FAQ

1. Apa itu pembiayaan UMi?
UMi (Ultra Mikro) adalah program pembiayaan pemerintah untuk usaha kecil yang belum terjangkau kredit perbankan.

2. Berapa total dana yang disalurkan di Kaltim?
Sebesar Rp18,6 miliar untuk periode Januari–Februari 2026.

3. Siapa saja penerima manfaat UMi?
Sebanyak 2.954 pelaku usaha ultra mikro di berbagai sektor.

4. Apakah UMi hanya berupa pinjaman?
Tidak. Selain dana, pelaku usaha juga mendapat pelatihan dan pendampingan.

5. Sektor apa yang paling dominan?
Sektor perdagangan mikro dengan serapan terbesar.

Rabu, 25 Februari 2026

Gaji ke 14 ASN 2026 Cair Lebih Cepat Ini Jadwal dan Prediksi Nominalnya

ASN Wajib Tahu Ini Perkiraan THR 2026 dan Jadwal Pencairan
Jadwal pencairan gaji ke 14 atau THR ASN 2026 dipastikan lebih cepat pada awal Ramadan. Simak estimasi nominal per golongan, dasar hukum, dan prediksi tanggal cair resmi pemerintah. (Gambar ilustrasi AI)

ASN Wajib Tahu Ini Perkiraan THR 2026 dan Jadwal Pencairan

JAKARTA -- Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, pemerintah memastikan gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya THR untuk ASN, TNI, dan Polri akan dicairkan lebih cepat pada awal Ramadan 2026. Kepastian ini disampaikan oleh Kementerian Keuangan sebagai bagian dari kebijakan menjaga daya beli aparatur negara menjelang momen Lebaran.

Kabar tersebut tentu menjadi angin segar bagi Aparatur Sipil Negara di seluruh Indonesia yang tengah menantikan kepastian jadwal dan besaran nominal yang akan diterima.

Gaji ke-14 ASN 2026 Cair Lebih Awal

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan pencairan THR 2026 dilakukan lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya, yakni pada awal Ramadan 2026.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa anggaran sebesar Rp55 triliun telah disiapkan untuk pembayaran THR bagi ASN, termasuk PNS, TNI, dan Polri.

Jika mengacu pada penetapan 1 Ramadan 1447 H melalui sidang isbat oleh Kementerian Agama, maka pencairan diperkirakan berlangsung pada 19 hingga 26 Februari 2026. Biasanya, pemerintah mencairkan THR sekitar 10 hari sebelum Idulfitri, namun tahun ini dipercepat guna mendorong perputaran ekonomi nasional.

Apa Itu Gaji ke-14 atau THR ASN

Gaji ke-14 adalah istilah yang merujuk pada Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada ASN, TNI, Polri, pejabat negara, serta pensiunan menjelang Idulfitri. Kebijakan ini pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016.

Sejak diberlakukan, THR menjadi salah satu tunjangan yang paling dinantikan setiap tahun. Selain membantu memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadan, THR juga berperan penting dalam menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga.

Prediksi Besaran Gaji ke-14 ASN 2026

Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan nominal resmi THR 2026. Namun, jika berkaca pada pola sebelumnya, besaran THR biasanya disesuaikan dengan gaji pokok serta tunjangan melekat sesuai pangkat dan golongan.

Berikut estimasi nominal berdasarkan golongan:

  • Golongan I: Rp2,2 juta hingga Rp2,8 juta

  • Golongan II: Rp3 juta hingga Rp4 juta

  • Golongan III: Rp3,8 juta hingga Rp5,4 juta

  • Golongan IV: Rp5,8 juta hingga Rp7,8 juta

Besaran tersebut masih berupa perkiraan dan dapat berubah sesuai regulasi terbaru yang akan diterbitkan pemerintah.

Dasar Hukum Pemberian Gaji ke-14

Pemberian THR bagi ASN memiliki landasan hukum yang jelas, antara lain:

  • Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang pemberian THR bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan

  • Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara

  • Peraturan Menteri Keuangan terkait teknis pencairan

  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Regulasi ini menjadi payung hukum agar pencairan THR berjalan transparan, terukur, dan tepat sasaran.

Dampak THR terhadap Ekonomi

Selain membantu ASN memenuhi kebutuhan Lebaran, percepatan pencairan THR juga diyakini akan mendorong konsumsi masyarakat. Perputaran uang menjelang Idulfitri biasanya meningkat signifikan, terutama di sektor ritel, transportasi, dan kebutuhan pokok.

Langkah percepatan ini sekaligus menjadi strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026.

FAQ Seputar Gaji ke-14 ASN 2026

Kapan gaji ke-14 ASN 2026 cair?
Diperkirakan antara 19–26 Februari 2026 atau pada awal Ramadan 2026.

Apakah TNI dan Polri juga menerima THR?
Ya, THR diberikan kepada ASN, PNS, TNI, Polri, pejabat negara, serta pensiunan.

Berapa besar THR ASN 2026?
Nominal resmi belum diumumkan, namun estimasi berkisar Rp2,2 juta hingga Rp7,8 juta tergantung golongan.

Apakah THR 2026 lebih cepat dari biasanya?
Ya, pemerintah memastikan pencairan dilakukan lebih awal pada awal Ramadan.