Intrusi Air Laut Jadi Ancaman, BPBD Kotim Perkuat Mitigasi Kekeringan
 |
| BPBD Kotawaringin Timur memperkuat sinergi lintas instansi untuk mengantisipasi dampak kekeringan di wilayah pesisir, termasuk ancaman krisis air bersih dan ketahanan pangan. |
Sampit – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, terus memperkuat sinergi dengan sejumlah instansi terkait guna mengantisipasi potensi dampak terburuk akibat kekeringan, khususnya di wilayah pesisir.
Langkah antisipatif ini dilakukan menyusul kekhawatiran meningkatnya risiko kesulitan air bersih hingga ancaman terhadap sektor pertanian yang dapat berdampak pada ketahanan pangan masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Timur, Multazam, mengatakan bahwa kekeringan bukan sekadar persoalan berkurangnya curah hujan, tetapi juga bisa menimbulkan dampak luas pada kehidupan masyarakat.
“Kekeringan bisa menimbulkan dampak cukup luas, seperti kesulitan air bersih hingga gangguan terhadap pertanian yang berimbas pada hasil panen dan ketahanan pangan,” kata Multazam di Sampit, Selasa.
Wilayah Pesisir Jadi Perhatian Utama
Beberapa desa di wilayah pesisir diketahui kerap mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau. Kondisi tersebut biasanya terjadi di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara dan Mentaya Hilir Selatan.
Menurut Multazam, wilayah pesisir memiliki kerentanan lebih tinggi karena bergantung pada sumber air baku yang dapat berubah menjadi payau akibat intrusi air laut. Kondisi ini berpotensi mengganggu pasokan air bersih bagi masyarakat.
Jika intake atau sumber air baku mengalami intrusi air laut, kualitas air dapat menurun drastis. Oleh karena itu, pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi sejak dini, termasuk kemungkinan mendistribusikan air bersih dari wilayah Kota Sampit apabila diperlukan.
Ancaman Intrusi Air Laut Perlu Diwaspadai
Pengalaman musim kemarau sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah. Saat itu, intrusi air laut bahkan tercatat mencapai perairan Pelangsian di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, yang lokasinya tidak jauh dari pusat Kota Sampit.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman kekeringan tidak hanya berdampak di wilayah selatan, tetapi juga berpotensi meluas hingga wilayah utara akibat pendangkalan sungai dan meningkatnya tingkat kekeruhan air.
Untuk mengantisipasi kondisi darurat, BPBD telah menyiapkan mobil tangki air yang siap dikerahkan sewaktu-waktu guna menyuplai air bersih bagi masyarakat yang terdampak.
Langkah ini merupakan bagian dari kesiapsiagaan pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
Sinergi Dengan Dinas Pertanian Untuk Jaga Ketahanan Pangan
Selain sektor air bersih, BPBD juga menaruh perhatian serius pada dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Hal ini penting karena kekeringan dapat menurunkan produktivitas lahan dan memengaruhi hasil panen.
Multazam menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk membahas strategi mitigasi risiko kekeringan.
“Setelah rapat kemarin, saya juga sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian, khususnya terkait ancaman kekeringan terhadap ketahanan pangan,” ujarnya.
Sinergi lintas instansi ini diharapkan dapat memperkuat sistem peringatan dini serta mempersiapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat apabila kekeringan terjadi dalam skala luas.
Pemerintah Diminta Hadir Lebih Awal
Upaya antisipasi sejak dini dinilai menjadi langkah krusial untuk meminimalkan dampak kekeringan. Pemerintah daerah diharapkan terus hadir dalam memastikan masyarakat tidak mengalami krisis air bersih, terutama di wilayah pesisir yang paling rentan.
Selain distribusi air bersih, edukasi kepada masyarakat terkait penghematan air dan pemanfaatan sumber air alternatif juga menjadi bagian dari strategi mitigasi yang tengah disiapkan.
Dengan langkah kolaboratif antara BPBD, Dinas Pertanian, serta instansi teknis lainnya, pemerintah daerah optimistis dampak kekeringan dapat ditekan seminimal mungkin dan ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga.
FAQ
1. Apa yang dilakukan BPBD Kotawaringin Timur untuk mengantisipasi kekeringan?
BPBD memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, menyiapkan mobil tangki air bersih, serta memantau potensi intrusi air laut di wilayah pesisir.
2. Wilayah mana yang paling rentan terdampak kekeringan?
Wilayah pesisir seperti Kecamatan Mentaya Hilir Utara dan Mentaya Hilir Selatan menjadi daerah yang paling sering mengalami kesulitan air bersih.
3. Apa dampak utama kekeringan bagi masyarakat?
Dampak utama meliputi kesulitan air bersih, penurunan hasil pertanian, serta ancaman terhadap ketahanan pangan.
4. Bagaimana pemerintah mengatasi kekurangan air bersih?
Pemerintah menyiapkan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki dan kemungkinan pasokan dari Kota Sampit.
5. Mengapa sinergi lintas instansi penting dalam menghadapi kekeringan?
Karena dampak kekeringan tidak hanya pada air bersih, tetapi juga sektor pertanian, kesehatan, dan ketahanan pangan.
