Berita BorneoTribun: Pemprov Kalsel hari ini

Kode Recentpos Berita

Kode Recentpost Grid

iklan

Iklan ucapan DPRD Sanggau

iklan banner
Tampilkan postingan dengan label Pemprov Kalsel. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemprov Kalsel. Tampilkan semua postingan

Selasa, 07 April 2026

Gubernur Muhidin Prioritaskan Liang Anggang Cegah Karhutla Jelang Kemarau

Gubernur Kalsel Muhidin memprioritaskan Liang Anggang untuk pencegahan karhutla demi menjaga operasional Bandara Syamsudin Noor menjelang musim kemarau 2026. (Gambar ilustrasi)
Gubernur Kalsel Muhidin memprioritaskan Liang Anggang untuk pencegahan karhutla demi menjaga operasional Bandara Syamsudin Noor menjelang musim kemarau 2026. (Gambar ilustrasi)

BANJARBARU - Menjelang masuknya musim kemarau pada April 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menegaskan bahwa wilayah Liang Anggang harus menjadi prioritas utama dalam upaya mitigasi karhutla karena posisinya yang strategis dan berdekatan dengan Bandara Syamsudin Noor.

Arahan tersebut disampaikan Muhidin usai mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla di Banjarbaru pada Senin. Dalam pertemuan itu, ia menekankan pentingnya perlindungan wilayah sekitar bandara guna menghindari gangguan operasional penerbangan akibat kabut asap.

“Liang Anggang menjadi kawasan yang harus dijaga karena dampak karhutla di wilayah tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi langsung mengganggu operasional penerbangan,” ujar Muhidin.

Risiko Gangguan Penerbangan Jadi Perhatian Utama

Muhidin mengingatkan bahwa kabut asap akibat karhutla tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memicu efek berantai terhadap berbagai sektor penting.

Gangguan pada penerbangan berpotensi menghambat mobilitas penumpang, distribusi logistik, hingga aktivitas ekonomi daerah yang sangat bergantung pada konektivitas transportasi udara.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius, mengingat Bandara Syamsudin Noor merupakan pintu utama transportasi udara di Kalimantan Selatan.

Secara historis, wilayah lahan kering dan gambut di sekitar Liang Anggang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kebakaran, terutama saat curah hujan menurun dan suhu udara mulai meningkat saat musim kemarau.

Penguatan Infrastruktur Air Jadi Strategi Utama

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan infrastruktur pengendalian karhutla di kawasan rawan.

Salah satu strategi yang disiapkan adalah penyediaan sumber air yang memadai, termasuk pembangunan kanal di sejumlah titik rawan kebakaran. Kanal tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan air saat terjadi kebakaran, sehingga proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk mitigasi dini, terutama untuk mencegah munculnya titik panas yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran besar.

Selain itu, koordinasi lintas instansi juga terus diperkuat untuk memastikan kesiapan personel serta peralatan dalam menghadapi potensi karhutla sepanjang musim kemarau.

Masyarakat Diminta Tidak Membakar Lahan

Selain penguatan sarana fisik, Muhidin juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar.

Menurutnya, praktik pembakaran lahan secara sembarangan masih menjadi salah satu pemicu utama kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan.

“Pembakaran lahan secara sembarangan dapat dikenakan sanksi hukum. Kami mengajak masyarakat aktif melaporkan indikasi pembakaran ilegal guna memperkuat pencegahan karhutla,” tegas Muhidin.

Imbauan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pendekatan preventif yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Mitigasi Dini Jadi Kunci Hadapi Musim Kemarau

Memasuki periode kemarau, risiko munculnya titik panas diprediksi meningkat. Oleh karena itu, langkah mitigasi dini dinilai menjadi kunci utama dalam mengurangi potensi karhutla.

Upaya pencegahan sejak awal tidak hanya bertujuan menjaga lingkungan, tetapi juga melindungi fasilitas vital seperti bandara, jalur transportasi, serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan fokus pada kawasan strategis seperti Liang Anggang, pemerintah berharap dampak karhutla dapat ditekan seminimal mungkin selama musim kemarau 2026.

Pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas aktivitas transportasi dan keselamatan masyarakat dari dampak kabut asap yang berpotensi merugikan banyak sektor.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Mengapa Liang Anggang diprioritaskan dalam pencegahan karhutla?
Karena wilayah ini berada dekat Bandara Syamsudin Noor, sehingga kebakaran dapat langsung mengganggu operasional penerbangan.

2. Apa dampak karhutla terhadap bandara?
Kabut asap dapat mengurangi jarak pandang, menyebabkan keterlambatan atau pembatalan penerbangan.

3. Apa langkah yang dilakukan Pemprov Kalsel?
Pemerintah memperkuat infrastruktur air, membangun kanal di titik rawan, serta meningkatkan koordinasi penanganan karhutla.

4. Apa peran masyarakat dalam pencegahan karhutla?
Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan segera melaporkan jika melihat indikasi pembakaran ilegal.

5. Kapan musim kemarau diperkirakan mulai?
Musim kemarau diprediksi mulai pada April 2026, sehingga langkah pencegahan dilakukan lebih awal.

Selasa, 31 Maret 2026

Jembatan Pulau Laut Resmi Dibangun 2026–2028, Ini Dampaknya Bagi Ekonomi Kalsel

Pembangunan Jembatan Pulau Laut dimulai 2026–2028 dengan anggaran Rp2,25 triliun, dorong konektivitas dan ekonomi Tanah Bumbu–Kotabaru.
Pembangunan Jembatan Pulau Laut dimulai 2026–2028 dengan anggaran Rp2,25 triliun, dorong konektivitas dan ekonomi Tanah Bumbu–Kotabaru.

BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) resmi memulai pembangunan Jembatan Pulau Laut dengan skema multiyears 2026–2028. Proyek ambisius ini digadang-gadang jadi game changer untuk konektivitas wilayah, khususnya antara Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

Langkah awal proyek ini ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, M Yasin Toyib, bersama pihak kontraktor. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Kalsel Muhidin di Banjarbaru, Senin.

Tidak Ada Toleransi Keterlambatan

Dalam arahannya, Gubernur Muhidin menegaskan bahwa proyek ini tidak boleh molor dari jadwal yang telah ditentukan.

“Kontrak sudah diteken, artinya kontraktor harus siap bekerja dan tidak boleh ada keterlambatan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya profesionalitas kontraktor, mulai dari kesiapan alat berat, tenaga kerja, hingga sistem manajemen proyek. Semua itu dinilai krusial untuk memastikan proyek berjalan sesuai target.

Skema Anggaran Multiyears dan Dukungan Pusat

Pembangunan Jembatan Pulau Laut dirancang berlangsung selama tiga tahun, dengan total anggaran sekitar Rp2,25 triliun atau Rp750 miliar per tahun.

Rinciannya:

  • Rp1,65 triliun berasal dari APBD Provinsi Kalsel

  • Rp300 miliar kontribusi dari Pemkab Tanah Bumbu

  • Rp300 miliar kontribusi dari Pemkab Kotabaru

Selain itu, proyek ini juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan nilai sekitar Rp3 triliun hingga 2028.

Dengan kombinasi pendanaan tersebut, proyek ini masuk dalam kategori strategis karena melibatkan kolaborasi lintas pemerintah daerah dan pusat.

Dorong Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Jembatan Pulau Laut diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi barang di Kalimantan Selatan.

Selama ini, akses antara Tanah Bumbu dan Kotabaru masih sangat bergantung pada transportasi laut yang memakan waktu dan biaya lebih tinggi.

Dengan hadirnya jembatan ini:

  • Waktu tempuh diprediksi lebih efisien

  • Biaya logistik bisa ditekan

  • Aktivitas ekonomi meningkat

  • Investasi daerah berpotensi naik

Gubernur Muhidin juga berharap penyerapan anggaran proyek bisa lebih optimal sejak awal tahun, mengingat pengalaman sebelumnya yang cenderung lambat di tahap awal.

Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas

Sebagai proyek bernilai triliunan rupiah, Pemprov Kalsel menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Pengawasan akan dilakukan secara ketat agar pembangunan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan tidak menimbulkan potensi penyimpangan.

FAQ

1. Apa itu Jembatan Pulau Laut?
Jembatan ini adalah proyek infrastruktur yang menghubungkan Tanah Bumbu dan Kotabaru di Kalimantan Selatan.

2. Berapa total anggaran proyek ini?
Total anggaran daerah sekitar Rp2,25 triliun, ditambah dukungan pusat sekitar Rp3 triliun.

3. Kapan proyek ini selesai?
Direncanakan selesai dalam periode 2026 hingga 2028.

4. Apa manfaat utama pembangunan jembatan ini?
Mempercepat konektivitas, menekan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

5. Siapa yang mengawasi proyek ini?
Pemprov Kalsel bersama instansi terkait serta pemerintah pusat.

Selasa, 17 Maret 2026

Pemprov Kalsel Siapkan 1.000 Paket Sembako Gratis Lewat Gerakan Pangan Murah Jelang Idul Fitri 1447 H

Pemprov Kalsel menyiapkan 1.000 paket sembako gratis melalui Gerakan Pangan Murah dan bazar murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok jelang Idul Fitri 1447 H.
Pemprov Kalsel menyiapkan 1.000 paket sembako gratis melalui Gerakan Pangan Murah dan bazar murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok jelang Idul Fitri 1447 H.

BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menghadirkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) serta bazar murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok selama bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyiapkan 1.000 paket sembako gratis yang akan dibagikan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu meringankan beban ekonomi warga.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mengatakan program bazar murah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya ketika permintaan bahan pokok meningkat menjelang hari besar keagamaan.

Menurutnya, Ramadan dan Idul Fitri sering kali diikuti dengan lonjakan kebutuhan pangan dan sandang di masyarakat. Kondisi ini tidak jarang memicu kenaikan harga di pasar.

“Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kami berharap keberkahan Ramadan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Syarifuddin di Banjarbaru, Senin.

Kolaborasi Banyak Instansi

Kegiatan Gerakan Pangan Murah ini merupakan hasil kolaborasi berbagai instansi di Kalimantan Selatan. Di antaranya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak), Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan), Dinas Perdagangan (Disdag), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim), serta dukungan dari Bank Indonesia dan PT Bangun Banua.

Kolaborasi ini bertujuan memastikan pasokan bahan pokok tetap tersedia dengan harga yang stabil sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani saat menghadapi peningkatan kebutuhan selama Ramadan.

Pemerintah daerah juga mengajak para produsen dan pedagang untuk mematuhi harga acuan maupun harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah.

Harga Bahan Pangan Jauh Lebih Murah

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman, menjelaskan bahwa kegiatan GPM rutin dilaksanakan setiap tahun, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

Ia menyebut kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat di wilayah Banjarbaru, Martapura, dan sekitarnya agar dapat membeli bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Dalam bazar murah tersebut, berbagai komoditas pangan dijual dengan harga jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Beberapa di antaranya antara lain:

  • Telur itik yang biasanya dijual sekitar Rp30 ribu per kilogram, pada bazar ini hanya sekitar Rp15 ribu per kilogram

  • Ikan patin yang umumnya Rp30 ribu per kilogram, dijual sekitar Rp10 ribu per kilogram

Harga yang jauh lebih murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari selama Ramadan.

1.000 Paket Sembako Gratis Untuk Masyarakat

Selain menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau, pemerintah juga membagikan 1.000 paket sembako gratis kepada masyarakat.

Paket bantuan ini merupakan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Bank Indonesia.

Dari total bantuan tersebut, sebanyak 450 paket disalurkan khusus kepada anak yatim dan penyandang tunanetra sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi warga sekaligus memperkuat nilai kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Libatkan UMKM Lokal

Menariknya, kegiatan bazar murah ini juga melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjual berbagai produk makanan serta kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk turut mendukung para pelaku usaha kecil dengan membeli produk-produk yang mereka tawarkan.

Langkah ini tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan barang murah, tetapi juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Upaya Menekan Inflasi Daerah

Menurut Syamsir Rahman, kegiatan Gerakan Pangan Murah juga menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk menekan laju inflasi, khususnya pada sektor pangan.

Ia berharap program serupa dapat terus diperluas ke berbagai daerah lain di Kalimantan Selatan agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat.

“Semoga upaya yang kita lakukan bersama ini dapat membantu masyarakat, menekan harga bahan pokok, serta memperkuat semangat kebersamaan di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Sabtu, 21 Februari 2026

UMKM Kalsel Serbu Sertifikasi Halal Gratis di Ramadhan 1447 H

Pemprov Kalimantan Selatan bersama Bank Indonesia menggelar National Halal Fair di Pasar Wadai Ramadhan 1447 H untuk mempercepat sertifikasi halal UMKM dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah daerah.
Pemprov Kalimantan Selatan bersama Bank Indonesia menggelar National Halal Fair di Pasar Wadai Ramadhan 1447 H untuk mempercepat sertifikasi halal UMKM dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah daerah.

Kalsel Perkuat Ekonomi Syariah Lewat National Halal Fair Ramadhan 1447 H

BANJARMASIN -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Bank Indonesia dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah menggelar National Halal Fair di stan Pasar Wadai Ramadhan 1447 Hijriah, Banjarmasin. Kegiatan ini menjadi langkah strategis memperkuat ekosistem ekonomi syariah sekaligus mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kalsel.

Momentum Ramadhan dimanfaatkan oleh Pemprov Kalsel untuk menghadirkan layanan terpadu berbasis syariah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Kepala Biro Perekonomian Setda Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya, menegaskan bahwa program ini selaras dengan visi Gubernur dalam membangun ekonomi daerah berbasis nilai-nilai syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurutnya, National Halal Fair tidak sekadar pameran produk halal, tetapi juga menjadi pusat layanan sertifikasi halal, edukasi keuangan syariah, hingga penguatan literasi zakat dan wakaf. Sejumlah lembaga turut terlibat, termasuk Badan Amil Zakat Nasional, UIN Antasari, serta perbankan syariah.

UMKM Bisa Urus Sertifikasi Halal Gratis

Salah satu fokus utama kegiatan ini adalah mempermudah pelaku UMKM mendapatkan sertifikasi halal. Di stan khusus yang tersedia, pelaku usaha bisa langsung berkonsultasi dengan tim pusat kajian halal.

Untuk usaha dengan bahan baku sederhana, tersedia skema self declare atau pernyataan mandiri halal yang dapat diakses secara gratis. Sementara bagi usaha dengan bahan baku lebih kompleks, tersedia layanan konsultasi langsung agar proses sertifikasi sesuai standar.

Program ini berlangsung selama 25 hari mengikuti jadwal Pasar Wadai Ramadhan. Pemerintah menargetkan partisipasi maksimal dari UMKM yang belum memiliki label halal agar mampu meningkatkan daya saing produk di pasar lokal maupun nasional.

Sinergi Lintas Instansi Perkuat Ekosistem Halal

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Fikar Fauzan, menyebut National Halal Fair sebagai bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah daerah, perbankan syariah seperti Bank Kalsel Syariah dan Bank Syariah Indonesia, serta Kamar Dagang dan Industri yang membawa UMKM binaan dengan produk halal berizin edar.

Selain sertifikasi halal, kegiatan ini juga menghadirkan layanan zakat dan kampanye wakaf kreatif melalui program Wakaf Cendol 3 in 1. Masyarakat dapat berwakaf mulai Rp5.000 dan memperoleh satu mangkuk cendol dari UMKM lokal. Dana wakaf tersebut akan disalurkan untuk mendukung tiga proyek wakaf produktif.

Langkah ini dinilai mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran berwakaf secara sederhana dan terjangkau.

Dampak Langsung Bagi UMKM dan Masyarakat

Melalui National Halal Fair di Pasar Wadai Ramadhan, Pemprov Kalsel dan Bank Indonesia berupaya membangun ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi. Tidak hanya meningkatkan legalitas usaha melalui sertifikasi halal, tetapi juga memperluas akses pembiayaan syariah serta memperkuat literasi keuangan masyarakat.

Bagi pelaku UMKM, sertifikasi halal bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperkuat branding produk.

Ramadhan menjadi momentum strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi syariah di Kalimantan Selatan. Dengan kolaborasi lintas sektor, Kalsel menargetkan menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang kuat dan berdaya saing.

FAQ Seputar National Halal Fair Kalsel

Apa itu National Halal Fair di Kalsel?
National Halal Fair adalah kegiatan penguatan ekonomi syariah yang digelar Pemprov Kalsel bersama Bank Indonesia dan KDEKS di Pasar Wadai Ramadhan 1447 H.

Apakah sertifikasi halal di acara ini gratis?
Ya, untuk skema self declare atau pernyataan mandiri halal bagi usaha dengan bahan baku sederhana, sertifikasi diberikan secara gratis.

Berapa lama kegiatan berlangsung?
Program berlangsung selama 25 hari mengikuti jadwal Pasar Wadai Ramadhan.

Apa manfaat sertifikasi halal bagi UMKM?
Sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing produk.

Apa itu program Wakaf Cendol 3 in 1?
Program wakaf dengan donasi minimal Rp5.000, masyarakat mendapat cendol UMKM lokal dan dana disalurkan untuk proyek wakaf produktif.