MBG Kalbar Diawasi Ketat BPKP

Reza Aditiya g    Kamis, Maret 12, 2026    Comment   

MBG Kalbar Diawasi Ketat BPKP

BPKP mengawal Program Makan Bergizi Gratis di Kalbar untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Pontianak – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan terus mengawal akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat agar penggunaan anggaran negara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima manfaat.

Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, di Pontianak, Rabu, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar berkonversi menjadi asupan gizi yang diterima langsung oleh masyarakat.

Menurut Rudy, pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan pemantauan, evaluasi, sekaligus mitigasi risiko pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin mutu makanan, kecukupan gizi, keamanan pangan, serta efektivitas penggunaan anggaran dalam program tersebut.

Pengawasan yang dilakukan BPKP tidak hanya sebatas pemeriksaan administratif. Lembaga tersebut juga menguji efektivitas sistem pengendalian intern di dapur-dapur SPPG agar tidak terjadi celah penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Jika ditemukan ketidaksesuaian data maupun kualitas layanan, BPKP mendorong perbaikan dilakukan secara langsung oleh pihak terkait. Pendekatan ini dilakukan agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan transparan dan akuntabel.

Selama bulan Ramadhan, pengawasan difokuskan pada penyesuaian mekanisme distribusi makanan yang mengalami perubahan pola penyaluran kepada masyarakat penerima manfaat.

Di Kabupaten Kubu Raya, sistem distribusi makanan disesuaikan menjadi paket bahan makanan kering. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai solusi menghadapi tantangan logistik sekaligus menjaga kualitas gizi dan higienitas pangan hingga waktu berbuka puasa.

Menurut Rudy, program tersebut harus adaptif terhadap kondisi sosial dan keagamaan masyarakat. Skema paket kering selama Ramadhan dinilai menjadi langkah tepat untuk menjaga kualitas nutrisi agar tidak menurun akibat jeda distribusi yang panjang.

Selain memastikan kualitas nutrisi, BPKP juga menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak strategis terhadap penguatan ekonomi daerah, khususnya di wilayah pedesaan dan perbatasan.

Di Kabupaten Sambas, setiap unit SPPG rata-rata mampu menyerap sekitar 15 tenaga kerja lokal. Selain itu, sekitar 70 persen alokasi anggaran program turut menggerakkan perputaran ekonomi di sekitar wilayah operasional dapur layanan gizi tersebut.

Dengan rencana pengembangan puluhan unit SPPG di setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, program ini dinilai tidak hanya sebagai intervensi pemenuhan pangan, tetapi juga instrumen baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

BPKP menegaskan pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis akan terus dilakukan agar pelaksanaannya tetap transparan, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Kata kunci: Program Makan Bergizi Gratis, BPKP Kalbar, Pengawasan Anggaran.

Dapur Makan Bergizi Gratis Tak Boleh Asal Jalan, BGN Ingatkan Mitra: Jangan Duduk Manis Tapi Raup Jutaan

Ria Sartika    Senin, Februari 09, 2026    Comment   

Dapur Makan Bergizi Gratis Tak Boleh Asal Jalan, BGN Ingatkan Mitra: Jangan Duduk Manis Tapi Raup Jutaan

Dapur Makan Bergizi Gratis Tak Boleh Asal Jalan, BGN Ingatkan Mitra: Jangan Duduk Manis Tapi Raup Jutaan.

JAKARTA -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai harapan besar untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun di balik misi mulia itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan satu hal penting: mitra dapur tidak boleh lepas tangan dan hanya mengejar keuntungan.

Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, dengan tegas mengingatkan para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar benar-benar bertanggung jawab dalam menjalankan operasional dapur MBG.

Menurutnya, praktik mitra yang hanya memantau dari jauh, lalu menikmati insentif hingga Rp6 juta per hari, adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi.

Bayangkan saja, dapur dibiarkan dikelola orang lain tanpa pengawasan serius, sementara pemilik mitra justru santai nongkrong. BGN menilai pola seperti ini berpotensi besar menurunkan kualitas makanan yang seharusnya bergizi dan aman dikonsumsi.

Insentif Jutaan Rupiah, Tanggung Jawab Juga Harus Maksimal

BGN menegaskan, insentif Rp6 juta per hari bukan sekadar “uang masuk”, melainkan sudah mencakup biaya sewa dan kelengkapan dapur. Artinya, mitra wajib memastikan semua peralatan dapur dalam kondisi baru, layak, dan berkualitas.

Tak hanya itu, mitra juga diminta aktif memantau alur kerja dapur, bahkan menyiapkan kepala koki cadangan sebagai pengawas proses memasak agar standar gizi tetap terjaga.

Lebih jauh, pembangunan dapur MBG juga harus mengikuti petunjuk teknis BGN, karena penilaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan sepenuhnya mengacu pada standar tersebut.

Relawan Wajib Sehat, Karyawan Harus Terlindungi

Dalam operasional dapur MBG, mitra juga diwajibkan merekrut relawan yang telah lulus tes kesehatan, dan pemeriksaan ini harus diulang secara berkala setiap empat bulan sekali. Selain itu, seluruh karyawan dapur wajib didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan kerja.

Namun, ada garis tegas yang tidak boleh dilewati.

BGN Tegas: Mitra Dilarang Mengatur Ahli Gizi

BGN mengingatkan, mitra tidak boleh mengintervensi, mendominasi, apalagi menyetir jalannya dapur SPPG. Terutama dalam urusan menu makanan yang sudah disusun oleh ahli gizi.

BGN menilai, kasus viral yang sempat mencuat belakangan ini terjadi karena mitra terlalu ikut campur demi menekan biaya belanja bahan makanan agar keuntungan makin besar. Padahal, kualitas gizi tidak bisa dikompromikan.

Menurut BGN, yang berhak menentukan menu adalah ahli gizi, bukan mitra. Jika orientasinya hanya harga murah tanpa memperhatikan nilai gizi, maka yang dirugikan adalah penerima manfaat program MBG.

Salah Gunakan Anggaran? Dapur Bisa Disuspensi

Tak main-main, BGN memastikan penutupan sementara dapur MBG bisa dilakukan bukan hanya karena masalah keamanan pangan, tetapi juga jika ditemukan penyalahgunaan anggaran, termasuk dana belanja bahan baku sekitar Rp10.000 per porsi.

Setiap penggunaan anggaran akan diaudit. Jika terbukti tidak sesuai, dapur MBG langsung disuspensi.

Hasil investigasi BGN bahkan menemukan adanya praktik permainan harga bahan baku, termasuk dugaan kerja sama tidak sehat antara mitra dan oknum kepala SPPG. Dampaknya jelas: kualitas makanan menurun dan nilai gizinya tidak terpenuhi.

BGN Tak Segan Tutup Dapur Mitra Nakal

BGN menegaskan, meski mitra berhak melakukan pembelian bahan makanan, seluruh proses belanja harus sepengetahuan kepala SPPG. Sebaliknya, kepala SPPG juga dituntut memahami harga pasar agar tidak mudah dipermainkan.

Jika terbukti ada mitra yang menaikkan harga, menurunkan kualitas bahan baku, atau ikut campur menentukan menu, BGN tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas, termasuk suspensi dapur selama satu minggu atau lebih.

Pesannya jelas: Program Makan Bergizi Gratis bukan ladang cuan semata. Ini adalah amanah besar demi masa depan gizi masyarakat. Jika mitra tak siap bekerja jujur dan profesional, BGN siap bertindak tegas.