 |
| Dapur Makan Bergizi Gratis Tak Boleh Asal Jalan, BGN Ingatkan Mitra: Jangan Duduk Manis Tapi Raup Jutaan. |
JAKARTA -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai harapan besar untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun di balik misi mulia itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan satu hal penting: mitra dapur tidak boleh lepas tangan dan hanya mengejar keuntungan.
Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, dengan tegas mengingatkan para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar benar-benar bertanggung jawab dalam menjalankan operasional dapur MBG.
Menurutnya, praktik mitra yang hanya memantau dari jauh, lalu menikmati insentif hingga Rp6 juta per hari, adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi.
Bayangkan saja, dapur dibiarkan dikelola orang lain tanpa pengawasan serius, sementara pemilik mitra justru santai nongkrong. BGN menilai pola seperti ini berpotensi besar menurunkan kualitas makanan yang seharusnya bergizi dan aman dikonsumsi.
Insentif Jutaan Rupiah, Tanggung Jawab Juga Harus Maksimal
BGN menegaskan, insentif Rp6 juta per hari bukan sekadar “uang masuk”, melainkan sudah mencakup biaya sewa dan kelengkapan dapur. Artinya, mitra wajib memastikan semua peralatan dapur dalam kondisi baru, layak, dan berkualitas.
Tak hanya itu, mitra juga diminta aktif memantau alur kerja dapur, bahkan menyiapkan kepala koki cadangan sebagai pengawas proses memasak agar standar gizi tetap terjaga.
Lebih jauh, pembangunan dapur MBG juga harus mengikuti petunjuk teknis BGN, karena penilaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan sepenuhnya mengacu pada standar tersebut.
Relawan Wajib Sehat, Karyawan Harus Terlindungi
Dalam operasional dapur MBG, mitra juga diwajibkan merekrut relawan yang telah lulus tes kesehatan, dan pemeriksaan ini harus diulang secara berkala setiap empat bulan sekali. Selain itu, seluruh karyawan dapur wajib didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan kerja.
Namun, ada garis tegas yang tidak boleh dilewati.
BGN Tegas: Mitra Dilarang Mengatur Ahli Gizi
BGN mengingatkan, mitra tidak boleh mengintervensi, mendominasi, apalagi menyetir jalannya dapur SPPG. Terutama dalam urusan menu makanan yang sudah disusun oleh ahli gizi.
BGN menilai, kasus viral yang sempat mencuat belakangan ini terjadi karena mitra terlalu ikut campur demi menekan biaya belanja bahan makanan agar keuntungan makin besar. Padahal, kualitas gizi tidak bisa dikompromikan.
Menurut BGN, yang berhak menentukan menu adalah ahli gizi, bukan mitra. Jika orientasinya hanya harga murah tanpa memperhatikan nilai gizi, maka yang dirugikan adalah penerima manfaat program MBG.
Salah Gunakan Anggaran? Dapur Bisa Disuspensi
Tak main-main, BGN memastikan penutupan sementara dapur MBG bisa dilakukan bukan hanya karena masalah keamanan pangan, tetapi juga jika ditemukan penyalahgunaan anggaran, termasuk dana belanja bahan baku sekitar Rp10.000 per porsi.
Setiap penggunaan anggaran akan diaudit. Jika terbukti tidak sesuai, dapur MBG langsung disuspensi.
Hasil investigasi BGN bahkan menemukan adanya praktik permainan harga bahan baku, termasuk dugaan kerja sama tidak sehat antara mitra dan oknum kepala SPPG. Dampaknya jelas: kualitas makanan menurun dan nilai gizinya tidak terpenuhi.
BGN Tak Segan Tutup Dapur Mitra Nakal
BGN menegaskan, meski mitra berhak melakukan pembelian bahan makanan, seluruh proses belanja harus sepengetahuan kepala SPPG. Sebaliknya, kepala SPPG juga dituntut memahami harga pasar agar tidak mudah dipermainkan.
Jika terbukti ada mitra yang menaikkan harga, menurunkan kualitas bahan baku, atau ikut campur menentukan menu, BGN tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas, termasuk suspensi dapur selama satu minggu atau lebih.
Pesannya jelas: Program Makan Bergizi Gratis bukan ladang cuan semata. Ini adalah amanah besar demi masa depan gizi masyarakat. Jika mitra tak siap bekerja jujur dan profesional, BGN siap bertindak tegas.
