Berita BorneoTribun: SOLMADAPAR hari ini

Kode Recentpos Berita

Kode Recentpost Grid

iklan

Iklan ucapan DPRD Sanggau

iklan banner
Tampilkan postingan dengan label SOLMADAPAR. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label SOLMADAPAR. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 27 September 2025

West Kalimantan Governor Meets SOLMADAPAR Students on National Farmers Day to Discuss Farmers’ Welfare

West Kalimantan Governor Ria Norsan engages in dialogue with SOLMADAPAR student activists during a peaceful rally on National Farmers Day at the Governor’s Office courtyard.
West Kalimantan Governor Ria Norsan engages in dialogue with SOLMADAPAR student activists during a peaceful rally on National Farmers Day at the Governor’s Office courtyard.

West Kalimantan Governor Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., accompanied by Provincial Secretary Dr. Harisson, M.Kes., and Head of the West Kalimantan Regional Office of the National Land Agency (BPN), Mujahidin Maruf, welcomed a peaceful demonstration from student activists under the banner of Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (SOLMADAPAR) on Wednesday (Sept 24, 2025). The action took place at the forecourt of the Governor’s Office in Pontianak, marking National Farmers Day, where students voiced support and demands for the welfare of farmers in West Kalimantan.

During the rally, Governor Ria Norsan agreed to sit down with several student representatives from various universities across the province. The group, which also identified themselves as the Indonesian Farmers Union (SPI) of West Kalimantan, held an open-floor discussion with the governor, sitting cross-legged in front of the office. “Today is the right moment to speak up for our farmers. We expect the government to seriously pay attention to farmers’ welfare in West Kalimantan,” said one student representative during the dialogue.

The demands submitted echoed SPI’s national agenda, including resolving ongoing agrarian conflicts faced by farmers, turning state forest and abandoned state land into objects of agrarian reform (TORA), and revising Presidential Regulation No. 62 of 2023 on Agrarian Reform to strengthen food sovereignty. Other points included establishing a National Agrarian Reform Council and a Farmers’ Welfare Council, revising laws on food, forestry, and cooperatives, strengthening indigenous rights through specific legislation, and repealing the Job Creation Law, which students argue worsens agrarian inequality.

On a regional scale, students called for SPI’s inclusion in the West Kalimantan Agrarian Reform Task Force, the drafting of a local regulation (Perda) on agrarian reform implementation, and the allocation of provincial funds to support reform programs. They also urged the government to stop intimidation, criminalization, and discrimination against local farmers.

Responding to these demands, Governor Ria Norsan emphasized that the central government has already shown strong support for agriculture. He highlighted President Prabowo Subianto’s visit to Bengkayang last June, where the President harvested corn later exported abroad. “The President also provided direct assistance to farmers. I myself accompanied the Deputy Minister of Agriculture during harvests in Ketapang and Kayong Utara. So, central government support for agriculture is very significant,” Ria Norsan explained.

Regarding agrarian reform, he noted that he currently serves as the Chairman of the Agrarian Reform Task Force in West Kalimantan, with the head of the provincial BPN office as the daily chairman. “We will evaluate further. I also invite student representatives to hold a special dialogue session, so that unresolved issues can be discussed openly and lead to better policies supported by all parties,” the governor added.

The peaceful demonstration concluded with an agreement to hold follow-up discussions between students and the provincial government. The meeting is expected to build stronger collaboration in addressing farmers’ challenges and advancing agrarian reform in West Kalimantan.

Gubernur Kalbar Temui Mahasiswa SOLMADAPAR di Hari Tani Nasional, Bahas Nasib Petani

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan berdialog dengan mahasiswa SOLMADAPAR saat aksi damai memperingati Hari Tani Nasional di halaman Kantor Gubernur Kalbar.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan berdialog dengan mahasiswa SOLMADAPAR saat aksi damai memperingati Hari Tani Nasional di halaman Kantor Gubernur Kalbar.

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes, serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalbar, Mujahidin Maruf, menerima aksi damai dari mahasiswa Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (SOLMADAPAR) yang berlangsung di selasar depan Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (24/9/2025) kemarin. 

Aksi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, di mana mahasiswa menyuarakan aspirasi sekaligus tuntutan demi kesejahteraan para petani di Kalbar.

Dalam aksi tersebut, Gubernur Ria Norsan bersedia duduk bersama sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus dan jurusan di Kalbar. 

Mereka tergabung dalam SOLMADAPAR sekaligus mengatasnamakan diri sebagai Serikat Petani Indonesia (SPI) Kalimantan Barat. Diskusi berlangsung dengan suasana santai, duduk bersila di halaman kantor gubernur, sembari membahas poin-poin tuntutan yang mereka sampaikan. 

"Hari ini adalah momentum tepat untuk menyuarakan aspirasi petani. Kami berharap pemerintah serius memperhatikan kesejahteraan petani di Kalbar," ujar salah satu perwakilan mahasiswa.

Adapun tuntutan yang mereka ajukan merujuk pada nota kesepakatan Serikat Petani Indonesia (SPI) yang berlaku secara nasional. 

Beberapa di antaranya yaitu penyelesaian konflik agraria yang dialami petani, menjadikan hutan negara dan tanah negara yang dikuasai perusahaan sebagai objek TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria), hingga revisi Perpres 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria untuk mendukung kedaulatan pangan. 

Selain itu, mahasiswa juga menuntut pembentukan Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Kesejahteraan Petani, revisi sejumlah undang-undang terkait pangan, kehutanan, koperasi, serta penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang dinilai menimbulkan ketimpangan agraria.

Tak hanya skala nasional, tuntutan mahasiswa juga menyentuh konteks daerah. Mereka meminta SPI dilibatkan dalam Gugus Tugas Reforma Agraria Kalbar, pemerintah daerah membuat program perencanaan dan anggaran khusus reforma agraria, hingga mendesak lahirnya Perda untuk mengatur pelaksanaan reforma agraria. 

Mereka juga menyoroti perlunya penghentian intimidasi, kriminalisasi, dan diskriminasi terhadap petani di Kalbar.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa pemerintah pusat sejatinya sudah memberikan perhatian besar kepada sektor pertanian. 

Ia mencontohkan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kabupaten Bengkayang pada Juni lalu untuk memanen jagung yang hasilnya diekspor ke luar negeri. 

"Presiden bahkan langsung memberikan bantuan kepada petani. Saya juga pernah mendampingi Wakil Menteri Pertanian saat panen raya di Ketapang dan Kayong Utara. Jadi, dukungan pusat untuk petani cukup besar," kata Ria Norsan.

Terkait reforma agraria, Ria Norsan menjelaskan bahwa dirinya merupakan Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Kalbar, sementara Kepala Kanwil BPN Kalbar bertindak sebagai Ketua Harian. 

Ia menegaskan, evaluasi akan dilakukan agar pelaksanaan reforma agraria lebih tepat sasaran. 

"Saya mengajak teman-teman mahasiswa untuk berdialog lebih lanjut melalui forum khusus agar semua persoalan bisa kita bahas tuntas. Dengan begitu, kita bisa menghasilkan kebijakan yang lebih positif dan didukung semua pihak," jelasnya.

Aksi damai ini berlangsung tertib dan ditutup dengan komitmen untuk mengadakan dialog lanjutan. 

Langkah ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara mahasiswa, petani, dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan petani Kalimantan Barat ke depan.