 |
| Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan berdialog dengan mahasiswa SOLMADAPAR saat aksi damai memperingati Hari Tani Nasional di halaman Kantor Gubernur Kalbar. |
PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes, serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalbar, Mujahidin Maruf, menerima aksi damai dari mahasiswa Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (SOLMADAPAR) yang berlangsung di selasar depan Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (24/9/2025) kemarin.
Aksi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, di mana mahasiswa menyuarakan aspirasi sekaligus tuntutan demi kesejahteraan para petani di Kalbar.
Dalam aksi tersebut, Gubernur Ria Norsan bersedia duduk bersama sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus dan jurusan di Kalbar.
Mereka tergabung dalam SOLMADAPAR sekaligus mengatasnamakan diri sebagai Serikat Petani Indonesia (SPI) Kalimantan Barat. Diskusi berlangsung dengan suasana santai, duduk bersila di halaman kantor gubernur, sembari membahas poin-poin tuntutan yang mereka sampaikan.
"Hari ini adalah momentum tepat untuk menyuarakan aspirasi petani. Kami berharap pemerintah serius memperhatikan kesejahteraan petani di Kalbar," ujar salah satu perwakilan mahasiswa.
Adapun tuntutan yang mereka ajukan merujuk pada nota kesepakatan Serikat Petani Indonesia (SPI) yang berlaku secara nasional.
Beberapa di antaranya yaitu penyelesaian konflik agraria yang dialami petani, menjadikan hutan negara dan tanah negara yang dikuasai perusahaan sebagai objek TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria), hingga revisi Perpres 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria untuk mendukung kedaulatan pangan.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut pembentukan Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Kesejahteraan Petani, revisi sejumlah undang-undang terkait pangan, kehutanan, koperasi, serta penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang dinilai menimbulkan ketimpangan agraria.
Tak hanya skala nasional, tuntutan mahasiswa juga menyentuh konteks daerah. Mereka meminta SPI dilibatkan dalam Gugus Tugas Reforma Agraria Kalbar, pemerintah daerah membuat program perencanaan dan anggaran khusus reforma agraria, hingga mendesak lahirnya Perda untuk mengatur pelaksanaan reforma agraria.
Mereka juga menyoroti perlunya penghentian intimidasi, kriminalisasi, dan diskriminasi terhadap petani di Kalbar.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa pemerintah pusat sejatinya sudah memberikan perhatian besar kepada sektor pertanian.
Ia mencontohkan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kabupaten Bengkayang pada Juni lalu untuk memanen jagung yang hasilnya diekspor ke luar negeri.
"Presiden bahkan langsung memberikan bantuan kepada petani. Saya juga pernah mendampingi Wakil Menteri Pertanian saat panen raya di Ketapang dan Kayong Utara. Jadi, dukungan pusat untuk petani cukup besar," kata Ria Norsan.
Terkait reforma agraria, Ria Norsan menjelaskan bahwa dirinya merupakan Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Kalbar, sementara Kepala Kanwil BPN Kalbar bertindak sebagai Ketua Harian.
Ia menegaskan, evaluasi akan dilakukan agar pelaksanaan reforma agraria lebih tepat sasaran.
"Saya mengajak teman-teman mahasiswa untuk berdialog lebih lanjut melalui forum khusus agar semua persoalan bisa kita bahas tuntas. Dengan begitu, kita bisa menghasilkan kebijakan yang lebih positif dan didukung semua pihak," jelasnya.
Aksi damai ini berlangsung tertib dan ditutup dengan komitmen untuk mengadakan dialog lanjutan.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara mahasiswa, petani, dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan petani Kalimantan Barat ke depan.
