 |
| Workshop yang berkaitan dengan Optimalisasi Perkebunan Sawit Rakyat (PSR). Acara ini diselenggarakan oleh PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) dengan tema "PTPN Untuk Sawit Rakyat". (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun) |
PONTIANAK - Pj Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., telah menghadiri Workshop yang berkaitan dengan Optimalisasi Perkebunan Sawit Rakyat (PSR). Acara ini diselenggarakan oleh PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) dengan tema "PTPN Untuk Sawit Rakyat". Workshop ini berlangsung di Ballroom Hotel Aston Pontianak pada Kamis (25/1/2023).
PSR merupakan inisiatif untuk membantu petani kelapa sawit dalam memperbaharui kebun mereka dengan varietas kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal.
 |
| Workshop yang berkaitan dengan Optimalisasi Perkebunan Sawit Rakyat (PSR). Acara ini diselenggarakan oleh PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) dengan tema "PTPN Untuk Sawit Rakyat". (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun) |
Dr. Harisson menyampaikan, "Melalui program PSR ini, diharapkan produktivitas lahan milik petani dapat ditingkatkan tanpa perlu membuka lahan baru."
Program PSR dilaksanakan dengan memenuhi empat unsur utama, yaitu Legal, Produktivitas, Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), dan Prinsip Sustainabilitas.
Dalam konteks legalitas, petani yang berpartisipasi dalam program ini harus memastikan aspek legalitas tanahnya terpenuhi.
 |
| Workshop yang berkaitan dengan Optimalisasi Perkebunan Sawit Rakyat (PSR). Acara ini diselenggarakan oleh PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) dengan tema "PTPN Untuk Sawit Rakyat". (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun) |
Sementara itu, dalam upaya meningkatkan produktivitas, targetnya adalah meningkatkan standar produktivitas hingga 10 ton tandan buah segar per hektar per tahun dengan kepadatan tanaman kurang dari 80 pohon per hektar.
Sertifikasi ISPO menjadi hal penting untuk menjamin keberlanjutan program ini. Peserta program diberi fasilitas untuk mendapatkan sertifikasi ISPO pada panen pertama.
Adapun prinsip sustainabilitas mencakup berbagai aspek, seperti tanah, konservasi, lingkungan, dan kelembagaan.
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memainkan peran penting dalam pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit.
BPDPKS bertugas mengelola dana pengembangan dan cadangan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Dalam kesempatan ini, dr. Harisson juga membahas tentang Dana Bagi Hasil (DBH) di Provinsi Kalimantan Barat.
Ia mengungkapkan bahwa meskipun Pemerintah Pusat telah memberikan DBH sebesar 311 miliar rupiah untuk Kalimantan Barat, namun ia merasa masih kurang.
Direktur Utama PTPN III Holding Perkebunan, Muhammad Abdul Ghani, menargetkan areal seluas 16.000 hektare untuk program PSR di Kalimantan Barat.
Ghani menyatakan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan dalam merealisasikan program ini.
 |
| Workshop yang berkaitan dengan Optimalisasi Perkebunan Sawit Rakyat (PSR). Acara ini diselenggarakan oleh PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) dengan tema "PTPN Untuk Sawit Rakyat". (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun) |
Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Kementerian Pertanian RI, Andi Nur Alam Syah, menjelaskan bahwa realisasi PSR hingga saat ini telah mencapai 300 ribu hektare di Indonesia.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani kelapa sawit dan kesejahteraan mereka.
"Tantangan PSR saat ini bukanlah soal pendanaan, SDM, atau faktor lainnya, melainkan terkait dengan penataan dan regulasi. Hal ini sedang dalam proses penyelesaian," tambahnya.
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS