 |
| Bahtra & Menteri ATR Selesaikan Konflik Tanah di Sulawesi Tenggara: Komitmen Serius DPR RI Dukung Reforma Agraria. |
Kendari – Permasalahan pertanahan di Sulawesi Tenggara (Sultra) jadi perhatian serius. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, baru-baru ini turun langsung ke Kendari bareng Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid.
Kunjungan ini bukan sekadar seremoni, tapi jadi momentum penting buat nyatain komitmen mereka dalam menyelesaikan berbagai sengkarut soal tanah di daerah ini.
Dalam rapat koordinasi (Rakor) bareng pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota se-Sultra, Bahtra bilang bahwa persoalan agraria harus diselesaikan bareng-bareng.
Gak bisa kerja sendiri-sendiri. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan DPR itu kunci utama biar masalah tanah gak terus-terusan jadi penghambat pembangunan.
“Saya senang banget hari ini kita bisa kumpul di sini, duduk bareng, mikirin gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah pertanahan ini sama-sama. Seperti yang sering dibilang Pak Presiden Prabowo, kerja buat rakyat itu gak kenal partai, suku, atau agama. Yang penting, kita selesaikan masalah bareng-bareng,” ujar Bahtra di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (28/05/2025).
Masalah Tumpang Tindih & Lahan Diserobot Masih Jadi Keluhan Warga
Di kesempatan lain, Bahtra juga cerita kalau dirinya sering banget nerima laporan dari warga.
Masalahnya gak jauh-jauh dari tanah yang diserobot, entah sama perusahaan besar atau perorangan. Gak jarang juga muncul sengketa karena tumpang tindih hak atas tanah.
Bahtra minta kantor pertanahan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota buat lebih sigap dan responsif saat dapet laporan warga.
“Hampir tiap hari ada yang lapor ke saya. Kadang tanah warga diserobot perusahaan, kadang juga sama orang per orang. Tapi ujung-ujungnya yang disalahin BPN. Padahal, masalah ini juga berkaitan sama kelengkapan dokumen dari level paling bawah,” jelasnya.
Apresiasi untuk Menteri Nusron & Fokus ke Tanah Wakaf
Bahtra juga kasih apresiasi buat Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang dianggap udah ambil langkah nyata, khususnya dalam penyelesaian tanah wakaf. Menurutnya, ini jadi salah satu contoh bahwa kementerian gak tinggal diam menghadapi persoalan agraria.
Ia berharap proses ini bisa terus berlanjut dan tuntas, terutama buat tanah wakaf yang punya nilai penting bagi masyarakat.
Komisi II DPR Siap Turun ke Daerah, Gak Hanya Duduk di Jakarta
Gak cuma duduk di Senayan, Bahtra bilang dirinya dan Komisi II DPR RI siap bantu percepatan penyelesaian konflik pertanahan lewat fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi saat masa reses. Bahkan, dia secara rutin mengunjungi daerah, termasuk Kolaka Timur, buat memastikan masalah di lapangan beneran ditangani.
“Saya bakal terus turun ke daerah. Saya harap kantor pertanahan di daerah juga bisa hadir dan kerja bareng. Kita gak bisa berharap satu pihak doang yang kerja, ini harus gotong royong,” tegas Bahtra.
Edukasi ke Masyarakat Juga Penting
Terakhir, Bahtra ingetin pentingnya edukasi ke masyarakat soal tata cara pengurusan tanah. Banyak warga yang belum paham soal alur dan syarat-syarat administratif. Akibatnya, mereka gampang salah paham dan langsung nyalahin BPN kalau ada masalah.
“Tolong juga disampaikan ke masyarakat, bahwa ngurus tanah itu gak bisa instan dan bukan cuma urusan BPN. Ada proses dari tingkat bawah yang harus dipenuhi dulu. Jadi, mari kita kerja sama, jangan saling menyalahkan,” tutupnya.
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
