Berita Borneotribun.com: Nasional Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 02 Agustus 2025

Ketua Komisi II DPR RI Apresiasi Langkah Konkret Kementerian ATR/BPN Berikan Kepastian Hak Atas Tanah Ulayat di Kalimantan Selatan

Ketua Komisi II DPR RI Apresiasi Langkah Konkret Kementerian ATR/BPN Berikan Kepastian Hak Atas Tanah Ulayat di Kalimantan Selatan
Ketua Komisi II DPR RI Apresiasi Langkah Konkret Kementerian ATR/BPN Berikan Kepastian Hak Atas Tanah Ulayat di Kalimantan Selatan.
Banjarbaru - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi langkah yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam hal pengakuan dan perlindungan hak atas tanah ulayat di Kalimantan Selatan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat.

“Kita bersyukur, di bawah kepemimpinan Pak Nusron Wahid, Kementerian ATR/BPN di Kalimantan Selatan khususnya telah melakukan kerja-kerja yang baik,” ujar Ketua Komisi II DPR RI dalam kegiatan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Kamis (31/07/2025).

Ketua Komisi II DPR RI mengungkapkan, hingga saat ini terdapat empat lokasi tanah ulayat yang telah teridentifikasi dan dipetakan oleh Kementerian ATR/BPN di Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Meski demikian, ia meyakini masih banyak wilayah lain yang juga memiliki tanah ulayat, namun belum teridentifikasi secara resmi. Oleh karena itu, dalam sosialisasi ini, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, juga mengimbau kepala daerah serta pimpinan DPRD yang hadir untuk ikut bekerja sama memberikan perlindungan hak masyarakat hukum adat.

“Kalau kita bisa lindungi dan kita bisa identifikasi yang mana betul-betul tanah adat dan tanah ulayat, maka insyaallah berbagai macam isu terkait dengan pencaplokan tanah ulayat, tanah adat yang selama ini selalu dialamatkan kepada pihak swasta, para investor dan seterusnya, itu bisa kita mitigasi sejak awal. Perlindungan hukumnya bisa kita pastikan sejak awal,” tegas Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Menurutnya, isu tanah ulayat sering kali muncul di wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi, terutama sumber daya alam. Maka dari itu, diperlukan identifikasi yang objektif terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya agar perlindungan hukum bisa ditegakkan secara adil dan menyeluruh.

“Saya kira itulah yang menjadi urgensi dari sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di Kalimantan Selatan pada kesempatan hari ini,” pungkas Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. (LS/JM/YZ)

Menteri Nusron Ajak Pemerintah Daerah Se-Kalimantan Selatan Kawal Empat Program Strategis Kementerian ATR/BPN

Menteri Nusron Ajak Pemerintah Daerah Se-Kalimantan Selatan Kawal Empat Program Strategis Kementerian ATR/BPN
Menteri Nusron Ajak Pemerintah Daerah Se-Kalimantan Selatan Kawal Empat Program Strategis Kementerian ATR/BPN.
Banjarbaru - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program Kementerian ATR/BPN. Saat Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan, Kamis (31/07/2025), ia menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan pertanahan dan penataan ruang sangat bergantung pada dukungan dan kesiapan daerah.

“Kami memiliki empat produk utama. Pertama adalah kebijakan dan layanan pertanahan, kedua Reforma Agraria, ketiga Pengadaan Tanah untuk proyek strategis nasional, dan keempat kebijakan serta layanan tata ruang,” terang Menteri Nusron di Gedung Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan.

Keempat tugas yang dijalankan Kementerian ATR/BPN ini berjalan beririsan dengan fungsi pemerintah daerah. Menteri Nusron menyebut, kebijakan pertanahan berlaku di setiap kota dan kabupaten, sementara Reforma Agraria hanya relevan di kawasan dengan ketimpangan penguasaan lahan. Untuk Pengadaan Tanah, umumnya terkait proyek strategis nasional, yang tidak selalu ada di setiap daerah. Tata Ruang pun perlu dukungan dari pemerintah kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan perizinan daerah.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Tidak bisa membuat sertipikat tanah tanpa ada surat keterangan dari desa atau kelurahan. Kalau surat keterangannya salah, maka sertipikatnya pun pasti salah,” tegas Menteri Nusron.

Situasi di lapangan menunjukkan bahwa kolaborasi tidak lagi menjadi pilihan, melainkan keharusan, seperti di Kalimantan Selatan. Tercatat, di Kalimantan Selatan terdapat kawasan hutan seluas 1,6 juta hektare dan Areal Penggunaan Lain (APL) sebesar 2,05 juta hektare, yang sebagian besarnya belum terpetakan dan belum bersertipikat. 

Menteri Nusron berharap, pemerintah daerah setempat bisa memperkuat koordinasi dalam melengkapi pendaftaran bidang tanah. “Ini semua adalah PR bersama,” pungkasnya.

Turut hadir dalam Rakor, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Azis beserta jajaran. Hadir sebagai peserta Rakor, Gubernur serta Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan. (GE/JM/YZ)

Jumat, 01 Agustus 2025

Beri Pengarahan di Kalimantan Selatan, Menteri Nusron Minta Jajaran Atasi Gap dalam Sertipikasi Tanah

Beri Pengarahan di Kalimantan Selatan, Menteri Nusron Minta Jajaran Atasi Gap dalam Sertipikasi Tanah
Beri Pengarahan di Kalimantan Selatan, Menteri Nusron Minta Jajaran Atasi Gap dalam Sertipikasi Tanah.
Banjarbaru - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyoroti adanya kesenjangan antara jumlah bidang tanah yang telah terdaftar dan yang telah bersertipikat. Di hadapan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan, ia menyebut kendala itu kerap terjadi akibat beban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang harus ditanggung masyarakat saat proses sertipikasi.

“Masih ada gap antara yang memiliki sertipikat dan yang terdaftar. Yang bersertipikat 59,59%, yang terdaftar 66,4%. Artinya ada orang yang sudah ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), begitu mau disertipikatkan harus bayar BPHTB (karena tak mampu) jadinya mandek,” ujar Menteri Nusron, di Kota Banjarbaru, Kamis (31/07/2025).

Melihat hal itu, Menteri ATR/Kepala BPN menekankan pentingnya kemampuan dalam membaca dan menindaklanjuti data tersebut secara bijak. Ia menilai, perbedaan sekitar 7,4% itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menghambat percepatan program sertipikasi secara nasional.

“Kita harus cerdas dan mampu dalam melihat data. Bagaimana cara mengatasinya? Mau tidak mau, Bapak/Ibu harus berkolaborasi dengan bupati, wali kota setempat. Minta keringanan BPHTB,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri Nusron mengajak seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN di daerah untuk menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting agar proses sertipikasi tidak terhenti hanya karena kendala administrasi fiskal, khususnya BPHTB yang nilainya sering memberatkan masyarakat.

Soal kolaborasi, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Aziz, mengaku bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah telah dilakukan. Ia sepakat, kolaborasi memiliki peran krusial dalam mendorong percepatan berbagai program pertanahan, khususnya di Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan ini, Menteri Nusron juga menandatangani prasasti Gedung Arsip Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan. Ia didampingi oleh Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Slameto Dwi Martono; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis; serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Suwito. (GE/JM/YZ)

Serahkan 11 Sertipikat Tanah Wakaf untuk PCNU Kalimantan Selatan, Menteri Nusron Dorong Kolaborasi Lintas Organisasi Keagamaan

Serahkan 11 Sertipikat Tanah Wakaf untuk PCNU Kalimantan Selatan, Menteri Nusron Dorong Kolaborasi Lintas Organisasi Keagamaan
Serahkan 11 Sertipikat Tanah Wakaf untuk PCNU Kalimantan Selatan, Menteri Nusron Dorong Kolaborasi Lintas Organisasi Keagamaan.
Banjarbaru - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 11 sertipikat tanah wakaf kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kalimantan Selatan, Kamis (31/07/2025). Di momen ini, Menteri Nusron mengajak seluruh unsur organisasi masyarakat keagamaan dan lembaga lain untuk turut aktif dalam program legalisasi aset.

“Saya mohon kepada Bapak/Ibu dari Muhammadiyah, dari NU, untuk ikut menyosialisasikan dan mengajukan sertipikasi aset-aset keagamaan yang dimiliki. Dengan sudah memiliki Sertipikat Hak Milik, itu menjadi solusi (nilai tambah),” ujar Menteri Nusron dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan, di Kota Banjarbaru.

Di Kalimantan Selatan, dari total target 6.166 rumah ibadah, hingga saat ini tercatat ada 5.102 rumah ibadah atau 82,74% yang telah bersertipikat. Sementara itu, untuk bidang tanah wakaf yang telah bersertipikat mencapai 7.385 bidang atau 86,66% dari total 8.521 bidang tanah wakaf yang ada di provinsi Kalimantan Selatan.

Pengelolaan aset keagamaan tidak boleh hanya berhenti di atas kertas. Menteri Nusron menyoroti masih banyaknya proses yang berhenti tanpa ada tindak lanjut nyata dari organisasi yang mengajukan. “Kalau ada yang benar-benar serius, ayo kita jalankan. Kita perlu tahu siapa yang bisa memindahkan informasi menjadi aksi. Tapi, sekali lagi, harus serius,” tegasnya.

Penyerahan sertipikat untuk aset keagamaan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi keagamaan. Sertipikasi terus didorong untuk menjaga dan memanfaatkan aset wakaf secara produktif dan berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi oleh Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Slameto Dwi Martono; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis; serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Suwito; Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Aziz beserta jajaran. (GE/JM/YZ)

Kamis, 31 Juli 2025

Menteri ATR/Kepala BPN Akan Sosialisasikan Pendaftaran Tanah Ulayat dan Perkuat Sinergi Pertanahan di Kalimantan Selatan

Menteri ATRKepala BPN Akan Sosialisasikan Pendaftaran Tanah Ulayat dan Perkuat Sinergi Pertanahan di Kalimantan Selatan
Menteri ATR/Kepala BPN Akan Sosialisasikan Pendaftaran Tanah Ulayat dan Perkuat Sinergi Pertanahan di Kalimantan Selatan.

Banjarmasin - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis (31/07/2025). Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah pusat terhadap isu-isu strategis pertanahan yang berkembang di daerah. 

“Kunjungan ini selain menjawab berbagai isu pertanahan di daerah, juga menunjukkan komitmen nyata Menteri ATR/Kepala BPN dalam memastikan bahwa pengakuan terhadap tanah-tanah adat dan ulayat tidak hanya berhenti pada kebijakan, tapi juga sampai ke pelaksanaannya di lapangan,” ujar Harison Mocodompis dalam keterangannya, Rabu (30/07/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Azis, akan menghadiri kegiatan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang digelar di lingkungan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan.

Sosialisasi tersebut akan dihadiri oleh perwakilan masyarakat adat, khususnya suku Dayak se-Kalimantan Selatan, serta para pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mulai mendaftarkan Tanah Ulayat mereka secara resmi.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Menteri ATR/Kepala BPN juga dijadwalkan menyerahkan 314 sertipikat tanah, yang terdiri dari sertipikat Barang Milik Negara dan Daerah (BMN/BMD), hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta sertipikat tanah wakaf.

"Setelah rangkaian acara sosialisasi tersebut selesai, Menteri ATR/Kepala BPN akan rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Provinsi Kalimantan Selatan. Rapat ini akan berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan," tutup Harison Mocodompis.

Kunjungan kerja ini menandakan adanya upaya percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan. Tak hanya itu, penguatan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di tingkat daerah juga menjadi bagian dari program strategis Kementerian ATR/BPN. (JM/YZ)

Rabu, 30 Juli 2025

Bincang Hangat dan Senyum Lebar Warnai Perpisahan Presiden Prabowo dan PM Anwar di Istana Merdeka

Bincang Hangat dan Senyum Lebar Warnai Perpisahan Presiden Prabowo dan PM Anwar di Istana Merdeka
Momen penuh kehangatan mewarnai akhir kunjungan kerja Perdana Menteri (PM) Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 29 Juli 2025. (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta, 29 Juli 2025 – Suasana hangat dan penuh keakraban menyelimuti akhir kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka. Pertemuan yang menjadi bagian dari Annual Consultation Meeting ke-17 antara Indonesia dan Malaysia ini ditutup dengan momen yang tidak hanya diplomatis, tetapi juga sarat makna persahabatan.

Pertemuan ini mempertemukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dua sosok pemimpin yang kini tengah memegang peranan penting dalam mempererat kerja sama kawasan Asia Tenggara. Keduanya terlihat begitu hangat, seolah bukan hanya sebagai kepala negara, melainkan juga sebagai sahabat lama yang tengah melepas rindu.

Usai menjalani serangkaian pertemuan bilateral dan diskusi strategis seputar hubungan kedua negara, Presiden Prabowo mengantar langsung PM Anwar menuju kendaraan resminya. Yang menarik, momen perpisahan ini bukan sekadar seremoni formal belaka. Di sepanjang lorong dari ruang kredensial menuju halaman Istana Merdeka, keduanya berjalan berdampingan, berbincang santai, dan terdengar beberapa kali tertawa bersama.

Tidak berhenti di situ, Presiden Prabowo juga memberikan sebuah album foto khusus yang berisi dokumentasi kegiatan PM Anwar selama berada di Jakarta. PM Anwar terlihat tersenyum lebar saat membuka halaman demi halaman album tersebut, menunjukkan betapa hangatnya penyambutan yang ia terima.

Semua momen tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, yang menjadi lokasi utama pelaksanaan annual consultation meeting antara Indonesia dan Malaysia. Sebagai simbol kenegaraan, Istana Merdeka tak hanya menjadi saksi agenda resmi, tetapi juga menyimpan cerita keakraban antara dua pemimpin bangsa.

Momen perpisahan hangat ini terjadi pada Selasa, 29 Juli 2025, tepat setelah seluruh rangkaian acara resmi antara kedua negara selesai dilaksanakan. Hari itu menjadi penanda penting bahwa diplomasi tidak selalu harus kaku, melainkan juga bisa diwarnai oleh sentuhan personal dan rasa hormat antarpemimpin.

Hubungan antara Indonesia dan Malaysia dikenal sangat erat karena berbagai faktor: sejarah, budaya, letak geografis, dan tentu saja kerja sama strategis di berbagai bidang. Namun, persahabatan personal antara pemimpin menjadi elemen tambahan yang mampu memperkuat hubungan kedua negara. Momen seperti ini menunjukkan bahwa kerja sama bukan hanya urusan kebijakan, tetapi juga soal chemistry dan saling percaya.

Suasananya sangat cair dan bersahabat. Pasukan jajar kehormatan berdiri tegak sepanjang lorong istana, memberi penghormatan kepada PM Anwar. Di sisi lain, Presiden Prabowo dan PM Anwar terlihat berbisik kecil sambil tersenyum, sebuah gestur yang mencerminkan komunikasi yang nyaman dan penuh pengertian.

Tepat sebelum PM Anwar masuk ke kendaraan dinasnya, terjadi pelukan erat dan jabat tangan hangat antara keduanya. Ini bukan sekadar basa-basi diplomatik, tetapi simbol dari hubungan erat dua negara serumpun yang saling menghargai dan mendukung.

Setelah mengantar PM Anwar, Presiden Prabowo terlihat kembali ke dalam Istana dan berbincang dengan para menteri dari Kabinet Merah Putih. Ini menandakan bahwa kerja sama yang telah dibahas sebelumnya akan segera ditindaklanjuti dengan konkret oleh para pejabat terkait, mulai dari bidang ekonomi, ketenagakerjaan, hingga pendidikan.

Momen perpisahan Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim ini menjadi contoh nyata bahwa diplomasi tak harus selalu kaku dan penuh protokol. Dengan pendekatan yang tulus, hangat, dan penuh rasa hormat, hubungan antarnegara bisa semakin kokoh dan saling menguntungkan.

Di tengah dunia internasional yang sering diwarnai ketegangan, pertemuan dua pemimpin negara serumpun dengan nuansa akrab seperti ini memberi pesan penting: politik luar negeri bisa dibangun dari kedekatan hati dan komunikasi yang tulus.

Tak heran jika banyak pihak melihat bahwa Indonesia dan Malaysia ke depan akan semakin kuat dalam kerja sama bilateralnya, tak hanya dalam forum regional seperti ASEAN, tetapi juga di panggung global.

Pertemuan Konsultasi Tahunan Indonesia-Malaysia 2025: Komitmen Perdamaian, Ekonomi, dan Perlindungan Migran

Pertemuan Konsultasi Tahunan Indonesia-Malaysia 2025: Komitmen Perdamaian, Ekonomi, dan Perlindungan Migran
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar annual consultation meeting atau pertemuan konsultasi tahunan dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 29 Juli 2025. (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta, 29 Juli 2025 – Indonesia dan Malaysia kembali meneguhkan komitmen kerja sama melalui Annual Consultation Meeting atau Pertemuan Konsultasi Tahunan yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan penting ini, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, dalam suasana yang hangat dan penuh persaudaraan.

Pertemuan ini merupakan forum strategis tahunan antara Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Forum ini dimanfaatkan untuk membahas berbagai isu penting yang menyangkut kepentingan nasional dan kawasan, mulai dari kerja sama ekonomi, pendidikan, hingga keamanan regional.

Pertemuan kali ini mempertemukan langsung dua kepala negara—Presiden Prabowo Subianto dan PM Anwar Ibrahim—dengan didampingi jajaran menteri dari kedua negara. Hadir juga Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, yang memberikan penjelasan kepada media usai pertemuan.

Dalam keterangan resminya, Menlu Sugiono mengungkapkan beberapa poin penting yang berhasil disepakati, antara lain:

  1. Peningkatan Akses Pendidikan bagi Anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia
    Salah satu hasil konkrit adalah komitmen kedua negara untuk memperluas Community Learning Center (CLC) bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia, khususnya di wilayah Semenanjung Malaysia, Sabah, dan Sarawak.

    “Anak-anak pekerja migran kita harus tetap bisa bersekolah. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama Indonesia dan Malaysia,” ungkap Menlu Sugiono.

  2. Penguatan Stabilitas Kawasan ASEAN
    Pertemuan juga menyoroti isu keamanan regional, terutama terkait eskalasi ketegangan antara Thailand dan Kamboja. Sebagai Ketua ASEAN saat ini, Malaysia berperan penting dalam mendorong dialog damai.

    “Indonesia aktif menyampaikan kesiapan untuk terlibat dalam upaya deeskalasi. Ini demi menjaga stabilitas kawasan secara kolektif,” ujar Menlu Sugiono.

  3. Solusi Kekeluargaan dalam Konflik Perbatasan
    ASEAN menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui pendekatan kekeluargaan. Untuk itu, Indonesia mendukung pembentukan Joint Border Committee antara Thailand dan Kamboja guna meredam ketegangan di wilayah perbatasan.

    “Kita percaya pendekatan ASEAN tetap yang terbaik—bukan dengan tekanan, tapi dengan dialog,” tegas Sugiono.

  4. Penguatan Hubungan Ekonomi Bilateral
    Presiden Prabowo menyoroti pentingnya membangun hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Malaysia. Menurutnya, kemiripan budaya dan bahasa menjadi modal sosial yang besar bagi kerja sama konkret di sektor perdagangan dan investasi.

    “Persahabatan harus diwujudkan dalam kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan,” ujar Presiden Prabowo.

Pertemuan ini berlangsung pada Selasa, 29 Juli 2025, di Istana Merdeka, Jakarta. Momen ini menjadi salah satu agenda diplomatik utama Indonesia dan Malaysia tahun ini, sekaligus pertemuan resmi pertama sejak Presiden Prabowo menjabat.

Ada beberapa alasan mengapa pertemuan ini sangat penting:

  • Menguatkan solidaritas ASEAN di tengah dinamika geopolitik kawasan yang terus berubah.

  • Melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia yang jumlahnya mencapai jutaan orang di Malaysia.

  • Mendorong pertumbuhan ekonomi bilateral melalui kerja sama perdagangan dan investasi yang lebih strategis.

  • Menjaga stabilitas politik dan keamanan kawasan, terutama di perbatasan negara-negara ASEAN.

Kedua pemimpin menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar seremoni, melainkan menjadi awal dari implementasi konkret berbagai kesepakatan. Kedua negara sepakat untuk terus menjaga komunikasi yang intensif dan melakukan evaluasi bersama terhadap pencapaian kerja sama ke depan.

“Kita tidak ingin hanya membuat janji, tapi juga memastikan pelaksanaan di lapangan,” kata PM Anwar.

Pertemuan Konsultasi Tahunan Indonesia-Malaysia 2025 menjadi bukti nyata bahwa hubungan dua negara serumpun ini terus bergerak ke arah yang positif. Dengan semangat gotong royong dan diplomasi yang konstruktif, Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk menciptakan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera bersama.

Setelah 7 Tahun, Konsultasi Tahunan Indonesia-Malaysia Kembali Digelar di Jakarta

Setelah 7 Tahun, Konsultasi Tahunan Indonesia-Malaysia Kembali Digelar di Jakarta
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menerima kunjungan kerja Perdana Menteri (PM) Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim pada Selasa, 29 Juli 2025, dalam rangka annual consultation meeting antara Indonesia dan Malaysia. (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta – 29 Juli 2025 menjadi momentum penting dalam hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia. Untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun terakhir, Konsultasi Tahunan antara Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia kembali digelar secara langsung. Pertemuan ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, dengan Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kerja dari Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim.

Konsultasi tahunan adalah forum bilateral tingkat tinggi antara dua negara yang bertujuan untuk membahas berbagai isu strategis, memperkuat kerja sama regional, dan menyelaraskan posisi dalam isu-isu global. Terakhir kali pertemuan ini diselenggarakan pada tahun 2017 di Kuching, Sarawak, dan sejak itu mengalami jeda cukup panjang.

Kini, dengan semangat baru dan kepemimpinan yang kuat, Indonesia dan Malaysia kembali melanjutkan tradisi ini demi masa depan kawasan yang lebih stabil dan sejahtera.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerima Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersama jajaran delegasi Malaysia. Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Luar Negeri Sugiono, yang menyampaikan sejumlah poin penting dari hasil pertemuan tersebut.

Menurut Menlu Sugiono, pertemuan ini bukan sekadar diplomasi formal, tetapi juga simbol kedekatan dua bangsa serumpun. Suasana diskusi berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, mencerminkan hubungan yang semakin erat antara kedua pemimpin negara.

Dalam pertemuan ini, kedua kepala negara melakukan konsultasi bilateral dan membahas isu-isu strategis seperti:

  • Perkembangan hubungan bilateral di berbagai bidang.

  • Isu perbatasan yang selama ini menjadi perhatian utama.

  • Penurunan angka penangkapan nelayan secara ilegal di perairan masing-masing.

  • Dinamika kawasan Asia Tenggara, terutama kerja sama dalam kerangka ASEAN.

  • Isu-isu global yang menjadi kepentingan bersama, seperti perubahan iklim dan keamanan regional.

Menlu Sugiono menegaskan bahwa banyak kemajuan yang dicapai dalam kerja sama kedua negara, dan pertemuan ini menjadi ajang penting untuk menyinkronkan langkah ke depan.

“Saya kira banyak hal-hal dan update yang perlu terus dikomunikasikan. Ini adalah mekanisme penting yang tidak hanya memperkuat kerja sama, tetapi juga mempererat hubungan antar pemimpin,” ujar Sugiono.

Setelah tujuh tahun vakum, konsultasi tahunan ini menjadi sinyal positif bahwa hubungan Indonesia-Malaysia kini berada di jalur yang sangat konstruktif. Bagi Presiden Prabowo, hubungan dengan Malaysia bukan hanya soal diplomasi, tetapi juga hubungan emosional dan budaya.

“Kita berasal dari rumpun yang sama, kita memiliki budaya yang sama, dan berbagi bahasa yang sama. Persahabatan Indonesia dan Malaysia harus sangat erat,” tegas Presiden Prabowo seperti disampaikan Menlu.

Pertemuan ini diharapkan membawa manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di wilayah perbatasan dan sektor maritim. Dengan adanya kesepahaman dalam hal penanganan nelayan, misalnya, maka potensi konflik dapat ditekan, sementara kerja sama ekonomi dan sosial bisa ditingkatkan.

Selain itu, pembahasan mengenai isu-isu regional juga menjadi fondasi penting untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, dan sejahtera bersama.

Meski belum ada tanggal pasti, kedua negara berkomitmen untuk mengaktifkan kembali forum konsultasi tahunan ini secara rutin. Hal ini menandai babak baru dalam diplomasi bilateral Indonesia-Malaysia, yang tidak hanya mengedepankan kepentingan nasional masing-masing, tetapi juga kolaborasi regional yang lebih kuat.

Setelah tujuh tahun vakum, kembalinya Konsultasi Tahunan Indonesia-Malaysia menjadi momen penting dalam hubungan kedua negara. Pertemuan ini tak hanya menyelesaikan isu strategis, tetapi juga mempererat persahabatan dua bangsa serumpun. Dengan suasana yang akrab dan hasil pembicaraan yang produktif, Indonesia dan Malaysia kini melangkah bersama menuju masa depan yang lebih cerah.

Prabowo dan PM Anwar Sepakat Perkuat Peran ASEAN dan Jaga Stabilitas Kawasan

Prabowo dan PM Anwar Sepakat Perkuat Peran ASEAN dan Jaga Stabilitas Kawasan
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menggelar pertemuan tête-à-tête Perdana Menteri (PM) Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 29 Juli 2025. (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta, 30 Juli 2025 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan resmi dari Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 29 Juli 2025. Pertemuan ini berlangsung hangat dan penuh semangat kerja sama, membahas isu-isu strategis yang krusial bagi kawasan Asia Tenggara.

Dalam pertemuan tête-à-tête atau pertemuan empat mata tersebut, kedua pemimpin negara membicarakan penguatan peran ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), kerja sama bilateral, hingga stabilitas dan perdamaian kawasan Asia Tenggara.

Presiden Prabowo secara khusus menyampaikan apresiasi kepada PM Anwar atas kepemimpinan dan keberhasilan Malaysia dalam memediasi konflik di kawasan, termasuk dalam menciptakan gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja.

"Saya ingin mengucapkan selamat atas kepemimpinan Dato’ Seri memimpin ASEAN. Berhasil dalam mediasi dan mencapai gencatan senjata dalam konflik Thailand dan Kamboja, ini patut kita syukuri," ujar Presiden Prabowo.

Pertemuan ini menjadi krusial karena menunjukkan solidaritas kuat antara Indonesia dan Malaysia dalam memajukan ASEAN sebagai kekuatan regional yang mampu menjaga perdamaian. Kedua negara sepakat bahwa penyelesaian konflik di kawasan harus mengedepankan musyawarah, negosiasi, dan pendekatan damai.

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendukung penuh langkah Malaysia sebagai Ketua ASEAN dalam menciptakan stabilitas kawasan.

"Kami siap membantu di manapun dan bagaimanapun, karena ini adalah langkah terobosan penting. ASEAN harus jadi contoh dalam menyelesaikan konflik secara damai," tegas Prabowo.

PM Anwar Ibrahim juga menyampaikan bahwa stabilitas kawasan Asia Tenggara adalah tanggung jawab kolektif. Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina disebut sebagai negara yang memiliki peran penting dalam memonitor proses perdamaian di kawasan.

“Negara-negara ASEAN harus bertanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan. Kita harus saling mendukung dalam proses perdamaian,” kata Anwar.

Selain membahas isu kawasan, Prabowo dan Anwar sepakat untuk terus menyelesaikan berbagai persoalan bilateral yang selama ini menjadi perhatian kedua negara, mulai dari perbatasan hingga perlindungan tenaga kerja migran. Namun, yang menjadi catatan penting adalah kesepakatan untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dan konsultasi, bukan konfrontasi.

“Kita satu rumpun, satu budaya, dan satu agama. Jadi, prinsip kita tetap musyawarah, negosiasi, dan dialog,” ujar Presiden Prabowo.

Pertemuan penting ini berlangsung pada hari Selasa, 29 Juli 2025, di Istana Merdeka, Jakarta. Ini merupakan salah satu pertemuan bilateral tingkat tinggi pertama sejak Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Selain Prabowo Subianto dan Anwar Ibrahim, pertemuan ini juga melibatkan jajaran pejabat tinggi dari kedua negara yang akan menindaklanjuti hasil pembicaraan menjadi kerja sama konkret. Dukungan dari kementerian luar negeri, pertahanan, hingga kerja sama ekonomi akan menjadi pilar penting dalam implementasi kebijakan ke depan.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim menjadi simbol kuat komitmen Indonesia dan Malaysia dalam memperkuat integrasi regional ASEAN. Dengan pendekatan damai, semangat gotong royong, dan solidaritas sesama bangsa serumpun, kedua pemimpin ingin memastikan bahwa Asia Tenggara tetap menjadi kawasan yang aman, stabil, dan sejahtera.

Langkah ini sekaligus menjadi fondasi penting bagi ASEAN untuk terus menjadi pemain kunci dalam menjaga perdamaian global dan memperkuat posisi di tengah dinamika geopolitik dunia.

Hangat dan Bersahabat, Presiden Prabowo Sambut PM Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka

Hangat dan Bersahabat, Presiden Prabowo Sambut PM Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka
Presiden Prabowo Subianto menyambut kunjungan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 29 Juli 2025. (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta, 29 Juli 2025 – Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia kembali menunjukkan keharmonisannya. Suasana penuh kehangatan terlihat jelas saat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyambut kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Jakarta. Momen ini tidak hanya menjadi simbol persahabatan dua bangsa serumpun, tetapi juga membuka lembaran baru dalam kerja sama strategis kedua negara.

Kunjungan PM Anwar Ibrahim disambut secara resmi dengan protokol kenegaraan. Begitu tiba di Istana Merdeka, Anwar langsung disambut pasukan jajar kehormatan, dentuman musik dari korps Paspampres, serta senyum hangat dari Presiden Prabowo. Nuansa akrab dan bersahabat langsung terasa, apalagi keduanya telah beberapa kali bertemu dalam berbagai forum internasional.

Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo memperkenalkan sejumlah tokoh penting dari Kabinet Indonesia yang turut hadir. Di antaranya:

  • Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

  • Menteri Luar Negeri Sugiono

  • Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

  • Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi

  • Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

  • Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya

  • Kepala BIN Muhammad Herindra

  • Wamen Perlindungan Pekerja Migran Dzulfikar Ahmad Tawalla

Sementara itu, PM Anwar juga memperkenalkan delegasi resmi dari Malaysia yang mendampinginya. Kehadiran para pejabat tinggi dari kedua negara memperlihatkan keseriusan dalam menjalin hubungan bilateral yang lebih erat.

Setelah sesi penyambutan dan perkenalan delegasi, kedua pemimpin negara langsung menuju ruang kredensial untuk melakukan sesi foto bersama. Momen ini menjadi simbol penghormatan sekaligus penegasan akan kuatnya relasi diplomatik Indonesia-Malaysia.

Selanjutnya, digelar pertemuan tête-à-tête antara Presiden Prabowo dan PM Anwar di ruang kerja Presiden. Dalam suasana akrab, keduanya berdialog secara langsung, membahas sejumlah isu penting yang menjadi perhatian bersama.

“Terima kasih Dato’ Seri, kita berjumpa lagi, dalam satu bulan sudah dua kali,” ucap Presiden Prabowo sambil tersenyum, yang langsung disambut tawa ringan dari Anwar. Keduanya tampak nyaman dan saling menghargai, mencerminkan relasi personal yang kuat antara pemimpin negara.

Pertemuan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antar delegasi yang dikemas dalam bentuk Annual Consultation Meeting. Sesi ini menjadi wadah bagi kedua negara untuk menyamakan visi, serta memperkuat kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, migrasi tenaga kerja, hingga pertahanan dan keamanan kawasan.

Seluruh rangkaian kunjungan berlangsung di Istana Merdeka, salah satu istana kepresidenan paling bersejarah di Indonesia. Lokasi ini kerap menjadi tuan rumah pertemuan bilateral penting antara Indonesia dengan negara sahabat. Dengan suasana yang megah namun tetap bersahaja, Istana Merdeka menjadi simbol kedaulatan dan keterbukaan diplomasi Indonesia.

Selain digunakan sebagai tempat pertemuan resmi, jamuan makan siang juga digelar di tempat yang sama. Santap siang ini menjadi penutup kegiatan bilateral hari itu, sekaligus mempererat hubungan antarpersonal antar anggota delegasi.

Kunjungan resmi ini berlangsung pada Selasa, 29 Juli 2025, tepatnya di pertengahan tahun yang penuh dinamika global. Momen ini menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi, di tengah berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik yang terjadi di kawasan maupun dunia internasional.

Mengapa Kunjungan Ini Penting?

Kunjungan PM Anwar Ibrahim tidak bisa dianggap sebagai kunjungan biasa. Ada beberapa alasan mengapa momen ini sangat penting:

1. Meneguhkan Hubungan Strategis

Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah panjang sebagai dua negara serumpun yang sering berkolaborasi di berbagai forum internasional. Baik di ASEAN, OKI, maupun G20, posisi kedua negara kerap sejalan.

2. Pentingnya Kerja Sama Ekonomi

Sebagai dua kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia memiliki potensi besar dalam memperluas kerja sama perdagangan dan investasi. Pertemuan ini membuka jalan bagi peningkatan ekspor-impor, joint venture, hingga inovasi teknologi antar sektor swasta kedua negara.

3. Isu Perlindungan Pekerja Migran

Dengan jumlah pekerja migran Indonesia yang signifikan di Malaysia, kerja sama untuk memperkuat perlindungan hak dan kesejahteraan mereka menjadi prioritas utama. Diharapkan pertemuan ini menghasilkan kesepakatan konkret di bidang ketenagakerjaan.

4. Stabilitas Kawasan

Sebagai sesama negara anggota ASEAN, Indonesia dan Malaysia memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas di kawasan, khususnya terkait isu Laut China Selatan, perdagangan bebas, serta kerja sama pertahanan regional.

Bagaimana Hasil Pertemuan Ini?

Walaupun belum diumumkan secara rinci poin-poin kesepakatan dari pertemuan tersebut, namun dari suasana yang terbangun terlihat jelas bahwa kedua negara sepakat untuk:

  • Meningkatkan volume perdagangan bilateral

  • Membuka peluang investasi dua arah

  • Memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran

  • Mempererat kerja sama pendidikan dan budaya

  • Bekerja sama dalam isu lingkungan hidup dan perubahan iklim

Pernyataan pers bersama dijadwalkan akan disampaikan dalam waktu dekat setelah masing-masing tim menyusun tindak lanjut teknis dari hasil pertemuan ini.

Kunjungan PM Anwar Ibrahim ke Jakarta ini menjadi bukti nyata bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia tidak hanya didasari oleh kedekatan geografis dan budaya, tapi juga oleh semangat kolaborasi yang tinggi untuk membangun kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera.

Presiden Prabowo dan PM Anwar menunjukkan bahwa hubungan bilateral tak harus kaku dan formal, tetapi bisa dibangun lewat dialog hangat dan penuh empati.

Dengan terus mendorong kerja sama konkret di berbagai sektor, Indonesia dan Malaysia punya peluang besar untuk menjadi motor penggerak ASEAN dalam menjawab tantangan global yang terus berubah.

Surat Menyentuh dari Siswa Sekolah Rakyat untuk Presiden Prabowo: Kami Siap Jadi Generasi Emas Indonesia

Surat Menyentuh dari Siswa Sekolah Rakyat untuk Presiden Prabowo: Kami Siap Jadi Generasi Emas Indonesia
Presiden Prabowo membaca surat dari siswa Sekolah Rakyat (Foto: Istimewa)

Bogor, 27 Juli 2025 – Sebuah momen haru dan penuh semangat terjadi saat kunjungan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Cibinong, yang berlokasi di Sentra Terpadu Inten Soeweno, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam kunjungan ini, para pejabat negara tak hanya melihat langsung fasilitas dan proses belajar-mengajar, namun juga menerima sejumlah surat dari para siswa yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satu surat yang menarik perhatian datang dari seorang siswi bernama Erni Andayani, yang mewakili suara harapan dan semangat generasi muda Indonesia.

Erni Andayani, seorang siswi dari SRMP 10 Cibinong, dengan penuh semangat menuliskan isi hatinya kepada Presiden. Dalam surat tersebut, Erni mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya bisa bersekolah di tempat yang memiliki fasilitas lengkap, lingkungan yang mendukung, serta makanan bergizi yang disediakan setiap hari.

“Dengan adanya Sekolah Rakyat ini, kami bisa merasakan sekolah dengan fasilitas yang komplet, makan-makanan yang bergizi, dan kami bisa menggapai cita-cita dengan tenang,” tulis Erni.

Erni menyoroti bahwa sebelum ada Sekolah Rakyat, dirinya dan teman-teman sesama anak dari keluarga kurang mampu merasa masa depan mereka penuh ketidakpastian. Banyak dari mereka sempat berpikir bahwa tak ada lagi harapan untuk mengejar mimpi.

Namun semua itu berubah sejak hadirnya program Sekolah Rakyat yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berbasis asrama yang diinisiasi oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Sekolah ini tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tapi juga mencakup pembinaan karakter, pelatihan keterampilan hidup, hingga jaminan gizi bagi seluruh siswa.

Dengan pendekatan holistik, Sekolah Rakyat diharapkan mampu mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga kuat secara mental, berintegritas, dan mandiri.

“Kami di sini diajarkan tentang segala hal, mulai dari kedisiplinan, ketertiban, tentang sopan santun, dan masih banyak lagi,” tulis Erni dalam suratnya.

Dalam kunjungan tersebut, Seskab Teddy Indra Wijaya menyampaikan apresiasinya terhadap semangat para siswa. Ia menilai bahwa program Sekolah Rakyat mampu menjadi contoh konkret bagaimana negara hadir untuk rakyat kecil secara langsung, bukan sekadar janji.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menambahkan bahwa peran sekolah seperti ini sangat penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Erni menggambarkan suasana di sekolahnya seperti keluarga besar. Ia merasa nyaman, didukung, dan diperlakukan dengan penuh kasih sayang oleh para guru. Ia menyebut bahwa guru-guru di Sekolah Rakyat tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi sosok orang tua bagi para siswa.

“Semua guru memperlakukan kami dengan sangat baik, seperti mereka menyayangi anak-anaknya, dan kami di sini sudah seperti keluarga,” ungkapnya.

Lingkungan sekolah yang suportif inilah yang membuat para siswa bisa tumbuh dengan percaya diri dan memiliki semangat untuk mengejar masa depan yang lebih cerah.

Surat dari Erni bukan sekadar ucapan terima kasih. Ia menyuarakan harapan besar dan membuktikan bahwa dengan dukungan yang tepat, anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa memiliki mimpi yang tinggi dan tekad yang kuat untuk meraihnya.

Erni pun menutup suratnya dengan pernyataan penuh tekad:

“Kami ingin membuktikan kepada orang-orang yang mengatakan dan meragukan bahwa orang yang miskin tidak akan sukses. Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh bahwa kami pasti bisa sukses dan menggapai cita-cita kami.”

Tak hanya itu, ia juga mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Presiden Prabowo dan menyatakan bahwa dirinya siap menjadi bagian dari generasi emas Indonesia yang akan membawa negara ini menuju masa depan gemilang.

Surat ini sekaligus menjadi simbol harapan besar bahwa Indonesia bisa bangkit dan maju dengan generasi muda yang tangguh. Program seperti Sekolah Rakyat diharapkan bisa terus diperluas, agar lebih banyak anak dari berbagai pelosok negeri mendapatkan kesempatan yang sama.

Kisah Erni mewakili suara ribuan anak-anak lain di seluruh penjuru Indonesia yang mungkin memiliki latar belakang serupa minim akses, tapi punya potensi besar. Dengan perhatian dan komitmen dari negara, potensi tersebut bisa berkembang dan menjadi kekuatan besar bagi Indonesia di masa depan.

Surat Erni yang disampaikan dalam kunjungan tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan berbagai kanal berita. Banyak warganet yang mengaku terharu dan bangga dengan keberanian dan ketulusan hati para siswa Sekolah Rakyat.

Beberapa tokoh pendidikan dan pemerhati anak juga turut memberikan apresiasi. Mereka menilai surat tersebut sebagai refleksi nyata dari perubahan yang telah dilakukan oleh negara dalam hal pemerataan akses pendidikan.

Surat Menyentuh dari Siswa Sekolah Rakyat untuk Presiden Prabowo: Kami Siap Jadi Generasi Emas Indonesia
Surat Menyentuh dari Siswa Sekolah Rakyat untuk Presiden Prabowo: Kami Siap Jadi Generasi Emas Indonesia.

Kisah Erni Andayani dan para siswa SRMP 10 Cibinong menjadi bukti bahwa pendidikan yang adil dan berkualitas mampu membuka masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak Indonesia. Lewat program Sekolah Rakyat, harapan yang sempat pudar kini mulai menyala kembali.

Presiden Prabowo Subianto melalui program ini telah menunjukkan bahwa membangun bangsa tidak hanya tentang infrastruktur atau angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal membangun manusia—khususnya generasi penerus.

Selasa, 29 Juli 2025

Terima Sertipikat Tanah Wakaf dari Menteri Nusron, Perwakilan NU Lampung Timur Apresiasi Dukungan BPN

Terima Sertipikat Tanah Wakaf dari Menteri Nusron, Perwakilan NU Lampung Timur Apresiasi Dukungan BPN
Terima Sertipikat Tanah Wakaf dari Menteri Nusron, Perwakilan NU Lampung Timur Apresiasi Dukungan BPN.
Lampung — Percepatan program sertipikasi tanah wakaf oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat apresiasi dari organisasi keagamaan, salah satunya Nahdlatul Ulama (NU) Lampung Timur.

Perwakilan dari NU Lampung, Muhammad Solihin, mengungkapkan bahwa pendampingan dari Kantor Pertanahan setempat sangat membantu proses legalisasi aset wakaf.

“Selama ini proses sertipikasi di Lampung Timur Alhamdulillah berjalan lancar dan tahun ini tinggal penyerahan. Sudah ada sekitar 117 bidang yang berhasil disertipikatkan,” ujarnya usai menerima sertipikat tanah wakaf secara langsung dari Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, di Kantor Gubernur Lampung, Selasa (29/07/2025).

Solihin menjelaskan bahwa tanah-tanah yang telah bersertipikat tersebut sebagian besar merupakan aset milik NU Lampung Timur, seperti masjid, musala, dan lahan yayasan. 

Ia pun menyampaikan terima kasih atas keterlibatan aktif jajaran BPN dalam memfasilitasi proses sertipikasi. “Alhamdulillah, BPN sangat membantu. Mereka memfasilitasi saat pengurusan di lapangan. Kami merasa benar-benar didampingi,” imbuhnya.

Program percepatan ini mulai dijalankan sejak 2021, dan hingga kini telah membuahkan 357 sertipikat tanah wakaf milik NU di wilayah tersebut. Namun demikian, masih terdapat sejumlah aset yang belum bersertipikat.

“Makanya kami sangat berharap program percepatan ini bisa terus dilanjutkan. Kami sangat senang dan bangga, dan tentu kami mengharapkan dukungan BPN terus berlanjut agar proses ke depan lebih mudah lagi,” ucap Solihin.

Sebagaimana disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dukungan dari tokoh agama dan organisasi masyarakat menjadi elemen penting dalam mempercepat sertipikasi tanah wakaf, yang juga berfungsi sebagai langkah preventif mencegah konflik agraria serta melindungi aset umat secara hukum. (MW/JR)

Saksikan Penandatanganan MoU di Lampung, Menteri Nusron Ajak Tokoh Agama Kawal Sertipikasi Tanah Wakaf

Saksikan Penandatanganan MoU di Lampung, Menteri Nusron Ajak Tokoh Agama Kawal Sertipikasi Tanah Wakaf
Saksikan Penandatanganan MoU di Lampung, Menteri Nusron Ajak Tokoh Agama Kawal Sertipikasi Tanah Wakaf.
Lampung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak organisasi keagamaan dan para tokoh agama di Provinsi Lampung untuk berperan aktif dalam mengawal proses sertipikasi tanah wakaf. 

Hal ini sebagai bagian dari upaya mendorong percepatan sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini penting agar aset umat terlindungi secara hukum dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. 

“Kami mohon kepada para pemuka agama, ketua organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, mohon dikawal oleh anggotanya masing-masing, jangan sampai tanah wakaf dan aset umat terbengkalai, apalagi menimbulkan konflik di kemudian hari,” tegas Menteri Nusron saat menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung dan pengurus organisasi keagamaan, yang berlangsung di Kantor Gubernur Lampung, Selasa (29/07/2025).

Kerja sama ini ditujukan untuk mempercepat penyelesaian sertipikasi tanah wakaf di Provinsi Lampung. Menteri Nusron pun meminta jajaran Kementerian ATR/BPN di daerah agar tidak hanya fokus pada seremoni, melainkan benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami mohon kepada Pak Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan jajaran Kantor Pertanahan agar tidak terlalu fokus pada seremoni. Yang terpenting adalah output dan kinerja, yakni sertipikasi tanah wakaf di Provinsi Lampung dapat diselesaikan. Ini target kita bersama,” ujarnya.

Saat ini, dari total 761.909 bidang tanah wakaf, sertipikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia telah mencapai 272.237 bidang atau mencapai 38 persen. Di Provinsi Lampung sendiri, sudah terdapat 6.732 bidang aset keagamaan yang telah memiliki sertipikat. Capaian ini menunjukkan langkah progresif dalam upaya perlindungan hukum atas aset keagamaan, yang ke depannya akan terus ditingkatkan melalui kolaborasi berbagai pihak.

Menteri Nusron menegaskan bahwa sertipikasi tanah wakaf merupakan bagian penting dari administrasi pertanahan modern, khususnya dalam pilar land tenure yang menjamin kepastian hukum atas tanah. Ia menyoroti bahwa masih banyak konflik yang muncul akibat belum adanya kepemilikan sah atas tanah, terutama karena sistem hukum pertanahan di Indonesia masih berbasis pada penguasaan fisik.

“Karena sistem kita ini masih menganut rezim penguasaan fisik, bukan kepemilikan. Artinya siapa yang menguasai lebih lama, bisa mengklaim hak. Ini yang berbahaya,” jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala, dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga tahun 2025 telah diterbitkan sebanyak 3.114.044 sertipikat, dengan cakupan pemetaan mencapai 3.715.268 bidang tanah. Ke depan, masih terdapat potensi pemetaan sekitar 853.442 hektare atau setara 716.185 bidang tanah yang siap untuk terus dioptimalkan melalui program-program strategis Kementerian ATR/BPN.

“Dari jumlah yang belum terpetakan tersebut, terdapat potensi 27.654 bidang tanah rumah ibadah, termasuk di dalamnya 25.512 bidang tanah wakaf. Karena itu, momentum penandatanganan kerja sama ini kami anggap sangat penting untuk mengakselerasi pendaftaran tanah wakaf dan rumah-rumah ibadah di Provinsi Lampung,” ujar Hasan Basri Natamenggala.

Dalam acara tersebut, Menteri Nusron didampingi Gubernur Lampung, Mirzani Djausal juga menyerahkan 10 sertipikat tanah, yang terdiri atas sertipikat hak milik, sertipikat wakaf hasil program PTSL milik organisasi keagamaan, dan sertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi Lampung. Selain itu, dilangsungkan pula penyerahan Surat Keputusan (SK) Hibah serta penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Gubernur Lampung kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung.

Acara ini turut dihadiri oleh Penasihat Utama Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Jhoni Ginting; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis; Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela; jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung; Bupati dan Wali Kota se-Lampung; Forkopimda Provinsi Lampung; serta para tokoh agama dan perwakilan organisasi keagamaan. (MW/JR)

Menteri Nusron akan Lakukan Kunjungan Kerja ke Lampung untuk Samakan Visi Misi Program di Tingkat Pusat dan Daerah

Menteri Nusron akan Lakukan Kunjungan Kerja ke Lampung untuk Samakan Visi Misi Program di Tingkat Pusat dan Daerah
Menteri Nusron akan Lakukan Kunjungan Kerja ke Lampung untuk Samakan Visi Misi Program di Tingkat Pusat dan Daerah.

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung pada 28 s.d. 29 Juli 2025. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini telah dirancang dengan matang dan menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pelaksanaan kebijakan pusat di tingkat daerah. 

“Kunjungan ini tidak hanya sebatas seremonial, tapi menjadi sarana untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memastikan program strategis kementerian tersampaikan dengan baik hingga ke tingkat daerah,” ujarnya di Jakarta, Senin (28/07/2025).

Menteri Nusron dijadwalkan tiba di Lampung pada malam hari, 28 Juli 2025 pukul 19.40 WIB. Keesokan harinya, pada 29 Juli 2025, ia akan menghadiri sejumlah agenda yang dipusatkan di Kantor Gubernur Provinsi Lampung bersama seluruh Kepala Daerah se-Provinsi Lampung.

Salah satu agenda utama dalam kunjungan tersebut adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus serta Kota Metro, dengan berbagai organisasi keagamaan seperti PW NU, PW Muhammadiyah, PC NU, PC Muhammadiyah, dan BWI. Kegiatan ini akan dilangsungkan di Gedung Balai Keratun, dan akan disertai dengan penyerahan sertipikat tanah kepada masyarakat, rumah ibadah, aset wakaf, serta tanah milik pemerintah daerah.

“Dalam agenda tersebut, Menteri Nusron juga dijadwalkan memberikan sambutan dan arahan kepada seluruh Kepala Daerah di Provinsi Lampung agar program Kementerian ATR/BPN dapat terlaksana dengan baik di tingkat daerah dan juga dapat berdampak langsung ke masyarakat,” lanjut Harison Mocodompis.

Kunjungan kerja Menteri Nusron juga akan mencakup rapat koordinasi bersama Gubernur Lampung dan jajaran pemerintah daerah guna membahas isu-isu strategis terkait pertanahan dan tata ruang. Selain itu, Menteri Nusron juga dijadwalkan memberikan pembinaan kepada seluruh pegawai Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung serta meresmikan gedung baru milik Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji melalui penandatanganan prasasti. (JR/MW)

Seskab dan Mensos Tinjau Sekolah Rakyat di Cibinong: Komitmen Pemerintah Hadirkan Pendidikan Inklusif untuk Anak Kurang Mampu

Seskab dan Mensos Tinjau Sekolah Rakyat di Cibinong: Komitmen Pemerintah Hadirkan Pendidikan Inklusif untuk Anak Kurang Mampu
Seskab dan Mensos Tinjau Sekolah Rakyat di Cibinong: Komitmen Pemerintah Hadirkan Pendidikan Inklusif untuk Anak Kurang Mampu.

Bogor, 27 Juli 2025 – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Cibinong, yang berlokasi di Sentra Terpadu Inten Soeweno, Kabupaten Bogor, Minggu (27/07/2025) malam.

Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap program Sekolah Rakyat, yang dirancang sebagai ekosistem pendidikan terpadu. Dalam unggahan di akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Seskab menyampaikan bahwa sekolah ini dilengkapi berbagai fasilitas modern, seperti:

  • Ruang kelas nyaman

  • Asrama siswa

  • Masjid

  • Laboratorium

  • Perpustakaan

  • Ruang konseling

  • Ruang komputer

  • Lapangan futsal

“Sekolah ini menjadi contoh bagaimana pendidikan harus hadir dengan kualitas, fasilitas, dan semangat yang setara bagi semua kalangan,” ujar Teddy.

Seskab menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya jelas—memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini menyasar:

  • Anak-anak yang belum pernah sekolah

  • Anak yang sempat putus sekolah

  • Anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi

Menurut Seskab, pendidikan adalah kunci utama untuk menghadirkan masa depan yang lebih baik. Melalui pendekatan inklusif ini, pemerintah berharap bisa menciptakan generasi muda yang cerdas, mandiri, dan mampu mengangkat derajat keluarganya.

“Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, tapi juga wadah pembentukan karakter, harapan, dan masa depan anak-anak bangsa,” tuturnya.

Dalam kunjungannya, Teddy Indra Wijaya menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari para siswa SRMP 10 Cibinong. Ia pun memberikan semangat kepada mereka agar terus bermimpi dan berjuang meraih cita-cita.

“Semoga SRMP 10 Cibinong dan sekolah-sekolah rakyat lainnya menjadi jalan pembuka masa depan yang lebih cerah bagi adik-adik semuanya,” pungkasnya.

Senin, 28 Juli 2025

Wamen Ossy Serahkan Sertipikat Tanah di Lombok Barat, Bukti Negara Hadir Lindungi Hak Rakyat

Wamen Ossy Serahkan Sertipikat Tanah di Lombok Barat, Bukti Negara Hadir Lindungi Hak Rakyat
Wamen Ossy Serahkan Sertipikat Tanah di Lombok Barat, Bukti Negara Hadir Lindungi Hak Rakyat.

Lombok Barat – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan kepastian hukum atas tanah milik rakyat. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyerahkan langsung 228 Sertipikat Tanah Elektronik kepada warga Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Minggu, 27 Juli 2025.

Penyerahan sertipikat ini merupakan bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang bertujuan memastikan seluruh bidang tanah memiliki kekuatan hukum yang sah.

Dalam sambutannya, Wamen Ossy menyatakan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata hadirnya negara dalam urusan pertanahan rakyat.

“Kegiatan pada siang hari ini memang sederhana, yaitu memberikan sertipikat tanah kepada masyarakat. Namun substansi di balik itu sangat penting. Artinya, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hadir menjamin pelaksanaan pertanahan secara baik dan benar,” ujar Wamen Ossy.

Penyerahan ini turut didampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Selain 228 sertipikat dari program PTSL, turut diserahkan lima sertipikat non-PTSL, yang mencakup:

  • Aset milik nelayan budidaya

  • Fasilitas milik Kementerian Agama di Lombok Timur

  • Aset Pemerintah Kota Mataram

  • Rumah ibadah milik Dewan Gereja Katolik di Mataram

Langkah ini menunjukkan bahwa program sertipikasi menyentuh berbagai lapisan masyarakat dan lembaga.

Menurut data Kementerian ATR/BPN, dari sekitar 443 ribu bidang tanah di Lombok Barat, sudah sekitar 300 ribu bidang yang bersertipikat. Meski angka ini sudah cukup besar, Wamen Ossy menekankan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memberikan perlindungan hukum menyeluruh kepada masyarakat.

Wamen Ossy juga menyampaikan pesan dari Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, bahwa sekitar 75–80% fungsi Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan publik. Oleh karena itu, perbaikan sistem layanan pertanahan dan penguatan SDM menjadi prioritas utama.

“Kami ingin pelayanan pertanahan tidak berbelit, tidak menyulitkan masyarakat, dan bisa diselesaikan secara cepat dengan bantuan teknologi. Dari sisi SDM, para pegawai BPN harus memiliki pola pikir yang responsif dan fokus pada pelayanan publik,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menko AHY juga memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmennya mendukung program pertanahan nasional.

“Negara tidak boleh kalah. Kita harus memperjuangkan keadilan bagi masyarakat,” tegas AHY.

Ia juga menekankan pentingnya sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan sah sekaligus simbol keadilan sosial. Menurutnya, tata kelola tanah yang modern dan transparan akan mengurangi potensi konflik agraria.

“Konflik tanah yang tidak diselesaikan secara adil bisa berdampak luas, baik secara sosial maupun politik,” tambahnya.

Acara ini juga dihadiri oleh berbagai pejabat penting, antara lain:

  • Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini

  • Inspektur Wilayah III Kementerian ATR/BPN, Lutfi Zakaria

  • Pejabat Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB

  • Jajaran Forkopimda Kabupaten Lombok Barat

Wamen ATR Ossy Dermawan Berikan Empat Pesan Penting untuk Jajaran Kanwil BPN NTB demi Perkuat Layanan Pertanahan

Wamen ATR Ossy Dermawan Berikan Empat Pesan Penting untuk Jajaran Kanwil BPN NTB demi Perkuat Layanan Pertanahan
Wamen ATR Ossy Dermawan Berikan Empat Pesan Penting untuk Jajaran Kanwil BPN NTB demi Perkuat Layanan Pertanahan.

Mataram – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, memberikan pengarahan langsung kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu, 26 Juli 2025. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Pertanahan Kota Mataram dan menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen serta arah kebijakan pertanahan di wilayah NTB.

Dalam arahannya, Wamen Ossy tak hanya mengapresiasi capaian positif BPN NTB, tetapi juga menitipkan empat pesan utama sebagai bekal menghadapi tantangan ke depan.

Apa Saja Empat Pesan Penting dari Wamen Ossy?

  1. Penguatan Data Pertanahan Secara Kuantitas dan Kualitas
    Menurut Wamen Ossy, data pertanahan adalah legacy atau warisan penting untuk generasi penerus. Oleh karena itu, data harus dikelola dengan akurat dan bertanggung jawab. Ia menekankan pentingnya verifikasi ulang terhadap hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk menghindari data ganda dalam sistem elektronik.

  2. Pentingnya Sinergi Antar Lembaga
    Sinergi yang erat antara BPN, Pemerintah Daerah (Pemda), Aparat Penegak Hukum (APH), dan elemen masyarakat lainnya sangat diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan pertanahan memiliki landasan hukum yang kuat. Wamen Ossy mendorong jajaran Kantah untuk berpikir lebih strategis dalam menilai investasi, tidak hanya berdasarkan nilai ekonomi, tetapi juga pada aspek legalitas dan dampaknya ke masyarakat.

  3. Transformasi Digital sebagai Keniscayaan
    Digitalisasi layanan pertanahan seperti penerapan Sertipikat Elektronik bukan hanya sebuah kebutuhan, melainkan sebuah keharusan. Namun, adaptasi masyarakat terhadap perubahan ini juga harus diperhatikan. “Kita harus adaptif sebagai pelayan publik, tapi juga perlu memastikan bahwa masyarakat siap menerima perubahan ini,” tegasnya.

  4. Menjaga Integritas dan Semangat Melayani
    Di tengah sorotan publik yang semakin tinggi, khususnya di era media sosial, Wamen Ossy menekankan pentingnya integritas setiap pegawai. Ia mengingatkan agar tidak menyalahgunakan jabatan, tetap empati kepada masyarakat kecil, dan menjauhi praktik tidak etis. “Fokuslah melayani. Jika kita sungguh-sungguh melayani, bisa jadi kita justru mendapat lebih dari yang kita bayangkan,” ucapnya penuh semangat.

Turut mendampingi Wamen Ossy dalam kegiatan ini antara lain:

  • Wida Ossy Dermawan, Wakil Pembina Ikawati ATR/BPN

  • Lutfi Zakaria, Inspektur Wilayah III

  • Halid Aslamudin, Kepala Kantah Kota Mataram

  • Seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi NTB

Pengarahan ini bertujuan memperkuat komitmen dan semangat kerja seluruh jajaran BPN NTB agar mampu menghadirkan layanan pertanahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Wamen Ossy menekankan bahwa NTB memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai daerah maju, dengan syarat fondasi data pertanahan yang akurat dan kepemimpinan yang solid.

“Mudah-mudahan dengan kerja keras kita semua, kita bisa memberikan landasan data pertanahan yang baik agar pembangunan di NTB bisa berjalan tanpa hambatan,” pungkas Wamen Ossy.

Sammy Simorangkir Cerita Pengalaman Gunakan Sertipikat Elektronik: Lebih Aman dan Praktis, Ini Penjelasannya!

Sammy Simorangkir Cerita Pengalaman Gunakan Sertipikat Elektronik: Lebih Aman dan Praktis, Ini Penjelasannya!
Sammy Simorangkir Cerita Pengalaman Gunakan Sertipikat Elektronik: Lebih Aman dan Praktis, Ini Penjelasannya!

Jakarta – Kekhawatiran masyarakat terhadap risiko kehilangan sertipikat tanah masih menjadi persoalan besar di Indonesia. Sertipikat tanah yang selama ini disimpan dalam bentuk fisik rentan hilang, rusak, atau bahkan dipalsukan. Namun kini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadirkan solusi lewat transformasi digital berupa Sertipikat Elektronik.

Salah satu publik figur yang sudah merasakan langsung manfaatnya adalah penyanyi Sammy Simorangkir. Ia berbagi pengalamannya setelah mengalihkan sertipikat tanah miliknya ke bentuk digital.

“Sertipikat Elektronik sudah bisa langsung diakses lewat aplikasi Sentuh Tanahku. Karena ini, saya jadi enggak takut surat tanah saya hilang, dirusak, atau dipalsukan. Semua sudah aman dan terjamin,” ujar Sammy, dikutip dari akun media sosial resminya pada awal Juni 2025.

Sertipikat Elektronik adalah bentuk digital dari sertipikat tanah yang selama ini berbentuk fisik. Inovasi ini dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kepraktisan dalam pengelolaan dokumen kepemilikan tanah. Sertipikat ini dapat diakses secara digital kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi resmi pemerintah, seperti Sentuh Tanahku.

Banyak kasus kehilangan dokumen tanah karena bencana alam, kelalaian, pencurian, atau kebakaran. Hal ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Dengan beralih ke bentuk elektronik, risiko tersebut bisa diminimalisir secara signifikan.

Sammy Simorangkir mengungkapkan bahwa rumah memiliki makna lebih dari sekadar tempat tinggal. Baginya, rumah adalah ruang untuk berkarya dan membesarkan keluarga. Itulah sebabnya ia merasa bersyukur sudah memiliki sertipikat dalam versi digital yang membuat pengelolaan aset menjadi lebih tepat dan nyaman.

Masyarakat yang masih memegang sertipikat tanah dalam bentuk fisik dianjurkan segera melakukan proses alih media ke Sertipikat Elektronik. Caranya cukup mudah, yaitu dengan mendatangi Kantor Pertanahan (Kantah) terdekat dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh ATR/BPN.

Beberapa dokumen yang perlu disiapkan antara lain:

  • Fotokopi identitas diri (KTP)

  • Sertipikat tanah asli

  • Surat kuasa (jika dikuasakan)

Jika sertipikat rusak akibat bencana seperti banjir, cukup membawa sertipikat yang rusak. Namun jika sertipikat hilang, perlu tambahan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan surat pernyataan di bawah sumpah.

Berikut beberapa kelebihan dari Sertipikat Elektronik:

  1. Aksesibilitas Tinggi: Bisa diakses kapan saja melalui aplikasi resmi.

  2. Keamanan Lebih Baik: Data terenkripsi dan terintegrasi secara digital.

  3. Efisiensi Waktu: Proses pencatatan dan pengecekan lebih cepat.

  4. Hemat Tempat dan Praktis: Dapat dicetak dalam satu lembar jika diperlukan.

  5. Meminimalisir Pemalsuan: Sistem keamanan digital sulit diretas atau dipalsukan.

  6. Tahan Risiko Bencana: Tidak rentan rusak seperti dokumen fisik.

Kementerian ATR/BPN menjadi lembaga utama yang mendorong dan mengimplementasikan transformasi digital ini. Melalui berbagai sosialisasi, mereka mengajak masyarakat untuk segera mengubah sertipikat fisik menjadi elektronik.

Langkah ini merupakan bagian dari program Modernisasi Layanan Pertanahan dan Reformasi Birokrasi, yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik agar lebih transparan, cepat, dan bebas dari potensi kecurangan.

Waktu terbaik adalah sekarang. Mengingat semakin banyaknya bencana alam serta meningkatnya risiko kehilangan dokumen, beralih ke sertipikat digital menjadi langkah bijak untuk masa depan yang lebih aman.

Kamis, 24 Juli 2025

Tangsel Jadi Lokasi Uji Coba Integrasi NIB dan NOP, Wamen Ossy Harapkan Data Akurat dan Pendapatan Daerah Meningkat

Tangsel Jadi Lokasi Uji Coba Integrasi NIB dan NOP, Wamen Ossy Harapkan Data Akurat dan Pendapatan Daerah Meningkat
Tangsel Jadi Lokasi Uji Coba Integrasi NIB dan NOP, Wamen Ossy Harapkan Data Akurat dan Pendapatan Daerah Meningkat.

Tangerang Selatan — Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi lokasi uji coba program integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) yang digagas oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Tangsel bersama Pemerintah Kota Tangsel. Program ini diharapkan bisa menjadi langkah nyata untuk meningkatkan akurasi data pertanahan sekaligus mendorong peningkatan pendapatan daerah.

Integrasi NIB dan NOP merupakan langkah kolaboratif untuk menyatukan data antara sektor pertanahan dan perpajakan daerah. Dengan sistem ini, informasi mengenai bidang tanah dan kewajiban pajaknya bisa saling terhubung, sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan akurat.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara:

  • Kantah Kota Tangsel

  • Pemerintah Kota Tangsel

  • Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kota Tangsel

  • Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital)

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, turut hadir langsung dalam pemaparan program ini pada Rabu, 23 Juli 2025. Ia memberikan apresiasi atas inisiatif yang dinilai bisa membawa banyak manfaat baik dari segi teknis maupun finansial.

“Saya apresiasi pilot project dari integrasi NIB dengan NOP ini. Bagi Kantah, kita bisa mendapatkan data yang sangat akurat, dan bagi Pemkot, ini bisa mendongkrak pendapatan daerah,” ujar Wamen Ossy.

Saat ini, program masih dalam tahap uji coba atau pilot project yang dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan. Namun, bila berhasil, bukan tidak mungkin integrasi ini akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

Meski belum diberlakukan secara nasional, Wamen Ossy menyebutkan bahwa langkah implementasi secara menyeluruh akan dilakukan setelah data pertanahan di setiap daerah benar-benar lengkap.

“Semua data harus lengkap dulu. Kalau sudah, Kantah bisa bertransformasi dan berkolaborasi dengan instansi lain untuk menyatukan datanya,” jelasnya.

Integrasi NIB dan NOP dinilai penting karena bisa mengoptimalkan pelayanan publik dan pendapatan daerah, serta meningkatkan transparansi data pertanahan dan perpajakan. Wamen Ossy juga berharap, sinergi lintas instansi dapat mempercepat peluncuran resmi program ini secara nasional.

Wamen Ossy mendorong semua pihak yang terlibat untuk terus memperkuat kolaborasi dan kerja sama. Ia ingin memastikan bahwa program ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam kunjungannya ke Kantah Tangsel, Wamen Ossy juga menyempatkan diri untuk menyapa warga yang sedang mengantre di loket pelayanan. Ia juga meninjau beberapa ruangan kerja dan memastikan layanan pertanahan berjalan dengan baik.

Dalam kunjungan tersebut, Wamen Ossy didampingi oleh beberapa pejabat penting, antara lain:

  • Adjie Arifuddin (Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance)

  • Hendri Teja (Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis)

  • Sudaryanto (Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten)

  • Yeka Hendra Fatika (Perwakilan Ombudsman RI)

  • Fadli Afriadi (Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten)

  • Shinta Purwitasari (Kepala Kantah Kota Tangsel)

Wamen Ossy Tinjau Dua Inovasi Canggih Pelayanan Pertanahan di Kota Tangerang

Wamen Ossy Tinjau Dua Inovasi Canggih Pelayanan Pertanahan di Kota Tangerang
Wamen Ossy Tinjau Dua Inovasi Canggih Pelayanan Pertanahan di Kota Tangerang.

Kota Tangerang – Demi meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan pertanahan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melakukan kunjungan langsung ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang pada Rabu, 23 Juli 2025. Dalam kunjungannya ini, Wamen Ossy meninjau langsung dua inovasi unggulan yang kini diterapkan, yakni layanan Drive Thru dan Kantor Pertanahan Virtual.

Dua layanan baru ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan pertanahan yang cepat, mudah, dan tanpa ribet:

  1. Drive Thru Sertipikat
    Masyarakat kini bisa mengambil sertipikat tanah tanpa turun dari kendaraan. Cukup datang sesuai jadwal yang telah diberitahukan, lalu petugas akan langsung menyerahkan dokumen melalui loket drive thru. Bahkan, Wamen Ossy sendiri turut melayani langsung masyarakat yang mengambil sertipikat roya saat kunjungan berlangsung.

  2. Kantor Pertanahan Virtual
    Layanan berbasis digital ini bisa diakses melalui website resmi https://kot-tangerang.atrbpn.go.id. Masyarakat bisa mengakses berbagai layanan seperti pendaftaran, konsultasi customer service, unggah dokumen, pengambilan formulir, pembayaran PNBP, hingga pengambilan dokumen secara online—semua dilakukan dari mana saja, bahkan dari luar negeri.

Selain Wamen Ossy, peninjauan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti:

  • Yeka Hendra Fatika dari Ombudsman RI

  • Adjie Arifuddin, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance

  • Hendri Teja, Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis

  • Sudaryanto, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten

  • Heri Mulianto, Kepala Kantah Kota Tangerang

Dalam kunjungan itu, Wamen Ossy juga melakukan telekonferensi dengan diaspora Indonesia di Jepang, Eric Widjaja, yang sedang mengurus sertipikatnya secara online lewat Kantor Pertanahan Virtual.

Inovasi ini disambut positif oleh masyarakat. Layanan Drive Thru mempercepat proses pengambilan dokumen tanpa perlu antre. Sementara itu, Kantor Pertanahan Virtual membuka akses lebih luas bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kantor fisik atau bahkan yang sedang di luar negeri.

Yeka Hendra Fatika dari Ombudsman RI pun menyampaikan, "Dengan akses layanan yang mudah dan transparan seperti ini, mafia tanah tidak akan punya celah lagi untuk bermain."

Permasalahan utama dalam sektor pertanahan selama ini adalah akses layanan yang rumit dan terbatas. Dengan hadirnya layanan digital dan drive thru, Kantah Kota Tangerang menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern, transparan, dan bebas dari praktik-praktik tidak sehat.

Inovasi ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi Kantor Pertanahan di daerah lain. Pemerintah pusat juga terus mendorong digitalisasi layanan publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional.