Kapolri Listyo Sigit Prabowo berziarah ke makam Gus Dur di Jombang menjelang Hari Bhayangkara ke-80. Ziarah ini menjadi refleksi nilai pengabdian dan profesionalisme Polri.

Kapolri Listyo Sigit Ziarah ke Makam Gus Dur di Jombang, Kenang Jejak Reformasi dan Profesionalisme Polri

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo berziarah ke makam Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (20/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolri melakukan doa bersama dan menaburkan bunga di pusara Gus Dur sebagai bentuk penghormatan terhadap salah satu tokoh bangsa yang memiliki peran besar dalam perjalanan reformasi Indonesia. Kegiatan itu juga menjadi momen refleksi bagi institusi Polri dalam memperkuat nilai pengabdian, toleransi, dan profesionalisme.

Ziarah Kapolri ke Makam Gus Dur

Berdasarkan keterangan Divisi Humas Polri, ziarah yang dilakukan Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Bhayangkara ke-80. Kehadiran orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu menjadi simbol penghormatan kepada para tokoh bangsa yang telah meletakkan fondasi penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia.

Kapolri tiba di kompleks makam Gus Dur dengan mengenakan peci hitam. Kedatangannya disambut Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Machfudz atau Gus Kikin. Sebelum berdoa dan melakukan tabur bunga, Kapolri menerima pengalungan surban sebagai bentuk penghormatan.

Suasana khidmat menyelimuti prosesi ziarah yang berlangsung di salah satu lokasi yang menjadi tujuan peziarah dari berbagai daerah tersebut.

Peran Penting Gus Dur dalam Reformasi Polri

KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-4 pada periode 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Di bawah kepemimpinannya, berbagai agenda reformasi terus didorong, termasuk pembenahan sektor keamanan nasional.

Salah satu langkah bersejarah yang dilakukan pada era pemerintahan Gus Dur adalah pemisahan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kebijakan tersebut diperkuat melalui Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 mengenai Peran TNI dan Polri.

Kebijakan itu menjadi tonggak penting reformasi sektor keamanan di Indonesia. Pemisahan kedua institusi tersebut dilakukan untuk memperjelas fungsi pertahanan negara dan keamanan dalam negeri sesuai prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Gus Dur dan Nilai Toleransi yang Terus Dikenang

Selain dikenal sebagai Presiden ke-4 RI, Gus Dur juga dikenang sebagai tokoh yang konsisten memperjuangkan pluralisme, keberagaman, serta toleransi antarumat beragama dan antaretnis.

Pemikiran dan nilai-nilai yang diwariskan Gus Dur hingga kini masih menjadi inspirasi bagi berbagai kalangan, termasuk aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan humanis.

Nilai pengabdian kepada masyarakat, penghormatan terhadap perbedaan, serta semangat menjaga persatuan menjadi bagian dari warisan yang terus relevan di tengah kehidupan bangsa yang majemuk.

Momentum Hari Bhayangkara ke-80

Ziarah ke makam Gus Dur menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan Polri menjelang Hari Bhayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026. Melalui kegiatan tersebut, Polri berupaya mengenang keteladanan para tokoh bangsa sekaligus memperkuat semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum kepada masyarakat.

Momentum Hari Bhayangkara tahun ini tidak hanya menjadi peringatan hari lahir institusi kepolisian, tetapi juga menjadi ajang refleksi atas perjalanan reformasi dan komitmen Polri dalam meningkatkan profesionalisme di tengah tantangan yang terus berkembang.

Prabowo Subianto menerima suvenir kapal Mikasa dari Shinjiro Koizumi di Kertanegara, menegaskan penguatan kerja sama pertahanan Indonesia–Jepang.

Prabowo Terima Suvenir Kapal Mikasa dari Menhan Jepang, Perkuat Arah Kerja Sama Pertahanan RI–Jepang

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima suvenir model kapal perang Mikasa dari Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dalam pertemuan di kediaman pribadinya di Kertanegara IV, Jakarta, Jumat (12/6) malam. Pertemuan ini sekaligus menegaskan penguatan hubungan pertahanan antara Indonesia dan Jepang di tengah dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik.

Suvenir berbentuk miniatur kapal perang bersejarah itu menjadi simbol diplomasi yang hangat dalam kunjungan kerja singkat Koizumi ke Indonesia.

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan tertutup di kediaman pribadi Presiden Prabowo. Dalam kesempatan itu, Koizumi secara langsung menyerahkan model kapal perang Mikasa yang berasal dari Yokosuka, kota kelahirannya di Jepang.

Dalam pernyataannya melalui akun X, Koizumi menyebut pemberian tersebut sebagai bentuk penghormatan pribadi sekaligus simbol persahabatan kedua negara.

Prabowo yang memiliki latar belakang militer dan pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan disebut menyambut baik suvenir tersebut. Pertemuan ini juga membahas sejumlah isu strategis, terutama terkait kerja sama pendidikan pertahanan dan keamanan maritim.

Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam diskusi adalah hubungan akademik di bidang pertahanan. Koizumi memberikan apresiasi atas peran Prabowo dalam mendorong kerja sama pendidikan dengan Universitas Pertahanan di Yokosuka, Jepang.

Menurut Koizumi, kontribusi Indonesia dalam mengirim mahasiswa ke universitas tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan jangka panjang kedua negara di sektor pertahanan.

Atas permintaan Koizumi, Prabowo juga menghadirkan sejumlah lulusan Universitas Pertahanan Yokosuka dalam pertemuan itu, termasuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, sebagai bentuk penguatan jejaring alumni dan diplomasi pendidikan militer.

Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting dari Indonesia, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Dari pihak Jepang, hadir pula anggota parlemen serta perwakilan sektor ekonomi, yang menunjukkan bahwa agenda pertemuan tidak hanya terbatas pada pertahanan, tetapi juga menyentuh aspek kerja sama yang lebih luas.

Kapal perang Mikasa yang dijadikan suvenir memiliki nilai historis penting bagi Jepang sebagai simbol kekuatan maritim pada masa awal modernisasi angkatan laut negara tersebut. Miniatur kapal ini dalam konteks diplomasi menjadi representasi simbolik dari hubungan maritim dan kerja sama keamanan laut.

Dalam pembahasan, Koizumi juga menyoroti posisi strategis Indonesia yang berada di jalur pelayaran internasional penting seperti Selat Malaka dan Selat Lombok. Jalur ini menjadi titik vital bagi perdagangan global dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Koizumi menegaskan bahwa kunjungannya ke Indonesia meski hanya berlangsung satu hari tetap menghasilkan pembahasan yang dinilai strategis. Ia menyebut hasil pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti bersama Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Prabowo atas sambutan dan perhatian terhadap penguatan kerja sama kedua negara.

“Meski perjalanan dinas sehari, kami berhasil meraih hasil yang akan memperkuat hubungan Jepang-Indonesia di masa depan,” ujar Koizumi.

Pertemuan ini mempertegas arah hubungan Indonesia–Jepang yang semakin erat, khususnya dalam isu keamanan maritim, pendidikan pertahanan, dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Kedua negara juga menilai pentingnya kerja sama untuk menjaga keamanan jalur laut internasional yang menjadi urat nadi perdagangan global.

Dengan posisi Indonesia yang strategis serta Jepang yang memiliki teknologi pertahanan maju, kolaborasi kedua negara dipandang semakin relevan di tengah meningkatnya tantangan keamanan regional.

Kemenbud menegaskan komitmen merawat Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia sekaligus mendukung penuh rangkaian perayaan Waisak Nasional 2570 BE/2026.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya menjaga dan merawat Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia dalam rangkaian perayaan Hari Raya Waisak Nasional 2570 BE/2026. 

Penegasan itu disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat menghadiri kegiatan Dharmasanti Tri Suci Waisak Nasional di Taman Lumbini, Candi Borobudur, Minggu.

Fadli Zon mengatakan Borobudur memiliki makna penting tidak hanya sebagai tempat suci bagi umat Buddha, tetapi juga sebagai simbol perjalanan spiritual manusia menuju pencerahan.

"Merawat Borobudur adalah merawat ingatan peradaban dan kita berkomitmen untuk terus melakukannya dengan sepenuh tanggung jawab bagi generasi yang akan datang," kata Fadli dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Kementerian Kebudayaan juga mendukung penuh penyelenggaraan seluruh rangkaian Waisak Nasional 2570 BE/2026. Pada perayaan tahun ini, kementerian turut berperan sebagai pelindung dalam kepanitiaan nasional.

Menurut Fadli, Waisak merupakan momentum penting bagi umat Buddha di seluruh dunia. Melalui tema “Dharma sebagai Sumber Moral dan Kebijaksanaan” serta subtema “Cinta Kasih Sumber Perdamaian Dunia”, kegiatan Dharmasanti diharapkan dapat mempererat persaudaraan, memperkuat toleransi, dan meneguhkan semangat perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Kementerian Kebudayaan berharap rangkaian Waisak Nasional 2026 mampu memperkuat harmoni antarumat beragama sekaligus menegaskan peran warisan budaya Indonesia sebagai ruang spiritual, kebudayaan, dan perdamaian dunia.

Sementara itu, Ketua Panitia Waisak Nasional 2026, Hartati Murdaya, menyampaikan bahwa Dharmasanti bertujuan memperkokoh pengamalan Dharma, mempererat persatuan bangsa, serta membawa kedamaian bagi Indonesia.

Hartati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kebudayaan atas dukungan terhadap pelaksanaan Waisak Nasional di kawasan Candi Borobudur.

"Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Menteri Kebudayaan atas dukungan dan semangat yang diberikan dalam mendukung pelaksanaan ibadah umat Buddha di kawasan budaya Candi Borobudur," ujarnya.

Dalam laporannya, Hartati turut menyoroti pentingnya pelestarian kawasan percandian Muaro Jambi yang pernah menjadi salah satu pusat pembelajaran agama Buddha pada masa Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 hingga ke-13.

Kawasan tersebut dikenal sebagai tempat Biksu asal India, Atisha Dipangkara, mempelajari ajaran Buddha kepada Mahaguru Dharmakirti. Pelestarian situs bersejarah itu dinilai penting untuk menjaga jejak perkembangan peradaban dan pendidikan Buddha di Nusantara.

Dewan Pers mengecam penangkapan jurnalis Indonesia oleh militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud menuju Gaza, Palestina. (Foto ilustrasi)

Jakarta — Dewan Pers mengecam penangkapan tiga jurnalis Indonesia oleh militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotila 2.0 menuju Gaza, Palestina, Senin (18/5/2026). Penangkapan terjadi di perairan internasional sekitar 310 mil laut dari Gaza.

Tiga jurnalis Indonesia yang ditangkap adalah Bambang Noroyono dan Thoudy Badai Rifan Billah dari Republika, serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo TV. Mereka tergabung bersama enam warga negara Indonesia lainnya dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI).

Armada Global Sumud berangkat dari Kota Marmaris, Turki, pada Kamis (14/5/2026). Sebanyak 54 kapal yang membawa bantuan makanan dan obat-obatan itu diikuti awak dari sekitar 70 negara.

Dalam pernyataan resminya, Dewan Pers menyebut pencegatan dan penangkapan dilakukan Angkatan Laut Israel terhadap rombongan sipil yang tengah menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza.

“Dewan Pers mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan dan penangkapan terhadap jurnalis Indonesia bersama awak sipil lainnya di perairan internasional saat dalam perjalanan menuju Gaza, Palestina,” demikian pernyataan Dewan Pers di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Dewan Pers juga menyatakan telah berkomunikasi dengan pimpinan redaksi Republika dan Tempo TV untuk memastikan kondisi para jurnalis. Informasi penangkapan disebut telah terkonfirmasi pada Senin malam waktu Jakarta.

Selain mengecam tindakan tersebut, Dewan Pers meminta pemerintah Indonesia menggunakan jalur diplomatik untuk membebaskan para wartawan dan warga sipil Indonesia lainnya yang ditahan militer Israel.

“Termasuk membantu pemulangannya ke Indonesia,” tulis Dewan Pers dalam pernyataannya.

Pernyataan itu ditegaskan sebagai bentuk komitmen Dewan Pers dalam menjaga kemerdekaan pers serta perlindungan terhadap jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Presiden Prabowo Subianto menilai kondisi ekonomi Indonesia tetap aman meski rupiah melemah hingga Rp17.600 per dolar AS dan menyebut fundamental nasional masih kuat.

JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus Rp17.600 per dolar AS bukan sekadar angka di layar pasar keuangan. Angka itu mencerminkan tekanan serius terhadap persepsi pasar, daya tahan ekonomi nasional, hingga kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah. 

Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto merespons situasi tersebut dengan pernyataan bahwa “orang desa tidak pakai dolar”, publik tentu menangkap dua sisi sekaligus: optimisme dan kontroversi.

Redaksi BorneoTribun memandang pernyataan itu memang berupaya menenangkan masyarakat agar tidak terjebak kepanikan berlebihan. 

Di tengah tekanan global, pemerintah tampaknya ingin menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional masih terjaga, terutama pada sektor pangan dan energi. Pesan seperti ini penting untuk menjaga stabilitas psikologis pasar dan masyarakat bawah.

Namun di sisi lain, narasi tersebut juga menimbulkan kritik karena berpotensi menyederhanakan dampak pelemahan rupiah terhadap kehidupan nyata masyarakat.

Memang benar sebagian besar warga desa tidak bertransaksi langsung menggunakan dolar AS. Akan tetapi, ekonomi modern tidak berjalan sesederhana itu. 

Ketika rupiah melemah tajam, dampaknya bisa merembet ke harga barang impor, bahan baku industri, BBM, alat pertanian, hingga biaya logistik. Pada akhirnya, tekanan itu tetap dapat dirasakan masyarakat, termasuk di daerah.

Kenaikan harga kebutuhan pokok sering kali tidak terjadi secara instan, tetapi muncul bertahap melalui rantai distribusi dan biaya produksi. 

Dalam konteks ini, pelemahan rupiah tetap menjadi persoalan serius yang tidak bisa dipandang ringan hanya karena transaksi masyarakat dilakukan dengan rupiah.

Pernyataan Presiden juga memperlihatkan pendekatan komunikasi yang sangat populis. Kalimat seperti “selama Menteri Keuangan bisa senyum, tenang saja” memang mudah diterima publik dan terdengar menenangkan. 

Namun bagi pelaku pasar, investor, dan dunia usaha, yang dibutuhkan bukan hanya optimisme verbal, melainkan kepastian arah kebijakan ekonomi dan langkah konkret menjaga stabilitas mata uang.

Di tengah kondisi global yang belum stabil, pasar justru sangat sensitif terhadap komunikasi pemerintah. 

Karena itu, setiap pernyataan pejabat tinggi negara memiliki dampak psikologis besar terhadap kepercayaan publik maupun investor.

Redaksi BorneoTribun melihat pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara optimisme dan transparansi. 

Publik memang tidak perlu dipaksa panik, tetapi masyarakat juga berhak mendapat gambaran realistis mengenai kondisi ekonomi yang sedang dihadapi.

Sebab sejarah menunjukkan, pelemahan mata uang dalam jangka panjang dapat memengaruhi banyak sektor sekaligus. 

Mulai dari cicilan utang luar negeri, biaya impor pangan dan energi, hingga tekanan terhadap industri dalam negeri yang bergantung pada bahan baku impor.

Di sisi lain, pernyataan Prabowo mengenai ketahanan pangan dan energi juga patut dicatat sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin menonjolkan sektor-sektor strategis yang dianggap masih aman. 

Ini menjadi penting karena stabilitas pangan dan energi memang sering menjadi penentu utama ketahanan ekonomi nasional saat terjadi gejolak global.

Namun tantangan sesungguhnya bukan hanya menjaga ketersediaan pangan dan energi, melainkan menjaga daya beli masyarakat agar tidak terus tergerus.

Saat rupiah melemah tajam, kelompok paling rentan biasanya adalah kelas menengah ke bawah yang penghasilannya tetap, sementara harga barang perlahan naik. 

Dalam kondisi seperti ini, rasa aman ekonomi tidak cukup dibangun lewat pidato optimistis, tetapi juga melalui kebijakan yang mampu menahan inflasi dan menjaga lapangan kerja.

Karena itu, kritik terhadap pernyataan Presiden seharusnya tidak dipandang sebagai upaya menjatuhkan pemerintah. 

Kritik justru menjadi pengingat bahwa situasi ekonomi membutuhkan komunikasi yang lebih hati-hati, akurat, dan empatik terhadap keresahan masyarakat.

Redaksi BorneoTribun menilai publik saat ini tidak hanya membutuhkan keyakinan bahwa Indonesia “masih oke”, tetapi juga membutuhkan penjelasan yang lebih konkret mengenai langkah pemerintah menghadapi tekanan rupiah, strategi menjaga stabilitas harga, dan upaya melindungi daya beli masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.

Optimisme tetap penting. Tetapi di tengah pelemahan rupiah yang menyentuh rekor terendah, publik juga berharap pemerintah menunjukkan keseriusan yang sebanding dengan besarnya tantangan ekonomi yang sedang dihadapi.

Prabowo Subianto meminta BPKP tetap memeriksa pejabat dekat Presiden jika ditemukan indikasi pelanggaran saat menghadiri kegiatan di Nganjuk.

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengaku pernah menerima laporan dari Kepala BPKP yang merasa gugup saat hendak memeriksa sejumlah pejabat yang diduga melakukan penyelewengan karena dikenal dekat dengannya. 

Cerita itu disampaikan Prabowo di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Prabowo, Kepala BPKP sempat meminta petunjuk apakah pemeriksaan tetap diteruskan.

Namun, ia menegaskan proses pemeriksaan harus tetap berjalan jika ditemukan indikasi pelanggaran, tanpa memandang kedekatan pribadi.

“Kalau ada indikasi, terus periksa,” kata Prabowo.

Ia juga menilai pejabat publik seharusnya lebih berhati-hati dalam menjalankan amanah jabatan dan tidak menyalahgunakan kewenangan negara.

Prabowo mengaku heran masih ada praktik korupsi di era digital yang menurutnya membuat penyimpangan semakin mudah terlacak.

Misteri hilangnya Otto Iskandar Dinata setelah diculik Laskar Hitam pada 1945 menjadi salah satu kisah tragis sejarah awal kemerdekaan Indonesia. (Foto ilustrasi AI)

JAKARTA - Menteri Negara era awal kemerdekaan Indonesia, Otto Iskandar Dinata, diculik kelompok bersenjata Laskar Hitam di Tangerang pada 19 Desember 1945. Tokoh yang dikenal sebagai Otista itu menghilang setelah dibawa ke kawasan pesisir Pantai Mauk dan hingga kini nasibnya tidak pernah diketahui secara pasti.

Otto Iskandar Dinata merupakan salah satu tokoh penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Pada dekade 1920-an, dia aktif di organisasi Boedi Oetomo dan kemudian terlibat dalam proses persiapan kemerdekaan sebagai anggota BPUPKI serta PPKI.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno menunjuk Otto sebagai Menteri Negara. Saat itu, pemerintah Indonesia masih menghadapi situasi keamanan yang belum stabil.

Otto mendapat tugas membantu pembentukan kekuatan militer nasional. Namun, upaya itu tidak mudah karena banyak kelompok bersenjata berasal dari latar belakang berbeda, mulai dari eks anggota PETA, Heiho, hingga bekas prajurit KNIL.

Perbedaan kepentingan memicu ketegangan di sejumlah kelompok bersenjata. Sebagian menolak berada di bawah satu komando pemerintah pusat dan bergerak sendiri dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Situasi tersebut menjadi awal petaka bagi Otto. Pada 19 Desember 1945, dia diculik Laskar Hitam di Tangerang lalu dibawa ke wilayah Pantai Mauk. Sejak saat itu, Otto tidak pernah kembali.

Dalam buku Oto Iskandar di Nata: The Untold Stories karya Iip D. Yahya, disebutkan penculikan Otto diduga dipicu isu yang disebarkan agen-agen NICA. Otto dituduh sebagai mata-mata Belanda untuk melemahkan kepercayaan terhadap tokoh-tokoh nasional yang mendukung persatuan Indonesia.

Di kalangan Laskar Hitam juga beredar kabar bahwa Otto menguasai uang satu juta gulden Belanda. Tuduhan itu semakin memperkuat anggapan bahwa dirinya berpihak kepada Belanda. Padahal, menurut Iip, uang tersebut berasal dari rampasan perang Jepang yang memang berbentuk mata uang gulden Belanda.

Hingga kini, keberadaan Otto Iskandar Dinata tidak pernah diketahui secara pasti. Dia diduga telah dibunuh dan jasadnya dibuang ke laut.

Karena tidak ada kepastian mengenai nasibnya, pemerintah kemudian menetapkan 20 Desember 1945 sebagai tanggal wafat Otto Iskandar Dinata.

Tujuh tahun setelah peristiwa penculikan itu, pemerintah menggelar pemakaman simbolis di Bandung. Peti yang dimakamkan tidak berisi jasad Otto, melainkan hanya pasir dan air laut. Makam simbolis tersebut berada di Monumen Pasir Pahlawan.

Prabowo Subianto menyiapkan 1.582 kapal ikan untuk nelayan melalui koperasi guna memperkuat ekonomi biru dan sektor kelautan nasional.

JAKARTA - Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengembangkan sektor kelautan dan perikanan secara besar-besaran melalui penguatan ekonomi biru saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo, Sabtu.

Presiden menyebut potensi laut Indonesia sebagai karunia besar yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Dalam keterangannya, Prabowo mengatakan pemerintah akan mempercepat investasi di sektor kelautan dan perikanan melalui konsep blue ocean economy atau ekonomi laut biru.

“Ekonomi laut biru ini sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa, kita harus bersyukur dan sekarang harus besar-besaran investasi,” kata Prabowo dalam keterangan Sekretariat Presiden di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, penguatan sektor kelautan menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun kemandirian nasional setelah Indonesia dinilai berhasil mencapai swasembada sejumlah komoditas pangan.

Prabowo menegaskan nelayan harus menjadi pelaku utama dalam pemanfaatan sumber daya laut nasional. Pemerintah juga ingin memastikan hasil laut Indonesia lebih banyak dikelola masyarakat sendiri, bukan pihak asing.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan pemerintah akan membangun 1.582 kapal ikan pada tahun ini. Kapal tersebut nantinya diberikan kepada kelompok nelayan yang tergabung dalam koperasi.

“Nanti diatur apakah 30 nelayan satu koperasi, nanti kita beri kapal. Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada yang kapal-kapal besar,” ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah ingin memperkuat posisi nelayan lokal dalam industri perikanan nasional.

“Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, kita ingin rakyat kita yang mengambil,” tegas Prabowo.

Program pembangunan kapal ikan itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir di berbagai daerah.

Prabowo optimistis langkah tersebut dapat mendorong kesejahteraan nelayan dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor kelautan.

Kepatuhan industri Kalsel masih rendah, hanya 66 dari 140 perusahaan melapor ke SIINas hingga Triwulan I 2026. Data ini penting untuk kebijakan ekonomi. (Foto Ilustrasi)

BANJARBARU – Tingkat kepatuhan pelaporan industri menengah dan besar di Kalimantan Selatan masih menjadi sorotan. Hingga Triwulan I 2026, baru 66 perusahaan yang tercatat aktif melaporkan data melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dari total 140 industri yang wajib melapor.

Kepala Dinas Perindustrian Kalimantan Selatan, Miftahul Chair, menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan masih perlunya dorongan serius agar pelaku industri lebih disiplin memenuhi kewajiban pelaporan.

Miftahul Chair menjelaskan, data industri yang lengkap dan akurat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan sektor industri. Tanpa pelaporan yang optimal, pemerintah daerah berisiko menghadapi keterbatasan dalam merancang program yang tepat sasaran.

“Masih ada sejumlah perusahaan yang belum melaporkan data, khususnya untuk periode Triwulan I 2026. Hal ini perlu segera dibenahi agar basis data industri semakin kuat dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Miftahul Chair di Banjarbaru.

Miftahul Chair menegaskan bahwa kewajiban pelaporan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengubah mekanisme pelaporan dari sebelumnya per semester menjadi setiap triwulan.

Perubahan ini menuntut peningkatan kedisiplinan dari pelaku industri, terutama dalam memenuhi tenggat waktu pelaporan yang ditetapkan maksimal tanggal 10 setiap bulan setelah periode berakhir.

Menurut Miftahul Chair, penyesuaian sistem pelaporan ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat ketersediaan data industri yang lebih mutakhir dan relevan.

Miftahul Chair menekankan bahwa SIINas berperan sebagai instrumen penting dalam memastikan integrasi data industri secara nasional. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Selain itu, optimalisasi pelaporan data juga berkaitan erat dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan mencapai 8 persen. Sektor industri dinilai menjadi salah satu pendorong utama, terutama melalui program hilirisasi.

“Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga membuka peluang kerja, memperkuat daya saing, serta memperluas akses pasar ekspor,” kata Miftahul Chair.

Upaya peningkatan kepatuhan pelaporan ini juga sejalan dengan target Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6,4 persen pada 2026.

Miftahul Chair menyebut, penguatan sistem pelaporan melalui SIINas diharapkan mampu memperkokoh perencanaan pembangunan industri berbasis data yang kredibel dan berkelanjutan.

Dengan adanya fasilitasi dari pemerintah daerah, pelaku industri diharapkan dapat lebih aktif melaporkan data secara berkala, sehingga ekosistem industri di Kalimantan Selatan semakin transparan dan kompetitif.

FAQ

1. Apa itu SIINas?
SIINas adalah Sistem Informasi Industri Nasional yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data industri secara terintegrasi.

2. Berapa jumlah perusahaan yang sudah melapor di Kalsel?
Sebanyak 66 perusahaan dari total 140 industri menengah dan besar hingga Triwulan I 2026.

3. Mengapa pelaporan industri penting?
Pelaporan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan industri yang tepat sasaran dan berbasis data.

4. Apa aturan terbaru terkait pelaporan?
Sesuai Permenperin Nomor 13 Tahun 2025, pelaporan dilakukan setiap triwulan, bukan lagi per semester.

5. Kapan batas waktu pelaporan SIINas?
Paling lambat tanggal 10 setiap bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Kemenbud dan ASUCH berkolaborasi mencari kapal Flor De La Mar di Selat Malaka dengan teknologi modern, berpotensi jadi museum maritim dunia.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mulai mengarahkan fokus baru pada pelestarian warisan budaya bawah laut dengan membuka peluang kolaborasi internasional. Kementerian Kebudayaan menggandeng Association for Saving of Underwater Cultural Heritage untuk menelusuri jejak sejarah yang hilang di dasar laut, termasuk kapal legendaris Flor de la Mar.

Langkah ini ditandai dengan pertemuan antara Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Ketua ASUCH Nikolaus Graf Sandizell. Diskusi tersebut menyoroti peluang riset bersama, terutama dalam pencarian bangkai kapal Flor de la Mar yang diyakini tenggelam di kawasan Selat Malaka.

Fadli Zon menegaskan bahwa pencarian kapal bersejarah tersebut tidak bisa dilakukan secara konvensional. Pemerintah berencana memanfaatkan teknologi penginderaan jarak jauh dan pemetaan bawah laut untuk mempersempit lokasi pencarian.

Flor de la Mar dikenal sebagai kapal Portugis sarat muatan berharga sebelum karam pada abad ke-16. Nilai historis dan ekonominya menjadikan kapal ini sebagai salah satu target utama eksplorasi arkeologi maritim dunia.

Menurut Fadli Zon, jika bangkai kapal berhasil ditemukan dan diangkat, Flor de la Mar berpotensi menjadi pusat perhatian dalam pengembangan museum maritim bertaraf internasional.

Keberadaan artefak kapal tersebut diyakini mampu:

• menarik wisatawan mancanegara,

• memperkuat ekonomi berbasis budaya,

• sekaligus menjadi sarana edukasi sejarah maritim Indonesia.

Fadli Zon juga menilai penemuan ini dapat memperkuat narasi kedaulatan Indonesia atas warisan budaya bawah laut.

Kolaborasi ini tidak hanya melibatkan Kementerian Kebudayaan. Sejumlah lembaga turut disiapkan untuk mendukung proyek ini, di antaranya:

• Kementerian Kelautan dan Perikanan,

• Badan Riset dan Inovasi Nasional,

• Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pendekatan lintas sektor ini diperlukan untuk memastikan aspek ilmiah, regulasi, hingga potensi investasi dapat berjalan selaras.

Selain eksplorasi, pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek hukum dan pelestarian. Kajian ilmiah serta penyusunan regulasi terkait cagar budaya bawah air menjadi bagian penting dari kerja sama ini.

Fadli Zon menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengidentifikasi dan melindungi objek-objek bersejarah yang tersebar di perairan Indonesia.

Nikolaus Graf Sandizell menyambut positif kerja sama ini. ASUCH berharap kolaborasi tidak hanya berfokus pada eksplorasi, tetapi juga mencakup pertukaran pengetahuan, pelatihan, dan pengalaman arkeologi bawah laut.

Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia dalam bidang arkeologi maritim.

FAQ

1. Apa itu Flor de la Mar?
Flor de la Mar adalah kapal Portugis abad ke-16 yang tenggelam di Selat Malaka dan dikenal membawa muatan berharga.

2. Mengapa kapal ini penting?
Nilai sejarah dan potensi ekonominya sangat tinggi, termasuk sebagai objek wisata dan penelitian arkeologi.

3. Teknologi apa yang digunakan untuk pencarian?
Teknologi penginderaan jarak jauh dan pemetaan bawah laut digunakan untuk menemukan lokasi kapal secara akurat.

4. Siapa saja yang terlibat dalam proyek ini?
Selain Kementerian Kebudayaan, ada KKP, BRIN, BKPM, dan mitra internasional ASUCH.

5. Apa manfaat jika kapal ditemukan?
Dapat menjadi museum maritim, meningkatkan pariwisata, serta memperkuat identitas sejarah Indonesia.

APPMBGI mengolah limbah dapur MBG menjadi bioavtur dan kompos untuk mendukung ekonomi sirkular, ketahanan pangan, dan energi nasional.

Jakarta — Upaya menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diarahkan ke pengelolaan limbah yang lebih bernilai. Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia menegaskan komitmen membangun sistem dapur berbasis zero waste dengan mengolah sisa produksi menjadi kompos dan bioavtur.

Ketua Umum Abdul Rivai Ras menyampaikan bahwa pendekatan ini menjadi bagian penting dari keberlanjutan program nasional tersebut. Fokus tidak hanya pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga memastikan limbah dapur tidak menjadi beban lingkungan maupun anggaran negara.

Abdul Rivai Ras menilai Program MBG sebagai investasi jangka panjang untuk generasi masa depan. Karena itu, setiap dapur MBG diarahkan menjadi unit produktif yang mampu menghasilkan nilai tambah dari sisa produksi.

Dengan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah, potensi limbah yang dihasilkan dinilai cukup besar. Dua jenis limbah utama yang menjadi perhatian adalah minyak jelantah dan sampah organik dari bahan makanan.

Minyak jelantah akan dikumpulkan secara terstruktur untuk kemudian diolah menjadi bioavtur, bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, sisa bahan makanan akan dimanfaatkan sebagai kompos yang dapat mendukung sektor pertanian.

Langkah ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru. Pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular dinilai mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi beban pengelolaan sampah, serta memberdayakan pelaku UMKM di sekitar dapur MBG.

Dalam implementasinya, APPMBGI menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dan PT Pertamina (Persero), guna memastikan proses pengolahan limbah memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kelestarian lingkungan.

Abdul Rivai Ras menegaskan bahwa pengelolaan limbah bukan program sementara, melainkan bagian dari ekosistem jangka panjang MBG. Model ini diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus ketahanan energi nasional.

Transformasi limbah dapur menjadi energi dan pupuk disebut sebagai langkah strategis yang menghubungkan sektor pangan, lingkungan, dan energi dalam satu sistem terpadu.

FAQ

1. Apa itu Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?
Program pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan bergizi untuk masyarakat, khususnya pelajar, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2. Apa peran APPMBGI dalam program ini?
APPMBGI bertanggung jawab dalam pengelolaan dapur MBG, termasuk inovasi pengolahan limbah agar lebih berkelanjutan.

3. Limbah apa saja yang diolah dalam program ini?
Minyak jelantah diolah menjadi bioavtur, sedangkan sampah organik dijadikan kompos.

4. Apa manfaat pengolahan limbah ini?
Mengurangi pencemaran lingkungan, menciptakan nilai ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mendukung energi alternatif.

5. Siapa saja yang terlibat dalam kolaborasi ini?
Selain APPMBGI, terdapat kementerian terkait dan PT Pertamina (Persero) dalam pengembangan teknologi dan standar pengolahan.

Analis komunikasi politik menilai kunjungan Seskab Teddy ke Sekolah Rakyat di Jakarta sebagai contoh komunikasi publik efektif yang menunjukkan komitmen pemerintah pada pendidikan.

JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai kunjungan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ke Sekolah Rakyat di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, sebagai contoh pendekatan komunikasi publik yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Hendri, langkah pejabat yang memilih turun langsung ke lapangan memiliki nilai penting karena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memahami persoalan nyata di masyarakat, khususnya terkait pendidikan bagi anak-anak yang tidak bersekolah.

Ia menilai, dalam praktik pemerintahan, banyak pihak yang mengetahui adanya masalah sosial, namun tidak semuanya bersedia melihat kondisi tersebut secara langsung.

Kunjungan tersebut dilakukan bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dengan tujuan meninjau kesiapan Sekolah Rakyat serta melihat langsung kondisi calon siswa yang sebagian besar berasal dari kelompok keluarga kurang mampu.

Dalam pandangan Hendri, interaksi langsung antara pejabat dengan masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi calon siswa, merupakan bentuk komunikasi yang lebih bermakna dibandingkan penyampaian pidato panjang atau paparan data program.

Ia menilai pendekatan yang mengedepankan dialog langsung dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selama kunjungan berlangsung, Teddy terlihat lebih banyak berdialog langsung dengan anak-anak tanpa menyampaikan pidato panjang. Ia juga memberikan pernyataan singkat berdasarkan hasil pengamatan di lokasi.

Pendekatan tersebut dinilai sebagai bentuk komunikasi yang jujur dan berorientasi pada tindakan nyata.

Menurut Hendri, pola komunikasi yang dimulai dari aksi di lapangan sebelum menyampaikan pernyataan publik menjadi salah satu pendekatan yang cukup jarang dilakukan, namun memiliki dampak positif bagi citra pemerintah.

Hendri juga menilai pola komunikasi seperti ini sejalan dengan upaya memperbaiki citra komunikasi pemerintah dalam beberapa waktu terakhir.

Ia menyebut, yang terpenting bukan seberapa sering pejabat tampil di media, melainkan seberapa besar kehadiran mereka dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Jika dilakukan secara konsisten, pendekatan tersebut diyakini dapat memperkuat kepercayaan publik secara alami tanpa harus didorong oleh narasi komunikasi yang berlebihan.

Dalam kunjungan tersebut, Teddy menyampaikan sambutan kepada calon siswa yang hadir dan menjelaskan bahwa fasilitas Sekolah Rakyat masih dalam tahap persiapan sebelum resmi beroperasi.

Lebih dari 70 calon siswa dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari berbagai wilayah di Jakarta dan mayoritas berasal dari keluarga dalam kategori miskin ekstrem.

Sekolah Rakyat di Pejompongan saat ini menempati bangunan milik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan dipersiapkan untuk menampung siswa yang sebelumnya putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Program ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan.

FAQ

1. Siapa yang menilai kunjungan Seskab Teddy ke Sekolah Rakyat?
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio memberikan penilaian terhadap kunjungan tersebut.

2. Apa tujuan kunjungan Seskab ke Sekolah Rakyat?
Untuk meninjau kesiapan fasilitas sekolah serta melihat langsung kondisi calon siswa yang akan belajar di sana.

3. Siapa saja yang ikut dalam kunjungan tersebut?
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

4. Siapa calon siswa Sekolah Rakyat?
Mayoritas berasal dari keluarga miskin ekstrem dan sebagian merupakan anak putus sekolah.

5. Di mana lokasi Sekolah Rakyat yang dikunjungi?
Di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Kopassus menegaskan isu keributan Ring 1 Istana yang viral di media sosial adalah hoaks dan tidak memiliki bukti valid. (Ilustrasi)

Kopassus Tegaskan Isu Keributan Ring 1 Istana Hoaks, Publik Diminta Waspada Informasi Viral

JAKARTA — Satuan elit Komando Pasukan Khusus akhirnya memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar luas di media sosial mengenai dugaan pertikaian di lingkungan Ring 1 Istana.

Melalui keterangan resmi yang disampaikan oleh Divisi Penerangan Kopassus, narasi yang menyebut adanya konflik internal disebut tidak benar dan tidak memiliki dasar fakta yang dapat diverifikasi.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui akun resmi penerangan Kopassus, pihak institusi menegaskan bahwa informasi yang beredar merupakan berita bohong atau hoaks.

Pihak penerangan menyatakan, penyebaran narasi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan di ruang publik serta memicu kesalahpahaman terkait soliditas internal lembaga negara, termasuk lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Istana Kepresidenan.

Unggahan klarifikasi tersebut juga menyertakan tangkapan layar percakapan media sosial yang diberi label “Fake News”, sebagai bentuk penegasan bahwa informasi yang beredar tidak sesuai fakta.

Sebelumnya, publik sempat dihebohkan dengan narasi viral di platform Threads yang menyebut adanya dugaan pertikaian di lingkungan Ring 1 Istana.

Narasi tersebut turut menyeret nama sejumlah pejabat militer, termasuk Panglima Komando Pasukan Khusus, Djon Afriandi, serta Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.

Dalam unggahan viral tersebut, beredar klaim mengenai dugaan ketegangan yang disebut terjadi setelah agenda pertemuan di lingkungan Istana. Namun hingga saat ini, tidak terdapat bukti valid maupun pernyataan resmi yang mendukung klaim tersebut.

Pihak Kopassus menegaskan bahwa narasi tersebut hanya berupa cerita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Kopassus mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi, terutama yang menyangkut institusi negara dan pejabat publik.

Langkah verifikasi terhadap sumber informasi dinilai penting untuk menghindari penyebaran kabar yang dapat menimbulkan keresahan publik.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak mudah percaya terhadap informasi anonim yang tidak memiliki rujukan resmi atau bukti faktual.

Kasus ini menjadi contoh bagaimana informasi yang belum tentu benar dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial.

Di era digital, narasi viral sering kali berkembang tanpa proses verifikasi, sehingga berpotensi membentuk persepsi publik yang keliru.

Pengamat komunikasi menilai bahwa fenomena semacam ini menegaskan pentingnya literasi digital serta tanggung jawab bersama dalam menjaga ruang informasi tetap sehat dan akurat.

FAQ

Apakah benar terjadi keributan di Ring 1 Istana?

Tidak. Pihak Kopassus telah menegaskan bahwa narasi tersebut adalah hoaks dan tidak memiliki bukti yang dapat diverifikasi.

Siapa saja yang disebut dalam isu viral tersebut?

Narasi yang beredar sempat menyebut nama Djon Afriandi dan Teddy Indra Wijaya, namun klaim tersebut telah dibantah secara resmi.

Dari mana asal isu tersebut?

Isu pertama kali muncul dari percakapan di media sosial, terutama platform Threads, yang kemudian menyebar luas.

Apa imbauan resmi dari Kopassus?

Masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap informasi yang belum terverifikasi dan tidak menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya.

Mengapa hoaks seperti ini bisa cepat viral?

Karena media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat tanpa proses verifikasi, sehingga narasi sensasional mudah menarik perhatian publik.

Pemerintah menargetkan 82,9 juta anak menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Program ini dinilai penting untuk kesehatan anak dan pertumbuhan ekonomi daerah.

PADANG — Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan target menjangkau 82,9 juta anak Indonesia pada 2026. Upaya ini menandai perluasan besar layanan gizi nasional yang dinilai strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebutkan jumlah penerima manfaat MBG terus bertambah sejak program diluncurkan pada awal 2025. Hingga saat ini, sekitar 62 juta anak telah mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Menurut Dadan, perluasan cakupan MBG bukan hanya soal penyediaan makanan, tetapi bagian dari investasi jangka panjang negara dalam meningkatkan kesehatan dan produktivitas generasi muda.

“Program ini menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan anak-anak tumbuh sehat, sehingga di masa depan mereka mampu berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan,” ujarnya di Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (22/4/2026).

Program MBG merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah memandang pemenuhan gizi anak sebagai fondasi utama dalam menciptakan generasi produktif dan berdaya saing.

Dadan menilai keberhasilan program MBG berkaitan erat dengan berbagai aspek pembangunan, mulai dari pencegahan tengkes (stunting) hingga peningkatan kualitas tenaga kerja di masa mendatang.

Ia menambahkan bahwa dampak program ini tidak hanya terasa dalam jangka pendek, tetapi juga akan berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Seiring peningkatan jumlah penerima manfaat, BGN menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap standar teknis dalam penyelenggaraan layanan gizi. Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta memastikan kelengkapan fasilitas serta dokumen pendukung.

Beberapa syarat utama yang harus dipenuhi antara lain keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kedua komponen tersebut dinilai penting untuk menjamin keamanan pangan yang diberikan kepada anak-anak.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa peningkatan jumlah penerima tidak mengorbankan kualitas makanan dan keamanan kesehatan.

Di tingkat daerah, implementasi MBG juga mulai menunjukkan dampak ekonomi. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menegaskan bahwa pelaksanaan program tidak hanya difokuskan di wilayah perkotaan, tetapi menyasar seluruh daerah di provinsi tersebut.

Ia berharap program MBG tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga memperhatikan kualitas rasa agar anak-anak lebih antusias mengonsumsinya.

Berdasarkan data BGN, terdapat 402 unit SPPG di Sumatera Barat, dengan 70 unit berada di Kota Padang. Dengan jumlah tersebut, diperkirakan terjadi perputaran dana sekitar Rp400 miliar untuk memenuhi kebutuhan penyediaan makanan bergizi di wilayah tersebut.

Selain meningkatkan kualitas gizi anak, perputaran dana tersebut juga dinilai berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk sektor pangan dan jasa distribusi.

FAQ

Apa itu program Makan Bergizi Gratis (MBG)?
Program MBG adalah inisiatif pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi kepada anak-anak Indonesia guna meningkatkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.

Berapa target penerima MBG pada 2026?
Pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta anak menjadi penerima manfaat MBG.

Berapa jumlah penerima MBG saat ini?
Sekitar 62 juta anak telah menerima manfaat program hingga saat ini.

Apa manfaat utama program MBG?
Program ini bertujuan mencegah stunting, meningkatkan kesehatan anak, serta mendukung produktivitas generasi di masa depan.

Apa dampak ekonomi dari program MBG di daerah?
Di Sumatera Barat saja, program ini diperkirakan mendorong perputaran dana hingga Rp400 miliar, yang berpotensi menggerakkan ekonomi lokal.

Menkeu Purbaya mengungkap strategi baru ekonomi Indonesia berbasis investasi dan hilirisasi untuk mendorong pertumbuhan produktif serta menjaga stabilitas di tengah tekanan global.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mulai mengubah pendekatan pembangunan ekonomi nasional dengan menekankan pertumbuhan yang tidak hanya stabil, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja berkualitas.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa arah baru kebijakan ekonomi diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor industri serta penguatan investasi jangka panjang.

Pendekatan ini menandai pergeseran strategi dari sekadar menjaga stabilitas menuju transformasi ekonomi yang lebih berorientasi pada kualitas pertumbuhan.

Dalam kebijakan terbaru, pemerintah menyiapkan tiga fondasi utama yang akan menopang perubahan struktur ekonomi nasional, yakni:

• Investasi produktif

• Industrialisasi berbasis hilirisasi

• Peningkatan produktivitas tenaga kerja

Ketiga pilar tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor manufaktur dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik.

Selain itu, pengembangan industri hilir juga diyakini dapat memperluas basis ekonomi nasional sehingga pertumbuhan tidak bergantung pada sektor tertentu saja.

Di tengah ketidakpastian global, kondisi ekonomi Indonesia dinilai tetap berada pada jalur yang relatif stabil.

Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,11 persen pada 2025, menunjukkan ketahanan yang cukup baik dibandingkan sejumlah negara lain.

Stabilitas tersebut didukung oleh beberapa indikator utama, seperti:

• Inflasi yang tetap terkendali

• Defisit fiskal yang terjaga

• Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang relatif rendah

Selain itu, neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus sekitar Rp20,6 triliun (setara 1,27 miliar dolar AS, asumsi kurs ±Rp16.200 per dolar AS) pada Februari 2026.

Surplus tersebut melanjutkan tren positif selama sekitar 70 bulan berturut-turut.

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berperan penting sebagai bantalan ekonomi atau shock absorber.

Kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Pemerintah juga mempertahankan disiplin fiskal dengan menjaga defisit tetap di bawah 3 persen dari PDB.

Selain itu, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat guna menjaga stabilitas makroekonomi.

Meski ketegangan global masih terjadi, pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,4 hingga 6 persen pada 2026.

Optimisme tersebut didasarkan pada fondasi ekonomi yang dinilai cukup kuat serta beragam program transformasi yang sedang berjalan.

Program hilirisasi menjadi salah satu instrumen utama dalam mempercepat perubahan struktur ekonomi nasional.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Walau optimistis, pemerintah tetap mencermati potensi risiko global, terutama ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang dapat berdampak pada kenaikan harga energi.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pemerintah menyiapkan bantalan fiskal serta menjaga stabilitas harga bahan bakar bersubsidi.

Selain itu, efisiensi belanja negara juga menjadi prioritas guna memastikan ruang fiskal tetap tersedia jika terjadi tekanan ekonomi global.

FAQ

1. Apa fokus utama strategi ekonomi terbaru pemerintah?

Fokus utama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif melalui investasi, industrialisasi, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

2. Mengapa hilirisasi menjadi prioritas?

Hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri serta memperkuat sektor manufaktur nasional.

3. Berapa target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026?

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,4–6 persen pada tahun 2026.

4. Apa peran APBN dalam menjaga ekonomi?

APBN berfungsi sebagai bantalan ekonomi untuk melindungi daya beli masyarakat saat terjadi gejolak ekonomi global.

5. Apa risiko terbesar bagi ekonomi Indonesia saat ini?

Salah satu risiko utama adalah ketegangan geopolitik global yang dapat memengaruhi harga energi dan stabilitas ekonomi.

Pakar keamanan siber menilai Wikimedia perlu segera mendaftar PSE agar memiliki kepastian hukum dan menghindari pemblokiran layanan di Indonesia. (ilustrasi)

JAKARTA - Isu kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) bagi Wikimedia Foundation kembali menjadi perhatian publik setelah pemerintah memberikan batas waktu penyelesaian registrasi.

Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai bahwa kepatuhan terhadap regulasi PSE bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi platform digital yang beroperasi di Indonesia.

Menurutnya, pendaftaran PSE memungkinkan adanya jalur komunikasi resmi antara pemerintah dan penyedia layanan digital jika terjadi masalah, baik terkait konten maupun perlindungan data pengguna.

Regulasi PSE Dinilai Memberi Perlindungan Bagi Pengguna

Dalam pandangan Alfons, regulasi PSE berfungsi sebagai dasar hukum yang melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan data maupun konten yang merugikan.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan perwakilan resmi dari platform digital di Indonesia akan mempermudah penyelesaian berbagai persoalan yang mungkin muncul di kemudian hari.

Tanpa adanya pendaftaran resmi, pemerintah dinilai akan kesulitan menjalin komunikasi dengan pihak penyedia layanan saat terjadi sengketa atau pelanggaran.

Situasi tersebut dinilai berpotensi memperlambat penanganan masalah yang berkaitan dengan keamanan digital maupun distribusi konten.

Pemerintah Beri Tenggat Waktu Tujuh Hari

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) sebelumnya telah memberikan ultimatum kepada Wikimedia Foundation untuk menyelesaikan proses pendaftaran PSE dalam waktu tujuh hari kerja sejak 15 April 2026.

Jika hingga batas waktu tersebut kewajiban belum dipenuhi, maka seluruh layanan Wikimedia, termasuk Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons, berpotensi diblokir.

Langkah ini diambil setelah pemerintah sebelumnya memberikan perpanjangan waktu sejak tahun 2025 atas permintaan pihak Wikimedia.

Pemberitahuan awal terkait kewajiban registrasi juga telah disampaikan sejak November 2025.

Menurut Alfons, aturan PSE berlaku bagi semua platform digital tanpa pengecualian, baik perusahaan lokal maupun global.

Ia menilai bahwa kepatuhan terhadap regulasi nasional merupakan indikator penting dari tanggung jawab sebuah platform terhadap pengguna di suatu negara.

Selain itu, penerapan aturan yang konsisten dinilai dapat mendorong terciptanya ekosistem digital yang lebih tertib dan aman.

Dengan demikian, pengguna dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik dari potensi penyebaran informasi yang menyesatkan atau berbahaya.

Pakar tersebut juga menilai langkah tegas pemerintah merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan dalam penerapan hukum di ruang digital.

Menurutnya, jika terdapat platform yang mengabaikan kewajiban registrasi tanpa sanksi yang jelas, maka hal tersebut berpotensi menjadi contoh buruk bagi penyelenggara sistem elektronik lainnya.

Oleh karena itu, konsistensi penegakan aturan dinilai penting untuk menjaga kredibilitas regulasi digital di Indonesia.

Kewajiban PSE Berlaku Untuk Semua Platform Digital

Ketentuan mengenai kewajiban pendaftaran PSE telah diatur dalam regulasi pemerintah yang mengharuskan seluruh penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan registrasi sebelum beroperasi di Indonesia.

Aturan tersebut mencakup berbagai jenis layanan digital seperti media sosial, mesin pencari, layanan keuangan digital, hingga platform berbagi konten.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, sanksi administratif dapat diberikan, mulai dari teguran tertulis hingga pemutusan akses terhadap layanan.

Menariknya, proses pendaftaran PSE tidak dikenakan biaya dan berlaku setara bagi semua platform, baik yang bersifat komersial maupun nirlaba.

FAQ

Apa Itu PSE?

PSE atau Penyelenggara Sistem Elektronik adalah entitas yang menyediakan layanan digital kepada pengguna, seperti media sosial, mesin pencari, atau platform berbasis internet lainnya.

Mengapa Wikimedia Harus Daftar PSE?

Pendaftaran PSE diperlukan agar platform memiliki legalitas resmi di Indonesia serta memudahkan komunikasi dengan pemerintah jika terjadi masalah.

Apa Dampaknya Jika Wikimedia Tidak Daftar PSE?

Jika tidak terdaftar dalam batas waktu yang ditentukan, layanan Wikimedia termasuk Wikipedia berpotensi diblokir di Indonesia.

Apakah Pendaftaran PSE Berbayar?

Tidak. Pendaftaran PSE tidak dipungut biaya dan berlaku sama bagi platform lokal maupun asing.

Apa Tujuan Utama Regulasi PSE?

Tujuannya adalah memastikan perlindungan data pengguna, kepatuhan hukum, dan pengelolaan ruang digital yang lebih aman.

Menteri LH meminta Kabupaten Banjar menyelesaikan 27 persen sisa sampah harian guna mendukung target nasional pengelolaan sampah 100 persen pada 2029.

BANJARMASIN - Upaya pemerintah pusat mengejar target pengelolaan sampah nasional 100 persen pada 2029 mendorong daerah untuk mempercepat pembenahan sistem persampahan. Salah satu wilayah yang mendapat perhatian adalah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meminta Pemerintah Kabupaten Banjar segera menyelesaikan sekitar 27 persen sisa persoalan sampah dari total timbulan harian yang mencapai kurang lebih 365 ton.

Saat ini, sekitar 265 ton sampah per hari telah ditangani melalui Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kencana dengan metode control landfill, sementara sisanya masih memerlukan penanganan lebih intensif.

Pernyataan tersebut disampaikan usai kegiatan apel dan kerja bakti lingkungan di kawasan Pasar Batuah Martapura, Senin.

Menteri Hanif menilai langkah Pemerintah Kabupaten Banjar menghentikan praktik open dumping sejak awal 2025 merupakan kemajuan penting dalam tata kelola persampahan daerah.

Menurutnya, penghentian metode pembuangan terbuka menjadi fondasi awal menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.

Langkah ini juga sejalan dengan strategi nasional yang menargetkan seluruh daerah di Indonesia mampu mengelola sampah secara menyeluruh pada 2029.

Namun, ia menegaskan bahwa upaya tersebut tidak boleh berhenti pada tahap awal.

Tahap lanjutan yang harus segera dilakukan adalah mengurangi volume sampah organik sebelum mencapai TPA.

Sampah organik seperti sisa makanan, dedaunan, dan limbah rumah tangga basah diharapkan dapat diolah langsung di tingkat rumah tangga, pasar, maupun lingkungan permukiman.

Dengan cara ini, fasilitas TPA hanya akan difungsikan untuk residu dan sampah anorganik, sehingga beban lingkungan dapat ditekan secara signifikan.

Selain itu, sistem control landfill diwajibkan berjalan konsisten, termasuk penutupan timbunan sampah secara rutin minimal satu kali setiap pekan.

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah pencemaran udara dan tanah yang biasanya terjadi pada sistem pembuangan terbuka.

Selain perbaikan teknis di lapangan, Menteri Hanif juga menekankan pentingnya kesiapan regulasi dan dukungan anggaran.

Beberapa aspek yang harus dipenuhi pemerintah daerah meliputi:

• Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah

• Peningkatan alokasi anggaran hingga sekitar 3 persen

• Penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor persampahan

Ia menilai Kabupaten Banjar memiliki peluang besar untuk menjadi contoh nasional dalam pengelolaan sampah.

Jika seluruh target dapat dipenuhi, daerah tersebut bahkan berpotensi kembali meraih penghargaan Adipura pada 2026.

Bupati Banjar Saidi Mansyur menyatakan pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan program kebersihan secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan anggaran, peningkatan sarana dan prasarana, serta penguatan peran masyarakat dalam memilah sampah dari sumber.

Menurutnya, pengelolaan sampah berbasis masyarakat mulai berkembang karena memiliki nilai ekonomi yang menarik bagi warga.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banjar juga menyatakan kesiapan mendukung proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di kawasan Banjarbakula.

Dalam proyek tersebut, daerah berencana menyuplai sekitar 100 ton sampah per hari sebagai bagian dari kerja sama regional pengelolaan energi berbasis limbah.

Meski menunjukkan kemajuan, tantangan pengelolaan sampah di Kabupaten Banjar masih cukup besar.

Sisa 27 persen sampah yang belum tertangani menjadi indikator penting keberhasilan program dalam beberapa tahun mendatang.

Dengan dukungan pemerintah pusat, daerah, serta partisipasi masyarakat, target nasional pengelolaan sampah tuntas pada 2029 diharapkan dapat tercapai secara bertahap.

FAQ

Apa target nasional pengelolaan sampah Indonesia?

Target nasional adalah pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2029 di seluruh wilayah Indonesia.

Berapa jumlah sampah harian di Kabupaten Banjar?

Total timbulan sampah mencapai sekitar 365 ton per hari.

Berapa persen sampah yang masih belum tertangani?

Sekitar 27 persen sampah masih memerlukan penanganan lebih lanjut.

Apa itu sistem control landfill?

Control landfill adalah metode pengelolaan sampah dengan penutupan timbunan secara berkala untuk mengurangi pencemaran.

Apa rencana jangka panjang Kabupaten Banjar?

Selain memperbaiki pengelolaan sampah, daerah juga menyiapkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Traceability sawit Indonesia menghadapi tantangan besar karena 42% kebun dikelola petani kecil, sementara EUDR Uni Eropa menuntut keterlacakan hingga asal kebun. (Ilustrasi)

Jakarta — Isu traceability atau ketertelusuran dalam industri kelapa sawit Indonesia kembali menjadi sorotan penting di tengah tekanan regulasi global, khususnya dari Uni Eropa. Sistem ini dinilai krusial untuk memastikan produk sawit dapat dilacak asal-usulnya hingga ke tingkat kebun, sekaligus menjaga akses pasar internasional.

Peneliti Strategic Advisor Center for Entrepreneurship, Change, and Third Sector (CECT) Sustainability Universitas Trisakti, Windrawan Inantha, menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam implementasi traceability di Indonesia terletak pada struktur kepemilikan lahan yang didominasi petani kecil.

“Dalam konteks traceability, para petani kecil menjadi titik paling rapuh dalam rantai pasok,” ujarnya di Jakarta, Senin.

Tekanan Regulasi Uni Eropa Semakin Kuat

Uni Eropa melalui European Union Deforestation Regulation (EUDR) kini mewajibkan komoditas seperti kelapa sawit terbukti bebas deforestasi. Tidak hanya itu, produk juga harus bisa ditelusuri dari rak supermarket hingga kembali ke lokasi kebun asal.

Kebijakan ini menandai perubahan besar dalam perdagangan global, di mana Uni Eropa tidak lagi sekadar menjadi pembeli, tetapi juga penentu standar industri.

“Traceability sawit hari ini lebih banyak lahir dari tekanan akses pasar dan tata kelola global daripada dorongan konsumen domestik,” jelas Windrawan.

42 Persen Kebun Sawit Dikelola Petani Kecil

Data menunjukkan sekitar 42 persen areal kelapa sawit Indonesia dikelola oleh petani kecil. Kondisi ini menjadi tantangan serius karena banyak petani belum memiliki sistem administrasi dan teknologi yang memadai untuk mendukung keterlacakan.

Windrawan menjelaskan setidaknya ada lima tantangan utama, yaitu legalitas lahan, keterbatasan kapasitas teknis, lemahnya insentif ekonomi, tingginya biaya sertifikasi dan organisasi petani, serta minimnya SDM pendamping.

“Sistem yang menuntut geolokasi presisi, dokumen legal, pencatatan administrasi, dan koneksi digital akan selalu lebih mudah dijalankan oleh perusahaan besar,” katanya.

BPDP Didorong Jadi Motor Transformasi

Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) didorong menjadi katalis utama transformasi industri sawit nasional.

Windrawan menilai BPDP perlu menjadikan kesiapan traceability sebagai syarat prioritas penerima manfaat program seperti peremajaan sawit, pelatihan, hingga bantuan sarana prasarana.

Selain itu, BPDP juga diharapkan mendanai infrastruktur data di tingkat petani, termasuk pemetaan kebun, digitalisasi kelompok tani, serta pelatihan penggunaan teknologi geolokasi.

“Insentif kebijakan harus terasa nyata di tingkat petani,” tegasnya.

Integrasi Data, Legalitas, dan Insentif Jadi Kunci

Menurut Windrawan, tanpa penyelesaian status lahan, sistem traceability tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, kolaborasi lintas kementerian seperti ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, hingga pemerintah daerah menjadi sangat penting.

Ia juga menekankan perlunya skema insentif ekonomi agar petani merasakan manfaat langsung dari sistem keterlacakan.

“Selama buah dari kebun yang tertelusuri dihargai sama dengan yang tidak tertelusuri, maka perubahan akan berjalan lambat,” ujarnya.

Arah Baru ISPO Berbasis Digital

Windrawan turut mengapresiasi langkah BPDP yang mulai mengembangkan sistem informasi ISPO berbasis WebGIS dan aplikasi mobile. Menurutnya, ini merupakan langkah positif menuju digitalisasi tata kelola sawit nasional.

Namun ia mengingatkan pentingnya integrasi antara riset, sistem digital, dan pembiayaan lapangan agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Ini sinyal yang benar. Tantangannya sekarang adalah memastikan semuanya bergerak dalam satu arsitektur,” katanya.

FAQ

1. Apa itu traceability dalam industri sawit?
Traceability adalah sistem ketertelusuran yang memungkinkan produk sawit dilacak dari titik akhir hingga kebun asalnya.

2. Mengapa petani kecil menjadi tantangan utama?
Karena keterbatasan legalitas lahan, teknologi, dan kapasitas administrasi membuat mereka sulit memenuhi standar global.

3. Apa itu EUDR Uni Eropa?
EUDR adalah regulasi Uni Eropa yang mewajibkan produk bebas deforestasi dan dapat ditelusuri asal-usulnya.

4. Apa peran BPDP dalam isu ini?
BPDP diharapkan menjadi motor transformasi melalui pendanaan, pelatihan, dan penguatan data petani sawit.

5. Apa dampak jika traceability tidak terpenuhi?
Produk sawit Indonesia berisiko kehilangan akses ke pasar global, terutama Uni Eropa.

Aparat TNI AL dan polisi mengamankan benda mirip rudal yang ditemukan nelayan di Perairan Takalar dan kini diteliti di Makassar untuk memastikan tingkat bahayanya. (ilustrasi ai)

Takalar, Sulawesi Selatan — Aparat Kepolisian bersama TNI Angkatan Laut bergerak cepat mengamankan sebuah benda mencurigakan yang menyerupai rudal setelah ditemukan nelayan di Perairan Kepulauan Tanakeke, Kecamatan Mappasunggu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Benda tersebut kini telah dibawa ke Markas Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VI Makassar untuk dilakukan penelitian lebih lanjut guna memastikan jenis dan tingkat bahayanya.

Penemuan benda mencurigakan itu bermula saat seorang nelayan menemukan objek asing saat melaut di sekitar Pulau Tanakeke. Melihat bentuknya yang tidak biasa, nelayan tersebut langsung melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian setempat.

Kapolsek Mappakasunggu, Ipda Sumarwan, menjelaskan bahwa laporan dari nelayan langsung ditindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama personel TNI Angkatan Laut di wilayah Takalar.

Menurutnya, benda tersebut memiliki bentuk lonjong memanjang dengan panjang lebih dari satu meter dan berwarna biru, menyerupai sebuah rudal.

“Benda ini pertama kali ditemukan nelayan saat melaut di Pulau Tanakeke. Setelah itu dilaporkan ke Polsek, lalu kami koordinasi dengan TNI AL untuk diamankan,” ujarnya.

Setelah diamankan dari lokasi penemuan, benda tersebut dievakuasi menggunakan kapal menuju daratan. Selanjutnya, benda tersebut sempat diamankan sementara di Kantor Polsek Mappasuggu sebelum akhirnya diserahkan kepada personel TNI AL.

Benda mencurigakan itu kemudian dibawa menggunakan truk milik TNI Angkatan Laut menuju Markas Kodaeral VI di Kota Makassar untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian secara menyeluruh.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari prosedur standar keamanan dalam menangani benda asing yang berpotensi berbahaya.

Komandan Pos AL Takalar, Lettu Marinir Hamzah, menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum bisa memastikan jenis benda tersebut.

“Kami belum bisa menyimpulkan. Tapi, barang ini menyerupai bentuk rudal. Belum tahu persis seperti apa. Nanti hasil penelitian lebih lanjut mengenai benda ini akan disampaikan pimpinan kami,” ujarnya dalam keterangan video yang diterima, Sabtu.

Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya belum dapat memastikan apakah benda tersebut berbahaya atau berpotensi meledak.

“Soal itu belum bisa kita memberikan keterangan. Kami bawa dulu ke Kodaeral untuk diamankan, nanti pimpinan akan melakukan pemeriksaan dan penelitian,” tambahnya.

Menanggapi kejadian ini, aparat mengingatkan masyarakat agar tidak menyentuh atau memindahkan benda asing yang ditemukan, terutama di wilayah pesisir atau laut.

Langkah paling aman adalah segera melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwajib seperti kepolisian atau TNI Angkatan Laut.

“Jika menemukan benda asing di mana pun, jangan diutak-atik. Segera dilaporkan ke pihak berwajib agar bisa ditangani dengan cepat dan aman,” kata Ipda Sumarwan.

Imbauan ini penting untuk menghindari risiko kecelakaan atau bahaya yang tidak diinginkan, terutama jika benda tersebut memiliki kandungan bahan berbahaya.

Artikel ini disusun berdasarkan keterangan resmi dari aparat Kepolisian dan TNI Angkatan Laut yang terlibat langsung dalam proses pengamanan benda mencurigakan di Takalar. Informasi disajikan secara faktual tanpa spekulasi, menunggu hasil penelitian resmi dari pihak berwenang.

Pendekatan ini penting untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat tetap akurat, terpercaya, dan tidak menimbulkan kepanikan.

FAQ

1. Di mana benda mirip rudal ditemukan?
Benda tersebut ditemukan di Perairan Kepulauan Tanakeke, Kecamatan Mappasunggu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

2. Apakah benda tersebut benar-benar rudal?
Belum dapat dipastikan. Saat ini benda tersebut masih dalam tahap penelitian oleh TNI Angkatan Laut di Makassar.

3. Apakah benda tersebut berbahaya?
Belum ada kepastian apakah benda tersebut berbahaya atau bisa meledak. Hasil resmi akan diumumkan setelah pemeriksaan selesai.

4. Siapa yang pertama menemukan benda tersebut?
Seorang nelayan yang sedang melaut di sekitar Pulau Tanakeke.

5. Apa yang harus dilakukan jika menemukan benda serupa?
Segera laporkan ke pihak kepolisian atau TNI AL dan jangan menyentuh atau memindahkan benda tersebut.