![]() |
3 Strategi Kunci Kementerian ATR/BPN Wujudkan Rumah Terjangkau dan Terhubung di Kawasan Perkotaan. |
Jakarta – Dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, hadir sebagai pembicara utama dalam Panel Tematik bertajuk “Homes Within Reach: Pathing Our Way to Affordable, Connected Urban Living”, Kamis (12/06/2025). Di hadapan para peserta, Wamen Ossy memaparkan pendekatan strategis Kementerian ATR/BPN dalam mendukung penyediaan rumah terjangkau yang layak dan terkoneksi di kawasan urban.
Dalam paparannya, Wamen Ossy menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki tiga pilar utama yang menjadi landasan pendekatan mereka. Ketiga pilar ini mencakup:
1. Konsolidasi Tanah untuk Optimalkan Lahan Perkotaan
Menurut Wamen Ossy, salah satu tantangan utama dalam pembangunan perumahan di perkotaan adalah keterbatasan lahan yang layak dan bebas sengketa. Untuk itu, pihaknya mendorong penerapan konsolidasi tanah, sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2019 dan Nomor 18 Tahun 2024.
“Dengan konsolidasi tanah, kita bisa merapikan bidang-bidang tanah yang terpencar-pencar agar jadi satu kawasan yang terintegrasi. Hasilnya, kita bisa bangun perumahan lengkap dengan infrastruktur tanpa mengorbankan hak-hak warga,” jelasnya.
2. Transit Oriented Development (TOD) untuk Hunian yang Lebih Dekat dan Terjangkau
Wamen Ossy juga menyoroti pentingnya konsep Transit Oriented Development (TOD), yaitu pengembangan kawasan hunian yang berada di sekitar simpul transportasi publik. Kawasan ini biasanya berada dalam radius 400–800 meter dari stasiun atau terminal transportasi massal.
“Kalau warga tinggal dekat dari tempat kerja dan transportasi, mereka nggak harus mengorbankan waktu dan biaya untuk mobilitas. TOD bukan cuma soal tata ruang, tapi juga soal keadilan sosial,” tegasnya. Ia juga menyebut proyek TOD seperti di Dukuh Atas dan Harmoni Jakarta sebagai contoh konkret yang berhasil mengintegrasikan hunian dengan sistem transportasi.
3. Integrasi Perencanaan Spasial dan Kebijakan Perumahan Nasional
Pilar terakhir yang disampaikan adalah penyelarasan antara perencanaan tata ruang dengan kebijakan pembangunan perumahan nasional. Hal ini penting agar pengembangan hunian sejalan dengan pertumbuhan wilayah dan kebutuhan masyarakat.
“Kita nggak bisa bangun rumah asal-asalan. Harus lihat juga aspek lingkungan, risiko bencana, sampai potensi ekonomi lokal. Dengan sistem geospasial yang terintegrasi, semua itu bisa dirancang dengan lebih akurat,” ujar Ossy.
Kolaborasi Jadi Kunci Sukses
Menutup paparannya, Wamen Ossy menegaskan bahwa rumah terjangkau bukan hanya soal harga murah, tapi juga tentang akses yang adil dan kehidupan yang bermartabat. Ia mengajak seluruh pihak—baik pemerintah pusat, daerah, pihak swasta, akademisi, hingga masyarakat—untuk saling bersinergi demi menciptakan kota yang inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan.
Selain Wamen Ossy, diskusi panel ini juga menghadirkan pembicara dari berbagai institusi, termasuk Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah; Deputi Koordinasi Pembangunan Perumahan di Kemenko PIP, Ronny Hutahayan; Direktur Manajemen Risiko dan Legal Perumnas, Nixon Sitorus; serta perwakilan JICA, Mori Hiromitsu.
Hadir pula mendampingi Wamen ATR/BPN antara lain Wida Ossy Dermawan dari IKAWATI ATR/BPN, Dirjen Penataan Agraria Yulia Jaya Nirmawati, serta beberapa tenaga ahli yang mendukung agenda strategis kementerian.
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS