 |
| Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers soal pertumbuhan ekonomi RI di Istana Kepresidenan Jakarta, 6 Agustus 2025. |
JAKARTA - Pemerintah memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di jalur positif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa perekonomian RI tumbuh 5,12% pada semester pertama 2025, menjadikannya salah satu yang tertinggi di antara negara anggota G20 dan ASEAN.
Hal ini ia sampaikan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Menurut Airlangga, capaian ini tak lepas dari komitmen pemerintah menjaga momentum pertumbuhan melalui percepatan investasi, kemudahan perizinan berusaha, hingga mendorong konsumsi rumah tangga.
Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat penyerapan tenaga kerja juga mencatat hasil positif, dengan 97,73% penduduk dalam angkatan kerja telah terserap, setara 3,59 juta orang dalam setahun terakhir.
Presiden Prabowo, kata Airlangga, menekankan pentingnya daya saing global dan meminta percepatan reformasi perizinan.
Pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah yang mengadopsi metode “daftar positif” untuk mempermudah proses perizinan berusaha.
Sistem ini diintegrasikan melalui Online Single Submission (OSS) agar pelaku usaha, khususnya UMKM, bisa mengurus izin lebih cepat dan transparan.
Memasuki semester kedua 2025, pemerintah juga fokus menjaga daya beli masyarakat lewat berbagai program unggulan.
Di sektor perumahan, fasilitas FLPP dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan terus dilanjutkan.
Skema KUR perumahan yang bersifat revolving memungkinkan pembiayaan hingga Rp20 miliar, khusus untuk kontraktor UMKM.
Selain itu, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk pembelian rumah sampai Rp2 miliar tetap berlaku hingga akhir tahun.
Ke depan, pemerintah juga menyiapkan strategi khusus menghadapi momen Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan menjadi agenda penting Presiden pada 15 Agustus mendatang.
“Investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi ke depan, jadi program-program non-anggaran yang mendukung iklim investasi harus terus diprioritaskan,” tegas Airlangga.
