Berita BorneoTribun: Pemerintah hari ini

Kode Recentpos Berita

Kode Recentpost Grid

iklan

Iklan ucapan DPRD Sanggau

iklan banner
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan

Senin, 09 Februari 2026

Presiden Prabowo Janji Turunkan Biaya Haji, Indonesia Bakal Punya Kampung Haji di Mekkah

Presiden Prabowo Janji Turunkan Biaya Haji, Indonesia Bakal Punya Kampung Haji di Mekkah
Presiden Prabowo Janji Turunkan Biaya Haji, Indonesia Bakal Punya Kampung Haji di Mekkah.

JAKARTA -- Biaya haji yang selama ini bikin banyak calon jamaah geleng-geleng kepala, akhirnya punya secercah harapan baru. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana besar untuk menurunkan biaya haji bagi masyarakat Indonesia dengan membangun kawasan khusus untuk jamaah di Kota Suci Mekkah.

Dalam acara Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, Prabowo menegaskan, seluruh jamaah Indonesia bakal mendapatkan fasilitas tempat tinggal yang layak serta pelayanan maksimal. “Nanti dijamin semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, pelayanannya akan terbaik dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia,” ujarnya.

Ide ini lahir dari kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi yang memberikan izin khusus bagi Indonesia untuk memiliki lahan di Mekkah. Lahan ini nantinya akan menjadi “kampung haji”, tempat jamaah Indonesia bisa tinggal nyaman selama menunaikan ibadah haji maupun umrah. Konsep ini memungkinkan jamaah lebih fokus beribadah tanpa harus khawatir soal akomodasi yang mahal.

Pembangunan kampung haji akan dilakukan secara bertahap selama beberapa tahun ke depan. Prabowo optimistis, dalam kurun waktu sekitar tiga tahun, Indonesia sudah bisa memiliki kawasan khusus ini. Dengan adanya fasilitas ini, biaya haji yang biasanya membebani masyarakat bisa ditekan, karena jamaah tidak lagi harus mengeluarkan biaya tambahan tinggi untuk akomodasi di luar Mekkah.

Selain soal hunian, kampung haji ini juga diproyeksikan menawarkan fasilitas pendukung seperti tempat ibadah yang nyaman, akses transportasi mudah, dan lingkungan yang aman. Hal ini tentu akan meningkatkan kualitas pengalaman ibadah bagi jamaah Indonesia, sekaligus memberi rasa tenang karena segala kebutuhan dasar sudah tersedia di satu kawasan.

Manfaat jangka panjang dari program ini juga cukup signifikan. Dengan biaya haji lebih terjangkau, lebih banyak masyarakat Indonesia berkesempatan menunaikan rukun Islam kelima ini. Selain itu, keberadaan kampung haji bisa menjadi simbol kerja sama Indonesia-Arab Saudi dan meningkatkan citra pelayanan jamaah Indonesia di mata dunia.

Bagi calon jamaah yang ingin memanfaatkan fasilitas ini, pemerintah akan menyediakan informasi resmi mengenai prosedur pendaftaran dan skema pembiayaan. Strategi ini sekaligus menjadi solusi bagi keluarga yang ingin menunaikan haji tanpa harus menunda karena biaya tinggi.

Dengan kampung haji, pengalaman menunaikan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia bakal berubah signifikan: lebih nyaman, lebih aman, dan yang paling penting, lebih terjangkau. Ini jadi kabar baik bagi jutaan calon jamaah yang selama ini harus menabung bertahun-tahun demi menunaikan ibadah haji.

Kesimpulannya, inisiatif pembangunan kampung haji di Mekkah bisa menjadi jawaban atas keluhan biaya tinggi haji, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah Indonesia. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membuat ibadah haji lebih mudah diakses semua lapisan masyarakat tanpa mengurangi kenyamanan dan keamanan.

Kamis, 05 Februari 2026

Prabowo Percepat Solusi Sampah Nasional, 34 Proyek Waste to Energy Siap Jalan

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

JAKARTA -- Pemerintah di bawah arahan Presiden RI Prabowo Subianto semakin serius membenahi persoalan sampah yang kian meresahkan masyarakat. Tak ingin masalah ini berlarut-larut, Presiden meminta agar riset dan inovasi diarahkan lebih tajam untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan, terutama soal sampah rumah tangga dan lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai mengikuti rapat koordinasi bersama sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga di Gedung Bappenas, Jakarta. Menurutnya, Presiden ingin hasil penelitian tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

“Bapak Presiden menekankan agar penelitian difokuskan pada solusi yang cepat dan tepat untuk persoalan masyarakat, salah satunya penanganan sampah rumah tangga dan sampah lingkungan,” ujar Prasetyo.

Ia menjelaskan, sebenarnya Indonesia sudah memiliki banyak produk riset yang mampu mengatasi persoalan sampah, mulai dari skala kecil seperti rumah tangga, RT, RW, hingga desa. Inovasi-inovasi ini diharapkan bisa segera diterapkan agar masalah sampah tidak terus menumpuk tanpa solusi nyata.

Dalam pendekatan penanganan sampah, pemerintah membaginya ke dalam beberapa tingkatan. Pada skala mikro, fokusnya adalah sampah rumah tangga hingga lingkungan desa. Sementara pada skala makro, tantangan terbesar datang dari sampah perkotaan yang volumenya jauh lebih besar dan kompleks.

Sebagai langkah konkret, pemerintah tengah menyiapkan 34 proyek waste to energy, yakni program pengolahan sampah menjadi energi listrik. Proyek ini dirancang untuk mengatasi penumpukan sampah sekaligus membantu memenuhi kebutuhan listrik nasional.

Presiden Prabowo menilai program waste to energy sangat krusial, mengingat kondisi sampah di kota-kota besar sudah berada pada level yang mengkhawatirkan. Jika dibiarkan, tumpukan sampah berpotensi memicu bencana lingkungan dan masalah kesehatan masyarakat.

Melalui proyek ini, sampah tidak hanya dibersihkan dari kawasan perkotaan, tetapi juga diubah menjadi sumber energi yang bermanfaat. Prasetyo mengungkapkan, proyek tersebut akan diterapkan di 34 kabupaten dengan produksi sampah lebih dari 1.000 ton per hari.

“Jika volumenya sudah sebesar itu, maka teknologi dan peralatan yang digunakan tentu berbeda dengan skala mikro,” jelasnya.

Karena itu, pemerintah membutuhkan teknologi yang adaptif dan cepat diterapkan, seperti pembangunan insinerator yang disesuaikan dengan kapasitas sampah di tiap daerah. Namun, Prasetyo menegaskan bahwa teknologi saja tidak cukup.

Edukasi kepada masyarakat juga menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Pemilahan sampah sejak dari rumah dinilai sangat menentukan agar sistem waste to energy bisa berjalan optimal dan berkelanjutan.

“Penyelesaian masalah sampah bukan hanya soal membangun fasilitasnya, tapi juga bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar ikut terlibat,” tegas Prasetyo.

Dengan kolaborasi teknologi dan kesadaran publik, pemerintah optimistis persoalan sampah bisa ditangani lebih efektif, sekaligus memberi manfaat nyata berupa energi bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang yang tidak hanya bersih, tetapi juga bernilai ekonomi dan lingkungan.

Kamis, 18 Desember 2025

PP Pengupahan 2026 Resmi Berlaku, Rumus Baru Tuai Protes Buruh dan Pengusaha Angkat Bicara

PP Pengupahan 2026 Resmi Berlaku, Rumus Baru Tuai Protes Buruh dan Pengusaha Angkat Bicara
PP Pengupahan 2026 Resmi Berlaku, Rumus Baru Tuai Protes Buruh dan Pengusaha Angkat Bicara. [Gambar ilustrasi]

JAKARTA - Pemerintah akhirnya menetapkan aturan baru soal pengupahan tahun 2026. Peraturan Pemerintah tentang pengupahan ini sudah ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo. Aturan tersebut membawa perubahan penting pada cara menghitung upah minimum yang akan berlaku tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, pemerintah kini menggunakan formula baru dalam penetapan upah. Rumusnya adalah inflasi ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi dengan nilai alfa. Nilai alfa sendiri ditetapkan dalam kisaran 0,5 hingga 0,9, lebih tinggi dibanding aturan sebelumnya yang hanya berada di rentang 0,1 sampai 0,3.

Menurut Yassierli, alfa mencerminkan peran dan kontribusi tenaga kerja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan rumus baru ini, pemerintah berharap penetapan upah bisa lebih mencerminkan kondisi ekonomi sekaligus peran pekerja. Para gubernur pun diminta segera menetapkan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten Kota, serta Upah Minimum Sektoral Provinsi paling lambat pada 24 Desember 2025.

Namun, kebijakan ini langsung menuai reaksi keras dari kalangan buruh. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mirah Sumirat, menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai formula pengupahan terbaru belum mampu menjamin terpenuhinya Kebutuhan Hidup Layak bagi pekerja.

Mirah menegaskan, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menegaskan bahwa upah minimum harus mengandung unsur kelayakan hidup, keadilan, dan nilai kemanusiaan. Menurutnya, penetapan upah tidak seharusnya hanya bertumpu pada hitungan angka makroekonomi semata.

Nada serupa disampaikan Ketua KSPI Provinsi Jawa Barat, Jinto Ferianto. Ia menyebut KSPI berencana menggelar aksi demonstrasi serentak di berbagai daerah. Aksi tersebut akan dilanjutkan dengan unjuk rasa ke Istana Negara pada pekan depan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pengupahan 2026.

Di sisi lain, kalangan pengusaha juga memberikan pandangan berbeda. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mengingatkan agar pembahasan upah tidak semata-mata didorong oleh tekanan aksi massa. Menurutnya, penetapan upah harus tetap berpijak pada kondisi nyata perekonomian.

Sarman menjelaskan, penentuan upah berkaitan dengan banyak faktor yang saling terhubung, mulai dari kondisi ekonomi global hingga situasi usaha di dalam negeri. Ia menilai, tekanan daya beli masyarakat dan meningkatnya tren pemutusan hubungan kerja menjadi sinyal penting yang tidak bisa diabaikan oleh semua pihak.

Dengan aturan baru ini, polemik soal upah minimum 2026 diperkirakan masih akan terus bergulir. Pemerintah, buruh, dan pengusaha kini dihadapkan pada tantangan besar untuk mencari titik temu demi menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Kamis, 16 Oktober 2025

Menkeu Purbaya Siapkan Langkah Berani: Tarif PPN Akan Turun, Daya Beli Masyarakat Bisa Meningkat!

Menkeu Purbaya Siapkan Langkah Berani: Tarif PPN Akan Turun, Daya Beli Masyarakat Bisa Meningkat!

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya dikabarkan tengah menyiapkan kebijakan besar yang cukup mengejutkan rencana penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun depan. Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menilai keputusan ini tergolong berani dan strategis. Menurutnya, dari sisi ekonomi, penurunan tarif PPN akan berdampak positif pada masyarakat, terutama dalam meringankan tekanan harga barang kebutuhan pokok yang selama ini memiliki kontribusi besar terhadap inflasi inti.

“Jika tarif PPN diturunkan, masyarakat bisa sedikit lebih lega. Harga-harga kebutuhan sehari-hari berpotensi stabil, bahkan turun, dan ini bisa memperkuat daya beli,” jelas Rizal.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa dari sisi fiskal, kebijakan ini tentu memiliki tantangan tersendiri. Pasalnya, penurunan PPN bisa menekan penerimaan pajak negara dalam jangka pendek. “Tambahan volume konsumsi yang mungkin muncul setelah penurunan tarif belum tentu mampu langsung menutup potensi kehilangan penerimaan dari pajak,” tambahnya.

Sementara itu, Peneliti Ekonomi Core Indonesia, Yusuf Manilet, menyampaikan pandangan senada. Ia menyebut kebijakan penurunan PPN memang memiliki dampak positif bagi masyarakat, tapi perlu strategi cermat agar tidak menimbulkan beban fiskal di masa depan.

“Untuk menjaga keseimbangan anggaran, pemerintah bisa menyesuaikan pos belanja, terutama di sektor-sektor yang langsung berhubungan dengan daya beli, seperti subsidi pangan, bantuan sosial, dan dukungan bagi UMKM,” ujar Yusuf.

Ia menambahkan, jika pengelolaan belanja negara dilakukan secara efisien dan tepat sasaran, maka dampak fiskal dari penurunan PPN bisa diminimalkan tanpa harus mengorbankan kualitas pelayanan publik.

Langkah ini, menurut para ekonom, menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada angka penerimaan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Jika dijalankan dengan hati-hati dan diimbangi dengan efisiensi fiskal, kebijakan ini berpotensi menjadi angin segar bagi ekonomi Indonesia tahun depan.

Rabu, 15 Oktober 2025

Prabowo Tegaskan Indonesia Bukan Penonton, tapi Pencetak Sejarah Perdamaian Dunia

Prabowo Tegaskan Indonesia Bukan Penonton, tapi Pencetak Sejarah Perdamaian Dunia

JAKARTA - Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh di Mesir menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya hadir sebagai pengamat, melainkan berperan aktif sebagai penentu arah perdamaian dunia. Lewat langkah diplomasi dan aksi kemanusiaan, Indonesia kembali menunjukkan komitmennya untuk ikut menciptakan dunia yang damai dan berkeadilan.

Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Presiden Prabowo terus konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan dan perdamaian Palestina di berbagai forum internasional. Sikap ini memperlihatkan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, namun tetap berpihak pada nilai kemanusiaan dan keadilan global.

“Yang pertama melalui jalur diplomasi. Beliau selalu menyampaikan pesan perdamaian dalam forum-forum besar internasional.
Yang kedua melalui aksi nyata, sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan hingga kini sebagai Presiden,” jelas Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Teddy menegaskan bahwa kehadiran Indonesia dalam forum bergengsi tersebut mencerminkan semakin kuatnya pengakuan dunia terhadap posisi Indonesia di tingkat global.

“Ini adalah momentum bersejarah. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bukan hanya sekadar penonton, tetapi juga menjadi penentu arah dan pencetak sejarah perdamaian, terutama di kawasan Timur Tengah dan Palestina,” tambahnya.

Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa Indonesia tetap memegang teguh amanat konstitusi untuk ikut menjaga ketertiban dunia, memperjuangkan kemerdekaan, dan menegakkan perdamaian abadi di tengah gejolak global yang semakin kompleks.

Selasa, 14 Oktober 2025

Momen Hangat di KTT Gaza: Jabat Tangan Prabowo dan Pujian Trump Jadi Simbol Pengakuan Dunia untuk Indonesia

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh yang digelar di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Republik Arab Mesir, pada Senin, 13 Oktober 2025. (Foto: BPMI Setpres)
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh yang digelar di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Republik Arab Mesir, pada Senin, 13 Oktober 2025. (Foto: BPMI Setpres)

Sharm El-Sheikh, Mesir - Suasana di ruang konferensi International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Mesir, pada Senin, 13 Oktober 2025, terasa begitu hangat dan penuh makna. Dunia tengah menyaksikan babak baru dalam sejarah berakhirnya konflik panjang di Gaza. Di momen bersejarah itu, para pemimpin dunia berkumpul untuk menandatangani perjanjian perdamaian dan penghentian perang, langkah besar menuju stabilitas di kawasan Timur Tengah.

Usai penandatanganan perjanjian tersebut, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tampil di hadapan media internasional. Dengan gaya khasnya yang tegas namun karismatik, Trump menyampaikan apresiasi kepada para pemimpin dunia yang berperan besar dalam terwujudnya kesepakatan damai itu.

“Bersama kita hari ini ada Presiden Prabowo, sosok luar biasa dari Indonesia,” ujar Trump sambil menoleh ke arah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang berdiri di antara para kepala negara lainnya.

Momen itu pun menjadi sorotan dunia ketika keduanya berjalan saling mendekat dan berjabat tangan hangat di depan kamera. Adegan singkat tersebut menggambarkan pengakuan global terhadap peran penting Indonesia dalam upaya diplomasi perdamaian di Timur Tengah.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia kembali membuktikan diri sebagai jembatan perdamaian dan penjaga nilai-nilai kemanusiaan di kancah internasional. Kehadiran Presiden Prabowo di KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh mencerminkan komitmen Indonesia yang konsisten dalam mendukung perdamaian dan keadilan global.

Dalam pidato lanjutannya, Trump kembali memberikan pujian khusus untuk Indonesia.
“Indonesia sudah kami bahas. Saya hanya ingin mengatakan, itu negara besar, kuat, dan kinerjanya luar biasa,” kata Trump dengan nada penuh penghargaan.

Di tengah suasana diplomatik yang sarat simbolisme, jabat tangan antara Presiden Prabowo dan Presiden Trump menjadi lambang semangat baru kerja sama antarnegara demi mewujudkan perdamaian abadi.

Bagi Indonesia, keterlibatan aktif dalam proses perdamaian Gaza ini bukan hanya langkah politik, tetapi juga perwujudan amanat konstitusi — untuk ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia yang damai, adil, dan berperikemanusiaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Langkah ini sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang berperan penting di panggung global, membawa pesan bahwa diplomasi dan kemanusiaan selalu menjadi inti dari politik luar negeri Indonesia.

Indonesia Teguh Dukung Perdamaian Gaza: Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Sheikh Bersama Pemimpin Dunia

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh yang digelar di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Republik Arab Mesir, pada Senin, 13 Oktober 2025. (Foto: BPMI Setpres)
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh yang digelar di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Republik Arab Mesir, pada Senin, 13 Oktober 2025. (Foto: BPMI Setpres)

Sharm El-Sheikh, MesirPresiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh yang digelar di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Mesir, pada Senin, 13 Oktober 2025.

Pertemuan internasional bergengsi ini mempertemukan para pemimpin dunia untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza, sebuah langkah bersejarah yang menandai akhir dari konflik berkepanjangan dan membuka jalan menuju stabilitas di kawasan Timur Tengah.

Akhir Perang Gaza dan Harapan Baru

Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, menyampaikan bahwa kesepakatan perdamaian ini merupakan hasil dari kerja sama panjang berbagai pihak, baik negara-negara di kawasan maupun komunitas internasional.

“Setelah bertahun-tahun penderitaan dan pertumpahan darah, perang di Gaza akhirnya berakhir. Kini, bantuan kemanusiaan mulai mengalir, termasuk ratusan truk yang membawa bahan pangan dan obat-obatan,” ujar Trump dalam pernyataannya.

Ia menambahkan bahwa warga sipil telah kembali ke rumah mereka dan para sandera telah berkumpul kembali bersama keluarga, menandai dimulainya babak baru yang lebih damai di wilayah tersebut.

Fokus Dunia pada Rekonstruksi Gaza

Dalam pidatonya, Trump juga memberikan apresiasi kepada para pemimpin dunia yang turut berkontribusi dalam perundingan perdamaian ini. Menurutnya, langkah selanjutnya adalah rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza dengan dukungan dari berbagai negara.

Fokus utama bantuan internasional akan diarahkan pada pemulihan infrastruktur, layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sipil. Trump menegaskan bahwa dunia kini memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan Gaza menjadi wilayah yang aman, damai, dan layak huni bagi seluruh warganya.

Komitmen Indonesia untuk Perdamaian Dunia

Kehadiran Indonesia dalam KTT ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Republik Indonesia terhadap upaya perdamaian global dan diplomasi kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia untuk turut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan terus berperan aktif dalam upaya rekonstruksi Gaza serta memperjuangkan hak-hak kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

Momentum Persatuan Dunia

KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh menjadi momen penting bagi komunitas internasional untuk memperkuat kolaborasi menuju Timur Tengah yang damai, stabil, dan sejahtera.

Forum ini juga menjadi simbol solidaritas global dalam menjaga perdamaian dan mempertegas peran diplomasi sebagai jalan utama menuju dunia yang lebih adil dan harmonis.

Dengan kehadiran Indonesia di panggung dunia ini, harapan untuk Gaza yang damai dan masa depan Timur Tengah yang stabil semakin nyata.

Presiden Prabowo Saksikan Sejarah Perdamaian Gaza di KTT Sharm El-Sheikh: Langkah Besar Menuju Dunia Tanpa Perang

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh yang digelar di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Republik Arab Mesir, pada Senin, 13 Oktober 2025. (Foto: BPMI Setpres)
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh yang digelar di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Republik Arab Mesir, pada Senin, 13 Oktober 2025. (Foto: BPMI Setpres)

Sharm El-Sheikh, Mesir - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh yang digelar di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Mesir, pada Senin, 13 Oktober 2025. Pertemuan penting ini menjadi momen bersejarah yang mempertemukan para pemimpin dunia untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza—sebuah langkah besar menuju terciptanya stabilitas dan harapan baru bagi kawasan Timur Tengah.

Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Keduanya terlihat hangat berjabat tangan dan berbincang singkat sebelum Prabowo diarahkan menuju ruang tunggu utama.

Di dalam ruangan tersebut, suasana penuh semangat perdamaian terasa kuat. Presiden Prabowo tampak berinteraksi dengan berbagai pemimpin dunia yang hadir, mencerminkan peran aktif Indonesia dalam upaya mewujudkan dunia yang lebih damai dan bebas dari konflik.

Setelah sesi pertemuan awal, seluruh kepala negara peserta KTT melakukan foto bersama. Sebelum foto bersama dimulai, setiap pemimpin berkesempatan untuk berfoto secara pribadi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang bertindak sebagai Co-Chair dalam forum tersebut. Dalam momen itu, Prabowo terlihat berbincang hangat dengan Trump, menandakan hubungan diplomatik yang penuh rasa hormat dan kerja sama.

Dalam sesi foto utama, Presiden Prabowo berdiri di barisan depan diapit oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Wakil Presiden Uni Emirat Arab Syekh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Formasi ini menjadi simbol kuat dari solidaritas global dan tekad bersama untuk mendukung perdamaian di Timur Tengah.

Usai sesi foto, para pemimpin negara bergerak menuju ruang utama untuk menyaksikan prosesi penandatanganan dokumen perdamaian Gaza. Dokumen bersejarah tersebut ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani.

Presiden Prabowo tampak menyaksikan langsung penandatanganan itu dari barisan depan, duduk bersebelahan dengan Presiden Macron, sebagai bentuk dukungan penuh terhadap langkah besar ini.

Kehadiran Prabowo di forum bergengsi tersebut menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia dan kemanusiaan global. Melalui kehadirannya, Indonesia kembali menunjukkan peran strategisnya sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai perdamaian dan dialog internasional.

Langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia di mata dunia bahwa negeri ini bukan hanya pengamat, tetapi juga kontributor aktif bagi terciptanya dunia yang lebih adil dan damai.

Minggu, 12 Oktober 2025

Seskab Teddy Pastikan Kesiapan Program Magang Nasional Untuk Lulusan Baru

Seskab Teddy menghadiri rapat dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor beserta sejumlah jajaran Kementerian Ketenagakerjaan, di Jakarta, Jumat (10/10/2025). (Foto: HIM)
Seskab Teddy menghadiri rapat dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor beserta sejumlah jajaran Kementerian Ketenagakerjaan, di Jakarta, Jumat (10/10/2025). (Foto: HIM)

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan bahwa pemerintah siap melaksanakan Program Magang Nasional yang ditujukan bagi para lulusan baru perguruan tinggi. Program ini dibuka untuk fresh graduate maksimal satu tahun, baik lulusan sarjana maupun diploma, agar bisa menimba pengalaman kerja di berbagai perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).

“Sudah dilaksanakan gerak cepat oleh Menaker. Programnya tadi kita cek betul bagaimana dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Seskab Teddy usai menghadiri rapat dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor bersama jajaran Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Pendaftaran Program Magang Nasional dibuka hingga 15 Oktober 2025. Pelaksanaan magang dijadwalkan mulai 20 Oktober dan berlangsung selama enam bulan. Pada tahap pertama, program ini akan diikuti oleh sekitar 20 ribu peserta dan jumlah tersebut akan terus ditingkatkan hingga mencapai ratusan ribu peserta di tahap berikutnya.

Selain mendapatkan kesempatan bekerja dan belajar langsung di berbagai sektor industri, para peserta magang juga akan menerima upah dari pemerintah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat mereka magang.

“Misalnya di Jakarta, berarti upah minimum di sini Rp5,4 juta. Tiap bulannya para sarjana yang magang akan menerima upah sebesar itu, dan tentu saja di daerah lain menyesuaikan dengan UMP masing-masing,” jelas Seskab Teddy.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan pelaksanaan program ini. Pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi agar program ini berjalan dengan lancar, tepat sasaran, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Tinggal kita kawal dan kita cek betul nanti bagaimana pelaksanaannya. Sejauh ini sangat baik dan tentunya ini berkat kerja keras teman-teman di Kemnaker. Terima kasih, mari kita lanjutkan kerja sama ini,” tandasnya.

Program Magang Nasional ini diharapkan menjadi langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing generasi muda Indonesia agar siap menghadapi dunia kerja.

Jumat, 10 Oktober 2025

Pemerintah Genjot Hilirisasi Pertanian untuk Dongkrak Nilai Tambah dan Kesejahteraan Petani

Pemerintah memperkuat hilirisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk, membuka lapangan kerja, dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Fokus utamanya adalah komoditas kelapa, sawit, kakao, dan gambir.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan program hilirisasi pertanian di Istana Merdeka Jakarta.

JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat agenda hilirisasi sektor pertanian sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan kesejahteraan rakyat. Langkah ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 9 Oktober 2025.

Amran menjelaskan bahwa tujuan utama hilirisasi adalah memastikan seluruh nilai tambah dari produk pertanian dapat dinikmati di dalam negeri. “Added value-nya harus ada di Indonesia. Nah, kalau ini kita lakukan terus-menerus, membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, kemudian meningkatkan kesejahteraan, kemudian mengurangi pengangguran,” ujar Amran dalam keterangannya.

Menurutnya, potensi ekonomi dari hilirisasi komoditas kelapa sangat besar. Saat ini, pemerintah tengah mendorong agar produk turunan kelapa, seperti santan dan minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil/VCO), dapat diolah langsung di Indonesia. “Kalau diolah jadi VCO, harganya bisa naik 100 kali lipat. Kalau kita hitung rata-rata saja, itu bisa menghasilkan 2.400 triliun. Katakanlah separuh saja, kali lima puluh, itu menghasilkan 1.200 triliun devisa. Itu baru dari kelapa,” jelas Amran.

Selain kelapa, pemerintah juga menyiapkan hilirisasi untuk komoditas gambir. Indonesia selama ini menjadi pemasok sekitar 80 persen kebutuhan gambir dunia. Produk turunan dari gambir dapat digunakan untuk bahan tinta pemilu hingga kebutuhan rumah tangga. Dengan pengolahan di dalam negeri, diharapkan nilai jual gambir dapat meningkat signifikan.

Langkah serupa juga diterapkan pada komoditas sawit yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia. Amran menyebut bahwa tandan buah segar (TBS) sawit akan diolah menjadi berbagai produk seperti biofuel, minyak goreng, margarin, hingga mentega. “Kami melakukan sekarang akselerasi hilirisasi kakao, mente, kelapa dalam, lada, dan lain-lain. Kita hilirisasi khususnya kelapa dalam, ini menarik. Ini bisa dilihat datanya 33 juta, tahun lalu hanya 29 juta ton,” tambahnya.

Selain mempercepat hilirisasi, pemerintah juga tengah mengoptimalkan anggaran sebesar Rp9,95 triliun untuk mendukung program pengembangan perkebunan dan hortikultura. Dana tersebut difokuskan untuk memperkuat rantai pasok pertanian, mulai dari penyediaan benih hingga pengolahan produk pascapanen.

“Kita akan berikan benih, bibit, pada seluruh petani Indonesia. Kakao, kopi, kelapa dalam, mente, pala, itu kurang lebih 800 ribu hektare seluruh Indonesia, dan itu gratis. Akan membuka lapangan kerja 1,6 juta orang dalam waktu paling lambat dua tahun,” pungkas Amran.

Melalui program hilirisasi ini, pemerintah berharap sektor pertanian tidak hanya menjadi sumber bahan mentah, tetapi juga mampu menjadi penggerak utama ekonomi nasional. Dengan menambah nilai produk di dalam negeri, Indonesia berpotensi mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah sekaligus memperluas lapangan kerja di sektor pengolahan.

Jika dijalankan secara konsisten, hilirisasi pertanian bisa menjadi tonggak penting dalam transformasi ekonomi Indonesia. Petani tidak hanya menjual hasil panen, tetapi juga menikmati keuntungan lebih dari produk olahan. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat pedesaan akan meningkat, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah tanah air.

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Capai Swasembada Pangan Nasional

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Capai Swasembada Pangan Nasional
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan program hilirisasi pertanian di Istana Merdeka Jakarta

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan target swasembada pangan nasional, khususnya beras. Arahan ini disampaikan langsung oleh Kepala Negara dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 9 Oktober 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kemandirian pangan bagi ketahanan nasional. Pemerintah disebut terus berupaya memastikan produksi beras nasional mencukupi kebutuhan dalam negeri tanpa harus bergantung pada impor.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa target swasembada pangan sudah di depan mata. Ia optimistis Indonesia tidak akan melakukan impor beras lagi dalam waktu dekat.

“Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan tidak ada arah melintang. Dua bulan ke depan, kurang lebih tiga bulan, insyaallah Indonesia tidak impor lagi. Tapi mudah-mudahan tidak ada iklim ekstrem,” ujar Amran kepada awak media usai pertemuan.

Menurut Amran, keyakinan itu didukung oleh peningkatan signifikan dalam produksi beras nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras hingga November 2025 mencapai 33,1 juta ton dan diperkirakan naik menjadi 34 juta ton di akhir tahun. Angka ini meningkat sekitar 4 juta ton dibanding tahun sebelumnya.

“Ini menarik, karena menurut FAO, kenaikan produksi kita menempati urutan nomor dua terbesar di dunia setelah Brasil. Ini capaian luar biasa,” tambah Amran.

Selain fokus pada peningkatan produksi, Presiden Prabowo juga memberi perhatian khusus terhadap kesejahteraan petani. Pemerintah mencatat adanya perbaikan indikator ekonomi di sektor pertanian.

Amran menjelaskan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) saat ini berada di angka 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110. Sementara itu, harga beras mengalami deflasi sebesar 0,13 persen pada September 2025, yang merupakan pertama kalinya dalam lima tahun terakhir.

Kinerja positif tersebut menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk terus memperkuat sektor pertanian. Setelah produksi beras menunjukkan peningkatan signifikan, langkah selanjutnya adalah memperluas keberhasilan serupa ke komoditas strategis lainnya.

“Inilah mimpi besar kita di sektor pertanian. Setelah pangan kita amankan, insyaallah tahun ini aman, kemudian kita bergerak ke perkebunan dan hortikultura, lalu terakhir ke peternakan. Semua akan kita selesaikan satu per satu,” ujar Amran.

Dengan capaian ini, pemerintah optimistis Indonesia bisa mencapai swasembada pangan secara menyeluruh. Upaya ini tidak hanya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh wilayah Indonesia.

Sabtu, 09 Agustus 2025

Perlu Ruang Aktivitas Fisik Agar Anak Tak Kecanduan Gim dan Gawai, Ini Saran Wakil Menteri

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka sedang berbicara dalam diskusi di Jakarta tentang pentingnya aktivitas fisik anak untuk mencegah kecanduan gawai.
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka sedang berbicara dalam diskusi di Jakarta tentang pentingnya aktivitas fisik anak untuk mencegah kecanduan gawai.

Jakarta, 9 Agustus 2025 – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga), Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menekankan pentingnya peran orang tua untuk menyediakan ruang dan waktu bagi aktivitas fisik anak. 

Hal ini disampaikan saat diskusi bertema “Peran Pembangunan Keluarga dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045” di Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Jakarta. 

Tujuannya agar anak-anak tidak kecanduan gim dan gawai yang dapat berdampak buruk bagi tumbuh kembang mereka.

Isyana mengingatkan agar orang tua terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi yang digemari anak-anak. 

Menurutnya, anak-anak kerap lebih cepat memahami dunia digital dibanding orang tua. Oleh karena itu, orang tua harus aktif “catch up” agar bisa membimbing anak secara tepat.

“Anak-anak memang mencari apa yang disebut cheap dopamine, yaitu kenikmatan instan dari scrolling media sosial atau bermain game online yang bisa memicu adiksi,” jelas Isyana. 

Isyana menambahkan, solusi utama adalah mengajak anak melakukan aktivitas fisik dan berjemur di bawah sinar matahari, sebab tubuh manusia memang didesain untuk bergerak, bukan hanya duduk diam menatap layar.

Sementara itu, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, turut menambahkan program Kementeriannya bernama Ruang Bersama Indonesia (RBI). 

Program ini bertujuan menciptakan ruang yang aman dan inklusif untuk perempuan, anak-anak, dan masyarakat, yang memungkinkan mereka belajar, bermain, serta mengembangkan kreativitas. 

Veronica berharap melalui RBI, anak-anak bisa lebih sering bermain permainan tradisional dan olahraga, sehingga ketergantungan pada gawai bisa berkurang.

Dengan adanya dorongan dari pemerintah dan peran aktif orang tua, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh sehat dan seimbang antara dunia digital dan fisik. 

Ke depan, peningkatan fasilitas ruang terbuka dan program kreatif seperti RBI menjadi kunci mencegah kecanduan teknologi dan membentuk generasi emas 2045 yang cerdas dan produktif.

Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Tertinggi di G20 dan ASEAN, Pemerintah Gaspol Percepat Investasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers soal pertumbuhan ekonomi RI di Istana Kepresidenan Jakarta, 6 Agustus 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers soal pertumbuhan ekonomi RI di Istana Kepresidenan Jakarta, 6 Agustus 2025.

JAKARTA - Pemerintah memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di jalur positif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa perekonomian RI tumbuh 5,12% pada semester pertama 2025, menjadikannya salah satu yang tertinggi di antara negara anggota G20 dan ASEAN. 

Hal ini ia sampaikan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Menurut Airlangga, capaian ini tak lepas dari komitmen pemerintah menjaga momentum pertumbuhan melalui percepatan investasi, kemudahan perizinan berusaha, hingga mendorong konsumsi rumah tangga. 

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat penyerapan tenaga kerja juga mencatat hasil positif, dengan 97,73% penduduk dalam angkatan kerja telah terserap, setara 3,59 juta orang dalam setahun terakhir.

Presiden Prabowo, kata Airlangga, menekankan pentingnya daya saing global dan meminta percepatan reformasi perizinan. 

Pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah yang mengadopsi metode “daftar positif” untuk mempermudah proses perizinan berusaha. 

Sistem ini diintegrasikan melalui Online Single Submission (OSS) agar pelaku usaha, khususnya UMKM, bisa mengurus izin lebih cepat dan transparan.

Memasuki semester kedua 2025, pemerintah juga fokus menjaga daya beli masyarakat lewat berbagai program unggulan. 

Di sektor perumahan, fasilitas FLPP dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan terus dilanjutkan. 

Skema KUR perumahan yang bersifat revolving memungkinkan pembiayaan hingga Rp20 miliar, khusus untuk kontraktor UMKM. 

Selain itu, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk pembelian rumah sampai Rp2 miliar tetap berlaku hingga akhir tahun.

Ke depan, pemerintah juga menyiapkan strategi khusus menghadapi momen Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan menjadi agenda penting Presiden pada 15 Agustus mendatang. 

“Investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi ke depan, jadi program-program non-anggaran yang mendukung iklim investasi harus terus diprioritaskan,” tegas Airlangga.

KSTI 2025 Resmi Dibuka di Bandung, Presiden Prabowo Targetkan Ekonomi Tumbuh 8%

Presiden Prabowo Subianto membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Sabuga Bandung
Presiden Prabowo Subianto membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Sabuga Bandung.

Bandung – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) resmi menggelar Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 pada 7–9 Agustus 2025 di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Bandung. 

Acara ini menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045 lewat pengembangan industri nasional berbasis riset, sains, dan inovasi teknologi.

Presiden RI Prabowo Subianto hadir sebagai pembicara utama dan menyampaikan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun ke depan. 

“Strategi industrialisasi nasional akan bertumpu pada hilirisasi, penguasaan teknologi, dan penguatan sumber daya manusia,” ujar Prabowo. 

Prabowo menegaskan bahwa visi ini sejalan dengan Asta Cita, khususnya poin ke-4 tentang penguatan SDM dan poin ke-5 terkait hilirisasi serta industrialisasi.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menekankan pentingnya membangun kapasitas teknologi dan talenta nasional. 

Menurutnya, KSTI 2025 menjadi ruang strategis untuk mempertemukan kekuatan riset, daya cipta industri, dan arah kebijakan negara.

“Penguasaan sains dan teknologi harus maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Para peneliti dan akademisi punya tugas mulia dalam memajukan industri,” ujar Prabowo.

KSTI 2025 menghadirkan peta jalan riset nasional di delapan sektor strategis: energi, pertahanan, digitalisasi (AI dan semikonduktor), hilirisasi dan industrialisasi, kesehatan, pangan, maritim, serta material dan manufaktur maju. 

Sektor-sektor ini dinilai krusial untuk mempercepat transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan yang berdaya saing global.

Acara ini diikuti lebih dari 1.000 peneliti unggul bidang STEM, 400-an rektor dan wakil rektor, puluhan diaspora Indonesia, ratusan dosen, guru besar, perwakilan kementerian/lembaga, BUMN, hingga mitra industri. 

Sejumlah tokoh dunia seperti peraih Nobel Konstantin Novoselov dan Brian Paul Schmidt juga turut menjadi pembicara. 

Selain diskusi panel, KSTI 2025 diramaikan pameran inovasi teknologi dan forum kebijakan industri nasional.

Dengan kehadiran ribuan ilmuwan dan pemangku kepentingan, pemerintah berharap KSTI 2025 dapat memperkuat sinergi riset, pendidikan tinggi, dan industri. 

Langkah ini diharapkan melahirkan SDM unggul yang siap membawa Indonesia menjadi negara berdaulat, mandiri, dan berdaya saing di tingkat global.

Kamis, 07 Agustus 2025

DPRD Ketapang Sampaikan Pemda Akan Lunasi Utang Rp 17 M Ke Kontraktor

Foto DPRD Kabupaten Ketapang. (Borneotribun/Muzahidin)
Foto DPRD Kabupaten Ketapang. (Borneotribun/Muzahidin)
Ketapang - DPRD kabupaten Ketapang sudah menyetujui anggaran untuk pembayaran utang Pemda kepada kontraktor sebesar kurang lebih 17 miliar. DPRD mengatakan, pembayaran utang atas proyek tahun 2024 tersebut akan diterima kontraktor apabila hasil audit inspektorat menyatakan tidak ada persoalan. 

"Akan dianggarkan di APBD-P (2025) bagi perusahaan yang sudah di audit oleh Inspektorat," ujar ketua DPRD Ketapang Muhammad Sholeh, dihubungi Kamis pagi (07/08/2025).

Untuk memastikan tidak ada persoalan pembayaran, M Sholeh mengatakan, pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian hasil audit investigasi dari Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) terhadap paket proyek yang terhutang dimaksud. 

"Apabila sudah dilakukan investigasi, APIP akan dibayarkan sesuai dengan penilaian tersebut," ujar M Sholeh. 

Sementara anggota Badan Anggaran DPRD Ketapang Nasdiansyah menjelaskan, DPRD saat ini sedang membahas kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran (KUA PPAS) perubahan. 

Salah satu bahasan dalam KUA PPAS itu disampaikan dia, bahwa terkait dengan utang, pihak DPRD sudah berkomitmen penuh membantu menyelesaikan.

"Sudah, sudah masuk dalam KUA PPAS, semoga dapat dibayar dalam APBDP, aman itu. Tinggal mekanismenya nanti, dibayarkan kepada kontraktor yang direkomendasikan Inspektorat. Ini komitmen DPRD Ketapang," kata Nasdiansyah. 

Nasdiansyah mengatakan, saat ini pihaknya sedang intensif rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)  guna membahas finalisasi APBD tahun 2026. 

"Ni rapat anggaran terus, untuk memastikan program prioritas daerah tahun depan berjalan sesuai visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah," kata Nasdiansyah.

Dihubungi hari ini, Kepala Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah (BPKAD) Donatus Franseda bilang kalau Pemda Ketapang tetap berkomitmen menyelesaikan tunggakan tahun lalu. Pembayaran akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.  

"Pemkab Ketapang bersama DPRD komitmen untuk menyelesaikan pembayaran hutang dengan bijak," jelas Donatus. 

Menurut Donatus Franseda, pelunasan tunggakan ini menyesuaikan dengan kemampuan APBD Ketapang. 

"Pembayaran hutang akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ujar Donatus. 

Untuk mengingatkan, pembayaran proyek fisik Pemda Ketapang tahun 2024 sempat tertunda dibayar. Proyek ini dianggarkan dalam APBD Perubahan dan kegiatan pekerjaannya menyebar di beberapa dinas. 

Akibat itu, puluhan kontraktor sempat menggeruduk BPKAD dan Bank Kalbar guna meminta penjelasan hak mereka yang tertunda pembayaran.  Kontraktor beberapa kali mengadu ke lembaga DPRD Ketapang.

Reporter: Muzahidin

Rabu, 30 Juli 2025

Bincang Hangat dan Senyum Lebar Warnai Perpisahan Presiden Prabowo dan PM Anwar di Istana Merdeka

Bincang Hangat dan Senyum Lebar Warnai Perpisahan Presiden Prabowo dan PM Anwar di Istana Merdeka
Momen penuh kehangatan mewarnai akhir kunjungan kerja Perdana Menteri (PM) Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 29 Juli 2025. (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta, 29 Juli 2025 – Suasana hangat dan penuh keakraban menyelimuti akhir kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka. Pertemuan yang menjadi bagian dari Annual Consultation Meeting ke-17 antara Indonesia dan Malaysia ini ditutup dengan momen yang tidak hanya diplomatis, tetapi juga sarat makna persahabatan.

Pertemuan ini mempertemukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dua sosok pemimpin yang kini tengah memegang peranan penting dalam mempererat kerja sama kawasan Asia Tenggara. Keduanya terlihat begitu hangat, seolah bukan hanya sebagai kepala negara, melainkan juga sebagai sahabat lama yang tengah melepas rindu.

Usai menjalani serangkaian pertemuan bilateral dan diskusi strategis seputar hubungan kedua negara, Presiden Prabowo mengantar langsung PM Anwar menuju kendaraan resminya. Yang menarik, momen perpisahan ini bukan sekadar seremoni formal belaka. Di sepanjang lorong dari ruang kredensial menuju halaman Istana Merdeka, keduanya berjalan berdampingan, berbincang santai, dan terdengar beberapa kali tertawa bersama.

Tidak berhenti di situ, Presiden Prabowo juga memberikan sebuah album foto khusus yang berisi dokumentasi kegiatan PM Anwar selama berada di Jakarta. PM Anwar terlihat tersenyum lebar saat membuka halaman demi halaman album tersebut, menunjukkan betapa hangatnya penyambutan yang ia terima.

Semua momen tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, yang menjadi lokasi utama pelaksanaan annual consultation meeting antara Indonesia dan Malaysia. Sebagai simbol kenegaraan, Istana Merdeka tak hanya menjadi saksi agenda resmi, tetapi juga menyimpan cerita keakraban antara dua pemimpin bangsa.

Momen perpisahan hangat ini terjadi pada Selasa, 29 Juli 2025, tepat setelah seluruh rangkaian acara resmi antara kedua negara selesai dilaksanakan. Hari itu menjadi penanda penting bahwa diplomasi tidak selalu harus kaku, melainkan juga bisa diwarnai oleh sentuhan personal dan rasa hormat antarpemimpin.

Hubungan antara Indonesia dan Malaysia dikenal sangat erat karena berbagai faktor: sejarah, budaya, letak geografis, dan tentu saja kerja sama strategis di berbagai bidang. Namun, persahabatan personal antara pemimpin menjadi elemen tambahan yang mampu memperkuat hubungan kedua negara. Momen seperti ini menunjukkan bahwa kerja sama bukan hanya urusan kebijakan, tetapi juga soal chemistry dan saling percaya.

Suasananya sangat cair dan bersahabat. Pasukan jajar kehormatan berdiri tegak sepanjang lorong istana, memberi penghormatan kepada PM Anwar. Di sisi lain, Presiden Prabowo dan PM Anwar terlihat berbisik kecil sambil tersenyum, sebuah gestur yang mencerminkan komunikasi yang nyaman dan penuh pengertian.

Tepat sebelum PM Anwar masuk ke kendaraan dinasnya, terjadi pelukan erat dan jabat tangan hangat antara keduanya. Ini bukan sekadar basa-basi diplomatik, tetapi simbol dari hubungan erat dua negara serumpun yang saling menghargai dan mendukung.

Setelah mengantar PM Anwar, Presiden Prabowo terlihat kembali ke dalam Istana dan berbincang dengan para menteri dari Kabinet Merah Putih. Ini menandakan bahwa kerja sama yang telah dibahas sebelumnya akan segera ditindaklanjuti dengan konkret oleh para pejabat terkait, mulai dari bidang ekonomi, ketenagakerjaan, hingga pendidikan.

Momen perpisahan Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim ini menjadi contoh nyata bahwa diplomasi tak harus selalu kaku dan penuh protokol. Dengan pendekatan yang tulus, hangat, dan penuh rasa hormat, hubungan antarnegara bisa semakin kokoh dan saling menguntungkan.

Di tengah dunia internasional yang sering diwarnai ketegangan, pertemuan dua pemimpin negara serumpun dengan nuansa akrab seperti ini memberi pesan penting: politik luar negeri bisa dibangun dari kedekatan hati dan komunikasi yang tulus.

Tak heran jika banyak pihak melihat bahwa Indonesia dan Malaysia ke depan akan semakin kuat dalam kerja sama bilateralnya, tak hanya dalam forum regional seperti ASEAN, tetapi juga di panggung global.

Pertemuan Konsultasi Tahunan Indonesia-Malaysia 2025: Komitmen Perdamaian, Ekonomi, dan Perlindungan Migran

Pertemuan Konsultasi Tahunan Indonesia-Malaysia 2025: Komitmen Perdamaian, Ekonomi, dan Perlindungan Migran
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar annual consultation meeting atau pertemuan konsultasi tahunan dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 29 Juli 2025. (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta, 29 Juli 2025 – Indonesia dan Malaysia kembali meneguhkan komitmen kerja sama melalui Annual Consultation Meeting atau Pertemuan Konsultasi Tahunan yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan penting ini, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, dalam suasana yang hangat dan penuh persaudaraan.

Pertemuan ini merupakan forum strategis tahunan antara Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Forum ini dimanfaatkan untuk membahas berbagai isu penting yang menyangkut kepentingan nasional dan kawasan, mulai dari kerja sama ekonomi, pendidikan, hingga keamanan regional.

Pertemuan kali ini mempertemukan langsung dua kepala negara—Presiden Prabowo Subianto dan PM Anwar Ibrahim—dengan didampingi jajaran menteri dari kedua negara. Hadir juga Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, yang memberikan penjelasan kepada media usai pertemuan.

Dalam keterangan resminya, Menlu Sugiono mengungkapkan beberapa poin penting yang berhasil disepakati, antara lain:

  1. Peningkatan Akses Pendidikan bagi Anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia
    Salah satu hasil konkrit adalah komitmen kedua negara untuk memperluas Community Learning Center (CLC) bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia, khususnya di wilayah Semenanjung Malaysia, Sabah, dan Sarawak.

    “Anak-anak pekerja migran kita harus tetap bisa bersekolah. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama Indonesia dan Malaysia,” ungkap Menlu Sugiono.

  2. Penguatan Stabilitas Kawasan ASEAN
    Pertemuan juga menyoroti isu keamanan regional, terutama terkait eskalasi ketegangan antara Thailand dan Kamboja. Sebagai Ketua ASEAN saat ini, Malaysia berperan penting dalam mendorong dialog damai.

    “Indonesia aktif menyampaikan kesiapan untuk terlibat dalam upaya deeskalasi. Ini demi menjaga stabilitas kawasan secara kolektif,” ujar Menlu Sugiono.

  3. Solusi Kekeluargaan dalam Konflik Perbatasan
    ASEAN menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui pendekatan kekeluargaan. Untuk itu, Indonesia mendukung pembentukan Joint Border Committee antara Thailand dan Kamboja guna meredam ketegangan di wilayah perbatasan.

    “Kita percaya pendekatan ASEAN tetap yang terbaik—bukan dengan tekanan, tapi dengan dialog,” tegas Sugiono.

  4. Penguatan Hubungan Ekonomi Bilateral
    Presiden Prabowo menyoroti pentingnya membangun hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Malaysia. Menurutnya, kemiripan budaya dan bahasa menjadi modal sosial yang besar bagi kerja sama konkret di sektor perdagangan dan investasi.

    “Persahabatan harus diwujudkan dalam kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan,” ujar Presiden Prabowo.

Pertemuan ini berlangsung pada Selasa, 29 Juli 2025, di Istana Merdeka, Jakarta. Momen ini menjadi salah satu agenda diplomatik utama Indonesia dan Malaysia tahun ini, sekaligus pertemuan resmi pertama sejak Presiden Prabowo menjabat.

Ada beberapa alasan mengapa pertemuan ini sangat penting:

  • Menguatkan solidaritas ASEAN di tengah dinamika geopolitik kawasan yang terus berubah.

  • Melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia yang jumlahnya mencapai jutaan orang di Malaysia.

  • Mendorong pertumbuhan ekonomi bilateral melalui kerja sama perdagangan dan investasi yang lebih strategis.

  • Menjaga stabilitas politik dan keamanan kawasan, terutama di perbatasan negara-negara ASEAN.

Kedua pemimpin menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar seremoni, melainkan menjadi awal dari implementasi konkret berbagai kesepakatan. Kedua negara sepakat untuk terus menjaga komunikasi yang intensif dan melakukan evaluasi bersama terhadap pencapaian kerja sama ke depan.

“Kita tidak ingin hanya membuat janji, tapi juga memastikan pelaksanaan di lapangan,” kata PM Anwar.

Pertemuan Konsultasi Tahunan Indonesia-Malaysia 2025 menjadi bukti nyata bahwa hubungan dua negara serumpun ini terus bergerak ke arah yang positif. Dengan semangat gotong royong dan diplomasi yang konstruktif, Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk menciptakan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera bersama.

Setelah 7 Tahun, Konsultasi Tahunan Indonesia-Malaysia Kembali Digelar di Jakarta

Setelah 7 Tahun, Konsultasi Tahunan Indonesia-Malaysia Kembali Digelar di Jakarta
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menerima kunjungan kerja Perdana Menteri (PM) Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim pada Selasa, 29 Juli 2025, dalam rangka annual consultation meeting antara Indonesia dan Malaysia. (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta – 29 Juli 2025 menjadi momentum penting dalam hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia. Untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun terakhir, Konsultasi Tahunan antara Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia kembali digelar secara langsung. Pertemuan ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, dengan Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kerja dari Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim.

Konsultasi tahunan adalah forum bilateral tingkat tinggi antara dua negara yang bertujuan untuk membahas berbagai isu strategis, memperkuat kerja sama regional, dan menyelaraskan posisi dalam isu-isu global. Terakhir kali pertemuan ini diselenggarakan pada tahun 2017 di Kuching, Sarawak, dan sejak itu mengalami jeda cukup panjang.

Kini, dengan semangat baru dan kepemimpinan yang kuat, Indonesia dan Malaysia kembali melanjutkan tradisi ini demi masa depan kawasan yang lebih stabil dan sejahtera.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerima Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersama jajaran delegasi Malaysia. Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Luar Negeri Sugiono, yang menyampaikan sejumlah poin penting dari hasil pertemuan tersebut.

Menurut Menlu Sugiono, pertemuan ini bukan sekadar diplomasi formal, tetapi juga simbol kedekatan dua bangsa serumpun. Suasana diskusi berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, mencerminkan hubungan yang semakin erat antara kedua pemimpin negara.

Dalam pertemuan ini, kedua kepala negara melakukan konsultasi bilateral dan membahas isu-isu strategis seperti:

  • Perkembangan hubungan bilateral di berbagai bidang.

  • Isu perbatasan yang selama ini menjadi perhatian utama.

  • Penurunan angka penangkapan nelayan secara ilegal di perairan masing-masing.

  • Dinamika kawasan Asia Tenggara, terutama kerja sama dalam kerangka ASEAN.

  • Isu-isu global yang menjadi kepentingan bersama, seperti perubahan iklim dan keamanan regional.

Menlu Sugiono menegaskan bahwa banyak kemajuan yang dicapai dalam kerja sama kedua negara, dan pertemuan ini menjadi ajang penting untuk menyinkronkan langkah ke depan.

“Saya kira banyak hal-hal dan update yang perlu terus dikomunikasikan. Ini adalah mekanisme penting yang tidak hanya memperkuat kerja sama, tetapi juga mempererat hubungan antar pemimpin,” ujar Sugiono.

Setelah tujuh tahun vakum, konsultasi tahunan ini menjadi sinyal positif bahwa hubungan Indonesia-Malaysia kini berada di jalur yang sangat konstruktif. Bagi Presiden Prabowo, hubungan dengan Malaysia bukan hanya soal diplomasi, tetapi juga hubungan emosional dan budaya.

“Kita berasal dari rumpun yang sama, kita memiliki budaya yang sama, dan berbagi bahasa yang sama. Persahabatan Indonesia dan Malaysia harus sangat erat,” tegas Presiden Prabowo seperti disampaikan Menlu.

Pertemuan ini diharapkan membawa manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di wilayah perbatasan dan sektor maritim. Dengan adanya kesepahaman dalam hal penanganan nelayan, misalnya, maka potensi konflik dapat ditekan, sementara kerja sama ekonomi dan sosial bisa ditingkatkan.

Selain itu, pembahasan mengenai isu-isu regional juga menjadi fondasi penting untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, dan sejahtera bersama.

Meski belum ada tanggal pasti, kedua negara berkomitmen untuk mengaktifkan kembali forum konsultasi tahunan ini secara rutin. Hal ini menandai babak baru dalam diplomasi bilateral Indonesia-Malaysia, yang tidak hanya mengedepankan kepentingan nasional masing-masing, tetapi juga kolaborasi regional yang lebih kuat.

Setelah tujuh tahun vakum, kembalinya Konsultasi Tahunan Indonesia-Malaysia menjadi momen penting dalam hubungan kedua negara. Pertemuan ini tak hanya menyelesaikan isu strategis, tetapi juga mempererat persahabatan dua bangsa serumpun. Dengan suasana yang akrab dan hasil pembicaraan yang produktif, Indonesia dan Malaysia kini melangkah bersama menuju masa depan yang lebih cerah.

Prabowo dan PM Anwar Sepakat Perkuat Peran ASEAN dan Jaga Stabilitas Kawasan

Prabowo dan PM Anwar Sepakat Perkuat Peran ASEAN dan Jaga Stabilitas Kawasan
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menggelar pertemuan tête-à-tête Perdana Menteri (PM) Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 29 Juli 2025. (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta, 30 Juli 2025 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan resmi dari Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 29 Juli 2025. Pertemuan ini berlangsung hangat dan penuh semangat kerja sama, membahas isu-isu strategis yang krusial bagi kawasan Asia Tenggara.

Dalam pertemuan tête-à-tête atau pertemuan empat mata tersebut, kedua pemimpin negara membicarakan penguatan peran ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), kerja sama bilateral, hingga stabilitas dan perdamaian kawasan Asia Tenggara.

Presiden Prabowo secara khusus menyampaikan apresiasi kepada PM Anwar atas kepemimpinan dan keberhasilan Malaysia dalam memediasi konflik di kawasan, termasuk dalam menciptakan gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja.

"Saya ingin mengucapkan selamat atas kepemimpinan Dato’ Seri memimpin ASEAN. Berhasil dalam mediasi dan mencapai gencatan senjata dalam konflik Thailand dan Kamboja, ini patut kita syukuri," ujar Presiden Prabowo.

Pertemuan ini menjadi krusial karena menunjukkan solidaritas kuat antara Indonesia dan Malaysia dalam memajukan ASEAN sebagai kekuatan regional yang mampu menjaga perdamaian. Kedua negara sepakat bahwa penyelesaian konflik di kawasan harus mengedepankan musyawarah, negosiasi, dan pendekatan damai.

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendukung penuh langkah Malaysia sebagai Ketua ASEAN dalam menciptakan stabilitas kawasan.

"Kami siap membantu di manapun dan bagaimanapun, karena ini adalah langkah terobosan penting. ASEAN harus jadi contoh dalam menyelesaikan konflik secara damai," tegas Prabowo.

PM Anwar Ibrahim juga menyampaikan bahwa stabilitas kawasan Asia Tenggara adalah tanggung jawab kolektif. Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina disebut sebagai negara yang memiliki peran penting dalam memonitor proses perdamaian di kawasan.

“Negara-negara ASEAN harus bertanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan. Kita harus saling mendukung dalam proses perdamaian,” kata Anwar.

Selain membahas isu kawasan, Prabowo dan Anwar sepakat untuk terus menyelesaikan berbagai persoalan bilateral yang selama ini menjadi perhatian kedua negara, mulai dari perbatasan hingga perlindungan tenaga kerja migran. Namun, yang menjadi catatan penting adalah kesepakatan untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dan konsultasi, bukan konfrontasi.

“Kita satu rumpun, satu budaya, dan satu agama. Jadi, prinsip kita tetap musyawarah, negosiasi, dan dialog,” ujar Presiden Prabowo.

Pertemuan penting ini berlangsung pada hari Selasa, 29 Juli 2025, di Istana Merdeka, Jakarta. Ini merupakan salah satu pertemuan bilateral tingkat tinggi pertama sejak Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Selain Prabowo Subianto dan Anwar Ibrahim, pertemuan ini juga melibatkan jajaran pejabat tinggi dari kedua negara yang akan menindaklanjuti hasil pembicaraan menjadi kerja sama konkret. Dukungan dari kementerian luar negeri, pertahanan, hingga kerja sama ekonomi akan menjadi pilar penting dalam implementasi kebijakan ke depan.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim menjadi simbol kuat komitmen Indonesia dan Malaysia dalam memperkuat integrasi regional ASEAN. Dengan pendekatan damai, semangat gotong royong, dan solidaritas sesama bangsa serumpun, kedua pemimpin ingin memastikan bahwa Asia Tenggara tetap menjadi kawasan yang aman, stabil, dan sejahtera.

Langkah ini sekaligus menjadi fondasi penting bagi ASEAN untuk terus menjadi pemain kunci dalam menjaga perdamaian global dan memperkuat posisi di tengah dinamika geopolitik dunia.