Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan meminta Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk memperjuangkan peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
"Pentingnya penguatan otonomi daerah sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah karena kewenangan yang berkurang di daerah berdampak pada perlambatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap APPSI dapat memperjuangkan peninjauan kembali undang-undang tersebut," kata Ria Norsan saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) VII Tahun 2025 di Jakarta, Jumat.
Dalam forum itu, Ria menyampaikan bahwa pelimpahan kewenangan yang proporsional dari pusat ke daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan, terutama dalam mempercepat pelayanan publik, pemerataan ekonomi, dan pengelolaan potensi lokal.
Ia menekankan penguatan otonomi daerah harus disertai dengan peningkatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar mampu melaksanakan fungsi pelayanan secara mandiri dan berorientasi hasil.
"Dengan otonomi yang kuat, daerah memiliki ruang lebih besar untuk berinovasi dan mengelola sumber daya sesuai potensi masing-masing wilayah, termasuk di Kalimantan Barat yang kaya sumber daya alam dan budaya," tuturnya.
Dalam forum yang sama, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud terpilih sebagai Ketua Umum APPSI periode 2025–2030, menggantikan Dr. Al Haris, Gubernur Provinsi Jambi.
Dia menyatakan berkomitmen menjadikan APPSI sebagai jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sinergi pembangunan nasional.
"Jika daerah kuat, maka Indonesia akan maju. APPSI akan terus mendorong kolaborasi dan memperjuangkan otonomi yang berkeadilan agar pembangunan di seluruh provinsi bisa berjalan seimbang," kata Rudi.
Dengan semangat “Menjaga Integritas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Kreatif,” Gubernur Kalbar berharap kepemimpinan baru APPSI mampu memperkuat peran daerah dalam pengambilan kebijakan strategis dan mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat.
Munas yang dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus ini mengangkat tema “Menjaga Integritas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Kreatif.” Forum tersebut menjadi wadah bagi para gubernur seluruh Indonesia untuk membahas isu strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
