JAKARTA - Menjelang genap satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) untuk memantau perkembangan dan capaian kinerja selama setahun terakhir.
Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (17/10/2025) itu dipimpin langsung oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan diikuti para pimpinan dari pusat hingga daerah, baik secara luring di Aula Prona Kementerian ATR/BPN Jakarta maupun secara daring.
“Triwulan ketiga ini bertepatan dengan momen satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, jadi penting bagi kita untuk melihat sejauh mana progres yang sudah berjalan,” ujar Menteri Nusron membuka rapat.
Dalam kesempatan tersebut, para pejabat tinggi madya dari masing-masing direktorat memaparkan hasil kerja, evaluasi program strategis, serta tindak lanjut dari kebijakan sebelumnya. Pembahasan juga mencakup langkah percepatan terhadap program prioritas di bidang pertanahan dan tata ruang, yang menjadi salah satu pilar penting pembangunan nasional.
Menteri Nusron menegaskan bahwa seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN harus tetap bergerak seirama dengan arah kebijakan nasional serta memastikan setiap program berjalan sesuai target. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang kuat di seluruh unit kerja agar pelaksanaan program strategis bisa diselesaikan tepat waktu.
“Ini perlu menjadi komitmen bersama. Kita harus memastikan pada Desember nanti semua target tercapai. Terima kasih atas kerja keras dan partisipasi seluruh jajaran, semoga rapat ini membawa hasil nyata bagi masyarakat,” tegas Nusron, yang turut didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
Rapat kali ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sehari sebelumnya, Kamis (16/10/2025), yang juga dihadiri oleh pejabat tinggi pratama dan jajaran satuan kerja daerah.
Melalui Rapim ini, Kementerian ATR/BPN berharap seluruh elemen di bawahnya tetap solid dalam mendukung visi dan misi Presiden Prabowo untuk mempercepat reforma agraria, meningkatkan kepastian hukum pertanahan, dan memperkuat tata ruang nasional yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
