Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mendapat apresiasi dari Kemendagri karena dinilai proaktif memulai program pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) sejak awal tahun 2026.
“Kami memberikan apresiasi kepada BPSDM Kalbar karena melakukan percepatan pengembangan kompetensi ASN sejak awal tahun dan ini patut dicontoh oleh provinsi lainnya, apalagi percepatan ini dilakukan dengan melibatkan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI A. Fatoni di Pontianak, Jumat.
Dia mengatakan Kalbar menjadi contoh bagi daerah lain karena langsung bergerak melaksanakan peningkatan kapasitas SDM saat sebagian daerah masih tahap persiapan kegiatan awal tahun.
“Di awal tahun ini, saat daerah lain masih mempersiapkan pelaksanaan kegiatan, Kalimantan Barat sudah memulai. Saat yang lain sedang berpikir, Kalbar sudah bergerak. Ini contoh baik yang bisa ditiru daerah lain,” tuturnya.
Menurut dia, momentum awal tahun sangat strategis untuk melakukan koordinasi, evaluasi kinerja tahun sebelumnya, sekaligus menyusun langkah perbaikan dan target kerja tahun berjalan.
Fatoni menekankan penguatan kapasitas pejabat strategis, terutama dalam aspek manajemen dan kepemimpinan (leadership), menjadi kunci keberhasilan organisasi pemerintahan dalam mencapai target pembangunan.
“Dalam organisasi yang paling penting adalah manajemen, dan inti manajemen adalah leadership. SDM inilah yang menggerakkan seluruh sumber daya lain, sehingga kemampuannya harus terus ditingkatkan agar tujuan organisasi tercapai,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) perlu meningkatkan kompetensi ASN dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk perencanaan, penetapan target, hingga monitoring dan evaluasi, guna mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Target yang tercapai belum tentu baik jika targetnya terlalu rendah. Karena itu penetapan target, pelaksanaan, serta evaluasi harus dilakukan secara terukur,’ katanya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kalbar Windy Prihastari menyatakan pihaknya berkomitmen memperkuat kompetensi ASN secara berkelanjutan melalui pelatihan tatap muka maupun daring.
Ia menilai peningkatan kapasitas kepemimpinan penting bagi pejabat struktural agar mampu mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program secara efektif sesuai regulasi.
“Ketika kita bicara manajemen, kita bicara leadership. Seorang pemimpin harus terus dibekali pembelajaran dan kompetensi agar mampu memimpin perangkat daerahnya dengan baik,” kata Windy.
BPSDM Kalbar juga mendorong sinergi dan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, termasuk pemenuhan anggaran mandatori pengembangan kompetensi ASN setiap tahun.
“Kami berharap dengan pemenuhan pelatihan dan penganggaran tersebut, ASN di lingkungan Pemprov Kalbar memiliki kompetensi yang merata dan profesional,” katanya.
Pemprov Kalbar menargetkan program pengembangan kompetensi ini dapat memperkuat kinerja birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
