Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengejutkan dunia dengan pernyataannya soal Greenland pada Jumat lalu. Ia menegaskan, jika AS tidak bisa mendapatkan wilayah ini dengan “cara mudah”, maka pihaknya akan menempuh “cara sulit”.
Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih, “Kami akan melakukan sesuatu di Greenland, suka atau tidak, karena jika kami tidak bertindak, Rusia atau China bisa mengambil alih. Kami tidak mau Rusia atau China jadi tetangga dekat kami.”
Pernyataan ini memicu reaksi keras dari pemimpin politik Greenland. Dalam pernyataan bersama, para pemimpin partai, termasuk oposisi, menegaskan: “Kami tidak ingin menjadi Amerika, kami tidak ingin menjadi Denmark. Kami ingin tetap menjadi orang Greenland. Masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyat Greenland sendiri.”
Mengapa Greenland Penting bagi Trump?
Greenland, pulau besar di wilayah Arktik, dihuni lebih dari 56.000 orang dan merupakan wilayah otonom Denmark. Trump menekankan bahwa langkah ini dianggap perlu untuk mencegah Rusia atau China mengambil alih Greenland di masa depan.
“Saya ingin membuat kesepakatan dengan cara mudah, tapi jika tidak bisa, kami akan menempuh cara sulit. Omong-omong, saya juga penggemar Denmark. Mereka sangat baik kepada saya, saya harus akui,” ujar Trump.
Belakangan muncul laporan bahwa AS bahkan mempertimbangkan memberi kompensasi uang kepada warga Greenland agar bersedia bergabung dengan AS. Namun Trump menolak membahas soal itu lebih lanjut: “Saya belum bicara soal uang untuk Greenland.”
Warga Greenland sendiri sudah menolak keras ide ini. Simon Kjeldskov, warga ibukota Nuuk, menyatakan kepada Reuters: “Tidak, terima kasih. Kami jelas tidak ingin itu.” Sementara Juno Michaelsen menambahkan: “Berapapun jumlah uangnya, kami tetap akan mengatakan tidak. Ini milik kami, hanya kami yang berhak.”
Reaksi Pemerintah Denmark dan NATO
Diplomat top Denmark dan Greenland yang berbasis di Washington telah bertemu pejabat Gedung Putih pada Kamis. Denmark diwakili Duta Besar Jesper Møller Sørensen, sementara Greenland diwakili Jacob Isbosethsen. Pertemuan ini membahas ancaman Trump soal kemungkinan pengambilalihan wilayah.
Para pemimpin Greenland, termasuk Perdana Menteri Jens-Frederik Nielsen, kembali menegaskan penolakan mereka. Mereka juga berencana mempercepat pertemuan parlemen Greenland, Inatsisartut, untuk merespons ancaman dari pemerintah AS. Parlemen terakhir bertemu November lalu dan dijadwalkan kembali pada 3 Februari mendatang.
Sementara itu, para pemimpin Eropa memperingatkan konsekuensi serius jika AS nekat mengambil Greenland dengan paksa. Dalam pernyataan bersama, pemimpin dari Prancis, Jerman, Inggris, Italia, Polandia, dan Spanyol menekankan: “Greenland milik rakyat Greenland.”
Langkah Trump ini menyoroti pentingnya Greenland dari sisi strategis, khususnya posisi geografisnya di Arktik, sekaligus menunjukkan ketegangan geopolitik global yang semakin meningkat.
