 |
| Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar. |
JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) kini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, muncul dugaan kebocoran data pribadi pelamar kerja dalam proses rekrutmen yang digelar oleh instansi tersebut. Isu sensitif ini langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan internal guna memastikan tidak ada pelanggaran prosedur yang merugikan masyarakat.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa proses rekrutmen pegawai seharusnya tidak menggunakan platform terbuka seperti Google Drive. Hal itu disampaikannya saat ditemui awak media di Jakarta, Jumat.
“Kasus ini masih kami telusuri dan sedang diperiksa oleh Inspektorat Jenderal. Kami ingin tahu di mana letak kesalahannya dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi,” ujar Nezar.
Menurutnya, dugaan kebocoran data ini juga sudah dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital selaku unit yang membuka lowongan kerja. Saat ini, Kemkomdigi tengah melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan prosedur penerimaan tenaga kerja berjalan sesuai standar keamanan data.
Nezar memastikan, tautan yang sebelumnya memuat data para pelamar kini telah ditutup. Selain itu, proses rekrutmen juga langsung dialihkan ke platform lain yang dinilai lebih aman dan memiliki sistem perlindungan data yang memadai.
“Kecerobohan itu terjadi dalam waktu singkat. Begitu diketahui, langsung kami tutup dan diganti menggunakan kanal lain yang lebih aman,” jelasnya.
Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi sebelumnya membuka rekrutmen untuk posisi Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Dalam pengumuman tersebut, tersedia sembilan posisi yang bisa dilamar oleh masyarakat.
Masalah mulai muncul ketika pelamar diminta mengunggah berbagai dokumen penting, mulai dari curriculum vitae (CV), salinan ijazah, KTP, transkrip nilai, hingga surat keterangan sehat melalui tautan tertentu. Sayangnya, tautan tersebut mengarah ke layanan penyimpanan berbasis komputasi awan dengan pengaturan akses terbuka.
Akibatnya, berkas dan data pribadi para pelamar dapat diakses oleh siapa saja tanpa sistem keamanan yang memadai. Kondisi ini memicu kekhawatiran publik terkait perlindungan data pribadi.
Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Rabu (4/2), Sekretaris Jenderal Kemkomdigi, Ismail, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi internal terkait keamanan data pelamar. Ia menegaskan, masukan dari berbagai pihak menjadi perhatian serius bagi kementerian.
“Kami memahami betul bahwa kualitas SDM dan tata kelola di Komdigi harus terus ditingkatkan. Proses terkait dan berbagai hal yang berhubungan dengan masalah ini sedang ditangani secara internal,” kata Ismail.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh instansi pemerintah agar semakin berhati-hati dalam mengelola data pribadi masyarakat. Di era digital seperti sekarang, keamanan informasi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban.
