 |
| BPKP mengawal Program Makan Bergizi Gratis di Kalbar untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat. |
Pontianak – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan terus mengawal akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat agar penggunaan anggaran negara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima manfaat.
Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, di Pontianak, Rabu, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar berkonversi menjadi asupan gizi yang diterima langsung oleh masyarakat.
Menurut Rudy, pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan pemantauan, evaluasi, sekaligus mitigasi risiko pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin mutu makanan, kecukupan gizi, keamanan pangan, serta efektivitas penggunaan anggaran dalam program tersebut.
Pengawasan yang dilakukan BPKP tidak hanya sebatas pemeriksaan administratif. Lembaga tersebut juga menguji efektivitas sistem pengendalian intern di dapur-dapur SPPG agar tidak terjadi celah penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Jika ditemukan ketidaksesuaian data maupun kualitas layanan, BPKP mendorong perbaikan dilakukan secara langsung oleh pihak terkait. Pendekatan ini dilakukan agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan transparan dan akuntabel.
Selama bulan Ramadhan, pengawasan difokuskan pada penyesuaian mekanisme distribusi makanan yang mengalami perubahan pola penyaluran kepada masyarakat penerima manfaat.
Di Kabupaten Kubu Raya, sistem distribusi makanan disesuaikan menjadi paket bahan makanan kering. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai solusi menghadapi tantangan logistik sekaligus menjaga kualitas gizi dan higienitas pangan hingga waktu berbuka puasa.
Menurut Rudy, program tersebut harus adaptif terhadap kondisi sosial dan keagamaan masyarakat. Skema paket kering selama Ramadhan dinilai menjadi langkah tepat untuk menjaga kualitas nutrisi agar tidak menurun akibat jeda distribusi yang panjang.
Selain memastikan kualitas nutrisi, BPKP juga menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak strategis terhadap penguatan ekonomi daerah, khususnya di wilayah pedesaan dan perbatasan.
Di Kabupaten Sambas, setiap unit SPPG rata-rata mampu menyerap sekitar 15 tenaga kerja lokal. Selain itu, sekitar 70 persen alokasi anggaran program turut menggerakkan perputaran ekonomi di sekitar wilayah operasional dapur layanan gizi tersebut.
Dengan rencana pengembangan puluhan unit SPPG di setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, program ini dinilai tidak hanya sebagai intervensi pemenuhan pangan, tetapi juga instrumen baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
BPKP menegaskan pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis akan terus dilakukan agar pelaksanaannya tetap transparan, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Kata kunci: Program Makan Bergizi Gratis, BPKP Kalbar, Pengawasan Anggaran.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Borneotribun.com
