 |
| Polresta Banjarmasin ungkap pungli di SPBU Basirih lewat operasi penyamaran. Empat orang diamankan, kasus pemerasan sopir truk masih didalami. (Foto ilustrasi) |
BANJARMASIN - Praktik pungutan liar di area distribusi bahan bakar kembali mencuat setelah Satreskrim Polresta Banjarmasin, Polda Kalimantan Selatan, membongkar dugaan pemerasan di SPBU Basirih, Banjarmasin Selatan.
Kasus ini terungkap lewat operasi penyamaran yang dilakukan aparat, menyusul laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas pungli terhadap sopir truk pengangkut BBM.
Modus yang digunakan terbilang sederhana namun merugikan. Pelaku diduga meminta sejumlah uang kepada sopir yang hendak mengisi bahan bakar di SPBU 64.701.06 Basirih.
Praktik ini bukan hanya membebani pengemudi, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran distribusi logistik di wilayah kota.
Pengungkapan kasus ini dilakukan dengan metode undercover buy. Petugas yang menyamar sebagai sopir truk ikut mengantre dan mengalami langsung permintaan uang dari pelaku.
Dari situ, polisi bergerak cepat mengamankan empat pria di lokasi kejadian, dengan barang bukti uang sebesar Rp375 ribu yang diduga hasil pungutan.
Meski awalnya empat orang diamankan, hasil pemeriksaan lebih lanjut mengerucut pada satu orang berinisial R yang diduga paling aktif melakukan pemaksaan terhadap sopir.
Ia disebut meminta pembayaran agar kendaraan bisa mendapatkan akses pengisian BBM, sebuah praktik yang masuk kategori pemerasan.
Di sisi lain, temuan tambahan membuat kasus ini semakin kompleks. Hasil tes urine terhadap keempat pria yang diamankan menunjukkan semuanya positif mengandung metamfetamin dan amfetamin.
Fakta ini membuka ruang pendalaman baru bagi penyidik terkait kemungkinan keterkaitan perilaku pelaku dengan penyalahgunaan narkotika.
Kanit Tipidter Satreskrim Polresta Banjarmasin, Ipda Tri Pebriana Putra, menegaskan bahwa praktik seperti ini tidak hanya merugikan sopir, tetapi juga menciptakan gangguan pada sistem distribusi BBM.
Ia juga memastikan pihaknya akan memperluas pengawasan ke sejumlah SPBU lain yang berpotensi memiliki pola serupa.
Dari sisi hukum, pelaku dijerat Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana hingga sembilan tahun penjara.
Polisi menilai penindakan tegas diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap praktik premanisme di ruang pelayanan publik.
Kasus ini sekaligus menyoroti persoalan yang lebih luas: celah praktik pungli di titik-titik vital distribusi barang.
SPBU, sebagai simpul penting rantai pasok energi, menjadi lokasi yang rentan disalahgunakan oleh oknum untuk keuntungan pribadi.
Ke depan, aparat memastikan penertiban akan terus dilakukan, terutama di titik-titik yang dianggap rawan.
Polisi juga mengimbau masyarakat dan sopir angkutan untuk tidak ragu melapor jika menemukan praktik serupa di lapangan.
Kasus SPBU Basirih menjadi pengingat bahwa pengawasan di lapangan masih menjadi kunci penting dalam menjaga kelancaran distribusi BBM, sekaligus memastikan pelayanan publik bebas dari tekanan dan pungutan ilegal.
- Memuat artikel...
