Berita Borneotribun.com: Hukum Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan

Kamis, 30 Mei 2024

Keluhan Masyarakat Ditindaklanjuti, Puluhan Mobil di SPBU Sekadau Ditertibkan

Polres Sekadau Tertibkan Antrian Mobil di SPBU Jl Merdeka Barat untuk Kelancaran Lalu Lintas. (Humas Polres Sekadau)
Polres Sekadau Tertibkan Antrian Mobil di SPBU Jl Merdeka Barat untuk Kelancaran Lalu Lintas. (Humas Polres Sekadau)
SEKADAU – Puluhan mobil yang mengantri di Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) Jl Merdeka Barat, Sekadau Hilir, ditertibkan oleh anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sekadau pada Kamis siang.

Penertiban ini dilaksanakan menyusul laporan dan keluhan dari masyarakat terkait banyaknya antrian kendaraan di bibir jalan raya yang dikhawatirkan dapat mengganggu pengguna jalan lainnya, baik yang melintas maupun kendaraan yang masuk dan keluar dari SPBU.

Kapolres Sekadau, AKBP I Nyoman Sudama, melalui Kasi Humas AKP Agus Junaidi, menjelaskan bahwa penertiban dilakukan oleh personel Satlantas Polres Sekadau yang langsung turun ke lapangan untuk menertibkan dan mengatur antrian kendaraan agar tidak mengganggu arus lalu lintas.

"Kami menerima keluhan dari masyarakat tentang antrean kendaraan yang parkir di tepi jalan sekitar SPBU. Hal ini tidak hanya mengganggu pengguna jalan lain, tetapi juga menimbulkan potensi bahaya bagi keselamatan pengguna jalan," ujar AKP Agus.

AKP Agus menambahkan bahwa antrian kendaraan yang tidak tertib dapat menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, penting untuk selalu tertib saat antri di SPBU.

"Kami menghimbau kepada masyarakat agar tertib saat antri di SPBU. Parkirlah kendaraan di tempat yang disediakan dan jangan parkir di tepi jalan yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya," tukas AKP Agus.

Kepolisian Resor Sekadau juga mengimbau kepada masyarakat atau pihak SPBU untuk melaporkan kepada pihak kepolisian melalui call center 110 Polri jika menemukan antrean kendaraan yang tidak tertib.

"Dengan adanya penertiban ini, diharapkan situasi lalu lintas di sekitar SPBU Jalan Merdeka Barat akan lebih tertib dan aman, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan," tandasnya.

Penertiban ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin dalam berlalu lintas, khususnya di sekitar area yang rawan kemacetan seperti SPBU.

Langkah ini juga merupakan upaya dari Polres Sekadau untuk menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas demi kenyamanan bersama.

Usut Hibah Bawaslu Ketapang, Pidsus Kajati Periksa Banyak Orang

Usut Hibah Bawaslu Ketapang, Pidsus Kajati Periksa Banyak Orang
Usut Hibah Bawaslu Ketapang, Pidsus Kajati Periksa Banyak Orang. (Gambar ilustrasi)
KETAPANG – Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat (Kalbar) tengah monitor penggunaan dana hibah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ketapang. 

Dana ini bersumber dari APBD Ketapang tahun 2019 sebesar Rp 17.86 miliar yang dicairkan secara bertahap. Tahap pertama pencairan terjadi pada bulan Desember 2019. Pencairan tahap berikutnya dilakukan pada tahun 2020 sampai mencapai jumlah hibah. 

Ketua Bawaslu Ketapang, Moh Dofri. (Foto istimewa)
Ketua Bawaslu Ketapang, Moh Dofri. (Foto istimewa)
Koordinator sekretariat Bawaslu Ketapang, Tengku Nurmawardi mengatakan, jaksa meminta klarifikasi terkait penggunaan anggaran panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan yang dicurigai tidak sesuai. 

Seperti untuk transportasi, makan minum ataupun penginapan serta penggunaan dana di seketariat Panwaslu kecamatan. 

"Karena ada laporan. Tapi sudah selesai, berkas juga sudah dikembalikan pihak jaksa,," ujarnya Rabu (29/05/24).

Informasi diperoleh, persoalan penggunaan anggaran hibah ini sempat diributkan antara komisioner Bawaslu dengan bagian sekretariat. 

Hal ini muncul karena diduga komisioner hendak mengelola dana itu sesuai dengan bidang (devisi) dan program pengawasan. 

Sedang bagian sekretariat kemungkinan menolak pola penggunaan anggaran per bidang di komisioner Bawaslu Ketapang. 

Menurut ketua Bawaslu Ketapang, Mohammad Dofir, dalam pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan aturan sesuai NPHD serta disesuaikan dengan tahapan.

"Masalah penggunaan keuangan pada bagian sekretariat, itu saja yang dijelaskan. Tidak ada itu bagi-bagi (uang) memang uang siapa di bagi-bagi itu," kata Moh Dofiri Ketua Bawaslu Ketapang. 

Untuk informasi, Bawaslu Ketapang menperoleh hibah dari APBD 2019 sebesar 17.86 miliar. Anggaran hibah ini dipakai untuk pengawasan pilkada 2020.

Dana tersebut dipakai untuk pembentukan Panwascam di tingkat kecamatan hingga tingkat desa dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu juga untuk kegiatan kelompok kerja Gakumdu sosialisasi, Raker, Rakor dan Bimtek.

Penulis: Muzahidin

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Bengkayang Berharap Penyegelan SDN 10 Tuba Pasak Segera Terselesaikan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Heru Pujiono. (Borneotribun/Tino)
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Heru Pujiono. (Borneotribun/Tino)
BENGKAYANG – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Heru Pujiono turut menangapi kejadian Penggembokan pagar SDN 10 Tuba Pasak di Dusun Tuba Pasak, Desa Tubajur,  Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang. Kamis, 30 Mei 2024.

Heru Pujiono menuturkan bahwa masalah tersebut sudah Dilaporkan oleh pihaknya ke Balai Dinas PUPR Kalimantan Barat yang menangani pekerjaan tersebut.

"Iya, kami sudah laporkan kejadian penyegelan itu, kami hanya menghimbau  masalah ini agar di selesaikan dengan komunikasi dengan pihak-pihak terkait," tutur Heru Pujiono saat di konfirmasi media ini melalui pesan singkat. Kamis, 30 Mei 2024.

Dirinya juga menghimbau semoga permasalahan yang timbul antara pihak warga penyedia material dan PT Kreasindo Putra Bangsa tersebut, jangan sampai menganggu psikologis guru dan murid dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah.

"Kami juga sangat menghargai pihak-pihak yang bermasalah supaya mari kita sama-sama mencari jalan keluar masalahnya antar kedua belah pihak. Dan juga bagaimana kejadian ini tidak menggangu proses KBM, karena sebentar lagi anak-anak akan melaksanakan ulangan sehingga psikologis mereka jagan sampai terganggu," tutup Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Heru Pujiono.

Penulis: Tino

Pencurian Motor Kurir JNT di Landak, Pelaku Residivis Narkoba

Pencurian Motor Kurir JNT di Landak, Pelaku Residivis Narkoba. (Polda Kalbar/Borneotribun)
Pencurian Motor Kurir JNT di Landak, Pelaku Residivis Narkoba. (Polda Kalbar/Borneotribun)
LANDAK – Dalam waktu kurang dari 24 jam, Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Landak berhasil menangkap pelaku pencurian sepeda motor milik kurir JNT. 

Pelaku berinisial A, yang diketahui berdomisili di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, ditangkap dengan aman pada Rabu (29/5/2024).

Kronologis Kejadian

Peristiwa pencurian terjadi di Gang Koordinasi, Nomor 13 Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Berdasarkan laporan pengaduan yang diterima, personil Jatanras segera melakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian.

Kejadian bermula ketika sepeda motor milik kurir JNT yang sedang membawa paket untuk konsumen diparkir dengan kunci masih melekat di motor tersebut. Pelaku kemudian mengambil sepeda motor tersebut.

Kanit Jatanras Polres Landak, Aipda Ernest Jhon, S.H., bersama anggota tim unit Jatanras, segera melakukan pengejaran terhadap pelaku. 

Dalam pengejaran, pelaku sempat meninggalkan motor curian di dekat pinggir sungai di hutan Dusun Selojeng. 

Namun, pelaku berhasil melarikan diri sambil membawa sebagian paket yang berada di dalam keranjang motor tersebut.

Sekitar pukul 20.30 WIB, anggota Jatanras mendapat informasi bahwa pelaku sedang berada di rumah keluarganya di Gang Koordinasi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.

Tanpa menunggu lama, anggota Jatanras segera mendatangi rumah keluarga pelaku dan mengamankan pelaku beserta barang bukti hasil curian.

Kapolres Landak, AKBP I Nyoman Budi Artawan, S.H., S.I.K., M.M., melalui Kasat Reskrim IPTU Raja Toga Paruhum, S.Tr.K., S.I.K., menyampaikan, anggotanya berhasil mengamankan pelaku berinisial A bersama barang bukti hasil pencurian.

Pelaku akan dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. "Kami juga mengungkapkan bahwa pelaku merupakan residivis kasus narkoba yang baru bebas dua bulan lalu, sehingga pelaku kembali melakukan tindak kriminal dengan mencuri untuk membeli narkoba jenis shabu." ungkapnya. 

Beliau juga berpesan kepada masyarakat, "Apabila merasa kehilangan segera melaporkan ke pihak berwajib, khususnya ke Polres Landak. Hal ini akan mempercepat penanganan dan penangkapan pelaku."

Dengan tertangkapnya pelaku pencurian ini, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kinerja pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Landak. (Tino)

Pagar SDN 10 Tuba Pasak Bengkayang Digembok, Akibat PT Kreasindo Putra Bangsa Tak Bayar Material Warga

Pagar SDN 10 Tuba Pasak Bengkayang Digembok, Akibat PT Kreasindo Putra Bangsa Tak Bayar Material Warga
Pagar SDN 10 Tuba Pasak Bengkayang Digembok, Akibat PT Kreasindo Putra Bangsa Tak Bayar Material Warga.
BENGKAYANG – Proyek Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Sarana Permukiman Kalimantan Barat dengan pekerjaan  rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana sekolah Tahun 2022 -2023 dengan anggaran ( Rp. 32,956.687.688 ), dengan pelaksana PT Kreasindo Putra Bangsa di Kabupaten Bengkayang bermasalah.

Pasalnya pihak pelaksana proyek yakni PT Kreasindo Putra Bangsa diduga tidak membayar tunggakan material dan tunggakan warung kepada warga setempat dengan nominal yang  fantastis dengan total Rp.359.256.000, saat mengerjakan proyek SDN 10 Tuba Pasak, di Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang.

Akibat hal tersebut, warga setempat melakukan aksi dengan menyegel pagar sekolah dan menggembok dengan rantai pagar SDN 10 Tuba Pasak tersebut pada   Rabu, 29 Mei 2024.

Thomas (42) salah satu warga yang ikut melakukan aksi tersebut mengatakan bahwa, penyegelan pagar SDN 10 Tuba Pasak tersebut tidak menghambat murid untuk belajar. Dan belajar mengajar tetap seperti biasa dilakukan hanya saja pintu pagar utama yang di gembok dengan rantai. 

"Kami minta pertanggung jawaban dari PT Kreasindo Putra Bangsa karena sudah kurang lebih 2 Tahun ini tidak ada inisiatif, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah peduli dengan pendidikan anak-anak kami, tetapi saya dirugikan oleh PT Kreasindo Putra Bangsa dalam hal pembangunan SDN 10 Tuba Pasak ini, karena saya juga yang menyiapkan material yang sampai saat ini belum ada pembayaran dari pihak PT," ungkap Thomas warga setempat kepada media ini. Rabu, 29 Mei 2024.

Ia juga menjelaskan sudah berbagai macam opsi yang mereka lakukan, bahkan sempat bertemu dengan pihak perusahaan pelaksana tetapi tidak ada hasilnya. Dan sejauh ini pihak PT Kreasindo Putra Bangsa tidak memberikan harapan yang berarti.

"Saya selaku warga jadi seolah-olah seperti di manfaatkan dan dibohongi, adapun saya dan teman-teman berharap pihak perusahaan ada itikad baiknya menyelesaikan tanggung jawab mereka terhadap material yang sudah kami keluarkan," ujar Thomas.

Tangapan Pihak Sekolah Terkait Penyegelan SDN 10 Tuba Pasak.

Ditempat terpisah, Kepala Sekolah SDN 10 Tuba Pasak, Suhanda mengatakan bahwa dengan adanya penyegelan yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan pihak nya tidak merasa keberatan, bahkan sebelum melakukan penyegelan warga setempat juga telah memberitahukan hal tersebut.

"Saya tidak keberatan karena itu hak mereka untuk penyegelan nya dan sudah jelas permasalahannya itu hak mereka kami juga tidak dapat mengatakan bahwa itu tidak boleh,"ucap Kepsek SDN 10 Tuba Pasak.

Namun di sisi lain, menurut Suhanda, yang menjadi masalah adalah untuk proses pembelajaran hal tersebut sedang pihaknya pikirkan, karena dengan adanya penyegelan tersebut Proses pembelajaran agak sedikit terganggu.

"Waktu proses pembangunan saja kami melaksanakan pembelajaran mengajar di gedung gereja kemudian, di posyandu dan rumah masyarakat. Kami terpencar kadang satu guru ke guru yang lain dalam satu minggu bisa tidak bertemu, jadi permasalahannya dengan tugas pokok kami. Akibat nya kami tidak dapat belajar disitu, kami juga merasakan kalau berada dalam posisi mereka yang melakukan penyegelan sekolah itu, dan mungkin kami bisa juga melakukan hal yang sama seperti mereka dan itu bukan dana yang sedikit yang mereka tutut," tutur Suhanda.

Kejadian penyegelan tersebut pun sudah di kabarkan oleh Kepala Sekolah kepada pihak Dinas PUPR Kalbar, dengan mengirimkan dokumentasi penyegelan yang dilakukan oleh warga setempat.

"Masalah ini saya sudah komunikasikan dengan Dinas PUPR Kalbar, saya juga mohon untuk bagaimana bisa cepat diselesaikan. Tetapi sampai dengan detik ini belum ada tanggapan," tutup Suhanda.

Selanjutnya, Ketua Komite SDN 10 Tuba Pasak, Ahon menjelaskan permasalahan tersebut terjadi karena pihak PT Kreasindo Putra Bangsa telah melakukan wanprestasi terhadap warga setempat.

"Kami selaku komite tidak bisa melarang ada nya penyegelan ini, ya mau apa lagi kalau sudah terjadi. Kami berharap dan meminta kepada pelaksa PT. Keriasindo Putra Bangasa untuk menyelesaikan permasalah ini agar belajar mengajar di sekolah ini tidak terganggu dengan persoalan yang ada, kasian dengan anak anak yang sekolah disini menjadi beban melihat pagar sekolah nya di gembok dengan rantai," jelas Ahon.

(Tino)

Wakapolresta Pontianak Sosialisasi Anti Korupsi "Bersama Tolak Pungutan Liar"

Wakapolresta Pontianak Sosialisasi Anti Korupsi "Bersama Tolak Pungutan Liar".
PONTIANAK – Kegiatan sosialisasi anti korupsi yang bertajuk "Bersama Tolak Pungutan Liar" sukses digelar di Hotel Haris, Jalan Gajahmada, Pontianak. Acara ini menjadi panggung bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pesan penting dalam upaya memberantas korupsi di Kota Pontianak.

Kegiatan yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 29 Mei 220124  dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Pj. Walikota Pontianak yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Yusnaldi, S.IP., M.Si. dan  Wakapolresta Pontianak, AKBP Natalia Budi Darma, S.I.K., M.H, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Saber Pungli Kota Pontianak.

Tidak hanya itu, kehadiran Kajari Pontianak yang diwakili oleh Kasi Pidsus Kejari Pontianak, Hary Wibowo, S.H., M.H, serta Inspektur Kota Pontianak, Yaya Maulidiya, S.H., M.H, turut memberikan warna pada acara ini. Kasat Intelkam Polresta Pontianak, Kompol Abdul Malik, S.IP., M.Sos, dan Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Antonius Trias K., S.H., S.I.K, juga hadir sebagai narasumber untuk menyampaikan materi yang relevan.

Wakapolresta Pontianak, AKBP Natalia Budi Darma, S.I.K., M.H, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memberantas pungutan liar. "Kami berharap melalui sosialisasi ini, kesadaran akan bahaya korupsi semakin meningkat dan masyarakat semakin aktif dalam melaporkan praktik-praktik yang merugikan ini," ujarnya.

Acara ini juga dihadiri oleh Wakasat Binmas, AKP Sumarna, serta sejumlah kepala dinas, camat, dan lurah se-Kota Pontianak. Tim Saber Pungli dari Bhabinkamtibmas Polresta Pontianak turut aktif dalam kegiatan ini, menunjukkan komitmen Polresta Pontianak dalam memberantas korupsi secara menyeluruh.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat Pontianak untuk bersatu dalam melawan korupsi dan membangun Pontianak yang lebih bersih dan tangguh.

Dengan partisipasi yang begitu banyak dari berbagai instansi dan tokoh masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan korupsi di Kota Pontianak semakin kuat dan berkelanjutan. 

Penjual Sabu di Kubu Raya Ditangkap, Barang Bukti 12 Paket Sabu Disita

Penjual Sabu di Kubu Raya Ditangkap, Barang Bukti 12 Paket Sabu Disita. (Gambar ilustrasi)
Penjual Sabu di Kubu Raya Ditangkap, Barang Bukti 12 Paket Sabu Disita. (Gambar ilustrasi)
KUBU RAYA – Satuan Reserse Narkoba Polres Kubu Raya berhasil meringkus dua orang pemilik sekaligus pengedar narkoba jenis sabu di Kecamatan Kubu. Kedua pelaku yang diamankan polisi adalah AR (28) dan SN (36), warga Kabupaten Kubu Raya. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa sabu dengan berat bruto 1,93 gram yang sudah dikemas menjadi 12 paket hemat.

Penangkapan AR dan SN dilakukan di sebuah rumah di kawasan Jalan Syarif Harka, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, pada Sabtu, 18 Mei 2024. AKP Sagi melalui Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya, Aiptu Ade, menjelaskan bahwa penangkapan kedua pelaku berawal dari laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas penjualan sabu di wilayah tersebut.

Penjual Sabu di Kubu Raya Ditangkap, Barang Bukti 12 Paket Sabu Disita. (Gambar ilustrasi)
Penjual Sabu di Kubu Raya Ditangkap, Barang Bukti 12 Paket Sabu Disita. (Gambar ilustrasi)
"Penyelidikan dari Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Kubu Raya membuahkan hasil. Pada Sabtu, 18 Mei 2024, pukul 14.30 WIB, petugas berhasil meringkus pemilik narkoba beserta pengedar sekaligus pemilik tempat. Dalam penangkapan tersebut, petugas menyita narkoba jenis sabu yang sudah dikemas dalam plastik klip sebanyak 12 paket hemat," terang Ade pada Rabu, 29 Mei 2024.

Ade juga mengungkapkan bahwa sabu tersebut milik AR yang dibelinya dari seorang pria berinisial AT di Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur. AR mengakui bahwa ia membeli sabu sebanyak lima gram dengan harga per jie-nya Rp. 500.000,-.

"AR mengakui bahwa 12 paket hemat sabu tersebut adalah miliknya. Ia pun mengakui barang tersebut dibelinya dari pria asal Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur, berinisial AT sebanyak lima gram dengan harga per jie-nya Rp. 500.000,-," jelas Ade.

Lebih lanjut, Ade menjelaskan bahwa untuk mendapatkan keuntungan, AR memecah sabu tersebut menjadi 60 paket hemat yang dikemas dalam kantong klip warna putih. Satu paket hemat tersebut kemudian dijual AR melalui SN seharga Rp. 300.000,-. 

"Dari lima gram sabu tersebut, AR memecahnya hingga menjadi 60 paket hemat. Kemudian, melalui SN, per paket hemat tersebut dijual seharga Rp. 300.000,- untuk mendapatkan keuntungan berlipat. Jika seluruh paket tersebut terjual dan pembayaran lancar dari pengguna barang haram tersebut, AR akan mendapat keuntungan mencapai Rp. 15.500.000,-," tambah Ade.

Penjual Sabu di Kubu Raya Ditangkap, Barang Bukti 12 Paket Sabu Disita.
Penjual Sabu di Kubu Raya Ditangkap, Barang Bukti 12 Paket Sabu Disita.
Ade juga menjelaskan bahwa AR terpaksa melakukan pekerjaan haram tersebut untuk biaya persalinan istrinya, sementara SN mau menjadi pengedar sabu milik AR untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menggunakan sabu secara gratis.

"Keuntungan dari penjualan sabu tersebut nantinya akan digunakan AR untuk biaya persalinan istrinya serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian, SN yang membantu mengedarkan atau menjual sabu milik AR ini mendapatkan keuntungan setengahnya serta keuntungan memakai sabu secara gratis," jelas Ade.

Sementara itu, Kepala Desa Kampung Baru, Kasran, sangat mengapresiasi Polres Kubu Raya melalui Satuan Reserse Narkoba Polres Kubu Raya dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kubu.

"Selaku Kades Kampung Baru, saya beserta masyarakat mendukung Polres Kubu Raya dalam memberantas peredaran narkoba yang dapat merusak generasi penerus bangsa. Kami mendukung slogan Kapolres Kubu Raya, AKBP Wahyu Jati Wibowo, yang mengatakan tidak ada tempat dan ruang bagi pelaku kejahatan di Kabupaten Kubu Raya," ujar Kasran.

Dengan penangkapan ini, Polres Kubu Raya berharap dapat memberikan efek jera bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba dan terus berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya.

Rabu, 29 Mei 2024

2 Pelaku Jual Emas Palsu Ditangkap, Kapolres Sintang : Uangnya Untuk Main Judi Online

2 Pelaku Jual Emas Palsu Ditangkap, Kapolres Sintang : Uangnya Untuk Main Judi Online
2 Pelaku Jual Emas Palsu Ditangkap, Kapolres Sintang : Uangnya Untuk Main Judi Online.
SINTANG – Polres Sintang menggelar press release pengungkapan tindak pidana penipuan mengenai penjualan emas palsu yang terjadi di wilayah Kabupaten Sintang, Rabu (29/5).

Kapolres Sintang AKBP Dwi Prasetyo Wibowo mengungkapkan dalam kasus ini terdapat 2 (dua) tersangka yang telah diamankan pihak Kepolisian. Adapun masing-masing tersangka yakni berinisial AK (25) dan SR (35).

2 Pelaku Jual Emas Palsu Ditangkap, Kapolres Sintang : Uangnya Untuk Main Judi Online
2 Pelaku Jual Emas Palsu Ditangkap, Kapolres Sintang : Uangnya Untuk Main Judi Online.
“Dari tangan kedua tersangka kita amankan barang bukti berupa emas palsu kurang lebih beratnya 37,76 gram serta alat-alat yang digunakan pelaku dalam memalsukan emas ini” Ujar Kapolres

Lebih lanjut untuk jenis-jenis emas palsu yang diamankan Pihak Kepolisian terdiri dari berbagai jenis mulai dari bentukan kalung rantai, gelang rantai hingga liontin.

2 Pelaku Jual Emas Palsu Ditangkap, Kapolres Sintang : Uangnya Untuk Main Judi Online
2 Pelaku Jual Emas Palsu Ditangkap, Kapolres Sintang : Uangnya Untuk Main Judi Online.
“Namun untuk emas yang telah diamankan, beberapa kita temukan pengait nya saja yang memang emas asli dan ini memang salah satu modus operandi yang dimanfaatkan oleh pelaku” Jelas Kapolres.

Adapun kronologi penangkapan bermula dari tersangka AK meminta SR untuk menjual perhiasan palsu, kemudian SR juga melengkapi emas palsu tersebut dengan surat perhiasan yang sudah pelaku siapkan.

Pelaku SR kemudian datang ke salah satu toko emas korban dengan maksud ingin menjual perhiasan emas, korban yang mengecek emas milik pelaku tidak menemukan keanehan mengingat kode yang terdapat pada pengait emas menjadi penanda keaslian perhiasan tersebut.

Setelah berhasil dijual dengan nilai Rp.24.544.000 tersangka kemudian pergi meninggalkan toko dan membagikan hasil penjualan kepada pelaku AK.

Tiga hari kemudian, korban menyadari perhiasan yang dibelinya palsu lantaran perhiasan yang mulai menghitam, disaat yang sama seorang wanita juga datang menjual emas sisik naga yang korban sadari perhiasan tersebut mirip dengan yang dijual oleh pelaku SR sehingga korban mengecek kembali emas tersebut dan benar saja emas yang dijual juga palsu.

2 Pelaku Jual Emas Palsu Ditangkap, Kapolres Sintang : Uangnya Untuk Main Judi Online
2 Pelaku Jual Emas Palsu Ditangkap, Kapolres Sintang : Uangnya Untuk Main Judi Online.
Korban yang merasa rugi kemudian melaporkan kejadian ini kepada Polres Sintang.

Kapolres Sintang menyebut aksi penipuan oleh kedua pelaku ini dilakukan karena pelaku membutuhkan uang untuk bermain judi online.

“Keduanya ini butuh uang untuk bermain judi online sehingga munculah ide untuk menjual emas palsu yang telah dibuatnya” Ungkap Kapolres.

Kades Tekalong Kapuas Hulu Korupsi Dana Desa sebesar Rp 354.743.600

Kades Tekalong Kapuas Hulu Korupsi Dana Desa sebesar Rp 354.743.600
Kades Tekalong Kapuas Hulu Korupsi Dana Desa sebesar Rp 354.743.600.
KAPUAS HULU – Unit Tindak Pidana Korupsi Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu berhasil mengungkap kasus penyimpangan penggunaan keuangan desa yang melibatkan Kepala Desa Tekalong, Sdr. FLM.

Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, penyelidikan menyeluruh telah mengungkapkan adanya kerugian keuangan negara

Kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Tekalong selama Tahun Anggaran 2018 hingga 2020. Penyelidikan yang dilakukan mencakup penelaahan dokumen, pemeriksaan fisik di lapangan, dan klarifikasi dengan pihak terkait. Dari hasil penyelidikan, ditemukan adanya kegiatan fiktif dan proyek yang tidak selesai yang dikelola langsung oleh Kepala Desa FLM.

Berikut rincian dana yang diterima Desa Tekalong selama tiga tahun tersebut:
- Tahun 2018: Rp 1.198.095.000
- Tahun 2019: Rp 1.345.276.000
- Tahun 2020: Rp 1.535.586.000

Total dana yang diterima Desa Tekalong adalah Rp 4.078.957.000. Dana ini seharusnya digunakan untuk pembangunan dan operasional desa, namun sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Kepala Desa FLM.

Pada tanggal 25 Oktober 2022, berdasarkan bukti yang cukup, Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu menerbitkan Laporan Polisi. Proses penyidikan melibatkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan konsultasi dengan ahli pidana. Dari hasil penyidikan dan PKKN, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 354.743.600.

Kepala Desa Tekalong, Sdr. FLM, telah mengakui penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi dan saat ini ditahan di Rutan Polres Kapuas Hulu. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Jaksa Penuntut Umum, dan dalam waktu dekat tersangka serta barang bukti akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (Tahap II).

Barang bukti yang diamankan meliputi:
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018-2020
- Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tahun 2018-2020
- Uang sejumlah Rp 18.270.000 dari kegiatan pengadaan Dana Desa di tahun 2020 (pembelian laptop yang tidak terlaksana).

Pasal yang dipersangkakan kepada Sdr. FLM adalah Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Ancaman hukuman maksimal untuk pelanggaran ini adalah 20 tahun penjara.

Kapolres Kapuas Hulu mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berperan aktif memberikan informasi sehingga membantu mewujudkan Kabupaten Kapuas Hulu yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dengan terungkapnya kasus ini, diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan peringatan bagi seluruh pihak terkait untuk selalu menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Selasa, 28 Mei 2024

Sengketa Konsesi Tambang PT CMI, Ada Dugaan Kerabat Pejabat Ketapang Bermain

Sengketa Konsesi Tambang PT CMI, Ada Dugaan Kerabat Pejabat Ketapang Bermain
Areal tambang PT CMI di site Air Upas Ketapang. (Borneotribun/Muzahidin)
KETAPANG - Konflik perdata antar PT Putra Berlian Indah (PBI) melawan PT Citra Mineral Investindo Tbk (CMI) berakhir dengan putusan tingkat Pengadilan Negeri (PN) Ketapang memenangkan PT CMI. Hakim PN Ketapang, Egha Shaktiana menilai seluruh isi gugatan PT PBI tidak berdasar hukum kuat. 

Hakim juga menyatakan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) penggugat (PT PBI) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. 

direktur utama PT PBI Ahmad Upin Ramadan saat ikuti persidangan di PN Ketapang
Direktur utama PT PBI Ahmad Upin Ramadan saat ikuti persidangan di PN Ketapang. (Borneotribun/Muzahidin)
"Seluruh gugatan PBI terhadap CMI yang dituangkan dalam surat gugatan ditolak untuk seluruhnya dan perizinan berusaha berrbasis resiko dengan Nomor Induk Berusaha atas nama PT PBI dan PKKPR untuk kegiatan berusaha PT PBI dinyatakan tidak berkekuatan hukum,” kata penasehat hukum CMI Junaidi, dalam keteranganya kepada sejumlah media di Ketapang beberapa waktu lalu. 

Dinilai dari amar putusan itu, sejatinya PT PBI belumlah dapat dikatakan sebagai perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di sebuah wilayah konsesi tambang karena baru mengantongi perizinan awal.

Dilihat dari laman direktorat jenderal kementrian Hukum dan HAM, PT PBI tercatat di alamat jalan houling PT Harita dusun Batang Belian kecamatan Marau kabupaten Ketapang.

Borneo Tribun berhasil memperoleh informasi update dari seorang sumber yang namanya minta tidak dituliskan. Sumber itu menceritakan, perusahaan ini didirikan sekitar tahun 2022 lewat akta notaris Lidiwanto di Ketapang.

Latar belakang pendirian perusahaan ini adalah berciita-cita menggarap lahan tambang bauksit yang diklaim tanah tersebut adalah kepemilikian Ahmad Upin Ramadan beserta beberapa orang warga dusun Belian di kecamatan Marau.

Maka, digalanglah orang-orang terutama pemilik lahan untuk mendirikan perusahaan yang jumlahnya sekitar 10 orang. 

Untuk menguatkan perusahaan ini, Ahmad Upin Ramadan mengaet anak serta keponakan Bupati Ketapang duduk dalam jajaran komisaris, direksi serta sebagai pemegang saham. 

Setelah berulang kali rapat, maka sekitar 10 orang menyatakan diri sepakat mendirikan PT PBI dengan direktur utama dijabat Ahmad  Upin Ramadan, keponakan Bupati berinisial ME sebagai komisaris utama, anak bupati bernama MRS sebagai direktris, serta 7 orang lainya duduk sebagai jajaran direksi seperti Meri (diduga keluarga Bupati), Saat Sirait, pasangan suami istri Mukib. 

"Cita-cita awalnya adalah mau bekerja karena pak Upin merasa sebagai putra daerah. Pak Upin yang pertama kali mencetuskan pendirian PBI disetujui oleh pak ME. Kalau endak salah pernah rapat pendirian di pendopo Bupati antara tahun 2022 sebelum Upin masuk penjara kasus pemortalan jalan tambang," ungkap sumber tersebut dikonfirmasi, Senin malam (27/05/24).

Dalam akta pendirian perusahaan cerita sumber itu, walaupun tidak persis diingatnya, tetapi anak bupati (MRS) mendapat saham 8 persen, keponakan (ME), 30 persen dan sisanya terbagi kepada nama-nama pemegang saham yang lain sekaligus sebagai pemilik tanah. 

Perusahaan ini menjadi viral karena direktur utamanya Ahmad Upin Ramadan merasa keberatan atas putusan PN Ketapang. Dia menganggap sudah menguasai areal tambang seluas 6 ribu hektar terletak di dusun Batang Belian desa Karya Baru kecamatan Marau yang disebutnya digarap oleh PT CMI.

Alasan gugatan yang dikemukakan saat di persidangan memiliki dasar cukup kuat berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan lapangan. 

Ucapan-ucapan cadas diutarakan bekas Napi dan caleg gagal tersebut kepada sejumlah media di Ketapang, baik saat proses persidangan hingga putusan dijatuhkan hakim PN Ketapang. 

Ahmad Upin Ramadan menilai Pemda Ketapang dianggapnya berlaku tidak adil karena membiarkan CMI menggarap wilayah izin tambang yang diklaim atas nama perusahaanya sehingga dirinya mendesak agar CMI mengganti rugi, melakukan pengosongan lahan, serta memberikan uang paksa ditolak seluruhnya oleh hakim. (tim).

Polisi Evakuasi Mayat Pria dalam Tangki Air di Pondok Aren Selama 3 Jam Lebih

Polisi Evakuasi Mayat Pria dalam Tangki Air di Pondok Aren Selama 3 Jam Lebih
Polisi Evakuasi Mayat Pria dalam Tangki Air di Pondok Aren Selama 3 Jam Lebih. (Gambar ilustrasi)
TANGERANG SELATAN – Polisi menghabiskan waktu lebih dari tiga jam untuk mengevakuasi mayat seorang pria yang ditemukan dalam tangki air di Pondok Aren, Tangerang Selatan, pada Senin (27/5/2024). 

Warga setempat pertama kali menemukan mayat tersebut sekitar pukul 17.30 WIB dan segera melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Hal tersebut diungkapkan Kapolsek Pondok Aren, Kompol Bambang Askar Sodiq kepada awak media. 

"Pukul 18.30 WIB, Bhabinkamtibmas bersama piket fungsi yang dipimpin Pawas Ipda Ilham Husni melakukan pengecekan di tempat kejadian perkara (TKP) setelah menerima informasi adanya seorang laki-laki yang diketahui meninggal di dalam tangki air," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/5/2024).

Untuk mengevakuasi mayat korban, polisi harus melakukan serangkaian proses yang cukup kompleks. 

Bambang menjelaskan bahwa petugas harus menguras air dari tangki tersebut terlebih dahulu. 

Setelah itu, mereka menurunkan tangki untuk memudahkan proses pengeluaran mayat. 

Proses evakuasi memakan waktu cukup lama karena petugas juga harus memotong tangki air tersebut, mengingat jasad korban sudah membengkak.

"Setelah diturunkan, baru dilakukan proses mengeluarkan mayat yang sudah membengkak dari dalam tangki."

"Petugas harus menggergaji tangki tersebut agar mayat bisa dikeluarkan," tambah Bambang.

Evakuasi mayat korban akhirnya selesai pada pukul 22.00 WIB, atau sekitar 3,5 jam sejak proses dimulai.

Setelah berhasil dikeluarkan, mayat dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur, untuk dilakukan autopsi guna penyelidikan lebih lanjut.

"Selanjutnya, mayat dibawa ke RS Polri Kramatjati untuk dilakukan autopsi guna mengetahui penyebab kematian dan waktu kematiannya serta detail identitas jenazah tersebut," ujar Bambang.

Hingga berita ini diturunkan, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kematian dan identitas korban. (*)

Tak Mau Insaf, Polisi Ciduk Residivis Narkoba yang Kembali Jualan Sabu di Kubu Raya

Tak Mau Insaf, Polisi Ciduk Residivis Narkoba yang Kembali Jualan Sabu di Kubu Raya
Tak Mau Insaf, Polisi Ciduk Residivis Narkoba yang Kembali Jualan Sabu di Kubu Raya.
KUBU RAYA -  Satuan Reserse Narkoba Polres Kubu Raya menangkap seorang pria penjual narkoba berinisial JS (56) warga Kabupaten Kubu Raya. JS ditangkap petugas di kediamannya di Kecamatan Batu Ampar beserta barang bukti sabu dengan berat bruto 0,22 gram yang dikemas dalam kertas timah rokok.

Saat penangkapan pada Rabu (08/5) Pukul 21.00 Wib, JS tak dapat berkutik, ia pun pasrah setelah barang bukti tersebut ditemukan petugas di dalam kocek celana sebelah kirinya. Saat diinterogasi JS mengakui bahwa barang tersebut miliknya.

Tak Mau Insaf, Polisi Ciduk Residivis Narkoba yang Kembali Jualan Sabu di Kubu Raya
Tak Mau Insaf, Polisi Ciduk Residivis Narkoba yang Kembali Jualan Sabu di Kubu Raya.
Kasatres Narkoba Polres Kubu Raya, AKP Sagi, S.H, melalui Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya Aiptu Ade menerangkan, penangkapan tersebut berawal dari informasi warga, bahwa adanya seorang pria paruh baya menjual sabu di daerah Padang Tikar dan Batu Ampar, diketahui JS ini ternyata residivis dengan kasus yang sama dan baru keluar dari Lapas Mempawah dan masih dalam masa pengawasan.

" Pelaku ini baru keluar dari Lapas Mempawah dan masih dalam masa percobaan, pelaku ini diamankan Tim Opsnal Satres Narkoba di kediamannya atas dasar informasi warga dan penyelidikan mendalam, narkoba itu di ketemukan di kocek sebelah kiri celana pelaku, dan sabu itu dikemas di dalam kertas timah rokok,"kata Ade saat dikonfirmasi, Senin (27/5).

Pelaku mengakui, bahwa ia membeli barang haram tersebut dari seorang pria berinisial AK di Kabupaten Kubu Raya sebanyak satu gram, seharga Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), kemudian sabu tersebut dipecah menjadi 10 paket hemat dan satu paket hemat tersebut JS jual seharga Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah). 

" Pengakuan JS yang saat ini sudah ditetapkan selaku Tersangka Pengedar Narkoba ini, ia membeli barang haram itu dari pria berinisial AK sebanyak satu gram seharga Rp.800.00, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, ia memecah sabu tersebut menjadi 10 paket hemat yang dikemas didalam plastik klip transparan warna putih dan JS menjual satu paket seharga Rp.200.000,- dan dari penjual tersebut JS akan menerima keuntungan sebesar Rp.1.200.000,-(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah),"terang Ade.

" Saat ini Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Kubu Raya masih melakukan penyelidikan mendalam untuk menangkap pemilik sabu tersebut, dan dalam hal ini kami mohon doa dan dukungan masyarakat,"pungkasnya.

Ade menegaskan, JS sudah menjual delapan paket tersebut di Kecamatan Batu Ampar dan Padang tikar, namun barang tersebut belum dibayar, petugas pada saat penangkapan berhasil mengamankan barang bukti du paket hemat sabu beserta satu handphone.

" Kedelapan paket hemat sabu tersebut sudah dijual JS di daerah Kecamatan Batu Ampar dan wilayah padang tikar, namun sabu tersebut belum dibayar,"ujarnya.

Ade menambahkan, JS mau kembali kedalam lebah hitam dikarenakan tidak mendapatkan pekerjaan setelah ia keluar dari Lapas Mempawah, dengan pikiran yang singkat JS kembali menjual barang haram tersebut guna mendapatkan uang secara singkat.

" JS berdalih, ia kembali menjual sabu dikarenakan tidak mendapatkan pekerjaan setelah ia keluar dari Lapas Mempawah beberapa bulan yang lalu, kemudian JS nekat untuk kembali ke pekerjaan lamanya untuk mendapatkan sejumlah uang untuk kebutuhannya sehari-hari. Akibat dari perbuatannya JS dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 112 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,"tegas Ade.

Senin, 27 Mei 2024

Hasil Penertiban dan Razia Tim Pengamanan Internal Pekan Gawai Dayak ke-38 Tahun 2024

Hasil Penertiban dan Rajia Tim Pengamanan Internal Pekan Gawai Dayak ke-38 Tahun 2024
Hasil Penertiban dan Rajia Tim Pengamanan Internal Pekan Gawai Dayak ke-38 Tahun 2024. (Humas Polresta Pontianak/Borneotribun)
PONTIANAK – Tim Pengamanan Internal Pekan Gawai Dayak ke-38 Tahun 2024 berhasil mengamankan 1.917 botol minuman keras (Miras) dalam operasi penertiban dan razia yang dilakukan sejak tanggal 20 hingga 25 Mei 2024.

“Operasi ini dilakukan untuk menjaga kelancaran dan kondusifitas acara Gawai Dayak, serta mencegah terjadinya gangguan keamanan akibat pengaruh Miras,” ujar Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak ke-38 Tahun 2024, Yulius Aho.

Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak ke-38 Tahun 2024, Yulius Aho.
Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak ke-38 Tahun 2024, Yulius Aho.
Lebih lanjut, Yulius Aho menjelaskan bahwa Miras yang diamankan di MAPOLRESTA Pontianak terdiri dari 522 botol tuak, 779 botol arak maram (arma), dan 716 botol arak putih. Miras tersebut diamankan dari berbagai lokasi di sekitar venue Gawai Dayak areal Rumah Radakng, termasuk dari para pedagang kaki lima dan pengunjung yang kedapatan membawa Miras.

Dari sebelum kegiatan dilaksanakan “Kami telah mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membawa Miras ke area Gawai Dayak. Karena Miras dapat mengganggu ketertiban dan keamanan acara, serta membahayakan keselamatan pengunjung,” tegas Yulius Aho.

Hasil Penertiban dan Rajia Tim Pengamanan Internal Pekan Gawai Dayak ke-38 Tahun 2024. (Humas Polresta Pontianak/Borneotribun)
Hasil Penertiban dan Rajia Tim Pengamanan Internal Pekan Gawai Dayak ke-38 Tahun 2024. (Humas Polresta Pontianak/Borneotribun)
Yulius Aho juga menyampaikan terima kasih kepada Pj. Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar, dan Kapolresta Pontianak atas bantuannya dalam menjaga keamanan dan kelancaran Pekan Gawai Dayak ke-38 Tahun 2024. (Tim)

Bermasalah Kelola Proyek DAK, Eks Direktur RSUD Dan Beberapa Orang Diperiksa Jaksa

Bermasalah Kelola Proyek DAK, Eks Direktur RSUD Dan Beberapa Orang Diperiksa Jaksa
dr Feria Kowira, mantan Direktur RSUD dr Agoesdjam Ketapang. (istimewa)
KETAPANG - Lantaran bermasalah, tim penyelidik kejaksaan tinggi Kalimantan Barat memeriksa eks direktur RSUD dr Agoesdjam Ketapang dr Feria Kowira. Pemeriksaan ini terkait proyek mangkrak senilai 22 Miliar tahun 2021.

Pemeriksaan ini menurut sumber sudah berulang kali terjadi kepada Feria. Sepengingatnya, Feria diperiksa sekitar bulan Februari tahun 2022 pasca proyek tersebut dicium aroma korupsi.

Selain dr Feria, Kajati Kalbar juga memeriksa sejumlah pihak seperti mantan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), konsultan dan pelaksana proyek. 

Dimintai info soal itu, Feria enggan menanggapi. Namun, ditegaskanya bahwa proyek itu akan dilanjutkan tahun ini. 

"Sudah dalam proses tender, penyelesaian tahun ini," ujar Feria, Selasa (22/05/24).

Keterangan itu bertolak belakang dengan informasi dari komisi IV DPRD Ketapang. Menurut ketua komisi itu Achmad Sholeh tidak ada pembahasan anggaran khususnya proyek itu di tahun ini.

"Gak ade. Kalo ngak salah itu proyek dana DAK tahun kemarin (2021)," kata ketua komisi IV DPRD Ketapang Achmad Sholeh, Senin (27/05/24).

Kabar pemeriksaan itu diakui oleh mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek mangkrak tersebut yakni Heri Susanto. Heri mengatakan, hanya dimintai klarifikasi oleh Kajati. Pemeriksaan itu diutarakan dia karena ada laporan masyarakat yang mengira ada dugaan tindak pidana korupsi. 

"Kalo ade pemeriksaan benar, permintaan keterangan oleh Kajati. Kalo endak salah 2022," kata Heri Susanto, Senin (27/05/24). 

Terkait info temuan Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Kalimantan Barat dibantahnya. Bahkan, sebagai PPK dirinya melakukan pemutusan kontrak pekerjaan karena kontraktor tidak sanggup menyekesaikan proyek tersebut. 

"Temuan nye pekerjaan ndak selesai dan PPK memutus kontrak, klo temuan cobe konfirmasi lagi ke direktur rumah sakit, setau saye ndak ade selain itu jak," kata Heri. 

Sebagai gambaran, proyek pembangunan ruang bersalin itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 dengan alokasi anggaran Rp 21.900.000.000,-  dikerjakan oleh PT Tri Karya Utama Cendana. Perusahaan ini berdasarkan alamatnya di Makasar Sulwesi Selatan. Proyek ini dilelang dengan sistim pasca kualifikasi harga terendah sistim gugur. 

Infonya, proyek ini sudah dicanangkan untuk dikerjakan oleh perusahaan itu karena dalam proses tendernya sudah dikondisikan dan mendapatkan intervensi dari oknum lingkaran penguasa Ketapang. 

Penulis: Muzahidin

Mangkrak, DPRD Bilang Tidak Ada Pembahasan Kelanjutan Proyek RSUD

Mangkrak, DPRD Bilang Tidak Ada Pembahasan Kelanjutan Proyek RSUD
Mangkrak, DPRD Bilang Tidak Ada Pembahasan Kelanjutan Proyek RSUD.
KETAPANG – Nasib kelanjutan pembangunan gedung ruang bersalin di RSUD dr Agoesdjam Ketapang bakal tak jelas. Padahal, gedung tersebut sudah dibangun sejak 3 tahun lalu dengan nyedot anggaran 21 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Ditelisik dari berbagai sumber, proyek itu dalam pengawasan aparat hukum. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kalimantan Barat menemukan potensi kerugian negara miliaran rupiah. 

Padahal, mantan direktur RS plat merah tersebut dr Feria Kowira mengatakan akan melanjutkan pembangunanya tahun ini,

Keterangan Feria yang kini bertugas sebagai kepala dinas kesehatan bertolak belakang dengan DPRD Ketapang. 

Ketua komisi IV DPRD, Achmad Sholeh dikinfirmasi menyebut tidak ada rapat pembahasan kelanjutan proyek mangkrak itu. Walaupun, secara persis tidak dingatnya soal itu. 

"Gak ade. Kalo ngak salah itu proyek dana DAK tahun kemarin (2021)," kata ketua komisi IV DPRD Ketapang Muhammad Sholeh, Senin (27/05/24).

Dibalik mangkraknya proyek ini, tercium aroma korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Diduga pelakunya adalah para pihak yang terlibat seperti eks direktur RSUD dr Feria Kowira, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kontraktor dari PT Tri Karya Utama Cendana. 

Dugaan itu disebabkan karena, sejak awal proyek ini sudah dikondisikan untuk dimenangkan oleh perusahaan itu dengan menggunakan intervensi kekuasaan. 

Sinyal itu terbaca dari alamat perusahaan pelaksana yakni beralamat di Sulawesi. Kontraktor ini pun memulai pekerjaan setelah Pemda Ketapang mencairkan Termin  (uang muka) proyek itu, sehingga waktu pengerjaanya sedikit molor dari jadwal kontrak.

Penulis: Muzahidin

Minggu, 26 Mei 2024

11 Unit Sepeda Motor Berknalpot Brong di Pontianak Diamankan, Polisi: Antisipasi Balapan Liar

Polsek Pontianak Selatan Amankan 11 Unit Sepeda Motor Berknalpot Brong. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
Polsek Pontianak Selatan Amankan 11 Unit Sepeda Motor Berknalpot Brong. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
PONTIANAK – Polsek Pontianak Selatan yang dipimpin oleh AKP Dumaria Silalahi, S.H., berhasil mengamankan 11 unit sepeda motor yang menggunakan knalpot brong pada sabtu dini hari (25/5/2024). 

Operasi ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap balapan liar yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan dan Pontianak Tenggara.

Polsek Pontianak Selatan Amankan 11 Unit Sepeda Motor Berknalpot Brong. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
Polsek Pontianak Selatan Amankan 11 Unit Sepeda Motor Berknalpot Brong. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
Operasi tersebut dimulai dengan patroli di Jalan Letjend Sutoyo, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, serta Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Selatan.

Dalam patroli ini, personil Polsek Pontianak Selatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek AKP Dumaria Silalahi, S.H., menemukan 9 unit sepeda motor berknalpot brong di area jogging track/Trotoar Taman Catur di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara.

Polsek Pontianak Selatan Amankan 11 Unit Sepeda Motor Berknalpot Brong. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
Polsek Pontianak Selatan Amankan 11 Unit Sepeda Motor Berknalpot Brong. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
Selain itu, 2 unit kendaraan roda dua lainnya yang menggunakan knalpot brong juga diamankan di depan Museum di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara.

“Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Penggunaan knalpot brong tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga mengganggu ketenangan warga."

Polsek Pontianak Selatan Amankan 11 Unit Sepeda Motor Berknalpot Brong. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
Polsek Pontianak Selatan Amankan 11 Unit Sepeda Motor Berknalpot Brong. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
"Kami akan terus melakukan patroli rutin untuk memastikan wilayah hukum Polsek Pontianak Selatan tetap aman dan kondusif."

"Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan yang ada demi kebaikan bersama,” tegas Kapolsek.

Sebanyak 11 unit sepeda motor tersebut kemudian dibawa dan diamankan di Mako Polsek Pontianak Selatan untuk penanganan lebih lanjut.

Polsek Pontianak Selatan Amankan 11 Unit Sepeda Motor Berknalpot Brong. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
Polsek Pontianak Selatan Amankan 11 Unit Sepeda Motor Berknalpot Brong. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
Tindakan tegas ini menunjukkan komitmen Polsek Pontianak Selatan dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya, serta merespons keluhan masyarakat terkait gangguan yang ditimbulkan oleh penggunaan knalpot brong.

Operasi ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran dan mencegah terjadinya balapan liar yang kerap meresahkan masyarakat.

Polsek Pontianak Selatan berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya preventif demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif di wilayah hukumnya.

Sabtu, 25 Mei 2024

Dugaan Kekerasan Anak yang Viral di Facebook: Tim Cyber Polres Sambas Bertindak

Dugaan Kekerasan Anak yang Viral di Facebook: Tim Cyber Polres Sambas Bertindak
Dugaan Kekerasan Anak yang Viral di Facebook: Tim Cyber Polres Sambas Bertindak.
SAMBAS – Tim Cyber Polres Sambas berhasil menindaklanjuti kasus dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur yang viral di akun Facebook "Sea Scarlet". Kasus ini terjadi pada Kamis, 23 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di rumah Jeri yang berlokasi di Dusun Jeruk, Desa Pancur, Kecamatan Tangaran.

Menurut informasi yang diperoleh, insiden bermula ketika Selpiya, Elsa, Luna, dan Feby sedang berkumpul dan bermain game Free Fire. 

Dalam permainan tersebut, terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan Elsa Amanda Putri memukul wajah Selpiya Jahran dua kali dan menendang perutnya dua kali. Kekerasan tersebut direkam oleh Luna dan Feby.

Dugaan Kekerasan Anak yang Viral di Facebook: Tim Cyber Polres Sambas Bertindak
Dugaan Kekerasan Anak yang Viral di Facebook: Tim Cyber Polres Sambas Bertindak.
Selpiya, yang lahir pada 25 Juni 2012 dan masih berstatus pelajar kelas 5 SD, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada kakaknya, Sela. 

Merespons laporan tersebut, Sela segera mendatangi rumah Jeri untuk meminta video rekaman kejadian. 

Setelah memperoleh video, Sela mengunggahnya ke akun Facebook miliknya, "Sea Scarlet". Video tersebut segera viral dan memicu reaksi dari masyarakat.

Elsa Amanda Putri, yang lahir pada 11 Agustus 2010 dan merupakan pelajar kelas 7 SMP, menjadi pelaku dalam kejadian ini. Sementara itu, kejadian tersebut disaksikan oleh Luna, Feby, dan Jeri.

Kapolsek Teluk Keramat Iptu Hendi Winoto S.H., melalui Polsubsektor Tangaran, segera turun ke lokasi untuk memastikan kebenaran video yang beredar. 

Tim dari Polsubsektor Tangaran mendatangi kediaman korban, pelaku, serta saksi-saksi untuk klarifikasi. Pertemuan mediasi pun diadakan di Polsubsektor Tangaran, di mana kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan tidak menempuh jalur hukum. Mereka juga membuat surat pernyataan damai.

Video yang diunggah di akun "Sea Scarlet" telah dihapus, dan Elsa telah membuat video klarifikasi serta permohonan maaf. Ia juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Dugaan Kekerasan Anak yang Viral di Facebook: Tim Cyber Polres Sambas Bertindak
Dugaan Kekerasan Anak yang Viral di Facebook: Tim Cyber Polres Sambas Bertindak.
Menanggapi kejadian ini, Kasi Humas Polres Sambas AKP Sadoko mengimbau masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial. 

Ia menekankan pentingnya melaporkan tindak kekerasan kepada pihak berwenang daripada mengunggahnya ke media sosial, terutama jika yang terlibat masih di bawah umur.

Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang penggunaan media sosial dan penanganan kekerasan di kalangan anak-anak, serta pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam mendidik serta melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan.

Kamis, 23 Mei 2024

Dugaan Kongkalikong Proyek Mangkrak di Rumah Sakit Agoesdjam, Ada Temuan BPK

Dugaan Kongkalikong Proyek Mangkrak di Rumah Sakt Agoesdjam, Ada Temuan BPK
Dugaan Kongkalikong Proyek Mangkrak di Rumah Sakt Agoesdjam, Ada Temuan BPK.
KETAPANG - Lanjutan pembangunan proyek ruang bedah di komplek rumah sakit agoedjan Ketapang belum ada kejelasan. Walaupun direktur rumah sakit sebelumnya, dr Juhendro pernah mengatakan akan difungsikan tahun ini tetapi belum ada hilal kapan pekerjaanya.

Sementara itu, pejabat direktur Agoesdjam sebelumnya yang berpindah tugas menjadi kepala dinas Kesehatan Ketapang dr Feria Kowira berujar juga hal serupa.

Feria  juga mengkonfirmasi proyek itu mulai dikerjakan sejak dirinya menjabat sebagai direktur. 

"Sudah dalam proses tender, penyelesaian tahun ini," ujar Feria, Selasa (22/05/24).

Akibat tak selesai, kabar beredar di kalangan media terdengar proyek itu menjadi barang bukti dugaan tindak pidana korupsi dan sedang dalam proses penyelidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. 

Isu itu pernah diutarakan seorang staf di lingkungan rumah sakit. Staf tersebut mengatakan,sejumlah pihak terkait di periksa jaksa, termasuk direktur Feria Kowira (saat itu). Proyek itu pun belum diteruskan karena ada temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) provinsi Kalimantan Barat.  

Kasi bidang intelijen kejaksaan negeri Ketapang Panter Rivay Sinambela ditanya soal kebenaran kabar tersebut belum merespon upaya konfirmasi itu.

Sementara itu, tersiar info proyek itu sejak awal sudah dikondisikan untuk dimenangkan oleh kontraktor tertentu. Pengaturan itu melibatkan keluarga lingkaran pejabat di Ketapang. 

Hal itu diutarakan seorang narasumber pemain proyek. Dia mengatakan, proyek itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 sebesar 21 miliar. 

Saat proses tender, beberapa kontraktor yang sempat menawar di arahkan untuk mundur. Pengaturan itu melibatkan kelompok kerja (Pokja) di LPSE Ketapang saat itu. 

"Terbukti kepala LPSE Subari ditangkap Polda karena kasus gratifikasi," ujar kontraktor itu. 

Dihubungi pada Rabu (22/05/24) kepala Badan Perencanaan Daerah Ketapang Harto enggan menanggapi kelanjutan proyek tersebut. Borneo Tribun sudah meminta apakah Pemda Ketapang ada mengaloksikan anggaran proyek mangkrak tersebut. 

penulis: Muzahidin

Rabu, 22 Mei 2024

Belum Dilelang, Proyek Sudah Ada Pemiliknya

Rahmad selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dinas Pendidikan Ketapang
Rahmad, pejabat pembuat komitmen (PPK) dinas Pendidikan Ketapang.
KETAPANG - Kendati belum dilelang, sebanyak 36 paket lelang dan 212 proyek penunjukan langsung sudah diatur untuk dikerjakan oleh kontraktor tertentu 

Pernyataan itu disampaikan oleh Rahmad selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dinas Pendidikan Ketapang kepada Borneo Tribun saat dikonfirmasi, Selasa (22/05/24).

Rahmad mengistilahkan dengan sebutan sudah "bermerk" baik itu proyek PL maupun tender dimana yang mengaturnya adalah pejabat tertentu dan dirinya setuju. 

"Sudah habis semua, data di saya sudah masuk dokumen penawan proyek," kata Rahmad, Selasa (22/05/24).

Rahmad mengatakan, saat ini sudah dalam proses penandatangan kontrak. Sedangkan jenis lelang, seluruh dokumen penawaran telah diserahkan ke pokja unit layanan pengadaan (ULP) Pemda Ketapang. 

Dia menuturkan, keterlambatan penyerahan dokumen proyek lelang ke ULP lantaran ada perubahan aturan pengadaan barang dan jasa dari kementrian Pendidikan Nasional. Sehingga berpengaruh pada proses perencanan.

"Baru kami selesaikan akhir bulan April lalu karena ada perubahan aturan pengadaan barang dan jasa," katanya. 

Ia menambahkan, tahun ini anggaran alokasi khusus atau dikenal dana DAK bidang Pendidikan sebesar 42 miliar. Dibandingkan tahun lalu, anggaran tahun ini dikatakanya turun. 

Anggaran itu dialokasikan untuk membangun 43 sarana dan prasarana sekolah. Yakni, 22 unit Sekolah Dasar (SD) dan 21 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"DAK kita tahun ini turun dari tahun lalu, tahun ini kita dapat 42 miliar untuk SD 22 unit dan SMP 21 unit," ucap Rahmad.

Menyoal pernyataan itu, Lembaga Masyarakat Peduli Rakyat Miskin (MPRM) kabupaten Ketapang menyayangkan pernyataan tersebut.  

Menurut ketua MPRM, Zainudin mengatakan, ucapan itu sinyalemen buruknya tata kelola proyek. Zainudin menduga ada kongkalikong antara oknun dinas dengan pihak luar agar proyek dapat dijalankan.

Untuk itu , mencegah potensi penyimpangan, disarankanya untuk berhati hati dan mampu membangun komunikasi.

"Nanti hasilnya kita lihat, PPK hati-hati saja, publik mengwasi kinerja anda," kata Zainudin. 

Penulis: Muzahidin

Selasa, 21 Mei 2024

KDRT di Kubu Raya: Suami Ancam Jual Istri dan Lakukan Kekerasan Terhadap Anak dan Mertua

KDRT di Kubu Raya: Suami Ancam Jual Istri dan Lakukan Kekerasan Terhadap Anak dan Mertua
KDRT di Kubu Raya: Suami Ancam Jual Istri dan Lakukan Kekerasan Terhadap Anak dan Mertua. (Humas Polres Kubu Raya/Borneotribun)
KUBU RAYA – Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kembali mencuat di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. 

Seorang wanita berinisial RR (35) melaporkan suaminya, AT (36), ke Polres Kubu Raya setelah menjadi korban kekerasan yang juga melibatkan anaknya yang berusia 7 tahun serta orang tua RR.

Kejadian yang terjadi pada Senin (18/4) ini, menyebabkan trauma mendalam bagi RR dan anaknya.

Kasat Reskrim Polres Kubu Raya, AKP Ruslan Gani, S.H., M.H., melalui Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya, Aiptu Ade, menjelaskan bahwa insiden bermula saat AT pulang ke rumah dalam keadaan marah tanpa alasan yang jelas. 

"Pelaku pulang ke rumah dalam keadaan emosi, kemudian melontarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan. Saat korban hendak keluar rumah, pelaku langsung mendorongnya ke dinding kamar, mencekik, dan memiting leher korban," ujar Ade pada Selasa (21/5).

Tidak hanya mengeluarkan kata-kata kasar, AT juga mengancam akan menjual RR kepada pria lain. 

Saat RR mencoba meninggalkan rumah karena terkejut dan sedih dengan ancaman tersebut, AT melakukan tindakan kekerasan fisik terhadapnya.

Keributan yang terjadi menarik perhatian anak mereka yang sedang bermain di halaman rumah. 

Anak yang ingin mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah, malah mendapatkan tamparan keras dari ayahnya hingga menangis kesakitan.

"Anak korban yang sedang bermain di halaman mendengar kegaduhan di rumahnya, ia pun pulang untuk mengetahui apa yang terjadi, namun ia justru mendapatkan tamparan dari ayahnya (AT)," lanjut Ade.

Tidak berhenti di situ, orang tua RR yang datang untuk menengahi pertengkaran antara pasangan suami istri tersebut juga menjadi korban kekerasan. 

AT, yang tidak terima dengan nasihat dari mertuanya, meninju mereka sebelum melarikan diri dari tempat kejadian.

"Orang tua korban yang sekaligus mertua pelaku datang ke rumah untuk mendamaikan cekcok antara keduanya. Namun pelaku yang tak terima dinasehati memukul mertuanya dan kemudian melarikan diri," jelas Ade.

Setelah dilakukan pencarian, AT berhasil diamankan oleh petugas pada Jumat (10/5) di rumah kontrakan orang tuanya. 

AT kemudian dibawa ke Polres Kubu Raya untuk penyelidikan lebih lanjut oleh Tim PPA Satreskrim Polres Kubu Raya. 

Ade mengonfirmasi bahwa AT sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti, dan hasil Visum et Repertum.

"Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana KDRT dan saat ini sudah ditahan di Rutan Polres Kubu Raya," pungkas Ade. 

Kasus ini menambah daftar panjang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masih sering terjadi dan menunjukkan perlunya penanganan serius serta pencegahan agar tidak ada lagi korban-korban yang harus mengalami hal serupa.

Hukum

Peristiwa

Pilkada 2024

Kesehatan

Lifestyle

Tekno