RTRW HSS 2026–2046 Disusun, Fokus Infrastruktur dan Penanganan Banjir

Reza Aditiya g    Sabtu, April 11, 2026    Comment   

RTRW HSS 2026–2046 Disusun, Fokus Infrastruktur dan Penanganan Banjir

Raperda RTRW HSS 2026–2046 mulai dibahas DPRD, fokus pada tata ruang wilayah, infrastruktur, dan penanganan banjir untuk pembangunan berkelanjutan. (Sumber ANTARA)

HASS, Kalsel - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk periode 2026–2046. Regulasi ini menjadi pedoman utama arah pembangunan daerah dalam jangka panjang.

Pembahasan Raperda RTRW HSS saat ini telah masuk tahap legislatif, tepatnya di Komisi III DPRD bersama pihak eksekutif. Wakil Ketua Komisi III DPRD HSS, Yusperi, menyampaikan bahwa proses ini dilakukan secara intensif guna memastikan substansi aturan benar-benar matang.

Menurut Yusperi, penyusunan RTRW HSS sangat penting untuk menyelaraskan perencanaan tata ruang dengan visi dan misi kepala daerah. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk menjaga prinsip pembangunan berkelanjutan.

Ia menegaskan, tata ruang wilayah yang baik akan memperkuat arah pembangunan daerah agar lebih terstruktur dan terencana. Dengan demikian, seluruh potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan aspek lingkungan.

Selain itu, Raperda RTRW ini juga disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan RTRW tingkat provinsi maupun nasional. Hal ini bertujuan agar kebijakan pembangunan daerah tidak berjalan sendiri, melainkan terintegrasi dengan kebijakan yang lebih luas.

Juru bicara Komisi III DPRD HSS, Muhammad Rizali, menjelaskan bahwa pembahasan RTRW 2026–2046 mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pihaknya juga telah memberikan sejumlah masukan strategis kepada eksekutif.

Beberapa aspek krusial yang menjadi perhatian meliputi pembangunan infrastruktur jalan, pengelolaan sungai, penataan kawasan perkotaan, serta peningkatan konektivitas antara desa dan kota. Selain itu, sektor pariwisata juga masuk dalam fokus pengembangan.

Rizali menambahkan, penyempurnaan Raperda RTRW akan melibatkan kajian mendalam dari tim pakar. Salah satu prioritas utama yang dibahas adalah strategi penanganan banjir yang kerap terjadi di wilayah HSS.

Untuk memperkuat kualitas regulasi, DPRD HSS juga berencana melakukan studi tiru ke daerah lain. Langkah ini bertujuan untuk mempelajari praktik terbaik dalam penyusunan kebijakan tata ruang wilayah.

Pembahasan Raperda RTRW HSS ditargetkan rampung dalam dua tahun ke depan. Proses ini dinilai membutuhkan waktu yang cukup panjang karena menyangkut perencanaan pembangunan jangka panjang yang harus disusun secara komprehensif.

Dengan adanya RTRW HSS 2026–2046, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan masa depan.

Sumber: Antara/Sukarli

Tanah Laut Jadi Pusat Gerakan Tanam Serempak Nasional 10 Ribu Hektare

Reza Aditiya g    Sabtu, April 11, 2026    Comment   

Tanah Laut Jadi Pusat Gerakan Tanam Serempak Nasional 10 Ribu Hektare

Gerakan tanam serempak 10 ribu hektare di Tanah Laut bersama 17 provinsi dorong ketahanan pangan dan peningkatan produksi nasional. (Sumber ANTARA)

Tala, Kalsel – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala), Kalimantan Selatan, menggelar gerakan tanam serempak 10 ribu hektare bersama 17 provinsi se-Indonesia di lokasi cetak sawah rakyat (CSR) Kecamatan Panyipatan, Kamis. Kegiatan ini menjadi bagian dari percepatan tanam nasional guna meningkatkan produksi pangan dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Gerakan tanam serempak tersebut menandai komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional sektor pertanian. 

Selain meningkatkan luas tanam, kegiatan ini juga diharapkan mampu mengoptimalkan lahan pertanian yang ada, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.

Wakil Bupati Tanah Laut M Zazuli menyampaikan bahwa daerahnya merasa bangga dipercaya menjadi pusat pelaksanaan gerakan tanam pangan skala besar tersebut.

Ia menilai momentum ini dapat mendorong peningkatan produktivitas pertanian sekaligus kesejahteraan petani di daerah.

“Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan para petani,” ujarnya di Pelaihari.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Menteri Pertanian Republik Indonesia serta Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Idha Widi Arsatty. Hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat provinsi dan kabupaten.

Zazuli menegaskan, gerakan tanam serempak merupakan langkah strategis dalam mendukung program nasional di bidang pertanian, khususnya dalam optimalisasi lahan dan peningkatan produksi pangan. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, penyuluh, hingga petani dinilai menjadi kunci keberhasilan program ini.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program cetak sawah rakyat (CSR) serta pengembangan sektor pertanian secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu menjadikan Tanah Laut sebagai salah satu lumbung pangan andal di Kalimantan Selatan.

Selain aspek produksi, gerakan ini juga menjadi simbol penguatan semangat gotong royong dalam pembangunan sektor pertanian. Pemerintah daerah mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyukseskan program ini.

“Semoga setiap benih yang ditanam hari ini dapat menghasilkan panen yang melimpah dan membawa manfaat bagi masyarakat,” ujar Zazuli.

Gerakan tanam serempak 10 ribu hektare ini diharapkan mampu mempercepat musim tanam serta mendorong peningkatan produksi pangan nasional, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.

Sumber: Antara/Gunawan Wibisono

Polresta Banjarmasin Sita Lebih 2 Kg Sabu dan 1.670 Ekstasi Dari Jaringan Besar

Ria Sartika    Rabu, April 08, 2026    Comment   

Polresta Banjarmasin Sita Lebih 2 Kg Sabu dan 1.670 Ekstasi Dari Jaringan Besar

Polairud Polresta Banjarmasin membongkar jaringan sabu dan ekstasi di jalur pesisir. Lebih 2 kg sabu dan 1.670 pil ekstasi diamankan dengan nilai miliaran rupiah. (Gambar ilustrasi)

BANJARMASIN — Satuan Polisi Air dan Udara (Polairud) Polresta Banjarmasin kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah pesisir. Dalam operasi penyamaran yang berlangsung selama beberapa hari, petugas berhasil membongkar jaringan peredaran sabu dan ekstasi dengan nilai barang bukti diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Pelaksana Harian Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Timbul Rein Krisman Siregar, mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari penyelidikan intensif dan pengembangan berlapis hingga ke pelaku utama.

“Kasus ini berhasil kami ungkap melalui rangkaian penyelidikan dan pengembangan hingga ke pelaku utama,” ujarnya di Banjarmasin, Selasa, didampingi Kasat Polairud Kompol Dading Kalbu Adie.

Barang Bukti Sabu Dan Ekstasi Bernilai Miliaran

Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu dengan total berat lebih dari 2 kilogram serta 1.670 butir pil ekstasi.

Menurut pihak kepolisian, jika barang haram tersebut berhasil diedarkan, potensi kerugian sosial yang ditimbulkan sangat besar karena dapat merusak ribuan jiwa, terutama di kalangan generasi muda.

“Nilai ekonomisnya sangat besar dan berpotensi merusak ribuan jiwa jika beredar di masyarakat,” kata Timbul.

Estimasi nilai barang bukti narkotika tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah, mengingat harga pasar narkotika jenis sabu dan ekstasi yang relatif tinggi di wilayah Kalimantan Selatan.

Berawal Dari Penyamaran Di Wilayah Banjarmasin

Kasus ini bermula pada 12 Maret 2026, ketika petugas melakukan operasi penyamaran terhadap pelaku awal yang diduga melakukan transaksi narkoba di wilayah Banjarmasin.

Saat penangkapan pertama dilakukan, petugas menemukan sabu yang disembunyikan secara rapi di dalam kotak rokok guna mengelabui petugas.

Tidak berhenti di situ, penyelidikan kemudian dikembangkan hingga mengarah kepada tersangka berinisial AD, yang berhasil diamankan pada 17 Maret 2026 di kawasan Banjarmasin Tengah.

Dari tangan tersangka AD, polisi menemukan puluhan paket sabu yang disamarkan dalam bungkus permen, sebuah metode yang kerap digunakan pelaku untuk menghindari kecurigaan.

Pemasok Utama Berhasil Diamankan

Hasil interogasi terhadap tersangka AD kemudian membawa petugas kepada pelaku lain berinisial DW, yang diduga sebagai pemasok utama dalam jaringan tersebut.

Petugas kemudian melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan menemukan tiga paket sabu serta puluhan paket lainnya dengan total berat lebih dari 2 kilogram.

Selain itu, petugas juga menemukan 1.670 butir pil ekstasi berlogo tertentu yang diduga siap diedarkan di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

Pengungkapan ini menunjukkan bahwa jalur perairan masih menjadi salah satu titik rawan yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendistribusikan narkotika.

Komitmen Polisi Amankan Jalur Perairan

Kapolresta menegaskan bahwa pihaknya terus meningkatkan pengawasan di jalur perairan yang dinilai memiliki potensi besar digunakan sebagai jalur distribusi narkotika.

“Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan kami dalam memberantas peredaran narkotika, khususnya di jalur perairan yang rawan dimanfaatkan pelaku,” ujarnya.

Langkah preventif dan represif akan terus dilakukan, termasuk peningkatan patroli dan operasi intelijen di wilayah pesisir.

Ancaman Hukuman Berat Bagi Pelaku

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam aturan tersebut, pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara hingga seumur hidup, tergantung pada peran dan keterlibatan masing-masing tersangka dalam jaringan tersebut.

Saat ini, para tersangka masih menjalani proses hukum lebih lanjut di Polresta Banjarmasin.

Sumber Informasi:
Keterangan resmi dari Pelaksana Harian Kapolresta Banjarmasin dan Kasat Polairud Polresta Banjarmasin dalam konferensi pers di Banjarmasin.

Validasi Fakta:
Informasi berdasarkan rilis kepolisian terkait pengungkapan kasus narkotika di wilayah Kalimantan Selatan pada Maret 2026.

Konteks Keamanan Publik:
Kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan jalur perairan sebagai salah satu titik rawan distribusi narkotika di wilayah pesisir.

FAQ (PERTANYAAN YANG SERING DICARI)

1. Berapa jumlah sabu yang diamankan polisi?
Lebih dari 2 kilogram sabu berhasil diamankan dalam operasi tersebut.

2. Berapa jumlah pil ekstasi yang disita?
Sebanyak 1.670 butir pil ekstasi ditemukan dalam penggeledahan.

3. Kapan penangkapan pertama dilakukan?
Penangkapan awal dilakukan pada 12 Maret 2026 melalui operasi penyamaran.

4. Apa modus yang digunakan pelaku?
Pelaku menyamarkan sabu dalam kotak rokok dan bungkus permen untuk menghindari kecurigaan.

5. Apa ancaman hukuman bagi pelaku?
Pelaku dijerat Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara hingga seumur hidup.

232 Pelajar Ikut Seleksi Paskibraka 2026, Wali Kota Banjarmasin Soroti Disiplin

Ria Sartika    Rabu, April 08, 2026    Comment   

232 Pelajar Ikut Seleksi Paskibraka 2026, Wali Kota Banjarmasin Soroti Disiplin

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR resmi membuka seleksi Paskibraka 2026 dan menegaskan pentingnya disiplin, integritas, serta seleksi tanpa titipan.

BANJARMASIN — Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, menegaskan pentingnya sikap disiplin tinggi bagi seluruh pelajar yang mengikuti seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan resmi seleksi calon Paskibraka tingkat Kota Banjarmasin yang digelar pada Selasa. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus 2026.

Seleksi tersebut dilaksanakan di bawah koordinasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga yang membina nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda.

Paskibraka Bukan Sekadar Pengibar Bendera

Dalam sambutannya, Wali Kota Yamin menegaskan bahwa Paskibraka bukan hanya bertugas mengibarkan bendera merah putih saat upacara kemerdekaan.

Lebih dari itu, menurutnya, Paskibraka adalah simbol generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme, tanggung jawab, kedisiplinan, serta kepemimpinan yang kuat.

“Para peserta adalah putra-putri terbaik daerah yang diharapkan mampu menjadi teladan di tengah masyarakat,” ujar Yamin.

Ia menilai bahwa menjadi anggota Paskibraka merupakan kehormatan besar yang juga diiringi tanggung jawab tinggi, terutama dalam menjaga nama baik daerah dan bangsa.

232 Pelajar Antusias Ikuti Seleksi

Minat pelajar untuk mengikuti seleksi Paskibraka tahun 2026 terbilang tinggi. Tercatat sebanyak 232 pelajar tingkat SMA/sederajat mendaftarkan diri untuk mengikuti proses seleksi tingkat Kota Banjarmasin.

Menurut Yamin, angka tersebut menunjukkan tingginya semangat generasi muda untuk berkontribusi dalam kegiatan nasional yang sarat nilai kebangsaan.

Ia menyebut, kesempatan menjadi anggota Paskibraka merupakan peluang emas bagi pelajar untuk mencatatkan prestasi sekaligus membangun karakter diri.

“Ini kesempatan emas bagi para pelajar untuk menorehkan prestasi hingga ke tingkat provinsi bahkan nasional,” jelasnya.

Seleksi Ketat: Fisik, Wawasan, dan Mental

Wali Kota Yamin menegaskan bahwa proses seleksi tidak hanya menilai kondisi fisik, tetapi juga wawasan kebangsaan serta kekuatan mental para peserta.

Menurutnya, disiplin tetap menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan peserta dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi.

Ia juga meminta panitia untuk menjalankan seleksi secara profesional dan transparan.

“Saya tidak ingin ada titip-titipan dalam seleksi ini. Yang terpilih harus murni karena kemampuan dan kedisiplinan mereka,” tegas Yamin.

Pesan tersebut disampaikan sebagai komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas dan keadilan selama proses seleksi berlangsung.

Harapan Lahir Generasi Berkarakter

Melalui kegiatan seleksi Paskibraka ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat.

Nilai-nilai yang ingin ditanamkan meliputi:

• Semangat cinta tanah air

• Jiwa kepemimpinan

• Disiplin tinggi

• Integritas dan tanggung jawab

• Persatuan dan kesatuan bangsa

Menurut Yamin, peserta Paskibraka merupakan calon pemimpin masa depan yang diharapkan mampu membawa nama baik Kota Banjarmasin di tingkat nasional.

“Menjadi Paskibraka adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Kalian adalah calon pemimpin masa depan,” pesannya kepada peserta.

Komitmen Transparansi dan Sportivitas

Selain menekankan disiplin, Wali Kota Yamin juga memberikan apresiasi kepada panitia dan seluruh pihak yang telah mempersiapkan kegiatan seleksi secara maksimal.

Ia berharap seluruh proses berlangsung secara sportif dan objektif tanpa intervensi pihak mana pun.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa peserta yang lolos benar-benar memiliki kemampuan terbaik.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Apa itu Paskibraka?

Paskibraka adalah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang bertugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Berapa jumlah peserta seleksi Paskibraka Banjarmasin 2026?

Sebanyak 232 pelajar SMA/sederajat mengikuti seleksi tingkat Kota Banjarmasin tahun 2026.

Apa saja syarat utama menjadi Paskibraka?

Beberapa syarat utama meliputi kondisi fisik sehat, wawasan kebangsaan yang baik, disiplin tinggi, serta mental yang kuat.

Mengapa disiplin penting bagi calon Paskibraka?

Disiplin menjadi faktor utama karena anggota Paskibraka harus menjalankan tugas dengan ketepatan, tanggung jawab, dan profesionalisme tinggi.

Siapa yang mengoordinasikan seleksi Paskibraka?

Seleksi Paskibraka dilakukan di bawah koordinasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Gubernur Muhidin Prioritaskan Liang Anggang Cegah Karhutla Jelang Kemarau

Saputra Berry    Selasa, April 07, 2026    Comment   

Gubernur Muhidin Prioritaskan Liang Anggang Cegah Karhutla Jelang Kemarau

Gubernur Kalsel Muhidin memprioritaskan Liang Anggang untuk pencegahan karhutla demi menjaga operasional Bandara Syamsudin Noor menjelang musim kemarau 2026. (Gambar ilustrasi)

BANJARBARU - Menjelang masuknya musim kemarau pada April 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menegaskan bahwa wilayah Liang Anggang harus menjadi prioritas utama dalam upaya mitigasi karhutla karena posisinya yang strategis dan berdekatan dengan Bandara Syamsudin Noor.

Arahan tersebut disampaikan Muhidin usai mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla di Banjarbaru pada Senin. Dalam pertemuan itu, ia menekankan pentingnya perlindungan wilayah sekitar bandara guna menghindari gangguan operasional penerbangan akibat kabut asap.

“Liang Anggang menjadi kawasan yang harus dijaga karena dampak karhutla di wilayah tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi langsung mengganggu operasional penerbangan,” ujar Muhidin.

Risiko Gangguan Penerbangan Jadi Perhatian Utama

Muhidin mengingatkan bahwa kabut asap akibat karhutla tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memicu efek berantai terhadap berbagai sektor penting.

Gangguan pada penerbangan berpotensi menghambat mobilitas penumpang, distribusi logistik, hingga aktivitas ekonomi daerah yang sangat bergantung pada konektivitas transportasi udara.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius, mengingat Bandara Syamsudin Noor merupakan pintu utama transportasi udara di Kalimantan Selatan.

Secara historis, wilayah lahan kering dan gambut di sekitar Liang Anggang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kebakaran, terutama saat curah hujan menurun dan suhu udara mulai meningkat saat musim kemarau.

Penguatan Infrastruktur Air Jadi Strategi Utama

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan infrastruktur pengendalian karhutla di kawasan rawan.

Salah satu strategi yang disiapkan adalah penyediaan sumber air yang memadai, termasuk pembangunan kanal di sejumlah titik rawan kebakaran. Kanal tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan air saat terjadi kebakaran, sehingga proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk mitigasi dini, terutama untuk mencegah munculnya titik panas yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran besar.

Selain itu, koordinasi lintas instansi juga terus diperkuat untuk memastikan kesiapan personel serta peralatan dalam menghadapi potensi karhutla sepanjang musim kemarau.

Masyarakat Diminta Tidak Membakar Lahan

Selain penguatan sarana fisik, Muhidin juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar.

Menurutnya, praktik pembakaran lahan secara sembarangan masih menjadi salah satu pemicu utama kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan.

“Pembakaran lahan secara sembarangan dapat dikenakan sanksi hukum. Kami mengajak masyarakat aktif melaporkan indikasi pembakaran ilegal guna memperkuat pencegahan karhutla,” tegas Muhidin.

Imbauan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pendekatan preventif yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Mitigasi Dini Jadi Kunci Hadapi Musim Kemarau

Memasuki periode kemarau, risiko munculnya titik panas diprediksi meningkat. Oleh karena itu, langkah mitigasi dini dinilai menjadi kunci utama dalam mengurangi potensi karhutla.

Upaya pencegahan sejak awal tidak hanya bertujuan menjaga lingkungan, tetapi juga melindungi fasilitas vital seperti bandara, jalur transportasi, serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan fokus pada kawasan strategis seperti Liang Anggang, pemerintah berharap dampak karhutla dapat ditekan seminimal mungkin selama musim kemarau 2026.

Pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas aktivitas transportasi dan keselamatan masyarakat dari dampak kabut asap yang berpotensi merugikan banyak sektor.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Mengapa Liang Anggang diprioritaskan dalam pencegahan karhutla?
Karena wilayah ini berada dekat Bandara Syamsudin Noor, sehingga kebakaran dapat langsung mengganggu operasional penerbangan.

2. Apa dampak karhutla terhadap bandara?
Kabut asap dapat mengurangi jarak pandang, menyebabkan keterlambatan atau pembatalan penerbangan.

3. Apa langkah yang dilakukan Pemprov Kalsel?
Pemerintah memperkuat infrastruktur air, membangun kanal di titik rawan, serta meningkatkan koordinasi penanganan karhutla.

4. Apa peran masyarakat dalam pencegahan karhutla?
Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan segera melaporkan jika melihat indikasi pembakaran ilegal.

5. Kapan musim kemarau diperkirakan mulai?
Musim kemarau diprediksi mulai pada April 2026, sehingga langkah pencegahan dilakukan lebih awal.

Hadapi Ancaman Kemarau 2026, DPKP Kalsel Bangun Irigasi 13 Kilometer

Saputra Berry    Selasa, April 07, 2026    Comment   

Hadapi Ancaman Kemarau 2026, DPKP Kalsel Bangun Irigasi 13 Kilometer

DPKP Kalsel memperkuat jaringan irigasi sepanjang 13 km untuk menghadapi potensi kemarau panjang 2026 dan menjaga produktivitas pertanian di berbagai wilayah.

BANJARBARU — Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan (DPKP Kalsel) mulai memperkuat jaringan irigasi sepanjang 13 kilometer di sejumlah wilayah persawahan. Langkah ini jadi strategi penting untuk menghadapi potensi musim kemarau panjang yang diperkirakan terjadi pada 2026.

Kepala Seksi Lahan dan Irigasi Pertanian DPKP Kalsel, Muhammad Anton Ciptady, menjelaskan bahwa penguatan dilakukan melalui pemeliharaan jaringan irigasi tersier serta pengembangan sistem pendukung distribusi air ke lahan pertanian.

Menurut Anton, program tersebut mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian serta alokasi dari pemerintah daerah. Dukungan ini bertujuan memastikan sektor pertanian tetap berjalan stabil meski menghadapi tantangan perubahan iklim.

“Program ini fokus pada pemeliharaan jaringan irigasi tersier agar distribusi air tetap lancar, terutama saat musim kemarau,” ujar Anton di Banjarbaru, Senin.

Pengembangan Irigasi Jangkau Ribuan Hektare Sawah

Selain pemeliharaan jaringan yang sudah ada, DPKP Kalsel juga menyiapkan pengembangan baru melalui kegiatan Survey, Investigasi, dan Desain (SID) jaringan irigasi tersier.

Program tersebut dirancang untuk menjangkau lahan pertanian dengan cakupan sekitar 4.000 hektare.

Saat ini, proses penyusunan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) masih berlangsung. Tahapan ini penting untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan petani di lapangan.

Anton menegaskan bahwa validasi data CPCL menjadi dasar utama pelaksanaan program, sehingga pembangunan infrastruktur irigasi dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ratusan Unit Irigasi Disiapkan Untuk Perkuat Pasokan Air

Tak hanya memperbaiki jaringan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengalokasikan bantuan sarana pendukung irigasi dalam jumlah besar.

Beberapa bantuan yang disiapkan antara lain:

• 235 unit irigasi perpompaan

• 58 unit irigasi perpipaan

Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan suplai air ke area persawahan, khususnya di wilayah yang rawan kekurangan air saat musim kemarau.

Namun demikian, Anton menyebutkan bahwa realisasi bantuan tersebut masih menunggu kesiapan pemerintah kabupaten dan kota dalam menyampaikan data CPCL sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Sejumlah Daerah Jadi Prioritas Pemeliharaan

DPKP Kalsel telah menetapkan beberapa daerah sebagai prioritas pemeliharaan jaringan irigasi tersier.

Wilayah yang masuk dalam rencana tersebut meliputi:

• Kabupaten Balangan

• Kabupaten Tapin

• Kabupaten Hulu Sungai Selatan

• Kabupaten Barito Kuala

Daerah-daerah tersebut dinilai memiliki potensi pertanian yang besar, sehingga keberlanjutan sistem irigasi menjadi kunci menjaga stabilitas produksi pangan.

Anton menegaskan bahwa pemeliharaan jaringan irigasi merupakan prioritas utama untuk memastikan distribusi air tetap lancar dan petani tidak terdampak kekeringan.

Optimisme Produksi Pertanian Tetap Stabil

DPKP Kalsel optimistis langkah penguatan jaringan irigasi ini mampu menjaga produktivitas pertanian, terutama komoditas padi, meski dihadapkan pada ancaman kemarau panjang.

Anton juga berharap pemerintah kabupaten dan kota segera menyampaikan data CPCL agar seluruh program dapat direalisasikan tepat waktu.

Dengan dukungan infrastruktur irigasi yang memadai, sektor pertanian di Kalimantan Selatan diharapkan tetap menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah.

“DPKP Kalsel optimistis produksi pertanian tetap terjaga meski dihadapkan pada potensi kemarau panjang pada 2026,” ujar Anton.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Apa tujuan penguatan irigasi oleh DPKP Kalsel?

Tujuannya untuk memastikan distribusi air ke lahan pertanian tetap lancar, terutama saat musim kemarau panjang yang diperkirakan terjadi pada 2026.

2. Berapa panjang jaringan irigasi yang diperkuat?

Total panjang jaringan irigasi yang diperkuat mencapai sekitar 13 kilometer.

3. Berapa luas lahan yang akan dijangkau program pengembangan irigasi?

Program pengembangan dirancang menjangkau sekitar 4.000 hektare lahan persawahan.

4. Apa saja bantuan irigasi yang disiapkan pemerintah?

Pemerintah menyiapkan 235 unit irigasi perpompaan dan 58 unit irigasi perpipaan untuk mendukung suplai air ke sawah.

5. Wilayah mana saja yang menjadi prioritas program?

Wilayah prioritas meliputi Kabupaten Balangan, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Barito Kuala.

Revitalisasi Plasma Nutfah Lokal Jadi Strategi Ketahanan Pangan HSU

Saputra Berry    Selasa, April 07, 2026    Comment   

Revitalisasi Plasma Nutfah Lokal Jadi Strategi Ketahanan Pangan HSU

Pemkab HSU fokus revitalisasi itik alabio dan konservasi kerbau rawa melalui sistem pertanian terintegrasi untuk menjaga populasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Amuntai — Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, kini makin serius mengembangkan potensi lokal lewat revitalisasi itik alabio dan konservasi kerbau rawa berbasis sistem pertanian terintegrasi di lahan rawa.

Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga populasi plasma nutfah lokal sekaligus meningkatkan hasil ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor peternakan dan pertanian rawa.

Wakil Bupati HSU Hero Setiawan menegaskan bahwa pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi (Sitani) menjadi salah satu prioritas daerah dalam mendukung kesejahteraan warga.

"Kami ingin sistem pertanian terintegrasi benar-benar terwujud dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi seluruh warga HSU," ujar Hero Setiawan di Amuntai, Senin.

Perlindungan Plasma Nutfah Jadi Prioritas

Revitalisasi itik alabio dan konservasi kerbau rawa tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada perlindungan plasma nutfah lokal yang menjadi identitas daerah.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memperkuat kawasan konservasi perairan dengan pola pemeliharaan kerbau rawa serta pengembangbiakan itik alabio secara terintegrasi di lahan rawa.

Model ini dinilai cocok dengan karakter wilayah HSU yang didominasi lahan basah dan rawa, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.

Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep pertanian berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara produksi pangan dan pelestarian ekosistem.

Kolaborasi Akademisi Dan Peneliti Internasional

Upaya pengembangan sistem pertanian terintegrasi di HSU tidak dilakukan sendirian. Pemerintah daerah menggandeng berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga peneliti internasional.

Hero Setiawan menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Pertanian Terintegrasi di Kota Amuntai yang melibatkan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Lambung Mangkurat (ULM), hingga peneliti internasional asal Wageningen University & Research Belanda, Siep Missaar.

Menurut Hero, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan sektor pertanian di HSU berbasis riset ilmiah dan praktik terbaik.

"Sinergi ini mempertegas arah pembangunan kita dalam mengembangkan sistem pertanian terintegrasi yang berkelanjutan bagi masyarakat," jelasnya.

Penelitian Fokus Pada Sistem Pertanian Terpadu

Pendamping akademik dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian ULM, Prof Ika Sumantri, menyebutkan bahwa pihaknya berperan dalam memastikan penelitian yang dilakukan memiliki standar internasional namun tetap relevan dengan kondisi lokal.

Penelitian yang dilakukan oleh Siep Missaar menitikberatkan pada peran penting sektor peternakan dalam sistem pertanian terpadu di wilayah rawa.

Menurutnya, pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

"Hasil penelitian ini diharapkan mendorong implementasi inovasi pertanian di HSU yang mampu menopang logistik pangan di Kalimantan Selatan," jelas Prof Ika Sumantri.

Menuju Pusat Agro-Minapolitan Unggul

Pengembangan sistem pertanian terintegrasi berbasis itik alabio dan kerbau rawa juga menjadi bagian dari visi besar Pemerintah Kabupaten HSU untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat agro-minapolitan unggul di Kalimantan Selatan.

Dengan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, pemerintah optimistis sektor pertanian dan peternakan akan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, pendekatan berbasis potensi lokal dinilai mampu menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat di kawasan rawa.

Langkah ini sekaligus menjadi upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam agar tetap produktif untuk generasi mendatang.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Apa itu sistem pertanian terintegrasi (Sitani)?
Sistem pertanian terintegrasi adalah model pengelolaan pertanian yang menggabungkan beberapa sektor seperti peternakan, perikanan, dan pertanian dalam satu ekosistem yang saling mendukung.

2. Mengapa itik alabio penting bagi HSU?
Itik alabio merupakan plasma nutfah khas Hulu Sungai Utara yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi identitas peternakan lokal.

3. Apa tujuan konservasi kerbau rawa di HSU?
Konservasi bertujuan menjaga populasi kerbau rawa, melestarikan plasma nutfah lokal, serta meningkatkan produktivitas peternakan di lahan rawa.

4. Siapa saja yang terlibat dalam pengembangan pertanian terintegrasi di HSU?
Program ini melibatkan pemerintah daerah, akademisi dari UGM dan ULM, serta peneliti internasional dari Wageningen University & Research Belanda.

5. Bagaimana dampak program ini bagi masyarakat?
Program ini diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat, menjaga ketahanan pangan, dan menciptakan peluang ekonomi baru berbasis potensi lokal.

DLH Kalsel Dorong Aksi Iklim Terukur Melalui 559 Program Kampung Iklim

Saputra Berry    Selasa, April 07, 2026    Comment   

DLH Kalsel Dorong Aksi Iklim Terukur Melalui 559 Program Kampung Iklim

DLH Kalsel mencatat 559 lokasi ProKlim aktif memperkuat adaptasi dan mitigasi perubahan iklim guna menekan risiko banjir, kekeringan, dan kebakaran lahan.

BANJARMASIN — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat sebanyak 559 lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim) tersebar di berbagai wilayah hingga tahun 2025. Program ini dinilai semakin optimal dalam memperkuat aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk menekan risiko bencana di daerah tersebut.

Kepala DLH Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo, mengatakan perubahan iklim kini bukan lagi sekadar isu global, tetapi sudah dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat lokal.

“Perubahan iklim kini menjadi kenyataan yang dirasakan langsung masyarakat sehingga memerlukan respons terencana dan berkelanjutan,” ujar Rahmat saat kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Banjarmasin, Senin.

Dampak Perubahan Iklim Semakin Terasa

Menurut Rahmat, dampak perubahan iklim di Kalimantan Selatan semakin nyata dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu ditandai dengan kenaikan suhu rata-rata, perubahan pola curah hujan, hingga meningkatnya intensitas cuaca ekstrem.

Kondisi tersebut memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti:

• Banjir yang semakin sering terjadi

• Kekeringan di sejumlah wilayah

• Kebakaran hutan dan lahan

• Penurunan kualitas lingkungan akibat alih fungsi lahan

Ia menegaskan dampak perubahan iklim tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, aktivitas sosial, serta daya dukung lingkungan.

Peran Strategis Pemerintah Daerah

DLH Kalimantan Selatan menilai pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi, sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat melalui aksi adaptasi.

Aksi tersebut diharapkan dapat terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah agar kebijakan lingkungan berjalan berkelanjutan dan tidak hanya bersifat jangka pendek.

Rahmat menjelaskan bahwa 559 lokasi ProKlim yang telah terdaftar sejak tahun 2014 hingga 2025 merupakan bentuk aksi nyata berbasis masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Program ini mendorong masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan, seperti melalui pengelolaan sampah, penghijauan, konservasi air, hingga penggunaan energi ramah lingkungan.

Ratusan Penghargaan ProKlim Diraih

Selain jumlah lokasi yang terus bertambah, capaian penghargaan ProKlim di Kalimantan Selatan juga menunjukkan tren positif.

Tercatat 637 penghargaan ProKlim telah diraih oleh berbagai wilayah di Kalimantan Selatan. Capaian ini mencerminkan kontribusi aktif masyarakat serta dukungan pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Rahmat, pencatatan dan pemantauan aksi iklim kini semakin terstruktur melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI).

Sistem ini berfungsi sebagai instrumen penting dalam:

• Pencatatan aksi iklim

• Pelaporan kegiatan lingkungan

• Pemantauan target penurunan emisi

• Penyelarasan program dengan target nasional

Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah

Melalui kegiatan Bimtek yang digelar DLH Kalimantan Selatan, pemerintah daerah berharap kapasitas aparatur semakin meningkat dalam menyusun dan melaporkan aksi iklim.

Langkah ini penting agar seluruh program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan secara:

• Sistematis

• Terukur

• Terintegrasi

• Berkelanjutan

Dengan penguatan kapasitas tersebut, pemerintah daerah optimistis mampu memperkuat ketahanan wilayah terhadap ancaman bencana akibat perubahan iklim.

Komitmen Berkelanjutan Hadapi Perubahan Iklim

Program Kampung Iklim menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menekan risiko bencana dan menjaga keseimbangan ekosistem di Kalimantan Selatan.

Dengan semakin banyaknya wilayah yang terlibat dalam ProKlim, pemerintah daerah berharap langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang.

FAQ

Apa Itu Program Kampung Iklim (ProKlim)?

Program Kampung Iklim atau ProKlim adalah program nasional berbasis masyarakat yang bertujuan meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim di tingkat lokal.

Berapa Jumlah Lokasi ProKlim Di Kalimantan Selatan?

DLH Kalimantan Selatan mencatat terdapat 559 lokasi ProKlim yang terdaftar sejak tahun 2014 hingga 2025.

Apa Dampak Perubahan Iklim Yang Terjadi Di Kalsel?

Dampaknya antara lain meningkatnya banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta perubahan pola curah hujan dan suhu.

Apa Fungsi Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI)?

SRN PPI berfungsi untuk mencatat, melaporkan, dan memantau aksi perubahan iklim agar selaras dengan target nasional.

Mengapa ProKlim Penting Bagi Masyarakat?

Karena program ini membantu masyarakat meningkatkan ketahanan terhadap bencana serta menjaga kualitas lingkungan secara berkelanjutan.

Pilot Project Nasional, DPRD Banjarmasin Dukung Waste To Energy Tiga Wilayah

Saputra Berry    Selasa, April 07, 2026    Comment   

Pilot Project Nasional, DPRD Banjarmasin Dukung Waste To Energy Tiga Wilayah

Harry Wijaya mendukung program sampah jadi listrik di Banjarmasin bersama Banjar dan Barito Kuala sebagai solusi darurat sampah dan pilot project nasional waste to energy. (Gambar ilustrasi)

BANJARMASIN — Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya, menyatakan dukungan penuh terhadap program pengolahan sampah menjadi energi listrik yang mulai dirintis Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin bersama dua daerah tetangga, yakni Kabupaten Banjar dan Barito Kuala.

Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjawab persoalan darurat sampah yang saat ini dihadapi Kota Banjarmasin, sekaligus mendukung program nasional transformasi sampah menjadi energi listrik atau waste to energy.

Sinergi Tiga Daerah Jadi Kunci Sukses Program

Harry Wijaya menyambut positif pertemuan tiga kepala daerah yang bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mewujudkan program pengolahan sampah menjadi energi listrik.

“Kami menyambut baik pertemuan tiga kepala daerah untuk koordinasi dan sinergi mewujudkan bersama program dari pemerintah pusat tersebut,” ujar Harry di Banjarmasin, Senin.

Ia menjelaskan, Kota Banjarmasin bersama Kabupaten Banjar dan Barito Kuala telah ditetapkan sebagai salah satu lokasi pilot project nasional untuk program waste to energy.

Program tersebut digagas oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq sebagai bagian dari upaya nasional dalam menangani persoalan sampah secara berkelanjutan.

Volume Sampah Capai Ratusan Ton per Hari

Menurut data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin, produksi sampah di wilayah tersebut mencapai lebih dari 400 ton per hari. Jika digabung dengan dua daerah tetangga, total timbulan sampah diperkirakan mendekati 678 ton per hari.

Jumlah tersebut dinilai sangat potensial untuk diolah menggunakan teknologi modern sehingga menghasilkan energi listrik.

“Kalau bisa dimanfaatkan menjadi tenaga listrik dengan teknologi saat ini, tentu ini luar biasa dan bisa menjadi solusi penanganan darurat sampah di Kota Banjarmasin,” jelas Harry.

Ia menilai, program ini tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah, tetapi juga berpotensi menghadirkan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.

TPAS Basirih Ditutup, Perlu Inovasi Baru

Saat ini, Pemkot Banjarmasin tengah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, terutama setelah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih ditutup.

Penutupan TPAS tersebut membuat pemerintah daerah harus mencari solusi inovatif dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis pengelolaan sampah.

Menurut Harry, program pengolahan sampah menjadi energi listrik merupakan salah satu inovasi penting, meskipun pelaksanaannya membutuhkan kesiapan lahan dan biaya yang tidak sedikit.

“Program ini salah satu inovasinya. Memang tidak mudah mewujudkannya, karena perlu tempat representatif dan biaya cukup besar. Tapi kalau tiga daerah komitmen bersatu, tentu bisa lebih cepat terwujud,” tambahnya.

Pemkot Banjarmasin Siap Jadi Percontohan Nasional

Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, sebelumnya menyampaikan kesiapan pemerintah kota untuk menjadi daerah percontohan dalam program nasional pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas daerah, mengingat masing-masing wilayah memiliki karakteristik dan dinamika pengelolaan sampah yang berbeda.

Langkah ini dinilai sebagai strategi taktis untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.

Empat Opsi Lokasi Disiapkan

Dalam upaya mendukung implementasi proyek ini, pemerintah daerah telah mengusulkan empat opsi lokasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai lokasi pengolahan sampah terpadu.

Empat lokasi tersebut meliputi:

• TPAS Tabing Rimbah, Kabupaten Barito Kuala

• TPAS Basirih, Kota Banjarmasin

• Sekitar Terminal Gambut Barakat (TGB), Kabupaten Banjar

• Belakang RSJ Sambang Lihum, Kabupaten Banjar

Seluruh lokasi tersebut nantinya akan melalui tahap kajian teknis oleh tim kementerian sebelum dipilih lokasi paling layak untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Solusi Jangka Panjang untuk Lingkungan

Pengolahan sampah menjadi energi listrik dinilai sebagai solusi jangka panjang yang mampu mengurangi beban tempat pembuangan akhir sekaligus mendukung ketahanan energi daerah.

Selain itu, pendekatan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan secara modern dan berkelanjutan.

Dengan dukungan dari DPRD, pemerintah daerah, dan kementerian terkait, program ini diharapkan dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

FAQ

1. Apa itu program waste to energy?
Program waste to energy adalah teknologi pengolahan sampah yang mengubah sampah menjadi energi listrik atau energi lain yang bermanfaat.

2. Mengapa Banjarmasin dipilih sebagai pilot project?
Karena volume sampah di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya cukup besar sehingga dinilai potensial untuk pengembangan teknologi pengolahan sampah modern.

3. Berapa jumlah sampah di Banjarmasin setiap hari?
Produksi sampah di Kota Banjarmasin mencapai lebih dari 400 ton per hari, sedangkan total tiga daerah mendekati 678 ton per hari.

4. Di mana lokasi rencana pengolahan sampah?
Ada empat opsi lokasi, yakni TPAS Tabing Rimbah, TPAS Basirih, sekitar Terminal Gambut Barakat, dan belakang RSJ Sambang Lihum.

5. Apa manfaat pengolahan sampah menjadi listrik?
Selain mengurangi volume sampah, program ini dapat menghasilkan energi listrik dan membantu mengatasi krisis lingkungan.

Polres Tanah Laut Bersama Warga Perbaiki Akses Jembatan Desa Kunyit

Ria Sartika    Senin, April 06, 2026    Comment   

Polres Tanah Laut Bersama Warga Perbaiki Akses Jembatan Desa Kunyit

Polres Tanah Laut bersama warga memperbaiki jembatan Desa Kunyit untuk meningkatkan akses dan keselamatan transportasi masyarakat.

Tanah Laut – Aksi nyata kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan jajaran kepolisian. Polres Tanah Laut bersama warga melaksanakan kegiatan gotong royong pembersihan dan perbaikan jembatan di RT 02 dan RT 05 Desa Kunyit, Kecamatan Bajuin.

Kegiatan ini bukan sekadar perbaikan fisik, tapi juga jadi bukti kuat kolaborasi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga infrastruktur desa agar tetap layak dan aman digunakan.

Kapolres Tanah Laut, AKBP Ricky Boy Siallagan, menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga turut membantu kebutuhan dasar masyarakat.

“Kami hadir tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi langsung membantu masyarakat, termasuk dalam perbaikan fasilitas umum seperti jembatan ini,” ujarnya di Pelaihari.

Menurutnya, jembatan tersebut merupakan jalur vital bagi aktivitas warga sehari-hari. Jika tidak segera diperbaiki, kerusakan bisa menghambat mobilitas masyarakat, bahkan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna.

Dalam pelaksanaan kegiatan, personel Polres Tanah Laut turun langsung ke lapangan bersama warga. Mereka bahu-membahu membersihkan area sekitar jembatan serta memperbaiki bagian yang mengalami kerusakan.

Kapolsek Pelaihari, H. Benny W Wardhani, juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut.

“Kegiatan ini menunjukkan semangat kebersamaan, di mana masyarakat dan aparat bisa bekerja bahu-membahu untuk kepentingan bersama,” katanya.

Tak hanya itu, dukungan teknis juga datang dari Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten Tanah Laut. Kehadiran mereka memastikan proses perbaikan dilakukan secara optimal dan hasilnya lebih tahan lama.

Kepala Desa Kunyit pun menyampaikan apresiasi atas keterlibatan Polri dan instansi terkait dalam membantu memperbaiki jembatan yang selama ini menjadi akses utama warga.

“Kami sangat terbantu, karena jembatan ini merupakan jalur utama masyarakat untuk beraktivitas,” ujarnya.

Perbaikan jembatan ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi desa. Akses yang lancar menjadi faktor penting dalam distribusi hasil pertanian dan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga sejalan dengan program pembangunan nasional dalam memperkuat infrastruktur pedesaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

FAQ

1. Kenapa jembatan Desa Kunyit diperbaiki?
Karena jembatan tersebut merupakan akses utama warga yang mengalami kerusakan dan berpotensi membahayakan.

2. Siapa saja yang terlibat dalam perbaikan?
Polres Tanah Laut, Polsek Pelaihari, warga setempat, serta dukungan teknis dari Dinas PUPR.

3. Apa manfaat dari perbaikan jembatan ini?
Meningkatkan keselamatan, memperlancar mobilitas, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

4. Di mana lokasi kegiatan ini berlangsung?
Di RT 02 dan RT 05 Desa Kunyit, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut.

5. Apakah kegiatan ini bagian dari program pemerintah?
Ya, kegiatan ini mendukung program pembangunan infrastruktur pedesaan nasional.

Bank Kalsel Resmikan 3 KCPS Baru, Perkuat Ekonomi Syariah Di Banua

Ria Sartika    Senin, April 06, 2026    Comment   

Bank Kalsel Resmikan 3 KCPS Baru, Perkuat Ekonomi Syariah Di Banua

Bank Kalsel resmikan 3 KCPS baru di Tabalong, Tapin, dan Batola untuk memperkuat layanan syariah dan mendukung ekonomi inklusif di Kalimantan Selatan.

BANJARMASIN – Komitmen memperkuat ekonomi berbasis syariah terus ditunjukkan Bank Kalsel. Terbaru, bank daerah ini resmi membuka tiga Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) sekaligus di wilayah strategis Kalimantan Selatan.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, mengatakan ekspansi ini bertujuan untuk menghadirkan layanan perbankan syariah yang lebih dekat, nyaman, dan mudah diakses masyarakat.

“Pembukaan KCPS bertujuan menghadirkan layanan syariah yang lebih representatif dan menjangkau masyarakat lebih luas,” ujar Fachrudin di Banjarmasin, Minggu.

Langkah ini sekaligus menjadi respons atas meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis prinsip syariah yang transparan dan sesuai nilai-nilai Islam.

Fokus Ekspansi ke Wilayah Strategis

Tiga KCPS yang diresmikan berada di lokasi yang dinilai memiliki potensi ekonomi tinggi, yakni:

• KCPS Tanjung (Kabupaten Tabalong)
  Difokuskan untuk mendukung kawasan industri serta sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

• KCPS Rantau (Kabupaten Tapin)
  Menjadi penguat sektor perdagangan dan pertanian lokal yang terus berkembang.

• KCPS Handil Bakti (Kabupaten Barito Kuala)
  Melayani kawasan pemukiman padat dan jalur strategis lintas provinsi Kalsel-Kalimantan Tengah.

Menurut Fachrudin, ekspansi ini bukan semata mengejar target bisnis, tetapi juga bagian dari upaya membangun ekosistem keuangan yang inklusif.

“Ini adalah wujud nyata dukungan kami terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya sektor syariah di Banua,” jelasnya.

Dorong UMKM dan Inklusi Keuangan

Kehadiran KCPS diharapkan mampu membuka akses lebih luas bagi pelaku UMKM dan nasabah ritel terhadap layanan perbankan syariah.

Selain itu, Bank Kalsel juga ingin memastikan layanan yang diberikan lebih transparan, mudah dipahami, serta sesuai prinsip syariah.

Langkah ini dinilai penting dalam mempercepat literasi dan inklusi keuangan syariah, khususnya di daerah yang selama ini belum terjangkau layanan optimal.

Komitmen Jangka Panjang

Ekspansi ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Bank Kalsel dalam memperkuat posisi sebagai bank daerah yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Dengan semakin luasnya jaringan layanan, Bank Kalsel optimistis dapat menjadi motor penggerak ekonomi syariah di Kalimantan Selatan.

FAQ

1. Apa itu KCPS Bank Kalsel?
KCPS adalah Kantor Cabang Pembantu Syariah yang menyediakan layanan perbankan berbasis prinsip syariah.

2. Di mana saja KCPS baru dibuka?
Di Tanjung (Tabalong), Rantau (Tapin), dan Handil Bakti (Barito Kuala).

3. Apa tujuan pembukaan KCPS ini?
Untuk memperluas akses layanan keuangan syariah yang lebih mudah, nyaman, dan inklusif.

4. Siapa yang diuntungkan dari ekspansi ini?
Pelaku UMKM, nasabah ritel, serta masyarakat umum yang membutuhkan layanan perbankan syariah.

5. Apakah ini bagian dari strategi bisnis?
Ya, namun juga sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah daerah.

968 Agen ADINK Bank Kalsel Perluas Akses Keuangan Di Desa

Ria Sartika    Senin, April 06, 2026    Comment   

968 Agen ADINK Bank Kalsel Perluas Akses Keuangan Di Desa

Bank Kalsel operasikan 968 Agen ADINK untuk perluas akses keuangan hingga desa, dukung inklusi keuangan dan permudah transaksi masyarakat Kalimantan Selatan.

Banjarmasin — Bank Kalsel terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses layanan keuangan hingga ke pelosok daerah. Terbaru, bank pembangunan daerah ini telah mengoperasikan sebanyak 968 Agen Laku Pandai yang tersebar di seluruh Kalimantan Selatan.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menegaskan langkah ini merupakan bagian dari strategi besar perusahaan dalam mendukung program inklusi keuangan nasional.

“Kami terus hadir mendekatkan layanan perbankan hingga ke daerah pedesaan,” ujar Fachrudin di Banjarmasin, Minggu.

Menurutnya, pencapaian ratusan agen aktif tersebut juga sejalan dengan misi pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong pemerataan akses keuangan di Indonesia.

“Ini wujud konsistensi Bank Kalsel dalam memastikan layanan keuangan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah yang jauh dari kantor bank,” tambahnya.

Peran Strategis Agen ADINK

Program Agen Laku Pandai milik Bank Kalsel dikenal dengan nama ADINK (Agen Digital Inklusif Keuangan). Kehadiran ADINK menjadi solusi nyata bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan perbankan.

Lewat agen ini, masyarakat kini bisa menikmati berbagai layanan dasar tanpa harus datang langsung ke kantor cabang.

Beberapa layanan yang tersedia di antaranya:

• Pembukaan rekening tabungan

• Setoran dan penarikan tunai real-time

• Transfer antar rekening

• Pembayaran tagihan listrik, air, hingga pajak

Dengan semakin luasnya jaringan agen, masyarakat di daerah terpencil kini punya akses lebih cepat, mudah, dan praktis dalam mengelola keuangan.

Dorong Ekonomi Lokal & Cegah Keuangan Ilegal

Selain mempermudah transaksi, keberadaan ADINK juga berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Hal ini diharapkan mampu melindungi warga dari praktik keuangan ilegal yang masih marak terjadi.

Tak hanya itu, aktivitas transaksi yang semakin efisien juga diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di wilayah pedesaan.

Bank Kalsel menilai, digitalisasi layanan keuangan melalui agen seperti ADINK menjadi salah satu kunci dalam mempercepat inklusi keuangan sekaligus memperkuat ekonomi berbasis masyarakat.

FAQ

1. Apa itu Agen ADINK Bank Kalsel?
ADINK adalah agen layanan keuangan tanpa kantor yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi perbankan di wilayah terdekat.

2. Apa saja layanan yang tersedia di ADINK?
Mulai dari buka rekening, tarik/setor tunai, transfer, hingga pembayaran tagihan.

3. Apakah aman menggunakan Agen ADINK?
Ya, karena merupakan layanan resmi Bank Kalsel yang diawasi oleh OJK.

4. Siapa yang bisa menggunakan layanan ini?
Semua masyarakat, khususnya yang tinggal jauh dari kantor bank.

5. Apa manfaat utama ADINK bagi masyarakat desa?
Mempermudah akses keuangan, menghemat waktu, dan mendukung ekonomi lokal.

Deddy Sophian Perjuangkan 300 Unit Bedah Rumah Di Banjarmasin Barat 2026

Ria Sartika    Senin, April 06, 2026    Comment   

Deddy Sophian Perjuangkan 300 Unit Bedah Rumah Di Banjarmasin Barat 2026

Deddy Sophian dorong 300 unit program bedah rumah di Banjarmasin Barat 2026 bersama DPRD Kalsel untuk wujudkan hunian layak dan sehat. (Ilustrasi)

BANJARMASIN – Komitmen meningkatkan kualitas hunian warga terus diperjuangkan Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Deddy Sophian. Ia menargetkan program bedah rumah atau perbaikan rumah tidak layak huni bisa mencapai ratusan unit pada 2026.

Hal ini disampaikan saat kegiatan reses bersama warga di kawasan Kuin Selatan, Banjarmasin Barat. Dalam pertemuan tersebut, Deddy menegaskan bahwa upaya perbaikan rumah tidak hanya mengandalkan program dari pemerintah kota, tetapi juga didorong melalui pemerintah provinsi.

“Tidak hanya program bedah rumah dari pemerintah kota, tapi juga dari pemerintah provinsi,” ujarnya.

Target 300 Unit Untuk Banjarmasin Barat

Khusus wilayah Banjarmasin Barat, Deddy mengusulkan sebanyak 300 unit rumah untuk diperbaiki melalui program pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk merealisasikan target tersebut, ia menjalin kolaborasi dengan anggota DPRD Kalimantan Selatan dari partai yang sama, yakni PKB, yang berasal dari daerah pemilihan Kota Banjarmasin.

“Semoga bisa terwujud dengan kita berjuang bersama,” katanya.

Realisasi 2025 Jadi Modal Optimisme

Deddy mengungkapkan, pada 2025 program serupa telah berhasil direalisasikan dengan capaian sekitar 100 unit rumah di Kecamatan Banjarmasin Barat.

Jumlah tersebut bahkan bertambah dengan dukungan dari program pemerintah kota, yang turut memberikan bantuan tambahan bagi warga.

Menurutnya, kondisi permukiman di Banjarmasin Barat yang padat dan banyak kawasan perkampungan lama membuat program bedah rumah menjadi kebutuhan mendesak.

Dorongan Di Musrenbang Provinsi

Deddy berharap usulan tersebut dapat disetujui dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi.

Target minimal yang diharapkan bisa terealisasi adalah sekitar 250 unit rumah.

“Mudah-mudahan usulan ini disetujui, setidaknya 250 unit bisa terealisasi,” harapnya.

Dukungan DPRD Kalsel Dan Kenaikan Anggaran

Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Suripno Sumas, turut membenarkan adanya kolaborasi lintas tingkat pemerintahan untuk mendorong program ini.

Ia menyebutkan bahwa usulan 300 unit bedah rumah untuk Banjarmasin Barat pada 2026 telah diajukan secara resmi.

“Alhamdulillah pada 2025 sudah terealisasi, dan untuk 2026 usulan 300 unit sudah masuk,” jelasnya.

Suripno juga mengungkapkan adanya peningkatan anggaran per unit rumah.

Jika pada tahun sebelumnya biaya per unit sebesar Rp20 juta, maka pada 2026 direncanakan naik menjadi Rp25 juta per unit.

Program ini mencakup perbaikan struktur utama rumah seperti lantai, atap, dan dinding agar memenuhi standar kelayakan dan kesehatan.

Harapan: Tidak Ada Lagi Rumah Tidak Layak Huni

Dengan adanya peningkatan jumlah unit dan anggaran, pemerintah diharapkan mampu mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni di Banjarmasin.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di kawasan padat penduduk.

“Harapannya tidak ada lagi rumah yang tidak layak huni dan tidak memenuhi standar kesehatan,” tutupnya.

FAQ

1. Apa itu program bedah rumah?
Program bedah rumah adalah bantuan pemerintah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni agar menjadi aman dan sehat.

2. Berapa target bedah rumah di Banjarmasin Barat 2026?
Targetnya mencapai 300 unit rumah yang diusulkan ke pemerintah provinsi.

3. Berapa anggaran per unit rumah pada 2026?
Anggaran direncanakan sebesar Rp25 juta per unit, naik dari Rp20 juta pada 2025.

4. Siapa yang memperjuangkan program ini?
Program ini diperjuangkan oleh Deddy Sophian bersama DPRD Kalimantan Selatan.

5. Apa saja yang diperbaiki dalam program ini?
Perbaikan meliputi lantai, atap, dan dinding rumah agar layak huni.

128 Tenaga Kerja Terampil Dicetak BLK HSU Untuk Tekan Pengangguran

Ria Sartika    Senin, April 06, 2026    Comment   

128 Tenaga Kerja Terampil Dicetak BLK HSU Untuk Tekan Pengangguran

BLK HSU cetak 128 tenaga kerja terampil melalui pelatihan 8 kejuruan untuk menekan pengangguran dan dorong kemandirian masyarakat. (Ilustrasi)

HSU, Kalsel - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam menekan angka pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Lewat Balai Latihan Kerja (BLK), sebanyak 128 peserta berhasil dibekali keterampilan kerja berbasis kompetensi yang siap diterapkan di dunia industri maupun usaha mandiri.

Kepala BLK HSU, A. Humaidi, menyampaikan bahwa program pelatihan kali ini menghadirkan delapan bidang kejuruan yang dirancang sesuai kebutuhan pasar kerja saat ini.

“Terdapat delapan kejuruan yang tersedia bagi masyarakat pada periode pelatihan ini,” ujarnya di Amuntai, Minggu.

Delapan Kejuruan Siap Pakai

Adapun bidang keterampilan yang diberikan meliputi:

• Desain grafis

• Teknik listrik

• Pengelasan

• Menjahit

• Furniture

• Tata boga

• Otomotif mobil

• Otomotif motor

Setiap kejuruan diikuti oleh 16 peserta, sehingga total mencapai 128 orang yang mendapatkan pelatihan intensif.

Pelatihan Intensif 30 Hari, 8 Jam Per Hari

Program pelatihan berlangsung selama 30 hari dengan durasi pembelajaran hingga delapan jam setiap hari. Pola ini dirancang agar peserta benar-benar menguasai keterampilan secara praktis, bukan hanya teori.

Model pelatihan berbasis kompetensi ini juga mengacu pada standar dunia kerja, sehingga lulusan memiliki nilai tambah saat melamar pekerjaan.

Akses Inklusif untuk Disabilitas

Yang menarik, program ini juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok disabilitas. “Ini menjadi komitmen kami memberikan kesempatan bagi disabilitas untuk bisa bekerja dan mandiri,” tegas Humaidi.

Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan ketenagakerjaan di HSU bersifat inklusif dan merata.

Dapat Sertifikat, Siap Masuk Dunia Kerja

Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat resmi sebagai bukti kompetensi.

Sertifikat ini dapat digunakan sebagai dokumen pendukung saat melamar pekerjaan atau membuka usaha sendiri.

Humaidi berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal. “Setelah dinyatakan lulus, mereka mendapatkan sertifikat sebagai bekal penting untuk memasuki dunia kerja,” tambahnya.

Dorong Kemandirian dan Kurangi Pengangguran

Program ini menjadi salah satu strategi konkret pemerintah daerah dalam:

• Mengurangi angka pengangguran

• Meningkatkan keterampilan masyarakat

• Mendorong wirausaha mandiri

Dengan bekal keterampilan yang dimiliki, para peserta diharapkan tidak hanya mencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru.

FAQ (Pertanyaan Umum)

1. Berapa jumlah peserta pelatihan BLK HSU?
Sebanyak 128 peserta mengikuti pelatihan.

2. Berapa lama durasi pelatihan?
Pelatihan berlangsung selama 30 hari dengan 8 jam per hari.

3. Apa saja kejuruan yang tersedia?
Ada 8 kejuruan, termasuk desain grafis, listrik, las, menjahit, hingga otomotif.

4. Apakah disabilitas bisa ikut pelatihan?
Ya, program ini juga membuka akses bagi peserta disabilitas.

5. Apakah peserta mendapatkan sertifikat?
Ya, peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat resmi.

Dari Kebun Ke Pasar, Hilirisasi Nanas Barito Kuala Buka Peluang Usaha

Ria Sartika    Senin, April 06, 2026    Comment   

Dari Kebun Ke Pasar, Hilirisasi Nanas Barito Kuala Buka Peluang Usaha

Pemkab Batola mendorong hilirisasi nanas Tamban melalui KWT, hasilkan berbagai produk olahan bernilai ekonomi tinggi dan memperkuat pasar lokal.

Marabahan – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan terus mendorong hilirisasi produk hortikultura, khususnya komoditas unggulan daerah berupa nanas. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi petani dan pelaku usaha lokal.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Batola, H Wahyu Waguna, menegaskan bahwa pihaknya aktif mendorong para pembudidaya untuk tidak hanya menjual hasil panen dalam bentuk segar.

“Kami terus mendorong para pembudidaya buah ini untuk meningkatkan hilirisasi produk hortikultura,” ujarnya di Marabahan, Minggu.

Peran KWT Dalam Hilirisasi Nanas

Salah satu contoh sukses datang dari Kelompok Wanita Tani (KWT) Karya Bunda Bersama yang berada di Desa Jelapat II, Kecamatan Mekarsari.

Kelompok ini dikenal aktif mengembangkan berbagai produk olahan berbahan dasar nanas seperti:

• Manisan nanas

• Jelly nanas

• Sirup nanas

• Selai nanas

• Minuman sari buah nanas

Tak hanya itu, mereka juga memproduksi olahan lain seperti keripik singkong dan keripik pisang sebagai diversifikasi usaha.

Dalam satu hingga dua minggu setiap bulan, kelompok ini mampu mengolah sekitar 30 kilogram nanas, yang kemudian dipasarkan ke berbagai kanal.

Strategi Pemasaran Produk Lokal

Produk olahan KWT Karya Bunda Bersama telah dipasarkan melalui:

• Pasar tradisional

• Sentra oleh-oleh

• Minimarket

• Pameran tingkat kecamatan hingga kabupaten

Strategi ini dinilai efektif dalam memperluas jangkauan pasar sekaligus memperkenalkan produk lokal ke masyarakat luas.

Dukungan Pemerintah Dan Kementerian

Berkat konsistensinya dalam melakukan hilirisasi, kelompok ini juga mendapat dukungan berupa bantuan sarana produksi (saprodi) dari Kementerian Pertanian.

Dukungan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas hasil olahan.

Nanas Tamban Jadi Andalan Daerah

Diketahui, Kecamatan Mekarsari yang dulunya bagian dari Kecamatan Tamban, merupakan sentra produksi nanas Tamban, salah satu komoditas hortikultura unggulan Batola.

Selain dijual dalam bentuk buah segar, nanas ini juga diolah menjadi berbagai produk turunan seperti:

• Wajik

• Dodol

• Selai

• Serbuk nanas

Hilirisasi ini terbukti mampu meningkatkan nilai ekonomi komoditas sekaligus membuka peluang usaha baru di tingkat masyarakat.

Langkah hilirisasi yang dilakukan Pemkab Batola sejalan dengan strategi nasional dalam penguatan sektor pertanian berbasis nilai tambah.

Secara ekonomi, pengolahan hasil panen menjadi produk turunan dapat:

• Meningkatkan harga jual komoditas

• Mengurangi ketergantungan pada pasar buah segar

• Membuka lapangan kerja baru

• Meningkatkan daya saing produk lokal

Dari sisi keberlanjutan, model ini juga membantu mengurangi potensi kerugian akibat buah yang tidak terserap pasar.

FAQ

1. Apa itu hilirisasi hortikultura?
Hilirisasi adalah proses mengolah hasil pertanian menjadi produk turunan agar memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi.

2. Apa produk olahan nanas di Batola?
Manisan, jelly, sirup, selai, minuman sari buah, hingga dodol dan wajik.

3. Siapa pelaku hilirisasi di Batola?
Salah satunya Kelompok Wanita Tani Karya Bunda Bersama di Mekarsari.

4. Berapa kapasitas produksi KWT tersebut?
Sekitar 30 kilogram nanas per periode produksi.

5. Apa manfaat hilirisasi bagi petani?
Meningkatkan pendapatan, memperluas pasar, dan mengurangi risiko kerugian.

Bengkel Konversi Motor Listrik Di Kalselteng Makin Diperluas PLN

Saputra Berry    Jumat, April 03, 2026    Comment   

Bengkel Konversi Motor Listrik Di Kalselteng Makin Diperluas PLN

PLN kembangkan bengkel konversi kendaraan listrik di Kalselteng untuk percepat peralihan dari BBM ke energi listrik dan dukung ekosistem kendaraan listrik.

Banjarbaru — Upaya percepatan transisi energi bersih di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng) terus digeber. Salah satu langkah nyatanya adalah pengembangan bengkel konversi kendaraan listrik yang kini mulai diperluas oleh PLN.

Melalui pembinaan di Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban), PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng) menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat yang ingin beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik.

General Manager PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono, menegaskan bahwa pengembangan kendaraan listrik bukan sekadar tren, melainkan strategi penting untuk memperkuat ketahanan energi daerah.

“Pemanfaatan kendaraan listrik memberikan alternatif energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Ini langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil,” ujar Iwan di Banjarbaru, Kamis.

Ekosistem Kendaraan Listrik Terus Diperkuat

PLN tidak hanya fokus pada layanan konversi kendaraan, tetapi juga membangun ekosistem kendaraan listrik secara menyeluruh. Ini mencakup:

• Pengembangan bengkel konversi di berbagai wilayah

• Penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)

• Pembinaan sumber daya manusia melalui program PLN Peduli

Langkah ini dinilai penting agar masyarakat tidak hanya tertarik, tapi juga merasa aman dan mudah saat beralih ke kendaraan listrik.

Bengkel Konversi Jadi Solusi Nyata di Lapangan

Kepala Bengkel Konversi Otomotif Poliban, Yuan Perdana, menjelaskan bahwa keberadaan bengkel ini membuka akses luas bagi masyarakat.

“Bengkel ini adalah bentuk dukungan nyata Poliban terhadap transisi kendaraan listrik di Kalimantan Selatan. Dengan dukungan penuh PLN, layanan ini bisa dijangkau masyarakat,” katanya.

Bengkel ini tidak hanya melayani konversi motor BBM ke listrik, tetapi juga:

• Perawatan kendaraan listrik

• Perbaikan motor listrik

• Konsultasi teknis bagi pengguna

Menurut Yuan, layanan ini diharapkan mampu mempercepat adopsi kendaraan listrik di tingkat lokal.

Program Elvi Sukesi Jadi Motor Penggerak

Inisiatif ini merupakan bagian dari program PLN Peduli bertajuk Bengkel Electric Vehicle Sukses Reparasi dan Konversi (Elvi Sukesi).

Program ini dirancang untuk:

• Mendorong inovasi di sektor otomotif listrik

• Meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal

• Mendukung target nasional pengurangan emisi karbon

Dengan adanya bengkel konversi yang terus berkembang, masyarakat kini punya opsi lebih realistis untuk beralih ke kendaraan listrik tanpa harus membeli unit baru yang harganya relatif tinggi.

FAQ

1. Apa itu bengkel konversi kendaraan listrik?

Bengkel konversi adalah tempat yang melayani perubahan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik.

2. Apakah konversi motor ke listrik aman?

Ya, selama dilakukan oleh bengkel resmi dan teknisi terlatih seperti di Poliban, prosesnya aman dan sesuai standar.

3. Berapa biaya konversi motor ke listrik?

Biaya bervariasi tergantung spesifikasi, namun rata-rata berkisar Rp15 juta hingga Rp25 juta.

4. Apakah PLN menyediakan SPKLU di Kalselteng?

Ya, PLN terus mengembangkan SPKLU untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik.

5. Apa keuntungan kendaraan listrik dibanding BBM?

Lebih hemat biaya operasional, ramah lingkungan, dan perawatan lebih sederhana.

Kanwil Kemenag Kalsel Tingkatkan Layanan Inklusi Di Lebih 500 Madrasah

Ria Sartika    Kamis, April 02, 2026    Comment   

Kanwil Kemenag Kalsel Tingkatkan Layanan Inklusi Di Lebih 500 Madrasah

Kemenag Kalsel perkuat pendidikan inklusi di madrasah untuk siswa berkebutuhan khusus dengan kolaborasi lintas sektor dan peningkatan layanan.

BANJARMASIN – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat implementasi pendidikan inklusi di lingkungan madrasah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh peserta didik, termasuk siswa berkebutuhan khusus, mendapatkan layanan pendidikan yang adil dan berkualitas.

Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, H Muhammad Tambrin, menegaskan bahwa penguatan pendidikan inklusi menjadi prioritas penting, mengingat jumlah satuan pendidikan madrasah di wilayah tersebut mencapai lebih dari 500 unit dari berbagai jenjang.

Menurutnya, upaya ini telah diawali melalui rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Bunda Inklusi kabupaten/kota, kepala seksi pendidikan madrasah, hingga kelompok kerja madrasah.

“Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan madrasah mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, adil, dan terbuka bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali,” ujarnya di Banjarmasin, Rabu.

Tambrin menekankan bahwa pendidikan inklusi tidak bisa berjalan secara parsial. Diperlukan sinergi lintas sektor guna menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah bagi anak berkebutuhan khusus.

Kolaborasi tersebut mencakup kerja sama dengan kepolisian, lembaga perlindungan anak, serta instansi terkait lainnya. Fokusnya tidak hanya pada pendidikan, tetapi juga aspek perlindungan, kesehatan, dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah.

“Kolaborasi lintas sektor ini penting untuk memastikan siswa mendapatkan perlindungan maksimal serta hak-haknya terpenuhi,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh kepala madrasah agar memberikan perhatian khusus terhadap siswa berkebutuhan khusus. Pengawasan akan terus dilakukan guna memastikan implementasi berjalan optimal di lapangan.

“Saya tegaskan seluruh pihak harus memberikan atensi khusus. Ini akan terus kami pantau,” tegas Tambrin.

Selain itu, setiap satuan kerja diminta untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas tersebut diharapkan mampu menunjang aksesibilitas dan kenyamanan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.

Langkah ini sejalan dengan prinsip pendidikan inklusi yang menekankan kesetaraan akses dan kesempatan belajar bagi semua anak, tanpa diskriminasi.

Dengan penguatan ini, Kemenag Kalsel berharap madrasah dapat menjadi lingkungan pendidikan yang lebih terbuka, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh peserta didik.

FAQ

1. Apa itu pendidikan inklusi di madrasah?
Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam lingkungan yang sama.

2. Mengapa pendidikan inklusi penting?
Karena memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang setara tanpa diskriminasi, serta membangun lingkungan yang lebih toleran.

3. Apa langkah Kemenag Kalsel dalam mendukung inklusi?
Melalui koordinasi lintas sektor, peningkatan fasilitas, serta pengawasan terhadap layanan pendidikan di madrasah.

4. Siapa saja yang terlibat dalam program ini?
Kemenag, pemerintah daerah, kepolisian, lembaga perlindungan anak, serta pihak sekolah.

5. Apa manfaat pendidikan inklusi bagi siswa?
Meningkatkan kepercayaan diri, akses pendidikan, serta kesempatan berkembang bagi siswa berkebutuhan khusus.

6.746 Jamaah Haji Berangkat Dari Embarkasi Banjarmasin, Jadwal Haji 2026 Banjarmasin Dimulai 24 April Hingga 21 Mei

Ria Sartika    Kamis, April 02, 2026    Comment   

6.746 Jamaah Haji Berangkat Dari Embarkasi Banjarmasin, Jadwal Haji 2026 Banjarmasin Dimulai 24 April Hingga 21 Mei

Keberangkatan Haji 2026 dari Embarkasi Banjarmasin dibagi 19 kloter. Simak jadwal lengkap dan jumlah jamaah dari Kalsel dan Kalteng.

Banjarmasin – Kabar terbaru buat calon jamaah haji di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pemerintah memastikan seluruh persiapan keberangkatan ibadah haji tahun 2026 sudah hampir rampung.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Khairani, menyampaikan bahwa keberangkatan jamaah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi melalui Embarkasi Banjarmasin akan dibagi dalam 19 kelompok terbang (kloter).

“Embarkasi Banjarmasin melayani dua provinsi, yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah,” ujar Eddy di Banjarmasin, Rabu.

Ribuan Jamaah Siap Berangkat

Total jamaah calon haji yang akan diberangkatkan mencapai 6.746 orang. Rinciannya:

• Kalimantan Selatan: 5.187 jamaah (14 kloter)

• Kalimantan Tengah: 1.559 jamaah (5 kloter)

Jumlah ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat untuk menunaikan rukun Islam kelima setelah sempat mengalami pembatasan beberapa tahun terakhir.

Jadwal Keberangkatan Haji 2026

Untuk jadwal, kloter pertama dijadwalkan mulai masuk Asrama Haji di Banjarbaru pada 23 April 2026 dan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 24 April 2026.

Sementara itu, kloter terakhir atau kloter 19 dijadwalkan berangkat pada 21 Mei 2026.

Artinya, proses pemberangkatan jamaah akan berlangsung hampir satu bulan penuh.

Persiapan Sudah Masuk Tahap Akhir

Eddy memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan lancar dan kini memasuki tahap final.

“Alhamdulillah seluruh proses dapat berjalan dengan baik. Kami berkomitmen menjaga kelancaran operasional, baik saat pemberangkatan maupun pemulangan jamaah nantinya,” jelasnya.

Berbagai aspek penting telah dipersiapkan, mulai dari:

• Kesiapan administrasi dan dokumen

• Akomodasi dan transportasi

• Layanan kesehatan dan pendukung lainnya

Manasik Jadi Bekal Penting Jamaah

Dari sisi jamaah, seluruh calon haji telah mengikuti manasik haji sebanyak empat kali di kabupaten/kota masing-masing.

Kegiatan ini menjadi bekal penting agar jamaah memahami tata cara ibadah haji secara benar, mulai dari rukun hingga wajib haji.

Manasik tersebut telah selesai dilaksanakan pada Februari 2026.

Asrama Haji Kini Lebih Modern

Kesiapan fasilitas juga menjadi perhatian serius. Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin kini memiliki dua gedung utama dengan fasilitas setara hotel.

Pembangunan gedung baru yang telah rampung membuat kapasitas asrama meningkat signifikan.

Saat ini, total daya tampung mencapai sekitar 750 orang atau setara dua kloter.

Selain gedung baru, beberapa bangunan lama juga masih difungsikan untuk menunjang pelayanan jamaah.

Harapan Kelancaran Ibadah Haji

Pemerintah berharap seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti.

“Kami mohon doa dan dukungan masyarakat agar penyelenggaraan ibadah haji berjalan sukses,” tutup Eddy.

FAQ

1. Berapa jumlah kloter haji Embarkasi Banjarmasin 2026?
Sebanyak 19 kloter.

2. Kapan jadwal keberangkatan pertama haji 2026?
Mulai 24 April 2026.

3. Berapa total jamaah haji dari Kalsel dan Kalteng?
Sebanyak 6.746 jamaah.

4. Kapan kloter terakhir berangkat?
Pada 21 Mei 2026.

5. Berapa kapasitas Asrama Haji Banjarmasin?
Sekitar 750 orang atau dua kloter.