Poliban menggelar pelatihan Kahoot bagi guru SD Islam Madinaturramlah Banjarmasin untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran digital yang interaktif dan inovatif.

BANJARMASIN – Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban), Kalimantan Selatan, menggelar pelatihan pemanfaatan platform pembelajaran berbasis permainan Kahoot! bagi guru SD Islam Madinaturramlah di Banjarmasin, Selasa. Kegiatan yang digelar Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dari Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Jurusan Akuntansi Poliban ini bertujuan meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran digital yang lebih interaktif.

Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya Poliban mendorong transformasi digital di sektor pendidikan melalui pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar.

Ketua Tim PKM Poliban, Fitria, mengatakan perkembangan teknologi informasi menuntut pendidik menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. Salah satu media yang dinilai dapat mendukung tujuan tersebut adalah Kahoot!, platform pembelajaran berbasis kuis interaktif.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi mulai dari pengenalan konsep dasar Kahoot!, demonstrasi penggunaan aplikasi, praktik membuat kuis interaktif, hingga simulasi penerapan di dalam kelas.

Tim dosen dan mahasiswa Poliban juga memberikan pendampingan langsung agar para guru dapat mencoba seluruh fitur utama aplikasi secara mandiri.

Fitria mengatakan pemanfaatan media digital telah menjadi kebutuhan dalam proses pembelajaran saat ini. "Melalui pelatihan ini, kami ingin meningkatkan kompetensi guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam kegiatan belajar mengajar sehingga pembelajaran menjadi lebih inovatif dan mampu meningkatkan partisipasi siswa," ujarnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, para guru menunjukkan antusiasme tinggi selama mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Mereka aktif berdiskusi, menyusun kuis sesuai mata pelajaran masing-masing, serta melakukan simulasi penggunaan Kahoot! sebagai media evaluasi pembelajaran.

Tim pelaksana juga memberikan apresiasi kepada peserta yang paling aktif selama kegiatan berlangsung.

Program ini merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus upaya Poliban memperkuat transformasi digital di bidang pendidikan. Selain meningkatkan kapasitas guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran, kegiatan tersebut diharapkan memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah serta mendukung pencapaian SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas dan SDG 17 mengenai Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

BKSDA Kalimantan Selatan mengusulkan 3.000 hektare habitat orangutan di hutan gambut Tabalong menjadi Areal Preservasi untuk menjaga kelestarian satwa dan ekosistem.

Tabalong - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan mengusulkan kawasan hutan gambut di Desa Habau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, sebagai Areal Preservasi untuk melindungi habitat orangutan Kalimantan. Usulan tersebut saat ini masih berada pada tahap persiapan melalui penyusunan data dan pembentukan kelompok kerja lintas pemangku kepentingan.

Pengendali Ekosistem Hutan BKSDA Kalimantan Selatan, Heri Sofian, mengatakan kawasan yang akan diusulkan berada di Areal Penggunaan Lain (APL). Berdasarkan hasil kajian bersama BKSDA, Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan, dan sejumlah lembaga penelitian, bentang habitat yang berpotensi dilindungi mencapai sekitar 3.000 hektare.

Kawasan hutan gambut tersebut dinilai masih memiliki kondisi ekologis yang baik dan berfungsi sebagai habitat penting bagi orangutan Kalimantan. Temuan sejumlah sarang orangutan di pucuk pepohonan menjadi indikator bahwa ekosistem di wilayah itu masih mampu mendukung kehidupan satwa liar.

BKSDA menilai perlindungan habitat menjadi langkah yang lebih efektif mengingat populasi orangutan di Kalimantan Selatan relatif kecil. Upaya ini juga diharapkan mampu mengurangi potensi konflik antara satwa liar dan masyarakat.

Sejak 2015, BKSDA Kalimantan Selatan bersama Dinas Kehutanan, pemerintah daerah, dan masyarakat rutin melakukan pemantauan di wilayah perbatasan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, hingga Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah.

Pemantauan terbaru di Desa Habau kembali menemukan sejumlah sarang orangutan. Tim juga menggunakan pesawat nirawak untuk mendukung pengamatan, meski rapatnya tutupan tajuk pohon menjadi tantangan dalam mendeteksi keberadaan satwa tersebut.

Hasil monitoring gabungan sejak 2020 mencatat kerapatan sarang orangutan di Kabupaten Tabalong mencapai 84,88 sarang per kilometer persegi dengan estimasi populasi sekitar 7,73 individu. Sementara di Kabupaten Hulu Sungai Utara tercatat 121,36 sarang per kilometer persegi dengan perkiraan populasi sekitar 12,45 individu.

Di Kecamatan Banua Lawas, populasi diperkirakan memiliki kerapatan sekitar 0,13 individu per kilometer persegi atau sekitar lima individu yang masih memanfaatkan kawasan tersebut sebagai habitat.

Pengendali Ekosistem Hutan BKSDA Kalimantan Selatan, Heri Sofian, mengatakan proses pengusulan Areal Preservasi masih berada pada tahap persiapan.

"Sejumlah tahapan tengah dilakukan, mulai pembentukan kelompok kerja yang melibatkan berbagai pihak, pengumpulan data, hingga pemutakhiran informasi sebagai dasar penyusunan usulan," ujar Heri Sofian.

Ia menegaskan habitat orangutan di kawasan tersebut masih tergolong baik sehingga perlu dipertahankan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian satwa dilindungi beserta ekosistem hutan gambutnya.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan habitat, pemerintah bersama para pemangku kepentingan membentuk Forum Konservasi Orangutan (Forest) Kabupaten Tabalong. Forum tersebut akan menyusun rencana aksi konservasi sekaligus mendukung proses pengusulan Areal Preservasi.

Status Areal Preservasi nantinya tidak mengubah fungsi kawasan, tetapi diarahkan untuk menjaga kondisi ekologis, mempertahankan fungsi ekosistem, serta melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha dalam pengelolaan habitat secara berkelanjutan.

Polisi di Pulau Sembilan, Kotabaru, Kalimantan Selatan, menjalankan patroli menggunakan rakit sederhana demi menjangkau nelayan di tengah keterbatasan sarana dan medan laut.

KOTABARU — Dua personel Polsek Pulau Sembilan, Bripda Armansyah dan Bripda M. Andre Saputra, menjalankan patroli rutin menggunakan rakit sederhana di Pulau Marabatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, pada Sabtu (27/6). Keterbatasan sarana membuat keduanya harus menempuh perjalanan dengan rakit kecil untuk menjangkau kapal-kapal nelayan yang bersandar saat air laut surut.

Rakit berukuran sekitar 1 x 2 meter itu dilapisi ban bekas sebagai pelampung. Seorang warga mengayuhnya menggunakan sebatang ranting hingga membawa kedua polisi menuju deretan kapal nelayan yang berada jauh dari bibir pantai.

Setibanya di lokasi, Bripda Armansyah dan Bripda M. Andre Saputra menyapa para nelayan yang baru kembali melaut. Selain menanyakan hasil tangkapan, mereka juga memastikan kondisi cuaca, tinggi gelombang, serta kelayakan kapal sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan masyarakat pesisir.

Polisi di Pulau Sembilan, Kotabaru, Kalimantan Selatan, menjalankan patroli menggunakan rakit sederhana demi menjangkau nelayan di tengah keterbatasan sarana dan medan laut.

"Bagaimana melautnya, Pak?" tanya Bripda Armansyah.

"Alhamdulillah, ikannya banyak," jawab para nelayan.

Patroli sambang tersebut menjadi rutinitas Polsek Pulau Sembilan yang bertugas melayani masyarakat di wilayah kepulauan Selat Makassar. Namun, keterbatasan fasilitas menjadi tantangan tersendiri karena polsek belum memiliki kapal patroli.

Akibatnya, personel kerap menumpang kapal nelayan untuk menjangkau pulau-pulau lain. Perjalanan menuju Pulau Maradapan membutuhkan sekitar tiga jam, sedangkan ke Pulau Matasirih mencapai empat jam. Sementara perjalanan menuju Pulau Laut sebagai ibu kota Kabupaten Kotabaru memerlukan waktu sekitar 12 jam melalui jalur laut.

Biaya menyewa kapal nelayan pun mencapai sekitar Rp3 juta sekali perjalanan. Kondisi cuaca yang sering disertai ombak besar dan angin kencang membuat setiap perjalanan memiliki risiko tinggi.

Polsek Pulau Sembilan saat ini diperkuat 13 personel di bawah pimpinan Kapolsek Iptu Agus Riyanto. Enam di antaranya merupakan putra-putri asli Pulau Sembilan yang direkrut melalui jalur Rekrutmen Proaktif (Rekpro), program Polri untuk menjaring generasi muda dari wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Tokoh masyarakat Marabatuan, Amir, menilai kehadiran polisi memiliki arti penting bagi warga pesisir.

"Polisi bukan hanya penegak hukum, tetapi juga tempat warga mengadu, berbagi persoalan, sekaligus penjaga rasa aman di tengah kerasnya kehidupan laut," ujarnya.

Sekretaris Kecamatan Pulau Sembilan, Agus Susanto, juga berharap Polri terus membuka kesempatan bagi putra daerah untuk bergabung sebagai anggota kepolisian agar pelayanan kepada masyarakat di wilayah terpencil semakin optimal.

Dampak dan Perkembangan

Selain menjalankan tugas pengamanan, personel Polsek Pulau Sembilan turut berperan membantu pemerintah daerah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

Kapolsek Iptu Agus Riyanto juga mengawal koordinasi berbagai pihak hingga layanan listrik di Pulau Marabatuan akhirnya beroperasi selama 24 jam sejak 31 Desember 2025. Sebelumnya, masyarakat hanya menikmati pasokan listrik selama 12 jam setiap hari.

Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengapresiasi dedikasi personel yang bertugas di Pulau Sembilan. Di tengah keterbatasan sarana dan medan yang berat, mereka tetap menjalankan tugas melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat hingga wilayah terluar Indonesia.

Mantan Kaur Keuangan Desa Lok Bangkai ditahan Kejari HSU atas dugaan korupsi APBDes 2024–2025 senilai Rp646 juta. Dana desa diduga dipakai untuk kepentingan pribadi dan gift TikTok. (Foto ilustrasi)

Mantan Kaur Keuangan Desa Lok Bangkai Ditahan, Diduga Korupsi Dana Desa Rp646 Juta

Hulu Sungai Utara - Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU) menetapkan sekaligus menahan MT, mantan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Lok Bangkai, Kecamatan Banjang, Kalimantan Selatan, atas dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2024–2025. Penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan penyalahgunaan dana desa yang mengakibatkan kerugian negara ratusan juta rupiah.

Kasus ini terungkap setelah aparatur desa mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji perangkat desa serta honor kader Posyandu. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap rekening resmi desa, saldo yang tersisa hanya sekitar Rp66 ribu.

Hasil penyidikan mengungkap MT diduga memanfaatkan minimnya pemahaman Kepala Desa dan Sekretaris Desa dalam mengoperasikan layanan internet banking. Ia kemudian mengubah alamat email verifikasi milik kepala desa dan sekretaris desa menjadi email pribadinya sehingga seluruh proses persetujuan transaksi dapat dikendalikan sendiri.

Dengan akses tersebut, tersangka diduga mentransfer dana desa secara bertahap ke rekening pribadinya tanpa sepengetahuan pihak desa.

Penyidik juga menemukan sebagian dana yang diduga berasal dari kas desa digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk membeli hadiah virtual atau gift di platform TikTok yang kemudian dibagikan kepada sejumlah akun saat siaran langsung.

Untuk menyamarkan aksinya, MT diduga memalsukan saldo pada cetakan rekening koran desa sejak Januari 2024 hingga Juni 2025. Modus tersebut membuat dugaan penyimpangan baru diketahui setelah pembayaran sejumlah hak aparatur desa mengalami kendala.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara, dugaan tindak pidana tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp646.705.163.

Atas perbuatannya, MT dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 serta Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua pasal tersebut mengatur tindak pidana memperkaya diri sendiri secara melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara.

Saat ini, tersangka telah ditahan di rumah tahanan untuk memudahkan proses penyidikan dan penuntutan. Kejaksaan melanjutkan proses hukum guna mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran desa yang semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Polres Tanah Bumbu membagikan paket sembako kepada 60 nelayan di perairan Batulicin dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus mengedukasi keselamatan melaut.

Tanah Bumbu, Kalsel - Polres Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, membagikan paket sembako kepada sekitar 60 nelayan yang sedang mencari ikan di perairan Batulicin, Senin, dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80.

Kegiatan bakti sosial tersebut dipimpin langsung Kapolres Tanah Bumbu AKBP Arief Prasetya. Dengan menggunakan kapal patroli milik Satuan Polair Polres Tanah Bumbu, rombongan bersama Bhayangkari menyusuri perairan Batulicin untuk menemui para nelayan yang tengah melaut.

Setibanya di lokasi, para nelayan disapa secara langsung dan diberikan paket sembako. Sejumlah nelayan bahkan mendekat ketika melihat kedatangan kapal polisi.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok para nelayan sehari-hari. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dengan mengusung tema "Polri untuk Masyarakat".

Kapolres Tanah Bumbu AKBP Arief Prasetya mengatakan, sekitar 60 nelayan yang ditemui saat melaut mendapat paket sembako sebagai bagian dari rangkaian Hari Bhayangkara ke-80.

"Paket sembako itu diharapkan bisa bermanfaat dan membantu meringankan pemenuhan kebutuhan pokok para nelayan sehari-hari," kata Arief.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kedekatan Polri dengan masyarakat.

Sementara itu, Kasat Polair Polres Tanah Bumbu Ipda Achmad Ubaidillah mengatakan pihaknya juga terus mengingatkan nelayan agar mengutamakan keselamatan saat melaut.

"Ketika ada peringatan gelombang tinggi dikeluarkan BMKG, kami langsung patroli menemui nelayan memberikan imbauan untuk lebih berhati-hati atau tidak ke tengah laut dulu," ujarnya.

Selain menyalurkan bantuan sosial, jajaran Satuan Polair Polres Tanah Bumbu akan terus melakukan patroli dan memberikan edukasi kepada nelayan terkait keselamatan berlayar, terutama saat BMKG mengeluarkan peringatan gelombang tinggi.

Kelahiran kembar bekantan di Pulau Curiak, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, jadi sorotan konservasi dunia dan bukti keberhasilan pelestarian habitat.

BANJARMASIN - Kelahiran sepasang bayi bekantan kembar di Pulau Curiak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, pada pertengahan Juni 2026 membuat tim peneliti Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Sahabat Bekantan Indonesia (SBI) tak mampu menyembunyikan haru. Peristiwa langka ini bahkan disebut sebagai momen pertama dalam lebih dari satu dekade upaya konservasi bekantan di kawasan tersebut.

Dua bayi bekantan kembar itu lahir dari induk betina kelompok Alpha di Stasiun Riset Bekantan “Camp Tim Roberts”, Pulau Curiak.

Saat ditemukan, kedua bayi masih menempel erat pada induknya dalam kondisi baru lahir. Tubuhnya diselimuti bulu hitam pekat dengan wajah kebiruan—ciri khas bekantan yang baru dilahirkan sebelum berubah saat dewasa menjadi kuning kecokelatan dengan hidung panjang yang ikonik.

Penemuan ini terjadi saat tim melakukan pemantauan rutin di kawasan mangrove yang kini menjadi habitat penting populasi bekantan di luar kawasan konservasi formal.

“Kami Tidak Menyangka Ini Terjadi”

Ketua tim konservasi ULM, Dr. Amalia Rezeki atau Amel, mengaku momen tersebut menjadi salah satu pengalaman paling emosional sepanjang perjalanan konservasi bekantan di Pulau Curiak.

Ia menyebut kelahiran bekantan kembar ini sebagai kejadian yang sangat jarang terjadi di alam liar. “Kami sangat bersyukur dan sempat meneteskan air mata karena ini pertama kalinya kami menemukan kelahiran bayi bekantan kembar selama lebih dari 10 tahun,” ujarnya.

Amel juga menyebut sepanjang pertengahan 2026 ini sudah tercatat tiga kelahiran bekantan di kawasan tersebut, menandakan kondisi habitat mulai stabil.

Fenomena Langka yang Menarik Perhatian Dunia

Kelahiran bekantan kembar ini tidak hanya menjadi perhatian peneliti Indonesia, tetapi juga ilmuwan internasional.

Associate Professor Charles Lee dari Singapura menyebut momen tersebut sangat mengharukan dan menjadi bukti nyata keberhasilan konservasi berbasis kolaborasi.

Sementara Prof. Tim Roberts dari University of Newcastle, Australia, menilai keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras panjang tim SBI dalam menjaga habitat bekantan di Pulau Curiak.

Peneliti Kyoto University, Ikki Matsuda, menegaskan bahwa kelahiran kembar pada primata seperti bekantan merupakan fenomena sangat langka dan bernilai ilmiah tinggi.

Pakar konservasi IPB, Prof. Hadi Alikodra, menilai kelahiran kembar bekantan ini sebagai indikator positif bahwa ekosistem Pulau Curiak dalam kondisi baik.

Menurutnya, ketersediaan pakan dan kualitas habitat menjadi faktor penting yang memungkinkan reproduksi satwa liar berjalan optimal.

Populasi Bekantan Naik Signifikan di Pulau Curiak

Data Sahabat Bekantan Indonesia (SBI) menunjukkan populasi bekantan di Pulau Curiak kini mencapai 61 individu, meningkat drastis dibandingkan tahun 2016 yang hanya 14 individu.

Perubahan ini tidak lepas dari program rehabilitasi ekosistem mangrove rambai yang terus dilakukan. Dari awalnya hanya 2,7 hektare, kawasan ini kini berkembang menjadi sekitar 10 hektare dengan lebih dari 50.000 bibit mangrove yang telah ditanam.

Ekosistem baru yang terbentuk juga mulai memberikan ruang hidup yang lebih aman bagi bekantan dan satwa lainnya.

Keberhasilan konservasi ini tidak hanya berdampak pada satwa liar, tetapi juga pada masyarakat sekitar.

Nelayan di sembilan desa Kecamatan Anjir Muara kini merasakan peningkatan hasil tangkapan ikan dan udang di kawasan mangrove yang semakin sehat.

Pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mendorong Pulau Curiak menjadi destinasi ekowisata berbasis konservasi dalam kawasan Meratus UNESCO Global Geopark.

Kelahiran kembar bekantan ini kini dipandang sebagai simbol harapan baru bagi masa depan spesies endemik Kalimantan yang terancam punah.

Di tengah tekanan perubahan lingkungan, peristiwa ini menjadi bukti bahwa konservasi yang konsisten, berbasis riset, dan melibatkan masyarakat mampu memberikan hasil nyata—baik bagi alam maupun manusia.

Sebanyak 354 jamaah haji asal Hulu Sungai Utara yang tergabung dalam Kloter 11 Debarkasi Banjarmasin tiba di tanah air. Total jamaah yang telah pulang mencapai 3.943 orang.

BANJARBARU — Sebanyak 354 jamaah haji asal Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, yang tergabung dalam Kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah kembali ke Indonesia setelah menuntaskan ibadah haji 2026 di Tanah Suci Arab Saudi.

Rombongan jamaah tiba pada Jumat sekitar pukul 12.55 Wita melalui Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin. Kedatangan mereka menjadi bagian dari gelombang kedua pemulangan jamaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah.

Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Banjarmasin, Eddy Khairani, memastikan proses kepulangan berlangsung lancar. Setelah mendarat, para jamaah langsung diarahkan menuju Asrama Haji untuk mengikuti penyambutan sekaligus beristirahat sebelum kembali ke daerah masing-masing.

"Alhamdulillah, kondisi kesehatan jamaah haji kloter 11 cukup baik, hanya kebanyakan memang mengalami flu dan batuk," kata Eddy Khairani.

Kondisi Jamaah Haji HSU Umumnya Baik

Meski sebagian jamaah mengalami gangguan kesehatan ringan seperti flu dan batuk, secara keseluruhan kondisi mereka dinyatakan baik. Hal ini menjadi kabar positif mengingat perjalanan panjang dari Arab Saudi menuju Indonesia membutuhkan kondisi fisik yang prima.

Kloter 11 merupakan salah satu kelompok yang dipulangkan melalui Madinah. Sementara jamaah gelombang pertama sebelumnya diberangkatkan dari Makkah dan kembali ke Indonesia melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah.

Pemulangan Jamaah Haji Debarkasi Banjarmasin Terus Berlanjut

Dengan tibanya Kloter 11, jumlah jamaah yang telah kembali melalui Debarkasi Banjarmasin mencapai 3.943 orang.

Pada musim haji 2026, Debarkasi Banjarmasin melayani total 6.804 jamaah yang terbagi dalam 19 kloter. Rinciannya, 14 kloter berasal dari Kalimantan Selatan dan lima kloter dari Kalimantan Tengah.

Hingga saat ini, masih terdapat delapan kloter yang berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal kepulangan ke Tanah Air.

Proses pemulangan jamaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri telah dimulai sejak 4 Juni 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 1 Juli 2026.

Harapan PPIH Bagi Jamaah yang Telah Kembali

Selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan aman dan nyaman, PPIH Debarkasi Banjarmasin juga berharap para jamaah dapat mempertahankan nilai-nilai yang diperoleh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Menurut Eddy Khairani, perjalanan haji bukan hanya tentang keberangkatan dan kepulangan, tetapi juga bagaimana para jamaah menjaga semangat ibadah, kesabaran, keikhlasan, serta kepedulian sosial setelah kembali ke tengah masyarakat.

"Semoga seluruh jamaah menjadi haji dan hajjah yang mabrur serta membawa keberkahan bagi keluarga, masyarakat, daerah, dan bangsa," ujarnya.

PPIH Debarkasi Banjarmasin menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik hingga seluruh kloter tiba kembali di daerah masing-masing dengan aman, tertib, dan nyaman.

Lapas Banjarmasin membekali warga binaan dengan keterampilan mebel melalui pelatihan pembuatan lemari. Program ini menjadi bekal kerja dan peluang usaha setelah bebas.

Lapas Banjarmasin Bekali Warga Binaan dengan Keterampilan Mebel, Siapkan Bekal Kerja Setelah Bebas

BANJARMASIN – Lapas Kelas IIA Banjarmasin terus memperkuat program pembinaan warga binaan melalui pelatihan keterampilan kerja di bidang mebel. Melalui kegiatan pembuatan rak lemari, warga binaan tidak hanya diajarkan kemampuan teknis, tetapi juga dipersiapkan untuk memiliki bekal usaha dan pekerjaan setelah menyelesaikan masa pidana.

Program pembinaan kemandirian ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan. Dengan keterampilan yang memiliki nilai ekonomi dan dibutuhkan masyarakat, peluang untuk kembali produktif setelah bebas diharapkan semakin terbuka.

Keterampilan Mebel Jadi Bekal Produktif bagi Warga Binaan

Kepala Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Akhmad Herriansyah, menegaskan bahwa pembinaan keterampilan kerja merupakan bagian penting dari sistem pemasyarakatan modern. Program ini dirancang agar warga binaan memiliki kemampuan yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja maupun untuk membuka usaha mandiri.

Menurutnya, sektor mebel masih memiliki prospek yang menjanjikan karena kebutuhan masyarakat terhadap produk furnitur terus ada. Oleh sebab itu, pelatihan pembuatan rak lemari dipilih sebagai salah satu bentuk keterampilan yang aplikatif dan bernilai ekonomi.

Selain menghasilkan produk yang memiliki fungsi nyata, kegiatan ini juga memberikan pengalaman kerja yang dapat menjadi modal berharga ketika warga binaan kembali ke lingkungan sosialnya.

Pelatihan Dimulai dari Dasar hingga Produk Jadi

Dalam pelaksanaannya, warga binaan mendapatkan pelatihan secara bertahap mulai dari pengukuran bahan, pemotongan kayu, perakitan rangka, hingga tahap penyelesaian akhir produk.

Setiap proses dilakukan dengan pendampingan petugas pembinaan sehingga peserta dapat memahami teknik kerja yang benar sekaligus menerapkan standar kualitas dalam pembuatan produk mebel.

Metode pembelajaran praktik langsung seperti ini dinilai efektif karena memberikan pengalaman nyata kepada warga binaan. Mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menghasilkan produk secara mandiri.

Menanamkan Disiplin dan Tanggung Jawab

Program pembinaan kerja di Lapas Banjarmasin tidak semata-mata berorientasi pada hasil produksi. Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Bagus Paras Etika, menjelaskan bahwa pelatihan juga bertujuan membangun karakter positif.

Nilai-nilai seperti disiplin, ketelitian, tanggung jawab, dan kemampuan bekerja sama menjadi bagian penting yang ditanamkan selama proses pelatihan berlangsung.

Budaya kerja tersebut dinilai sangat dibutuhkan ketika warga binaan nantinya kembali ke masyarakat dan memasuki dunia kerja. Kemampuan teknis tanpa didukung sikap profesional akan sulit berkembang menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan.

Dukungan Reintegrasi Sosial dan Ekonomi

Pembinaan keterampilan kerja menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung reintegrasi sosial warga binaan. Melalui peningkatan kapasitas kerja, mereka memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan atau bahkan membangun usaha sendiri setelah bebas.

Program seperti ini juga berkontribusi dalam mengurangi risiko pengangguran pasca-pembinaan. Dengan memiliki keterampilan yang jelas dan pengalaman praktik kerja, warga binaan dapat lebih percaya diri menghadapi kehidupan baru di tengah masyarakat.

Selain memberikan manfaat bagi individu, keberhasilan program pembinaan keterampilan juga berpotensi memberikan dampak positif bagi keluarga dan lingkungan sekitar melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Warga Binaan Rasakan Manfaat Langsung

Salah seorang warga binaan berinisial SR mengaku memperoleh banyak pengalaman baru selama mengikuti pelatihan mebel tersebut. Ia belajar memahami dasar-dasar pembuatan furnitur hingga mampu merakit rak lemari secara mandiri.

Baginya, keterampilan yang diperoleh tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri untuk menghadapi masa depan setelah menyelesaikan masa pembinaan.

Harapan untuk memiliki pekerjaan atau membuka usaha sendiri menjadi motivasi utama dalam mengikuti program tersebut.

Komitmen Lapas Banjarmasin Mencetak Warga Binaan yang Mandiri

Melalui pelatihan mebel dan berbagai program pembinaan kemandirian lainnya, Lapas Kelas IIA Banjarmasin menunjukkan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia yang lebih siap menghadapi kehidupan setelah bebas.

Pembekalan keterampilan kerja tidak hanya membantu warga binaan memperoleh kemampuan teknis, tetapi juga membentuk karakter produktif yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, program pemasyarakatan tidak lagi sekadar menjalani masa hukuman, melainkan menjadi proses pembelajaran yang membuka peluang bagi warga binaan untuk membangun masa depan yang lebih baik dan mandiri.

Dishut Kalsel menyerahkan rumah produksi dan fasilitas pengolahan kemiri kepada LPHD Emil Baru di Tanah Bumbu guna meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat hutan.

Tanah Bumbu - Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) menyerahkan rumah produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) kemiri kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Emil Baru di Kabupaten Tanah Bumbu, Kamis, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengembangan usaha berbasis perhutanan sosial.

Penyerahan fasilitas tersebut dilakukan sebagai bagian dari program penguatan perhutanan sosial berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Selain rumah produksi, LPHD Emil Baru juga menerima berbagai sarana pendukung pengolahan kemiri untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas hasil olahan.

Kepala Seksi Pengolahan, Kerja Sama dan Inovasi Kehutanan (PKIK) Dishut Kalsel Marlina Hartanti mengatakan LPHD Emil Baru selama ini mengelola potensi hasil hutan bukan kayu sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat desa di sekitar kawasan hutan.

“Kami menyerahkan rumah produksi HHBK kemiri kepada LPHD Emil Baru yang selama ini mengelola potensi hasil hutan bukan kayu sebagai sumber pendapatan masyarakat desa di sekitar kawasan hutan,” kata Marlina di Banjarbaru.

Sebagai pendukung operasional, Dishut Kalsel juga menyerahkan 12 unit freezer, tiga unit stabilizer, alat penjemur, keranjang, baskom, box penampung, timbangan manual, arco, karung, serta mesin jahit portabel.

Menurut Marlina, bantuan tersebut berasal dari dana REDD+ yang dialokasikan untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dalam mengelola potensi hasil hutan secara produktif dan berkelanjutan.

Ia berharap keberadaan rumah produksi beserta fasilitas pendukung dapat meningkatkan kualitas pengolahan dan penyimpanan kemiri, memperpanjang masa simpan hasil produksi, serta meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan masyarakat.

“Rumah produksi dan sarana pendukung yang diserahkan hari ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh LPHD Emil Baru. Melalui fasilitas ini, kami ingin mendorong peningkatan kualitas produk kemiri, memperpanjang daya simpan hasil produksi, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk yang dihasilkan masyarakat,” ujarnya.

Ke depan, Dishut Kalsel berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kusan, Yayasan Penabulu, dan LPHD Emil Baru terus diperkuat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian sumber daya hutan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Bupati HST Samsul Rizal menyiapkan empat strategi pengendalian inflasi 2026, mulai dari kerja sama antardaerah, penguatan GEMPIDA hingga pembentukan Perumda Agro.

HST, KALSEL - Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, Samsul Rizal, menyampaikan empat arahan strategis untuk menjaga inflasi tetap terkendali pada 2026. Arahan tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan di Barabai, Kamis.

Strategi pertama yang ditekankan adalah percepatan kerja sama antardaerah, khususnya dengan Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Perumda Pasar Baiman. Langkah ini ditujukan untuk menciptakan kepastian pasar bagi produk pertanian HST sekaligus memperkuat rantai pasok dan menjaga stabilitas harga.

"Kerja sama dengan Pemkot Banjarmasin ini guna menciptakan kepastian pasar bagi produk pertanian daerah kita, memperkuat rantai pasok, serta menjaga stabilitas harga di tingkat produsen dan konsumen," kata Samsul Rizal.

Strategi kedua adalah memperkuat Gerakan Masyarakat Peduli Inflasi Daerah (GEMPIDA). Program ini mencakup sejumlah kegiatan, antara lain INRAPA (Instansi Ramah Pangan), ASN GEMBIRA (Gerakan Menanam dan Berkebun di Pekarangan), GEMPITA (Gerakan Mandiri Pangan Keluarga Sejahtera), serta EDISI (Edukasi Inflasi di Sekolah).

Menurut Samsul, GEMPIDA perlu terus dikembangkan sebagai contoh praktik baik dalam pengendalian inflasi di daerah.

Selanjutnya, Pemkab HST juga mempercepat pembentukan Perumda Agro, Pangan dan Energi HST. Badan usaha milik daerah tersebut diproyeksikan menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas.

"BUMD tersebut diharapkan mampu berfungsi sebagai penyerap hasil pertanian, penyedia cadangan pangan daerah (buffer stock), sekaligus agregator komoditas yang mendukung pelaksanaan kerja sama antar daerah," ujarnya.

Strategi keempat berfokus pada optimalisasi sembilan langkah konkret pengendalian inflasi dan penguatan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.

Samsul menegaskan pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas nasional yang membutuhkan komitmen dan sinergi seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Ia menilai tantangan inflasi pada 2026 masih dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari produksi dan distribusi pangan, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas strategis, hingga kondisi perekonomian nasional dan global.

Karena itu, pengendalian inflasi dinilai harus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan kelembagaan ekonomi daerah, serta optimalisasi berbagai program unggulan yang telah berjalan di HST.

Disdag HST memperketat pengawasan MinyaKita di Barabai setelah ditemukan sejumlah kios menjual minyak goreng subsidi tersebut di atas HET yang ditetapkan pemerintah.

Hulu Sungai Tengah - Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, memperketat pengawasan penjualan MinyaKita di sejumlah kios penyalur resmi di Barabai, Kamis, menyusul temuan produk minyak goreng subsidi tersebut dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Kepala Dinas Perdagangan HST Irfan Sunarko mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan MinyaKita yang dipasarkan oleh kios mitra penyalur Bulog dijual sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemantauan dilakukan secara langsung di sejumlah kios penyalur resmi yang berada di kawasan Pasar Keramat dan Pasar Agrobisnis Barabai. Dalam kegiatan tersebut, Disdag HST menempatkan petugas untuk melakukan monitoring terhadap harga jual MinyaKita di tingkat pengecer.

Berdasarkan ketentuan pemerintah, HET MinyaKita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter atau Rp31.400 untuk kemasan dua liter.

Dari hasil monitoring sementara, petugas masih menemukan sejumlah kios yang menjual MinyaKita kemasan dua liter di atas harga yang ditetapkan. Beberapa kios tercatat menjual produk tersebut dengan harga Rp32.000 hingga Rp33.000 per kemasan.

"Beberapa kios tercatat menjual MinyaKita kemasan dua liter dengan harga Rp32.000 hingga Rp33.000 per kemasan," kata Irfan.

Meski demikian, Disdag HST juga menemukan sejumlah kios yang tetap menjual MinyaKita sesuai HET, yakni Rp31.400 untuk kemasan dua liter.

Menurut Irfan, temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk pengawasan lanjutan. Dinas Perdagangan berencana melanjutkan pengawasan selama empat hari ke depan guna memastikan distribusi dan penjualan MinyaKita berjalan sesuai aturan.

“Mudah-mudahan pedagang semakin sadar dan mematuhi ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Sebanyak 1.793 jamaah haji Debarkasi Banjarmasin dari lima kloter telah tiba di Tanah Air. Pemulangan berlangsung hingga 1 Juli 2026 dengan kondisi jamaah umumnya sehat.

BANJARBARU – Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Banjarmasin menyebut sebanyak 1.793 jamaah haji yang tergabung dalam lima kelompok terbang (kloter) telah kembali ke Tanah Air hingga 10 Juni 2026. Pemulangan jamaah berlangsung melalui Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Ketua PPIH Debarkasi Banjarmasin Eddy Khairani mengatakan proses pemulangan jamaah berjalan lancar dan seluruh jamaah yang telah tiba dalam kondisi kesehatan cukup baik.

"Hingga kemarin (10/6/2026) jamaah haji Debarkasi Banjarmasin sudah lima kloter yang dipulangkan ke Tanah Air," kata Eddy di Banjarbaru, Kamis (11/6).

Menurutnya, sebagian besar jamaah hanya mengalami keluhan ringan seperti flu dan batuk setelah menjalani rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

Pemulangan jamaah haji Debarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Kloter terakhir yang akan tiba adalah Kloter 19.

"Kloter terakhir adalah Kloter 19 yang dijadwalkan pulang ke Tanah Air pada 1 Juli 2026," ujarnya.

Debarkasi Banjarmasin melayani kepulangan jamaah haji dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pada musim haji 1447 Hijriah/2026, terdapat 19 kloter yang diberangkatkan, terdiri atas 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan lima kloter dari Kalimantan Tengah.

Total jamaah yang tergabung dalam 19 kloter tersebut mencapai 6.804 orang.

Eddy juga menyampaikan hingga saat ini tercatat tujuh jamaah haji Debarkasi Banjarmasin meninggal dunia di Tanah Suci.

"Sampai saat ini terdata ada tujuh haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci," katanya.

Ia berharap seluruh jamaah yang telah menunaikan ibadah haji dapat mempertahankan nilai-nilai yang diperoleh selama berada di Tanah Suci.

"Semoga seluruh jamaah menjadi haji dan hajjah yang mabrur serta membawa keberkahan bagi keluarga, masyarakat, daerah, dan bangsa," ujar Eddy.

PPIH Debarkasi Banjarmasin masih melanjutkan proses pemulangan jamaah haji hingga seluruh 19 kloter tiba di daerah masing-masing. Panitia berkomitmen memastikan proses kepulangan berlangsung aman, tertib, dan nyaman sampai kloter terakhir mendarat pada 1 Juli 2026.

Kalsel mengevaluasi penyaluran BBM bersubsidi melalui sosialisasi Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025 dan pemanfaatan Aplikasi XSTAR untuk meningkatkan akuntabilitas.

BANJARBARU – Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi dan monitoring implementasi Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025 tentang penerbitan surat rekomendasi pembelian Solar subsidi dan Pertalite, di Banjarbaru, Kamis.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sekaligus tindak lanjut atas berlakunya Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025 yang menggantikan sebagian ketentuan dalam Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023.

Kepala Biro Perekonomian Setda Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya, mengatakan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dan pihak terkait mengenai tata cara penggunaan Aplikasi XSTAR dalam penerbitan surat rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu (JBT) Solar dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite.

"Kami berharap seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tata cara penggunaan Aplikasi XSTAR, mekanisme penginputan data, proses verifikasi, serta berbagai ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penerbitan surat rekomendasi pembelian JBT dan JBKP," kata Eddy.

Menurutnya, pengelolaan dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi membutuhkan dukungan data yang akurat, transparan, dan terintegrasi. Karena itu, Aplikasi XSTAR diharapkan menjadi instrumen penting untuk mendukung proses penerbitan surat rekomendasi sekaligus meningkatkan akuntabilitas serta ketepatan sasaran distribusi BBM bersubsidi.

Eddy menilai kesamaan pemahaman antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai pihak terkait dalam mendukung pengelolaan energi yang tepat sasaran dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

"Kami mengharapkan adanya sinergi dan koordinasi yang semakin baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendukung pengelolaan energi yang tepat sasaran dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut menyampaikan apresiasi kepada BPH Migas atas dukungan pelaksanaan sosialisasi tersebut serta kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan secara aktif.

Melalui penerapan regulasi terbaru dan pemanfaatan Aplikasi XSTAR, pemerintah berharap proses penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan akuntabel sehingga penyaluran energi subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Polresta Banjarmasin mengintensifkan patroli gabungan hingga subuh untuk mencegah balap liar, tawuran, dan tindak kriminal demi menjaga keamanan masyarakat.

BANJARMASIN - Polresta Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengintensifkan patroli gabungan hingga menjelang subuh di berbagai wilayah Kota Banjarmasin. Langkah yang disampaikan pada Minggu itu dilakukan untuk menekan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama aksi balap liar, tawuran, dan tindak kriminal yang kerap terjadi pada malam hingga dini hari.

Patroli dilakukan secara berantai dengan melibatkan tim patroli gabungan dan Unit Reaksi Cepat (URC) Macan Resta. Personel menyisir sejumlah titik yang dinilai rawan gangguan kamtibmas guna memastikan kondisi kota tetap aman dan kondusif.

Selain kawasan yang kerap dijadikan arena balap liar, petugas juga memantau lokasi berkumpulnya remaja serta titik-titik yang berpotensi memicu terjadinya tawuran.

Kasi Humas Polresta Banjarmasin Ipda Adi Harry Sucahyo mengatakan patroli hingga subuh merupakan bagian dari langkah preventif untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

"Kami kerahkan tim patroli gabungan dan Unit Reaksi Cepat (URC) Macan Resta yang berpatroli sampai subuh," ujar Adi Harry.

Menurutnya, kehadiran polisi secara konsisten di lapangan diharapkan dapat mencegah tindak kriminalitas sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari.

"Ini bagian dari komitmen Polresta Banjarmasin untuk terus hadir memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat," katanya.

Dalam pelaksanaannya, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang dianggap mencurigakan. Selain itu, polisi membubarkan kerumunan remaja yang berpotensi menimbulkan keributan dengan mengedepankan pendekatan humanis.

Adi menjelaskan patroli gabungan bersama URC Macan Resta dan jajaran Polsek dilaksanakan secara rutin setiap malam hingga menjelang subuh sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan.

"Kami tidak ingin ada ruang bagi pelaku kejahatan. Tim patroli dan URC Macan Resta standby 24 jam. Ketika ada laporan masyarakat atau ditemukan potensi gangguan, langsung kita respons cepat di TKP," ujarnya.

Ke depan, Polresta Banjarmasin juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. Warga diminta segera melaporkan aktivitas yang mengarah pada tindak kriminal maupun balap liar melalui layanan darurat kepolisian 110.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama menjaga Banjarmasin. Kalau ada aksi balap liar ataupun tindak kriminal lainnya, segera laporkan ke 110," tutur Adi Harry.

ULM menemukan 14 spesies mangrove di kawasan PBPH Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Temuan ini menunjukkan ekosistem pesisir yang stabil dan regenerasi alami yang baik.

BANJARMASIN - Unit Penunjang Akademik (UPA) Lingkungan Lahan Basah Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menemukan 14 spesies mangrove di kawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Temuan tersebut diperoleh melalui kegiatan identifikasi keanekaragaman hayati yang dilakukan di kawasan hutan mangrove setempat.

Wakil Rektor ULM Bidang Kerja Sama, Humas, dan Sistem Informasi, Dr Yusuf Azis, mengatakan hasil identifikasi menunjukkan tingginya keragaman vegetasi mangrove di wilayah tersebut.

Sebanyak 14 jenis mangrove yang teridentifikasi meliputi paku laut (Acrostichum aureum), api-api ludat (Avicennia officinalis), ketapang (Terminalia catappa), tanjang (Bruguiera cylindrica), tengar (Ceriops decandra), nyirih (Xylocarpus granatum), teruntum merah (Lumnitzera littorea), teruntum putih (Lumnitzera racemosa), nipah (Nypa fruticans), bakau minyak (Rhizophora apiculata), bakau hitam atau bakau merah (Rhizophora mucronata), bakau kecil (Rhizophora stylosa), johar (Senna siamea), dan pedada (Sonneratia alba).

Selain itu, tim juga menemukan enam spesies tumbuhan asosiasi yang tumbuh secara alami di kawasan tersebut. Keberadaan berbagai jenis vegetasi ini menunjukkan kondisi ekosistem mangrove yang relatif stabil.

Yusuf menjelaskan, struktur vegetasi yang ditemukan tergolong lengkap karena mencakup fase semai, pancang, hingga pohon dewasa.

"Kondisi ini menjadi indikator penting bahwa regenerasi alami mangrove berlangsung baik," kata Yusuf di Banjarmasin, Senin.

Menurutnya, keanekaragaman hayati mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. Mangrove berfungsi melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang laut, menjadi habitat berbagai biota pesisir, serta mendukung produktivitas ekosistem perairan.

Melalui kegiatan identifikasi tersebut, ULM berharap dapat menyediakan data ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan kawasan berbasis konservasi. Temuan itu juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian ekosistem mangrove.

Sebagai informasi, sejak pertengahan 2024 ULM melalui Koperasi Berkah Wasaka Mandiri memperoleh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada kawasan Hutan Produksi seluas 611 hektare di Kabupaten Kotabaru.

Melalui izin tersebut, kawasan hutan mangrove dapat dikelola untuk mendukung penyerapan dan penyimpanan karbon, budidaya perikanan, wisata pendidikan, serta kegiatan penelitian lingkungan lahan basah yang berkelanjutan.

Polda Kalsel menggelar program bedah rumah bagi warga kurang mampu di Banjarbaru dalam rangka menyambut HUT Ke-80 Bhayangkara 2026.

BANJARBARU — Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) melaksanakan program bedah rumah untuk dua warga kurang mampu di Kelurahan Sei Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Selasa, dalam rangka menyambut HUT Ke-80 Bhayangkara 2026.

Program bakti sosial tersebut menyasar rumah milik M. Ali dan Rusli yang berada di kawasan permukiman padat penduduk.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan memimpin langsung peletakan batu pertama pembangunan rumah tersebut. Ia berharap proses pembangunan berjalan lancar hingga menghasilkan hunian yang layak bagi pemiliknya.

Menurut Yudha, rumah yang layak huni tidak hanya berfungsi sebagai tempat berteduh, tetapi juga menjadi ruang membangun keharmonisan keluarga dan membentuk karakter anak.

“Rumah layak huni sebagai kebutuhan dasar yang penting bukan hanya untuk berteduh tetapi juga sebagai tempat pembentukan karakter anak dan menciptakan rasa aman,” kata Yudha.

Ia menyebut program bedah rumah menjadi bentuk kepedulian sosial Polri kepada masyarakat sekaligus upaya menumbuhkan semangat gotong royong di lingkungan warga.

Kapolda juga mengakui masih banyak rumah tidak layak huni di Kalimantan Selatan yang membutuhkan penanganan secara bertahap dan berkelanjutan.

Karena itu, menurut dia, diperlukan sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, dan masyarakat untuk membantu mengatasi persoalan sosial tersebut.

Sementara itu, Rusli mengaku terharu setelah rumahnya dipilih sebagai penerima bantuan program bedah rumah dari Polda Kalsel.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Kalsel dan jajaran atas bantuan penyediaan rumah layak huni bagi dirinya dan keluarga.

Program bedah rumah ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial Polda Kalsel menjelang peringatan HUT Ke-80 Bhayangkara tahun 2026.

Banjir HST merendam ribuan rumah di Batu Benawa, Barabai, dan Pandawan akibat hujan lebat serta luapan Sungai Barabai.

BANJARMASIN - Banjir melanda tiga kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, Senin, setelah hujan lebat sejak dini hari menyebabkan sungai meluap. Wilayah terdampak meliputi Kecamatan Batu Benawa, Barabai, dan Pandawan dengan ribuan rumah warga terendam.

Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD dan Damkar HST, Fitriadi, mengatakan tim masih melakukan pemantauan di lapangan karena kondisi air di setiap wilayah berbeda-beda.

“Tim kami masih terus melakukan pemantauan di lapangan. Untuk ketinggian air bervariasi,” kata Fitriadi di Barabai.

Hujan berintensitas tinggi membuat sungai meluap hingga menggenangi jalan, pekarangan, dan rumah warga. Kondisi banjir di Kecamatan Batu Benawa mulai berangsur surut.

Sementara itu, di Kecamatan Barabai, debit air sebagian wilayah masih bertahan dan cenderung meningkat. Adapun di Kecamatan Pandawan, ketinggian air masih terus mengalami kenaikan.

Fitriadi memastikan hingga sore hari belum ada laporan korban jiwa maupun korban luka akibat banjir tersebut.

Di tengah kondisi banjir, Bupati HST Samsul Rizal turun langsung meninjau sejumlah titik terdampak. Pemerintah daerah juga mengerahkan petugas gabungan untuk membersihkan ranting, kayu, dan sampah yang menyumbat aliran sungai.

“Secepatnya kita selesaikan sampah pohon menumpuk ini. Karena kalau sungai tertutup aliran sungai lambat. Hal ini yang membuat daerah perkotaan terendam,” ujar Samsul Rizal.

Menurutnya, luapan Sungai Barabai dipicu hujan deras sejak sehari sebelumnya dan berdampak pada sejumlah kawasan seperti Simpang Ulama, Sarigading, Kampung Kadi, Pasar Murakata, dan Bungur.

Luapan sungai juga membawa ranting pohon, bambu, dan sampah yang sempat menyumbat aliran air di bawah jembatan, termasuk di Jembatan Dharma.

Bupati memastikan material yang menyumbat sungai telah dibersihkan petugas gabungan bersama relawan Balakar 654 Murakata dan masyarakat setempat.

“Sampah pohon bambu tersebut telah bersih. Aliran sungai kembali normal. Cuaca juga kembali cerah,” katanya.

Pemerintah daerah mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir susulan dan segera menghubungi petugas apabila menghadapi kondisi darurat.

Satgas BBM Polres Banjarbaru sidak SPBU pastikan distribusi Biosolar lancar tanpa pungli, setelah keluhan sopir terkait antrean dan praktik di lapangan.

BANJARBARU - Satgas Bahan Bakar Minyak (BBM) Polres Banjarbaru, jajaran Polda Kalimantan Selatan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah SPBU dan gerai AKR di Banjarbaru, Sabtu, untuk memastikan distribusi Biosolar berjalan normal tanpa pungutan liar (pungli).

Pemeriksaan dilakukan di lima titik, terdiri dari dua gerai AKR di Jalan Trikora, SPBU LIK Liang Anggang, serta dua SPBU di Jalan Ahmad Yani Banjarbaru. Petugas memantau antrean kendaraan hingga mekanisme distribusi BBM kepada sopir angkutan.

Selain pemantauan, petugas juga berdialog langsung dengan sopir serta pengawas SPBU untuk memastikan tidak ada biaya tambahan saat pengisian BBM subsidi.

Di salah satu gerai AKR di Jalan Trikora, kondisi terlihat sepi karena ditutup portal sehingga tidak ada antrean kendaraan. Sementara di SPBU lainnya, distribusi Biosolar berjalan normal dan lancar.

Kabag Ops Polres Banjarbaru Kompol Agus Sugianto mengatakan pihaknya turun langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan sopir terkait dugaan pungli parkir maupun prioritas antrean.

“Berdasarkan pengecekan langsung dan pengakuan sopir, tidak ditemukan lagi adanya pungutan parkir maupun pungutan lain,” ujarnya.

Salah seorang sopir angkutan serbuk kayu ulin asal Liang Anggang, Roni, juga mengaku kondisi kini lebih tertib dan mudah mendapatkan Biosolar.

“Sekarang aman saja, masuk tidak diminta uang parkir. Sebelum demo memang agak susah karena distribusi lambat dan BBM sering habis,” kata Roni.

Sidak ini merupakan tindak lanjut instruksi Kapolda Kalimantan Selatan menyusul aksi unjuk rasa sopir angkutan yang menyoroti distribusi Biosolar dan dugaan praktik premanisme di SPBU.

Polres Banjarbaru menyatakan pengawasan rutin akan terus dilakukan dan membuka layanan pengaduan bagi masyarakat jika masih ditemukan pungli atau intimidasi di SPBU.

Polresta Banjarmasin ungkap pungli di SPBU Basirih lewat operasi penyamaran. Empat orang diamankan, kasus pemerasan sopir truk masih didalami. (Foto ilustrasi)

BANJARMASIN - Praktik pungutan liar di area distribusi bahan bakar kembali mencuat setelah Satreskrim Polresta Banjarmasin, Polda Kalimantan Selatan, membongkar dugaan pemerasan di SPBU Basirih, Banjarmasin Selatan. 

Kasus ini terungkap lewat operasi penyamaran yang dilakukan aparat, menyusul laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas pungli terhadap sopir truk pengangkut BBM.

Modus yang digunakan terbilang sederhana namun merugikan. Pelaku diduga meminta sejumlah uang kepada sopir yang hendak mengisi bahan bakar di SPBU 64.701.06 Basirih. 

Praktik ini bukan hanya membebani pengemudi, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran distribusi logistik di wilayah kota.

Pengungkapan kasus ini dilakukan dengan metode undercover buy. Petugas yang menyamar sebagai sopir truk ikut mengantre dan mengalami langsung permintaan uang dari pelaku. 

Dari situ, polisi bergerak cepat mengamankan empat pria di lokasi kejadian, dengan barang bukti uang sebesar Rp375 ribu yang diduga hasil pungutan.

Meski awalnya empat orang diamankan, hasil pemeriksaan lebih lanjut mengerucut pada satu orang berinisial R yang diduga paling aktif melakukan pemaksaan terhadap sopir. 

Ia disebut meminta pembayaran agar kendaraan bisa mendapatkan akses pengisian BBM, sebuah praktik yang masuk kategori pemerasan.

Di sisi lain, temuan tambahan membuat kasus ini semakin kompleks. Hasil tes urine terhadap keempat pria yang diamankan menunjukkan semuanya positif mengandung metamfetamin dan amfetamin. 

Fakta ini membuka ruang pendalaman baru bagi penyidik terkait kemungkinan keterkaitan perilaku pelaku dengan penyalahgunaan narkotika.

Kanit Tipidter Satreskrim Polresta Banjarmasin, Ipda Tri Pebriana Putra, menegaskan bahwa praktik seperti ini tidak hanya merugikan sopir, tetapi juga menciptakan gangguan pada sistem distribusi BBM. 

Ia juga memastikan pihaknya akan memperluas pengawasan ke sejumlah SPBU lain yang berpotensi memiliki pola serupa.

Dari sisi hukum, pelaku dijerat Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana hingga sembilan tahun penjara. 

Polisi menilai penindakan tegas diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap praktik premanisme di ruang pelayanan publik.

Kasus ini sekaligus menyoroti persoalan yang lebih luas: celah praktik pungli di titik-titik vital distribusi barang. 

SPBU, sebagai simpul penting rantai pasok energi, menjadi lokasi yang rentan disalahgunakan oleh oknum untuk keuntungan pribadi.

Ke depan, aparat memastikan penertiban akan terus dilakukan, terutama di titik-titik yang dianggap rawan. 

Polisi juga mengimbau masyarakat dan sopir angkutan untuk tidak ragu melapor jika menemukan praktik serupa di lapangan.

Kasus SPBU Basirih menjadi pengingat bahwa pengawasan di lapangan masih menjadi kunci penting dalam menjaga kelancaran distribusi BBM, sekaligus memastikan pelayanan publik bebas dari tekanan dan pungutan ilegal.

16 SSB mengikuti Festival Sepak Bola Nasional Piala Presiden 2026 U-10 dan U-12 di Banjarmasin untuk mencari bibit pesepak bola muda terbaik.

BANJARMASIN - Sebanyak 16 sekolah sepak bola (SSB) mengikuti Festival Sepak Bola Nasional Piala Presiden RI 2026 kategori usia 10 tahun dan 12 tahun (U-10 dan U-12) di Lapangan Sepak Bola Kayu Tangi, Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan. Pembukaan turnamen dilakukan Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR, Kamis.

Festival yang digelar Asosiasi PSSI Kota Banjarmasin itu diikuti delapan SSB kategori U-10 dan delapan SSB kategori U-12 yang berasal dari Kota Banjarmasin.

Muhammad Yamin mengatakan turnamen tersebut menjadi bagian dari upaya mencari bibit pesepak bola sejak usia dini untuk dipersiapkan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Tujuannya adalah untuk mencari bibit-bibit sejak dini,” ujar Yamin saat membuka kegiatan di Lapangan Kayu Tangi.

Ia menegaskan seluruh peserta wajib sesuai dengan kategori usia yang telah ditentukan. Menurutnya, aturan usia diterapkan ketat agar proses seleksi berjalan adil dan sesuai ketentuan kompetisi.

“Ketentuannya juga U10 itu khusus umur 10 tahun saja, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Begitu juga U12,” katanya.

Peserta terbaik nantinya akan diseleksi untuk mewakili Kota Banjarmasin pada tingkat provinsi hingga nasional.

Yamin juga berharap dukungan masyarakat dan seluruh pihak terhadap pembinaan sepak bola usia dini di Banjarmasin agar mampu melahirkan atlet berprestasi dan membawa nama baik daerah.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Hari Kartono menyebut Asosiasi PSSI Kota Banjarmasin dipercaya Asprov PSSI Kalimantan Selatan untuk menjadi penyelenggara festival tingkat kota.

Menurut dia, turnamen tersebut tidak hanya mempertandingkan gelar juara, tetapi juga memberikan penghargaan individu seperti pemain terbaik dan pencetak gol terbanyak.

“Nantinya akan diambil juara 1, 2 dan 3, ada juga best player dan top score. Juara dari kegiatan ini akan mewakili Kota Banjarmasin ke tingkat provinsi,” ujar Kartono.

Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap pembinaan sepak bola usia dini. Salah satunya melalui rencana pemberian bonus bagi tim juara.

“Bapak Wali Kota juga menyampaikan akan memberikan bonus sebesar Rp15 juta untuk adik-adik yang nantinya menjadi juara,” katanya.

Kartono menambahkan seluruh peserta yang mengikuti festival merupakan SSB yang telah terdaftar di Asosiasi PSSI Kota Banjarmasin sesuai arahan Asprov PSSI Kalimantan Selatan.