Berita Borneotribun.com: Ketapang Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Ketapang. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ketapang. Tampilkan semua postingan

Jumat, 27 September 2024

Dipanggil Bawaslu, Tim Kampanye Nomor 2 Jelaskan Status Istri Alexander Wilyo Sebagai PNS

Dipanggil Bawaslu, Tim Kampanye Nomor 2 Jelaskan Status Istri Alexander Wilyo Sebagai PNS
Dipanggil Bawaslu, Tim Kampanye Nomor 2 Jelaskan Status Istri Alexander Wilyo Sebagai PNS.
KETAPANG - Tim kampanye Pilkada Ketapang pasangan Alexander Wilyo - Jamhuri Amir hadiri undangan klarifikasi dari Bawaslu Ketapang. Kehadiran tim ini guna mengklarifikasi soal adanya gestur dan pemakaian baju mirip baju yang dikenakan oleh pasangan Alex Jamhuri oleh oknum ASN pemda Ketapang dan seorang pegawai PDAM Ketapang saat pengundian nomor urut pada Senin 23 September 2024 kemarin.

Rombongan Tim kampanye ini dipimpin oleh ketua umum Tim kampanye Alex Jamhuri yaitu Budi Mateus di ikuti oleh diantaranya adalah Yakobus Dinggum, Rupinus Junadi dan Frans. 

"Kami memenuhi panggilan dari pihak Bawaslu terkait permohonan konfirmasi atas pose beliau di Borneo saat pencabutan undian. Kami taat hukum. Maka kami datang kesini. Kami yakin krena itu belum masuk masa kampanye, tidak ada masalah soal aturan," kata Budi Mateus, Jumat (27/09/24) di kantor Bawaslu Ketapang. 

Ditanya soal kehadiran istri Alexander Wilyo yang diketahui berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di moment tersebut, Budi menanggapi hal itu adalah tindakan spontanitas sebagai bentuk euforia dan kegembiraan saja atas penetapan nomor urut suaminya sebagai calon Bupati Ketapang. 

"Karena euforia orang terbawa bawa saja, spontanitas jadi tidak ada sengaja. Kamipun sudah ingatkan supaya itu tidak dilakukan. Ibu kan ASN. Jadi saya kira tidak ada masalah karena belum masuk masa kampanye," kata Budi Mateus. 

Ia menjelaskan, sebenarnya permohonan cuti sudah diajukan oleh istri Alexander Wilyo sebagai PNS jauh hari sebelum tahapan penentuan nomor urut dilakukan oleh KPU Ketapang. 

Menurut dia, pengajuan administrasi cuti diajukan ssecra aturan electronik atau by system. Namun hingga acara penentuan nomor urut, persetujuan cuti belum didapatkan, pihaknya tidak ingin hal itu dipersoalkan, karena sudah mengajukan namun belum diperoleh persetujuan saja. 

"Jangan salah kan kami, selama sudah menyampaikan permohonan cuti, jauh hari sebelum acara penentuan nomor urut itu yakni tanggal 18 September. Saya kira sebelum masuk masa kampanye, saya kira masih aman tidak ada masalah, gestur beliau tidak ada persoalan, biasa itu tidak ada masalah. Karena permohonan sudah dibuat," jelas Budi Mateus. 

Dikonfirmasi terpisah kepada ketua Bawaslu Ketapang Muhammad Dofiri mengatakan, persoalan ini masih pihaknya dalami. Dofri mengatakanz soal netralitas PNS dikembalikan kepada Bupati Ketapang. 

"Masih berproses, belum ada kesimpulan apapun. Aturan lainya, silahkan ke Bupati kalau soal PNS karena penegakan aturanya ada disitu," jawab Dofri. 

Penulis: Muzahidin

Kasus Lahan Petani Desa Pesaguan Yang Menyenggol Cabup Ketapang Mulai Ada Titik Terang

Kasus Lahan Petani Desa Pesaguan Yang Menyenggol Cabub Ketapang Mulai Ada Titik Terang
Kasus Lahan Petani Desa Pesaguan Yang Menyenggol Cabup Ketapang Mulai Ada Titik Terang. 
KETAPANG - Pelapor kasus pemalsuan surat lahan kebun sawit milik PT Prana Indah Gemilang (PT PIG) mendatangi Markas Kepolisian Ketapang pada Selasa kemarin. Pelapor itu menyebut, kasus ini dilaporkan oleh pihaknya dan pihak direktur PT PIG yakni Richard Christoforus Massa pada 15 Agustus 2024 dengan dugaan penyerobotan lahan. 

Suhaini (40), pelapor kasus itu mengatakan, maksud kedatanganya untuk menanyakan sekaligus menyerahkan keterangan dan bukti tambahan soal laporan yang sudah pihaknya buat pada 29 Agustus 2022 soal pemalsuan dokumen berupa Surat Keterangan Tanah (SKT). 

"Laporan dulu tahun 2022, sekaligus memberikan keterangan dan bukti tambahan kepada penyidik biar proses hukumnya cepat selesai," katanya, Selasa (24/09/24) di Mako Polres Ketapang. 

Suhaini mengatakan, kasus lahan perusahaan ini diduga melibatkan banyak pihak, sehingga kemungkinan pihak kepolisian perlu memanggil oknum-oknum yang disangka terkait persoalan yang menghebohkan ini. 

Dia menegaskan, permintaan percepatab proses penyelidikan kasus ini tidak ada motif politik lantaran ada dugaan kemungkinan melibatkan salah satu kandidat Pilkada Ketapang sebagai pihak yang mungkin sebagai pembeli lahan milik perusahaan tersebut. 

"Berkali kali kami mendatangi Polres bahkan dengan jumlah orang yang banyak tujuan kami meminta kepastian pengusutan kasus ini saja. Bukan motif lain apalagi politik. Kasus ini sudah kami buat laporan pada tahun 2022 jauh sebelum masa politik. Jadi tidak benar kasus ini kasus politik, ini kasus hukum yang merugikan kami sebagai petani yang lahan hasil CPCL kami di kuasai orang lain," beber dia. 

Dari info yang Borneotribun himpun, polisi sudah memeriksa pihak-pihak yang kemungkinan terlibat pemalsuan surat sesuai dengan pasal 263 KUHP yang dilaporkan oleh Suhaini dan laporan polisi oleh direktur PT Prana yakni LP penyerobotan lahan sebagaimana maksud pasal 385 KUHP. 

Info itu menjelaskan, ada 60 SKT yang diduga sudah dipalsukan oleh oknum berinisial Put diduga mantan karyawan perusahaan. Dari dia, ada nama-nama lain yang disangka terlibat diantaranya nama inisial IWI, kemudian inisial nama IK. 
Selain itu itu ada pula inisial nama UK yang berperan sebagai perantara jual beli lahan kepada J seorang cabub Ketapang. 

Penulis: Muzahidin

Selasa, 24 September 2024

PNS dan Pegawai Perusda Ketapang Terlibat Aktif Dukung Calon Pilkada

PNS dan Pegawai Perusda Ketapang Terlibat Aktif Dukung Calon Pilkada
PNS dan Pegawai Perusda Ketapang Terlibat Aktif Dukung Calon Pilkada.
KETAPANG - Bupati Ketapang memimpin apel gabungan yang dikuti seluruh PNS Pemda Ketapang dan para Kepala Desa pada Selasa pagi (24/09/24) di halaman utama kantor Bupati. 

Dalam arahanya, Bupati menyoroti soal adanya kecenderungan keterlibatan oknum bawahanya dalam memberikan dukungan aktif kepada salah satu pasangan calon peserta Pemilu Bupati/wakil Bupati. 

"ASN harus netral, jangan ada yang sampai memakai atribut salah satu Paslon ataupun memberikan kode-kode dukungan," kata Bupati Ketapang, Martin Rantan, Selasa pagi itu.

Dibalik pidato tersebut, ternyata ucapan Bupati memiliki bukti valid. Karena berdasarkan foto-foto yang beredar melalui pesan instan atau WA, saat acara pengundian nomor urut pasangan calon Pilkada yang berlangsung tadi malam (23/09/24) di salah satu hotel di Ketapang,  memperlihatkan dua orang yang diketahui sebagai pasangan atau istri calon Bupati dan wakil Bupati. 

Mereka adalah Lusia Dewi Nurjanah, istri dari Cabub Alexander Wilyo dan Heni Kusnawati, pasangan Jamhuri Amir. 

Lusia Dewi Nurjanah atau disapa bu Dewi oleh rekan sejawatnya adalah seorang PNS aktif di pemda Ketapang dengan jabatan sebagai sekretaris kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. 

Sedangkan, Heni Kuswati merupakan pegawai di Perusahaan Daerah Tirta Pawan atau dikenal dengan PDAM Ketapang.

Saat moment pengundian nomor urut, mereka berdua hadir dengan kapasitas mendampingi pasanganya masing masing. Namun saat sesi foto, mereka berdua mengenakan atribut atau baju yang serupa yang dikenakan oleh Paslon Alex Jamhuri yakni baju kemeja berwarna putih. 

Mereka berdua dalam foto itu memberikan simbol tangan dua jari, Dewi mengangkat tangan kirinya berkode dua jari dan istri Jamhuri Amir mengangkat kertas kartun bergambar dua jari sesuai dengan nomor urut suami mereka untuk kampanye nanti. 

Dikonfirmasi kepada kepala kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Ketapang, Yulianus menjelaskan bahwa sudah ada permohonan cuti dan sedang berproses. Cuti itu sesuai aturan yakni diluar tanggungan negara.

"Senin semalam (23/09/24), bu Dewi membuat permohonan cuti diluar tanggungan negara untuk mendampingi pasanganya pak Alex selama masa Pemilu Kada. Suratnya sudah kami teruskan ke BKPSDM," jelas Yulianus, Selasa (24/09/24). 

Yulianus berpendapat, dirinya mendukung penuh pidato Bupati soal netralitas PNS dalam politik. Ia menyampaikan seharusnya penyelenggara Pemilu mensosialisasikan aturan turunan ataupun tekhnis soal hal hal yang dilarang oleh PNS berpolitik. 

"Contohnya seperti kasus ibu Dewi ini, Ia kan istri Pak Alex, apakah bisa dikenakan sanksi kalau Ia dampingi suaminya, harusnya hal begini penyelenggara sosialisakan, karena tidak semua juga hal tekhnis kami ketahui," tandas Yulianus.

Dikonfirmasi terpisah, kepala BKPSDM Ketapang Sugiarto mengatakan, permohonan sudah pihaknya terima walaupun pertimbanganya oleh Badan Kepegawaian Nasional atau BKN.

"Untuk pengajuan CLTN (Cuti Luar Tanggungan Negara) yg bersangkutan memang sudah di ajukan ke bkpsdm dan selanjut nya akan kita kirim ke BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis," jawab dia, Selasa ini. 

Penulis: Muzahidin

Rabu, 18 September 2024

Solusi Pemenuhan BBM Wilayah Perhuluan Ketapang Tetap Memakai Rekom Berkode

Solusi Pemenuhan BBM Wilayah Perhuluan Ketapang Tetap Memakai Rekom Berkode
Solusi Pemenuhan BBM Wilayah Perhuluan Ketapang Tetap Memakai Rekom Berkode.
KETAPANG - Untuk menjaga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah perhuluan dan terpencil di kabupaten Ketapang, pengelola SPBU menerapkan aturan pemakaian surat rekomendasi dari pimpinan desa dan camat setempat. 

Sementara, untuk mencegah pemalsuan dan penggunaan surat berulang ulang, SPBU meminta surat rekom itu harus memiliki kode validasi atau barcode.

"Di beberapa wilayah hulu, yang SPBU tidak ada dan jaraknya jauh dari Ketapang serta kondisi jalan di daerah kita masih banyak yang belum bagus. Kita terapkan aturan pakai surat rekom dan barcode," kata Yunar, salah satu pengelola SPBU bekode 64.788.02 di jalan WR Supratman kelurahan Kauman Ketapang, saat di jumpai pada Rabu (18/09/24) siang. 

Menurut Yunar, penggunaan alat tampung  jeriken dan drum yang dinilai tidak standard masih dapat dimaklumi, selama tidak membahayakan pada saat proses pengisian dan saat pengangkutan.

Karena hal ini untuk mempermudah dan memperlancar serta memastikan pasokan BBM di wilayah sulit serta terpencil mudah didapatkan masyarakat. 

"Kebijakan kami bagi warga dari Hulu boleh memakai jeriken dan drum. Sekali lagi selama prosedurnya diikuti. Hal ini dapat kami pahami serta maklumi asalkan BBM sampai kepada masyarakat di hulu," kata dia. 

Ia menegaskan, seluruh pengelola SPBU di Ketapang tetap berkomitmen untuk menjaga pasokan BBM pada masyarakat terutama pada wilayah pedalaman serta terpencil di Ketapang.  

"Kami akan berusaha mematuhi seluruh ketentuan dalam penyakuran BBM kepada masyarakat. Pihak organisasi (Hiswana Migas Ketapang) dan Pertamina selalu monitoring soal BBM yang kami salurkan ini. Jadi kami tak mau usaha kami beresiko kalau kami keliru dalam penyaluranya," tandasnya. 

Penulis: Muzahidin

Selasa, 17 September 2024

Petani PT PIG Tolak Klaim Kelompok Tertentu Mewakili Mereka

Petani PT PIG Tolak Klaim Kelompok Tertentu Mewakili Mereka
Petani PT PIG Tolak Klaim Kelompok Tertentu Mewakili Mereka.
KETAPANG - Demo dari salah satu ormas di Ketapang yang menuntut pencabutan izin usaha perkebunan (IUP) perusahaan kelapa sawit kepada Pemda Ketapang dianggap petani yang tergabung dalam kelompok petani Calon Petani Calon Lahan (CPCL) PT Prana Indah Gemilang (PIG) tidak natural. Ada kepentingan pihak bermasalah yang ikut serta. 

Koordinator petani CPCL PT PIG, Suhaini (40) mengatakan, aksi sekelompok orang itu sudah melenceng dari masalah yang sedang pihaknya alami. Sehingga kesanya tidak murni, hanya pengalihan isu utama dari persoalan mereka sebenarnya. 

"Tudingan pendemo kemarin dari fron FPRK saat demo kemarin di kantor dinas Perkebunan Ketapang itu kami curigai ada sarat kepentingan. Saat demo kemarin saya lihat ada oknum yang diduga terlibat sebagai pihak yang kami sebut sebagai mafia tanah. Dugaan saya, mereka membekingi para mafia tanah di Pesaguan ini," ucap Suhaini, Senin (16/09/24) di Pesaguan Ketapang. 

Menurut dia, persoalan ini muncul karena lahan mereka sudah dicaplok oleh kelompok tertentu dengan cara tdiduga membuat surat lahan palsu. Lahan itu lantas berpindah nama kepada beberapa oknum warga dan salah satunya kandidat calon Pilkada Ketapang tahun 2024.

Pihaknya berharap permasalahan tentang sengketa kebun di tempatnya cepat selesai karena sudah dibuat laporan kepada Kepolisian dan Kejaksaan Ketapang. "Kejadian ini sudah kami buat laporan tanggal 29 Desember 2022 di Polres Ketapang," kata Suhaini. 

Petani lainya bernama Aris (52) menegaskan, pihaknya menolak tuntutan yang disampaikan FPRK terkait pencabutan izin PT PIG. Lelaki itu mengatakan, aksi ormas itu tidak mewakili dirinya serta petani lain di Pesaguan terutama sebagai petani penerima lahan sesuai dengan data CPCL. 

"Bukan kami itu, kami tidak pernah meminta tuntutan itu. Tuntutan kami adalah pengembalian lahan kami yang sudah dibeli oleh orang lain itu. Kami berharap lahan kami di kembalikan saja" kata petani tersebut. 

Penulis: Muzahidin

Senin, 16 September 2024

Petani Yang Lahanya Dikuasai Bakal Cabup Ketapang Junaidi Tuntut Kasusnya Diselesaikan Dulu

Petani Yang Lahanya Dikuasai Bakal Cabub Ketapang Junaidi Tuntut Kasusnya Diselesaikan Dulu
Petani Yang Lahanya Dikuasai Bakal Cabub Ketapang Junaidi Tuntut Kasusnya Diselesaikan Dulu.
KETAPANG - Sebanyak 900 orang petani dari desa Pesaguan Kanan kabupaten Ketapang berharap laporan dugaan pembuatan surat palsu dan laporan dari perusahaan soal penyerobotan lahan kebun kelapa sawit segera sampai ke persidangan.

Suhaini (40), perwakilan 900 orang itu mengatakan, konflik ini bermula saat hak mereka sesuai dengan hasil pendataan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) sudah dikuasai oleh kelompok diluar data CPCL. Bahkan salah satunya oleh Junaidi, SP, mantan anggota DPRD Ketapang sekaligus Bakal Calon Bupati tahun 2024.

Menurut petani itu, total luas lahan yang sudah berpindah tangan kepada Junaidi dan kroninya adalah diperkirakan seluas 103 hektar. Dimana didalamya sudah ada kebun kelapa sawit milik perusahaan. 

Menurut mereka, lahan seluas tersebut diperoleh diduga melalui cara membuat surat palsu antara perangkat desa, oknum perusahaan dan orang kepercayaan Bakal Cabub Ketapang tersebut. 

Suhaini berharap kasus ini harus ada titik terang dengan cepat karena terkesan mengendap. Selain itupun, harus ada keadilan bagi pihaknya karena perjuangan mereka menuntut keadilan, pihaknya sudah dijatuhi pidana atas perkara perusakan fasilitas desa. 

"Permasalahan tentang persengketaan kebun lahan kebun PT Prana Indah Gemilang di Pesaguan Kanan ini bisa selesai dengan cepat. Baik prosesnya di kepolisian mupun di Kejaksaan," katanya pada Senin (16/09/24).

Dijelaskanya, status lahan ini sebenarnya dalam pengajuan batas tanah dan lain sebagainya dalam bidang pertanahan atau dikenal dengan istilah kadastral.

Secara legal areal itu masih sah dikuasai oleh perusahaan dan perusahaan memiliki upaya untuk mengurus kebun mereka. Walaupun, perusahaan terkesan tidak mengelola areal perkebunan mereka. 

Dugaaan keterlibatan Junaidi dalam kasus  ini juga semakin diperjelas dengan pernyatan dari seorang warga pengurus kebun dan lahan milik ketua partai Nasdem Ketapang tersesaat mereka jumpai di lokasi.

"Penyerobotan lahan secara jelas diungkapkan oleh seorang pengurus kebun sawit milik Junaidi dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan," kata Suhaini. 

Keterangan itu diperkuat dengan bukti maupun petunjuk berupa surat yang mengarah ke beberapa orang sebagai pembeli lahan perusahaan salah satunya Junaidi. 

"Kami menduga cara Junaidi menguasai lahan itu adalah membeli dari oknum perangkat desa melalui orang dekatnya dan oknum karyawan perusahaan atau kami istilahkan mafia tanah," beber dia. 

Penulis: Muzahidin

Rabu, 04 September 2024

Pokja Pastikan Proyek Ruang Bersalin RSUD dr Agoesdjam Gagal Lelang, Nasibnya Masih Gelap

Pokja Pastikan Proyek Ruang Bersalin RSUD dr Agoesdjam Gagal Lelang, Nasibnya Masih Gelap
Pokja Pastikan Proyek Ruang Bersalin RSUD dr Agoesdjam Gagal Lelang, Nasibnya Masih Gelap.
KETAPANG – Proyek lanjutan pembangunan ruang bersalin di RSUD dr Agoesdjam Ketapang tidak ada kejelasan. Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Pemkab Ketapang menyatakan proyek lanjutan pembangunan ruang kebidanan di RSUD dr Agusdjam Ketapang gagal tender. 

Sudirman Sinaga selaku kepala ULPBJ menjelaskan, gagalnya paket dengan pagu anggaran 9 miliar itu disebabkan beberapa peserta lelang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sehingga kelompok kerja atau Pokja membatalkan proses tender paket berasal dari APBD Ketapang tahun 2024 tersebut. 

Pokja Pastikan Proyek Ruang Bersalin RSUD dr Agoesdjam Gagal Lelang, Nasibnya Masih Gelap
Pokja Pastikan Proyek Ruang Bersalin RSUD dr Agoesdjam Gagal Lelang, Nasibnya Masih Gelap.
"Untuk masing masing perusahaan hasil evaluasinya ada disampaikan Pokja di paket itu. Jadi tidak ada yang memenuhi syarat dan setelah masa sanggah juga tidak ada yang menyanggah hasil evaluasi. Pokja menyatakan lelang gagal," kata Sudirman saat dikonfirmasi, Rabu (04/09/24).

Sudirman menjelaskan, nasib kelanjutan proyek ini dikembalikan kepada rumah sakit, karena kewenangan pihaknya untuk mencari pelaksana sesuai dengan persyaratan lelang sudah dilaksanakan kendati tidak mendapati pelaksana yang kompeten. 

"Hasil (lelang) sudah disampaikan ke OPD terkait," ucap Sudirman. 

Berdasarkan informasi lelang via website ULPBJ Pemkab Ketapang yang dilihat hari ini, Rabu (04/09/24), paket ini ditawarkan Pokja pada tanggal 7 sampai 12 Juni 2024. Saat ditawarkan, ada dimininati 54 perusahaan yang mendownload dokumen. Tetapi, hanya 5 perusahaan yang betul-betul menawar angka pekerjaan tersebut dengan rata-rata menawar di nilai 8,7 dan 8,9 miliar dari pagu anggaran. 

Setelah proses evaluasi maupun pembuktian kualifikasi sampai tanggal 31 Agustus 2024, Pokja tidak menetapkan perusahaan sebagai pelaksana proyek ini hingga akhirnya Pokja mengembalikan paket ini kepada rumah sakit dr Agusdjam Ketapang. 

Gedung ini sedianya diperuntukan bagi ruang bersalin dan kebidanan. Pembangunan gedung ini sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2021 dengan anggaran bersumber dari DAK sebesar 21.9 miliar. 

Namun, dalam pekerjaanya, proyek ini tidak sanggup diselesaikan kontraktor sehingga mangkrak. Dampakya, aparat hukum seperti Polisi dan Kejaksaan memeriksa beberapa orang dintaranya pengguna anggaran, PPK dan pelaksana. 

Proses hukum ini tidak diketahui perkembanganya lagi karena sejumlah orang yang di tanya berusaha menutup nutupi kelanjutan kasus hukum proyek ini. 

Reporter: Muzahidin

Selasa, 03 September 2024

Eks Sekda Kayong Utara Bakal Dilantik Sebagai Anggota Dewan

Eks Sekda Kayong Utara Bakal Dilantik Sebagai Anggota Dewan
Eks Sekda Kayong Utara Bakal Dilantik Sebagai Anggota Dewan.
KETAPANG – Eks sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Kayong Utara (KKU) Hilaria Yusnani digadang gadang akan menggantikan posisi Jamhuri Amir sebagai anggota DPRD terpilih provinsi Kalimantan Barat masa bhakti 2024/2029 berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 8 meliputi kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara (KKU). 

Dikonfirmasi soal kapan proses pelantikan, Hilaria Yusnani mengatakan urusan penggantian diserahkan ke partainya. Walau begitu saat ini Ia menyatakan sudah mempersiapkan diri.

"Belum tahu saya, ini baru disuruh melengkapi administrasi jak ni. Belum berani nak bertanya pelantikan ape," katanya, Selasa (03/06/24).

Sementara itu, sekretaris DPC partai Hanura Ketapang Nasdiansyah dihubungi tidak menjelaskan apakah ada penggantian atau tidak terhadap Jamhuri Amir.

Nasdiansyah yang saat dihubungi sedang berada di luar kota menyebut proses itu sudah diserahkan ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Hanura.

"Saye mau konfirmasi ke DPD dulu sampai sejauh mane proses nye," ujar Nasdiansyah. 

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 6 Tahun 2024, ada tiga syarat caleg terpilih bisa diganti yakni meninggal dunia, mengundurkan diri dan ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga dianggap tidak memenuhi syarat.

Senapas dengan aturan itu, Undang undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016 juga mensyaratkan bagi calon kepala daerah/wakil juga diharuskan melampirkan atau membuat surat pernyataan mengundurkan diri pada saat pendaftaran calon di KPU. 

"Surat mundur (Jamhuri Amir) sudah dilampirkan di sistem informasi pencalonan kepala daerah (SILONKADA)," kata komisioner KPU Ketapang Ahmad Saufi, hari ini, Selasa (03/09/24).

Melansir data dari Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Kalbar untuk Dapil Kalbar 8 milik KPU jumlah suara sah partai Hanura dapil Kalbar 8 sebanyak 28.964 suara. 

Sedangkan jumlah pemilih Hilaria Yusnani terkumpul sebanyak 4.750 orang dengan rincian suara dari KKU sebanyak 686 suara dan dari kabupaten Ketapang sebanyak 4.064 suara. Jumlah ini berada di urutan kedua dari Jamhuri Amir sebanyak 11.515 suara. 

Ternyata hasil perolehan suara Hilaria Yusnani mampu mengungguli mantan atasanya yakni Bupati Kayong Utara Citra Duani yang juga bertarung sebagai caleg di partai yang sama. 

Saat pileg itu, caleg partai Hanura Dapil Kalbar 8 berjumlah 8 orang. Di kertas suara, Hilaria Yusnani menempati nomor urut ke 3, diatasnya ada Jamhuri Amir nomor 1 dan Citra Duani urutan kedua.

Rekam jejak perempuan berusia 62 tahun ini dikutip dari berbagai literatur adalah sebagai seorang birokrat murni dengan jabatan terakhir di pemerintahan yakni sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda kabupaten Kayong Utara. 

Ia resmi pensiun pada tanggal 31 Mei 2023 setelah rutin selama 39 tahun bekerja sebagai PNS. 

Saat acara seremonial prosesi purna tugas dilakukan kepada wanita ini oleh Pemkab Kayong Utara, saat itu, beberapa PNS dilingkungan sekretariat daerah Pemkab Kayong Utara melepas dengan perasaan keharuan mengingat jasa dan kebaikan selama bertugas. 

Hilaria Yusnani diketahui pernah bertugas sebagai Camat di kecamatan Matan Hilir Utara yang kini menjadi kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang. 

Sedang di kabupaten Kayong Utara, Hilaria Yusnani pernah menjabat sebagai kepala dinas Pendidikan, saat masa awal kabupaten ini dimekarkan dari kabupaten Ketapang.

Reporter: Muzahidin

Kamis, 29 Agustus 2024

Jabatan Sekda Ketapang Dikabarkan Sudah Berganti, Ini Sosok Pejabat Yang Baru

Jabatan Sekda Ketapang Dikabarkan Sudah Berganti, Ini Sosok Pejabat Yang Baru. 
Donatus Franseda, AP., MM. pelaksana harian Sekda Ketapang.
KETAPANG - Jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda Ketapang yang dipegang Alexander Wilyo dikabarkan sudah berganti dengan pejabat baru. 

Posisinya kini diisi oleh pelaksana harian yakni Donatus Franseda, yang juga  menjabat sebagai kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang. 

Penggantian posisi ini sesuai dengan surat   perintah pelaksana harian Nomor: 0408/BKPSDM-D/100.3.5.4/2024 tanggal 29 Agustus 2024.

Pergantian ini diperkirakan karena Alexander Wilyo maju mencalonkan diri sebagai calon Bupati dalam Pilkada Ketapang bulan November 2024.

Sehingga Pemerintah Daerah Ketapang menunjuk pejabat yang baru untuk menjalankan administrasi dan pelayanan publik. 

Penulis: Muzahidin.

Rabu, 28 Agustus 2024

Daftar Pilkada Hari Terakhir, Sekda AW Siap Letakan Jabatanya

Daftar Pilkada Hari Terakhir, Sekda AW Siap Letakan Jabatanya
Sekretaris daerah (sekda) Ketapang Alexander Wilyo (AW). (Borneotribun/Muzahidin)
KETAPANG - Sekretaris daerah (sekda) Ketapang Alexander Wilyo (AW) sudah menyiapkan surat pengunduran diri dari jabatanya lantaran maju dalam Pilkada Ketapang bersama dengan ketua DPC partai Hanura  yang diusung tiga partai politik yakni Hanura, Perindo dan PSI.

Hal tersebut diketahui saat Borneotribun mengkonfirmasi pada Rabu malam (28/04/24). Walau kata dia, surat tersebut baru Ia sampaikan besok. "Sesuai aturan. Besok, (29/08/24)," ujarnya singkat. 

Kepastian AW postif maju juga diungkapkan oleh sumber di lingkungan sekretariat Pemda Ketapang. Menurut sumber itu, hari Rabu (28/08/24), ada rapat tim Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) ASN. 

Sebagai pejabat pembina ASN, Sekda Alex tidak kelihatan hadir dalam rapat yang dipimpin oleh Bupati tersebut. Menurut dia, Sekda saat itu sedang berkemas merapikan barang-barang diruang kerjanya. 

Sementara itu, kepala BKPSDM Ketapang Sugiarto menjawab konfirmasi pencalonan sekda Alex mengatakan, pihaknya belum menerima surat permohonan pengunduran diri dari Sekda Alexander Wilyo.

"Sampai malam ini jam 20.00 belum ade di buat beliau ni," kata Sugiarto, Rabu 28/08/24).

Komisioner KPU Ketapang Ahmad Saufi ketika dihubungi menjelaskan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada pasal 7 ayat (2) huruf (t), bagi PNS, TNI l/Polri aktif wajib melampirkan surat pengundiran diri dari jabatanya ketika sudah ditetapkan sebagai pasangan calon.

"Kewajibannya harus mundur dan melampirkan surat mundur," kata Ahmad Saufi. 

Diketahui pasangan Alexander Wilyo - Jamhuri Amir mengantongi dukungan jumlah suara sah sebanyak 34.551 suara dengan rincian partai Hanura 17.921. Kemudian Partai Perindo sebanyak 11.467 dan partai PSI sebanyak 5.163 suara. 

Jumlah suara sah ini sudah terpenuhi dengan batas minimal syarat dukungan yakni 8.5 persen atau 26.223 suara. 

Penulis: Muzahidin

Alex Sekda-Jamhuri, Positif Diusung Koalisi Tiga Partai Daftar Pilkada

Alex Sekda-Jamhuri, Positif Diusung Koalisi Tiga Partai Daftar Pilkada
Alex Sekda-Jamhuri, Positif Diusung Koalisi Tiga Partai Daftar Pilkada.
KETAPANG - Ketua DPC partai Hanura Ketapang Jamhuri Amir mengungkapkan koalisi partai Hanura Perindo dan PSI akan mendaftarkan sekretaris daerah (Sekda) Ketapang Alexander Wilyo dan dirinya untuk mengikuti Pilkada nanti.

Menurut dia, kepastian dirinya berpasangan dengan AW (singkatan nama Alexander Wilyo) selepas Ia berkonsultasi dengan ketua umum partainya yaitu Oesman Sapta Odang (OSO).

Alex Sekda-Jamhuri, Positif Diusung Koalisi Tiga Partai Daftar Pilkada
Alex Sekda-Jamhuri, Positif Diusung Koalisi Tiga Partai Daftar Pilkada.
Dia menyatakan, akan mendaftar ke KPU Ketapang pada hari terakhir pendaftaran yakni Kamis 29 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 Wiba. 

"Rencane kami jam 10 malam Kamis  daftar jike dah genah," ujar Jamhuri, dikonfirmasi, Selasa malam (27/08/24) lewat pesan tertulis. 

Politisi kelahiran desa Tanjung Baik Budi kecamatan Matan Hilir Utara itu sempat tidak memberi kejelasan soal kepastian pasangan dia akan melaju daftar Pilkada Ketapang. Hal itu diungkapkanya karena beberapa point kerja sama yang belum terpenuhi. 

Namun, karena kebijaksanaan ketua Umum OSO, akhirnya kepastian pendaftaran sudah diputuskan dan dijalankan.

Soal kelengkapan, menurut politisi kawakan itu sudah clear disiapkan oleh tim sekretariat pemenangan partainya bersama dengan koalisi partai. 

Berdasarkan data KPU, suara sah kolisi tiga partai ini adalah sebanyak 34.551 suara. Artinya secara persyaratan dukungan yakni 8.5 persen atau 26.223 suara, pasangan ini dipastikan sudah memenuhi persyaratan. 

Penulis: Muzahidin

Semarak Bulan Kemerdekaan, BRI Unit Air Upas Gelar Rangkaian Kegiatan

Semarak Bulan Kemerdekaan, BRI Unit Air Upas Gelar Rangkaian Kegiatan
Semarak Bulan Kemerdekaan, BRI Unit Air Upas Gelar Rangkaian Kegiatan.
KETAPANG – Bank BRI cabang Kecamatan Air Upas Ketapang menunaikan komitmenya melalui program "BRI Enggagement 2024, Bersih Desaku". Program ini dikaitkan dengan HUT Kemerdekaan ke 79. 

Manager Bisnis Mikro mewakili  kepala BRI BO Ketapang, Haryono menyampaikan, tahun ini BRI Kantor Cabang Ketapang mengadakan acara program tersebut pada 3 desa terpilih oleh BRI Kantor Pusat Jakarta, salah satunya pada desa Sari Bekayas kecamatan Air Upas.

Semarak Bulan Kemerdekaan, BRI Unit Air Upas Gelar Rangkaian Kegiatan
Semarak Bulan Kemerdekaan, BRI Unit Air Upas Gelar Rangkaian Kegiatan.
"Ini merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat terkait layanan jasa keuangan, hiburan dengan tema kearifan lokal. Serangkaian program tersebut dilakukan secara tematik dan terfokus di wilayah kerja BRI Unit Air Upas salah satunya di desa Sari Bekayas," terang Haryono, Selasa (27/08/24).

Berbagai perlombaan diantaranya, Lomba kebersihan lingkungan desa antar dusun, gerak jalan sehat berhadiah, lomba dresscode kemerdekaan terbaik, lomba penjualan terbanyak para UMKKM yang menggunakan QRIS BRI.

Menurut Haryono, saat kegiatan berlangsung setiap peserta menunjukan semangat kompetitif, namun tetap penuh kebersamaan dan kekeluargaan, menciptakan suasana yang meriah dan penuh tawa.

"Tak hanya lomba - lomba yang seru, panitia juga menyiapkan doorprize menarik, yang menambah semangat peserta. Doorprize ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada peserta yang telah berpartisipatif aktif dalam setiap kegiatan," kata Haryono. 

Kepala Desa Sari Bekayas H. Muhammad Sowam, menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran manajemen BRI BO Ketapang Unit Air Upas yang telah berkenan mendukung sebagai sponsor pada HUT RI ke -79 ini. 

"Melalui lomba - lomba ini, kami ingin menciptakan suasana yang penuh kebersamaan, selain itu, ini juga menjadi moment untuk mempererat hubungan antara  warga Sari Bekayas, dengan Keluarga Besar BRI BO Ketapang," ucapnya. 

Penulis: Muzahidin

Sabtu, 24 Agustus 2024

Kejuaraan Sepakbola Bergengsi Se-Kabupaten Ketapang: Piala Bupati Ketapang Tahun 2024 Resmi Dibuka

Kejuaraan Sepakbola Bergengsi Se-Kabupaten Ketapang: Piala Bupati Ketapang Tahun 2024 Resmi Dibuka
Kejuaraan Sepakbola Bergengsi Se-Kabupaten Ketapang: Piala Bupati Ketapang Tahun 2024 Resmi Dibuka.
KETAPANG - Kejuaraan sepakbola bergengsi se-Kabupaten Ketapang, Piala Bupati Ketapang tahun 2024, resmi dimulai Pada Sabtu, 24 Agustus 2024.  Acara pembukaan berlangsung meriah di Lapangan Utama Stadion Tantemak Ketapang, dan ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Bupati Ketapang, Martin Rantan, SH., M.Sos.

Kejuaraan ini diikuti oleh 47 tim yang terbagi dalam beberapa kategori: 20 tim dari kecamatan, 10 klub sepakbola di bawah naungan PSSI Ketapang, serta 17 tim kesebelasan dari undangan. Ini adalah kesempatan emas bagi para pecinta sepakbola di Kabupaten Ketapang untuk menikmati pertandingan yang penuh semangat.

Dalam sambutannya, Bupati Ketapang mengungkapkan bahwa kejuaraan ini bukan hanya sekadar ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari rangkaian kegiatan napak tilas Kabupaten Ketapang tahun 2024. "Kejuaraan ini memiliki makna penting bagi kita semua. Selain mencerminkan kebersamaan dan semangat juang, juga melambangkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan sejarah yang telah mengakar kuat di bumi Ketapang," ujar Bupati.

Menurut Bupati, sepakbola adalah olahraga yang sangat populer dan dicintai masyarakat. Olahraga ini memiliki kekuatan luar biasa dalam menyatukan berbagai lapisan masyarakat. "Di tengah-tengah kesibukan dan tantangan zaman yang semakin kompleks, sepakbola menjadi sarana efektif untuk memupuk semangat persaudaraan, sportivitas, dan kedisiplinan," tambahnya.

Bupati berharap, kejuaraan ini tidak hanya sebagai ajang hiburan, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat persatuan dan memperkokoh semangat kebangsaan. "Kejuaraan ini diharapkan dapat menemukan dan mengembangkan bakat-bakat sepakbola lokal yang berpotensi besar. Semoga dari sini lahir pemain-pemain sepakbola yang tidak hanya berprestasi di tingkat kabupaten, tetapi juga mampu bersaing di tingkat regional, nasional, bahkan internasional," harap Bupati.

Selain itu, Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang untuk turut memeriahkan kejuaraan ini serta kegiatan napak tilas yang akan datang. "Kehadiran dan dukungan dari masyarakat akan memberikan energi positif bagi para atlet kita dan memperkuat semangat kebersamaan. Mari kita rayakan olahraga dan sejarah kita dengan penuh rasa cinta dan bangga," ajak Bupati.

Ketua Panitia Kejuaraan Sepakbola Piala Bupati Ketapang Tahun 2024, Drs. H. Darma, M.Pd, yang juga merupakan staff ahli Bupati Ketapang bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, menjelaskan bahwa kejuaraan ini akan berlangsung selama 28 hari, mulai dari 24 Agustus 2024 hingga 20 September 2024. Pertandingan akan digelar di Stadion Sepakbola Panglima Tentemak Kabupaten Ketapang, dengan sistem gugur dan peraturan permainan standar asosiasi sepakbola.

"Para pemenang 1, 2, dan 3 kejuaraan ini akan mendapatkan medali, piagam penghargaan, serta uang pembinaan dari Bupati Ketapang," tutup Ketua Panitia.

Pada pertandingan pembuka, juara bertahan Mandau Putra berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 melawan Kendawangan FC. Kejuaraan ini tentunya akan menyajikan banyak aksi seru dan menarik untuk dinantikan!

Jumat, 23 Agustus 2024

Preman Bayaran Kontraktor Proyek Aniaya Oknum Wartawan di Ketapang, PNS Dinas PU Jadi Penonton

Foto: Korban memegang laporan polisi di Mapolres Ketapang, Jumat (23/8/2024).


KETAPANG - Seorang wartawan di Ketapang bernama Teguh menjadi korban penganiayaan oleh oknum preman bayaran kontraktor proyek milik dinas PU Ketapang, Kamis 22 Augustus 2024.


Tindakan preman itu disaksikan beberapa orang termasuk seorang PNS dinas dimaksud bernama Bernard. 


Diduga ulah preman itu atas perintah kontraktor karena kontraktor dan dinas PU Ketapang tak terima diberitakan miring pekerjaan proyek senilai Rp. 1,2 miliar. 


Belakangan diketahui, preman itu bernama panggilan Pak Ngah, seorang oknum warga yang berasal dari kecamatan Pulau Maya Karimata kabupaten Kayong Utara (KKU) dan kabarnya bertempat tinggal di Teluk Melano. 


Aksi preman "abang jago" ini direkam oleh warga. Nampak dalam vidio, preman pak Ngah ini mengenakan baju berwarna hijau tua lengan panjang secara mendadak menyerang Teguh dari belakang saat Teguh berbicara dengan beberapa orang salah satunya Bernard dan seorang lelaki berbaju kemeja putih. 


Pukulan preman Pak Ngah dari belakang kepada Teguh mengenai leher, kepala dan badan. Akibatnya, Teguh merasa kesakitan dan langsung membuat laporan polisi. 


Dikonfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP Wawan Darmawan, mengatakan, kasus ini menjadi atensi, dan sudah masuk menjadi laporan polisi (LP).


"Benar kita arahkan langsung buat LP. Kita atensi bersama dan kita kawal," jawab Wawan, Jumat malam (23/8/24).


Sebagai informasi, kasus ini berawal ketika Teguh memberitakan soal proyek pembangunan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB yang dikerjakan oleh CV Mitra Gading yang intinya material yang dipakai tak bermutu serta disangka tidak sesuai rencana biaya atau RAB proyek.


Teguh kemudian di telpon Bernard si PNS PU untuk menunjukan konten berita yang dimaksud Teguh. Nah, ketika di lokasi proyek itulah, si preman Pak Ngah secara tiba-tiba memukul Teguh dari belakang. Dan persoalan inipun berproses di Polres Ketapang. 


(Muzahidin)

Rabu, 21 Agustus 2024

Peluang Kerja Jadi CPNS, Pemkab Ketapang Mulai Buka Pendaftaran

Peluang Kerja Jadi CPNS, Pemkab Ketapang Mulai Buka Pendaftaran
Kepala BKPSDM Ketapang Sugiarto (sumber Fb)
KETAPANG – Pemkab Ketapang per hari ini membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS. Jumlahnya sebanyak 150 orang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten Ketapang, Sugiarto pada Rabu (21/08/24) menjelaskan, pendaftaranya dilakukan secara online. Hal ini guna memenuhi kebutuhan pegawai di lingkup Pemkab Ketapang.

Dijelaskan Sugiarto, langkah Pemkab ini berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 tahun 2024, maka Bupati Ketapang Martin Rantan lewat surat yang ditanda tanganinya pada 19 Agustus sudah secara resmi mengumumkan penerimaan CPNS tahun 2024.

Ia menambahkan, waktu pendaftaran dimulai tanggal 20 Agustus sampai dengan 6 September 2024 via website https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan sandi dan password pelamar.

Untuk pengumuman hasil seleksi CPNS akan dimulai pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025. Pihaknya juga memberi ruang pada pelamar untuk menyanggah hasil seleksi selama tiga hari sebelum masuk masa waktu penetapan NIP CPNS pada 22 Februari sampai dengan 23 Maret 2025.

Ia melanjutkan, pihaknya membuka layanan pengaduan maupun penjelasan informasi melalui whatsaap (WA), pesan di nomor 082154315862 dan email yakni bidangpengadaandanmutasiasn@gmail.com. Layanan ini berlaku pada hari dan jam kerja pukul 08.00 sampai 16.00 Wiba.

Adapun kebutuhan CPNS Pemkab tahun ini adalah diantaranya tenaga kesehatan bidang apoteker, dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi serta psikolog dengan jumlah sebanyak 44 orang.

Sedang untuk tenaga tekhnis, jumlah CPNS sebanyak 106 orang yang diantaranya dibidang pariwista, hukum dan tekhnis. 

Penulis: Muzahidin

Selasa, 20 Agustus 2024

Peluang Parpol Non Kursi DPRD Ketapang Usung Paslon Pilkada Menjadi Tipis

Peluang Parpol Non Kursi DPRD Ketapang Usung Paslon Pilkada Menjadi Tipis
Kantor KPU Ketapang.
KETAPANG - Sebanyak 8 Partai Politik peserta pemilu yang tidak memperoleh kursi DPRD Ketapang kecil kemungkinan akan bisa berkoalisi untuk membentuk poros baru menciptakan pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Ketapang pada Pilkada November mendatang. 

Penyebabnya, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana isi keputusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang perubahan pasal 40 UU Pilkada yang intinya mengatur ambang batas pencalonan walikota/bupati beserta wakilnya. 

Pada point (b) putusan Mahkamah tersebut, berbunyi ambang batas pencalonan walikota/bupati serta wakilnya untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap 250.000-500.000 jiwa harus didukung partai politik/gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 8,5 persen. 

Sesuai hitungan KPU Ketapang, jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilkada sebanyak 412.545 orang yang terdiri dari 213.090 pemilih laki-laki dan 199.455 perempuan. 

Sedangkan jumlah suara sah Pemilu kemarin sebanyak 308.505 suara. Artinya gabungan delapan Parpol itu harus mempunyai suara sekitar 26.222 untuk dapat mengusung calon, sedangkan berdasarkan hitung hitungan Borneotribun, jumlah suara sah gabungan 8 Parpol itu hanya sekitar 21.484 suara. 

Tentunya, jumlah ini tidak cukup buat membentuk poros baru sebagai pesaing dari sejumlah nama kandidat yang sudah beredar di publik saat ini. 

Secara rinci, berikut ini adalah data jumlah suara sah Parpol NON kursi DPRD Ketapang secara berurutan adalah :

1. Partai Buruh jumlah suara 1.273 suara. 
2. Partai Gelora, 1.368 suara. 
3. Partai PKN 95 suara.
4. Partai Garuda 198 suara.
5. Partai PBB 92 suara.
6. Partai PSI  5.163 suara. 
7. Partai Perindo 11.467 suara.
8. Partai Ummat 1.828 suara. 

Penulis: Muzahidin

Senin, 19 Agustus 2024

Pria Tikam Istri, Penumpang dan Supir Travel Gegara Cemburu Dengar Percakapan

Pria Tikam Istri, Penumpang dan Supir Travel Gegara Cemburu Dengar Percakapan
Pria Tikam Istri, Penumpang dan Supir Travel Gegara Cemburu Dengar Percakapan.
KETAPANG - Seorang pria berinisial AL ditangkap polisi seusai menikam istri, penumpang dan supir travel saat mobil sedang berjalan. Diduga motifnya karena cemburu mendengar percakapan antara supir travel dengan seorang penumpang membahas dugaan perselingkuhan istri pelaku.

Kapolres Ketapang AKBP Tommy Ferdian melalui Kasi Humas IPTU Drajat Pamungkas dalam keteranganya, menjelaskan, kejadian ini terjadi pada hari Minggu (18/08/24) sekitar pukul 08.20 WIBA di desa Pangkalan Suka kecamatan Nanga Tayap. Saat kejadian, mobil travel berpenumpang 8 orang sedang berjalan dari arah Kalsel menuju Pontianak. 

"Sopir travel yaitu sdr RO sempat berbincang bersama seorang penumpang sdr HAS, dimana percakapan ini didengar oleh pelaku dimana pelaku menganggap bahwa percakapan tersebut membahas tentang istri pelaku yang berselingkuh," kata AKBP Tommy, Senin (19/08/24).

Dari keterangan saksi-saksi, AKBP Tommy bilang kalau pelaku terlihat sangat emosi mendengar percakapan kedua orang itu.

Lalu, secara spontan, pelaku mengambil sebuah pisau dapur yang terdapat didalam tas yang biasa digunakan oleh para penumpang untuk menyiapkan perbekalan. 

"Pelaku langsung melakukan penikaman terhadap istri sendiri yakni FI, selanjutnya melakukan penikaman ke penumpang lainnya termasuk kepada sopir. Pelaku yang sudah kalap akhirnya melarikan diri menuju kedalam hutan yang barada di tepi jalan raya," jelas Tommy. 

Selang beberapa jam pelaku kabur, polisi dari Polsek Nanga Tayap berhasil menangkapnya ketika sembunyi dalam hutan. Selanjutnya pelaku akan dibawa ke Mapolres Ketapang untuk menjalani proses hukum 

"Pelaku akan dijerat dengan pasal tindak pidana penganiayaan berat yang diatur dalam KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara," tandas Kapolres. 

Penulis: Muzahidin

Sabtu, 17 Agustus 2024

Ucapan Terima Kasih Wakil Bupati Ketapang kepada Paskibraka dalam Ramah Tamah Kemerdekaan RI

Ucapan Terima Kasih Wakil Bupati Ketapang kepada Paskibraka dalam Ramah Tamah Kemerdekaan RI
Ucapan Terima Kasih Wakil Bupati Ketapang kepada Paskibraka dalam Ramah Tamah Kemerdekaan RI.
KETAPANG - Sabtu, 17 Agustus 2024, menjadi hari yang spesial di Kabupaten Ketapang. Setelah melaksanakan Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Kantor Bupati Ketapang, Wakil Bupati H. Farhan, SE., M.Si., mengadakan acara Ramah Tamah Kemerdekaan bersama Forkopimda Kabupaten Ketapang di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Farhan mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada para Paskibraka Kabupaten Ketapang. “Saya mewakili Pemkab Ketapang, Bupati Ketapang, dan seluruh jajaran mengucapkan terima kasih kepada para Paskibraka yang telah menjalankan tugas dengan baik,” ujar Wabup.

Meskipun para Paskibraka merasa lelah setelah tugas yang panjang, semangat kemerdekaan yang membara membuat mereka tetap berhasil menyelesaikan tugas dengan gemilang. “Kalian adalah generasi penerus bangsa dan penerus daerah Kabupaten Ketapang. Saya yakin setelah kalian beraktivitas kembali, kalian telah merencanakan mimpi-mimpi ke depan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan hidup dalam kondisi yang baik-baik saja,” tambah Wabup Farhan.

Dalam acara tersebut, Wabup juga menyampaikan selamat Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. “Artinya, semangat kita untuk maju secara berkesinambungan harus selalu ada dan terpatri pada anak-anak bangsa yang kita cintai,” jelasnya.

Wabup Farhan berharap agar Kabupaten Ketapang terus maju dan berkembang. “Semoga masyarakat Ketapang semakin baik, makmur, sejahtera, dan tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi. Mari kita bersama-sama mengobarkan semangat juang untuk membangun Kabupaten Ketapang dan Indonesia tercinta,” pungkasnya.

Acara Ramah Tamah Kemerdekaan ini juga dimeriahkan dengan penampilan dari para Paskibraka dan makan bersama yang dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekda, Staff Ahli, Para Kepala OPD, Forkopimda, serta undangan lainnya. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan atas dedikasi para Paskibraka dalam merayakan kemerdekaan negara kita.

Peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di Ketapang: Bupati Martin Rantan Memimpin Upacara yang Meriah

Peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di Ketapang: Bupati Martin Rantan Memimpin Upacara yang Meriah
Peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di Ketapang: Bupati Martin Rantan Memimpin Upacara yang Meriah.
KETAPANG - Pemerintah Kabupaten Ketapang merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia dengan penuh khidmat di Halaman Kantor Bupati Ketapang Pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Upacara dimulai pukul 07.30 WIB dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting serta masyarakat setempat.

Bupati Ketapang, Martin Rantan, SH., M.Sos, bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam peringatan yang istimewa ini. Dalam sambutannya, Bupati Martin Rantan mengajak seluruh peserta untuk mengingat kembali jasa para pahlawan dan bertekad melanjutkan cita-cita kemerdekaan. Upacara juga dihadiri oleh Wakil Bupati Ketapang, H. Farhan, SE., M.Si, Sekda Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si, serta para pejabat lainnya seperti Kapolres Ketapang, Dandim 1203 Ketapang, Danlanal, Kajari Ketapang, Forkopimda, dan berbagai instansi vertikal.

Acara diawali dengan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Bupati Martin Rantan, diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pembacaan Teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bergiliran oleh Sekretaris DPRD Ketapang dan perwakilan Kementerian Agama.

Setelah upacara bendera, dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan Satya Lancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa. Penerima penghargaan tersebut adalah:

1. Drs. Nugroho Widyo Sistanto, MS - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang, dengan penghargaan masa kerja 30 tahun.
2. MF Yuliansyah, ST., MT - Sekretaris Dinas Perhubungan, dengan penghargaan masa kerja 20 tahun.
3. Ita Masitah, Amd., Kep - Staf Puskesmas Kedondong, dengan penghargaan masa kerja 10 tahun.

Selain itu, penghargaan Manggala Karya Kencana diberikan kepada Bupati Martin Rantan dan Ketua TP PKK Ketapang, Ny. Elisabeth Betty Martin, atas peran aktif mereka dalam pembangunan keluarga dan program Keluarga Berencana. Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Ibu Ir. Pintauli Romangasi Siregar, MM.

Pemerintah Kabupaten Ketapang juga mendapatkan penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan kategori pratama dalam pencapaian Universal Health Coverage. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Kesehatan RI untuk Kabupaten Ketapang sebagai daerah bebas Frambusia.

Di kesempatan yang sama, Bupati Ketapang menerima piagam penghargaan atas komitmen dan kerja keras dalam mendorong percepatan pembangunan desa, sehingga seluruh desa di Kabupaten Ketapang mencapai status mandiri, maju, dan berkembang.

Penyerahan sertifikat juga dilakukan untuk 12 Puskesmas Paripurna dan 7 Puskesmas Utama, serta akreditasi Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Jalan. Selain itu, terdapat penghargaan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Ketapang dan penyerahan santunan klaim Jaminan Kematian (JKM) oleh BPJS.

Upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di Ketapang berlangsung dengan penuh khidmat dan menjadi momen yang sangat berarti bagi masyarakat dan pejabat setempat. Semoga semangat kemerdekaan ini terus memotivasi kita semua untuk bekerja keras demi kemajuan dan kesejahteraan daerah.

Rabu, 14 Agustus 2024

Festival Pencak Silat Tradisional Tahun 2024 Dibuka Meriah di Desa Suka Maju

Festival Pencak Silat Tradisional Tahun 2024 Dibuka Meriah di Desa Suka Maju
Festival Pencak Silat Tradisional Tahun 2024 Dibuka Meriah di Desa Suka Maju.
KETAPANG - Festival Pencak Silat Tradisional Tahun 2024 resmi dibuka dengan meriah di Taman Alun-alun Desa Suka Maju, ditandai dengan pemukulan gong oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, S. STP., M. Si, Rabu, 14 Agustus 2024. Beliau juga merupakan Dewan Pembina Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Ketapang, Pendekar Wira Utama, dan Patih Jaga Pati Laman Sembilan Domong Sepuluh Kerajaan Hulu Aik.

Dalam sambutannya, Sekda Alexander Wilyo mengungkapkan apresiasi atas sukses dan meriahnya acara pembukaan festival ini. “Semoga melalui Festival Pencak Silat Tradisional ini, kita semakin semangat dan termotivasi untuk menjaga tradisi-tradisi leluhur dan budaya yang diwariskan oleh para nenek moyang kita,” ujarnya. Menurutnya, pencak silat adalah olahraga yang terus berkembang dan semakin dicintai masyarakat serta menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

“Silat adalah bagian dari identitas dan budaya kita, jadi kita tidak boleh melupakan atau meninggalkannya. Ini adalah jati diri kita,” lanjut Sekda. Ia juga menegaskan pentingnya merawat dan melestarikan tradisi, adat, dan budaya yang diwariskan oleh leluhur sebagai bagian dari harga diri dan jati diri kita.

Sekda Alexander Wilyo menambahkan bahwa Festival Pencak Silat Tradisional ini akan menjadi agenda rutin daerah dan akan dilaksanakan secara bergiliran di masa mendatang. Festival tahun ini juga didedikasikan untuk memeriahkan HUT RI ke-79 dan Hari Jadi Desa Suka Maju ke-19.

Festival ini akan berlangsung dari tanggal 14 hingga 17 Agustus 2024, dengan tiga piala yang diperebutkan: Piala Pendekar Wira Utama, Piala Patih Jaga Pati, dan Piala Putra Penyangga Tanjungpura. Sebanyak 250 peserta akan turut memeriahkan festival ini dengan berbagai jenis perlombaan, termasuk Silat Kutemare, Belebat Perguruan, Rebut Selendang, serta Perlombaan Pencak Silat Tradisional. Selain itu, akan ada perlombaan seni budaya, Gendang Tar, Lomba Busana Pakaian Melayu Kreasi, dan Perlombaan Stan UMKM.

Acara ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk Kadis Pemuda dan Olahraga, tokoh paguyuban etnis, Camat, unsur Forkopimcam Muara Pawan, Komandan Pos Angkatan Laut, Ketua IPSI Kabupaten Ketapang, tokoh agama dan masyarakat, sesepuh perguruan silat, serta Kepala Desa dan lainnya.

Dengan berbagai kegiatan dan perlombaan yang disajikan, Festival Pencak Silat Tradisional ini diharapkan dapat semakin memperkuat ikatan sosial, melestarikan budaya, serta memberikan semangat baru bagi masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan tradisi leluhur.

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno