Aliansi Masyarakat Kalbar bersama Ormas di Kalbar menggelar aksi damai dukungan penuh MBG. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, di Bundaran Digulis Untan Pontianak, Sabtu 20 Juni 2026. Foto:ist

Aliansi Masyarakat Kalbar Aksi Damai, Nyatakan Dukungan Penuh Program MBG

Aliansi Masyarakat Kalbar bersama Ormas di Kalbar menggelar aksi damai dukungan penuh MBG. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, di Bundaran Digulis Untan Pontianak, Sabtu 20 Juni 2026. Foto:ist

Aliansi Masyarakat Kalbar bersama Ormas di Kalbar menggelar aksi damai dukungan penuh MBG. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, di Bundaran Digulis Untan Pontianak, Sabtu 20 Juni 2026. Foto:ist

Kejagung menetapkan Dadan Hindayana dan dua wakilnya sebagai tersangka dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis setelah terungkap penunjukan yayasan terafiliasi secara melawan hukum.

Jakarta – Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025–2026. Penetapan tersangka diumumkan di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan ketiganya diduga menunjuk yayasan yang terafiliasi secara melawan hukum sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program MBG.

Kejagung menetapkan Dadan Hindayana dan dua wakilnya sebagai tersangka dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis setelah terungkap penunjukan yayasan terafiliasi secara melawan hukum.

Program Makan Bergizi Gratis mulai dijalankan pemerintah sejak 6 Januari 2025 sebagai salah satu program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui BGN. Pada 2025, program tersebut mendapat alokasi anggaran sebesar Rp85,27 triliun, sementara pada 2026 anggarannya mencapai Rp268 triliun yang seluruhnya bersumber dari APBN.

Menurut penyidik, besarnya anggaran tersebut semestinya dikelola melalui yayasan-yayasan yang memenuhi persyaratan untuk mendukung pelaksanaan program di sekolah-sekolah. Namun, hasil penyidikan menemukan sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG justru terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN dan tidak memenuhi syarat.

Syarief mengatakan yayasan-yayasan tersebut tetap dapat menjadi mitra melalui pengaturan proses verifikasi pada portal mitra BGN.

“SPPG tersebut tetap ditunjuk dengan cara melakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka,” ujar Syarief.

Akibat praktik tersebut, yayasan yang terafiliasi diduga memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari dan mencapai triliunan rupiah dalam setahun.

Penyidik juga mengungkap bahwa sejumlah yayasan yang memperoleh keuntungan tersebut diduga terkait dengan para tersangka.

“Yayasan-yayasan yang terafiliasi tersebut, di antaranya dimiliki oleh Saudara DH (Dadan Hindayana), Saudara SS (Sony Sonjaya), dan Saudara LP (Lodewyk Pusung),” katanya.

Kejagung menetapkan Dadan Hindayana dan dua wakilnya sebagai tersangka dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis setelah terungkap penunjukan yayasan terafiliasi secara melawan hukum.

Selain dugaan penyimpangan dalam penunjukan mitra SPPG, ketiga tersangka juga diduga melakukan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN secara melawan hukum.

Atas perbuatannya, ketiganya dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk kepentingan penyidikan, Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung serta Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah dengan nilai anggaran mencapai ratusan triliun rupiah dalam dua tahun pelaksanaannya.

SPPG Polda Kaltara menyiapkan 1.024 porsi Makanan Bergizi Gratis setiap hari untuk siswa dan guru di empat sekolah di Tanjung Selor, Bulungan. (Foto ilustrasi)

TANJUNG SELOR - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Kalimantan Utara menyiapkan 1.024 porsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) setiap hari bagi siswa dan tenaga pendidik di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Rabu. Program tersebut melayani empat sekolah di wilayah tersebut.

Kapolda Kaltara Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy mengatakan total penerima manfaat terdiri dari 957 siswa serta 67 guru dan tenaga pendidik.

“Total penerima manfaat mencapai 1.024 porsi, terdiri dari 957 siswa dan 67 guru serta tenaga pendidik dari empat sekolah,” ujar Djati saat meninjau SPPG Polda Kaltara di Jalan Bhayangkara, Tanjung Selor.

Empat sekolah yang menerima layanan MBG tersebut yakni TK Bhayangkari, TK Agape, SDN 10 Tanjung Selor, dan SMPN 07 Tanjung Selor.

Menurut Djati, menu makanan yang disiapkan telah disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak sekolah dan berada dalam pengawasan tenaga ahli gizi SPPG Polda Kaltara.

Selain melibatkan pimpinan SPPG, program tersebut juga didukung ahli gizi, akuntan, serta 30 relawan yang membantu operasional harian.

Distribusi makanan dilakukan menggunakan kendaraan operasional SPPG Polda Kaltara untuk memastikan penyaluran berjalan aman dan terorganisir.

“SPPG Polda Kaltara merupakan upaya kami dan komitmen kami untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah dan mendukung terwujudnya generasi sehat serta unggul di Kaltara,” kata Djati.

Sebelumnya, Polda Kaltara juga membangun fasilitas SPPG di markas Polresta Bulungan pada 14 Mei 2025 guna mendukung implementasi Program MBG di daerah tersebut.

Fasilitas itu dibangun di atas lahan seluas 600 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 400 meter persegi. SPPG tersebut ditargetkan mampu melayani kebutuhan MBG bagi 3.500 siswa dan dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari Polda Kaltara.

Peletakan batu pertama pembangunan SPPG turut dihadiri Kajati Kaltara Amiel Mulandari, perwakilan Danrem 092/Maharajalila, Sekprov Kaltara Bustan, jajaran Bhayangkari, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara.

Lapas Narkotika Samarinda membangun dapur khusus program MBG dan melibatkan warga binaan dalam pelatihan pangan serta pengembangan peternakan dan pertanian.

SAMARINDA - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Samarinda, Kalimantan Timur, mulai mengembangkan fasilitas dapur khusus sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembangunan fasilitas ini sekaligus diarahkan untuk meningkatkan peran warga binaan dalam kegiatan produktif yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kepala Lapas Narkotika Kelas II A Samarinda, Puang Dirham, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program prioritas pemerintah melalui penyediaan sarana produksi makanan bergizi.

Menurutnya, pembangunan dapur tersebut dirancang untuk membantu kebutuhan distribusi makanan bagi kelompok sasaran program MBG di wilayah sekitar Samarinda. Selain itu, warga binaan juga akan mendapatkan pelatihan khusus agar mampu memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

Dalam pelaksanaannya, warga binaan pemasyarakatan (WBP) akan dilatih sebagai penjamah makanan dengan standar kesehatan yang ketat. Pelatihan ini dilakukan secara intensif dan melibatkan pendampingan dari instansi kesehatan setempat.

Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan kualitas makanan yang dihasilkan tetap memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.

Selain pelatihan teknis, pihak lapas juga tengah mempelajari skema kerja sama dengan sejumlah pihak eksternal guna memperkuat pelaksanaan program ini.

Pemetaan Penerima MBG Masih Dievaluasi

Untuk memastikan distribusi makanan tepat sasaran, pihak lapas saat ini masih melakukan evaluasi terhadap titik-titik penerima manfaat program MBG.

Evaluasi ini dilakukan agar alokasi bantuan gizi dapat menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama di wilayah sekitar lapas.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pengelolaan ekosistem pangan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Kembangkan Peternakan Dan Budidaya Pangan

Tidak hanya membangun dapur, pihak lapas juga merancang pengembangan sektor produksi bahan pangan di lingkungan internal.

Beberapa rencana yang sedang dipersiapkan antara lain pembangunan peternakan ayam petelur, pengembangan tanaman pangan, serta budidaya ikan air tawar.

Langkah ini diharapkan mampu mendukung ketersediaan bahan baku makanan secara mandiri, sekaligus meningkatkan keterampilan warga binaan.

Selain itu, fasilitas rumah kaca atau green house yang telah tersedia juga dioptimalkan untuk mendukung produksi bahan pangan harian.

Pembinaan Berbasis Produktivitas Sosial

Program pengembangan dapur MBG di lingkungan lapas tidak hanya berorientasi pada keamanan lembaga, tetapi juga menitikberatkan pada kontribusi sosial kepada masyarakat.

Melalui kegiatan produksi pangan, warga binaan diharapkan memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara positif dan memperoleh keterampilan yang bermanfaat setelah menjalani masa pembinaan.

Pihak lapas menyebutkan bahwa seluruh jajaran petugas telah menyatakan komitmen untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah, termasuk melalui berbagai inovasi pembinaan berbasis kemandirian.

FAQ

1. Apa tujuan pembangunan dapur MBG di Lapas Samarinda?
Tujuannya untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis sekaligus memberikan pelatihan keterampilan bagi warga binaan.

2. Siapa yang terlibat dalam pengelolaan dapur MBG?
Warga binaan pemasyarakatan dilibatkan sebagai tenaga pengolah makanan setelah mengikuti pelatihan khusus.

3. Apakah warga binaan mendapatkan pelatihan khusus?
Ya, mereka akan mengikuti pelatihan penanganan makanan sesuai standar kesehatan yang didampingi tenaga kesehatan.

4. Selain dapur, program apa lagi yang dikembangkan?
Lapas juga merencanakan peternakan ayam petelur, budidaya ikan air tawar, serta penanaman tanaman pangan.

5. Siapa sasaran penerima makanan dari dapur MBG ini?
Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program MBG di wilayah sekitar Samarinda.

Pemerintah menargetkan 82,9 juta anak menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Program ini dinilai penting untuk kesehatan anak dan pertumbuhan ekonomi daerah.

PADANG — Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan target menjangkau 82,9 juta anak Indonesia pada 2026. Upaya ini menandai perluasan besar layanan gizi nasional yang dinilai strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebutkan jumlah penerima manfaat MBG terus bertambah sejak program diluncurkan pada awal 2025. Hingga saat ini, sekitar 62 juta anak telah mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Menurut Dadan, perluasan cakupan MBG bukan hanya soal penyediaan makanan, tetapi bagian dari investasi jangka panjang negara dalam meningkatkan kesehatan dan produktivitas generasi muda.

“Program ini menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan anak-anak tumbuh sehat, sehingga di masa depan mereka mampu berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan,” ujarnya di Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (22/4/2026).

Program MBG merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah memandang pemenuhan gizi anak sebagai fondasi utama dalam menciptakan generasi produktif dan berdaya saing.

Dadan menilai keberhasilan program MBG berkaitan erat dengan berbagai aspek pembangunan, mulai dari pencegahan tengkes (stunting) hingga peningkatan kualitas tenaga kerja di masa mendatang.

Ia menambahkan bahwa dampak program ini tidak hanya terasa dalam jangka pendek, tetapi juga akan berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Seiring peningkatan jumlah penerima manfaat, BGN menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap standar teknis dalam penyelenggaraan layanan gizi. Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta memastikan kelengkapan fasilitas serta dokumen pendukung.

Beberapa syarat utama yang harus dipenuhi antara lain keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kedua komponen tersebut dinilai penting untuk menjamin keamanan pangan yang diberikan kepada anak-anak.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa peningkatan jumlah penerima tidak mengorbankan kualitas makanan dan keamanan kesehatan.

Di tingkat daerah, implementasi MBG juga mulai menunjukkan dampak ekonomi. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menegaskan bahwa pelaksanaan program tidak hanya difokuskan di wilayah perkotaan, tetapi menyasar seluruh daerah di provinsi tersebut.

Ia berharap program MBG tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga memperhatikan kualitas rasa agar anak-anak lebih antusias mengonsumsinya.

Berdasarkan data BGN, terdapat 402 unit SPPG di Sumatera Barat, dengan 70 unit berada di Kota Padang. Dengan jumlah tersebut, diperkirakan terjadi perputaran dana sekitar Rp400 miliar untuk memenuhi kebutuhan penyediaan makanan bergizi di wilayah tersebut.

Selain meningkatkan kualitas gizi anak, perputaran dana tersebut juga dinilai berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk sektor pangan dan jasa distribusi.

FAQ

Apa itu program Makan Bergizi Gratis (MBG)?
Program MBG adalah inisiatif pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi kepada anak-anak Indonesia guna meningkatkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.

Berapa target penerima MBG pada 2026?
Pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta anak menjadi penerima manfaat MBG.

Berapa jumlah penerima MBG saat ini?
Sekitar 62 juta anak telah menerima manfaat program hingga saat ini.

Apa manfaat utama program MBG?
Program ini bertujuan mencegah stunting, meningkatkan kesehatan anak, serta mendukung produktivitas generasi di masa depan.

Apa dampak ekonomi dari program MBG di daerah?
Di Sumatera Barat saja, program ini diperkirakan mendorong perputaran dana hingga Rp400 miliar, yang berpotensi menggerakkan ekonomi lokal.

Dapur MBG Polres Penajam Paser Utara kini gunakan IPAL standar BGN untuk memastikan pengolahan limbah lebih bersih, aman, dan ramah lingkungan sesuai aturan terbaru.

Penajam Paser Utara – Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Kepolisian Resor Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kini menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang telah disesuaikan dengan standar Badan Gizi Nasional (BGN). Sistem tersebut mulai diterapkan sebagai upaya memperketat pengelolaan limbah sekaligus menjaga kualitas lingkungan.

Wakil Kepala Polres Penajam Paser Utara, Komisaris Polisi Awan Kurnianto, mengatakan IPAL yang digunakan merupakan sistem lengkap yang didatangkan dari Jakarta dan dirancang khusus sesuai ketentuan BGN.

“IPAL ini sudah menggunakan teknologi lengkap sesuai standar Badan Gizi Nasional,” kata Awan, Minggu.

Dilengkapi Aerator dan Zat Pengurai Limbah

Sistem IPAL tersebut dilengkapi mesin aerator yang berfungsi menghasilkan gelembung udara untuk mempercepat proses penguraian limbah. Selain itu, digunakan pula zat khusus yang membantu memecah kandungan limbah agar air yang dihasilkan lebih bersih.

Sebagai indikator sederhana, dilakukan uji biologis dengan menempatkan ikan pada bak penampungan akhir. Jika ikan dapat bertahan hidup, maka air hasil olahan dinilai telah aman bagi lingkungan.

Sampel Diuji Labkesda Kaltim

Untuk memastikan standar terpenuhi, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kalimantan Timur telah mengambil sampel air dari instalasi tersebut. Hasil pengujian akan menjadi dasar evaluasi, termasuk dalam proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Hasil tersebut juga akan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bagian dari proses supervisi sebelum operasional dapur kembali berjalan normal.

Sempat Dihentikan Karena Standar IPAL

Sebelumnya, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Penajam sempat dihentikan sementara. Penghentian dilakukan karena sistem IPAL yang digunakan belum memenuhi standar terbaru yang kini diperketat oleh BGN.

Setelah dilakukan penyesuaian dan evaluasi, dapur MBG kini kembali mengarah pada pemenuhan standar yang ditetapkan.

Layani Ribuan Pelajar

Dapur MBG Polres Penajam Paser Utara saat ini melayani sedikitnya 1.189 peserta didik di wilayah Kecamatan Penajam. Para penerima manfaat berasal dari SD Negeri 008, SMP Negeri 21, dan SMA Negeri 8.

Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk memastikan program pemenuhan gizi tersebut tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga aman bagi lingkungan sekitar.

“Kami berupaya agar pengelolaan limbah di dapur MBG benar-benar bersih dan tidak mencemari lingkungan,” ujar Awan.

Foto SPPG Desa Anik Dingir Yang Oprasionalnya sementara di hentikan

LANDAK - Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Anik Dingir, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kaliamantan Barat. Mendadak menghentikan oprasionalnya untuk mengantar MBG di Sekolah - sekolah terhitung pada tanggal 13 April 2026.

Kejadian tersebut menjadi tanda tanya dari pihak orang tua murid yang menerima manfaat MBG, pasalnya MBG di Desa Anik Dingir tersebut baru berjalan kurang lebih satu bulan belakangan ini.

"Selasa (14/4) kemarin anak saya bilang kami tidak dapat MBG lagi, katanya MBG di Anik tutup tidak tau tutupnya sampai kemungkinan ada masalah," ungkap Yanti salah satu orangtua penerima MBG di Anik kepada media ini. Kamis (16/4/2026).

Setelah itu, tim media mencoba mengkonfirmasi langsung dan menghubungi Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Landak Yohanes, saat dihubungi dirinya pun membenarkan, bahwa SPPG di Desa Anik Dingir tersebut untuk saat ini memberhentikan Oprasionalnya sementara waktu.

"Iya pak benar di hentikan sementara waktu ini oprasionalnya, mudah -mudahan dalam satu atau dua minggu kedepanya bisa kembali beroperasi," ujar Yohanes Korwil BGN Landak saat di konfirmasi. Jumat (17/4/2026).

Ia mengatakan, penutupan sementara dapur SPPG tersebut dikarenakan ada dua faktor, yang pertama karena terkait ahli gizi dan yang kedua terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"SPPG Anik itu, dibagian staf Ahli gizi nya saat ini terjadi kekosongan karena mengundurkan diri, kemudian saat ini juga sedang menunggu hasil pengujian sampel makanan SPPG nya keluar. Inilah yang menjadi alasan untuk menghentikan Oprasionalnya sementara," kata Yohanes.

Perlu diketahui SLHS merupakan sertifikat resmi dari Dinas Kesehatan. Dokumen ini membuktikan bahwa dapur penyedia makanan telah memenuhi standar kebersihan dan kelayakan pangan.

“SLHS bertujuan menjamin makanan yang disajikan aman, bergizi, dan higienis bagi masyarakat,” tambah Yohanes.

Ditanya Terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ada di dapur SPPG Desa Anik Dingir, ia menjelaskan tidak ada masalah.

"Untuk IPAL mereka sudah ada pengajuan dan sudah sesuai SOP," tutup Yohanes.

BGN Wajibkan Semua SPPG Kantongi SLHS di Bulan Agustus

Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada Agustus mendatang. 

Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan pihaknya bakal mendorong percepatan sertifikasi standar higiene tersebut.

"Target saya, bulan Juni semua SPPG sudah mendaftar dan bulan Agustus seluruh SPPG sudah ber-SLHS," kata Nanik dalam keterangan resminya, Jumat (17/4/2026).

Nanik mengatakan, sampai saat ini jumlah SPPG yang mengantongi SLHS terus bertambah. Pada akhir September 2025, tercatat baru 39 SPPG yang mengantongi SLHS.

Namun, per 15 April 2026 jumlah SPPG yang mengantongi sertifikat itu sudah mencapai 13.576 unit atau 52,37 persen dari 25.925 SPPG yang sedang beroperasi.

Sementara, jumlah SPPG yang telah mengajukan SLHS ke Dinas Kesehatan setempat sudah mencapai 16.681 unit atau 81,39 persen. Nanik menegaskan, oihaknya akan terus mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk ikut berperan dalam percepatan sertifikasi dapur MBG.

“Tetap harus mengacu pada persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh SPPG," ujar Nanik.

Pada saat yang bersamaan, BGN tanpa sertifikat SLHS juga akan ditindak tegas karena dinilai belum mematuhi kewajiban administratif.

Nanik mentakan bakal memerintahkan Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan di BGN untuk membekukan sementara SPPG yang belum mengurus SLHS. Tindakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah menjaga kualitas dan keamanan makanan yang disajikan kepada jutaan penerima manfaat.

 "Untuk SPPG yang belum mendaftar SLHS, kami akan instruksikan dilakukan suspensi atau penghentian sementara operasional," tutur Nanik.

BGN Wajibkan Semua Dapur MBG Kantongi SLHS di Bulan Agustus Sebagai informasi, pemerintah mencatat per 30 Maret 2026 program MBG telah menjangkau 61.680.043 penerima manfaat. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut, MBG itu disalurkan melalui mencapai 26.066 unit SPPG di 38 provinsi. Pemerintah menyatakan akan terus menyempurnakan pelaksanaan program MBG sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. 

“Atas perintah Presiden, kita diminta sudah sempurna sebelum akhir tahun,” ujar Zulhas dalam rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (2/4/2026). (dikutip dari Kompas.com)

BGN Tegas Bakal Stop Operasional SPPG Bila Tak Miliki SLHS dan IPAL

Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maksimal satu bulan setelah mulai beroperasi.

Ketentuan tersebut menjadi syarat utama dalam menjamin keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (20/1).

"Kami mensyaratkan seluruh SPPG baru yang baru beroperasi maka maksimal satu bulan setelah beroperasi sudah harus memiliki SLHS. Karena pada saat penilaian SLHS memang SPPG tersebut harus sudah operasional," kata Dadan.

Menurut Dadan, SLHS hanya dapat diberikan kepada SPPG yang sudah beroperasi, karena proses penilaian mencakup berbagai aspek, mulai dari pelatihan pegawai hingga menu makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.

"Terkait dengan SLHS, SPPG baru yang akan operasional kita perintahkan untuk meminta rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten masing-masing," sambungnya.

Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kata Dadan, maka operasional SPPG akan dihentikan sementara. Selain aspek higiene dan sanitasi, BGN juga mewajibkan setiap SPPG memiliki sistem pengolahan limbah berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).Ketentuan tersebut akan menjadi bagian dari proses sertifikasi ke depan.

 "Kemudian untuk pengolahan limbah, kami mensyaratkan bahwa di setiap SPPG ada IPAL dan ini menjadi bagian nanti sertifikasi," ucapnya.

BGN akan memberikan kesempatan kepada SPPG yang belum memiliki pengolahan limbah untuk segera melengkapinya. Apabila setelah diberikan tenggat waktu SPPG tetap tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka operasionalnya berpotensi dihentikan.

"Ketika kesempatan sudah diberikan dan tetap tidak membuat kemungkinan besar SPPG itu akan kita hentikan," tegas Dadan.(dikutip dari web BGN)

(RED)

BGN Kaltim menutup sementara 74 dapur SPPG untuk perbaikan IPAL dan pengurusan SLHS demi menjaga keamanan pangan dan kualitas layanan gizi masyarakat.

BGN Kaltim Tutup Sementara 74 Dapur SPPG, Fokus Perbaikan IPAL Dan Sertifikasi

SAMARINDA – Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Kalimantan Timur mengambil langkah tegas dengan menutup sementara operasional 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Penutupan ini dilakukan untuk memperbaiki fasilitas Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) serta mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas produksi makanan serta keamanan pangan bagi masyarakat penerima manfaat program gizi.

Pendamping Koordinator Regional BGN Kalimantan Timur, Muhammad Sirajul Amin, membenarkan adanya penghentian operasional sementara tersebut.

“Iya, tutup operasional sementara untuk melakukan perbaikan terkhusus IPAL dan pengurusan SLHS,” ujar Muhammad Sirajul Amin saat dikonfirmasi di Samarinda, Selasa.

Penutupan Berdasarkan Surat Resmi

Keputusan penghentian aktivitas produksi di puluhan dapur gizi itu merujuk pada Surat Nomor 1204/D.TWS/3/2026 yang diterbitkan oleh Direktorat Pemantauan dan Pengawasan pada 31 Maret 2026.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa ketiadaan fasilitas IPAL yang sesuai standar pemerintah berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap:

• Kualitas produksi makanan

• Mutu gizi

• Keamanan pangan penerima manfaat

Hal ini menjadi perhatian utama karena dapur SPPG berperan penting dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat.

Dana Bantuan Sementara Dihentikan

Sebagai konsekuensi atas pelanggaran standar kelayakan, Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan merekomendasikan penghentian sementara penyaluran dana bantuan pemerintah kepada SPPG yang terdampak.

Selain itu, para Kepala SPPG juga diminta segera menyelesaikan seluruh proses pembayaran melalui Virtual Account (VA) dalam waktu maksimal 1×24 jam untuk periode operasional sebelum surat penghentian diterbitkan.

Kebijakan ini bertujuan menjaga transparansi administrasi serta memastikan semua kewajiban finansial terselesaikan dengan baik.

Wilayah Terdampak Penutupan

Penghentian operasional sementara ini berdampak pada puluhan unit pelayanan di berbagai wilayah Kalimantan Timur, antara lain:

• Kabupaten Paser

• Kutai Kartanegara

• Berau

• Kutai Timur

• Penajam Paser Utara

• Kota Balikpapan

• Samarinda

• Bontang

Wilayah-wilayah tersebut selama ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi masyarakat.

Penutupan Bersifat Sementara, Bisa Dibuka Kembali

Meski operasional dihentikan, pihak BGN menegaskan bahwa status penutupan ini tidak bersifat permanen.

Yayasan atau pengelola SPPG masih memiliki kesempatan untuk kembali membuka dapur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.

Adapun syarat utama pembukaan kembali meliputi:

• Menyelesaikan perbaikan fasilitas IPAL sesuai standar

• Mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)

• Menyerahkan dokumen pendukung resmi kepada Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III

Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi dan diverifikasi, operasional dapur bisa kembali berjalan seperti semula.

Langkah Preventif Demi Keamanan Pangan

Penghentian operasional ini dinilai sebagai langkah preventif penting dalam menjaga keamanan pangan serta memastikan standar kebersihan dapur tetap terjaga.

Dengan adanya fasilitas IPAL yang memenuhi standar serta sertifikasi sanitasi yang sah, kualitas makanan yang dihasilkan diharapkan tetap aman dan layak dikonsumsi.

Langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap program gizi berjalan sesuai standar nasional.

FAQ

Kenapa 74 dapur SPPG di Kaltim ditutup sementara?

Karena fasilitas IPAL belum memenuhi standar pemerintah dan sertifikat SLHS belum selesai diurus.

Apakah penutupan ini bersifat permanen?

Tidak. Penutupan hanya sementara hingga perbaikan IPAL dan sertifikasi selesai.

Wilayah mana saja yang terdampak?

Beberapa wilayah terdampak meliputi Paser, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.

Apa syarat agar dapur bisa beroperasi kembali?

Pengelola harus memperbaiki IPAL sesuai standar, mendapatkan SLHS, dan menyerahkan dokumen pendukung resmi.

Apakah dana bantuan tetap berjalan?

Tidak. Penyaluran dana bantuan sementara dihentikan hingga persyaratan dipenuhi.

Mentan Andi Amran Sulaiman menyebut program MBG mampu menggerakkan ekonomi desa hingga ratusan triliun rupiah, terutama sektor hortikultura dan peternakan.

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut menjadi salah satu motor utama penggerak ekonomi desa, terutama di sektor pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program ini tidak berdiri sendiri, melainkan menciptakan dampak ekonomi berantai dari hulu hingga hilir.

Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, yang menyoroti dampak nyata program MBG terhadap pelaku usaha di pedesaan.

"MBG jangan lihat berdiri sendiri. MBG ini penggerak ekonomi di desa. Jadi, menggerakkan ekonomi hortikultura sayur-sayuran, penjual ayam, telur, ini bergerak semua dari hulu sampai hilir," ujar Amran.

Permintaan Sayur Dan Produk Peternakan Meningkat

Program MBG dinilai mampu meningkatkan permintaan berbagai komoditas pangan, terutama dari sektor hortikultura seperti sayuran, serta produk peternakan seperti ayam dan telur.

Peningkatan permintaan tersebut memberikan dampak langsung bagi petani hortikultura. Produksi sayur-sayuran menjadi lebih bergairah karena adanya pasar yang stabil dan berkelanjutan.

Hal yang sama juga dirasakan oleh para peternak. Aktivitas peternakan unggas dan produksi telur mengalami peningkatan karena kebutuhan bahan pangan untuk mendukung program MBG terus bertambah.

Menurut Amran, dampak ini dirasakan oleh jutaan pelaku usaha di sektor peternakan, mulai dari unggas, sapi, hingga kambing.

"Berapa juta peternak kita? Ada 3,8 juta. Ini bergerak semua, dari unggas, sapi, kambing dan seterusnya," katanya.

Efek Berantai Hidupkan Ekonomi Desa

Tidak hanya petani dan peternak, sektor distribusi dan perdagangan hasil pangan juga ikut terdorong. Rantai pasok yang lebih aktif menciptakan ekosistem ekonomi desa yang saling terhubung.

Program MBG dinilai menciptakan efek berantai yang melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah di pedesaan. Mulai dari petani, pedagang, distributor, hingga pengolah pangan merasakan manfaatnya.

Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi tersebut, desa tidak lagi hanya menjadi tempat produksi, tetapi juga menjadi pusat perputaran ekonomi yang aktif.

Potensi Perputaran Ekonomi Capai Rp300 Triliun

Menteri Pertanian mengungkapkan bahwa potensi perputaran ekonomi dari program MBG dapat mencapai sekitar Rp300 triliun yang sebagian besar beredar di wilayah pedesaan Indonesia.

Nilai tersebut dinilai sangat besar dan mampu memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Jika perputaran ekonomi ini terus berlangsung, program MBG diyakini mampu memperkuat fondasi ekonomi desa sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi berbasis desa juga dinilai menjadi langkah penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Strategi Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dengan melibatkan berbagai sektor usaha dari hulu hingga hilir, program ini dinilai mampu menciptakan sistem pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Amran optimistis program MBG akan terus memberikan manfaat luas, khususnya dalam mendorong ekonomi desa yang inklusif dan berdaya saing tinggi di masa depan.

FAQ

Apa itu Program MBG?

Program MBG (Makan Bergizi Gratis) adalah program pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan bergizi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di desa.

Bagaimana MBG mempengaruhi ekonomi desa?

Program ini meningkatkan permintaan bahan pangan seperti sayuran, ayam, dan telur sehingga petani dan peternak mendapatkan pasar yang lebih stabil.

Berapa potensi perputaran ekonomi dari program MBG?

Menurut Menteri Pertanian, potensi perputaran ekonomi dari program MBG dapat mencapai sekitar Rp300 triliun.

Siapa saja yang merasakan manfaat program MBG?

Petani hortikultura, peternak ayam dan telur, distributor pangan, pedagang, serta pelaku UMKM di pedesaan.

Apa dampak jangka panjang dari program MBG?

Program ini berpotensi memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Foto: Dian Saputra, Tokoh Muda Kayong Utara, Mantan Ketua BEM Fisipol Universitas Tanjungpura (Untan) sekaligus Mantan Ketua Forum Mahasiswa Simpang Hilir (Formasi)

KAYONG UTARA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kayong Utara terhenti akibat penutupan empat titik dapur produksi. Korwil MBG setempat dituding melakukan kelalaian manajerial.

Dian Saputra, tokoh muda Kayong Utara, yang merupakan Mantan Ketua BEM Fisipol Universitas Tanjungpura (Untan) sekaligus Mantan Ketua Forum Mahasiswa Simpang Hilir (Formasi) mengkritik keras penutupan ini. 

Menurutnya, penutupan ini dinilai sebagai langkah mundur dalam upaya pemenuhan gizi siswa, mengingat program ini merupakan prioritas strategis untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah.

"Ini bukti ketidaksiapan dan kelalaian Korwil. Mereka harusnya jadi jembatan solusi, bukan malah menghentikan program," katanya.

Dian juga mempertanyakan mekanisme penentuan titik dapur, pembangunan gedung, dan pengelolaan dapur yang diduga dimonopoli oknum pengusaha dan anggota dewan.

"Dalam waktu dekat saya bersama tokoh tokoh masyarakat juga akan melayangkan surat secara resmi kepada Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara untuk melaksanakan Audensi agar permasalahan permasalahan MBG di Kabupaten Kayong Utara dapat di Klarifikasi dari Pihak Satgas dan Korwil sehingga Publik mendapatkan Informasi secara Utuh," ujarnya.

Masyarakat juga mendesak audit kinerja Korwil dan instansi terkait agar program MBG kembali berjalan. Hingga kini, Korwil belum beri keterangan resmi.

"Kami tidak ingin hak-hak siswa di Kayong Utara terabaikan hanya karena masalah koordinasi yang buruk. Perlu ada evaluasi total terhadap kinerja Korwil agar kejadian serupa tidak terulang," tukasnya. (Izhar)

Satgas MBG Sampang selidiki menu makan bergizi gratis dibungkus kresek yang viral dan diduga melanggar SOP Badan Gizi Nasional. (Gambar ilustrasi)

SAMPANG – Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Sampang, Jawa Timur, akhirnya turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran dalam pendistribusian menu MBG yang viral di media sosial.

Kasus ini mencuat setelah beredarnya video yang memperlihatkan makanan untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dibungkus menggunakan tas kresek. Praktik tersebut langsung menuai kritik dan menjadi bahan perbincangan publik.

Sekretaris Satgas MBG Sampang, Sudarmanto, menegaskan pihaknya bergerak cepat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

“Hari ini tim Satgas MBG Sampang turun langsung ke lapangan, menemui warga penerima manfaat di Desa Robatal untuk melakukan konfirmasi secara langsung,” ujarnya, Jumat.

Diduga Langgar SOP Badan Gizi Nasional

Sudarmanto menjelaskan, pendistribusian makanan dalam program MBG seharusnya mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam aturan tersebut, makanan wajib disajikan menggunakan wadah khusus seperti ompreng, bukan kantong plastik.

Tujuannya bukan sekadar estetika, tapi juga menjaga kualitas gizi dan keamanan makanan.

“Penyajian itu penting, mulai dari kandungan karbohidrat, protein, serat, hingga suhu makanan harus terjaga,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemindahan makanan diperbolehkan, namun harus tetap dilakukan ke wadah layak milik penerima manfaat.

Satgas Dan BGN Lakukan Klarifikasi

Selain menemui warga, tim Satgas MBG bersama BGN juga melakukan klarifikasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pihak pelaksana di lapangan.

Namun, hingga saat ini hasil investigasi belum dipublikasikan secara detail.

“Nanti akan kami sampaikan, karena temuan ini masih dalam pembahasan lebih lanjut,” kata Sudarmanto.

Viral Di Media Sosial, Warga Bereaksi

Video yang viral menunjukkan menu MBG berisi nasi, ayam kentaki, sayuran wortel dan kentang, tahu goreng, serta buah salak.

Namun, alih-alih menggunakan wadah standar, makanan tersebut justru ditempatkan dalam keranjang, nampan plastik, bahkan tas kresek.

Tak hanya di Desa Robatal, kasus serupa juga ditemukan di Desa Sreseh, di mana menu MBG dibungkus menggunakan kertas.

Kondisi ini memicu reaksi publik, karena dinilai tidak mencerminkan standar program pemerintah yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat.

Kepercayaan Publik Jadi Taruhan

Kasus ini menjadi perhatian serius karena program MBG menyasar kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil.

Jika tidak dikelola dengan baik, bukan hanya kualitas gizi yang dipertanyakan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Satgas MBG Sampang memastikan akan menindaklanjuti temuan ini secara transparan dan sesuai prosedur.

FAQ

1. Apa itu program MBG?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program pemerintah untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

2. Kenapa penggunaan tas kresek dipermasalahkan?
Karena tidak sesuai SOP BGN yang mewajibkan penggunaan wadah higienis seperti ompreng untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan.

3. Di mana kejadian ini terjadi?
Kasus ini terjadi di Desa Robatal dan Desa Sreseh, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

4. Apa langkah yang sudah dilakukan Satgas?
Satgas MBG Sampang telah turun langsung ke lapangan dan melakukan klarifikasi dengan warga serta pihak SPPG.

5. Apakah sudah ada hasil investigasi?
Belum. Saat ini masih dalam tahap pembahasan dan akan diumumkan kemudian.

Dapur MBG Polres Penajam mulai layani ibu hamil, busui, dan balita lewat posyandu. Program diperluas untuk tingkatkan gizi masyarakat.

Samarinda, Kaltim -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperluas di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Salah satu dapur penyedia MBG yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Penajam kini bersiap melayani kelompok rentan yang dikenal sebagai 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.

Kepala SPPG Polres Penajam Paser Utara, Yogi, menyampaikan bahwa program ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok yang paling membutuhkan.

“Program MBG diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan,” ujarnya, Rabu.

Distribusi Lewat Posyandu, Bisa Diantar ke Rumah

Untuk memastikan distribusi berjalan efektif, penyaluran makanan bergizi bagi kelompok 3B akan dilakukan melalui pos pelayanan terpadu (posyandu). Para penerima manfaat dapat mengambil langsung makanan di posyandu terdekat dari tempat tinggal mereka.

Namun, bagi ibu hamil dan menyusui yang memiliki keterbatasan mobilitas, pihak SPPG menyediakan layanan antar langsung ke rumah.

“Kami siapkan skema distribusi fleksibel. Jika tidak memungkinkan datang ke posyandu, makanan akan kami antar,” jelas Yogi.

Mulai Pekan Depan di Dua Kelurahan

Program ini direncanakan mulai berjalan pekan depan di dua wilayah awal, yaitu Kelurahan Sungai Parit dan Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam.

Saat ini, proses pendataan penerima manfaat masih terus dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pendataan tersebut melibatkan kader posyandu sebagai ujung tombak di lapangan.

“Teknis penyaluran juga melibatkan kader posyandu agar lebih terorganisir dan akurat,” tambahnya.

Sudah Layani Ribuan Pelajar

Sebelumnya, SPPG Polres Penajam Paser Utara telah melayani sebanyak 1.189 peserta didik melalui program MBG. Secara keseluruhan, tercatat sudah ada 10 SPPG yang beroperasi di wilayah tersebut, dengan total sekitar 12.770 peserta didik penerima manfaat.

Dengan perluasan ke kelompok 3B, cakupan program ini semakin luas dan diharapkan mampu menekan angka kekurangan gizi di daerah.

Komitmen Jangka Panjang Pemenuhan Gizi

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dan aparat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program MBG tidak hanya fokus pada anak sekolah, tetapi juga menyasar fase penting kehidupan seperti masa kehamilan dan pertumbuhan balita.

Pendekatan ini dinilai penting karena periode tersebut sangat menentukan kualitas generasi masa depan.

FAQ

1. Apa itu Program MBG?
Program MBG adalah program penyediaan makanan bergizi gratis untuk meningkatkan asupan nutrisi masyarakat, terutama kelompok rentan.

2. Siapa saja penerima manfaat kelompok 3B?
Kelompok 3B meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

3. Bagaimana cara mendapatkan makanan MBG?
Bisa diambil di posyandu terdekat atau diantar ke rumah bagi yang memiliki keterbatasan.

4. Kapan program ini mulai berjalan?
Direncanakan mulai pekan depan di beberapa wilayah awal.

5. Siapa yang terlibat dalam distribusi?
SPPG Polres Penajam bekerja sama dengan kader posyandu.

Menu MBG dari dapur berlokasi di Sukamaju Teluk Batang, isinya sebelah buah naga.

Kayong Utara (Borneo Tribun) - Menu sepotong buah naga yang diantar dapur MBG yang berlokasi di Sukamaju Desa Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, menjadi hot dibicarakan pihak sekolah maupun orang tua siswa karena menyajikan menu sebelah buah naga.

Buah naga dianggap bukanlah kebiasaan yang dikonsumsi oleh sebagian besar siswa penerima makanan MBG. Ditambah lagi, menu yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah hari dan jumlah harga.

"MBG kelas 6, Naga, roti, tiga kurma, teluk, untuk 2 hari, total 12.400. Yang katanye anak-anak menerima sehari 10 ribu, 2 hari 20 ribu, Masyaallah, tolong kasi yang terbaik untuk anak-anak sekolah," tulis akun Irfan Labu di akun Facebook, Rabu (25/02/2026).

Dari berbagai informasi, menu sekerat buah naga ini berasal dari dapur dengan nama Blue Ransel yang berlokasi di Sukamaju Desa Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara.

Sebelumnya, menu yang disajikan oleh dapur ini pernah dikembalikan oleh tiga sekolah dasar negeri (SDN) karena persoalan yang sama.

Ketiga sekolah itu masing-masing adalah SDN 05, SDN 11, dan SDN 12 Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara.

"Mereka bilang menunya untuk tiga hari, Senin sampai Rabu, isinya jauh dari kata sesuai. Kami kembalikan lah," ujar AP, salah seorang guru di salah satu sekolah yang menolak menu tersebut, Rabu (25/02/2025).

Pengembalian menu itu viral di medsos. Untuk 2 hari, yakni Senin dan Selasa, isinya sebungkus susu, sebungkus kacang polong, 2 telur, dan sebungkus roti tawar.

Sedangkan hari Rabu dan Kamis berupa sepotong buah naga, dua telur, tiga biji kurma, dan sebungkus roti.

"Betol-betol luar biaselah dapur ni cari untong. Tolonglah diperbaiki, usah palar bujur mao untung besak, anak-anak jadi korban," kata AP.

Penulis: Muzahidin.

Menu MBG dari SPPG Sandai yang diterima siswa pada Senin pertama masuk sekolah awal bulan Ramadhan kemarin berimbas SPPG ditutup sementara.

Ketapang (Borneo Tribun) - Satu dapur Satuan Pengelola Pelayanan Gizi (SPPG) di Kecamatan Sandai di bawah Yayasan Gemilang Usaha Kapuas diberhentikan operasinya oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Keputusan BGN ini sebagai imbas dari pemberian menu ke siswa di bawah standar harga maupun standar gizi saat awal masuk sekolah Senin kemarin.

"Beberapa SPPG itu, salah satunya di Sandai, sudah keluar surat Pemberhentian Operasional dari BGN," ujar Kepala Program MBG wilayah Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, Rabu (25/02/2026).

Diketahui, keputusan penghentian ini dilakukan setelah BGN menerima laporan Koordinator Regional Provinsi Kalbar dan laporan Kepala SPPG Ketapang-Sandai.

Dalam surat yang beredar di kalangan wartawan, surat penghentian itu diteken oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Wilayah III, Rudi Setiawan.

"Dalam rangka pelaksanaan Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026, untuk sementara SPPG Ketapang Sandai dihentikan operasionalnya sampai batas waktu yang tidak ditentukan," demikian bunyi surat tersebut.

Dengan dihentikannya operasional SPPG Ketapang Sandai, distribusi MBG di wilayah tersebut untuk sementara waktu dipastikan terhenti hingga ada evaluasi dan keputusan lanjutan dari BGN.

SPPG Sandai diketahui dikelola Yayasan Gemilang Usaha Kapuas dengan total 3.330 penerima manfaat dari 13 sekolah, mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA.

Sebelumnya, SPPG Sandai ini viral dengan menu versi Ramadan berupa dua pisang, tiga butir kurma, dan dua roti.

Menu kering tersebut dinilai sejumlah orangtua tidak memenuhi standar gizi dan dianggap tidak sebanding dengan alokasi anggaran. Warga bahkan menjulukinya sebagai "Menu Diet Gratis" (MDG) karena dinilai terlalu minim.

"Jauh sebelum bulan puasa, saya sudah beritahu ke semua SPPG untuk berhati-hati dalam menentukan menu kering. Karena bisa dihitung secara nyata dan masyarakat kita sudah pintar," tandas Agus Kurniawi.

Penulis; Muzahidin.

Makan Bergizi Gratis, MBG Ramadhan, Singkawang, Menu Kering, SPPG Singkawang, Standar Gizi, Gizi Siswa, Program MBG, Menu Ramadhan, Nutrisi Anak. (Gambar ilustrasi AI)

SPPG Singkawang Pastikan Makan Bergizi Gratis Ramadhan Tetap Optimal

SINGKAWANG -- Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Singkawang tetap berjalan selama Bulan Suci Ramadhan. Koordinator Wilayah SPPG MBG se-Kota Singkawang, Devi Riskia, menegaskan bahwa menu yang dibagikan kepada siswa Muslim disesuaikan menjadi menu kering agar bisa dikonsumsi saat berbuka puasa, Selasa 24 Februari, di Singkawang.

Penjelasan ini disampaikan menyusul perbincangan warganet di media sosial yang menyoroti pembagian menu kering pada hari pertama masuk sekolah di awal Ramadhan. Sejumlah orang mempertanyakan kecukupan gizi dari makanan yang dibawa pulang siswa.

Devi Riskia memastikan bahwa komposisi menu MBG kering telah melalui perhitungan gizi yang matang. Paket makanan tersebut terdiri dari roti, telur, buah, kacang, dan kurma. Menurutnya, kombinasi itu sudah mencakup kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, hingga serat yang dibutuhkan anak sekolah.

“Kami sudah menghitung kandungan gizinya secara menyeluruh. Walaupun tidak dalam bentuk makanan siap santap, nilai nutrisinya tetap sesuai standar,” jelas Devi.

Penyesuaian Menu MBG Selama Ramadhan

Makan Bergizi Gratis, MBG Ramadhan, Singkawang, Menu Kering, SPPG Singkawang, Standar Gizi, Gizi Siswa, Program MBG, Menu Ramadhan, Nutrisi Anak. (Gambar ilustrasi AI)

Kebijakan pemberian menu kering khusus bagi siswa Muslim merupakan bentuk penyesuaian selama bulan puasa. Langkah ini diambil agar siswa tetap bisa memperoleh asupan bergizi tanpa mengganggu ibadah puasa mereka.

Sementara itu, sekolah non-Muslim di Singkawang tetap menerima menu basah seperti biasa. Menu tersebut terdiri dari nasi putih, lauk-pauk, sayuran, dan buah dengan komposisi gizi yang telah disesuaikan standar program MBG.

Perbedaan bentuk penyajian ini menegaskan bahwa program MBG tetap memperhatikan kebutuhan peserta didik dari berbagai latar belakang, sekaligus menjaga keseimbangan nutrisi harian mereka.

Porsi Disesuaikan Jenjang Pendidikan

Tak hanya jenis menu, porsi makanan juga dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk siswa sekolah dasar, porsi diberikan lebih kecil sesuai kebutuhan energi anak usia tersebut. Sedangkan siswa sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas mendapatkan porsi lebih besar.

Penyesuaian ini dilakukan agar kebutuhan gizi siswa tetap terpenuhi secara proporsional. Anak usia remaja tentu membutuhkan asupan kalori dan protein yang lebih tinggi dibandingkan anak usia sekolah dasar.

Evaluasi Berkelanjutan Program MBG

Devi menegaskan bahwa pelaksanaan MBG selama Ramadhan akan terus dievaluasi. Pihaknya membuka ruang masukan dari masyarakat untuk memastikan kualitas program tetap terjaga.

Evaluasi ini penting agar program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat nyata bagi tumbuh kembang anak, sekaligus menjawab kekhawatiran publik yang berkembang di media sosial.

Dengan komitmen tersebut, SPPG MBG Singkawang berharap siswa tetap mendapatkan asupan bergizi yang layak meski sedang menjalankan ibadah puasa.

FAQ Seputar MBG Ramadhan di Singkawang

1. Mengapa menu MBG Ramadhan berbentuk kering?
Menu kering diberikan agar siswa Muslim dapat mengonsumsinya saat berbuka puasa tanpa mengganggu ibadah.

2. Apa saja isi menu MBG kering?
Roti, telur, buah, kacang, dan kurma yang telah dihitung kandungan gizinya.

3. Apakah nilai gizinya tetap terpenuhi?
Ya, pihak SPPG memastikan komposisi menu tetap memenuhi kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, dan serat.

4. Apakah semua sekolah menerima menu kering?
Tidak. Sekolah non-Muslim tetap menerima menu basah seperti biasa.

5. Apakah porsi setiap siswa sama?
Tidak. Porsi disesuaikan dengan jenjang pendidikan, dari SD hingga SMA.

Menkeu Purbaya menanggapi gugatan guru honorer atas UU APBN 2026 terkait anggaran pendidikan dan program MBG di MK. Pemerintah menilai dalil lemah, sidang uji materi masih berproses.

JAKARTA -- Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi gugatan uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang diajukan guru honorer Reza Sudrajat ke Mahkamah Konstitusi. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu kemarin (18/2), terkait tudingan pengalihan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis.

Purbaya menegaskan pemerintah akan menghormati dan menunggu proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut setiap gugatan memiliki peluang untuk dikabulkan atau ditolak. Namun, menurut penilaiannya, gugatan tersebut memiliki dasar hukum yang lemah.

Ia menyampaikan bahwa kekuatan materi gugatan akan diuji dalam persidangan. Jika argumentasi dinilai tidak cukup kuat secara konstitusional, maka peluang dikabulkannya permohonan dinilai kecil. Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan majelis hakim konstitusi.

Gugatan Guru Honorer Soal Anggaran Pendidikan dan MBG

Permohonan judicial review diajukan oleh Reza Sudrajat terhadap Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 55 PUU XXIV 2026 di Mahkamah Konstitusi.

Dalam sidang perdana pada Kamis (12/2), pemohon menilai terdapat pengalihan anggaran pendidikan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis. Ia berpendapat kebijakan tersebut berpotensi melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan alokasi minimal 20 persen APBN untuk sektor pendidikan.

Reza mengklaim bahwa jika anggaran MBG tidak dimasukkan dalam komponen pendidikan, maka porsi anggaran pendidikan murni hanya sekitar 11,9 persen dari total APBN. Angka itu disebutnya berada di bawah batas konstitusional.

Menurutnya, dana pendidikan seharusnya difokuskan pada kebutuhan pokok seperti gaji dan tunjangan pendidik, perbaikan fasilitas sekolah, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Ia juga mengkhawatirkan kebijakan tersebut berdampak pada ruang fiskal untuk pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara.

Respons Hakim Konstitusi

Dalam persidangan, Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah meminta pemohon menjelaskan secara lebih detail hubungan antara statusnya sebagai guru honorer dengan dugaan kerugian konstitusional yang dialami. Mahkamah memberikan waktu 14 hari untuk perbaikan permohonan sebelum masuk tahap pemeriksaan lanjutan.

Perkembangan perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dua isu sensitif sekaligus, yakni anggaran pendidikan dan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi agenda strategis pemerintah.

Dinamika Anggaran Pendidikan dan Kebijakan Fiskal

Perdebatan mengenai komposisi anggaran pendidikan dalam APBN bukan hal baru. Pemerintah selama ini menyatakan tetap menjaga porsi minimal 20 persen sesuai amanat konstitusi. Namun, perbedaan metode perhitungan kerap menjadi sumber perdebatan.

Kasus ini memperlihatkan bagaimana kebijakan fiskal dapat berimplikasi langsung terhadap sektor pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan untuk menjalankan program prioritas nasional seperti MBG yang ditujukan meningkatkan kualitas gizi anak.

Masyarakat kini menunggu bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai argumentasi kedua belah pihak dalam perkara ini.

FAQ Seputar Gugatan APBN 2026 dan Program MBG

Apa yang digugat dalam perkara ini?
Pasal 22 ayat (2) dan (3) UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 terkait penghitungan anggaran pendidikan.

Mengapa anggaran MBG dipersoalkan?
Pemohon menilai memasukkan anggaran MBG dalam pos pendidikan berpotensi menurunkan alokasi pendidikan murni di bawah 20 persen APBN.

Apa sikap pemerintah?
Menteri Keuangan menyatakan akan menunggu proses persidangan dan menilai gugatan tersebut lemah secara hukum.

Apa dampaknya bagi guru honorer?
Pemohon mengklaim kebijakan tersebut membatasi ruang fiskal untuk belanja pegawai pendidikan, termasuk peluang pengangkatan menjadi ASN.

Kapan keputusan MK keluar?
Proses masih berjalan. Pemohon diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan sebelum tahap berikutnya.

Mobil operasional MBG di Bengkayang terjaring razia keselamatan oleh Satlantas Polres Bengkayang, Rabu (11/2/2026). ANTARA/Narwati

BENGKAYANG – Sebuah mobil operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjaring razia Operasi Keselamatan Kapuas 2026 yang digelar di wilayah hukum Polres Bengkayang, Kalimantan Barat. Razia ini menyoroti kepatuhan administrasi kendaraan demi keselamatan semua pengguna jalan.

Dalam pemeriksaan, petugas menemukan pengemudi mobil MBG tersebut tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), sementara pajak kendaraan juga telah kedaluwarsa.

"Pada saat razia gabungan hari ini, kami menemukan salah satu kendaraan operasional MBG. Setelah dicek, pengemudinya tidak memiliki SIM dan kendaraan tersebut mati pajak," ujar Kepala Satlantas Polres Bengkayang, AKP Sunarly, Rabu.

Meskipun kendaraan tersebut digunakan untuk mendukung program pemerintah, polisi menegaskan bahwa aturan tetap harus dijalankan tanpa pengecualian. Penindakan ini sekaligus menunjukkan komitmen kepolisian dalam menegakkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas, termasuk bagi kendaraan program pemerintah.

AKP Sunarly menekankan pentingnya kepatuhan administrasi kendaraan, khususnya bagi program nasional yang melibatkan mitra pengusaha atau pihak ketiga.

"Kami mengimbau kepada seluruh pelaksana program pemerintah yang bermitra dengan pengusaha, pastikan kendaraan dalam kondisi sah, mulai dari STNK, pajak, hingga pengemudi wajib memiliki SIM. Ini langkah penting untuk menjaga keselamatan dan mengurangi risiko kecelakaan," jelasnya.

Langkah penegakan hukum ini bukan untuk menghambat pelaksanaan program MBG, melainkan sebagai upaya preventif agar potensi kecelakaan di jalan raya bisa diminimalkan.

Selain penertiban administrasi, AKP Sunarly juga memaparkan data kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bengkayang sebagai dasar pelaksanaan Operasi Keselamatan Kapuas 2026.

Pada tahun 2025, tercatat 102 kasus kecelakaan lalu lintas, sementara di awal 2026, khususnya bulan Januari, terjadi 8 kasus kecelakaan dengan 6 korban meninggal dunia.

"Data ini menjadi peringatan bagi seluruh pengguna jalan untuk lebih disiplin serta memastikan kelengkapan surat kendaraan," tambahnya.

Operasi Keselamatan Kapuas 2026 digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan fatal.

"Kami mengimbau seluruh instansi, baik pemerintah maupun swasta, untuk memastikan kendaraan operasional layak jalan dan administrasi personel lengkap sebelum digunakan," pungkas AKP Sunarly.

Korban keracunan MBG saat dirawat di Puskesmas kecamatan Marau pada Kamis (05/02/2026)

Ketapang (Borneo Tribun) - Kepala Program makan bergizi gratis (MBG) Region Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, mengatakan dugaan sementara penyebab keracunan 417 orang di kecamatan Marau disebabkan karena pekedel tahu.

Dugaan tersebut dikarenakan, perkedel tahu diproduksi pada Selasa malam (03/02/2026) kemudian selanjutnya di olah kembali pada Rabu (04/02/2026) sekitar pukul 2 dini hari dan paginya dihidangkan kepada siswa. 

"Dugaan awal berasal dari perkedel tahu yang dibuat pada Selasa malam, 3 Februari 2026 sekitar pukul 19.00 WIB, lalu diolah kembali pada Rabu dini hari, 4 Februari 2026," ucap dia, Rabu (11/02/2026).

Meskipun demikian, guna memastikan penyebab keracunan massal ini, pihaknya masih menunggu hasik uji sampel makanan serta muntahan korban.

"Untuk hasil uji lab, belum keluar," ujarnya. 

Dugaan itu diperkuat dengan keterangan korban yang menyebutkan menu yang disediakan oleh mitra dapur MBG pada hari itu adalah menu nasi putih, gulai telur, perkedel tahu, tumis sawi dan wortel, serta puding.

Sejak memakan makanan itu, siswa, guru termasuk pengelola dapur MBG merasakan keluhan sakit pusing, mual serta muntah-muntah. Gejala ini dirasakan sehari setelah menu tersebut dikonsumsi. 

"Gejala mulai dirasakan setelah konsumsi menu hari Rabu. Karena awalnya dianggap mual dan pusing biasa, banyak yang tidak langsung berobat. Laporan resmi baru kami terima dari pihak sekolah pada Kamis pagi, 5 Februari 2026," jelasnya. 

Untuk saat ini, dari 417 orang korban, tersisa satu pasien masih dirawat di RSUD dr Agoesdjam Ketapang, sementara ratusan korban lainnya telah dipulangkan.

"Tersisa satu pasien yang dirawat di RSUD dr Agoesdjam Ketapang. Selebihnya, baik yang dirujuk maupun yang ditangani di Puskesmas Marau sudah dipulangkan ke rumah masing-masing," pungkasnya. (*mz).

Makan Bergizi Gratis Jadi Harapan Baru Anak Sekolah, Ini Fakta Dampaknya bagi Kesehatan dan Prestasi.

BENGKAYANG -- Bayangkan anak berangkat sekolah tanpa perut kosong, tubuh lebih segar, dan pikiran lebih siap menerima pelajaran. Inilah gambaran besar yang ingin diwujudkan pemerintah lewat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Sejak resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ini langsung menjadi sorotan publik karena menyentuh kebutuhan paling mendasar: gizi dan kesehatan anak Indonesia.

MBG dirancang khusus untuk kelompok rentan, mulai dari anak usia sekolah, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Tujuannya jelas, memastikan asupan nutrisi terpenuhi sejak dini sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

MBG, Solusi Nyata Masalah Gizi Nasional

Masalah gizi buruk dan malnutrisi masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Karena itu, MBG hadir bukan sekadar program bagi-bagi makanan, tetapi sebagai strategi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.

Secara nasional, program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dengan dukungan anggaran fantastis mencapai Rp171 triliun, yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Skala besar ini menjadikan MBG sebagai salah satu program intervensi gizi terbesar sepanjang sejarah kebijakan sosial Indonesia.

Dampak Nyata pada Kesehatan Siswa

Berbagai penelitian mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan. Jurnal ilmiah yang ditulis Dede Zainudin, dosen Universitas Indraprasta PGRI, mengungkapkan bahwa manfaat MBG paling cepat terlihat pada perbaikan kondisi fisik siswa.

Penelitian kuantitatif di SMAN 1 Pebayuran terhadap 250 siswa menemukan bahwa peserta MBG mengalami peningkatan energi, daya tahan tubuh, dan penurunan frekuensi sakit. Anak-anak menjadi lebih bugar dan tidak mudah kelelahan saat belajar.

Tak hanya itu, studi awal juga mencatat peningkatan asupan protein, vitamin, dan mineral, nutrisi penting dalam masa pertumbuhan. Secara teoritis, menu MBG bahkan mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan gizi harian anak, sehingga berpotensi menekan risiko kekurangan gizi kronis.

“Program Makan Bergizi Gratis terbukti meningkatkan stamina dan menurunkan frekuensi sakit pada peserta didik,” tulis Dede Zainudin dalam laporannya.

Nutrisi Seimbang, Otak Lebih Fokus

Makan Bergizi Gratis Jadi Harapan Baru Anak Sekolah, Ini Fakta Dampaknya bagi Kesehatan dan Prestasi.

Manfaat MBG tak berhenti di fisik. Sejumlah jurnal nutrisi di Indonesia menyebutkan bahwa pola makan bergizi berkaitan erat dengan fungsi kognitif siswa, terutama dalam hal konsentrasi, daya ingat, dan pemahaman pelajaran.

Artinya, MBG bukan hanya intervensi kesehatan, tetapi juga alat pendukung proses belajar di sekolah. Anak yang gizinya tercukupi cenderung lebih fokus, aktif, dan siap menerima materi.

Kualitas Menu Jadi Kunci Keberhasilan

Namun, efektivitas MBG sangat ditentukan oleh kualitas dan komposisi menu. Studi di Makassar membandingkan menu MBG dengan susu dan tanpa susu. Hasilnya, menu dengan susu mampu menyumbang sekitar 742 kkal energi (28 persen RDA) dan 34,9 gram protein (46,5 persen RDA) untuk remaja.

Sementara itu, menu tanpa susu tetap unggul dalam pemenuhan mikronutrien penting seperti zat besi, yang mencapai lebih dari 50 persen kebutuhan harian. Temuan ini menegaskan bahwa perencanaan menu yang seimbang dan berkelanjutan sangat menentukan dampak MBG.

Bukan Sekadar Makan, Tapi Edukasi Gizi

Menariknya, MBG juga dibarengi dengan edukasi pola makan sehat di sekolah. Anak-anak tidak hanya menerima makanan, tetapi juga diajak memahami pentingnya gizi seimbang dan kebiasaan hidup sehat sejak dini.

Dalam panduan pelaksanaannya, peningkatan literasi gizi dan perubahan perilaku makan menjadi salah satu target utama MBG. Dengan cara ini, manfaat program diharapkan bertahan hingga jangka panjang.

Pengaruh ke Kehadiran dan Aktivitas Belajar

Dari sisi pendidikan, berbagai riset menyebutkan bahwa status gizi yang lebih baik berbanding lurus dengan kehadiran dan keterlibatan siswa di kelas. Anak yang cukup gizi cenderung lebih jarang absen dan lebih aktif dalam pembelajaran.

Meski begitu, para peneliti mengingatkan bahwa prestasi akademik tidak hanya dipengaruhi gizi. Faktor lingkungan keluarga, kualitas sekolah, dan metode pengajaran tetap memegang peranan penting.

Tantangan dan Catatan Evaluasi

Evaluasi ilmiah juga mencatat bahwa dampak MBG pada konsentrasi dan absensi tidak selalu seragam. Penelitian di beberapa SD di Jakarta menunjukkan bahwa meskipun status gizi membaik, peningkatan konsentrasi belajar belum selalu signifikan secara statistik.

Hal ini menegaskan bahwa program gizi perlu didukung faktor eksternal, seperti peran keluarga dan lingkungan belajar yang kondusif.

Penilaian Awal dari BPS

Data awal dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei monitoring pertengahan 2025 menunjukkan respon positif masyarakat. MBG dinilai berdampak baik pada kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi lokal, termasuk penyerapan tenaga kerja dan penguatan rantai pasok pangan daerah.

Meski data rinci masih menunggu rilis nasional, sinyal awal ini menjadi angin segar bagi keberlanjutan program.

Kisah MBG di Bengkayang

Makan Bergizi Gratis Jadi Harapan Baru Anak Sekolah, Ini Fakta Dampaknya bagi Kesehatan dan Prestasi.

Di daerah, MBG juga mulai menunjukkan hasil. Kepala SMAN 1 Bengkayang, Sri Yanti, menuturkan bahwa program ini telah berjalan sejak Agustus 2025 dan distribusinya relatif lancar.

Bahkan, Forkopimda Kabupaten Bengkayang sempat turun langsung melakukan monitoring dengan makan siang bersama siswa penerima manfaat. Menu yang disajikan pun menyesuaikan bahan pangan lokal, seperti ketela dan jagung yang menjadi komoditas unggulan daerah.

Namun, ada catatan penting dari lapangan. Menurut Sri Yanti, ke depan pengelola diharapkan lebih kreatif dan variatif dalam menyusun menu, terutama dalam mengganti sumber protein. Pasalnya, telur yang sering digunakan ternyata kurang diminati oleh sebagian siswa.

Sekolah telah menyampaikan masukan tersebut dan mendapat respons positif dari pengelola. Harapannya, program strategis ini bisa terus berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa.

Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045

Secara keseluruhan, Program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi besar dalam meningkatkan gizi, kesehatan, dan kualitas pendidikan masyarakat Indonesia. Dengan cakupan luas dan dukungan anggaran besar, MBG menjadi salah satu pilar penting pembangunan SDM nasional.

Ke depan, keberhasilan MBG akan sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, evaluasi berkelanjutan, serta kolaborasi pemerintah, sekolah, dan keluarga. Jika dijalankan dengan tepat, MBG bukan hanya memberi makan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan generasi Indonesia.

Penulis: Fran Asok