Gubernur Ria Norsan: 24 Penghargaan Bukti Kinerja Pemprov Kalbar

Ria Sartika    Jumat, Maret 27, 2026    Comment   

Gubernur Ria Norsan: 24 Penghargaan Bukti Kinerja Pemprov Kalbar

Gubernur Kalbar Ria Norsan ungkap capaian 24 penghargaan nasional 2025 sebagai bukti sinergi pemerintah daerah dan DPRD dalam pembangunan.

Pontianak — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengungkapkan capaian 24 penghargaan tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Kalbar sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut disebut sebagai bukti nyata keberhasilan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendorong pembangunan.

Pernyataan itu disampaikan Ria Norsan saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kalimantan Barat di Pontianak, Jumat.

Menurut Norsan, keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, hingga masyarakat.

“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” ujarnya.

Deretan Penghargaan Bergengsi

Dalam laporannya, Norsan merinci sejumlah penghargaan penting yang berhasil diraih Kalbar, di antaranya:

• Indeks Pelayanan Publik kategori sangat baik dari Kementerian PAN-RB

• Peringkat ketiga nasional Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi

• Indeks Reformasi Birokrasi bintang lima tertinggi di Kalimantan

• Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan

• Predikat Badan Publik Informatif serta peringkat ketiga nasional Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Capaian tersebut dinilai mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan efektivitas pembangunan.

Sinergi Jadi Kunci Pembangunan

Ria Norsan menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, serta dukungan aparatur sipil negara.

Ia menyebut, komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor sosial dan ekonomi masyarakat.

LKPJ dan Arah Pembangunan Kalbar

Dalam kesempatan itu, Norsan juga menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat undang-undang sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Kalbar disusun selaras dengan kebijakan nasional, mengacu pada:

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

RPJMD Kalbar 2025–2029 juga disusun sejalan dengan RPJMN untuk mendukung agenda prioritas nasional.

Di akhir penyampaiannya, Ria Norsan berharap DPRD Kalbar dapat memberikan masukan dan rekomendasi guna meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan.

“Saya berharap masukan dari DPRD dapat semakin memperkuat pelayanan pemerintah daerah agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

FAQ (Pertanyaan Umum)

1. Berapa jumlah penghargaan yang diraih Kalbar tahun 2025?
Sebanyak 24 penghargaan tingkat nasional.

2. Apa indikator utama keberhasilan Kalbar?
Pelayanan publik, transparansi, reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan.

3. Siapa yang menyampaikan LKPJ 2025?
Gubernur Kalbar, Ria Norsan.

4. Apa itu LKPJ?
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala daerah atas kinerja pemerintahan selama satu tahun.

5. Apa harapan pemerintah ke depan?
Meningkatkan pelayanan publik dan memastikan pembangunan dirasakan masyarakat luas.

Komitmen Bersama Wujudkan Pembangunan Kalbar Lewat Perubahan KUA dan PPAS APBD 2025

Redaksi    Jumat, Agustus 22, 2025    Comment   

Komitmen Bersama Wujudkan Pembangunan Kalbar Lewat Perubahan KUA dan PPAS APBD 2025

Sekretaris Daerah Kalbar Harisson saat menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2025 bersama DPRD Kalbar di Ruang Balairungsari.

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama DPRD Kalbar menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang lebih adaptif melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini digelar dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar di Ruang Balairungsari Kantor DPRD Kalbar, Jumat (22/8/2025), dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kalbar, dr. H. Harisson, M.Kes., mewakili Gubernur Kalimantan Barat.

Harisson menegaskan bahwa penandatanganan Nota Kesepakatan ini adalah momentum penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, dokumen perubahan KUA dan PPAS menjadi instrumen fundamental untuk memastikan setiap rupiah APBD benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. “Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama DPRD sepakat bahwa perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 ini harus menjadi dasar pijakan yang kuat dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Dengan adanya penyesuaian kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara, kita berupaya untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan tetap terjaga,” kata Harisson.

Ia menambahkan, arah pembangunan daerah akan terus difokuskan pada bidang-bidang strategis, di antaranya peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan layanan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan. “Aspek-aspek tersebut adalah tulang punggung pembangunan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah,” jelasnya. Harisson juga menyebutkan bahwa dinamika anggaran dalam satu tahun berjalan kerap membutuhkan penyesuaian, baik karena proyeksi pendapatan maupun karena adanya program prioritas baru yang harus diakomodasi.

Lebih lanjut, Harisson menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBD. “Kami berkeyakinan, APBD yang dikelola secara transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan publik. Hal ini sangat penting, karena kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam melaksanakan pembangunan. Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, sebesar apapun anggaran yang kita kelola, hasilnya tidak akan optimal,” tegasnya.

Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 ini menjadi bukti nyata komitmen bersama eksekutif dan legislatif untuk mengawal pembangunan Kalbar yang inklusif, merata, dan berkeadilan. Pemerintah Provinsi Kalbar berharap kolaborasi strategis ini akan memperkuat efektivitas penggunaan anggaran, sehingga setiap rupiah APBD benar-benar mampu mendorong kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Sekda Kalbar Sampaikan Nota Penjelasan Perubahan KUA-PPAS APBD 2025 di Rapat Paripurna DPRD

Ria Sartika    Kamis, Agustus 07, 2025    Comment   

Sekda Kalbar Sampaikan Nota Penjelasan Perubahan KUA-PPAS APBD 2025 di Rapat Paripurna DPRD

Sekda Kalbar dr. Harisson menyampaikan Nota Penjelasan APBD 2025 di Rapat Paripurna DPRD Kalbar.

Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., mewakili Gubernur Kalbar dalam Rapat Paripurna DPRD Kalbar pada Rabu (6/8/2025), menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur terkait Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025. 

Rapat digelar di Ruang Balairungsari, Kantor Sekretariat DPRD Kalbar, dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, S.H., M.Si.

Dalam penjelasannya, Harisson menyebut bahwa dokumen KUA dan PPAS yang disampaikan kali ini telah mengalami penyesuaian. 

Perubahan tersebut mencakup capaian kinerja, sasaran program, serta plafon anggaran sementara, sebagai bentuk respons terhadap kondisi ekonomi terbaru di Kalimantan Barat.

“Perubahan kerangka ekonomi makro daerah ini bertujuan untuk mempertajam arah pembangunan, terutama dalam kebijakan dan strategi guna mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” ungkap Harisson di hadapan para anggota dewan dan kepala perangkat daerah.

Lebih lanjut, Harisson memaparkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Kalbar untuk tahun 2025 ditargetkan berada di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. 

Proyeksi ini mempertimbangkan faktor eksternal dan domestik, termasuk stabilitas inflasi dan kontribusi sektor-sektor utama seperti pertanian dan perdagangan.

“Asumsi tambahan juga memperhatikan karakteristik wilayah Kalbar, seperti kontribusi dari sektor pertanian, pembangunan infrastruktur, dan stabilitas konsumsi masyarakat melalui aktivitas perdagangan,” lanjutnya.

Harisson menutup penjelasannya dengan menyampaikan optimisme pemerintah terhadap dampak positif dari pertumbuhan ekonomi tahun depan. 

Ia berharap, percepatan pembangunan melalui APBD 2025 dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menekan angka pengangguran terbuka, dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat.

Presiden Jokowi Akan Pertimbangkan Nama Calon Penjabat Gubernur Kalbar

Redaksi    Rabu, Agustus 09, 2023    Comment   

Presiden Jokowi Akan Pertimbangkan Nama Calon Penjabat Gubernur Kalbar

Paripurna tiga nama calon Penjabat Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai pengganti Sutarmidji dan Ria Norsan.

PONTIANAK – Ketua DPRD Kalimantan Barat, M. Kebing L, telah mengusulkan tiga nama calon Penjabat Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai pengganti Sutarmidji dan Ria Norsan, yang masa jabatannya berakhir pada 5 September 2023.

Ketiga nama tersebut adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., Drs. Heru Istiyono, M.Si., yang saat ini menjabat sebagai Agen Intelijen Ahli Utama Dep. Bid Intelijen Ekonomi BIN, serta Mayjen TNI Sulaiman Agusto, S.IP., M.M., yang merupakan Staf Ahli Tingkat III Kasad Bidang Ekkudag.

Kebing menjelaskan bahwa DPRD Kalbar memiliki hak untuk mengusulkan tiga nama calon Penjabat Gubernur.

Nama-nama ini nantinya akan dipertimbangkan bersama dengan tiga nama lainnya yang diusulkan oleh Kemendagri, sebelum dipilih oleh Presiden Republik Indonesia.

Menurut Kebing, ketiga nama ini adalah hasil usulan dari berbagai fraksi dan rapat panitia seleksi calon Penjabat Gubernur yang diadakan oleh DPRD Kalbar. Ketiga nama ini dipilih dengan pertimbangan yang matang.

Selanjutnya, DPRD Kalbar akan mengirim tiga calon Penjabat Gubernur Kalbar ke Kemendagri untuk proses lebih lanjut.

Nantinya, Presiden Joko Widodo akan mempertimbangkan usulan tersebut sebelum menetapkan Penjabat Gubernur Kalimantan Barat.

Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, yang termasuk dalam daftar calon Penjabat Gubernur, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada DPRD Kalbar atas kepercayaan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa prosedur selanjutnya melibatkan DPRD dan Kemendagri dalam menentukan tiga nama calon yang akan diserahkan kepada Presiden.

Harisson juga menyatakan kesiapannya untuk mengemban tugas sebagai Penjabat Gubernur Kalbar jika dipilih. Ia siap menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

(Tim Liputan)

Langkah Polda Kalbar Bentuk Pengawasan Koperasi di Kalimantan Barat

Redaksi    Sabtu, Oktober 09, 2021    Comment   

Langkah Polda Kalbar Bentuk Pengawasan Koperasi di Kalimantan Barat

CU Lantang Tipo (Ist)

BorneoTribun Pontianak, Kalbar Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya Credit Union (CU) yang melakukan kegiatan usaha selain simpan pinjam yang tidak memiliki izin resmi.

Mendapat informasi tersebut jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus bergerak melakukan pemeriksaan terhadap badan usaha CU yang ada di Kalimantan Barat.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol Juda Nusa Putra menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa CU, ternyata ada salah satu CU yang tidak bisa memberikan izin. Bahwa sampai saat ini izinnya sedang di urus.

Fakta penyelidikan yang kita lakukan CU Lantang Tipo melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti Perbankan, Transfer Dana dan Asuransi.

"Setiap kegiatan tersebut harus ada izin, melakukan kegiatan tanpa izin, ini sudah melanggar aturan," jelas Juda saat Press Conference, Jum'at (8/10).

CU Lantang Tipo harusnya melakukan kegiatan simpan pinjam khusus keanggotaanya saja, tidak boleh ada orang lain yang melakukan simpan pinjam.

"Badan usaha yang melakukan kegiatan jasa asuransi perlu mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian, transaksi-transaksi keuangan masuk dalam ranah perbankan, sehingga perlu pengawasan dari Bank Indonesia (BI)," ucapnya.

Juda menambahkan, kegiatan yang tidak memiliki izin seperti Transfer Dana dan Asuransi di CU Lantang Tipo dihentikan karena tidak memiliki izin, koperasi simpan pinjam masih berjalan karena CU tersebut memiliki izin.

Kami memberikan kesempatan kepada CU Lantang Tipo untuk melengkapi administrasi perijinan. Baik dari OJK dan Bank Indonesia. 

"Kami menganggap kasus ini selesai, bila semua ijin dimaksud sudah mereka miliki. Sama dengan ijin-ijin usaha yang dimiliki oleh CU-CU lain di Kalbar," jelasnya.

Kepala OJK Kalbar Maulana Yasin juga menambahkan, untuk asuransi ini kalau memang mengajukan untuk kegiatan asuransi sebagaimana tugas OJK mengatur dan mengawasi dari pada industri jasa keuangan non bank termasuk asuransi memang harus mengajukan izin kepada OJK.

"Nanti kalau memang ada izin nya ya kita proses, jadi kita tidak akan mempersulit," ungkap Maulana Yasin.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cabang Kalbar Jefrry Pakpahan juga menjelaskan, Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk memberikan perijinan dalam transfer dana ini.

"Seperti perseroan terbatas dan koperasi, jadi kalau memang memerlukan perijinannya bisa diajukan kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan ijin penyelenggaraan transfer dana," kata Jefrry Pakpahan.

Asisten Deputi Pengawasan Koperasi Kemenkop dan UKM Kalbar Suparyanto menjelaskan, koperasi CU ini sesuai dengan izinnya adalah koperasi simpan pinjam artinya koperasi ini harus melaksanakan kegiatan simpan dan pinjam yang dilakukan kepada anggota bukan kepada masyarakat, tidak boleh koperasi simpan pinjam itu melakukan kegiatan kepada non anggotanya.

Lalu kegiatan yang tidak berizin tentu kami juga punya regulasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kementrian koperasi maupun dinas, itu hanya sebatas tindakan hukum administrasi. Jadi hanya melakukan teguran apabila koperasi tersebut tidak bisa memperbaiki temuan-temuan kita maka koperasi itu akan kita bubarkan.

Suparyanto berharap dengan adanya pertemuan ini disampaikan secara umum itu akan berdampak kepada masyarakat banyak karena koperasi itu bukan milik kelompok tertentu, koperasi milik anggota yang notabene anggotanya sampai ratusan ribu.

"Diberi kesempatan apabila nanti izinnya sudah dipenuhi tentu penyidikan ini akan ditutup. Jika koperasi ini bisa memperbaiki apa yang ditemukan oleh Polda Kalbar, itu juga akan berdampak bagi koperasi-koperasi lain dan juga anggota merasa yakin bahwa koperasi itu emang betul-betul mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku," tutup Asisten Deputi Pengawasan Koperasi Kemenkop dan Ukm Kalbar Suparyanto.

Sementara itu, ditempat terpisah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Martinus Sudarno.,S.H menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang telah arif dan bijaksana dalam menangani persoalan Credit Union di Kalimantan Barat.

"Semoga tawaran kebijakan ini dapat mempermudah dan membantu keberlangsungan CU yang ada di Kalbar," Harapnya.

Reporter : Juni/Tim

Monitor Tindak-lanjut Pencemaran Sungai Sekadau, DPRD Kalbar Minta Aparat Bertindak

Redaksi    Kamis, Agustus 19, 2021    Comment   

Monitor Tindak-lanjut Pencemaran Sungai Sekadau, DPRD Kalbar Minta Aparat Bertindak

DPRD Kalbar monitor Tindak-lanjut kasus pencemaran air sungai Sekadau

BorneoTribun Sekadau, Kalbar Komisi I DPRD Provinsi Kalbar melakukan kunjungan kerja dalam rangka untuk monitoring tindak lanjut dari masyarakat terkait dengan tercemarnya sungai Sekadau akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Kamis (19/8/2021).

Kunjungan monitoring tersebut dipimpin oleh wakil ketua DPRD Provinsi Kalbar Syarif Amin Muhammad, ketua komisi I DPRD Provinsi Kalbar Angeline Fremalco, dihadiri juga oleh anggota komisi I DPRD Provinsi Kalbar, Martinus Sudarno, Marten Luther, Simon Petrus, dan Muhammad, serta para Forkompinda Sekadau.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalbar Angeline Fremalco mengatakan, monitoring tersebut dikarenakan gejolak di masyarakat semakin terlihat, ada gerakan yang menyelamatkan sungai Sekadau.

"Maka dari itu, kita wajib mensosialisasikan kepada masyarakat agar mengedukasi kepada masyarakat terhadap bahaya PETI," katanya.

"Kami meminta agar satu langkah bagaimana untuk memberantas PETI. Kalau sungai sudah tercemar, bagaimana nasib masyarakat kedepan. Sebab kami tidak ingin penerus Sekadau, bisa rusak akibat tercemarnya sungai Sekadau, karena banyak masyarakat yang mengkonsumsi sungai Sekadau," tambahnya.

Terkait apa yang telah dilakukan oleh pemkab Sekadau, pihaknya mengapresiasi kegiatan yang telah dilakukan.

"Kita sangat apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemkab Sekadau, demi kebaikan bersama dan masyarakat. Jangan sampai hal ini bisa menjadi masalah sosial di masyarakat," ucapnya.

Anggota DPRD Provinsi Kalbar Martinus Sudarno menegaskan terkait dengan tercemarnya sungai Sekadau, sekarang mau atau tidak aparat bertindak untuk menertibkan. Sebab alasan pandemi semua orang juga terdampak.

Ia juga meminta agar segera ditindak, agar air sungai Sekadau bisa jernih kembali.

"Sekarang mau atau tidak aparat bertindak, kalau alasan masalah pandemi, semua orang bisa terdampak. Karena sebelumnya masyarakat juga ada pekerjaan lain seperti berkebun, menoreh dan masih banyak lagi. Dan saya hanya ingin sungai Sekadau bisa jernih kembali," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sekadau Subandrio mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya agar pelaku peti tidak beroperasi lagi.

"Kita sudah membuat kesepakatan bersama, agar pelaku PETI tidak beroperasi lagi, berupa upaya himbauan, dan langkah preventif kepada para para pelaku peti. Ini menjadi tugas kita bersama, agar tidak terjadi hal Yang terus menerus, agar masyarakat kita bekerja sesuai dengan aturan ungkap nya," Tandasnya.

Reporter : Mus/Tim

Editor      : Hermanto

Viral, Sungai Sekadau Tercemar Berbuntut Laporan Polisi

Redaksi    Kamis, Agustus 05, 2021    Comment   

Viral, Sungai Sekadau Tercemar Berbuntut Laporan Polisi

Sungai Sekadau Yang Tercemar

BorneoTribun Sekadau, Kalbar Maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) berindikasi sebagai penyebab keruhnya air sungai Sekadau yang merupakan sumber air bersih masyarakat di bantaran sungai Sekadau.

Berbagai pihak pun turut andil menyuarakan dan bahkan mengundang perhatian kalangan legislatif baik di DPRD Kabupaten Sekadau hingga DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Salah satunya Paulus Subarno Komisi 3 DPRD Sekadau yang berharap Bupati Sekadau untuk segera mengeluarkan Surat Edaran (SE) supaya kegiatan tersebut dihentikan.

"Bila tidak dihentikan, baru kita tempuh jalur hukum," Terang Subarno beberapa waktu lalu.

Disisi lain, Menanggapi keluhan masyarakat dikabupaten Sekadau karena tercemarnya Sungai Sekadau dan bahkan sempat terpasang spanduk yang bertuliskan "Selamatkan Sungai Sekadau" tapi kini sudah raib entah kemana.

Tak tanggung-tanggung, Martinus Sudarno dengan respon cepatnya membuat pengaduan ke Mapolda Kalbar atas pencemaran sungai Sekadau. 

"Yang saya laporkan Pelaku, Pemodal, Penadah dan Oknum dibalik aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin tersebut," Tegas Sudarno, Rabu (4/8/2021) Via selular.

Meski sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau Wirdan Mahzumi telah menyatakan aliran Sungai Sekadau hanya tercemar kategori 'sedang'. 

Pernyataan tersebut tak menyurutkan semangat para pejuang sosial peduli air bersih untuk tetap menempuh berbagai cara dan tak luput melalui jalur hukum karena kecintaan pada bersihnya kembali aliran Sungai Sekadau.

Reporter : Tim Liputan

Editor      : Hermanto

Operasi Yustisi Disiplinkan Prokes di Komplek Terminal Lawang Kuari Sekadau

Redaksi    Minggu, Januari 24, 2021    Comment   

Operasi Yustisi Disiplinkan Prokes di Komplek Terminal Lawang Kuari Sekadau

Operasi Yustisi Disiplinkan Prokes di Komplek Terminal Lawang Kuari Sekadau.

BorneoTribun | Sekadau, Kalbar - Dalam pelaksanaan operasi Yustisi yang berlangsung di Terminal Lawang Kuari Sekadau, sebanyak 6 teguran lisan dan 9 teguran tertulis diberikan kepada warga, Sabtu (23/1) malam.

Teguran tersebut diberikan karena adanya warga yang kedapatan tidak memakai masker saat berada di kawasan yang menjadi pilot project Adaptasi Kebiasaan Baru tersebut.

Operasi Yustisi Disiplinkan Prokes di Komplek Terminal Lawang Kuari Sekadau.

Kegiatan yang dilakukan petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol-PP, Dishub, Dinkes dan BPBD Kabupaten Sekadau rutin dilaksanakan setiap Sabtu malam, dalam rangka mendisiplinkan protokol kesehatan.

Kapolres Sekadau melalui Kasubbag Dalgar Bagren AKP Sabar Simanjuntak menjelaskan, pembagian masker serta imbauan cegah pandemi juga dilakukan dalam kegiatan ini.

"Selain penggunaan masker, warga diingatkan untuk tidak berkerumun,  menjaga jarak dan mencuci tangan terlebih dahulu saat tiba di lokasi tersebut," jelasnya.

Hal ini rutin disampaikan, sambungnya, mengingat Terminal Lawang Kuari ramai didatangi warga untuk bersantai dan menikmati akhir pekan bersama teman dan keluarga.

"Melalui operasi yang rutin digelar, diharapkan dapat meningkatkan disiplin warga, dan mereka menyadari pentingnya protokol kesehatan di tengah pandemi berkepanjangan," ujarnya mengakhiri.

(Yk/My/Hms)

Anggota DPRD Kalbar Muhammad Katakan Pemda Sekadau Tidak Ada Kemajuan, Itu Omong Kosong!

Heri Yakop    Sabtu, September 12, 2020    Comment   

Anggota DPRD Kalbar Muhammad Katakan Pemda Sekadau Tidak Ada Kemajuan, Itu Omong Kosong!

Anggota DPRD Kalimantan Barat, Muhammad. (Foto: BT/MS)

SEKADAU | BORNEOTRIBUN -- Usai peresmian bangunan kantor Desa di Desa Belitang Satu Kecamatan Belitang, Anggota DPRD Kalimantan Barat, Muhammad mengatakan pembangunan kantor desa di Kabupaten Sekadau itu hampir rampung.

“Kalau dulu 1 kecamatan 1 kantor desa berarti 7 bangunan kantor desa pertahun, sekarang mereka menciptakan 1 tahun 14 Kantor Desa, maka sisa dari kantor desa yang belum harus dilanjutkan pembangunan ini.” Terang Muhammad yang akrab dipanggil Mangas, Sabtu (12/9/2020). 

Maka kita, kata Muhammad, harus mendukung pemerintah daerah baik di kalangan masyarakat yang menikmati pembangunan ini, kita harus bersyukur dengan pemerintah sekarang yakni kepada Rupinus dan Aloysius telah menjalankan roda pemerintahan yang benar-benar membangun.

Selain itu, ungkap Muhammad, bukan kantor desa saja, dari segala bidang, salahsatunya pembangunan rumah gizi, pemda sekadau mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat membangun 25 rumah gizi.

“Artinya pemerintah tidak asal diam, siapa bilang pemerintah kita tidak ada kemajuan, itu omong kosong, buktinya kita sudah merasakan.” Ungkap mantan anggota DPRD Sekadau 3 Periode itu.

(yk/mussin)