Perawat RSUD sedang memeriksa seorang pasien. Isu kekosongan stok obat ditepis keluarga pasien, perawatan dokter berjalan normal

Firman, Keluarga pasien yang sedang menjaga kerabatnya akui tidak alami masalah bagi orang tuanya yang sedang dirawat di poli dalam. Pemeriksaan dokter maupun obat tetap normal dan mudah diperoleh di apotek rumah sakit. 

"Lancar jak bang, udah seminggu ni kami disini, obat, kunjungan dokter rutin, macam biase jak," ujarnya, ditemui di depan UGD Agoesdjam, Rabu malam (22/07/2026).

Lelaki asal Kayong Utara ini mengatakan, sudah hampir seminggu Ia menjaga orang tuanya yang saat ini masih dirawat pada salah satu ruangan. Kondisinya pun udah mulai berangsur membaik. 

"Sudah mulai membaik, tergantung dokter am sembile keluar. Kami terima kasih lah layanan rumah sakit ini bagus, dak ade masalah mah," katanya. 

Hal serupa juga diakui keluarga pasien lainya bernama Surya. Dia mengucapkan kalau obat dan perawatan buat anaknya yang sedang opname mudah diperoleh.

"Endak ade masalah mah, obat kalau dak ade dalam rumah sakit, kite cari tempat laen, dak ade hal," kata Surya. 

Sementara itu, kepala bidang layanan Medik dan Kebidanan RSUD, Yulia Ningsih menjelaskan, stok obat tetap ada. Dia menyebut, jika beberapa memang kosong, manajemen mengupayakan menemukan pada fasilitas rumah sakit lain di Ketapang.

"Isu kosong itu hanya sementara, kita prioritaskan obat tersedia. Jika di kita tidak ada, kan bisa dicari di tempat lain yang kerjasama dengan kita," ujar Yulia. 

Yulia mengatakan, dalam proses pengadaan obat maupun barang habis pakai (BHP) rumah sakit menggandeng mitra sebagai suplier. 

Dalam proses oenyediaanya, Yulia menjelaskan bahwa terkadang vendor obat dan BHP sering terlambat lakukan pengiriman kepihaknya. Tetapi manajemen punya siasat mengatasinya seperti kerjasama dengan fasilitas apotek dan rumah sakit di Ketapang.

"Kondisi yang sering terjadi itu biasanya terlambat kami terima dari distributor. Tapi kami punya cara atasinya. Kan ada fasilitas rumah sakit di Ketapang ini bisa kerjasama dengan kita. Jadi sebenarnya tidak ada masalah," tandasnya.

Muzahidin.

Kapal tanker Sea Gull 202 membawa 1.9 juta Bahan Bakar Minyak (BBM) merapat di Fuel Jobber Sukaharja Ketapang pada Rabu malam (15/07/2026).

KETAPANG – Kapal tanker Pertamina bernama Sea Gull 202 pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) sandar di Terminal Fuel Jobber Ketapang pada Rabu malam (15/7/2026) pukul 19.48 WIB. Kapal ini membawa sekitar 1,93 juta liter BBM.

Kedatangan kapal ini menjadi angin segar buat masyarakat kabupaten Ketapang karena sejak beberapa hari terakhir ini, masyarakat ramai mengantre BBM pada setiap SPBU. 

Berdasarkan informasi yang diterima, kapal tanker ini membawa 901.328 liter Pertalite, 148.101 liter Pertamax, dan 884.276 liter B40. Seluruh pasokan itu akan segera didistribusikan ke sejumlah SPBU di Kabupaten Ketapang.

Ketua Hiswana Migas Kabupaten Ketapang, Riza mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

"Kami mengimbau masyarakat tidak perlu panik. Kapal pengangkut BBM sudah tiba dan stok akan segera didistribusikan ke SPBU. Silakan membeli BBM sesuai kebutuhan agar distribusi berjalan lancar dan semua masyarakat dapat terlayani," ujarnya kepada Wartawan, Rabu malam (15/07/2026).

Menurut Riza, Hiswana Migas bersama Pertamina dan seluruh pengelola SPBU terus berkoordinasi untuk mempercepat penyaluran BBM kepada masyarakat sehingga kondisi di lapangan dapat segera kembali normal.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pertamina, serta pengelola SPBU juga telah menggelar rapat koordinasi untuk mengatasi antrean BBM dan memastikan distribusi berjalan optimal.

Dengan tambahan pasokan sekitar 1,93 juta liter BBM tersebut, diharapkan kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi dan antrean di SPBU berangsur normal. 

Muzahidin

Pemda Ketapang gelar rapat bersama Forkopimda, Hiswana Migas dan Pengelola SPBU menyikapi antrean panjang pada sejumlah SPBU dalam kota Ketapang dan sekitarnya, Senin 13 Juli 2026

Diduga penyebab kondisi ini karena harga eceran Pertalite di tingkat kios pengecer meningkat lebih tinggi dari harga normal. Berdasarkan penelusuran, harga Pertalite di lapangan tembus angka 14 hingga 18 ribu perliter pada beberapa titik kios pengecer. 

Merespons kondisi yang terjadi, Bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama wakil bupati Jamhuri Amir gelar rapat dengan jajaran pimpinan perangkat daerah (Forkopimda) organisasi Himpunan Pengusaha Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) dan pengelola SPBU. 

"Rapat koordinasi bersama Forkopimda. Saya juga memanggil pihak terkait, Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU yang ada di Kabupaten Ketapang. Kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan apa penyebabnya." kata Alex saat dikonfirmasi wartawan, Senin (13/7/2026) di kantor Bupati Ketapang. 

Menurut Bupati, persoalan yang terjadi bukan karena pasokan Pertalite tidak tersedia, melainkan antrean kendaraan di SPBU yang mengular sehingga menyulitkan masyarakat memperoleh BBM ditambah harga Pertalite yang dijual secara eceran melonjak jauh di atas harga normal.

Alex menegaskan, apabila ditemukan indikasi adanya praktik penimbunan BBM oleh oknum tertentu, Pemda Ketapang bersama aparat penegak hukum akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau memang ada indikasi penimbunan, tentu akan kita telusuri. Ada konsekuensi hukum sesuai aturan yang berlaku. Karena itu Pak Kapolres juga saya undang dalam rapat ini." tegas Alex.

"Saya memahami apa yang dirasakan masyarakat. Karena itu saya bersama Forkopimda dan seluruh stakeholder akan mengambil langkah-langkah untuk mencari solusi atas persoalan ini." tandasnya. (Jdn)

Bupati Ketapang meresmikan jaringan listrik PLN Listrik Desa di Pangkalan Batu, Kendawangan. Pemkab menargetkan seluruh desa di Kabupaten Ketapang telah teraliri listrik pada 2029.

KETAPANG - Bupati Ketapang Alexander Wilyo meresmikan jaringan listrik program PLN Listrik Desa (Lisdes) di Desa Pangkalan Batu, Kecamatan Kendawangan, Senin (22/6/2026). Peresmian tersebut menandai berakhirnya penantian panjang masyarakat yang kini resmi menikmati aliran listrik.

Momentum peresmian bertepatan dengan pelaksanaan Gawai Adat Sapat Taun, tradisi syukur masyarakat atas hasil panen padi. Suasana berlangsung meriah dan disambut antusias oleh warga.

Alexander Wilyo mengatakan, masuknya listrik ke Desa Pangkalan Batu merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk memperluas pemerataan infrastruktur hingga ke wilayah pelosok.

Ia menjelaskan, jaringan interkoneksi kini telah tersambung dari Sungai Gantang, Kedondong, Pangkalan Batu, Sungai Jelayan di Kecamatan Kendawangan hingga Desa Randai di Kecamatan Marau.

Menurut Alexander, pembangunan jaringan listrik tersebut merupakan hasil upaya yang dilakukan pemerintah daerah sejak akhir 2025. Saat itu, Pemkab Ketapang mengajukan permohonan kepada Direksi PLN dan melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempercepat pembangunan jaringan listrik di wilayah pedalaman.

"Peresmian hari ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan akses listrik bagi masyarakat. Target kita, pada tahun 2029 seluruh desa di Kabupaten Ketapang sudah teraliri listrik tanpa terkecuali," kata Alexander Wilyo.

Ia menilai kehadiran listrik akan membawa dampak luas bagi masyarakat, mulai dari membuka peluang usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi desa, hingga meningkatkan kualitas pendidikan karena anak-anak dapat belajar pada malam hari dengan penerangan yang memadai.

Selain itu, layanan kesehatan, administrasi pemerintahan desa, dan pelayanan publik lainnya juga diharapkan menjadi lebih optimal dengan tersedianya pasokan listrik.

Alexander turut mengajak masyarakat menjaga jaringan listrik yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Peresmian dipusatkan di Lapangan Sepak Bola Pasir Putih, Desa Pangkalan Batu, dan dihadiri Manajer PLN Kabupaten Ketapang, jajaran Forkopimcam Kendawangan, Dewan Adat Dayak, Kepala Desa Pangkalan Batu Mansyur, Ketua Panitia sekaligus Damung Adat Alberto Anyab, serta tokoh masyarakat.

Setelah peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan pertunjukan tari adat dan hiburan musik yang menjadi bagian dari perayaan bersama masyarakat dalam rangka Gawai Adat Sapat Taun.

Pemkab Ketapang menggelar sidak agen, pangkalan, dan pengecer LPG 3 Kg bersubsidi untuk mengatasi kelangkaan, memastikan distribusi tepat sasaran, serta mencegah penimbunan dan pelanggaran HET.

KETAPANG - Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah agen, pangkalan resmi, hingga pengecer LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi pada Sabtu (27/6/2026) di Kabupaten Ketapang. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas kelangkaan gas bersubsidi yang dikeluhkan masyarakat.

Sidak dipimpin Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Ketapang, Tarsius, bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Ketapang.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Ketapang Nomor 41 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 22 Juni 2026. Pemerintah daerah berupaya memastikan distribusi LPG 3 kg berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Dalam sidak, tim gabungan memeriksa manifes distribusi, ketersediaan stok di gudang agen dan pangkalan, serta kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemeriksaan juga dilakukan di tingkat pengecer untuk memastikan penyaluran LPG bersubsidi berlangsung sesuai aturan.

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Ketapang, Tarsius, mengatakan kegiatan tersebut merupakan instruksi langsung Bupati Ketapang Alexander Wilyo untuk mencegah penyimpangan distribusi.

"Sidak ini merupakan respons cepat pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan Surat Edaran Bupati Nomor 41 Tahun 2026. Kami ingin memastikan LPG 3 kg benar-benar diterima masyarakat yang berhak, tidak ada penimbunan, dan tidak dijual di atas harga yang telah ditetapkan," kata Tarsius.

Selain melakukan pengawasan, tim juga memberikan sosialisasi kepada agen, pangkalan, dan pengecer mengenai ketentuan dalam Surat Edaran Bupati agar distribusi LPG bersubsidi berjalan sesuai regulasi.

Pemerintah Kabupaten Ketapang menegaskan akan memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk penyimpangan distribusi maupun dugaan penimbunan yang menyebabkan kelangkaan LPG 3 kg di masyarakat.

Melalui pengawasan yang dilakukan secara intensif, Pemkab Ketapang berharap distribusi LPG 3 kg kembali normal sehingga kebutuhan masyarakat, khususnya warga kurang mampu dan pelaku usaha mikro, dapat terpenuhi tanpa kendala.

Bupati Ketapang menerbitkan surat edaran yang melarang ASN, restoran, hotel, dan usaha menengah ke atas menggunakan LPG 3 Kg agar distribusi gas subsidi lebih tepat sasaran. (Foto ilustrasi)

KETAPANG - Bupati Ketapang Alexander Wilyo menerbitkan Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2026 tentang penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram yang ditandatangani pada 22 Juni 2026 di Kabupaten Ketapang. Melalui kebijakan tersebut, ASN, PPPK, restoran, hotel, kafe, serta pelaku usaha menengah ke atas diminta tidak lagi menggunakan LPG subsidi 3 kilogram.

Sebagai pengganti, kelompok tersebut diimbau beralih menggunakan LPG non-subsidi ukuran 5 kilogram atau 12 kilogram. Langkah ini bertujuan agar LPG bersubsidi dapat dinikmati oleh masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro yang menjadi sasaran program subsidi pemerintah.

Dalam surat edaran tersebut, Alexander Wilyo menegaskan bahwa LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang penggunaannya harus tepat sasaran. Kebijakan itu juga menjadi upaya Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk mengurangi potensi kelangkaan LPG 3 kilogram yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Pemerintah daerah juga meminta pemilik pangkalan dan agen LPG 3 kilogram bertanggung jawab terhadap pendistribusian gas bersubsidi. Penjualan diwajibkan dilakukan langsung kepada masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain itu, camat, lurah, dan kepala desa dilibatkan dalam pengawasan distribusi LPG subsidi. Mereka diminta aktif memantau penyaluran di wilayah masing-masing serta melaporkan dugaan pelanggaran sesuai kewenangan yang dimiliki.

Kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola distribusi LPG bersubsidi sehingga kebutuhan masyarakat kecil terhadap gas subsidi dapat terpenuhi secara lebih merata.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kabupaten Ketapang, Riza, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut.

"Kami mendukung penuh langkah Bupati Ketapang yang mengimbau ASN, pelaku usaha restoran, hotel, kafe dan usaha menengah ke atas agar tidak lagi menggunakan LPG 3 kilogram. Gas subsidi memang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan usaha mikro," ujar Riza.

Menurutnya, pengawasan bersama oleh pemerintah daerah, aparat desa, pangkalan, dan agen LPG menjadi faktor penting agar distribusi gas bersubsidi tidak disalahgunakan.

"Kami berharap surat edaran ini menjadi momentum untuk bersama-sama menjaga ketersediaan LPG subsidi di Ketapang. Jika penggunaannya tepat sasaran, maka pasokan untuk masyarakat yang membutuhkan akan lebih terjamin," katanya.

Melalui surat edaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang mendorong penggunaan LPG subsidi menjadi lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat pengawasan distribusi. Dengan keterlibatan pemerintah daerah hingga pemerintah desa, diharapkan pasokan LPG 3 kilogram tetap tersedia bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.

Bupati Ketapang Alexander Wilyo melantik 12 pejabat eselon II dan sejumlah pejabat lainnya sebagai bagian penyegaran birokrasi untuk memperkuat pelayanan publik dan pembangunan daerah.

KETAPANG - Bupati Ketapang Alexander Wilyo melantik dan mengambil sumpah jabatan 12 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) serta sejumlah pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang di Aula Kantor Bupati Ketapang, Jumat (19/6/2026). Pelantikan tersebut merupakan bagian dari penyegaran birokrasi sekaligus tindak lanjut hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (open bidding).

Dalam arahannya, Alexander Wilyo menegaskan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Ketapang harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat serta mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga.

"ASN Ketapang ini harus jadi pelayan masyarakat. Yang sulit dipermudah, bagaimana caranya, yang jauh kita dekatkan. Itu tugas utama kita," kata Alexander.

Menurutnya, rotasi dan pelantikan pejabat ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Ketapang.

Sejumlah jabatan strategis mengalami pergantian. Rio Marisa dipercaya sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sedangkan David dilantik sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Yudhi Agus Kurniawan menjabat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Eko Harfiyanto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Tarsius sebagai Kepala Dinas Perdagangan.

Pada jajaran staf ahli, Nikodimus Erpan dipercaya sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. Sementara Mintaria menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Perubahan juga terjadi pada sejumlah badan strategis. Remanus Romawi ditunjuk sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), sedangkan Antonius Bobby dipercaya memimpin Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Selain itu, Pitriyadi dilantik sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Wahyudin sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, serta Uti Royten sebagai Kepala Dinas Perhubungan.

Pelantikan juga mencakup pejabat di RSUD Pangeran Ratu Kusuma Anom Ketapang yang merupakan perangkat daerah baru. Ismail dipercaya sebagai Direktur RSUD, didampingi Ryan Borneowanto sebagai Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Asuhan Keperawatan, Hery Sutanto sebagai Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis, serta Alexander sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha.

Alexander Wilyo menegaskan bahwa seluruh ASN harus menjadikan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama.

"ASN Ketapang ini harus jadi pelayan masyarakat. Yang sulit dipermudah, bagaimana caranya, yang jauh kita dekatkan. Itu tugas utama kita," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap penyegaran birokrasi melalui pelantikan pejabat baru ini dapat memperkuat efektivitas pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor.

Bupati dan wakil menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada pejabat Eselon dua Pemkab Ketapang, (muz/Borneotribun)

Ketapang - Bupati Ketapang melantik 12 orang pejabat eselon dua lingkungan Pemda Ketapang pada Jumat pagi (19/06/2025) di aula kantor Bupati Ketapang. 

Pejabat yang dilantik ini adalah mereka yang dipilih berdasarkan hasil evaluasi lelang jabatan terbuka atau open bidding (OB) Pemda Ketapang awal tahun lalu. 

Selain eselon dua, ada juga pejabat setara eselon tiga yang dilantik berdasarkan hasil penambahan organisasi perangkat daerah (OPD) baru yakni rumah sakit umum daerah Pratama (RSUD) Pangeran Kusuma Anom kecamatan Sandai Ketapang. 

Dalam arahanya, Bupati Alexander menekankan kepada ASN di Pemda Ketapang untuk mengedepankan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

"ASN Ketapang ini harus jadi pelayan masyarakat. Yang sulit dipermudah, gimana caranya, yang jauh kita dekatkan, itu tugas utama kita," kata bupati, Alexander Wilyo, Jumat pagi. 

Berikut nama-nama pejabat eselon dua yang dilantik hari ini :

1. Nikodemus Erpan dilantik sebagai staf ahli bupati bidang Pemerintahan Hukum dan Politik 
2. Mintaria dilantik sebagai staf ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM 
3. David dilantik sebagai kepala dinas Kominfo 
4. Rio Marisa dilantik sebagai kepala dinas PTSP. 
5. Yudi Agus Kurniawan menjadi kepala dinas Perkim 
6. Eko Harfianto sebagai kepala dinas Lingkungan Hidup 
7. Tarsius dilantik sebagai kepala dinas Perdagangan 
8. Romanus Romawi dilantik sebagai kepala badan Kesbangpol 
9. Antonius Bobi dilantik sebagai kepala BPKAD 
10. Fitriadi sebagai kepala dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP).
11. Wahyudin dilantik sebagai kepala dinas Arsip Daerah.
12. Uti Royten dilantik sebagai kepala dinas Perhubungan. 

(jdn)

Delta Pawan menjadi juara umum MTQ XXXIII Kabupaten Ketapang 2026 yang ditutup Wakil Bupati Jamhuri Amir di Muara Pawan. Matan Hilir Utara ditetapkan sebagai tuan rumah MTQ 2027.

KETAPANG - Kecamatan Delta Pawan berhasil meraih predikat juara umum pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXXIII Tingkat Kabupaten Ketapang Tahun 2026. Penetapan tersebut diumumkan saat penutupan MTQ yang dipimpin Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir di Kecamatan Muara Pawan, Selasa (16/6/2026) malam.

Gelar juara umum diberikan kepada Kecamatan Delta Pawan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Hakim MTQ XXXIII Tingkat Kabupaten Ketapang yang menetapkan peserta terbaik pada seluruh cabang perlombaan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir mengapresiasi seluruh peserta yang telah mengikuti perlombaan dengan menunjukkan kemampuan terbaik selama penyelenggaraan MTQ.

Ia menyampaikan selamat kepada para peserta yang berhasil meraih prestasi dan berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan agar mampu mengharumkan nama Kabupaten Ketapang di ajang yang lebih tinggi.

"Selamat atas keberhasilan yang telah diraih. Prestasi ini hendaknya menjadi motivasi untuk terus belajar dan berlatih sehingga mampu mengharumkan nama Kabupaten Ketapang pada ajang yang lebih tinggi," ujar Jamhuri Amir.

Kepada peserta yang belum berhasil menjadi juara, ia meminta agar tidak berkecil hati karena setiap proses yang dijalani merupakan bagian dari pembelajaran untuk meraih prestasi pada kesempatan berikutnya.

Jamhuri juga menyampaikan apresiasi kepada dewan hakim yang telah menjalankan tugas secara profesional dan objektif sehingga proses penilaian berlangsung akuntabel.

Menurutnya, MTQ bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi juga menjadi sarana membangun generasi Qurani yang berakhlak mulia, cerdas, dan berdaya saing.

"Semoga melalui MTQ XXXIII ini kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an semakin meningkat dan nilai-nilai Qurani semakin membumi dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Penutupan MTQ XXXIII ditandai dengan penurunan bendera LPTQ oleh pasukan Paskibraka. Selanjutnya, bendera LPTQ diserahkan kepada Kecamatan Matan Hilir Utara yang akan menjadi tuan rumah MTQ XXXIV Tingkat Kabupaten Ketapang pada 2027.

Rangkaian acara penutupan turut dimeriahkan penampilan Juara I Tilawah Dewasa MTQ XXXIII serta penyanyi cilik Imam Robian dari SDN 2 Delta Pawan yang mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan hadiah dan penghargaan kepada para pemenang seluruh cabang perlombaan.

Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir menutup MTQ XXXIII Kabupaten Ketapang di Muara Pawan. Delta Pawan ditetapkan sebagai juara umum, sedangkan MTQ 2027 digelar di Matan Hilir Utara.

KETAPANG - Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir resmi menutup Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXXIII Tingkat Kabupaten Ketapang di Kecamatan Muara Pawan, Selasa (16/6/2026) malam. Penutupan ditandai dengan penyerahan bendera LPTQ kepada Kecamatan Matan Hilir Utara sebagai tuan rumah MTQ XXXIV Tahun 2027, sementara Kecamatan Delta Pawan ditetapkan sebagai juara umum.

Dalam sambutannya, Jamhuri Amir mengajak masyarakat menjadikan semangat MTQ sebagai energi positif untuk membangun generasi Qurani yang berakhlak mulia, cerdas, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Ketapang.

Menurutnya, penyelenggaraan MTQ bukan sekadar ajang mencari peserta terbaik, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an serta mempererat ukhuwah Islamiyah.

Ia berharap nilai-nilai Al-Qur'an semakin membumi dalam kehidupan sehari-hari dan silaturahmi yang terjalin selama pelaksanaan MTQ dapat terus terjaga.

Selain itu, Jamhuri memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti perlombaan dengan semangat dan sportivitas. Ia juga mengucapkan selamat kepada peserta yang berhasil meraih prestasi serta menyemangati peserta lainnya agar terus belajar dan meningkatkan kemampuan.

"Semoga melalui MTQ XXXIII ini kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an semakin meningkat, nilai-nilai Qurani semakin membumi dalam kehidupan sehari-hari, serta silaturahmi yang telah terjalin terus terpelihara," kata Jamhuri Amir.

Ketua I Panitia MTQ XXXIII, Sapwan Noor, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan sejak pembukaan hingga penutupan berlangsung aman, tertib, dan lancar berkat dukungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, LPTQ, Pemerintah Kecamatan Muara Pawan, serta masyarakat.

"Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kelalaian, kesalahan, maupun kekurangan selama kegiatan berlangsung," ujar Sapwan.

Prosesi penutupan ditandai dengan penurunan bendera LPTQ oleh pasukan Paskibraka dan penyerahan bendera kepada Kecamatan Matan Hilir Utara sebagai tuan rumah MTQ XXXIV Tingkat Kabupaten Ketapang Tahun 2027.

Berdasarkan keputusan dewan hakim, Kecamatan Delta Pawan berhasil meraih predikat Juara Umum MTQ XXXIII Tingkat Kabupaten Ketapang Tahun 2026.

Foto: Kades Kampar Sebomban, Kristianus Iskimo (muz/istimewa)

KETAPANG - Nama kepala desa (Kades) Kampar Sebomban kecamatan Simpang Dua Ketapang Kristianus Iskimo digosipkan terlibat dalam dugaan kasus korupsi tata kelola pertambangan milik pengusaha bernama Sudianto alias Aseng. 

Saat dikonfirmasi, Kritistianus Iskimo yang akrab dipanggil Iskimo tegas membantah namanya dikaitkan dengan kasus yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut.

Menurut Iskimo, isu ini muncul karena dia memiliki usaha sebagai kontraktor bidang pertambangan di wilayah kecamatan Simpang Dua dengan bendera usaha PT Pang Kampar Jaya (PKJ).

Iskimo menegaskan, perusahaanya (PT PKJ) berkontrak kerja dengan PT Daya Mineral Alam (DMA) bukan dengan perusahaan milik Aseng, PT Quality Sukses Sejahtera (QSS). 

Sepengetahuanya, PT DMA tidak terafiliasi dengan PT QSS alias bukan milik Aseng.

"Dalam kasus yang diselidiki Kejagung ini, saya tegaskan informasi yang beredar itu salah, tidak benar. Saya sebagai pribadi maupun mitra kerja PT DMA, tidak pernah diperiksa terkait kasus itu," ucap Iskimo, Rabu sore lewat telepon (17/06/2026).

Iskimo menjelaskan, di wilayahnya, desa Kampar Sebomban kecamatan Simpang Dua terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT DMA bukan IUP PT QSS. 

Sepanjang yang dirinya ketahui, menurut Iskimo bahwa PT QSS justru memiliki wilayah IUP berada di kabupaten Sanggau Kalimantan Barat bukan di kabupaten Ketapang. 

Jadi secara aturan, menurut Iskimo tidak ada aktivitas tambang maupun aktivitas transportasi atas nama PT QSS di desa Kampar Sebomban. 

Ia mengatakan, selain sebagai kepala wilayah, dirinya juga memiliki usaha sebagai kontraktor yang menjalin kerjasama dengan pihak swasta lainya, seperti perusahaan perkebunan maupun pertambangan yang beroperasi di wilayah desanya. 

"Kami ini perusahaan swasta bergerak di bidang jasa kontraktor, bukan pemegang IUP atau pemilik izin kebun, jadi kalau ada pengusaha yang investasi di wilayah kami, kami manfaatkan mendapatkan manfaat, yang juga pada akhirnya saya bisa membantu warga desa saya tanpa meninggalkan tugas saya sebagai Kades," tuturnya.

Menurut Iskimo, terkait dengan kasus ini, Tim Kejagung beberapa waktu lalu sudah meminta dirinya sebagai kepala desa untuk membantu Kejagung menginvetarisir aset tambang yang diduga terkait dengan PT QSS. Aset tambang yang beroperasi di wilayah desanya ini dipakai atau disewa pihak lain untuk beroperasi di wilayah desa Kampar Sebomban.

"Kalau menurut tim Kejagung, alat ini milik PT QSS, jadi sementara dijadikan barang bukti, tapi bukan terkait dengan izin usaha, hanya alatnya mungkin disewa oleh pihak lain," katanya. 

Iskimo kembali memastikan bahwa kasus yang mengkaitkan dirinya ini muncul karena adanya penyitaan oleh Kejagung tersebut sehingga publik membuat opini seolah olah dirinya terlibat.

"Saya luruskan, kasus Aseng ini, saya tidak terlibat dan tidak pernah diperiksa. Adapun kemarin Tim Kejagung datang, saya diminta bantuan sebagai Kades untuk memonitor alat tambang yang disita. Alat itu disegel oleh Kejagung," tegasnya. 

Kejagung menduga, Aseng sebagai owner PT QSS telah merugikan keuangan negara dalam tata kelola pertambangan periode 2017-2025.

Sejauh ini, Lima orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan yakni Sudianto alias Aseng, YA komisaris PT QSS, AP direktur PT QSS, IA konsultan perizinan PT QSS sekaligus direktur PT BMU. Serta HSFD Analis Pertambangan pada Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM.

Kejagung juga diketahui sudah menyita puluhan aset tambang milik Aseng yang beroperasi di wilayah desa Kampar Sebomban kecamatan Simpang Dua Ketapang. (jdn)

Foto masjid Babussalam Pematang Sindur. (Muz/Borneotribun)

KETAPANG - Dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) Tahun Anggaran 2025 dengan total sebesar Rp 5 miliar kepada Masjid dan Pondok Pesantren (Ponpes) di Ketapang diduga bermasalah.

Laporan pertanggung jawaban (LPJ) dari penerima hibah kepada Pemprov diprediksi telah direkayasa akibat dana diduga dipotong sebesar 50 persen. 

Dugaan ini melibatkan oknum anggota DPRD Kalbar bernama Tohir melalui anaknya bernama Abimanyu sebagai pengurus dana hibah. 

Akibat dugaan potongan ini, masjid dan ponpes penerima hibah terbengkalai, pembangunan fisik tidak dilanjutkan. 

Berdasarkan data yang dihimpun, ada 5 fasilitas keagamaan yang menerima hibah masing-masing sebesar Rp 1 miliar yang diserahkan langsung oleh gubernur Kalbar kepada para pengurus. 

Kelima tempat agama ini terdiri dari dua masjid dan tiga Ponpes. 

Yakni, masjid Baiturahman dan masjid Babussalam terletak di Pematang Sindur kecamatan Benua Kayong. 

Kemudian Ponpes Darul Ibtidai Pematang Sindur, Ponpes Sirajul Mukminin Azzakiah di desa Pesaguan Kanan kecamatan Matan Hilir Selatan dan Ponpes Nurul Ghufron di dusun Indotani kecamatan Sungai Melayu Raya. 

Salah seorang pengasuh di Ponpes Sirajul Mukminin Azzakiah mengatakan, pihaknya menerima langsung penyerahan hibah dimaksud melalui gubernur pada tahun 2025 sebesar Rp 1 miliar. 

Pengasuh Ponpes ini mengakui kalau dana hibah ini muncul melalui dana aspirasi Tohir yang sebelun jadi dewan, pernah berguru denganya. 

Dana ini dipergunakan untuk membangun gedung asrama putri. Tetapi sampai sekarang belum rampung. 

"Dana hibah itu kami gunakan untuk pembangunan asrama putri. Memang sampai sekarang bangunannya masih belum selesai," katanya saat ditemui sejumlah wartawan di gedung Ponpes beberapa waktu lalu. 

Kejadian sama diungkapkan seorang warga Pematang Sindur berinisial E. Dia mengatakan, masjid Babussalam sampai sekarang masih mangkrak. Kondisi fisiknya masih berbentuk rangka, padahal sudah menerima hibah dari gubernur juga.

"Masih bentuk rangka sekarang masjidnya. Padahal informasi yang udah tersebar sudah nerima hibah semilyar," kata dia. 

Saat ditanyakan kepada salah seorang pengurus masjid Babussalam yang dalam proposal pengajuan hibah akui sebagai orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab mengungkapkan, dalam proses pencairan dan pengerjaan fisik masjid, pihaknya tidak pernah dilibatkan.

"Selama proses pengerjaan sampai selesai, kami para pengurus masjid tidak dilibatkan. Yang mengerjakan justru pihak luar," ungkapnya.

Dia mengatakan, dirinya maupun pengurus yang lain juga tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan dana hibah kepada Pemprov, meski namanya masuk dalam proposal masjid. 

Dia mencurigai ada pihak lain yang membuat LPJ kepada Pemprov dengan memalsukan tanda tanganya sebagai penanggung jawab. 

"Seharusnya saya dilibatkan dalam proses pencairannya. Tapi saya bersama bendahara sama sekali tidak dilibatkan. Bahkan sepeser pun uangnya saya tidak pernah melihat," kata dia. 

Temuan kejanggalan juga terjadi terhadap Ponpes Darul Ibtidai. Ponpes ini diasuh adik kandung Tohir. 

Sekretaris ponpes mengkonfirmasi, pihaknya menerima hibah 1 miliar untuk membangun masjid dalam lingkungan Ponpes. Sampai sekarang fisik masjid dalam komplek Ponpes belum selesai. 

"Ya benar tahun lalu ada hibah semilyar dari Gubernur," ujarnya.

Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD, pengasuh Ponpes ini mengatakan kalau Tohir mensyaratkan apabila Ponpes ataupun masjid mau masuk dalam aspirasinya, anggaran yang diterima harus bersedia dikelola pihaknya. Jika dilaksanakan mandiri, mereka harus bersedia menyerahkan 50 persen dari jumlah anggaran. 

"Karena ada syarat begitu, banyak yang awalnya mau ngusulkan lewat Tohir memilih membatalkan usulan mereka," kata dia. 

Borneotribun mengkonfirmasi kepada Tohir pada minggu ini lewat WhatsApp tetapi Tohir tidak merespon meskipun pesan diterima dan dibacanya.

Sementara itu, staf bagian Kesra Pemprov Kalbar bernama Roni dikutip dari informasi yang beredar mengatakan bahwa dana hibah di Ketapang untuk Masjid dan Ponpes masuk melalui usulan pokok pikiran anggota dewan Dapil Ketapang Kayong Utara partai PKB bernama Tohir. 

Dana hibah ini secara langsung diserahkan Gubernur kepada pihak penerima sesuai proposal. Dalam penggunaanya, diduga disunat, pihaknya tidak mengetahui, tetapi berdasarkan LPJ, angka yang diterima dan realisasi fisik dilaporkan sesuai. (jdn)

Bupati Ketapang Alexander Wilyo meminta Pertamina menyiapkan distribusi BBM alternatif setelah operasional SPBU Sungai Laur terhenti agar pasokan bagi masyarakat tetap terjamin.

Pemerintah Kabupaten Ketapang bergerak cepat dengan mengajukan permohonan resmi kepada PT Pertamina Patra Niaga agar distribusi BBM tetap berjalan selama proses penghentian operasional SPBU berlangsung.

Alexander Wilyo menjelaskan, penghentian operasional SPBU terjadi karena adanya proses evaluasi dan pemeriksaan internal terkait dugaan ketidaksesuaian tata kelola penyaluran BBM. Menurutnya, proses tersebut merupakan kewenangan manajemen SPBU dan harus dihormati sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, ia menegaskan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Ketersediaan BBM harus tetap terjamin mengingat bahan bakar menjadi penunjang aktivitas transportasi, distribusi barang, pelayanan kesehatan, hingga sektor pertanian.

Sebagai tindak lanjut, Bupati Ketapang turun langsung menemui kepala desa dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sungai Laur untuk menyerap aspirasi sekaligus memetakan dampak yang dirasakan warga akibat berhentinya operasional SPBU.

Hasil pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui surat resmi yang dikirim Pemkab Ketapang kepada PT Pertamina Patra Niaga pada Selasa, 9 Juni 2026. Dalam surat itu, pemerintah daerah meminta Pertamina segera menyiapkan langkah darurat beserta mekanisme distribusi alternatif agar kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi.

"Pemerintah daerah menghormati proses yang sedang berjalan. Namun pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Kebutuhan BBM warga tidak boleh terhambat karena menyangkut aktivitas ekonomi dan pelayanan publik," kata Alexander Wilyo.

Ia juga mengingatkan bahwa Kecamatan Sungai Laur memiliki jarak yang cukup jauh dari titik pengisian BBM di wilayah lain. Tanpa solusi yang cepat, masyarakat berpotensi menanggung biaya tambahan untuk memperoleh bahan bakar.

"Ketersediaan BBM sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Mulai dari transportasi, distribusi logistik, pelayanan kesehatan hingga sektor pertanian sangat bergantung pada pasokan energi yang lancar," ujarnya.

Alexander berharap PT Pertamina Patra Niaga segera mengambil langkah strategis untuk menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat Sungai Laur. Menurutnya, distribusi energi yang tetap berjalan menjadi kunci agar aktivitas masyarakat dan roda perekonomian daerah tidak terganggu selama proses pemeriksaan SPBU berlangsung.

Salah satu SPPG yang beroperasi di kecamatan Delta Pawan Ketapang

Ketapang - Koordinator Wilayah (Korwil) BGN kabupaten Ketapang Bobi Nur Harliandi menyebutkan jumlah Satuan Pengelola Pemenuhan Gizi (SPPG)  atau dapur MBG yang kini sudah beroperasi di kabupaten Ketapang ada sebanyak 54 unit SPPG. 

"Yang menyebar di 20 kecamatan se kabupaten Ketapang sebanyak 54 unit," ujar Bobi, Senin (8/6/2026).

Bobi mengatakan, saat ini jumlah penerima manfaat satu dapur MBG rata-rata sebanyak 1.000 sampai 2.500 termasuk dengan kelompok penerima manfaat golongan 3 B (ibu hamil, ibu menyusui dan Balita). 

Bobi mengatakan, dari jumlah dapur yang sudah beroperasi tersebut, di kabupaten Ketapang jumlah peserta didik (siswa) yang terdata sebagai penerima manfaat (PM) sebanyak 90.443 orang.

"Capaian jumlah PM kita saat ini sekitar 70 persen, totalnya sebanyak 90.443 peserta didik," ujar Bobi. 

Dari total keseluruhan dapur saat ini, Bobi mengatakan secara kuantitas jumlah dapur saat ini sudah melebihi. Tetapi karena sebaran SPPG ini tidak merata pada 20 kecamatan di Ketapang sehingga ada kecamatan tidak tersedia dapur MBG. 

Bobi menyebutkan kalau kecamatan Hulu Sungai dan Singkup saat ini masih kosong.  Tetapi sebenarnya sudah ada dapur namun belum resmi beroperasi. 

"Secara kuantitas, jumlah SPPG saat ini yang sudah beroperasi sudah lebih dari cukup. Walaupun kecamatan Hulu Sungai dan Singkup masih kosong. Tapi sebenarnya sudah ada dapurnya namun belum beroperasi saja," tandasnya. 

Berikut ini data SPPG yang sudah beroperasi :

1. Kecamatan Air Upas 1 SPPG 
2. Kecamatan Benua Kayong 7 SPPG 
3. Kecamatan Delta Pawan 12 SPPG 
4. Kecamatan Hulu Sungai (kosong) 
5. Kecamatan Jelai Hulu 1 SPPG 
6. Kecamatan Kendawangan 5
7. Kecamatan Manis Mata 1
8. Kecamatan Marau 1 SPPG 
9. Kecamatan MHS 5 SPPG 
10. Kecamatan MHU 2 SPPG 
11. Kecamatan Muara Pawan 2 SPPG 
12. Kecamatan Tayap 4 SPPG 
13. Kecamatan Pemahan 1 SPPG 
14. Kecamatan Sandai 4 SPPG 
15. Kecamatan Simpang Dua 1 SPPG 
16. Kecamatan Singkup (kosong).
17. Kecamatan Sungai Laur 1 SPPG 
18. Kecamatan Sungai Melayu Raya 2 SPPG 
19. Kecamatan Simpang Hulu 2 SPPG 
20. Kecamatan Tumbang Titi 2 SPPG

Bupati Ketapang mengawal usulan pembangunan jalan kabupaten ke BPJN Kalbar melalui program IJD 2026 guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

KETAPANG - Bupati Ketapang Alexander Wilyo menemui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat di Pontianak, Jumat (5/6/2026), guna mengawal usulan pembangunan sejumlah ruas jalan kabupaten melalui skema pendanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Alexander Wilyo didampingi Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kabupaten Ketapang.

Koordinasi dilakukan untuk memastikan usulan pembangunan jalan yang telah diajukan Pemerintah Kabupaten Ketapang dapat diverifikasi dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurut Alexander, sejumlah ruas jalan kabupaten memiliki peran strategis karena menjadi penghubung masyarakat dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Perbaikan infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mendukung mobilitas warga, distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menjelaskan, pertemuan dengan BPJN Kalbar merupakan tindak lanjut atas usulan resmi yang telah disampaikan melalui Sistem SITIA (Sinergitas, Transparansi, Integrasi, dan Akuntabel).

Pemkab Ketapang juga berharap usulan tersebut memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat mengingat keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur.

"Sejumlah ruas jalan kabupaten memiliki peran penting sebagai jalur penghubung masyarakat dan pusat-pusat ekonomi. Karena itu, kami terus berupaya agar pembangunan jalan tersebut mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat," ujar Alexander Wilyo.

Ia menegaskan, pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi komitmen pemerintah daerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat, baik di kawasan perkotaan maupun wilayah pedalaman.

"Kami ingin seluruh masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara adil, baik yang berada di wilayah perkotaan maupun pedalaman," katanya.

Selain berkoordinasi dengan BPJN Kalbar, Alexander berharap Anggota DPR RI Komisi V dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat turut mengawal usulan pembangunan jalan Kabupaten Ketapang agar menjadi prioritas di tingkat nasional.

Pemkab Ketapang menyatakan akan terus mengawal proses pengajuan hingga tahap penetapan, sehingga pembangunan ruas jalan yang diusulkan dapat segera direalisasikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabid Pelayanan dan Asuhan RSUD Agoesdjam Yulia Ningsih bersama Pelaksana harian, Prajuneka sedang menjelaskan insiden video keluarga pasien ngamuk di rumah sakit Rabu lalu serta menjelaskan penerapan sistem SIM RS yang telah dijalankan (foto : muzahidin)

Ketapang - Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agoesdjam Ketapang angkat suara merespon video keluarga pasien emosi. Videonya viral pada platform media sosial Rabu (3/06/2026).

Manajemen menyatakan, keluarga pasien sudah menyampaikan permintaan maaf dan mengaku tidak tahu dengan pihak penyebar video tersebut. 

Kepala Bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan RSUD, Yulia Ningsih menjelaskan, keluarga pasien itu hendak mendaftarkan kaluarganya yang sakit ke bagian rawat jalan Poli Dalam. Karena belum memahami alur pelayanan digital yang berlaku saat ini, Dia emosi dan meluapkanya secara berlebihan sehingga memancing keingintahuan pengunjung rumah sakit dan merekamya. 

Setelah emosinya mereda, dirinya yang saat itu berhadapan langsung dengan keluarga pasien itu menjelaskan sistem layanan pendaftaran di rumah sakit yang sejak awal bulan ini sudah menerapkan sistem layanan berbasis electronik. 

"Saat Ia datang sebetulnya sudah kami atur antrianya dan pasien itu udah masuk daftar antrianya. Mungkin tidak tahu dan merasa dipingpong saja, dia lalu emosi begitu. Setelah reda amuknya, saya yang mengantarnya ke Poli Dalam," jelas Yulia kepada sejumlah wartawan di ruang kerja direktur RSUD, Jumat (05/06/2026).

Diapun menjelaskan, pasca kejadian itu, dirinya dengan beberapa petugas diutus direktur RSUD, dr Basaria Rajagukguk untuk mengunjungi keluarga pasien tersebut di kediamanya guna bersilaturahmi dan menjelaskan alur layanan yang sudah berlaku di rumah sakit saat ini. 

"Tadi (Jumat) sekitar jam 10, kita ditugaskan bu direktur untuk datangi beliau, tabayyun lah, kita pun bertanya kenapa sampai amuk begitu, beliau menjelaskan dan sudah meminta maaf ke kita. Dan Nampaknya beliau belum paham dengan alur pelayanan yang berlaku sekarang," kata dia. 

Untuk diketahui, mulai 1 Juni 2026, RSUD mulai menerapkan sistem layanan digital melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).

Karena sistem ini masih baru diterapkan, masyarakat yang berobat belum memahami tata cara urutan pendaftaran pasien sampai memperoleh layanan dari dokter yang dituju. 

Menurut Yulia, SIMRS merupakan platform digital terintegrasi yang menghubungkan seluruh unit pelayanan rumah sakit dalam satu jaringan data yang terkoneksi. 

Sistem ini mengubah proses pendaftaran pasien dari yang sebelumnya manual ke sistim digital. 

"Dengan sistem ini seluruh data pasien tersimpan dalam satu database yang dapat diakses secara cepat oleh petugas yang berwenang," tuturnya. 

Karena itu, pihak rumah sakit mengimbau masyarakat agar terlebih dahulu memastikan jadwal praktik dokter dan ketersediaan poli sebelum melakukan registrasi.

"Kami mengimbau masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu jadwal dokter dan memastikan poli yang dituju sedang buka sebelum melakukan pendaftaran, baik secara online maupun melalui APM. Langkah ini penting agar proses registrasi berjalan lancar dan pasien tidak perlu menunggu lebih lama," pungkasnya. (jdn)

Tim CSR PT BGA sedang menjelaskan program BPDP kepada siswa/i yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi.

Ketapang - PT Bumitama Gunajaya Agro (BGA) berupaya mendorong pertumbuhan kualitas Sumber Daya Manusia terutama bagi putra-putri masyarakat desa di sekitar operasional kebun. 

Menurut Ahmad Ali Ibrahim bagian Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT BGA dalam keteranganya mengatakan komitmen ini dilakukan dalam bentuk memberikan penjelasan sekaligus pendampingan kepada putra putri masyarakat sekitar operasional kebun yang ingin memanfaatkan program pendidikan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

"PT BGA hadir sebagai jembatan nyata antara potensi besar generasi muda desa dan kesempatan mengakses pendidikan tinggi berkualitas," ujar Ahmad Ali Ibrahim, bagian CSR PT BGA.

Ahmad Ali menjelaskan, program ini bukan sekadar kegiatan sosial satu arah. Program ini adalah wujud kepercayaan bahwa setiap anak muda dari desa, dengan akses dan dukungan yang tepat, mampu menjadi pemimpin dan inovator masa depan yang membawa kemajuan bagi keluarga, desa, dan bangsa.

Menurut dia, program ini membuka kesempatan bagi 5.000 penerima manfaat untuk melanjutkan pendidikan tinggi pada jenjang D1 hingga S1. Bagi PT BGA, investasi pada sumber daya manusia adalah fondasi daya saing bangsa yang paling berkelanjutan. 

Lebih lanjut Dia menyampaikan bahwa pendaftaran beasiswa BPDP Sawit tahun 2026 resmi dibuka pada 3 Juni hingga 20 Juni 2026. Sebelum masa pendaftaran dimulai, CSR PT BGA telah melaksanakan rangkaian kegiatan sosialisasi dan pendampingan sejak 15 April 2026, yang diawali di SMAN 1 Sungai Melayu Rayak. 

Siswa siswi sedang mendengarkan penjelasan program BPDP dari bagian CSR PT BGA

Melalui kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan informasi mengenai persyaratan, mekanisme pendaftaran, serta peluang yang dapat diperoleh melalui program beasiswa ini. 

Hingga 5 Juni 2026, sebanyak 176 siswa telah mendapatkan pendampingan dalam proses pendaftaran Beasiswa BPDP Sawit. 

Pendampingan ini mencakup bimbingan teknis pengisian formulir, konsultasi pemilihan program studi, asistensi dokumen. persyaratan, hingga persiapan akademik para calon penerima beasiswa.

"Tidak ada satu pun anak muda di desa-desa sekitar wilayah operasional BGA yang akan melewatkan kesempatan emas ini karena hambatan informasi atau prosedur administratif," ujarnya.

Salah seorang peserta sosialisasi program ini bersyukur atas pendampingan yang diberikan PT BGA. Sebelumnya peserta ini mengaku tidak tahu cara mengkiuti program BPDP Sawit ini. 

Dengan adanya sosialisasi program ini oleh PT BGA, pengetahuan dan semangat untuk melanjutkan pendidikan semakin besar. 

"Saya sangat bersyukur dengan adanya program pendampingan dari CSR BGA ini. Sebelumnya, saya tidak tahu sama sekali bagaimana cara mendaftar beasiswa BPDP Sawit. Tapi dengan adanya tim CSR BGA yang langsung datang ke desa dan mendampingi kami satu per satu, prosesnya jadi jauh lebih mudah dan jelas, banyak teman-teman yang tadinya ragu akhirnya ikut mendaftar juga setelah melihat betapa mudahnya dengan bantuan ini," ujar peserta sosialisasi ini. 

Program pendampingan beasiswa ini dirancang untuk memberikan dampak transformatif yang terukur di tingkat komunitas.

Inisiatif ini juga sejalan dengan agenda pembangunan daerah Kabupaten Ketapang dalam mencetak sumber daya manusia berdaya saing tinggi, sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

PT BGA mengajak seluruh komponen masyarakat, mulai dari aparat desa, tokoh masyarakat, hingga orang tua, untuk bersama-sama menyebarluaskan informasi ini dan mendorong putra-putri terbaik desa memanfaatkan program beasiswa yang telah difasilitasi secara penuh oleh Tim CSR BGA. (*/).

gambar ilustrasi

Ketapang - Oknum ASN berinisial SY alias NN suami anggota DPRD provinsi Kalimantan Barat yang heboh diduga selingkuh dengan stafnya sendiri berinisial TA membantah isu perselingkuhanya itu. Mereka berdua ini terikat hubungan atasan dengan bawahan. 

Dalam penjelasanya, NN mengakui pada tanggal 25 Mei 2026 melakukan perjalanan dinas ke Pontianak melalui jalur darat dengan stafnya TA yang didampingi dengan staf pria lainya berinisial DP. 

Urusanya ke Pontianak tersebut dalam rangka menghadiri undangan dari PLTD Sukaharja Ketapang. Ia akui kalau kegiatanya itu atas perintah Bupati.

"Saye memang ke Pontianak dengan TA, tapi bukan hanye die, ade staf lainya juga, ini saksinye pak DP, kami bergantian nyupir mobil dengan DP karena lewat darat. Hadiri undangan PLTD," kata NN, Selasa (02/06/2026) di ruang kerjanya. 

"Saye bawa TA karena die yang paham administrasi, kalau saye bawa (wanita) yang lain, ade mah dikantor nin, jande udah tue, lebih parah agik kali," kata dia.

Atas bantahan itu, menurut praktisi hukum Jakaria Irawan menilai alasan hadiri rapat dengan PLTD perlu diusut oleh Bupati Ketapang menyangkut relevansi ataupun tugas pokok sesuai dengan kebutuhan organisasi agar tidak ada persepsi penyalahgunaan kewenangan. 

"Jika benar, penunjukan peserta perjalanan dinas yang tidak didasarkan pada kebutuhan organisasi, kompetensi, atau tugas pokok yang relevan, maka hal tersebut patut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh bupati melalui bidang tugas terkait," kata Jakaria saat dihubungi, Selasa semalam. 

Namun demikian, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Tetapi demi menjaga marwah institusi Pemerintahan serta menjaga kepercayaan publik, Jakaria Irawan menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap pihak terduga serta  mengkonfirmasi kebenaran perjalanan dinas tetap harus dilakukan. 

"Setiap pihak yang disebut dalam dugaan tersebut berhak memperoleh perlindungan hukum dan dianggap tidak bersalah sampai terdapat hasil pemeriksaan resmi atau putusan yang berkekuatan hukum. Namun demikian, demi menjaga marwah institusi pemerintah dan kepercayaan masyarakat, setiap dugaan pelanggaran etik maupun penyalahgunaan jabatan patut ditindaklanjuti secara serius sesuai koridor hukum yang berlaku," kata Jakaria. 

Sebelumnya, suami TA yang akhirnya baru diketahui diduga berinisial DDP menceritakan dugaan perselingkuhan istrinya tersebut kepada sesorang yang menjadi sumber informasi Borneotribun. 

Lelaki yang juga sama-sama ASN di Pemda Ketapang tersebut gelisah dengan perjalanan dinas istrinya dengan NN ke Pontianak. Dia mencurigai ada perilaku cinta terlarang antara istrinya dengan NN. 

"Suami TA ini sudah lama curiga istrinya selingkuh dengan atasanya sendir, terutama saat mereka melakukan perjalanan dinas ke Pontianak baru-baru ini," ungkap sumber Borneotribun menirukan Curhatan DDP pada dirinya. (**//)

Gambar ilustrasi

"Suami oknum PPPK curiga perjalanan dinas jadi motif perselingkuhan dan dugaan perbuatan asusila terjadi"

Ketapang  - Dugaan perselingkuhan  antara oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Pemda Ketapang beredar terbatas. Puncak asmara terlarang dua orang ini mulai terendus oleh suami oknum PPPK di saat mereka berdua melakukan perjalanan dinas (Perjadin).

Kabar kasus asusila oknum pemerintah ini terungkap berdasarkan penuturan dari pihak keluarga salah satu pasangan yang disinyalir menjalin hubungan terlarang dimaksud. 

Pihak keluarga ini menceritakan persoalan yang sedang dirasakanya kepada sumber informasi Borneotribun. Dari keterangan sumber itu mengungkapkan cerita dugaan percintaan yang melibatkan seorang lelaki dan perempuan yang sama-sama masih memiliki pasangan resmi. 

Dari keteranganya, diduga lelaki itu berinisial SY alias NN adalah PNS dengan pangkat penata tingkat satu bertugas di kecamatan di kabupaten Ketapang. NN ini sendiri merupakan suami dari anggota DPRD provinsi Kalbar periode 2024/2029.

Sedangkan wanita yang diduga pasangan selingkuhanya adalah stafnya sendiri, dengan status sah istri orang berinisial TA. Menurut sumber, suami TA bekerja sebagai PNS dan saat ini bertugas sebagai staf di salah satu dinas di Pemda Ketapang. 

Suami TA sudah lama mencurigai jalinan asmara istrinya itu dengan NN, tetapi suami TA merasa belum ada bukti dan masalah yang menguatkan dugaanya tersebut.

"Suami TA ini sudah lama curiga istrinya selingkuh dengan atasanya sendiri saat mereka melakukan perjalanan dinas ke Pontianak baru-baru ini," ungkap sumber itu. 

Dan firasat suami TA atas dugaanya itu mendekati kebenaran disaat TA melakukan perjalanan dinas (Perjadin) ke Pontianak pada 25 Mei 2026 dengan NN. Perjadin ini menurut TA dalam rangka tugas menghadiri undangan kegiatan rapat soal kelistrikan. 

"Nah, si suami TA ni nanya ke istrinya, ape urusan ke Pontianak dengan NN, nginap dimane dan sebagaimye lah. Percakapan suami istri lah pokoknye, kan si suami curige dengan istrinye sendiri, jadi nanya lah," ungkap sumber itu. 

Dari percakapan sepasang suami istri tersebut, kepada suaminya ,TA mengakui kalau kepergianya ke Pontianak dengan NN melalui jalur darat, memakai mobil pribadi milik NN bermerk fortuner. 

Sewaktu di Pontianak, TA mengakui kalau NN menempatkanya menginap di sebuah hotel. Karena dianggap janggal, si suami TA mencurigai antara NN dengan TA menginap dalam satu kamar hotel yang sama. 

"Menurut suami TA, istrinya pergi lewat jalur darat pakai mobil fortuner pribadi milik NN. Si suami TA ini curiga kalau istinya nginap sekamar dengan NN," ungkapnya.

Atas kejadian ini, hubungan suami istri keduanya menjadi kurang harmonis. Komunikasi suami  istri menjadi tersendat karena suami TA merasa dikhianati dan merasa marah dengan kelakuan NN dan istrinya sendiri. 

Tetapi suami TA merasa tak berdaya karena menggangap NN seseorang yang dinilai berpengaruh, memiliki koneksi pejabat sebab istri NN seorang anggota dewan ditambah NN punya uang. 

Namun, suami TA tetap berencana membawa persoalan ini ke Bupati Ketapang dan ke Kepolisian dengan sangkaan perzinahan atau persetubuhan dengan istri orang. 

"Kalau nurut si suami ini bah, dia mao lapor ke Bupati dan Polres," ungkap sumber itu mengutip perkataan suami TA.

Mengutip lebih lanjut keterangan suami TA, sumber ini mengatakan kalau suami TA merasa heran atas kepergian istrinya dengan NN karena dianggap menyalahi aturan dari segi kedinasan, sebab istrinya hanyalah pegawai PPPK, sedangkan di kantor yang dipimpin NN, banyak ASN yang memenuhi kualifikasi kedinasan dan dianggap sesuai dengan tujuan rapat. 

"Dalam aturanya, yang boleh perjalanan dinas itu adalah ASN full, bukan PPPK. Tetapi kenapa NN membawa istrinya. Dikantor itupun banyak ASN dengan pangkat golongan dan bidang tugas yang nyambung dengan tujuan rapat di Pontianak itu," katanya. 

Berdasarkan penelusuran latar bealakang karier NN sebagai ASN, diperoleh data kalau NN saat ini sebagai pejabat struktural golongan menengah atau sama dengan pejabat katagori eselon tiga. 

Sebelumnya NN bertugas di dinas Pendidikan Ketapang. Di dinas inilah, ada desas desus kalau NN bertindak sebagai pengatur proyek aspirasi istrinya, sebab diketahui istri NN sendiri adalah sebagai anggota dewan aktif hingga sekarang. 

NN kemudian beralih tugas ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ketapang. Konon, mutasi ini karena dia memperoleh promosi kenaikan pangkat. 

Dan kini NN mendapat penugasan ke tempat baru yang dilantik bupati Ketapang pada awal tahun ini. Dikantor baru inilah kemungkinan NN mulai pandai selingkuh karena merasa pegang jabatan mentereng dan tergoda dengan istri orang. (*//)