Gubernur Ria Norsan Hadiri Pelantikan MABT Indonesia 2025–2030, Dorong Rumah Adat Tionghoa Jadi Simbol Persatuan Kalbar

Saputra Berry    Rabu, Februari 11, 2026    Comment   

Gubernur Ria Norsan Hadiri Pelantikan MABT Indonesia 2025–2030, Dorong Rumah Adat Tionghoa Jadi Simbol Persatuan Kalbar

Gubernur Ria Norsan Hadiri Pelantikan MABT Indonesia 2025–2030, Dorong Rumah Adat Tionghoa Jadi Simbol Persatuan Kalbar.

PONTIANAK -- Kabar penting datang dari Pontianak. Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, MM., MH., bersama Ketua TP PKK Kalbar, Dr. Hj. Erlina Ria Norsan, SH., MH., menghadiri pelantikan pengurus Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Indonesia masa bakti 2025–2030. Acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Novotel Pontianak, Selasa 10 Februari 2026 itu berjalan khidmat dan penuh semangat kebersamaan.

Dalam momen bersejarah tersebut, Suyanto Tanjung resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP MABT Indonesia oleh Ketua Dewan Kehormatan MABT, Oesman Sapta Odang. Prosesi penyerahan bendera pataka menjadi simbol amanah besar yang kini diemban kepengurusan baru.

MABT Punya Peran Strategis di Tengah Keberagaman

Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa MABT bukan sekadar organisasi adat. Lebih dari itu, MABT memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta merawat harmonisasi sosial di tengah masyarakat Kalimantan Barat yang majemuk.

“Kalimantan Barat adalah rumah besar keberagaman. Di sini berbagai suku, agama, dan budaya hidup berdampingan dalam semangat kebhinekaan,” ujar Gubernur.

Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa budaya bukan hanya warisan, tetapi juga jembatan pemersatu. Di tengah tantangan zaman, menjaga harmoni antar-etnis adalah investasi sosial jangka panjang.

Rumah Adat Tionghoa Segera Dibangun, Usung Konsep Tidayu

Salah satu poin penting yang disampaikan Gubernur adalah komitmen Pemprov Kalbar dalam mendukung pembangunan Rumah Adat Tionghoa di Kalimantan Barat. Saat ini, proses pengukuran dan persiapan lahan tengah berjalan.

Rumah adat ini nantinya bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol kebersamaan lintas etnis.

Gubernur mengungkapkan konsep besar yang akan diusung, yaitu Tidayu—akronim dari Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Konsep ini menggambarkan semangat persatuan tiga etnis besar yang akan berada dalam satu kawasan budaya.

Bayangkan sebuah ruang yang bukan hanya memperlihatkan kekayaan tradisi, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa perbedaan bisa menyatu dalam harmoni.

Gubernur pun mengajak pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga pengusaha Tionghoa untuk berkolaborasi mewujudkan Rumah Bersama tersebut dalam semangat Paguyuban Merah Putih.

Pesan Tegas OSO untuk MABT Indonesia

Oesman Sapta Odang menyoroti perkembangan MABT yang kini bertransformasi menjadi organisasi tingkat nasional. Jika sebelumnya dikenal kuat di Kalbar, kini MABT telah berstatus MABT Indonesia.

Artinya, struktur kepengurusan perlu diperluas hingga ke 38 provinsi di seluruh Indonesia.

OSO juga mengingatkan agar organisasi berbasis budaya tetap berjalan sesuai koridor hukum negara. Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi landasan utama dalam penyusunan AD/ART organisasi.

Pesan ini menegaskan bahwa pelestarian budaya harus selaras dengan semangat kebangsaan.

Komitmen Ketua Umum Baru MABT Indonesia

Ketua Umum DPP MABT Indonesia, Suyanto Tanjung, menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah menghibahkan lahan strategis untuk pembangunan Gedung MABT atau Rumah Adat Tionghoa.

Lokasi tersebut berada di antara Rumah Adat Melayu dan Rumah Adat Dayak—sebuah posisi simbolis yang menggambarkan persatuan tiga etnis besar di Kalbar.

Menurut Suyanto, pembangunan gedung ini diharapkan menjadi pusat pelestarian adat dan budaya Tionghoa sekaligus penguat kerukunan antar-etnis.

Ia juga berharap adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah agar pembangunan Rumah Bersama ini dapat segera direalisasikan.

Harapan untuk Kalbar yang Lebih Harmonis

Gubernur Ria Norsan menutup sambutannya dengan optimisme. Ia meyakini bahwa dengan persatuan dan kolaborasi, cita-cita membangun Kalimantan Barat yang damai dan maju dapat terwujud.

“Saya yakin dan haqqul yaqin, jika kita bersatu, insyaallah semua cita-cita membangun Kalimantan Barat akan tercapai,” tegasnya.

Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Anggota DPD RI Daud Jordan, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, para kepala daerah, unsur Forkopimda, serta tokoh lintas etnis lainnya.

Momentum ini bukan sekadar pelantikan organisasi, tetapi sinyal kuat bahwa Kalimantan Barat terus bergerak menjaga persatuan dalam keberagaman.

Dan bagi kita semua, pesan yang bisa diambil sederhana namun mendalam: ketika budaya dirawat dan persatuan dijaga, masa depan daerah akan semakin kokoh.

Imlek 2026 Tahun Shio Kuda: Makna, Tradisi, dan Perayaannya di Indonesia

Ria Sartika    Senin, Januari 26, 2026    Comment   

Imlek 2026 Tahun Shio Kuda: Makna, Tradisi, dan Perayaannya di Indonesia

Imlek 2026 Tahun Shio Kuda: Makna, Tradisi, dan Perayaannya di Indonesia. (Gambar ilustrasi)

JAKARTA - Perayaan Hari Raya Imlek 2026 kembali menjadi momen penting bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia. 

Selain sebagai penanda tahun baru dalam kalender lunar, Imlek juga selalu sarat makna budaya, filosofi hidup, serta harapan akan keberuntungan di tahun yang baru. 

Pada Imlek 2026, masyarakat memasuki Tahun Shio Kuda, yang dipercaya membawa energi dinamis, keberanian, dan semangat perubahan.

Setiap tahun, Imlek tidak hanya dirayakan secara spiritual dan kekeluargaan, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari budaya, ekonomi, hingga gaya hidup masyarakat modern. 

Lalu, seperti apa makna Tahun Shio Kuda di Imlek 2026, dan bagaimana perayaannya di Indonesia saat ini?

Tahun Shio Kuda 2026 dan Maknanya

Dalam astrologi Tionghoa, Shio Kuda melambangkan kebebasan, kerja keras, kecepatan, serta jiwa petualang. 

Tahun Shio Kuda sering dikaitkan dengan perubahan besar, keberanian mengambil keputusan, dan peluang baru yang datang lebih cepat dibanding tahun-tahun lainnya.

Pada Imlek 2026, energi Shio Kuda dipercaya mendorong banyak orang untuk lebih berani keluar dari zona nyaman, baik dalam urusan karier, bisnis, maupun kehidupan pribadi. 

Tahun ini dianggap cocok untuk memulai usaha baru, mencoba peluang pekerjaan berbeda, atau melakukan perubahan gaya hidup yang lebih sehat dan produktif.

Namun, di balik energi positif tersebut, Shio Kuda juga mengingatkan pentingnya pengendalian diri. 

Sifat impulsif dan tergesa-gesa kerap menjadi tantangan di tahun ini jika tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang.

Tradisi Imlek yang Tetap Dijaga

Meski zaman terus berubah, berbagai tradisi Imlek masih dijaga dan dijalankan oleh masyarakat Tionghoa di Indonesia. Salah satu tradisi paling umum adalah membersihkan rumah sebelum Imlek. 

Tradisi ini melambangkan pembuangan energi buruk dan membuka ruang bagi keberuntungan baru.

Selain itu, tradisi makan malam keluarga pada malam Tahun Baru Imlek tetap menjadi momen sakral. 

Anggota keluarga dari berbagai generasi berkumpul untuk makan bersama sebagai simbol keharmonisan dan kebersamaan.

Pembagian angpao juga masih menjadi tradisi yang dinantikan, khususnya oleh anak-anak. Angpao tidak sekadar berisi uang, tetapi mengandung doa dan harapan agar penerimanya mendapatkan rezeki, kesehatan, dan umur panjang.

Makna Warna Merah dan Dekorasi Imlek 2026

Warna merah selalu mendominasi perayaan Imlek, termasuk pada Imlek 2026. Merah melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan perlindungan dari energi negatif. 

Dekorasi seperti lampion merah, kertas bertuliskan huruf “Fu”, hingga hiasan shio Kuda banyak menghiasi rumah, pusat perbelanjaan, dan tempat ibadah.

Menariknya, pada Imlek 2026, tren dekorasi mulai bergeser ke arah yang lebih minimalis dan modern, tanpa menghilangkan unsur tradisional. 

Banyak keluarga memilih dekorasi sederhana dengan sentuhan merah dan emas yang elegan.

Kuliner Khas Imlek yang Sarat Makna

Perayaan Imlek tidak lengkap tanpa makanan khas Imlek. Beberapa hidangan yang hampir selalu hadir antara lain kue keranjang, yang melambangkan keharmonisan dan rezeki yang terus meningkat, serta ikan, simbol kelimpahan.

Buah jeruk juga menjadi sajian wajib karena dianggap membawa keberuntungan dan kemakmuran. 

Dalam perayaan Imlek 2026, banyak keluarga mulai mengombinasikan makanan tradisional dengan menu modern, menyesuaikan selera generasi muda.

Perayaan Imlek 2026 di Indonesia

Di Indonesia, Imlek dirayakan dengan nuansa yang khas dan beragam. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, dan Semarang, perayaan Imlek kerap diwarnai dengan pertunjukan barongsai, bazar kuliner, serta dekorasi tematik di ruang publik.

Kelenteng-kelenteng dipadati umat yang berdoa dan menyalakan lilin sebagai simbol harapan dan doa di tahun baru. Pemerintah daerah dan pusat perbelanjaan juga turut menyemarakkan Imlek dengan berbagai acara budaya.

Imlek 2026 juga menjadi momentum penting untuk memperkuat toleransi dan keberagaman di Indonesia, mengingat perayaan ini kini dinikmati tidak hanya oleh masyarakat Tionghoa, tetapi juga masyarakat umum.

Imlek 2026 dan Dampak Ekonomi

Setiap menjelang Imlek, perputaran ekonomi biasanya meningkat. Permintaan akan makanan khas Imlek, dekorasi, pakaian bernuansa merah, hingga parsel mengalami kenaikan signifikan.

Para pelaku UMKM turut merasakan dampak positif, terutama yang bergerak di bidang kuliner dan kerajinan. Di Imlek 2026, tren belanja online juga semakin mendominasi, dengan banyak konsumen memesan kebutuhan Imlek melalui platform digital.

Namun, di sisi lain, masyarakat diimbau untuk tetap bijak dalam mengatur pengeluaran agar perayaan Imlek tidak menjadi beban keuangan di awal tahun.

Tradisi Lama dan Gaya Hidup Modern

Imlek 2026 menunjukkan bagaimana tradisi lama bisa berjalan berdampingan dengan gaya hidup modern. Selain angpao fisik, kini angpao digital semakin populer karena praktis dan efisien.

Ucapan Imlek juga banyak dibagikan melalui media sosial, lengkap dengan desain visual bertema Shio Kuda. Meski begitu, esensi Imlek sebagai momen refleksi, rasa syukur, dan kebersamaan keluarga tetap menjadi inti perayaan.

Harapan di Tahun Shio Kuda 2026

Bagi banyak orang, Imlek bukan sekadar pergantian tahun, tetapi waktu untuk menata kembali harapan dan rencana hidup. Tahun Shio Kuda 2026 diharapkan membawa semangat baru, keberanian menghadapi tantangan, serta peluang yang lebih luas.

Dengan tetap menjaga nilai-nilai tradisi dan menyesuaikannya dengan perkembangan zaman, Imlek 2026 menjadi simbol keseimbangan antara masa lalu dan masa depan.

Kisah DPP Majelis Adat Budaya Tionghoa: Pilu di Balik Pesta Kekuasaan Tumbang

Redaksi    Kamis, Agustus 28, 2025    Comment   

Kisah DPP Majelis Adat Budaya Tionghoa: Pilu di Balik Pesta Kekuasaan Tumbang

Kisah DPP Majelis Adat Budaya Tionghoa: Pilu di Balik Pesta Kekuasaan Tumbang.

PONTIANAK - Ini bukan drama. Ini nyata. Sebuah organisasi besar, Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT), tersandung pada lubang yang digali sendiri.

 

Di panggung yang seharusnya suci, yang dipertontonkan adalah kasus kelam tentang ambisi, ketidakpatuhan, dan kekosongan wewenang. 

Sebuah cerita yang berawal dari seorang ketua umum yang berhalangan tetap ditahan sebagai tersangka, namun bayang-bayangnya masih saja merangkul rapat, menerbitkan surat, seolah hukum organisasi dan negara tak berlaku. 

Lalu, di mana para penjaga gawang? Di mana Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)? Mereka hilang. Entah ke mana. Yang ada hanya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang kebingungan, dipaksa memainkan peran yang bukan haknya. 

Inilah potret buramnya kelam tentang sebuah organisasi yang lupa pada tata kramanya sendiri.

Ketua Bayang Hukum

Paulus Mursalim. Namanya menghiasi setiap pembicaraan. Ia adalah Ketua Umum DPP MABT yang, dalam narasi hukum, telah “berhalangan tetap”. 

Status tersangka seharusnya memutus segala kewenangannya. Ia tak boleh lagi menandatangani surat, memimpin rapat, apalagi mengambil keputusan strategis. 

Tapi, anomali terjadi. Tanggal 8 Agustus 2025, sebuah Surat Keputusan (SK) panitia terbit atas namanya. 

Sebuah SK yang lahir dari dunia lain, seolah sang ketua masih bebas berkeliaran, bukan terkurung dalam jeruji. 

Ini bukan saja melanggar aturan organisasi, tapi juga melecehkan logika berpikir paling dasar. 

Bagaimana mungkin seorang tersangka masih bisa mengeluarkan SK? Ini adalah paling getir ketika hukum organisasi mati suri di ruang interograsi.

Hilangnya Sang DPW

Dalam struktur MABT, DPW adalah jantung demokrasi. Ia penengah antara DPP di pusat dan DPD di daerah. DPW-lah yang seharusnya memilih DPP, dan DPD memilih DPW. 

Sebuah siklus yang menjamin checks and balances. Tapi kini, jantung itu berhenti berdetak. 

DPW kosong, menghilang bagai ditelan bumi. Lantas, kenapa bisa hilang? 

Ceritanya kembali pada sebuah lompatan magis.

Ketua MABT Kalbar, terpilih secara sah di tingkat provinsi, tiba-tiba saja melompat ke kursi Ketua DPP. 

Ia bagai Gubernur yang dalam semalam menjadi Presiden tanpa pemilihan umum. Lompatan ini meninggalkan kekosongan. 

DPW Kalbar kehilangan pimpinan, dan secara struktural, lumpuh. Kekosongan ini adalah awal dari seluruh kekacauan. Tanpa DPW, seluruh piramida organisasi goyah.

DPD Pesta Kekuasaan Cacat

Dengan DPW hilang, DPD menjadi aktor tunggal di lapangan. Mereka yang seharusnya hanya memilih DPW, tiba-tiba diberi mandat atau memaksakan mandat untuk memilih DPP langsung. Sebuah tindakan inkonstitusional yang nyata. 

AD/ART MABT dengan tegas menyatakan DPP dipilih oleh DPW, bukan DPD. Memaksakan DPD memilih DPP adalah seperti meminta rakyat langsung memilih menteri, melangkahi parlemen. 

Konsekuensinya? 

Pertama, secara prosedural, DPP terpilih tidak sah. Ia cacat hukum sejak lahir. 

Kedua, setiap keputusan yang dikeluarkan DPP ini mulai dari kebijakan, penggunaan dana, hingga kerjasama berpotensi batal demi hukum. 

Ketiga, lahirnya dualisme kepemimpinan.  Kalau nanti DPW terbentuk dan menolak mengakui DPP ini, maka MABT pecah menjadi dua kubu.

Skandal Dana Bansos

Kekacauan tidak berhenti di situ. Ada lagi skandal masa jabatan yang memilukan. AD/ART dengan jelas menyatakan seorang pengurus DPD hanya boleh menjabat dua periode. 

SK pengangkatannya harus diterbitkan oleh DPW. Tapi kenyataannya? DPW tidak ada. Lalu, siapa yang menerbitkan SK? DPP-lah yang melakukannya. 

Sebuah tindakan yang melampaui kewenangan. DPP menerbitkan SK untuk DPD, padahal itu wewenang DPW. Ini seperti Presiden mengangkat camat, melangkahi Gubernur. 

Akibatnya, banyak DPD yang sudah dua periode masih saja diangkat ulang, melanggar aturan main. 

Lalu, bagaimana dengan dana Bantuan Sosial (Bansos) atau hibah dari pemerintah? Yang berhak menerima bansos tingkat provinsi adalah DPW. Tapi DPW kosong. 

Lalu, kemana dana bansos itu mengalir? Kemungkinan besar ke DPD atau bahkan DPP. Jika benar, ini bukan hanya pelanggaran AD/ART, tapi sudah masuk ranah pidana korupsi. 

Dana yang ditujukan untuk struktur yang sah, dialihkan ke struktur yang tidak sah. Sebuah drama pilu tentang nafsu menguasai dana publik.

Caretaker? Simbol Kebingungan

Di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, masalah semakin runyam. Masa jabatan DPD sudah berakhir. 

Lalu, DPP menunjuk seorang Penjabat Sementara (Plt.) dari Pengurus DPP di Kota Pontianak. Ini lagi-lagi kesalahan fatal. 

Plt hanya boleh ditunjuk jika ketua berhalangan tetap. Sementara jika masa jabatan sudah habis, yang diperlukan adalah Caretaker (pelaksana tugas) yang dipilih melalui musyawarah di tingkat DPD sendiri. 

Itupun, Caretaker seharusnya berasal dari pengurus DPW. Tapi lagi-lagi, DPW tidak ada. Yang terjadi adalah intervensi dari pusat yang tidak sah. 

DPP, yang statusnya sendiri dipertanyakan, seenaknya menunjuk orang untuk menguasai daerah. Ini adalah bentuk lain dari penjajahan struktural.

Sebuah Kelam Terprediksi

Akar dari semua masalah ini adalah dua hal pertama, ketidakpatuhan pada AD/ART. AD/ART adalah konstitusi organisasi. Ia dibuat untuk menjaga tata kelola yang sehat. 

Mengabaikannya sama saja dengan membangun menara di atas pasir. Kedua, konsentrasi kekuasaan. 

Ketua DPP yang seharusnya sudah tidak sah masih bisa menerbitkan SK. Ini menunjukkan sistem yang sangat sentralistik dan rentan disalahgunakan. 

Ketiga, hilangnya budaya musyawarah. Budaya Tionghoa yang menjunjung tinggi musyawarah dan hierarki, ternodai oleh arogansi kekuasaan.

Dampaknya sangat serius. Pertama, legalitas MABT di mata pemerintah (Kesbangpol) akan dipertanyakan. 

Pencatatan kepengurusan bisa ditolak. Kedua, kerjasama dengan pihak eksternal (pemerintah, sponsor) akan terhambat karena status kepengurusan yang tidak jelas. 

Ketiga, kepercayaan anggota runtuh. Organisasi seperti ini tidak akan maju, hanya berputar-putar dalam skandal.

Sebenarnya, solusinya jelas. Pertama, segera bentuk DPW. Kumpulkan semua DPD untuk memilih DPW di masing-masing wilayah. 

Kedua, selenggarakan Munas Luar Biasa untuk mengangkat Plt. yang sah atau mengamendemen AD/ART sementara jika memang dalam kondisi darurat. 

Ketiga, libatkan tokoh-tokoh senior dan penasehat untuk menjadi penengah yang netral. 

Keempat, audit semua penerimaan bansos dan hibah untuk memastikan tidak ada penyimpangan.

Tapi, semua solusi itu membutuhkan niat baik dan kerendahan hati. Persoalannya, apakah para pengurus masih punya itu? 

Ataukah nafsu kekuasaan telah membutakan segala hal? Kisah MABT ini adalah cermin bagi semua organisasi. 

Ia adalah sekelumit tentang bagaimana kekuasaan bisa menghancurkan tatanan, jika tak diimbangi dengan integritas dan kepatuhan pada aturan. 

Inilah masalah memalukan yang terpaling sangat memilukan. Inilah tentang manusia yang lupa, bahwa yang ia pimpin bukanlah kerajaan, tapi amanah.

Jelang Pilkada, Kapolsek Belitang Jalin Koordinasi Dengan Tomas

Redaksi    Kamis, November 19, 2020    Comment   

Jelang Pilkada, Kapolsek Belitang Jalin Koordinasi Dengan Tomas

Kapolsek Belitang sambangi ketua MABT Belitang (DK/BT)

Borneotribun I Belitang, Sekadau - Pilkada serentak tahun 2020 tinggal menghitung hari, Kapolsek Belitang IPDA M. Suyatman terus melakukan koordinasi untuk memberikan himbauan.

Disamping melaksanakan tugas rutin, Kapolsek Belitang juga menyambangi beberapa tokoh masyarakat untuk menjalin kemitraan serta menyampaikan pesan Kamtibmas.

Salah satunya bertemu Ketua MABT (Majelis Adat Budaya Tionghoa) Belitang Ishak, mengajak untuk menjaga kondusifitas wilayah ditengah pandemi Covid-19, Kamis (19/11/2020).

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencegahan Covid-19 yakni dengan penerapan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

IPDA M. Suyatman juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif membantu pemerintah dalam melakukan pencegahan Covid-19 di Kecamatan Belitang.

"Semoga dengan kehadiran Polri ditengah masyarakat dapat membangun sinergi serta salah satu cara untuk bertukar informasi tentang situasi Kamtibmas," pungkas Kapolsek. ( Daiky )

Editor  : Hermanto

Kapolsek Belitang Sambangi Ketua MABT

Redaksi    Senin, Oktober 19, 2020    Comment   

Kapolsek Belitang Sambangi Ketua MABT

BORNEOTRIBUN I BELITANG, SEKADAU - Wujudkan Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat ( Harkamtibmas ), Kapolsek Belitang IPDA M. Suyatman menjalin silaturahmi dan menyambangi beberapa tokoh. Salah satunya Ketua MABT Belitang, Ishak, Senin ( 19/10).

Menurut Kapolsek, IPDA M. Suyatman menjelaskan agenda silaturahmi tersebut untuk merangkul elemen masyarakat agar terciptanya kerukunan antar umat beragama dan mengajak para tokoh untuk bersama-sama mewujudkan kondusifitas wilayah jelang Pilkada Kabupaten Sekadau 2020.

"Pilih sesuai hati nurani dalam Pilkada tetapi keamanan harus tetap terjaga serta tidak ada gejolak atau konflik sosial baik sebelum maupun sesudah pemilihan," pesan Kapolsek.

Selain pesan Kamtibmas, Kapolsek juga menghimbau warga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap beraktivitas guna mencegah penyebaran Covid-19.

"Mari bersama-sama terapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak agar terhindar dari Covid-19," pungkas IPDA M. Suyatman.

Penulis : Daiky

Editor    : Hermanto

Peduli Covid-19, Yayasan bhakti luhur dan MABT bagikan 5000 masker

Redaksi    Senin, Mei 04, 2020    Comment   

Peduli Covid-19, Yayasan bhakti luhur dan MABT bagikan 5000 masker

Fhoto : Perwakilan wartawan, Asmuni ( Kanan ) saat menerima bantuan masker dari ketua yayasan bhakti luhur sekadau, Hermanto ( Kiri )

BORNEOTRIBUN I SEKADAU - Peduli terhadap bahayanya terkontaminasi dan mendukung pencegahan penyebaran wabah Coronavirus disease ( Covid-19 ), Yayasan Bhakti Luhur Sekadau dan Majelis Adat Budaya Tionghoa ( MABT ) berbagi 5.000 masker untuk  6 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sekadau yang diserahkan secara simbolis oleh ketua Yayasan bhakti luhur  sekadau, Hermanto kepada perwakilan masing-masing kecamatan dan wartawan yang bertempat di Yayasan Bhakti Luhur, Jalan Irian, Sekadau. Senin, 4/5)/20 pagi. 

Bukan hanya itu, Yayasan Bhakti luhur dan MABT juga memberikan sejumlah masker kepada para wartawan dan petugas kebersihan disekadau.

Ketua Yayasan Bhakti Luhur Sekadau, Hermanto mengatakan masker tersebut merupakan bantuan dari Yayasan Bhakti Luhur dan MABT Kabupaten Sekadau dan untuk Kecamatan Belitang Hulu ( tidak disebutkan ) karena belum ada perwakilan, maka akan dititipkan melalui Kecamatan Belitang lewat Bapak Achiap. 

" Sasaran pembagian masker ini untuk beberapa kecamatan yakni Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Mahap, Nanga Taman, Belitang Hilir dan Belitang ". kata Hermanto yang juga Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Fraksi PDIP. 

Sementara itu, Ketua MABT Kabupaten Sekadau,  Sugianto (Jong Kim Sen) mengatakan masing-masing kecamatan mendapat 500 masker. Sasarannya untuk masyarakat yang lebih banyak aktivitas diluar rumah. 

Sugianto menghimbau kepada masyarakat Tionghoa yang ada di Kabupaten Sekadau supaya mengikuti imbauan pemerintah, tetap menjaga pola hidup bersih, selalu memakai masker ketika keluar rumah, rajin cuci tangan pakai sabun dan social distancing ( jaga jarak ). 

"Hal ini dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ". ujar pria yang akrab disapa Kim Sen ini. 

Ditempat yang sama, mewakili wartawan sekadau, asmuni menyambut baik itikad yayasan bhakti luhur dan MABT sekadau yang telah peduli kepada warga dan juga wartawan.

Asmuni menambahkan, profesi wartawan salah satu profesi yang sangat rawan terkontaminasi penularan wabah corona, karena wartawan dalam menjalankan tugas peliputan dilapangan selalu kontak langsung dengan narasumber dan bahkan selalu berada dalam kerumunan masyarakat dalam jumlah yang cukup ramai.

" terimakasih yayasan bhakti luhur dan MABT yang sudah peduli dengan profesi wartawan ". Ucap Asmuni singkat.

Penulis : Tim Liputan

Editor    : Herman