Ngobrol Bareng Bawaslu, Sambangi Petugas Parkir.

Sekadau – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sekadau saat ini gencar bergerak mensosialisasi tugas dan fungsinya sebagai upaya awal pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu tahun 2029 mendatang.

Sosialisasi dilakukan dengan ngobrol santai seputar pemilu bersama warga masyarakat yang ditemui di tempat manapun dan akan disapa oleh petugas pengawas pemilu ini dengan santun. Seperti yang dilakukan oleh Muhammad Sandi, salah satu anggota Bawaslu yang kerap mensosialisasikan tugas dan fungsi pengawasan pemilu kepada petugas parkir di kompleks Terminal Lawang Kuari Sekadau (Minggu, 21/6).

Ia mengatakan kepada media ini bahwa tujuan ngobrol santai bersama petugas parkir seputar pengawasan pemilu adalah sekadar untuk mengingatkan para pemilih agar tidak melakukan pelanggaran pemilu, seperti contohnya mencela dan menghalangi orang lain untuk memilih calon perwakilan peserta pemilu, baik itu calon legislatif (caleg) maupun Pasangan Calon (Paslon) kepala pemerintahan, baik tingkat nasional maupun lokal, yang beda pilihan dengannya.

"Itu pelanggaran dan bisa masuk ke ranah pidana pemilu," ucapnya.

Oleh karena itu, beliau mengimbau agar warga masyarakat tidak menjadi pelaku pelanggaran pemilu. Untuk itu, kepada peserta, pemilih, dan bahkan penyelenggara pemilu, ia berpesan agar taat terhadap aturan yang mengaturnya demi tertib, nyaman, aman, dan lancarnya pemilu.

"Kami mengimbau kepada pemilih, peserta pemilu, dan bahkan juga kepada penyelenggara pemilu yaitu petugas KPU dan Bawaslu bersama jajaran yang ada untuk mentaati semua regulasi yang ada. Tertib serta laksanakan sesuai aturan. Jika melanggar, akan ada konsekuensinya," ujarnya mengingatkan.

Dijelaskan pula konsekuensi bagi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran pemilu seperti diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dapat berupa seperti teguran tertulis, perbaikan, pidana penjara atau bisa juga di coret keikutsertaannya sebagai peserta pemilu.

"Untuk pemilih juga demikian, apalagi jika terkait jual beli suara atau politik uang, itu melanggar undang-undang pemilu dan ancamannya bisa kena pidana pemilu," jelasnya menutup pembicaraan dengan wartawan media ini karena hari sudah mulai larut malam.*

Perkuat Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Ajak Petani Peduli Awasi Pemilu.

SEKADAU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sekadau terus berupaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu mendatang dengan melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat pemilih yang ada agar masyarakat menjadi tau dan faham akan resiko jika melakukan pelanggaran Pemilu. 

Seperti yang dilakukan oleh Muhammad Sandi selaku anggota Bawaslu yang melakukan Konsolidasi Demokrasi langsung dengan petani sayur setempat (Kamis, 18/6). Dikatakan olehnya bahwa dalam kunjungan itu memang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang pemilu dan peraturan-peraturan yang mengaturnya dengan cara gencar mensosialisasikan tugas dan wewenang Bawaslu serta regulasi terkait pemilu yang masih berlaku kepada para pemilih setempat. 

"Memang pemilu tahun 2029 masih jauh, tapi dalam rangka menuju ke pemilu mendatang agar bermartabat kami lakukan langkah-langkah pencegahan dengan mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat apa-apa saja pelanggaran pemilu dan yang paling penting adalah taat aturan baik oleh peserta pemilu, pemilih dan penyelenggara pemilu, " jelasnya.

Ia menambahkan bahwa taat aturan itu sederhana sekali, aman dan nyaman untuk semua namun harus disertai pula dengan pengawasan bersama. Hal ini dimaksud untuk memastikan bahwa hasil perolehan suara itu murni adanya bukan hasil rekayasa, mengubah dan memanipulasi data awal hasil perolehan suara tersebut.

"Dalam rangka menjunjung tinggi pemilu yang jujur, adil, langsung, umum bebas dan rahasia itu tentu perlu adanya pengawasan bersama, bukan hanya dilakukan oleh Bawaslu saja. Peran aktif masyarakat dalam mengawasi pemilu juga perlu karena untuk sama-sama memastikan pemilu itu berjalan sesuai regulasi yang mengaturnya atau tidak. Masyarakat punya hak untuk mengawasinya dan wajib pula tau hasilnya, " ujarnya. 

Disampaikan pula pada kunjungan langsung ke petani sayur itu dilakukan agar masyarakat menjadi semakin peduli untuk mengawasi pemilu secara aktif dan mandiri serta tidak tergiur oleh provokasi seperti dengan sogokan sejumlah uang dan barang serta intimidasi.

Prabowo Subianto menerima suvenir kapal Mikasa dari Shinjiro Koizumi di Kertanegara, menegaskan penguatan kerja sama pertahanan Indonesia–Jepang.

Prabowo Terima Suvenir Kapal Mikasa dari Menhan Jepang, Perkuat Arah Kerja Sama Pertahanan RI–Jepang

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima suvenir model kapal perang Mikasa dari Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dalam pertemuan di kediaman pribadinya di Kertanegara IV, Jakarta, Jumat (12/6) malam. Pertemuan ini sekaligus menegaskan penguatan hubungan pertahanan antara Indonesia dan Jepang di tengah dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik.

Suvenir berbentuk miniatur kapal perang bersejarah itu menjadi simbol diplomasi yang hangat dalam kunjungan kerja singkat Koizumi ke Indonesia.

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan tertutup di kediaman pribadi Presiden Prabowo. Dalam kesempatan itu, Koizumi secara langsung menyerahkan model kapal perang Mikasa yang berasal dari Yokosuka, kota kelahirannya di Jepang.

Dalam pernyataannya melalui akun X, Koizumi menyebut pemberian tersebut sebagai bentuk penghormatan pribadi sekaligus simbol persahabatan kedua negara.

Prabowo yang memiliki latar belakang militer dan pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan disebut menyambut baik suvenir tersebut. Pertemuan ini juga membahas sejumlah isu strategis, terutama terkait kerja sama pendidikan pertahanan dan keamanan maritim.

Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam diskusi adalah hubungan akademik di bidang pertahanan. Koizumi memberikan apresiasi atas peran Prabowo dalam mendorong kerja sama pendidikan dengan Universitas Pertahanan di Yokosuka, Jepang.

Menurut Koizumi, kontribusi Indonesia dalam mengirim mahasiswa ke universitas tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan jangka panjang kedua negara di sektor pertahanan.

Atas permintaan Koizumi, Prabowo juga menghadirkan sejumlah lulusan Universitas Pertahanan Yokosuka dalam pertemuan itu, termasuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, sebagai bentuk penguatan jejaring alumni dan diplomasi pendidikan militer.

Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting dari Indonesia, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Dari pihak Jepang, hadir pula anggota parlemen serta perwakilan sektor ekonomi, yang menunjukkan bahwa agenda pertemuan tidak hanya terbatas pada pertahanan, tetapi juga menyentuh aspek kerja sama yang lebih luas.

Kapal perang Mikasa yang dijadikan suvenir memiliki nilai historis penting bagi Jepang sebagai simbol kekuatan maritim pada masa awal modernisasi angkatan laut negara tersebut. Miniatur kapal ini dalam konteks diplomasi menjadi representasi simbolik dari hubungan maritim dan kerja sama keamanan laut.

Dalam pembahasan, Koizumi juga menyoroti posisi strategis Indonesia yang berada di jalur pelayaran internasional penting seperti Selat Malaka dan Selat Lombok. Jalur ini menjadi titik vital bagi perdagangan global dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Koizumi menegaskan bahwa kunjungannya ke Indonesia meski hanya berlangsung satu hari tetap menghasilkan pembahasan yang dinilai strategis. Ia menyebut hasil pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti bersama Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Prabowo atas sambutan dan perhatian terhadap penguatan kerja sama kedua negara.

“Meski perjalanan dinas sehari, kami berhasil meraih hasil yang akan memperkuat hubungan Jepang-Indonesia di masa depan,” ujar Koizumi.

Pertemuan ini mempertegas arah hubungan Indonesia–Jepang yang semakin erat, khususnya dalam isu keamanan maritim, pendidikan pertahanan, dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Kedua negara juga menilai pentingnya kerja sama untuk menjaga keamanan jalur laut internasional yang menjadi urat nadi perdagangan global.

Dengan posisi Indonesia yang strategis serta Jepang yang memiliki teknologi pertahanan maju, kolaborasi kedua negara dipandang semakin relevan di tengah meningkatnya tantangan keamanan regional.

KPU mulai menyiapkan dapil khusus IKN untuk Pemilu 2029 dengan pemutakhiran data pemilih dan koordinasi bersama Otorita IKN. (Gambar ilustrasi)

IKN, Kaltim - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mulai melakukan langkah awal dalam menyiapkan pelaksanaan Pemilu 2029 di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu fokus utama yang kini dilakukan adalah merancang daerah pemilihan (dapil) khusus bagi wilayah tersebut.

Langkah ini dilakukan seiring rencana IKN yang akan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia. Dengan bertambahnya populasi di kawasan tersebut, kebutuhan akan sistem pemilu yang terstruktur dinilai harus dipersiapkan jauh sebelum tahapan resmi dimulai.

Komisioner KPU RI, Iffa Rosita, menyampaikan bahwa pembentukan dapil khusus di IKN merupakan bagian penting dari perencanaan Pemilu 2029.

Menurutnya, persiapan awal seperti pemutakhiran data pemilih menjadi fondasi utama agar pelaksanaan pemilu berjalan lancar saat waktunya tiba.

KPU menilai tahun 2027 akan menjadi periode krusial karena merupakan awal tahapan Pemilu 2029. Pada fase ini, intensitas koordinasi antara KPU dan Otorita IKN diperkirakan akan meningkat.

Koordinasi tersebut mencakup penataan wilayah dapil serta sinkronisasi data kependudukan, khususnya bagi warga yang akan berdomisili di kawasan IKN.

Selain menyiapkan dapil, KPU juga merencanakan pembangunan kantor atau gedung KPU di wilayah IKN apabila kesiapan administratif dan kebutuhan operasional telah terpenuhi.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sistem pelayanan pemilu di wilayah ibu kota baru tersebut.

Dalam rangka memastikan kesiapan wilayah, rombongan KPU melakukan kunjungan langsung ke sejumlah titik pembangunan di kawasan IKN.

Beberapa lokasi yang ditinjau antara lain kawasan ruang terbuka publik, area hunian aparatur sipil negara, fasilitas olahraga, hingga kawasan pendukung lainnya.

Selain kegiatan pemantauan, rombongan juga mengikuti agenda penanaman pohon sebagai simbol keterlibatan lembaga negara dalam mendukung pembangunan IKN secara berkelanjutan.

Kunjungan ini dinilai sebagai bagian dari konsolidasi awal guna memahami kondisi riil di lapangan sebelum penyusunan teknis pemilu dilakukan secara lebih detail.

Dalam kesempatan yang sama, pihak Otorita IKN memaparkan perkembangan pembangunan kawasan ibu kota baru yang saat ini telah memasuki tahap kedua.

Tahap tersebut berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sebagai bagian dari struktur pemerintahan nasional di masa depan.

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menegaskan pentingnya dukungan lintas lembaga dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan.

Ia juga menekankan perlunya penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat agar publik mendapatkan gambaran yang jelas mengenai progres pembangunan IKN.

Menurutnya, kolaborasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proyek strategis nasional tersebut.

Keberadaan dapil khusus di IKN akan menjadi pengalaman baru dalam sistem pemilu nasional. Hal ini karena wilayah ibu kota baru memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah lainnya, terutama dari sisi pertumbuhan penduduk yang relatif cepat.

Dengan persiapan sejak dini, KPU berharap seluruh proses pemilu di IKN dapat berjalan transparan, akurat, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Persiapan ini sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan fisik ibu kota baru juga harus diikuti dengan kesiapan sistem demokrasi yang matang.

FAQ

1. Apakah IKN akan memiliki daerah pemilihan sendiri?
Ya, KPU merencanakan pembentukan dapil khusus IKN untuk Pemilu 2029.

2. Kapan tahapan Pemilu 2029 mulai berjalan?
Tahapan awal diperkirakan mulai pada tahun 2027.

3. Apa yang sedang dipersiapkan KPU saat ini?
Fokus utama adalah pemutakhiran data pemilih dan penataan wilayah dapil khusus IKN.

4. Apakah akan ada kantor KPU di IKN?
Rencana pembangunan gedung KPU di IKN akan dilakukan jika kesiapan wilayah telah terpenuhi.

5. Mengapa IKN perlu dapil khusus?
Karena IKN akan menjadi pusat pemerintahan dan memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah.

Foto: Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) asal kabupaten sekadau, (tengah) H. Abang Nasir, S.A.P., anggota DPRD Kabupaten Sekadau

PONTIANAK - Keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kalimantan Barat gelar Halal Bihalal pada Minggu, 5 April 2026, menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat konsolidasi internal partai.

Perwakilan dari Kabupaten Sekadau turut hadir dalam kegiatan tersebut. Salah satu kader PPP Sekadau, H. Abang Nasir, S.A.P., menyampaikan bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk komitmen untuk menjaga kebersamaan dan soliditas partai di tingkat daerah maupun provinsi.

“Dari Kabupaten Sekadau, kami hadir sebanyak tiga orang kader, termasuk salah satunya anggota dewan. Tujuan utama kami adalah bersilaturahmi serta mempererat hubungan dan menyatukan kembali kekuatan PPP di Kalimantan Barat,” ujar Abang Nasir.

Menurutnya, kegiatan Halal Bihalal ini juga menjadi ajang untuk membangun kembali kekompakan kader serta menyamakan visi ke depan dalam menghadapi berbagai agenda partai.

Ia berharap, ke depan PPP dapat semakin solid dan mampu meraih hasil yang sesuai dengan harapan bersama. Selain itu, pihaknya juga berencana merangkul kembali kader-kader lama serta membuka peluang bagi kader baru untuk bergabung.

“Insyaallah ke depan, jika ada momentum besar, kader lama akan kita rangkul kembali dan kita juga akan mencari serta membina kader-kader baru,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, PPP diharapkan mampu memperkuat persatuan dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi dinamika politik di Kalimantan Barat. (JM)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk memperkuat koordinasi dan sosialisasi demokrasi.

Pontianak — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk memperkuat koordinasi dan sosialisasi demokrasi.

Penandatanganan berlangsung di Kantor Kanwil Kemenag Kalbar, Senin (23/2/2026), dan dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Mursyid Hidayat, S.Sos., M.H., serta Kepala Kanwil Kemenag Kalbar, Dr. Muhajirin Yanis, M.Pd.I.

Mursyid mengatakan, kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperluas edukasi demokrasi kepada masyarakat, khususnya melalui lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag.

“Kerja sama ini sangat penting untuk memperkuat demokrasi di Kalimantan Barat. Kami melihat kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran publik,” ujarnya.

Ia menambahkan, melalui MoU tersebut, Bawaslu memperoleh ruang untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif di sekolah-sekolah madrasah maupun satuan pendidikan yang berada di bawah Kemenag.

“Kami berharap akses sosialisasi ke sekolah-sekolah ini dapat membangun budaya demokrasi sejak dini, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu,” kata Mursyid.

Selain menyasar pelajar, kerja sama ini juga mencakup sosialisasi terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama.

Menurut Mursyid, penguatan pemahaman netralitas ASN menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan integritas penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Kalbar, Muhajirin Yanis, menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung penuh upaya penguatan demokrasi melalui jalur pendidikan dan pembinaan ASN.

“Pada prinsipnya kami siap mendukung Bawaslu dalam meningkatkan kesadaran demokrasi di Kalimantan Barat, termasuk melalui satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kemenag,” kata Muhajirin.

Ia menilai, edukasi demokrasi perlu berjalan beriringan dengan penguatan nilai toleransi dan moderasi beragama di tengah masyarakat yang majemuk.

“Kerja sama ini juga penting untuk meneguhkan nilai toleransi dan netralitas ASN. Kami akan membuka ruang sosialisasi agar pesan-pesan penguatan demokrasi dapat menjangkau lebih luas,” ujarnya.

Muhajirin berharap kolaborasi ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi berlanjut pada program konkret di lapangan.

Dengan adanya MoU tersebut, kedua lembaga menargetkan peningkatan literasi demokrasi masyarakat, penguatan pengawasan partisipatif, serta pemahaman netralitas ASN di lingkungan Kemenag Kalimantan Barat.

Sinergi ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menjaga kualitas demokrasi di Kalimantan Barat sekaligus membangun kesadaran publik yang lebih kuat menjelang tahapan-tahapan demokrasi ke depan. (*)

Biaya Politik Pilkada Langsung Makin Fantastis, Pengamat Soroti Beban Kandidat Bisa Tembus Puluhan Miliar Rupiah. (GAMBAR ILUSTRASI)

JAKARTA -- Isu mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali menjadi sorotan. Pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan, menilai sistem pilkada langsung yang berjalan sejak 2005 telah membawa konsekuensi biaya yang sangat besar bagi para kandidat.

Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses demokrasi langsung memang memberi ruang partisipasi rakyat, tetapi di sisi lain juga membuka peluang membengkaknya ongkos politik.

“Kalau kita cermati perjalanan pilkada langsung sejak 2005 sampai sekarang, terlihat jelas bahwa biaya politiknya tinggi. Ada empat tahap krusial yang hampir pasti membuat kandidat harus merogoh kocek dalam-dalam,” ungkap Yusak dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Dari Tiket Partai hingga Politik Uang

Yusak menjelaskan, beban biaya sudah terasa sejak awal proses pencalonan. Untuk mendapatkan dukungan partai politik saja, seorang kandidat harus menyiapkan dana yang tidak sedikit.

“Untuk satu partai saja, standar ‘aman’-nya bisa sekitar Rp300 juta sampai Rp500 juta. Kalau harus berkoalisi dengan beberapa partai, tentu angkanya makin besar,” jelasnya.

Belum selesai di situ, tahapan kampanye juga menjadi sumber pengeluaran terbesar. Wilayah yang luas dan jumlah pemilih yang banyak membuat kandidat tidak mungkin menjangkau semua masyarakat secara langsung dalam waktu terbatas.

Hasil survei yang pernah dilakukan lembaganya menunjukkan bahwa metode kampanye yang paling disukai masyarakat adalah kandidat datang langsung bertatap muka. Namun, keterbatasan waktu dan tenaga sering kali membuat strategi ini tidak maksimal.

Di sinilah, kata Yusak, muncul godaan menggunakan cara instan seperti politik uang.

“Ketika kandidat tidak sempat bertemu semua pemilih, sebagian memilih jalan pintas. Belum lagi praktik pembelian suara. Di beberapa daerah, satu suara bisa dihargai sangat mahal. Kalau dihitung total, biaya untuk menjadi wali kota atau bupati bisa mencapai puluhan miliar rupiah,” tegasnya.

Angka tersebut tentu bukan jumlah kecil. Bayangkan, dana sebesar itu harus disiapkan bahkan sebelum seseorang resmi menjabat. Tak heran jika banyak pihak kemudian mempertanyakan efektivitas dan dampak jangka panjangnya terhadap tata kelola pemerintahan.

Pilkada Lewat DPRD Dinilai Tetap Demokratis

Pandangan serupa juga disampaikan Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. Ia menekankan bahwa demokrasi tidak bisa dimaknai secara sempit hanya sebagai pemilihan langsung oleh rakyat.

Menurut Dedi, dalam konstitusi Indonesia tidak ada aturan yang secara eksplisit mewajibkan kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat.

“Undang-undang hanya menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Kata ‘demokratis’ itu tidak selalu berarti harus dipilih langsung,” jelasnya.

Ia menambahkan, sistem pemilihan melalui DPRD tetap memiliki legitimasi karena anggota DPRD sendiri dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu legislatif.

“Secara sederhana, rakyat sudah memberikan mandat kepada DPRD. Jadi ketika DPRD memilih kepala daerah, itu tetap bagian dari proses demokrasi,” katanya.

Publik Perlu Pikirkan Dampak Jangka Panjang

Perdebatan soal mekanisme pilkada ini bukan sekadar soal teknis pemilihan. Ada dampak besar yang perlu dipertimbangkan bersama, terutama terkait biaya politik yang tinggi dan potensi praktik transaksional.

Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk memahami bahwa sistem demokrasi bukan hanya tentang siapa yang memilih, tetapi juga bagaimana proses itu berlangsung secara jujur, adil, dan efisien.

Apakah pilkada langsung masih relevan dengan biaya yang terus membengkak? Ataukah sistem perwakilan lewat DPRD bisa menjadi solusi yang lebih hemat dan tetap demokratis?

Pertanyaan ini layak kita renungkan bersama. Karena pada akhirnya, kualitas demokrasi bukan hanya ditentukan oleh cara memilih, tetapi juga oleh integritas dan tanggung jawab para pemimpinnya.

Ketua DPC pantai Demokrat H Rasmidi SE didampingi Bendahara DPC, H Rion Sardi saat diwawancarai wartawan

Ketapang (BorneoTribun) - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat kabupaten Ketapang H Rasmidi SE sekaligus sebagai anggota DPRD provinsi Kalimantan Barat mengingatkan dalam dunia politik, waktu 2 atau 3 tahun menjelang Pemilu tidaklah panjang. Maka, seluruh stakeholder partai janganlah terlena. 

Hal itu Ia sampaikan saat diwawancarai sejumlah Wartawan saat jeda di acara Rapat Kerja Cabang (Rakercab) sekaligus kegiatan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) partai Demokrat tahun 2026 di hotel Aston, Ketapang, Kamis ini. 

"Kalau terlena, maka akan ketinggalan, nah, kegiatan ini salah satunya cara upaya untuk mempersiapkan diri," ujarnya, Kamis (05/02/2029).

Ia juga menyampaikan, kegiatan hari ini dimaksudkan sebagai pemenuhan amanat AD/ART partai Demokrat dimana minimal dua tahun sekali harus melaksanakan Rakercab.

Partai Demokrat kabupaten Ketapang menggelar Rakercab dan Bimtek, Kamis (05/02/2026) di hotel Aston Ketapang.

Rasmidi melanjutkan, kegiatan Rakercab tahun ini sebagai bentuk evaluasi sekaligus konsolidasi struktur partai Demokrat kabupaten Ketapang dengan tujuan memperkuat serta memperluas jangkauan partai sampai ke masyarakat akar rumput tingkat bawah menyonsong Pemilu mendatang. 

"Tentunya kami wajib mempersiapkan diri, konsolidasi partai menyonsong Pemilu 2029, walaupun ada keputusan MK, tetapi belum ada kepastian karena belum ada peraturan dibawahnya," katanya.

Rakercab dan Bimtek partai Demokrat kabupaten Ketapang saat ini dihadiri jajaran lengkap pengurus DPC, organisasi sayap, pengurus anak cabang (PAC), anggota fraksi partai Demokrat DPRD Ketapang maupun anggota DPRD provinsi Kalbar serta perwakilan partai Demokrat dari kabupaten Kubu Raya serta Kayong Utara. 

"Sekitar 200 orang yang hadiri Rakercab dan Bimtek. Agak lengkap seluruh jajaran maupun organisasi sayap partai hadir disini, termasuk kawan-kawan dari DPRD Kubu Raya, kawan dari DPC Kayong Utara, pengurus provinsi dan anggota DPRD provinsi," tandasnya. 

Oleh: Muzahidin

Gelar Rakercab di Aston, Demokrat Ketapang Rumah Besar Bangun Daerah.

Ketapang (Borneo Tribun) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ketapang menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Tahun 2026 di ballroom hotel Aston jalan R Suprapto, Kamis (05/02/2026).

Kegiatan ini difokuskan pada konsolidasi internal serta peningkatan kapasitas pengurus dan kader dalam menghadapi dinamika politik ke depan. Selain itu, bertujuan sebagai penegasan dukungan terhadap pemerintahan presiden Prabowo Subianto dan sinergi dengan Pemerintah Daerah. 

Anggota DPRD Ketapang Nursiri saat dihubungi mengatakan kegiatan ini dirancang untuk menghasilkan rekomendasi konkret untuk memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah kabupaten Ketapang. 

Rekom ini menurut dia, diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemda serta pengurus cabang partai. Selain itu, Rakercab juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dan struktur partai.

"Melalui Rakercab ini, kami ingin memastikan program kerja partai ke depan lebih terarah, realistis, dan sesuai dengan kondisi politik serta kebutuhan masyarakat di Ketapang," ujarnya.

"Rekom ini kami harapkan menjadi masukan konstruktif bagi Pemda Ketapang dan diharapkan segera ditindak lanjuti, bersinergi dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto," imbuhnya. 

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat kabupaten Ketapang, H Rasmidi menyebut, Rakercab sebagai forum evaluasi sekaligus perumusan langkah strategis partai di tingkat lokal. 

Menurutnya, penguatan struktur organisasi dan peningkatan kompetensi kader menjadi kunci agar Partai Demokrat tetap relevan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

"Rakercab ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi ruang untuk menyatukan visi, mengevaluasi kerja-kerja politik, serta menyiapkan kader agar lebih siap menghadapi tantangan politik yang terus berkembang," kata Rasmidi. 

Ia menegaskan, DPC Partai Demokrat Ketapang mendorong seluruh pengurus dan kader agar lebih aktif turun ke tengah masyarakat, menyerap aspirasi warga, serta memperkuat fungsi representasi partai, baik di parlemen maupun di tingkat akar rumput.

Rakercab ini turut dihadiri empat anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Rion Sardi, Nursiri, Yang Kim, Yonathan Agung Rahmadi dan Edi Anjoyo beserta seluruh perangkat dan organisasi sayap partai Demokrat kabupaten Ketapang. 

Selain mereka, kegiatan ini juga dihadiri oleh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat provinsi Kalimantan Barat. 

Dalam forum tersebut, peserta membahas sejumlah agenda strategis, antara lain penguatan struktur organisasi, peningkatan kapasitas kader, serta strategi pemenangan partai dalam agenda politik mendatang. (*).