Rencana Demo, HAMAS Tuntut Manajer PLTU Ketapang Dicopot

Redaksi    Senin, Januari 26, 2026    Comment   

Rencana Demo, HAMAS Tuntut Manajer PLTU Ketapang Dicopot

Rencana Demo, HAMAS Tuntut Manajer PLTU Ketapang Dicopot. (Gambar ilustrasi)

Ketapang (Borneo Tribun) - Kasus seringnya kecelakaan kerja yang menimpa beberapa orang karyawan kontraktor PLTU Sukabangun Ketapang berbuntut rencana demo.

Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Aksi Mahasiswa  (HAMAS) Indonesia berencana melakukan demonstrasi ke PLTU Sukabangun untuk menuntut keadilan atas kecelakaan kerja tragis dalam 2 tahun ini berulang.

Dalam siaran pers tertanggal 23 Januari 2026, HAMAS Indonesia menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam atas insiden jatuhnya empat pekerja dari cerobong pembuangan setinggi sekitar 50 meter. 

"Kami memandang kejadian ini perlu diusut secara menyeluruh, transparan, dan independen untuk memastikan ada tidaknya unsur kelalaian dalam penerapan K3," kata Ryansah, dalam pernyataan resminya yang diterima Borneo Tribun, Senin (26/01/2025).

Koordinator aksi tersebut menilai insiden tersebut patut didalami lebih lanjut karena diduga berkaitan dengan penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan kerja PLTU Ketapang.

Organisasi tersebut juga menyoroti belum adanya penjelasan terbuka dari pihak manajemen PT PLN Nusantara Power Services maupun pengelola PLTU Ketapang kepada publik dan keluarga korban.

Menurut HAMAS Indonesia, PT PLN (Persero) sebagai induk usaha diminta turut bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di anak perusahaannya.

"Keselamatan pekerja harus menjadi prioritas utama, terlebih di lingkungan Badan Usaha Milik Negara," lanjut pernyataan itu.

Sebagai bentuk penyampaian aspirasi publik, HAMAS Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa pada selasa 27 Januari 2026 di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Mabes Polri dan PT PLN Nusantara Power Services.

Ryansyah mengatakan aksi tersebut bertujuan mendorong penegakan hukum dan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen perusahaan.

"Kami menuntut adanya investigasi independen serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang dinilai lalai dalam menjamin keselamatan kerja," kata Ryansyah dalam keterangannya.

Dalam pernyataan sikapnya, HAMAS Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain pembentukan tim khusus independen oleh Mabes Polri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian ESDM untuk mengusut tuntas kecelakaan kerja di PLTU Ketapang.

HAMAS Indonesia juga mendesak pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT PLN Nusantara Power Services dan Manajer PLTU Ketapang, serta evaluasi total terhadap kinerja jajaran direksi dan manajemen setempat.

Selain itu, mereka meminta pencopotan Direktur Utama PT PLN Nusantara Power Services Jakfar Sadiq dan Manajer PLTU Ketapang Zais Ariyono, serta penghentian sementara seluruh aktivitas operasional PLTU Ketapang hingga terdapat kepastian hukum dan hasil investigasi yang terbuka kepada publik.

HAMAS Indonesia juga menuntut pertanggungjawaban korporasi PT PLN (Persero) sebagai induk usaha atas dugaan kelalaian sistemik yang terjadi di lingkungan anak perusahaannya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT PLN Nusantara Power Services dan manajemen PLTU Ketapang belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dan rencana aksi tersebut.

Penulis: Muzahidin.

Ribuan Tewas dalam Aksi Protes Iran, Siapa Dalang di Balik Kekacauan Nasional?

Ria Sartika    Selasa, Januari 20, 2026    Comment   

Ribuan Tewas dalam Aksi Protes Iran, Siapa Dalang di Balik Kekacauan Nasional?

Para pengunjuk rasa berpartisipasi dalam demonstrasi untuk mendukung protes massal nasional di Iran terhadap pemerintah, di Berlin, Jerman, Minggu, 18 Januari 2026 [Ebrahim Noroozi/AP Photo]

Tehran, Iran - Situasi Iran masih dibayangi ketegangan serius. Ribuan nyawa melayang sejak gelombang protes besar-besaran meledak di berbagai kota. Namun hingga kini, satu pertanyaan besar masih menggantung: siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kematian ribuan warga tersebut?

Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat dan Israel sebagai aktor utama di balik kerusuhan. Di sisi lain, kelompok oposisi dan pemantau HAM justru menuduh aparat negara sebagai pelaku utama kekerasan. Narasi yang saling bertabrakan ini membuat publik dunia kebingungan.

Awal Mula Protes yang Berujung Tragedi

Aksi protes bermula pada 28 Desember, diawali oleh keluhan ekonomi para pedagang di pusat bisnis Teheran. Kenaikan harga dan tekanan ekonomi menjadi pemicu awal. Namun, dalam hitungan hari, protes berkembang menjadi luapan kemarahan nasional terhadap elite politik Iran.

Gelombang demonstrasi menyebar cepat, dari kota besar hingga wilayah kecil. Puncak kekerasan terjadi pada malam 8 dan 9 Januari, yang disebut sebagai periode paling mematikan selama rangkaian protes berlangsung.

Pengakuan Langka dari Pemimpin Tertinggi Iran

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, secara terbuka mengakui bahwa “beberapa ribu” warga Iran telah tewas sejak protes pecah. Pernyataan ini tergolong langka, mengingat Khamenei biasanya menghindari pembahasan angka korban dalam insiden serupa di masa lalu.

Menurut otoritas medis Iran, banyak korban tewas akibat tembakan di kepala dan dada dari jarak dekat, bahkan ada yang ditembak dari atap bangunan. Sebagian lainnya dilaporkan tewas akibat senjata tajam. Mayoritas korban disebut berusia muda, banyak di antaranya masih di kisaran usia 20-an tahun.

Pemadaman Internet dan Isolasi Informasi

Pada malam paling berdarah tersebut, pemerintah Iran memutus total akses internet dan jaringan komunikasi seluler. Warga bahkan tidak bisa menghubungi layanan darurat saat situasi genting.

Pemadaman internet berlangsung hampir dua pekan, membuat sekitar 90 juta penduduk Iran hidup dalam ketidakpastian. Hingga kini, sebagian layanan komunikasi seperti telepon lokal, SMS, dan panggilan internasional perlahan dipulihkan, meski akses internet masih terbatas melalui jaringan intranet lokal.

Akibat pemblokiran digital ini, dokumentasi video protes sangat minim. Hanya segelintir warga yang berhasil membagikan informasi ke luar negeri, baik melalui akses satelit maupun dengan meninggalkan Iran.

Versi Pemerintah Iran

Pemerintah Iran dengan tegas menyatakan bahwa kematian ribuan orang bukan disebabkan aparat negara. Mereka menuding kelompok bersenjata yang disebut sebagai teroris bayaran Amerika Serikat dan Israel sebagai pelaku utama.

Khamenei bahkan menyebut Presiden AS Donald Trump sebagai penjahat karena secara terbuka ikut campur dalam situasi Iran. Aparat hukum Iran juga memperingatkan bahwa siapa pun yang terlibat dalam kerusuhan akan dihukum cepat dan tanpa ampun.

Mahkamah Agung dan kejaksaan Iran membentuk tim khusus untuk mempercepat proses hukum terhadap para demonstran yang dituduh terlibat dalam aksi kekerasan.

Klaim dari Pemantau HAM dan Oposisi

Kelompok pemantau HAM di luar negeri justru menyampaikan angka korban yang jauh lebih besar. Lembaga Human Rights Activists News Agency yang berbasis di Amerika Serikat mencatat lebih dari 3.300 kematian terkonfirmasi, dengan ribuan lainnya masih dalam proses verifikasi.

Selain itu, lebih dari 2.000 orang dilaporkan mengalami luka serius, dan sekitar 24.000 warga ditangkap. Sumber lain menyebut jumlah korban tewas bisa mencapai 5.000 orang, termasuk ratusan aparat keamanan.

Wilayah barat laut Iran yang didominasi etnis Kurdi disebut sebagai daerah dengan korban terbanyak. Namun, angka-angka ini belum bisa diverifikasi secara independen.

Tuduhan Kontroversial soal Pemakaman Korban

Media asing juga melaporkan tuduhan bahwa keluarga korban dipaksa membayar “uang peluru” agar jenazah bisa dimakamkan, atau diminta menandatangani dokumen yang menyatakan korban adalah anggota milisi Basij, bukan demonstran. Pemerintah Iran membantah keras semua tuduhan tersebut.

Sikap Amerika Serikat dan Israel

Presiden AS Donald Trump secara terbuka mendorong rakyat Iran untuk terus turun ke jalan, bahkan menyebut bantuan sedang dalam perjalanan. Ia juga menyerukan diakhirinya kekuasaan Khamenei yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Pernyataan Trump dibalas tajam oleh jaksa Iran yang menyebut komentar tersebut sebagai omong kosong dan berjanji akan memberikan respons cepat dan tegas.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memilih diam. Namun laporan media Israel menyebut pemerintahnya sempat melarang pejabat memberikan komentar, setelah muncul klaim bahwa agen Israel aktif di Iran selama konflik berlangsung.

Masa Depan Iran Masih Penuh Tanda Tanya

Kini, protes di jalanan memang mereda, namun ketegangan belum sepenuhnya hilang. Aparat keamanan bersenjata lengkap masih berjaga di titik-titik strategis, termasuk pusat perdagangan Teheran.

Dengan narasi yang saling bertolak belakang, dunia internasional masih mencari kebenaran di balik tragedi ini. Yang pasti, luka sosial dan politik di Iran masih jauh dari sembuh, dan masa depan negara itu tetap diliputi ketidakpastian.

Polresta Pontianak Amankan Aksi Unjuk Rasa Aliansi Mahasiswa Daerah di DPRD Kalbar

Redaksi    Rabu, Oktober 08, 2025    Comment   

Polresta Pontianak Amankan Aksi Unjuk Rasa Aliansi Mahasiswa Daerah di DPRD Kalbar

Polresta Pontianak Amankan Aksi Unjuk Rasa Aliansi Mahasiswa Daerah di DPRD Kalbar.

Pontianak, Kalbar – Polresta Pontianak melaksanakan pengamanan kegiatan aksi unjuk rasa dari aliansi organisasi daerah mahasiswa yang terdiri dari perwakilan mahasiswa asal 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, pada Selasa (7/10/2025) di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Pontianak.

Aksi tersebut diawali dengan long march dari Bundaran Universitas Tanjungpura (Untan) menuju Kantor DPRD Kalbar, dengan pengawalan ketat dari personel Polresta Pontianak. Sepanjang perjalanan, pengamanan dilakukan secara tertib dan humanis untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan lancar tanpa mengganggu arus lalu lintas.

Setibanya di halaman Kantor DPRD Provinsi Kalbar, para peserta aksi kemudian difasilitasi oleh pihak kepolisian untuk bertemu langsung dengan perwakilan Anggota DPRD guna menyampaikan aspirasi terkait pembangunan dan pemerataan infrastruktur di masing-masing daerah asal mahasiswa.

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Suyono, S.I.K., S.H., M.H. menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga situasi tetap kondusif dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam setiap kegiatan masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum.

Polresta Pontianak Amankan Aksi Unjuk Rasa Aliansi Mahasiswa Daerah di DPRD Kalbar.

“Polresta Pontianak memberikan pengamanan secara maksimal dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Kami memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan aman, tertib, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” ujar Kapolresta.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, kondusif, dan terkendali, serta massa membubarkan diri secara tertib setelah pertemuan dengan perwakilan DPRD selesai.

Demo di DPRD Ketapang, Bawa Bendera One Peace, Minta Dewan Jangan Main Proyek Pokir

Redaksi    Senin, September 01, 2025    Comment   

Demo di DPRD Ketapang, Bawa Bendera One Peace, Minta Dewan Jangan Main Proyek Pokir

KETAPANG - Aksi demo Mahasiswa, komunitas Ojek Online (Ojol) dan elemen Masyarakat Ketapang disuarakan lantang di halaman gedung DPRD Ketapang pada Senin siang (01/09/2025).

Ratusan orang dari 3 komponen itu datang ke DPRD dengan membawa poster tuntutan dan bendera organisasi masing-masing. 

Diantara bendera yang dibawa peserta aksi tersebut, ada yang membawa bendera One Peace. Bendera yang disimbolkan sebagai ekspresi kebebasan dan perlawanan rakyat.  

Para pendemo menyuarakan isu nasional dan isu lokal. Diantaranya, mendesak pengesahan Undang-undang perampasan aset, menolak tunjangan bagi anggota DPR dan mendesak personil kepolisian yang terlibat atas meninggalnya seorang pengemudi Ojol di Jakarta meninggal segera diproses. 

Sementara isu lokal yang disampaikan adalah agar anggota DPRD Ketapang berhenti bermain-main atas proyek bersumber dari dana aspirasi atau proyek Pokir.

Tuntutan lainya, agar dewan mendesak Pemda segera memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan, menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang hingga kini belum ditetapkan. 

Mahasiswa juga menuntut agar persoalan tingginya anak tidak sekolah di Ketapang segera dicarikan solusi tepat. Peserta aksi demo juga menyinggung soal distribusi BBM yang tidak tepat sasaran dan aksi liar di jalan protokol kota Ketapang. 

Aksi damai ini diterima baik oleh anggota dan pimpinan DPRD yang melakukan dialog di halaman gedung DPRD Ketapang.

Penulis: Muzahidin.

Tiga Rumah Anggota DPR Diserbu Massa, Dari Rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio hingga Rumah Uya Kuya, Barang Mewah Hingga Kucing Ikut Dijarah

Ria Sartika    Minggu, Agustus 31, 2025    Comment   

Tiga Rumah Anggota DPR Diserbu Massa, Dari Rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio hingga Rumah Uya Kuya, Barang Mewah Hingga Kucing Ikut Dijarah

Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas berita besar yang sedang viral dan bikin heboh jagat maya. Bayangkan saja, dalam satu hari, tiga rumah anggota DPR RI diserbu dan dijarah massa. 

Kejadiannya berlangsung pada Sabtu, 30 Agustus 2025, dan tersebar di berbagai wilayah Jakarta.

Tiga Rumah Anggota DPR Diserbu Massa, Dari Rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio hingga Rumah Uya Kuya, Barang Mewah Hingga Kucing Ikut Dijarah.

Warga Geruduk Rumah Anggota DPR RI Ahmad Sahroni di Jakut, Mobil Hancur dan Patung Ironman Dibawa

Ria Sartika    Sabtu, Agustus 30, 2025    Comment   

Warga Geruduk Rumah Anggota DPR RI Ahmad Sahroni di Jakut, Mobil Hancur dan Patung Ironman Dibawa

Warga Geruduk Rumah Anggota DPR RI Ahmad Sahroni di Jakut, Mobil Hancur dan Patung Ironman Dibawa.

JAKARTA - Sejumlah warga menggeruduk rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Sabtu (30/8/2025). Dalam video yang viral di media sosial, warga tampak membawa patung Ironman, memasuki rumah Sahroni, dan bahkan menghancurkan mobil yang terparkir di halaman. Keramaian warga membuat situasi di sekitar rumah menjadi padat dan ramai.

Lurah Kebon Bawang, Suratno Widodo, membenarkan insiden tersebut. “Saya di lokasi, benar (warga menggeruduk rumah Sahroni). Ini saya lagi crowded,” ujar Suratno. Video yang beredar memperlihatkan warga berteriak-teriak dan bergerak di sepanjang jalanan rumah Sahroni, menimbulkan kerusakan di beberapa bagian rumah dan kendaraan.

Kejadian ini dipicu sorotan publik terhadap tunjangan DPR RI yang belakangan menuai kritik. Ahmad Sahroni, yang juga Sekretaris Fraksi Partai NasDem, menyatakan dukungannya terhadap evaluasi total tunjangan anggota DPR. “Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total,” kata Sahroni. Ia menegaskan bahwa seluruh gaji dan tunjangan yang diterimanya selalu dikembalikan kepada masyarakat. “Untuk saya semua gaji dan tunjangan dari dulu selalu saya berikan kembali ke masyarakat, itu wajib. Meski nanti dievaluasi, tetap akan saya kembalikan ke masyarakat,” tambahnya.

Hingga Sabtu sore, situasi di sekitar rumah Sahroni masih ramai. Warga terlihat memenuhi area jalanan, sementara aparat kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait langkah pengamanan. Kejadian ini menjadi perhatian publik karena menyoroti tuntutan transparansi tunjangan anggota DPR serta respons masyarakat terhadap isu tersebut.

View this post on Instagram

A post shared by BorneoTribun Terkini (@borneotribun)

Polresta Pontianak Pulangkan 15 Pendemo Usai Aksi Anarkis di DPRD Kalbar

Redaksi    Sabtu, Agustus 30, 2025    Comment   

Polresta Pontianak Pulangkan 15 Pendemo Usai Aksi Anarkis di DPRD Kalbar

Petugas Polresta Pontianak memulangkan pendemo yang diamankan usai aksi anarkis di depan DPRD Kalbar. (Dok. Foto Humas Polresta Pontianak)

PONTIANAK - Polresta Pontianak memulangkan 15 orang pendemo yang sebelumnya diamankan usai aksi unjuk rasa elemen mahasiswa berujung anarkis di depan Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Rabu sore (27/8/2025). Massa diamankan lantaran melakukan perusakan fasilitas umum, melempar batu, hingga melawan aparat saat pembubaran. Dari jumlah tersebut, sebagian besar di antaranya ternyata masih berstatus pelajar SMA/SMK.

Sebelum dipulangkan, seluruh pendemo terlebih dahulu didata identitasnya, diberikan makan, serta diwajibkan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi aksi serupa. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Suyono, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan langkah ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan, terutama bagi pelajar yang ikut dalam kericuhan.

“Kami tidak melarang masyarakat menyampaikan aspirasi, namun harus dilakukan dengan tertib dan sesuai aturan. Jangan sampai merusak fasilitas umum ataupun melawan aparat. Dari 15 orang yang kami amankan, sebagian masih pelajar. Maka sebelum dipulangkan, mereka kami data, diberi makan, dan membuat surat pernyataan. Harapannya ini jadi pelajaran agar tidak terulang lagi,” ujar Kapolresta Pontianak.

Pihak kepolisian menegaskan tetap mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani unjuk rasa. Namun, bila aksi demonstrasi berubah menjadi tindak pidana dan merugikan masyarakat, polisi akan bertindak tegas. Polresta Pontianak juga mengingatkan bahwa unjuk rasa adalah hak setiap warga negara, tetapi harus dilakukan sesuai prosedur hukum dan tanpa mengganggu ketertiban umum.

Dengan pemulangan para pendemo ini, situasi di sekitar DPRD Kalbar kembali kondusif. Aparat terus melakukan patroli dan pengamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan susulan. Sejumlah pihak berharap peristiwa ini bisa menjadi pengingat bagi pelajar dan mahasiswa agar lebih bijak dalam menyampaikan aspirasi tanpa mengarah ke tindakan anarkis.

Gedung DPRD Makassar Terbakar Saat Demo, Wali Kota Appi Dievakuasi Naik Motor

Redaksi    Sabtu, Agustus 30, 2025    Comment   

Gedung DPRD Makassar Terbakar Saat Demo, Wali Kota Appi Dievakuasi Naik Motor

Api membakar gedung DPRD Makassar saat aksi massa ricuh pada malam hari.

MAKASSAR - Gedung DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terbakar saat aksi massa pecah pada Jumat (29/8/2025) malam. Peristiwa itu bikin panik karena di dalam gedung sedang berlangsung rapat paripurna yang dihadiri anggota dewan, Wali Kota Makassar Munafri “Appi” Arifuddin, wakil wali kota, hingga sekda.

Wakil Ketua II DPRD Makassar, Anwar Faruq, membenarkan kejadian mencekam itu. Menurutnya, massa awalnya masuk menduduki kantor DPRD, lalu membakar bagian gedung dan sejumlah kendaraan di halaman. “Massa menduduki kantor DPRD Kota Makassar malam ini, saat kami sedang rapat paripurna,” kata Anwar dalam keterangannya, dikutip dari detikSulsel.

Karena situasi makin panas, evakuasi pun dilakukan. Appi dan sejumlah pejabat Pemkot Makassar dilarikan keluar lewat pintu belakang menggunakan sepeda motor. “Pak Wali dan Bu Wali, Pak Sekda, dievakuasi lewat belakang dengan motor,” ucap Anwar. Ia memastikan semua berhasil diselamatkan. “Alhamdulillah kami semua selamat,” tambahnya.

Hingga kini belum jelas apa yang memicu massa nekat membakar gedung wakil rakyat tersebut. Polisi bersama TNI sudah turun tangan mengamankan lokasi. Area sekitar Jalan AP Pettarani kini dipasangi barikade dan dijaga ketat aparat. Belum ada keterangan soal jumlah kerugian maupun korban akibat peristiwa ini, namun situasi disebut mulai bisa dikendalikan.

Meski Didesak Ribuan Warga, Bupati Pati Sudewo Tolak Mundur dan 34 Orang Terluka

Ria Sartika    Kamis, Agustus 14, 2025    Comment   

Meski Didesak Ribuan Warga, Bupati Pati Sudewo Tolak Mundur dan 34 Orang Terluka

PATI - Bupati Pati, Sudewo, menegaskan dirinya tidak akan mengundurkan diri meski menghadapi gelombang protes besar dari masyarakat.

Pernyataan ini ia sampaikan setelah aksi unjuk rasa di Alun-Alun Pati, Rabu, 13 Agustus 2025, yang berakhir ricuh dan dibubarkan polisi.

Aksi tersebut diikuti ribuan warga, menolak rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan hingga 250 persen. Sedikitnya 34 orang terluka, termasuk 7 polisi.

Meski Didesak Ribuan Warga, Bupati Pati Sudewo Tolak Mundur dan 34 Orang Terluka. (Gambar CNN)

Meski kebijakan itu sudah di batalkan dan Sudewo meminta maaf, warga tetap mendesak agar dirinya mundur dari jabatan.

Sudewo mengaku paham kemarahan warga dan menyebut kejadian ini jadi pelajaran untuk perbaikan ke depan. 

Ia menegaskan, dirinya terpilih secara sah, sehingga pemberhentian bupati harus sesuai prosedur resmi.

Sementara itu, DPRD Pati sudah membentuk pansus pemakzulan lewat hak angket.

Meski Didesak Ribuan Warga, Bupati Pati Sudewo Tolak Mundur dan 34 Orang Terluka. (Gambar CNN)

Bupati pun mengajak masyarakat menjaga situasi kondusif dan menghindari provokasi, agar pemerintahan tetap berjalan lancar.

Sekitar 300 Suara Menggema di Pontianak! Aksi Damai Tolak Transmigrasi oleh Aliansi Masyarakat Kalbar

Redaksi    Selasa, Juli 22, 2025    Comment   

Sekitar 300 Suara Menggema di Pontianak! Aksi Damai Tolak Transmigrasi oleh Aliansi Masyarakat Kalbar

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Suyono, S.I.K., S.H., M.H. (Sumber foto: Polresta Pontianak)

PONTIANAK — Suasana Kota Pontianak pagi ini terasa berbeda. Sekitar 300 orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalbar Menggugat berkumpul di Rumah Betang Adat Dayak, Jalan Sutoyo pada Selasa (22/7/2025). 

Mereka bersatu menyuarakan penolakan terhadap kebijakan transmigrasi yang dinilai tidak adil bagi masyarakat lokal Kalimantan Barat.

Dengan penuh semangat, massa melakukan long march menuju tiga lokasi strategis: Kantor Gubernur Kalbar, Kantor DPRD Kalbar, dan Mapolda Kalbar, sambil membawa spanduk dan menyuarakan aspirasi secara damai.

Kenapa Transmigrasi Ditolak?

Menurut para peserta aksi, kebijakan transmigrasi saat ini tidak berpihak kepada masyarakat lokal. Banyak yang merasa tanah adat dan hak-hak masyarakat asli Kalbar makin terpinggirkan. Selain itu, muncul kekhawatiran akan konflik sosial serta dampak budaya yang dapat memecah keharmonisan lokal.

“Aksi ini bukan soal benci pendatang, tapi soal keberpihakan kebijakan. Kami ingin tanah dan budaya kami dihormati,” ungkap salah satu peserta aksi.

480 Personel Dikerahkan, Aksi Tetap Aman dan Damai

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Suyono, S.I.K., S.H., M.H. turun langsung memimpin pengamanan. (Foto Humas Polresta Pontianak)

Untuk memastikan aksi berjalan tertib, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Suyono, S.I.K., S.H., M.H. turun langsung memimpin pengamanan. Sebanyak 480 personel gabungan dari berbagai satuan dan instansi dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi ini.

“Kami pastikan pengamanan dilakukan secara maksimal dan humanis. Tapi kami juga tidak akan mentolerir tindakan anarkis atau pelanggaran hukum,” tegas Kapolresta.

Meski aksi melibatkan ratusan peserta dan melewati jalan utama, lalu lintas tetap terkendali. Personel dari satuan lalu lintas sigap mengatur arus kendaraan dan menghindari kemacetan. Masyarakat yang sedang beraktivitas pun tetap bisa melintas dengan aman.

Aksi damai berlangsung dengan tertib tanpa insiden. Koordinator aksi, Rendro Ronianus, menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat yang telah menjaga keamanan tanpa tindakan represif.

“Kami sangat berterima kasih karena aspirasi kami bisa tersampaikan dengan damai. Semua berjalan baik berkat dukungan dari aparat dan peserta aksi yang tertib,” katanya.

Demo Ojol 20 Mei: 500 Ribu Pengemudi Gelar Aksi Serentak, Hindari Kawasan Medan Merdeka dan DPR

Redaksi    Senin, Mei 19, 2025    Comment   

Demo Ojol 20 Mei: 500 Ribu Pengemudi Gelar Aksi Serentak, Hindari Kawasan Medan Merdeka dan DPR

Demo Ojol 20 Mei: 500 Ribu Pengemudi Gelar Aksi Serentak, Hindari Kawasan Medan Merdeka dan DPR. (Gambar ilustrasi)

Jakarta — Aksi unjuk rasa besar-besaran akan digelar oleh sekitar 500 ribu pengemudi ojek online (ojol) pada Selasa, 20 Mei 2025. Para pengemudi yang tergabung dalam komunitas Garda R2 dan gabungan R4 ini berencana mematikan aplikasi secara serentak sebagai bentuk protes terhadap pihak aplikator yang mereka nilai melanggar regulasi.

Unjuk rasa ini dijadwalkan dimulai pada pukul 13.00 WIB dan akan berlangsung hingga selesai. Aksi tersebut menyasar sejumlah titik strategis di Ibu Kota, antara lain Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, DPR RI, kantor-kantor aplikator, serta lokasi-lokasi lain yang berhubungan langsung dengan layanan perusahaan aplikasi.

“Jumlah massanya cukup besar, jadi masyarakat diimbau untuk menghindari area sekitar Medan Merdeka, Bundaran Patung Kuda, dan kawasan DPR. Karena diperkirakan akan terjadi kepadatan dan potensi gangguan lalu lintas,” ujar salah satu koordinator lapangan aksi.

Massa ojol akan tersebar secara masif ke seluruh wilayah Jakarta. Mereka akan mencari titik-titik yang memiliki keterkaitan dengan operasional aplikator, sebagai bentuk tekanan agar tuntutan mereka diperhatikan.

Para pengemudi menuntut adanya evaluasi terhadap sistem kerja yang diterapkan oleh aplikator, termasuk soal tarif, potongan komisi, hingga perlindungan sosial. Mereka juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pemerintah terhadap praktik-praktik yang dianggap merugikan pengemudi.

“Aksi ini bukan semata-mata karena emosi. Ini soal keadilan. Kami ingin pemerintah turun tangan dan memastikan regulasi ditegakkan,” kata salah satu peserta aksi.

Dengan jumlah massa yang diperkirakan mencapai ratusan ribu orang dan tersebar di banyak titik, masyarakat diimbau untuk mengatur ulang rencana perjalanan, terutama jika akan melintasi kawasan pusat pemerintahan dan perkantoran aplikator.

Pihak kepolisian juga telah bersiap untuk mengamankan jalannya aksi. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional tergantung perkembangan di lapangan.

“Keselamatan dan ketertiban tetap menjadi prioritas utama. Kami akan pastikan aksi berjalan damai,” ujar perwakilan Polda Metro Jaya.

Aksi ini disebut sebagai salah satu unjuk rasa terbesar yang pernah dilakukan oleh komunitas ojol di Indonesia. Jika tuntutan mereka tidak ditanggapi, para pengemudi mengaku siap melakukan aksi lanjutan di hari-hari berikutnya.

Rakyat Kalbar Ikrarkan Janji Setia Pada Al-Quds

Redaksi    Jumat, Maret 28, 2025    Comment   

Rakyat Kalbar Ikrarkan Janji Setia Pada Al-Quds

Sekitar 150 peserta dari berbagai latar belakang berkumpul di Bundaran Digulis, Pontianak, untuk menyuarakan solidaritas bagi Palestina.

PONTIANAK – Sekitar 150 peserta dari berbagai latar belakang berkumpul di Bundaran Digulis, Pontianak, untuk menyuarakan solidaritas bagi Palestina dalam aksi bertajuk “Setia Pada Al-Quds”. Kegiatan ini digelar oleh Worldwide Anti-Zionism Brotherhood (WAZIB) dalam rangka memperingati Hari Al-Quds Internasional, yang jatuh pada Jumat terakhir Ramadan.  

"Aksi ini adalah bentuk komitmen kita untuk tidak diam terhadap penjajahan dan ketidakadilan yang menimpa rakyat Palestina," ujar Koordinator Lapangan, Mahdi Bilfaqih di Pontianak, (27/03/2025).

Menurut Mahdi, perjuangan Palestina bukan sekadar isu politik, tetapi juga kemanusiaan. "Membela Palestina menunjukkan kita memang manusia merdeka yang menolak penjajahan yang dilakukan rezim zionis," ucapnya.

Palestina adalah tanah suci bagi tiga agama dan menjadi simbol perjuangan rakyat Palestina. "Sejak 1948, Israel terus melakukan okupasi, mengabaikan hak asasi manusia, dan memperpanjang konflik yang merenggut banyak nyawa," terang Mahdi.

Sekitar 150 peserta dari berbagai latar belakang berkumpul di Bundaran Digulis, Pontianak, untuk menyuarakan solidaritas bagi Palestina.

Menurut laporan Al Jazeera (2025), serangan Israel sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 50.021 orang dan melukai 113.273 warga sipil.

Hari Al-Quds Internasional menjadi momentum global untuk menolak pendudukan israel. Jutaan orang di berbagai negara turun ke jalan setiap tahunnya sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan.

"Hari ini adalah momentum kita menyatukan suara dengan miliaran orang di seluruh dunia yang meneriakkan kemerdekaan bangsa Palestina," terangnya.

  

Dalam aksi ini, WAZIB menyerukan tiga langkah konkret: Boikot produk pendudukan israel dengan mendukung gerakan BDS (Boycott, Divestment, Sanctions), Mendesak pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas di forum internasional sebagai bentuk manifestasi amanat UUD 1945, Mengajak seluruh bangsa yang merdeka untuk bersatu mendukung perjuangan Palestina dengan aksi nyata.  

Sekitar 150 peserta dari berbagai latar belakang berkumpul di Bundaran Digulis, Pontianak, untuk menyuarakan solidaritas bagi Palestina.

"Dunia tidak boleh tinggal diam. Setiap langkah kecil kita adalah bagian dari ikrar untuk tidak mengkhianati kesucian Al-Quds," tegas Mahdi. 

"Kami ingin memastikan bahwa generasi mendatang tahu kita pernah berdiri di sisi yang benar," tutup Mahdi.

Ombudsman Selidiki Dugaan Intimidasi Polisi terhadap Demonstran di Belanda

Redaksi    Rabu, Maret 26, 2025    Comment   

Ombudsman Selidiki Dugaan Intimidasi Polisi terhadap Demonstran di Belanda

Ombudsman Selidiki Dugaan Intimidasi Polisi terhadap Demonstran di Belanda. 

JAKARTA -- Ombudsman Nasional Belanda, Reinier van Zutphen, mengumumkan akan menyelidiki kasus kunjungan polisi ke rumah para demonstran. Van Zutphen ingin berdiskusi langsung dengan Kepala Kepolisian terkait hal ini. Menurutnya, kunjungan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. "Saya belum pernah melihat polisi datang ke rumah seseorang hanya untuk bertanya soal demonstrasi," ujarnya.

Polisi Datangi Rumah Demonstran di Amersfoort

Kasus ini mencuat setelah seorang wanita di Amersfoort didatangi dua polisi akhir pekan lalu. Wanita tersebut merekam percakapan dan mengunggahnya ke media sosial. Dalam rekaman, salah satu polisi berkata, "Kami melihat bahwa Anda sering hadir dalam demonstrasi, dan kami ingin bertanya sedikit soal itu jika Anda tidak keberatan."

Wanita itu mengaku merasa terintimidasi, terutama ketika polisi membahas rencana kepindahannya ke rumah baru. "Itu memberi kesan bahwa saya diawasi melalui media sosial oleh polisi," katanya kepada media lokal, AD.

Ombudsman: "Apakah Ini Benar-benar Terjadi?"

Van Zutphen mengaku terkejut dengan kejadian ini. "Yang pertama kali terlintas di benak saya adalah: apakah ini benar-benar terjadi?" katanya. Sebagai mantan hakim pidana, ia merasa situasi ini seperti seorang tersangka yang sedang diinterogasi. "Kalau seseorang diberitahu bahwa mereka tidak harus menjawab pertanyaan, itu seperti ada dugaan kesalahan yang sedang diselidiki."

Menurutnya, kasus ini bisa berdampak buruk bagi kebebasan berpendapat dan berkumpul. "Jika seseorang mengalami hal seperti ini, bisa saja mereka takut untuk ikut demonstrasi lagi di kemudian hari. Ini disebut efek mencegah atau chilling effect," jelasnya.

Polisi Minta Maaf

Setelah mendapat kritik dari berbagai pihak, kepolisian Belanda akhirnya meminta maaf kepada wanita tersebut. Kepala Polisi Nasional, Janny Knol, menyatakan, "Hal seperti ini tidak boleh terjadi. Kami tidak seharusnya menanyai seseorang tentang partisipasi mereka dalam demonstrasi atau pandangan politik mereka. Kami bukan polisi pemikiran."

Namun, pihak kepolisian tidak menjelaskan alasan di balik kunjungan tersebut dengan alasan privasi. "Apapun alasannya, cara ini tidak boleh digunakan untuk mendekati seseorang," tambah Knol.

Amnesty International dan XR Soroti Privasi Demonstran

Kelompok aktivis lingkungan, Extinction Rebellion (XR), menyebut bahwa polisi sering melakukan kunjungan serupa kepada para demonstran. XR bahkan telah mengajukan gugatan hukum terhadap kepolisian, menuntut agar praktik ini segera dihentikan.

Organisasi hak asasi manusia, Amnesty International, juga telah lama mengkhawatirkan isu ini. Dalam laporan mereka tahun 2022, disebutkan bahwa beberapa orang melaporkan menerima kunjungan polisi setelah identitas mereka diperiksa saat demonstrasi.

Penyelidikan Ombudsman

Van Zutphen sebenarnya sudah menyoroti tekanan terhadap hak berdemonstrasi sejak tahun 2018. Ia menemukan bahwa dalam kasus demonstrasi bertema kontroversial, seperti protes terhadap pembangunan pusat pengungsi, polisi dan pemerintah daerah sering kali gagal melindungi hak demonstran.

Awal tahun ini, Ombudsman kembali melakukan penyelidikan lanjutan, dan kasus kunjungan polisi ke rumah demonstran akan menjadi bagian dari investigasi tersebut. "Kami ingin mengetahui dengan jelas mengapa hal ini terjadi dan apakah ada pelanggaran hak-hak dasar warga negara," tegasnya.

Kasus ini memicu perdebatan luas di Belanda tentang batasan wewenang kepolisian dan perlindungan hak-hak warga negara dalam berdemokrasi. Masyarakat kini menunggu hasil penyelidikan Ombudsman untuk melihat apakah ada tindakan lebih lanjut terhadap praktik kontroversial ini.

Donald Trump Janjikan Tindakan Keras terhadap Demonstran Pro-Palestina di Kampus AS

Redaksi    Selasa, Maret 11, 2025    Comment   

Donald Trump Janjikan Tindakan Keras terhadap Demonstran Pro-Palestina di Kampus AS

Demonstran pro-Palestina mengibarkan bendera Palestina di depan gerbang masuk Columbia University saat para aktivis pro-Palestina menggelar aksi perkemahan di dalam kampus tersebut di New York pada 22 April 2024. (Foto: AFP/Charly Triballeau)

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan akan melancarkan tindakan tegas terhadap pengunjuk rasa pro-Palestina di sejumlah kampus Amerika. 

Langkah ini dimulai dengan penangkapan Mahmoud Khalil, salah satu pemimpin demonstrasi di Columbia University, New York, yang Trump sebut sebagai “penangkapan pertama dari banyak yang akan datang.”

Khalil Ditangkap oleh Pejabat Imigrasi

Mahmoud Khalil, seorang mahasiswa asal Suriah yang baru saja menyelesaikan gelar masternya di Columbia University, ditangkap oleh pejabat imigrasi AS pada akhir pekan lalu. 

Menurut catatan resmi, Khalil memegang kartu hijau AS dan menikah dengan seorang warga negara Amerika yang tengah hamil delapan bulan. 

Meski belum didakwa atas tindak pidana, pihak berwenang menyatakan bahwa penahanannya adalah bagian dari kebijakan Trump untuk melarang antisemitisme dan mencegah apa yang ia sebut sebagai "aktivitas pro-teroris" di universitas-universitas AS.

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menyatakan bahwa tindakan ini diambil untuk menegakkan perintah Trump yang melarang segala bentuk antisemitisme di kampus, dengan koordinasi langsung dari Departemen Luar Negeri.

Trump: “Tidak Ada Tempat bagi Pendukung Terorisme”

Melalui unggahannya di Truth Social, Trump menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mentoleransi mahasiswa yang ia anggap sebagai pendukung aksi terorisme.

"Jika Anda mendukung terorisme, termasuk pembantaian pria, perempuan, dan anak-anak yang tidak bersalah, Anda tidak diterima di sini," tulisnya.

Ia juga memperingatkan bahwa lebih banyak mahasiswa di Columbia dan universitas lain yang akan menghadapi konsekuensi serupa jika mereka terus terlibat dalam aksi protes yang ia sebut anti-Amerika dan anti-Semit.

Demonstrasi Pro-Palestina di Kampus AS

Setahun yang lalu, kampus-kampus di AS menjadi pusat demonstrasi besar-besaran terkait perang Israel-Hamas. 

Protes ini dimulai setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan penculikan 250 sandera di Israel selatan. 

Sebagai respons, Israel melancarkan serangan ke Gaza, yang menurut otoritas kesehatan di wilayah tersebut telah menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak.

Demonstrasi pro-Palestina ini memicu kontroversi di kampus-kampus AS, dengan sebagian pihak menuduh para pengunjuk rasa menyebarkan antisemitisme. 

Beberapa protes bahkan berujung pada kekerasan dan bentrokan dengan kelompok pro-Israel. 

Meski begitu, sebagian besar demonstrasi mulai mereda saat tahun ajaran baru dimulai pada musim gugur lalu.

Kritik terhadap Kebijakan Trump

Keputusan Trump untuk menindak keras para demonstran pro-Palestina menuai kritik dari berbagai pihak. 

Maya Berry, Direktur Eksekutif Arab American Institute, menyatakan bahwa kebijakan ini berisiko membungkam kebebasan berbicara di AS.

"Menghubungkan kritik terhadap Israel dengan antisemitisme adalah langkah berbahaya yang dapat merusak hak-hak sipil mahasiswa di Amerika," ujarnya ( Trump Sebut AS akan Deportasi Mahasiswa Pengunjuk Rasa Pro-Jihadis).

Selain itu, kelompok hak asasi manusia juga khawatir bahwa deportasi mahasiswa asing yang terlibat dalam aksi protes bisa menjadi preseden berbahaya bagi kebijakan imigrasi di masa depan.

Langkah Donald Trump untuk menindak keras mahasiswa yang terlibat dalam aksi pro-Palestina menunjukkan pendekatan keras pemerintahannya terhadap gerakan protes di kampus. 

Dengan penangkapan Mahmoud Khalil sebagai contoh pertama, banyak pihak kini menunggu apakah tindakan ini akan meluas ke kampus-kampus lain dan bagaimana dampaknya terhadap kebebasan akademik serta hak-hak mahasiswa di AS.

Oleh: VOA Indonesia | Editor: Yakop

Kebijakan “Ugal-ugalan” Bikin Gerah, Mahasiswa dan Pekerja Turun ke Jalan

Redaksi    Sabtu, Februari 22, 2025    Comment   

Kebijakan “Ugal-ugalan” Bikin Gerah, Mahasiswa dan Pekerja Turun ke Jalan

Amanda (kiri) dan Aryo, pendemo yang mengaku rela ambil cuti demi ikut berunjuk rasa dalam aksi massa #IndonesiaGelap di Patung Kuda, pada Jumat, 21 Februari 2025. (Foto: Hafizh Sahadeva/VOA)

JAKARTA - Jakarta kembali diwarnai aksi demonstrasi pada Kamis dan Jumat (21-22 Februari 2025). Sejumlah mahasiswa dan pekerja turun ke jalan memprotes kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai "ugal-ugalan" dan merugikan rakyat kecil. Demo yang berlangsung di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, dipenuhi berbagai spanduk dan poster kreatif yang menyindir kebijakan pemerintah.

Mensesneg Janji Akan Pelajari Tuntutan

Pada aksi hari Kamis, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat menemui para pendemo dan berjanji bahwa pemerintah akan mempelajari tuntutan yang diajukan. Namun, situasi berbeda terjadi keesokan harinya. Pada demo Jumat, tidak ada satu pun pejabat dari kabinet Presiden Prabowo Subianto yang menemui massa aksi.

"Kami ingin ada kejelasan soal kebijakan ini. Jangan sampai rakyat jadi korban karena keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang," ujar Amanda, seorang peserta aksi yang bekerja sebagai konsultan.

Kebijakan Efisiensi yang Menuai Kritik

Kebijakan pemangkasan anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dalam aksi ini. Sebelumnya, pada peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo menegaskan bahwa setiap upaya perbaikan akan selalu mendapat perlawanan dari pihak-pihak tertentu.

"Kita mau adakan perbaikan ya, biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan," ujar Prabowo. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita Bung Karno agar Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri dan memastikan rakyat tidak kelaparan.

Namun, demonstran menilai bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah justru berdampak pada pemotongan anggaran layanan masyarakat. "Ini bukan efisiensi kalau malah memotong hak rakyat. Kami tidak mau kesejahteraan rakyat makin terdampak hanya karena kebijakan yang asal-asalan," lanjut Amanda.

Aksi Kreatif, Sindiran Pedas

Seperti demo-demo sebelumnya, aksi kali ini juga diwarnai dengan berbagai poster kreatif yang menyindir kebijakan pemerintah. Salah satu poster yang menarik perhatian adalah gambar Bart Simpson menangis dengan tulisan "Ya Allah, Kenapa Aku WNI."

Tak hanya itu, ada pula poster parodi iklan obat sakit kepala, di mana gambar produk diganti dengan foto Presiden Prabowo yang tampak mengurut dahinya, seolah sedang pusing menghadapi situasi politik.

Sementara itu, Aryo, seorang pekerja di bidang riset yang ikut aksi, mengungkapkan kekesalannya. "Saya sudah marah dengan kondisi negara kita yang dijalankan secara ugal-ugalan," serunya lantang.

Apa Selanjutnya?

Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat tidak tinggal diam terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Para demonstran berharap pemerintah lebih transparan dalam mengambil keputusan, serta mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum menerapkan kebijakan besar yang berdampak luas.

Apakah aksi protes ini akan berlanjut? Ataukah pemerintah akan merespons dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat? Kita tunggu perkembangan selanjutnya!

Demo #IndonesiaGelap Masih Berlanjut di Sejumlah Kota Besar, Kritik terhadap Kabinet

Redaksi    Sabtu, Februari 22, 2025    Comment   

Demo #IndonesiaGelap Masih Berlanjut di Sejumlah Kota Besar, Kritik terhadap Kabinet

Perwakilan pengunjuk rasa berorasi di depan ribuan massa dalam aksi massa bertagar #Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2025, untuk memprotes sejumlah kebijakan pemerintah. (Foto: Hafizh Sahadeva/VOA)

SURABAYA - Gelombang protes dengan tagar #IndonesiaGelap masih terus berlangsung di berbagai kota besar di Tanah Air. Aksi yang digelar oleh mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil ini berjalan dengan tertib meskipun tetap mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian.

Menurut laporan kantor berita AFP, salah satu aksi terbesar terjadi di Yogyakarta. Ratusan demonstran berkumpul di pusat kota untuk menyuarakan protes terhadap kebijakan pemotongan anggaran pemerintah.

"Saya yakin semua orang Indonesia yang punya hati, pikiran, dan moral akan merasa gelisah melihat kondisi saat ini," ujar koordinator aksi, Rendra Setiawan, sebelum demonstrasi dimulai. "Kegelisahan ini muncul dari ketidakmampuan pemerintah baru untuk menyelesaikan masalah bangsa."

Protes di Surabaya: Kritik terhadap Kabinet

Di Surabaya, Jawa Timur, ratusan mahasiswa dan pekerja dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menggelar aksi damai di depan kantor dewan setempat. Dengan mengenakan kaus hitam, mereka duduk di tanah sambil mengangkat spanduk berisi kritik terhadap pemerintahan baru, seperti "Nilai Buruk untuk Kabinet Gendut" dan "Satu Presiden, Banyak Insiden."

Meskipun berlangsung damai, aparat keamanan tetap berjaga untuk mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan.

Gelombang Protes Masih Berlanjut

Demo serupa juga terjadi di kota-kota lain, menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kekhawatiran besar terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Meski begitu, hingga saat ini aksi-aksi tersebut masih berjalan dengan tertib tanpa insiden besar.

Fenomena #IndonesiaGelap ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap berbagai isu yang berkembang, mulai dari kebijakan ekonomi hingga kinerja pemerintahan. Apakah suara rakyat akan didengar? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.

Massa Padati Patung Kuda Jakarta, Lanjutkan Aksi #IndonesiaGelap

Redaksi    Sabtu, Februari 22, 2025    Comment   

Massa Padati Patung Kuda Jakarta, Lanjutkan Aksi #IndonesiaGelap

Mahasiswa dan aktivis berdemo dalam aksi massa Indonesia Gelap, untuk menolak kebijakan pemotongan anggaran di depan gedung DPRD Jawa Timur di Surabaya, Jumat, 21 Februari 2025. (Foto: Juni Kriswanto/AFP)

JAKARTA - Jakarta kembali dipenuhi gelombang massa yang melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Jumat (21/2) siang hingga sore. Massa yang mengenakan pakaian serba hitam mulai berdatangan sejak pukul 13.30 WIB, melanjutkan aksi protes bertajuk #IndonesiaGelap. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membebani rakyat.

Latar Belakang Aksi #IndonesiaGelap

Aksi demonstrasi ini bermula dari keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas anggaran sebesar Rp 306,7 triliun. Pemangkasan ini dilakukan dengan mengurangi belanja kementerian dan lembaga, menghapus acara-acara besar, serta membatasi perjalanan dinas.

Namun, langkah penghematan ini berdampak pada berbagai sektor, termasuk pegawai pemerintahan yang harus bekerja dalam kondisi penerangan minim dan penghentian operasional lift di beberapa gedung perkantoran guna menghemat listrik. Beberapa program seperti makan siang bergizi gratis, tunjangan kinerja dosen, hingga kebijakan hilirisasi juga menjadi sorotan para demonstran.

Tuntutan dan Isu yang Diangkat

Dalam aksi ini, massa tidak hanya menyoroti pemangkasan anggaran, tetapi juga menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) prorakyat, seperti:

• RUU Masyarakat Adat
• RUU Perampasan Aset
• RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Sebaliknya, mereka juga menolak beberapa RUU yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, antara lain:

• Revisi UU Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri
• Revisi Tata Tertib DPR
• Revisi UU Mineral dan Batu Bara

Selain itu, massa juga mendesak pemerintah membatalkan program-program seperti multifungsi TNI-Polri, proyek food estate 29 juta hektar, serta pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Demo di Berbagai Kota, Berlangsung Damai

Tak hanya di Jakarta, aksi serupa juga terjadi di beberapa kota besar lainnya, seperti Medan, Sumatera Utara dan Makassar, Sulawesi Selatan. Di Yogyakarta, ratusan orang berkumpul di pusat kota untuk memprotes pemangkasan anggaran, sementara di Surabaya, mahasiswa dan aktivis mengenakan pakaian hitam dan menggelar aksi damai di depan kantor dewan setempat.

Koordinator aksi di Yogyakarta, Rendra Setiawan, mengatakan bahwa masyarakat semakin gelisah dengan kondisi saat ini. “Saya yakin semua orang Indonesia yang punya hati, pikiran, dan moral akan merasa gelisah melihat kondisi saat ini,” ujarnya.

Di Surabaya, spanduk bertuliskan "Nilai Buruk untuk Kabinet Gendut" dan "Satu Presiden, Banyak Insiden" dibentangkan oleh para demonstran yang duduk di depan kantor dewan.

Tak Ada Pejabat yang Temui Demonstran

Pada aksi hari sebelumnya, Kamis (20/2), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat menemui para demonstran dan berjanji akan mempelajari tuntutan mereka. Namun, dalam aksi Jumat ini, tidak ada pejabat yang turun langsung untuk berdialog dengan massa.

Amanda, salah satu peserta aksi yang bekerja sebagai konsultan, mengaku rela mengambil cuti demi turun ke jalan. “Kami tidak mau melihat kesejahteraan rakyat makin terdampak hanya karena kebijakan yang asal-asalan,” ungkapnya.

Aryo, seorang peneliti, juga merasa geram dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai tidak masuk akal. “Saya sudah marah dengan kondisi negara kita yang dijalankan secara ugal-ugalan,” katanya lantang.

Protes Kreatif, Poster-Poster Menggelitik

Seperti demonstrasi sebelumnya, aksi kali ini juga diwarnai dengan berbagai poster kreatif yang mengundang tawa sekaligus sindiran tajam. Salah satunya adalah poster bergambar Bart Simpson menangis dengan tulisan ‘Ya Allah, Kenapa Aku WNI’. Ada juga poster parodi iklan obat sakit kepala yang mengganti gambar dengan foto Presiden Prabowo sedang mengurut dahinya, seolah sedang pusing.

Pengamat: Pemerintah Harus Merespons dengan Baik

Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menilai aksi demonstrasi ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan yang diterapkan dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo.

Ia mencontohkan kebijakan makan siang bergizi gratis yang dinilai tidak tepat sasaran. “Kenapa justru didahulukan di kota-kota, bukan di daerah-daerah?” ujarnya.

Lili juga mengingatkan pemerintah agar tidak merespons aksi ini dengan pernyataan yang meremehkan. “Seperti Luhut yang bilang ‘Indonesia tidak gelap, yang gelap kau’, itu bukan jawaban yang baik dari seorang pejabat negara,” tegasnya.

Aksi Serupa Terjadi di Amerika Serikat

Menariknya, protes atas kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat, kebijakan serupa yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Trump juga memicu demonstrasi besar pada Hari Presiden, Senin (17/2) lalu. Survei terbaru menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap Trump mulai menurun akibat kebijakan ini.

Aksi #IndonesiaGelap semakin meluas dan menunjukkan kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat. Gelombang demonstrasi ini kemungkinan masih akan terus berlanjut hingga pemerintah memberikan respons yang lebih konkret terhadap tuntutan massa.

Apakah aksi ini akan membawa perubahan kebijakan? Waktu yang akan menjawabnya. Namun yang pasti, suara rakyat semakin lantang terdengar.

Ribuan Orang Beraksi di Depan Kedutaan Besar AS di Jakarta: Seruan untuk Hentikan Genosida di Gaza

Redaksi    Senin, Agustus 05, 2024    Comment   

Ribuan Orang Beraksi di Depan Kedutaan Besar AS di Jakarta: Seruan untuk Hentikan Genosida di Gaza

Seorang pria membawa plakat saat unjuk rasa pro-Palestina, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Jakarta, 9 Juni 2024. (Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

JAKARTA - Dalam aksi solidaritas yang penuh semangat dan dukungan, ribuan orang berpakaian serba putih dengan atribut Palestina berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. 

Mereka menyerukan agar dunia segera menghentikan pembantaian dan genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Gaza. 

Dengan membawa kertas putih bertuliskan “Stop Genocida, Never Normalize With Israel” dan “Long Live The Resistance,” demonstrasi ini menggema dengan pesan kuat menentang kekerasan yang terjadi.

Pernyataan Tegas dari Ketua Pelaksana Aksi

Muhammad Zaitun Rasmin, ketua pelaksana aksi ini, menekankan pentingnya peran masyarakat Indonesia dalam menyuarakan perdamaian dan menghentikan kekejaman yang dilakukan terhadap warga Gaza. 

"Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang mempunyai hati nurani dan cita perdamaian untuk terus bergerak, minimal bersuara agar pembantaian yang dilakukan Israel segera dihentikan," ujar Zaitun.

Kematian pemimpin kelompok Hamas, Ismail Haniyeh, di Teheran, Iran, baru-baru ini menjadi sorotan utama dalam aksi ini. 

Zaitun menyatakan, “Ini lonceng yang sangat berbahaya bagi dunia. Kalau dunia membiarkan terus zionis melakukan genosida, pembantaian kepada masyarakat Gaza di Palestina dan para pemimpinnya, maka tidak tertutup kemungkinan ini akan memicu perang dunia ketiga.”

Dukungan dan Kecaman dari Wakil Ketua MPR

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid yang turut hadir dalam aksi tersebut, mengecam pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. 

Ia menyebutkan bahwa Haniyeh adalah tokoh yang sangat dipercaya untuk membawa perdamaian. 

“Kalau masyarakat dunia menghendaki perdamaian, maka saatnyalah mereka dibukakan mata hatinya bahwa Israel ternyata tidak menghendaki perdamaian tersebut,” tegas Hidayat.

Desakan kepada Pemerintah Indonesia

Para demonstran juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk menjalankan konsensus yang dikeluarkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Mereka mengharapkan Indonesia bisa bersama-sama dengan negara-negara Islam lainnya untuk memprakarsai pengiriman bantuan militer ke Palestina.

Demonstrasi Global: Paris, Baghdad, dan Sanaa

Tak hanya di Jakarta, gelombang protes juga berlangsung di kota-kota besar seperti Paris, Baghdad, dan Sanaa. Di Paris, seorang demonstran bernama Abdelali Mebarki menuntut Komite Olimpiade Internasional (IOC) untuk melarang atlet Israel berkompetisi, dengan menyoroti standar ganda yang terjadi. 

"Menurut saya, Israel tidak boleh terlibat dalam Olimpiade karena IOC sebelumnya juga sudah melarang Rusia ikut. Mengapa Israel boleh?" ungkap Abdelali.

Di Sanaa, demonstran Mohammad Al Qaeli turut menyuarakan dukungan untuk Gaza dan meminta agar tanggal 3 Agustus dijadikan hari khusus untuk mendukung Gaza.

Pernyataan dari PM Israel

Meskipun demikian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tampaknya tetap berpegang pada kebijakan kerasnya. 

Dalam rapat kabinet, Netanyahu menyatakan bahwa "perang melawan terorisme akan berlanjut sepanjang waktu," dan bahkan memperingatkan Iran bahwa Israel “bersiap menghadapi skenario apapun.”

Analisis dari Pengamat Hubungan Internasional

Para pemuda terlibat dalam aksi duduk di depan gedung Universitas Sciences Po di Paris pada 26 April 2024, sebagai bentuk dukungan untuk warga Palestina di Gaza selama konflik antara Israel dan Hamas. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Diponegoro, Mohamad Rosyidin, menyatakan bahwa kematian Haniyeh memiliki dampak luas terhadap prospek perdamaian di Timur Tengah. 

"Ini justru akan menutup pintu bagi perdamaian, memperburuk keadaan di kawasan. Terlebih pihak-pihak lain terlibat sehingga konflik ini tidak hanya bereskalasi tapi multifront," ujar Rosyidin.

Dengan terus berkecamuknya perang Israel-Hamas selama hampir 10 bulan, situasi di Timur Tengah semakin memprihatinkan. 

Pembunuhan tokoh-tokoh senior Hamas dalam beberapa serangan baru-baru ini meningkatkan ketegangan dan menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya konflik yang lebih menghancurkan. 

Demonstrasi ini menunjukkan betapa pentingnya solidaritas dan dukungan global untuk mengakhiri kekerasan dan mencapai perdamaian yang sejati di wilayah tersebut. 

Dunia internasional diharapkan dapat memberikan perhatian lebih dan mengambil tindakan nyata untuk mengakhiri genosida dan membawa stabilitas bagi masyarakat Palestina.

Bentrokan di Bangladesh: Ketegangan Meningkat di Tengah Protes Kuota Pemerintah, 73 Orang Tewas, Termasuk 14 Petugas Polisi

Redaksi    Senin, Agustus 05, 2024    Comment   

Bentrokan di Bangladesh: Ketegangan Meningkat di Tengah Protes Kuota Pemerintah, 73 Orang Tewas, Termasuk 14 Petugas Polisi

Bentrokan di Bangladesh: Ketegangan Meningkat di Tengah Protes Kuota Pemerintah.

DHAKA - Situasi di Bangladesh semakin memanas setelah bentrokan keras antara polisi dan pengunjuk rasa yang terjadi di Dhaka dan beberapa kota lain di seluruh negeri. 

Laporan media setempat pada hari Minggu menyebutkan bahwa setidaknya 73 orang tewas, termasuk 14 petugas polisi, dalam insiden kekerasan ini.

Latar Belakang Protes

Ketegangan bermula dari protes terhadap sistem kuota pemerintah Bangladesh untuk pekerjaan publik, yang meningkat setelah bentrokan kekerasan di Universitas Dhaka pekan lalu. 

Para demonstran mendesak diakhirinya sistem kuota yang mengalokasikan 30 persen posisi pemerintah untuk anggota keluarga veteran perang kemerdekaan tahun 1971. 

Mereka menuduh bahwa sistem ini menyebabkan diskriminasi dan memberikan keuntungan yang tidak adil kepada pendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang partainya memimpin gerakan kemerdekaan.

Kekerasan Meluas

Dari 14 petugas polisi yang tewas, 13 di antaranya dibunuh ketika sekelompok penyerang tak dikenal menyerang sebuah kantor polisi di kota Sirajganj, sekitar 110 kilometer dari Dhaka. 

Menanggapi situasi yang semakin genting, pemerintah Bangladesh telah memberlakukan jam malam di Dhaka dan kota-kota lain mulai pukul 18:00 waktu setempat (19:00 WIB) hingga pemberitahuan lebih lanjut. 

Langkah ini diambil untuk mencoba meredakan ketegangan dan memulihkan ketertiban.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Kerusuhan yang terjadi memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi Bangladesh. Pada akhir Juli, Zaved Akhtar, presiden Kamar Dagang dan Industri Investor Asing (FICCI), mengungkapkan bahwa kerugian ekonomi akibat protes mahasiswa, jam malam, dan pemutusan komunikasi telah mencapai sekitar 10 miliar dolar AS (sekitar Rp161,75 triliun).

Selain itu, pemerintah telah mengumumkan hari Senin, Selasa, dan Rabu pekan depan sebagai hari libur nasional di seluruh negeri. 

Keputusan ini diharapkan dapat memberikan waktu bagi pihak berwenang untuk menstabilkan situasi.

Respon dari Pihak Berwenang

Pihak berwenang juga mengambil langkah dengan menginstruksikan operator seluler untuk mematikan layanan internet seluler dan beberapa aplikasi, dalam upaya untuk mengendalikan penyebaran informasi yang dapat memicu kekerasan lebih lanjut.

Seruan untuk Perubahan

Di tengah situasi yang tegang, para pengunjuk rasa di berbagai tempat terus menyerukan pengunduran diri pemerintah, dengan meneriakkan slogan-slogan menentang kepemimpinan saat ini. 

Banyak pihak berharap agar dialog damai dapat segera dilakukan untuk menemukan solusi yang adil dan menghentikan kekerasan yang telah merenggut banyak korban jiwa ini.

Dengan situasi yang masih berkembang, dunia internasional turut memantau keadaan di Bangladesh, berharap agar perdamaian dan stabilitas dapat segera kembali terwujud di negara tersebut.

Aksi Solidaritas Quds, Serukan Suarakan Kemerdekaan Palestina

Redaksi    Jumat, April 05, 2024    Comment   

Aksi Solidaritas Quds, Serukan Suarakan Kemerdekaan Palestina

Aksi Solidaritas Quds, Serukan Suarakan Kemerdekaan Palestina.

PONTIANAK - Rezim pemerintahan dunia seakan tak mampu berbuat apa-apa di hadapan kebrutalan rezim zionis israel terhadap rakyat Palestina. "Hampir 7 bulan pelanggaran HAM luar biasa dilakukan penjajah israel terhadap bangsa Palestina," tegas Muhammad Darwin, Koordinator Worldwide Antizionism Brotherhood (WAZIB) Chapter West Kalimantan, pada Jumat (05/04/2024).

"Pada hakikatnya, israel telah kalah melawan faksi perjuangan kemerdekaan Palestina. Yang mereka serang dengan semena-mena saat ini adalah  sipil Palestina. Militer melawan sipil bukanlah perang, melainkan genosida," tegasnya.

Darwin menyebut serangan brutal yang dilakukan rezim zionis merupakan tanda kekalahan telak mereka atas faksi perjuangan kemerdekaan Palestina. Lebih dari 50.000 jiwa meregang nyawa, 15.000 di antaranya adalah anak-anak.

"25.000 anak-anak Palestina cacat permanen. 25.000 anak-anak menjadi yatim. 800.000 anak-anak kelaparan di Palestina. 75.000 orang terluka. Rumah sakit, sekolah, masjid, gereja, bahkan sinagog yang dihancurkan. Di mana HAM untuk anak-anak dan perempuan Palestina? Apakah HAM tidak berlaku untuk rakyat Palestina?" tanya Darwin tegas.

Darwin menjelaskan, lebih dari 1,6 juta orang mengungsi di Rafah yang kini terancam dibombardir lagi oleh rezim netanyahu. Hal ini berlangsung selama bulan suci Ramadhan.

Pada peringatan Hari Internasional Quds Sedunia 2024 di Bundaran Digulis, WAZIB berkolaborasi dengan sejumlah elemen, yakni Ahlulbait Indonesia Kalbar, Muslimah ABI, Fausan, Sanggar Bougenville, dan komunitas masyarakat sipil lainnya.

Mahdi Bilfaqih, Koordinator Aksi, mengatakan aksi ini serentak dihelat di seluruh dunia. "Setiap Jumat terakhir Bulan Suci Ramadhan, elemen masyarakat sipil yang anti penjajahan menyatakan sikapnya mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak keberadaan entitas zionis israel," ujarnya.

"Aksi-aksi masyarakat sipil yang terjadi di berbagai belahan dunia saat ini menjadi bukti bahwa Palestina berdegup kencang di dalam jiwa mereka. Sikap mereka bukanlah sikap pemerintahan mereka. Sikap masyarakat sipil ini adalah sikap api kemerdekaan manusia sejati," jelas Mahdi.

"Kami mengundang setiap elemen masyarakat Kalimantan Barat untuk terus menyuarakan kemerdekaan Palestina setiap hari. Kami mengundang masyarakat Kalimantan Barat untuk menjadi bagian gerakan dunia yang menentang kezaliman. Kita temani bangsa Palestina hingga kemerdekaannya diraih. Kita akan sama-sama beribadah di Al Quds," harap Mahdi.