 |
| Kementerian ATR/BPN Tegaskan Pentingnya Legalitas Tanah untuk Dukung Infrastruktur Nasional di ICI 2025. |
Jakarta – Pembangunan infrastruktur nasional ternyata nggak bisa lepas dari satu hal penting: legalitas tanah. Hal ini disampaikan langsung oleh Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN, Asnaedi, saat menghadiri pembukaan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu, 11 Juni 2025.
“Aspek legal tanah itu krusial banget. Bukan cuma untuk kebutuhan pembangunan aja, tapi juga setelah proses pengadaan tanahnya selesai. Legalitas ini jadi fondasi utama buat infrastruktur nasional,” ujar Asnaedi di hadapan peserta konferensi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK).
Menurutnya, Direktorat Jenderal PHPT baru bisa turun tangan setelah semua tahapan awal seperti perencanaan tata ruang dan proses pengadaan tanah benar-benar rampung. “Kalau tata ruangnya udah oke dan semua persyaratan terpenuhi, baru deh kami masuk untuk tetapkan legalitas tanahnya,” tambahnya.
Asnaedi juga nggak lupa memberikan apresiasi tinggi terhadap forum ICI 2025. Menurut dia, event ini punya dampak besar dalam memperkuat pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan dan lebih terarah. “Ini acara yang sangat bermanfaat. Harapannya, mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan proyek infrastruktur bisa berjalan makin terstruktur. Apalagi dengan adanya kepastian hukum atas tanah, semuanya jadi lebih jelas,” katanya.
Lebih lanjut, dia bilang kalau konferensi ini bukan cuma jadi ajang diskusi, tapi juga tempat untuk belajar dari pengalaman negara lain. Soalnya, ada lebih dari 6.000 peserta dari berbagai penjuru dunia yang hadir dan saling berbagi praktik terbaik. “Kuncinya itu ada di kolaborasi dan sinkronisasi antar sektor. Kalau itu bisa dijaga, pembangunan bakal lancar dan nggak setengah-setengah,” jelasnya.
Melalui ICI 2025 ini, Dirjen PHPT berharap kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sistem pertanahan di Indonesia makin meningkat. Apalagi dengan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan semua lahan yang digunakan buat pembangunan itu clean and clear. Jadi bukan cuma legal di atas kertas, tapi juga bebas dari konflik.
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
