Jayapura — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, kembali menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan pertanahan, khususnya bagi masyarakat di Papua. Dalam sesi pembinaan bersama jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, ia menyampaikan bahwa layanan yang baik harus memberikan kepastian serta kemudahan bagi publik.
“Warga datang ingin mendapatkan kejelasan proses dan hasil. Jadi, kalau alurnya semakin sederhana, itu jauh lebih baik untuk masyarakat,” ujar Menteri Nusron di Jayapura, Rabu (19/11/2025).
Dorong Digitalisasi dan Penyederhanaan Layanan
Menteri Nusron menegaskan bahwa penguatan pelayanan publik menjadi prioritas utama Kementerian ATR/BPN. Ia mendorong percepatan penyempurnaan alur kerja dan pemanfaatan teknologi digital agar setiap proses layanan berjalan lebih cepat, efisien, dan akurat.
Digitalisasi, menurutnya, bukan hanya soal mempermudah kerja internal, tetapi juga memastikan data pertanahan di Papua dikelola dengan lebih modern, aman, dan terpercaya.
Saat ini, layanan pertanahan di Papua terbagi menjadi dua wilayah koordinasi, yaitu:
-
Kanwil BPN Provinsi Papua yang membawahi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
-
Kanwil BPN Provinsi Papua Barat yang mengurus Papua Barat dan Papua Barat Daya.
SDM Jadi Penentu Keberhasilan Reformasi
Dalam arahannya, Menteri Nusron menekankan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia. Ia meminta seluruh pegawai BPN di Papua untuk terus meningkatkan kompetensi, kedisiplinan, dan profesionalisme.
“Kalau sistemnya sudah bagus dan SDM-nya siap, masyarakat pasti merasakan pelayanan yang lebih cepat dan mudah,” tegasnya.
Agenda Kerja: Serahkan Sertipikat dan Sosialisasi Tanah Ulayat
Sebelum melakukan pembinaan, Menteri Nusron menjalankan sejumlah agenda kerja di Papua. Ia menyerahkan:
-
10 sertipikat rumah ibadah
-
6 sertipikat Barang Milik Negara (BMN)
-
4 sertipikat hak milik masyarakat Papua
Selain itu, ia juga memberikan sosialisasi terkait Pendaftaran dan Pengadministrasian Tanah Ulayat untuk memastikan hak masyarakat adat terlindungi dan tercatat dengan jelas, sehingga meminimalkan potensi sengketa.
Tokoh Penting Hadir Mendampingi
Beberapa pejabat turut hadir dalam kegiatan pembinaan ini, antara lain:
-
Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia
-
Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian
-
Inspektur Wilayah II, Tri Wibisono
-
Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Suwito
-
Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi
-
Seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Papua
