9 Dapur MBG Di Singkawang Ditutup, Pengawasan Pangan Jadi Sorotan

Saputra Berry    Jumat, April 17, 2026    Comment   

9 Dapur MBG Di Singkawang Ditutup, Pengawasan Pangan Jadi Sorotan

Sebanyak 9 dapur MBG di Singkawang ditutup karena belum memiliki SLHS dan IPAL sesuai standar. Pemerintah menegaskan langkah ini demi keamanan makanan masyarakat. (Gambar ilustrasi)

SINGKAWANG - Penutupan sembilan dapur makan bergizi gratis di Singkawang mendadak jadi perhatian. Pemerintah menemukan dugaan pelanggaran standar sanitasi yang berpotensi berisiko bagi kesehatan masyarakat.

Penutupan sembilan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Pemerintah setempat menilai sejumlah dapur MBG diduga belum memenuhi standar pengelolaan lingkungan dan persyaratan perizinan yang wajib dimiliki sebelum beroperasi.

Koordinator Wilayah SPPG MBG Kota Singkawang, Devi Riskia, menegaskan bahwa keputusan penutupan dilakukan sebagai bagian dari pengawasan untuk menjaga kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat.

“Sembilan SPPG tersebut diduga belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar serta belum mengantongi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” ujarnya di Singkawang, Jumat.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan pelajar.

Karena itu, keamanan makanan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

Penutupan dapur MBG ini menjadi bentuk langkah tegas agar seluruh penyedia makanan mematuhi standar yang telah ditetapkan.

Menurut Devi, status penutupan masih bersifat sementara dan dalam tahap evaluasi. Artinya, dapur yang belum memenuhi persyaratan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki fasilitas dan kelengkapan administrasi.

“Belum bisa dipastikan apakah penutupan bersifat sementara atau permanen. Semua bergantung pada pemenuhan syarat oleh pengelola masing-masing dapur,” jelasnya.

Banyak masyarakat mungkin belum familiar dengan istilah Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Padahal, sertifikat ini memiliki peran penting dalam memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat aman dan layak.

SLHS diterbitkan oleh Dinas Kesehatan sebagai bukti bahwa dapur telah memenuhi standar kebersihan, keamanan, serta kelayakan pangan.

Tanpa sertifikat tersebut, operasional dapur berisiko menimbulkan masalah kesehatan bagi penerima manfaat program.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, Hendry Aprianto, menjelaskan bahwa proses penerbitan SLHS dilakukan melalui mekanisme yang cukup ketat.

Prosesnya diawali dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Setelah dokumen administrasi dinyatakan lengkap, tim dari Dinas Kesehatan akan melakukan verifikasi langsung di lapangan.

Ada tiga tahapan utama yang harus dilalui sebelum sertifikat SLHS diterbitkan.

1. Pelatihan Penjamah Makanan

Seluruh tenaga dapur wajib mengikuti pelatihan khusus tentang cara menangani makanan dengan benar.

Minimal 50 persen pekerja harus memiliki sertifikat pelatihan sebagai bukti bahwa mereka memahami standar keamanan pangan.

2. Inspeksi Lingkungan Dapur

Tim kesehatan akan memeriksa kondisi dapur secara menyeluruh.

Mulai dari kebersihan ruangan, sistem pembuangan limbah, hingga kondisi peralatan yang digunakan untuk memasak.

3. Uji Laboratorium Sampel Makanan

Tahapan terakhir adalah pengujian sampel makanan di laboratorium tersertifikasi.

Langkah ini penting untuk memastikan makanan yang disajikan tidak mengandung zat berbahaya.

Jika semua tahapan tersebut terpenuhi, Dinas Kesehatan akan memberikan rekomendasi yang kemudian digunakan untuk penerbitan sertifikat resmi.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa pengawasan terhadap dapur MBG tidak akan berhenti sampai di sini.

Langkah pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh penyedia makanan mengikuti standar yang berlaku.

Selain menjaga kualitas makanan, langkah ini juga bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi yang dijalankan pemerintah.

Dengan evaluasi yang ketat, diharapkan seluruh dapur MBG di Singkawang mampu memenuhi standar dan kembali beroperasi dengan aman.

Sumber: Antara

MBG Jadi Penggerak Ekonomi Desa, Sektor Pangan Dari Hulu Ke Hilir Terdorong

Saputra Berry    Selasa, April 07, 2026    Comment   

MBG Jadi Penggerak Ekonomi Desa, Sektor Pangan Dari Hulu Ke Hilir Terdorong

Mentan Andi Amran Sulaiman menyebut program MBG mampu menggerakkan ekonomi desa hingga ratusan triliun rupiah, terutama sektor hortikultura dan peternakan.

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut menjadi salah satu motor utama penggerak ekonomi desa, terutama di sektor pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program ini tidak berdiri sendiri, melainkan menciptakan dampak ekonomi berantai dari hulu hingga hilir.

Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, yang menyoroti dampak nyata program MBG terhadap pelaku usaha di pedesaan.

"MBG jangan lihat berdiri sendiri. MBG ini penggerak ekonomi di desa. Jadi, menggerakkan ekonomi hortikultura sayur-sayuran, penjual ayam, telur, ini bergerak semua dari hulu sampai hilir," ujar Amran.

Permintaan Sayur Dan Produk Peternakan Meningkat

Program MBG dinilai mampu meningkatkan permintaan berbagai komoditas pangan, terutama dari sektor hortikultura seperti sayuran, serta produk peternakan seperti ayam dan telur.

Peningkatan permintaan tersebut memberikan dampak langsung bagi petani hortikultura. Produksi sayur-sayuran menjadi lebih bergairah karena adanya pasar yang stabil dan berkelanjutan.

Hal yang sama juga dirasakan oleh para peternak. Aktivitas peternakan unggas dan produksi telur mengalami peningkatan karena kebutuhan bahan pangan untuk mendukung program MBG terus bertambah.

Menurut Amran, dampak ini dirasakan oleh jutaan pelaku usaha di sektor peternakan, mulai dari unggas, sapi, hingga kambing.

"Berapa juta peternak kita? Ada 3,8 juta. Ini bergerak semua, dari unggas, sapi, kambing dan seterusnya," katanya.

Efek Berantai Hidupkan Ekonomi Desa

Tidak hanya petani dan peternak, sektor distribusi dan perdagangan hasil pangan juga ikut terdorong. Rantai pasok yang lebih aktif menciptakan ekosistem ekonomi desa yang saling terhubung.

Program MBG dinilai menciptakan efek berantai yang melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah di pedesaan. Mulai dari petani, pedagang, distributor, hingga pengolah pangan merasakan manfaatnya.

Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi tersebut, desa tidak lagi hanya menjadi tempat produksi, tetapi juga menjadi pusat perputaran ekonomi yang aktif.

Potensi Perputaran Ekonomi Capai Rp300 Triliun

Menteri Pertanian mengungkapkan bahwa potensi perputaran ekonomi dari program MBG dapat mencapai sekitar Rp300 triliun yang sebagian besar beredar di wilayah pedesaan Indonesia.

Nilai tersebut dinilai sangat besar dan mampu memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Jika perputaran ekonomi ini terus berlangsung, program MBG diyakini mampu memperkuat fondasi ekonomi desa sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi berbasis desa juga dinilai menjadi langkah penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Strategi Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dengan melibatkan berbagai sektor usaha dari hulu hingga hilir, program ini dinilai mampu menciptakan sistem pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Amran optimistis program MBG akan terus memberikan manfaat luas, khususnya dalam mendorong ekonomi desa yang inklusif dan berdaya saing tinggi di masa depan.

FAQ

Apa itu Program MBG?

Program MBG (Makan Bergizi Gratis) adalah program pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan bergizi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di desa.

Bagaimana MBG mempengaruhi ekonomi desa?

Program ini meningkatkan permintaan bahan pangan seperti sayuran, ayam, dan telur sehingga petani dan peternak mendapatkan pasar yang lebih stabil.

Berapa potensi perputaran ekonomi dari program MBG?

Menurut Menteri Pertanian, potensi perputaran ekonomi dari program MBG dapat mencapai sekitar Rp300 triliun.

Siapa saja yang merasakan manfaat program MBG?

Petani hortikultura, peternak ayam dan telur, distributor pangan, pedagang, serta pelaku UMKM di pedesaan.

Apa dampak jangka panjang dari program MBG?

Program ini berpotensi memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

MBG Kalbar Diawasi Ketat BPKP

Reza Aditiya g    Kamis, Maret 12, 2026    Comment   

MBG Kalbar Diawasi Ketat BPKP

BPKP mengawal Program Makan Bergizi Gratis di Kalbar untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Pontianak – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan terus mengawal akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat agar penggunaan anggaran negara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima manfaat.

Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, di Pontianak, Rabu, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar berkonversi menjadi asupan gizi yang diterima langsung oleh masyarakat.

Menurut Rudy, pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan pemantauan, evaluasi, sekaligus mitigasi risiko pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin mutu makanan, kecukupan gizi, keamanan pangan, serta efektivitas penggunaan anggaran dalam program tersebut.

Pengawasan yang dilakukan BPKP tidak hanya sebatas pemeriksaan administratif. Lembaga tersebut juga menguji efektivitas sistem pengendalian intern di dapur-dapur SPPG agar tidak terjadi celah penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Jika ditemukan ketidaksesuaian data maupun kualitas layanan, BPKP mendorong perbaikan dilakukan secara langsung oleh pihak terkait. Pendekatan ini dilakukan agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan transparan dan akuntabel.

Selama bulan Ramadhan, pengawasan difokuskan pada penyesuaian mekanisme distribusi makanan yang mengalami perubahan pola penyaluran kepada masyarakat penerima manfaat.

Di Kabupaten Kubu Raya, sistem distribusi makanan disesuaikan menjadi paket bahan makanan kering. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai solusi menghadapi tantangan logistik sekaligus menjaga kualitas gizi dan higienitas pangan hingga waktu berbuka puasa.

Menurut Rudy, program tersebut harus adaptif terhadap kondisi sosial dan keagamaan masyarakat. Skema paket kering selama Ramadhan dinilai menjadi langkah tepat untuk menjaga kualitas nutrisi agar tidak menurun akibat jeda distribusi yang panjang.

Selain memastikan kualitas nutrisi, BPKP juga menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak strategis terhadap penguatan ekonomi daerah, khususnya di wilayah pedesaan dan perbatasan.

Di Kabupaten Sambas, setiap unit SPPG rata-rata mampu menyerap sekitar 15 tenaga kerja lokal. Selain itu, sekitar 70 persen alokasi anggaran program turut menggerakkan perputaran ekonomi di sekitar wilayah operasional dapur layanan gizi tersebut.

Dengan rencana pengembangan puluhan unit SPPG di setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, program ini dinilai tidak hanya sebagai intervensi pemenuhan pangan, tetapi juga instrumen baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

BPKP menegaskan pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis akan terus dilakukan agar pelaksanaannya tetap transparan, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Kata kunci: Program Makan Bergizi Gratis, BPKP Kalbar, Pengawasan Anggaran.

Program Makan Bergizi Gratis Mulai Dilaksanakan Di Perbatasan Bengkayang

Saputra Berry    Minggu, Maret 08, 2026    Comment   

Program Makan Bergizi Gratis Mulai Dilaksanakan Di Perbatasan Bengkayang

Program Makan Bergizi Gratis mulai dilaksanakan di perbatasan Bengkayang, Kalimantan Barat untuk meningkatkan gizi dan konsentrasi belajar siswa di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

BENGKAYANG -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilaksanakan di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Pemerintah daerah menargetkan program ini untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak, terutama di kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia (Sarawak), salah satunya di Kecamatan Ledo.

Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal, mengatakan program MBG menjadi langkah nyata pemerintah untuk memastikan seluruh anak mendapatkan akses gizi yang baik. Upaya ini juga dinilai penting untuk mendukung kesehatan serta kualitas pendidikan generasi muda di daerah perbatasan.

Menurutnya, anak-anak yang tinggal di wilayah perbatasan memiliki potensi besar untuk berkembang, namun tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah, terutama dalam hal pemenuhan gizi.

Program MBG Dukung Kesehatan Dan Pendidikan Anak

Syamsul Rizal menjelaskan program Makan Bergizi Gratis merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap generasi muda. Ia menegaskan bahwa anak-anak harus tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki daya saing yang baik di masa depan.

Pemenuhan gizi yang baik, kata dia, sangat berpengaruh terhadap konsentrasi belajar siswa di sekolah. Selain itu, asupan nutrisi yang cukup juga mendukung perkembangan fisik serta mental anak.

Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya mendorong berbagai program yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui sektor pendidikan dan kesehatan.

Dilaksanakan Melalui SPPG Kecamatan Ledo

Program MBG di wilayah perbatasan Bengkayang mulai dijalankan sejak akhir Februari lalu. Pelaksanaannya dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Ledo.

Melalui program ini, para siswa mendapatkan makanan bergizi secara rutin untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi mereka selama menjalani aktivitas belajar di sekolah.

Pemerintah daerah berharap program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran. Selain itu, keterlibatan pihak sekolah serta masyarakat juga dinilai penting agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh para siswa.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang menilai program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik di wilayah perbatasan. Dengan dukungan berbagai pihak, program ini diharapkan mampu mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.

Program Makan Bergizi Gratis Disebut Bisa Ubah Budaya Makan Anak Indonesia Menuju Generasi Sehat dan Cerdas 2045

Saputra Berry    Kamis, Maret 05, 2026    Comment   

Program Makan Bergizi Gratis Disebut Bisa Ubah Budaya Makan Anak Indonesia Menuju Generasi Sehat dan Cerdas 2045

Program Makan Bergizi Gratis disebut mampu mengubah budaya makan masyarakat Indonesia. Pemerintah menargetkan generasi sehat dan cerdas menuju Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan gizi anak.

60 Juta Orang Sudah Terima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis Ini Target Besar Pemerintah

JAKARTA -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah disebut mampu mendorong perubahan budaya makan dan pola hidup sehat di masyarakat. Program ini menjadi salah satu fondasi penting untuk mempersiapkan generasi Indonesia yang kuat, sehat, dan kompetitif menuju visi Indonesia Emas 2045.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI Hariqo Wibawa Satria mengatakan bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia tidak hanya bergantung pada pendidikan, tetapi juga pada pola makan sehat yang dimulai sejak usia dini.

Dalam sebuah siniar bersama ANTARA di Jakarta pada Kamis, Hariqo menjelaskan bahwa program MBG dirancang untuk membangun kebiasaan makan sehat sekaligus meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Menurutnya, target jangka panjang dari program tersebut adalah menciptakan generasi muda yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga cerdas dan memiliki daya saing global.

“Pada tahun 2045 kita ingin anak-anak Indonesia memiliki pendapatan tinggi, tubuh sehat, otak cerdas, akhlak baik, serta mampu bersaing dengan generasi dari negara lain. Melalui program MBG kita sedang membangun budaya peradaban baru,” ujarnya.

Meningkatkan Kesadaran Gizi di Masyarakat

Hariqo menilai bahwa program ini juga membawa dampak positif terhadap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang.

Ia mencontohkan bagaimana percakapan di media sosial saat ini tidak hanya dipenuhi isu geopolitik global seperti konflik Amerika Serikat dan Iran, tetapi juga mulai ramai membahas soal nutrisi, protein, dan pola makan sehat.

Meski demikian, ia mengakui bahwa kritik terhadap program tersebut tetap ada. Sebagian warganet mempertanyakan kualitas makanan hingga potensi penyimpangan anggaran.

Namun ia menilai kritik tersebut justru menjadi bagian dari proses edukasi publik.

“Sekarang jika ibu-ibu berbincang, bisa jadi mereka membahas protein atau kandungan gizi makanan. Itu hal yang patut disyukuri karena edukasi gizi mulai masuk ke kehidupan masyarakat,” katanya.

Fondasi Peradaban Baru Melalui Program Prioritas

Hariqo menambahkan bahwa MBG bukan satu-satunya program yang berfokus pada peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Pemerintah juga menjalankan beberapa program prioritas lain seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Sekolah Rakyat yang dirancang untuk memperkuat kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, ketiga program tersebut merupakan fondasi penting dalam membangun peradaban yang lebih berkualitas di masa depan.

“Program-program ini bukan sekadar kebijakan sosial biasa. Ini fondasi peradaban kita. Tujuannya jauh lebih besar daripada sekadar memberikan bantuan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa urgensi tersebut menjadi alasan pemerintah menjadikan MBG sebagai salah satu program utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Masalah Gizi Indonesia Masih Mengkhawatirkan

Meski Indonesia telah merdeka lebih dari delapan dekade, data menunjukkan bahwa masalah gizi masyarakat masih cukup serius.

Beberapa fakta yang diungkapkan antara lain:

• Lebih dari 96 persen masyarakat Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah

• Sekitar 66 persen anak memiliki pola makan yang buruk

• Sekitar 65 persen anak tidak sarapan sebelum berangkat sekolah

• 32 persen remaja putri mengalami anemia

• 21 persen balita mengalami stunting

Selain itu, sebelum masa pemerintahan saat ini, lebih dari 2.000 orang meninggal setiap hari akibat penyakit tuberkulosis dan penyakit kardiovaskular.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan pola makan dan kesehatan masyarakat masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah.

Sudah Menjangkau Puluhan Juta Penerima Manfaat

Melalui implementasi Program MBG, pemerintah berupaya memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia secara bertahap.

Hingga saat ini, program tersebut disebut telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat di 24.204 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Pemerintah berharap, melalui langkah ini generasi muda Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, memiliki kecerdasan optimal, dan siap menghadapi persaingan global pada masa mendatang.

FAQ

Apa itu Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?
Program pemerintah yang menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak, untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan.

Apa tujuan utama MBG?
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar lebih sehat, cerdas, dan siap menghadapi persaingan global menuju Indonesia Emas 2045.

Siapa penerima manfaat program ini?
Utamanya anak-anak dan kelompok masyarakat yang membutuhkan asupan gizi lebih baik.

Berapa jumlah penerima manfaat MBG saat ini?
Program ini telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.

Mengapa program ini dianggap penting?
Karena data menunjukkan masih tingginya angka stunting, anemia, dan pola makan tidak sehat di Indonesia.

Sumber: ANTARA

Viral Paket Makan Bergizi Gratis Kayong Utara, Tiga SD di Teluk Batang Sempat Tolak!

Reza Aditiya g    Kamis, Februari 26, 2026    Comment   

Viral Paket Makan Bergizi Gratis Kayong Utara, Tiga SD di Teluk Batang Sempat Tolak!

KAYONG UTARA -- Tiga sekolah dasar di Desa Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, sempat menolak menu Makan Bergizi Gratis yang dikirim dari dapur MBG Blue Ransel di Sukamaju pada Rabu 25 Februari 2026. Penolakan terjadi karena menu dinilai tidak sesuai jumlah hari dan nilai anggaran, serta memicu polemik setelah salah satu isinya berupa sepotong buah naga.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG sejatinya dirancang untuk membantu pemenuhan gizi siswa sekolah dasar. Namun di Teluk Batang, menu yang diterima siswa justru menjadi sorotan orang tua dan pihak sekolah. Dalam unggahan media sosial yang viral, disebutkan paket makanan untuk dua hari hanya berisi sepotong buah naga, roti, tiga kurma, dan telur dengan total nilai Rp12.400. Padahal, informasi yang beredar sebelumnya menyebut alokasi anggaran mencapai Rp10.000 per anak per hari.

Menu tersebut berasal dari dapur MBG bernama Blue Ransel yang berlokasi di Sukamaju, Desa Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara. Berdasarkan keterangan sejumlah guru, tiga sekolah yang sempat mengembalikan paket makanan adalah SDN 05 Teluk Batang, SDN 11 Teluk Batang, dan SDN 12 Teluk Batang.

Salah seorang guru berinisial AP mengungkapkan bahwa paket yang diklaim untuk tiga hari, Senin hingga Rabu, dianggap tidak layak dan tidak proporsional. Untuk dua hari awal, siswa menerima satu bungkus susu, satu bungkus kacang polong, dua butir telur, dan roti tawar. Sementara pada hari berikutnya, menu berisi sepotong buah naga, dua telur, tiga butir kurma, serta roti.

Menurut pihak sekolah, persoalan utama bukan pada jenis buah naga itu sendiri, melainkan pada ketidaksesuaian porsi dan transparansi anggaran. Buah naga dinilai bukan konsumsi umum sebagian besar siswa di wilayah tersebut, dan penyajiannya hanya dalam bentuk sepotong kecil menimbulkan pertanyaan tentang standar gizi serta perhitungan biaya.

Kritik juga datang dari orang tua siswa yang menilai program Makan Bergizi Gratis harus benar-benar mengutamakan kualitas dan kecukupan nutrisi. Mereka berharap pemerintah daerah dan pengelola dapur MBG melakukan evaluasi menyeluruh agar tidak ada lagi menu yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan anak sekolah.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa program bantuan pangan untuk siswa memerlukan pengawasan ketat, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan, hingga distribusi. Transparansi anggaran dan keterlibatan sekolah dalam evaluasi dinilai penting agar tujuan peningkatan gizi anak benar-benar tercapai.

Polemik di Teluk Batang kini menjadi perhatian publik, terutama terkait standar menu MBG di daerah. Masyarakat berharap perbaikan segera dilakukan demi kepentingan siswa yang menjadi penerima manfaat utama program tersebut.

Tiga SD di Teluk Batang Kayong Utara menolak menu Makan Bergizi Gratis dari dapur MBG Sukamaju karena dinilai tidak sesuai porsi dan anggaran. Polemik buah naga viral di media sosial.

FAQ

Apa itu program Makan Bergizi Gratis MBG
Program bantuan makanan untuk siswa sekolah guna mendukung pemenuhan gizi harian anak.

Mengapa menu MBG di Teluk Batang ditolak
Karena dinilai tidak sesuai dengan jumlah hari distribusi, porsi dianggap kurang, dan ada ketidaksesuaian dengan informasi anggaran per hari.

Sekolah mana saja yang menolak menu tersebut
SDN 05 Teluk Batang, SDN 11 Teluk Batang, dan SDN 12 Teluk Batang.

Apa isi menu yang dipermasalahkan
Sepotong buah naga, telur, kurma, susu, kacang polong, dan roti untuk pembagian dua hingga tiga hari.

Apa harapan orang tua dan sekolah
Adanya evaluasi, transparansi anggaran, serta peningkatan kualitas dan kecukupan gizi dalam program MBG.

Menu Makan Bergizi Gratis Ramadhan di Singkawang Dipastikan Tetap Penuhi Gizi Siswa

Saputra Berry    Rabu, Februari 25, 2026    Comment   

Menu Makan Bergizi Gratis Ramadhan di Singkawang Dipastikan Tetap Penuhi Gizi Siswa

Makan Bergizi Gratis, MBG Ramadhan, Singkawang, Menu Kering, SPPG Singkawang, Standar Gizi, Gizi Siswa, Program MBG, Menu Ramadhan, Nutrisi Anak. (Gambar ilustrasi AI)

SPPG Singkawang Pastikan Makan Bergizi Gratis Ramadhan Tetap Optimal

SINGKAWANG -- Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Singkawang tetap berjalan selama Bulan Suci Ramadhan. Koordinator Wilayah SPPG MBG se-Kota Singkawang, Devi Riskia, menegaskan bahwa menu yang dibagikan kepada siswa Muslim disesuaikan menjadi menu kering agar bisa dikonsumsi saat berbuka puasa, Selasa 24 Februari, di Singkawang.

Penjelasan ini disampaikan menyusul perbincangan warganet di media sosial yang menyoroti pembagian menu kering pada hari pertama masuk sekolah di awal Ramadhan. Sejumlah orang mempertanyakan kecukupan gizi dari makanan yang dibawa pulang siswa.

Devi Riskia memastikan bahwa komposisi menu MBG kering telah melalui perhitungan gizi yang matang. Paket makanan tersebut terdiri dari roti, telur, buah, kacang, dan kurma. Menurutnya, kombinasi itu sudah mencakup kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, hingga serat yang dibutuhkan anak sekolah.

“Kami sudah menghitung kandungan gizinya secara menyeluruh. Walaupun tidak dalam bentuk makanan siap santap, nilai nutrisinya tetap sesuai standar,” jelas Devi.

Penyesuaian Menu MBG Selama Ramadhan

Makan Bergizi Gratis, MBG Ramadhan, Singkawang, Menu Kering, SPPG Singkawang, Standar Gizi, Gizi Siswa, Program MBG, Menu Ramadhan, Nutrisi Anak. (Gambar ilustrasi AI)

Kebijakan pemberian menu kering khusus bagi siswa Muslim merupakan bentuk penyesuaian selama bulan puasa. Langkah ini diambil agar siswa tetap bisa memperoleh asupan bergizi tanpa mengganggu ibadah puasa mereka.

Sementara itu, sekolah non-Muslim di Singkawang tetap menerima menu basah seperti biasa. Menu tersebut terdiri dari nasi putih, lauk-pauk, sayuran, dan buah dengan komposisi gizi yang telah disesuaikan standar program MBG.

Perbedaan bentuk penyajian ini menegaskan bahwa program MBG tetap memperhatikan kebutuhan peserta didik dari berbagai latar belakang, sekaligus menjaga keseimbangan nutrisi harian mereka.

Porsi Disesuaikan Jenjang Pendidikan

Tak hanya jenis menu, porsi makanan juga dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk siswa sekolah dasar, porsi diberikan lebih kecil sesuai kebutuhan energi anak usia tersebut. Sedangkan siswa sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas mendapatkan porsi lebih besar.

Penyesuaian ini dilakukan agar kebutuhan gizi siswa tetap terpenuhi secara proporsional. Anak usia remaja tentu membutuhkan asupan kalori dan protein yang lebih tinggi dibandingkan anak usia sekolah dasar.

Evaluasi Berkelanjutan Program MBG

Devi menegaskan bahwa pelaksanaan MBG selama Ramadhan akan terus dievaluasi. Pihaknya membuka ruang masukan dari masyarakat untuk memastikan kualitas program tetap terjaga.

Evaluasi ini penting agar program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat nyata bagi tumbuh kembang anak, sekaligus menjawab kekhawatiran publik yang berkembang di media sosial.

Dengan komitmen tersebut, SPPG MBG Singkawang berharap siswa tetap mendapatkan asupan bergizi yang layak meski sedang menjalankan ibadah puasa.

FAQ Seputar MBG Ramadhan di Singkawang

1. Mengapa menu MBG Ramadhan berbentuk kering?
Menu kering diberikan agar siswa Muslim dapat mengonsumsinya saat berbuka puasa tanpa mengganggu ibadah.

2. Apa saja isi menu MBG kering?
Roti, telur, buah, kacang, dan kurma yang telah dihitung kandungan gizinya.

3. Apakah nilai gizinya tetap terpenuhi?
Ya, pihak SPPG memastikan komposisi menu tetap memenuhi kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, dan serat.

4. Apakah semua sekolah menerima menu kering?
Tidak. Sekolah non-Muslim tetap menerima menu basah seperti biasa.

5. Apakah porsi setiap siswa sama?
Tidak. Porsi disesuaikan dengan jenjang pendidikan, dari SD hingga SMA.

Purbaya Sebut Gugatan Guru Honorer soal MBG Lemah dan Berpotensi Kalah

Ria Sartika    Sabtu, Februari 21, 2026    Comment   

Purbaya Sebut Gugatan Guru Honorer soal MBG Lemah dan Berpotensi Kalah

Menkeu Purbaya menanggapi gugatan guru honorer atas UU APBN 2026 terkait anggaran pendidikan dan program MBG di MK. Pemerintah menilai dalil lemah, sidang uji materi masih berproses.

JAKARTA -- Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi gugatan uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang diajukan guru honorer Reza Sudrajat ke Mahkamah Konstitusi. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu kemarin (18/2), terkait tudingan pengalihan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis.

Purbaya menegaskan pemerintah akan menghormati dan menunggu proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut setiap gugatan memiliki peluang untuk dikabulkan atau ditolak. Namun, menurut penilaiannya, gugatan tersebut memiliki dasar hukum yang lemah.

Ia menyampaikan bahwa kekuatan materi gugatan akan diuji dalam persidangan. Jika argumentasi dinilai tidak cukup kuat secara konstitusional, maka peluang dikabulkannya permohonan dinilai kecil. Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan majelis hakim konstitusi.

Gugatan Guru Honorer Soal Anggaran Pendidikan dan MBG

Permohonan judicial review diajukan oleh Reza Sudrajat terhadap Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 55 PUU XXIV 2026 di Mahkamah Konstitusi.

Dalam sidang perdana pada Kamis (12/2), pemohon menilai terdapat pengalihan anggaran pendidikan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis. Ia berpendapat kebijakan tersebut berpotensi melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan alokasi minimal 20 persen APBN untuk sektor pendidikan.

Reza mengklaim bahwa jika anggaran MBG tidak dimasukkan dalam komponen pendidikan, maka porsi anggaran pendidikan murni hanya sekitar 11,9 persen dari total APBN. Angka itu disebutnya berada di bawah batas konstitusional.

Menurutnya, dana pendidikan seharusnya difokuskan pada kebutuhan pokok seperti gaji dan tunjangan pendidik, perbaikan fasilitas sekolah, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Ia juga mengkhawatirkan kebijakan tersebut berdampak pada ruang fiskal untuk pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara.

Respons Hakim Konstitusi

Dalam persidangan, Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah meminta pemohon menjelaskan secara lebih detail hubungan antara statusnya sebagai guru honorer dengan dugaan kerugian konstitusional yang dialami. Mahkamah memberikan waktu 14 hari untuk perbaikan permohonan sebelum masuk tahap pemeriksaan lanjutan.

Perkembangan perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dua isu sensitif sekaligus, yakni anggaran pendidikan dan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi agenda strategis pemerintah.

Dinamika Anggaran Pendidikan dan Kebijakan Fiskal

Perdebatan mengenai komposisi anggaran pendidikan dalam APBN bukan hal baru. Pemerintah selama ini menyatakan tetap menjaga porsi minimal 20 persen sesuai amanat konstitusi. Namun, perbedaan metode perhitungan kerap menjadi sumber perdebatan.

Kasus ini memperlihatkan bagaimana kebijakan fiskal dapat berimplikasi langsung terhadap sektor pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan untuk menjalankan program prioritas nasional seperti MBG yang ditujukan meningkatkan kualitas gizi anak.

Masyarakat kini menunggu bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai argumentasi kedua belah pihak dalam perkara ini.

FAQ Seputar Gugatan APBN 2026 dan Program MBG

Apa yang digugat dalam perkara ini?
Pasal 22 ayat (2) dan (3) UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 terkait penghitungan anggaran pendidikan.

Mengapa anggaran MBG dipersoalkan?
Pemohon menilai memasukkan anggaran MBG dalam pos pendidikan berpotensi menurunkan alokasi pendidikan murni di bawah 20 persen APBN.

Apa sikap pemerintah?
Menteri Keuangan menyatakan akan menunggu proses persidangan dan menilai gugatan tersebut lemah secara hukum.

Apa dampaknya bagi guru honorer?
Pemohon mengklaim kebijakan tersebut membatasi ruang fiskal untuk belanja pegawai pendidikan, termasuk peluang pengangkatan menjadi ASN.

Kapan keputusan MK keluar?
Proses masih berjalan. Pemohon diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan sebelum tahap berikutnya.

Ratusan Siswa SMK HKBP Sidikalang Dilarikan ke Rumah Sakit Usai Konsumsi MBG, Diduga Makanan Berbau Tak Sedap

Ria Sartika    Kamis, Februari 12, 2026    Comment   

Ratusan Siswa SMK HKBP Sidikalang Dilarikan ke Rumah Sakit Usai Konsumsi MBG, Diduga Makanan Berbau Tak Sedap

Ratusan Siswa SMK HKBP Sidikalang Dilarikan ke Rumah Sakit Usai Konsumsi MBG, Diduga Makanan Berbau Tak Sedap.

Ratusan siswa SMK Swasta HKBP Sidikalang, Kabupaten Dairi, harus mendapatkan perawatan medis setelah menyantap menu dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (10/2/2026). Kejadian ini sontak mengejutkan para orang tua dan masyarakat sekitar.

Sejumlah siswa mulai merasakan gejala diare sejak Senin malam. Kondisi tersebut membuat mereka harus dibawa ke beberapa fasilitas kesehatan, seperti RSUD Sidikalang, RSU Serenapitta, Klinik Katolik, hingga Puskesmas Huta Rakyat. Bahkan, sekitar 20 siswa dilaporkan mengalami gejala yang lebih serius sehingga perlu dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan intensif.

Menurut keterangan beberapa siswa dan guru, menu yang dibagikan hari itu terdiri dari nasi, ayam gulai, pisang, serta sayur selada. Namun, sebagian siswa mencium aroma tidak sedap dari makanan tersebut. Karena curiga, tidak semua siswa memilih untuk mengonsumsinya.

Di sisi lain, pihak penyedia makanan menyatakan bahwa proses distribusi telah dilakukan sesuai standar dan dalam kondisi steril. Meski begitu, demi menjaga keselamatan dan kesehatan para siswa, pihak sekolah memutuskan untuk menolak penyaluran menu MBG pada hari berikutnya sebagai langkah pencegahan.

Peristiwa ini kini menjadi perhatian berbagai pihak. Orang tua tentu berharap ada evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Program makan bergizi seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan kesehatan pelajar, bukan malah menimbulkan kekhawatiran.

Kita semua tentu ingin anak-anak mendapatkan asupan terbaik dengan aman. Karena itu, pengawasan ketat dan transparansi dalam pengelolaan program sangat dibutuhkan. Bagaimana menurut Anda? Apakah perlu ada evaluasi total terhadap distribusi makanan di sekolah?

Dapur Makan Bergizi Gratis Tak Boleh Asal Jalan, BGN Ingatkan Mitra: Jangan Duduk Manis Tapi Raup Jutaan

Ria Sartika    Senin, Februari 09, 2026    Comment   

Dapur Makan Bergizi Gratis Tak Boleh Asal Jalan, BGN Ingatkan Mitra: Jangan Duduk Manis Tapi Raup Jutaan

Dapur Makan Bergizi Gratis Tak Boleh Asal Jalan, BGN Ingatkan Mitra: Jangan Duduk Manis Tapi Raup Jutaan.

JAKARTA -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai harapan besar untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun di balik misi mulia itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan satu hal penting: mitra dapur tidak boleh lepas tangan dan hanya mengejar keuntungan.

Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, dengan tegas mengingatkan para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar benar-benar bertanggung jawab dalam menjalankan operasional dapur MBG.

Menurutnya, praktik mitra yang hanya memantau dari jauh, lalu menikmati insentif hingga Rp6 juta per hari, adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi.

Bayangkan saja, dapur dibiarkan dikelola orang lain tanpa pengawasan serius, sementara pemilik mitra justru santai nongkrong. BGN menilai pola seperti ini berpotensi besar menurunkan kualitas makanan yang seharusnya bergizi dan aman dikonsumsi.

Insentif Jutaan Rupiah, Tanggung Jawab Juga Harus Maksimal

BGN menegaskan, insentif Rp6 juta per hari bukan sekadar “uang masuk”, melainkan sudah mencakup biaya sewa dan kelengkapan dapur. Artinya, mitra wajib memastikan semua peralatan dapur dalam kondisi baru, layak, dan berkualitas.

Tak hanya itu, mitra juga diminta aktif memantau alur kerja dapur, bahkan menyiapkan kepala koki cadangan sebagai pengawas proses memasak agar standar gizi tetap terjaga.

Lebih jauh, pembangunan dapur MBG juga harus mengikuti petunjuk teknis BGN, karena penilaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan sepenuhnya mengacu pada standar tersebut.

Relawan Wajib Sehat, Karyawan Harus Terlindungi

Dalam operasional dapur MBG, mitra juga diwajibkan merekrut relawan yang telah lulus tes kesehatan, dan pemeriksaan ini harus diulang secara berkala setiap empat bulan sekali. Selain itu, seluruh karyawan dapur wajib didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan kerja.

Namun, ada garis tegas yang tidak boleh dilewati.

BGN Tegas: Mitra Dilarang Mengatur Ahli Gizi

BGN mengingatkan, mitra tidak boleh mengintervensi, mendominasi, apalagi menyetir jalannya dapur SPPG. Terutama dalam urusan menu makanan yang sudah disusun oleh ahli gizi.

BGN menilai, kasus viral yang sempat mencuat belakangan ini terjadi karena mitra terlalu ikut campur demi menekan biaya belanja bahan makanan agar keuntungan makin besar. Padahal, kualitas gizi tidak bisa dikompromikan.

Menurut BGN, yang berhak menentukan menu adalah ahli gizi, bukan mitra. Jika orientasinya hanya harga murah tanpa memperhatikan nilai gizi, maka yang dirugikan adalah penerima manfaat program MBG.

Salah Gunakan Anggaran? Dapur Bisa Disuspensi

Tak main-main, BGN memastikan penutupan sementara dapur MBG bisa dilakukan bukan hanya karena masalah keamanan pangan, tetapi juga jika ditemukan penyalahgunaan anggaran, termasuk dana belanja bahan baku sekitar Rp10.000 per porsi.

Setiap penggunaan anggaran akan diaudit. Jika terbukti tidak sesuai, dapur MBG langsung disuspensi.

Hasil investigasi BGN bahkan menemukan adanya praktik permainan harga bahan baku, termasuk dugaan kerja sama tidak sehat antara mitra dan oknum kepala SPPG. Dampaknya jelas: kualitas makanan menurun dan nilai gizinya tidak terpenuhi.

BGN Tak Segan Tutup Dapur Mitra Nakal

BGN menegaskan, meski mitra berhak melakukan pembelian bahan makanan, seluruh proses belanja harus sepengetahuan kepala SPPG. Sebaliknya, kepala SPPG juga dituntut memahami harga pasar agar tidak mudah dipermainkan.

Jika terbukti ada mitra yang menaikkan harga, menurunkan kualitas bahan baku, atau ikut campur menentukan menu, BGN tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas, termasuk suspensi dapur selama satu minggu atau lebih.

Pesannya jelas: Program Makan Bergizi Gratis bukan ladang cuan semata. Ini adalah amanah besar demi masa depan gizi masyarakat. Jika mitra tak siap bekerja jujur dan profesional, BGN siap bertindak tegas.

Dapur MBG Yayasan SGL di Marau Distop, Dua Orang Dipecat

Ria Sartika    Jumat, Februari 06, 2026    Comment   

Dapur MBG Yayasan SGL di Marau Distop, Dua Orang Dipecat

Foto banyaknya korban keracunan menu MBG sampai dirawat di halaman Puskesmas Marau Ketapang. (Borneotribun/Muzahidin)

Ketapang (Borneo Tribun) - Sampai hari Jumat sore ini (06/02/2026), jumlah murid, guru bahkan pengelola dapur yang alami dugaan keracunan imbas mengkonsumsi menu Makan Bergisi Gratis (MBG) di kecamatan Marau sudah sebanyak 370 orang. 

Keracunan massal yang terjadi pada Kamis semalam itu berujung tindakan pemecatan dan pemberhentian sementara operasional dapur MBG yang dikelola yayasan Surya Gizi Lestari (SGL). 

Kepala Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kabupaten Ketapang, Boby Nur Haliandi menyatakan, hal ini sebgai konsekuensi serta atensi khusus penegakan disiplin.

"Kejadian ini menjadi peringatan serius agar pengawasan diperketat dan kualitas tetap terjaga," kata Boby, Jumat sore (06/02/2026) kepada Wartawan di Ketapang. 

Ia menegaskan, dalam pengelolaan dapur MBG, tiga komponen penting memegang peran krusial dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan, yakni kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan dapur.

SPPI menekankan pentingnya peningkatan kualitas secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian makanan. Selain itu, sarana prasarana dapur serta sistem manajemen. 

"Ketiganya dinilai memegang peran krusial dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan. Bahan baku pangan harus benar-benar diperhatikan dan diawasi ketat sejak awal," katanya.

Ia mengatakan, terhitung sejak Jumat ini (06/02/2026), operasional dapur tersebut juga ditutup sementara waktu hingga proses evaluasi dan perbaikan selesai dilakukan.

Ke depan, SPPI menekankan pentingnya peningkatan kualitas secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian makanan.

Sebelumnya diberitakan, Kepala BGN Region Kalimantan Barat, Agus Kurniawi mengkonfirmasi penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG tersebut. 

"SPPG tersebut kami hentikan sementara operasionalnya hingga hasil pemeriksaan laboratorium dan uji sampel makanan keluar," katanya, Kamis (05/02/2026).

Dapur MBG ini berlokasi di desa Riam Batu Gading kecamatan Marau kabupaten Ketapang telah beroperasi sejak 29 September 2025 dan melayani sebanyak 1.859 penerima manfaat dikelola dibawah yayasan Surya Gizi Lestari (SGL). 

Penulis: Muzahidin.

Keracunan Massal MBG di Marau Ketapang Terus Bertambah, Perkedel Tahu Diduga Jadi Sumber

Ria Sartika    Jumat, Februari 06, 2026    Comment   

Keracunan Massal MBG di Marau Ketapang Terus Bertambah, Perkedel Tahu Diduga Jadi Sumber

Foto salah satu siswa korban dugaan keracunan MBG di Marau Ketapang.

Ketapang (Borneo Tribun) – Jumlah korban keracunan massal yang menimpa siswa dan guru di SMP Negeri 1, SMA Negeri 1, dan SMK Negeri 1 Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, terus bertambah. Peristiwa ini terjadi pada Kamis (05/02/2026).

Berdasarkan data awal hingga pukul 16.00 WIB, tercatat sebanyak 162 orang dirawat di Puskesmas setempat. Namun, hingga pukul 20.00 WIB, jumlah korban meningkat menjadi 227 orang. Data tersebut diperoleh dari informasi perangkat desa di Keca. matan Marau.

Kasus keracunan massal ini diduga terjadi setelah para siswa dan guru mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terdiri dari nasi putih, gulai telur, perkedel tahu, tumis sawi putih dan wortel, serta puding. Dari menu tersebut, perkedel tahu diduga menjadi sumber penyebab keracunan.

“Berdasarkan pemeriksaan awal, dugaan sementara mengarah pada menu perkedel tahu,” ujar Kepala Program BGN Region Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, kepada wartawan, Kamis sore.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dr. Feria Kowira, mengatakan pihaknya menerima laporan keracunan massal sekitar pukul 10.00 WIB. Para siswa dan guru mengeluhkan mual, muntah, sakit perut, hingga diare setelah menyantap hidangan MBG.

“Para korban dibawa ke Puskesmas sekitar pukul 10.00 pagi dalam kondisi muntah-muntah, pusing, dan sebagian mengalami diare. Yang jelas, mereka mengalami dehidrasi,” jelas Feria.

Ia menambahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang telah mengerahkan lima tim untuk menangani kasus keracunan massal makanan MBG di Kecamatan Marau.

“Kami telah mengerahkan lima tim, yakni dari Dinas Kesehatan Ketapang, Puskesmas Marau, Puskesmas Jelai Hulu, Puskesmas Suka Mulia, dan Puskesmas Marau,” tegasnya.

Penulis: Muzahidin

@borneotribun.com Keracunan Massal MBG Marau Ketapang Korban Tembus 227 Ketapang (Borneo Tribun) – Jumlah korban keracunan massal yang menimpa siswa dan guru di SMP Negeri 1, SMA Negeri 1, dan SMK Negeri 1 Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, terus bertambah. Peristiwa ini terjadi pada Kamis (05/02/2026). Berdasarkan data awal hingga pukul 16.00 WIB, tercatat sebanyak 162 orang dirawat di Puskesmas setempat. Namun, hingga pukul 20.00 WIB, jumlah korban meningkat menjadi 227 orang. Data tersebut diperoleh dari informasi perangkat desa di Kecamatan Marau. Kasus keracunan massal ini diduga terjadi setelah para siswa dan guru mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terdiri dari nasi putih, gulai telur, perkedel tahu, tumis sawi putih dan wortel, serta puding. Dari menu tersebut, perkedel tahu diduga menjadi sumber penyebab keracunan. Reporter: Muzahidin Kunjungi & Ikuti: https://www.borneotribun.com/ https://www.youtube.com/@BorneoTribuncom https://www.instagram.com/borneotribun https://www.tiktok.com/@borneotribun.com https://www.threads.com/@borneotribun https://x.com/borneotribun https://id.pinterest.com/borneotribun/ #keracunanmassal #mbg #ketapang #marau #beritaviral ♬ suara asli - Borneotribun

Jelang Ramadhan BGN Siapkan Strategi Jaga Harga Bahan MBG, Lansia dan Disabilitas Jadi Prioritas

Ria Sartika    Senin, Februari 02, 2026    Comment   

Jelang Ramadhan BGN Siapkan Strategi Jaga Harga Bahan MBG, Lansia dan Disabilitas Jadi Prioritas

Peserta didik di salah satu sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menyantap menu program MBG (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)

JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak cepat untuk memastikan ketersediaan bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap stabil menjelang Ramadhan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga harga tetap terkendali sekaligus memastikan masyarakat tetap bisa mengakses gizi yang cukup.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam strategi ini. “Kami bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk mengatur bahan makanan mana yang disarankan untuk dikonsumsi, mana yang ditahan dulu, dan bahan mana yang bisa diganti agar harga tetap stabil,” ujar Dadan saat ditemui di Sentul, Kabupaten Bogor, Senin.

Selain menjaga harga, BGN juga menyiapkan perluasan jangkauan MBG. Kali ini, program gizi ini akan menyasar lansia dan penyandang disabilitas, bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Dadan menyebut, pihaknya tengah membahas mekanisme distribusinya agar pemberian MBG bisa terintegrasi dalam satu kesatuan program di masing-masing daerah.

“MBG selama ini sudah menyasar ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, seluruh anak sekolah sampai usia 18 tahun, serta anak putus sekolah. Sekarang, lansia akan menjadi tambahan prioritas, dengan mekanisme penyaluran yang akan ditangani Kemensos,” jelas Dadan.

Dari sisi anggaran, BGN membuktikan komitmennya. Per Januari 2026, sudah dikeluarkan Rp19,5 triliun untuk program MBG. Tidak hanya meningkatkan gizi, program ini juga menggerakkan ekonomi masyarakat secara langsung.

“Contohnya, kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk sabun mencapai sekitar 25 liter per hari. Hal ini membuka peluang wirausaha baru yang ikut memproduksi sabun, sehingga program ini juga mendukung ekonomi lokal,” kata Dadan.

BGN juga menegaskan, tata kelola MBG diperketat. SPPG yang melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) atau menyebabkan kasus keracunan akan diberi kartu kuning, sebagai peringatan sebelum tindakan lebih lanjut diambil.

“Saya ingin memastikan program ini berjalan aman dan tepat sasaran. SPPG yang menyalahi prosedur akan dievaluasi dan jika perlu dihentikan sementara,” tegas Dadan.

Dengan langkah ini, BGN berharap Ramadhan mendatang masyarakat tetap bisa menikmati makanan bergizi tanpa khawatir harga melonjak, sambil tetap mendukung perekonomian lokal.

Menu MBG Dirapel Saat Libur Sekolah, Siswa SD di Ketapang Terima Makanan Tiga Hari Dibungkus Plastik, DPRD Soroti Standar Gizi

Ria Sartika    Selasa, Desember 23, 2025    Comment   

Menu MBG Dirapel Saat Libur Sekolah, Siswa SD di Ketapang Terima Makanan Tiga Hari Dibungkus Plastik, DPRD Soroti Standar Gizi

Menu MBG dirapel yang diterima oleh siswa SDN 18 Sungai Besar MHS. [borneotribun/muzahidin]

Ketapang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi perbincangan publik. Kali ini, sorotan datang dari penyaluran MBG selama masa libur sekolah Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang dilakukan dengan sistem rapel atau diberikan sekaligus untuk konsumsi tiga hari ke depan.

Salah satu sekolah yang menerima MBG dengan sistem ini adalah SDN 18 di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Paket makanan yang diterima siswa terdiri dari roti tawar, telur, buah apel, dan pisang. Seluruh menu tersebut dibagikan sekaligus untuk beberapa hari dan dikemas menggunakan kantong plastik kresek putih.

Penggunaan kantong plastik ini pun menuai kritik. Pasalnya, plastik kresek putih telah dilarang digunakan di wilayah Ketapang, sesuai dengan Surat Edaran Bupati Ketapang Nomor 31 Tahun 2025. Aturan tersebut melarang toko dan pelaku usaha ritel menggunakan kantong plastik sekali pakai demi menjaga lingkungan.

Nursiri saat melakukan pengawasan ke SDN penerima MBG. [Borneotribun/Muzahidin]

Menu MBG tersebut diketahui berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sungai Besar. Namun, kondisi kemasan dan isi menu dinilai kurang memenuhi standar kesehatan dan prinsip gizi seimbang. Banyak pihak menilai, sistem rapel justru berpotensi menimbulkan risiko, terutama jika makanan tidak disimpan dengan cara yang benar.

Anggota DPRD Ketapang, Nursiri, ikut angkat bicara. Ia menilai penyaluran MBG selama masa libur sekolah harus diawasi lebih ketat. Menurutnya, dapur MBG atau SPPG perlu memastikan bahwa makanan yang dibagikan benar-benar aman dan layak konsumsi.

Penilaian tersebut disampaikan Nursiri setelah melakukan pemantauan langsung ke sekolah penerima MBG pada Selasa, 23 Desember 2025. Ia mengaku menemukan sejumlah kejanggalan di lapangan.

“Penyampaian menu MBG dari dapur ke sekolah tidak jelas dan perlu evaluasi serius. Apalagi MBG yang saya temukan saat libur sekolah, isinya sangat kurang layak. Saya khawatir kalau dikonsumsi bisa berdampak pada kesehatan siswa. Ini bisa menjadi masalah nasional,” ujarnya.

Meski demikian, Nursiri menegaskan bahwa program MBG merupakan program pemerintah yang sangat baik dan patut didukung. Tujuan utamanya jelas, yaitu meningkatkan kesehatan dan asupan gizi anak-anak Indonesia. Namun, pelaksanaannya di lapangan harus sesuai standar agar tidak menimbulkan masalah baru.

Ia juga mempertanyakan kelayakan menu MBG yang diberikan dengan sistem rapel. Menurutnya, roti yang mengandung bahan pengawet serta buah yang tidak melalui proses pembersihan dengan baik berpotensi menimbulkan risiko kesehatan jika dikonsumsi dalam kondisi tertentu.

“Program dari Bapak Presiden ini niatnya sangat mulia untuk menyehatkan generasi muda. Tapi saya tekankan, khusus MBG di masa libur sekolah, pola pendistribusiannya harus dievaluasi agar tidak menimbulkan dampak negatif,” tegas Nursiri.

Sopir Mobil MBG Lalai Kurang Tidur Tabrak Siswa SD Kalibaru 01 Hingga Timbulkan Banyak Korban

Ria Sartika    Sabtu, Desember 13, 2025    Comment   

Sopir Mobil MBG Lalai Kurang Tidur Tabrak Siswa SD Kalibaru 01 Hingga Timbulkan Banyak Korban

Sopir Mobil MBG Lalai Kurang Tidur Tabrak Siswa SD Kalibaru 01 Hingga Timbulkan Banyak Korban. (Gambar cover kompas.com)

JAKARTA - Kecelakaan mobil pembawa Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak siswa dan guru SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, akhirnya menemukan titik terang.

Polres Metro Jakarta Utara mengungkap bahwa kecelakaan pada Jumat 12 Desember 2025 itu terjadi akibat kelalaian sopir berinisial AI yang diduga mengemudi dalam kondisi kurang tidur. 

Peristiwa yang terjadi sekitar pagi hari tersebut menimbulkan korban luka hingga 21 siswa dan satu guru, membuat publik terkejut sekaligus mempertanyakan keamanan distribusi program MBG.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz menjelaskan bahwa hasil penyidikan mengarah pada dugaan kuat bahwa AI tidak dalam kondisi layak mengemudi ketika mengantar paket MBG dari SPPG menuju sejumlah sekolah. 

AI diketahui baru tidur sekitar pukul 04.00 WIB dan hanya beristirahat selama 1,5 jam sebelum kembali bertugas. 

Kendati demikian, ia tetap mengemudikan mobil MBG sekitar pukul 05.30 WIB menuju sekolah tujuan.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz.

Menurut Erick, kurangnya waktu istirahat menjadi alasan utama mengapa sopir bisa kehilangan konsentrasi hingga akhirnya menyebabkan kecelakaan fatal di depan SDN Kalibaru 01.

Ia menambahkan bahwa temuan tersebut menjadi perhatian serius karena mobil MBG membawa muatan untuk kepentingan publik dan aktivitasnya sangat erat dengan keselamatan anak-anak sekolah. 

Erick menegaskan bahwa kondisi fisik sopir merupakan faktor utama untuk memastikan keamanan dalam distribusi makanan bergizi di wilayah Jakarta Utara.

AI kini dijerat Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan luka berat, dengan ancaman pidana hingga lima tahun penjara. 

Polisi juga masih mendalami apakah ada kelalaian dari pihak penyelenggara distribusi MBG, terutama terkait aturan jam kerja sopir dan standar pemeriksaan kondisi fisik sebelum bertugas. 

Selain itu, proses pendampingan terhadap korban dan keluarga terus dilakukan oleh pemerintah daerah serta pihak sekolah untuk memastikan pemulihan fisik dan psikologis siswa yang terdampak.

Hingga kini, korban yang mengalami luka masih menjalani perawatan di beberapa fasilitas kesehatan terdekat. 

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara disebut tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi MBG agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. 

Masyarakat pun berharap adanya kebijakan baru yang lebih ketat terkait keselamatan pengemudi dan kendaraan, terutama karena program MBG memang ditujukan untuk mendukung kesehatan anak-anak di sekolah.

Indonesia Terancam Kekurangan Pasokan Ayam Akibat Program Makan Bergizi Gratis

Redaksi    Kamis, Oktober 09, 2025    Comment   

Indonesia Terancam Kekurangan Pasokan Ayam Akibat Program Makan Bergizi Gratis

Indonesia Terancam Kekurangan Pasokan Ayam Akibat Program Makan Bergizi Gratis. (Gambar ilustrasi)

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi mengalami kekurangan pasokan ayam dalam waktu dekat. Hal ini seiring dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah.

Menurut Dadan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG melayani sekitar 3.000 penerima manfaat setiap hari. Dari angka tersebut, diperkirakan dibutuhkan sekitar 350 ekor ayam per hari untuk memenuhi kebutuhan menu bergizi. Jika menu berbasis ayam diberikan dua kali dalam seminggu, maka kebutuhan ayam per SPPG bisa mencapai 700 ekor.

“Artinya, dalam satu bulan setiap SPPG memerlukan sekitar 2.800 ekor ayam,” kata Dadan. Ia menambahkan, seiring dengan perluasan program MBG di seluruh wilayah Indonesia, maka ketersediaan ayam juga harus ditingkatkan agar pasokan tetap terjaga dan tidak menimbulkan kelangkaan di pasaran.

Dadan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, peternak, dan pelaku usaha di sektor pangan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan daging ayam. Ia menyarankan agar jumlah peternak ayam ditambah serta didukung dengan fasilitas pakan dan distribusi yang memadai, sehingga pasokan tetap stabil tanpa mengganggu harga di tingkat konsumen.

Selain itu, BGN juga tengah memantau kualitas bahan makanan yang digunakan dalam program MBG. Pasalnya, baru-baru ini terjadi insiden keracunan massal di salah satu lokasi pelaksanaan program.

Kegiatan SPPG Kota Soe 1 di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Timor Tengah Selatan, untuk sementara dihentikan setelah 384 siswa mengalami gejala mual, muntah, pusing, dan sesak napas pada 3 Oktober 2025. Gejala itu muncul setelah mereka mengonsumsi menu MBG berupa soto ayam suwir.

Tim BGN bersama dinas kesehatan setempat telah turun langsung untuk menelusuri penyebab kejadian tersebut. Berdasarkan laporan awal, dugaan sementara menunjukkan adanya kesalahan dalam proses penyimpanan atau pengolahan bahan makanan.

Dadan memastikan bahwa kasus ini menjadi pelajaran penting untuk memperkuat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia. Ia menegaskan, pihaknya akan memperketat pengawasan serta memberikan pelatihan tambahan bagi tenaga dapur agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Tujuan program ini adalah memberikan makanan bergizi dan aman bagi anak-anak kita, bukan malah menimbulkan masalah kesehatan,” ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang dirancang untuk mengatasi masalah stunting dan gizi buruk di kalangan pelajar. Dengan menu yang seimbang dan bergizi, diharapkan anak-anak bisa tumbuh sehat, cerdas, dan produktif.

Namun demikian, tantangan terbesar yang kini dihadapi adalah ketersediaan bahan pangan dalam jumlah besar dan kualitas yang konsisten. Pemerintah perlu memastikan rantai pasok dari peternak hingga dapur MBG berjalan efisien agar program ini tidak menimbulkan dampak ekonomi negatif, seperti lonjakan harga ayam di pasar tradisional.

Para ahli pangan juga menyarankan agar pemerintah memperluas sumber protein alternatif seperti ikan, telur, dan tempe untuk menyeimbangkan kebutuhan gizi tanpa terlalu bergantung pada satu jenis bahan makanan. Dengan langkah ini, diharapkan program MBG bisa berjalan lancar dan berkelanjutan tanpa menimbulkan risiko kekurangan pasokan ayam nasional.

Survei Celios: Masyarakat Lebih Pilih Beasiswa daripada Program Makan Bergizi Gratis

Redaksi    Kamis, Oktober 09, 2025    Comment   

Survei Celios: Masyarakat Lebih Pilih Beasiswa daripada Program Makan Bergizi Gratis

Survei Celios: Masyarakat Lebih Pilih Beasiswa daripada Program Makan Bergizi Gratis. (Gambar ilustrasi)

JAKARTA - Hasil survei terbaru dari Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan temuan menarik tentang preferensi masyarakat terhadap program bantuan pemerintah. Mayoritas responden menilai bahwa bantuan berupa beasiswa pendidikan jauh lebih dibutuhkan dibandingkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan pemerintah.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menjelaskan bahwa survei ini melibatkan lima opsi bantuan yang ditawarkan kepada masyarakat. Kelima opsi tersebut meliputi cash transfer (bantuan tunai), beasiswa pendidikan, bantuan kesenangan anak, bantuan kebutuhan pendidikan, dan MBG. Dari hasil survei tersebut, program MBG justru menempati posisi terakhir dalam tingkat pilihan masyarakat.

Menurut Media, para orang tua lebih memilih bantuan tunai dan beasiswa karena dianggap lebih fleksibel dan berdampak langsung pada kebutuhan keluarga maupun pendidikan anak. Sementara itu, program MBG dianggap memiliki manfaat yang lebih kecil dan tidak selalu tepat sasaran.

Nilai Manfaat MBG Jauh Lebih Rendah

Media menambahkan, jika program MBG diganti dengan bantuan tunai atau cash transfer, penerima manfaat sebenarnya bisa mendapatkan nilai yang jauh lebih besar. Dalam simulasi Celios, masyarakat dapat memperoleh Rp50.000 per hari jika program MBG dialihkan ke bentuk bantuan tunai. Angka ini setara dengan lima kali lipat dari nilai manfaat MBG yang saat ini hanya sekitar Rp10.000 per porsi.

Ia juga menyoroti bahwa pemberian bantuan dalam bentuk uang tunai memungkinkan masyarakat untuk menentukan sendiri prioritas kebutuhan mereka. Misalnya, sebagian orang tua bisa mengalokasikan dana tersebut untuk membeli kebutuhan pendidikan anak, transportasi ke sekolah, atau bahkan menambah gizi keluarga secara mandiri.

Potensi Dampak terhadap Anggaran Pendidikan

Namun, Celios juga mengingatkan adanya potensi trade-off atau pertukaran kebijakan yang bisa muncul akibat pelaksanaan program MBG. Menurut Media, sebagian dana yang digunakan untuk mendanai MBG ternyata bersumber dari pos anggaran pendidikan nasional.

Kondisi ini mulai menimbulkan efek domino terhadap lembaga pendidikan. Beberapa kampus di Indonesia diketahui telah mengurangi alokasi beasiswa bagi mahasiswa, bahkan dalam beberapa kasus, pengurangannya mencapai hingga 50 persen.

Media menilai hal ini cukup mengkhawatirkan karena beasiswa merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pemerataan akses pendidikan. Jika dana pendidikan dialihkan terlalu banyak ke program MBG, dikhawatirkan akan menurunkan kesempatan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Beasiswa Lebih Berdampak Langsung

Dalam konteks ekonomi dan sosial, beasiswa dinilai memberikan dampak jangka panjang yang lebih kuat. Dengan pendidikan yang lebih baik, penerima beasiswa memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup, memperoleh pekerjaan layak, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, manfaat program MBG cenderung bersifat jangka pendek dan belum tentu menyelesaikan masalah gizi secara berkelanjutan. Menurut beberapa pengamat, efektivitas MBG juga bergantung pada kualitas makanan yang diberikan serta pengawasan di lapangan.

Perlu Evaluasi Program Bantuan

Melihat hasil survei ini, Celios mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program bantuan sosial yang berjalan. Tujuannya agar kebijakan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang optimal.

Program beasiswa, bantuan pendidikan, dan bantuan tunai tetap menjadi prioritas utama masyarakat karena lebih mudah disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing keluarga.

Jika pemerintah ingin tetap melanjutkan program MBG, Media menyarankan agar alokasi anggaran tidak mengorbankan sektor pendidikan. Pemerintah perlu mencari sumber pendanaan tambahan atau skema kerja sama dengan pihak swasta agar program gizi tetap berjalan tanpa menekan anggaran beasiswa.

Survei Celios ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk meninjau ulang efektivitas program Makan Bergizi Gratis. Masyarakat kini berharap agar kebijakan bantuan sosial lebih diarahkan pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar dan mendukung masa depan pendidikan generasi muda Indonesia.