Biaya Haji Kalbar 2026 Dinegosiasi

Redaksi    Jumat, April 10, 2026    Comment   

Biaya Haji Kalbar 2026 Dinegosiasi

Pemprov Kalbar optimalkan biaya penerbangan haji 2026 melalui seleksi terbuka dan negosiasi ketat dengan maskapai agar tarif tetap transparan dan terjangkau.

Pemprov Kalbar Transparan Soal Biaya Penerbangan Haji 2026, Ini Detailnya

Pontianak — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya menjaga biaya penyelenggaraan ibadah haji tetap rasional dan transparan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan biaya penerbangan haji tahun 2026 melalui proses seleksi terbuka serta negosiasi ketat dengan maskapai penerbangan.

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa proses penetapan maskapai dilakukan secara terbuka dan mengedepankan prinsip efisiensi anggaran.

"Penetapan dilakukan secara terbuka. Maskapai dengan penawaran terendah menjadi pemenang, tetapi tetap kita lakukan negosiasi untuk memastikan harga tersebut benar-benar wajar dan tidak memberatkan jamaah," kata Harisson saat menerima audiensi perwakilan Lion Group di Pontianak, Kamis.

Lion Air Jadi Maskapai Penerbangan Haji Kalbar 2026

Dalam proses seleksi tersebut, maskapai Lion Air ditetapkan sebagai penyedia jasa transportasi udara untuk penerbangan haji Kalimantan Barat tahun 2026.

Nilai penawaran yang diajukan maskapai tersebut berada di kisaran Rp13,3 miliar, lebih tinggi dibandingkan biaya pada tahun sebelumnya yang tercatat sekitar Rp10,6 miliar.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalbar meminta penjelasan rinci terkait kenaikan biaya tersebut. Menurut Harisson, transparansi kepada masyarakat menjadi faktor penting karena biaya tersebut nantinya akan diketahui oleh para calon jamaah haji.

"Kenaikan ini harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, karena biaya tersebut akan diketahui oleh jamaah. Transparansi menjadi hal utama," ujarnya.

Negosiasi Lanjutan Dilakukan untuk Tekan Biaya

Setelah penetapan pemenang, pemerintah daerah tetap membuka ruang negosiasi lanjutan guna memastikan harga tetap efisien dan realistis.

Harisson menyebutkan bahwa optimalisasi biaya menjadi prioritas agar penyelenggaraan ibadah haji tetap terjangkau bagi masyarakat.

Selain faktor internal, pemerintah juga menyoroti sejumlah faktor eksternal yang memengaruhi biaya penerbangan, salah satunya adalah kenaikan harga bahan bakar pesawat atau avtur.

"Jika harga avtur naik, itu menjadi risiko maskapai sesuai kontrak. Namun jika turun, kita akan bicarakan kembali agar ada penyesuaian yang menguntungkan jamaah," jelasnya.

Kenaikan Harga Avtur Jadi Faktor Utama

Sementara itu, perwakilan Lion Group, Agung Pratama, menjelaskan bahwa harga yang diajukan telah melalui perhitungan matang dengan mempertimbangkan kenaikan harga avtur yang cukup signifikan.

Menurutnya, lonjakan harga avtur saat ini mencapai sekitar 70 persen, sehingga berdampak langsung terhadap biaya operasional maskapai.

"Harga yang kami ajukan sudah seminimal mungkin agar tetap kompetitif, meskipun saat ini terjadi kenaikan harga avtur hingga sekitar 70 persen," kata Agung.

Komitmen Transparansi dan Pelayanan Terbaik bagi Jamaah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada calon jamaah haji.

Setiap komponen biaya, termasuk transportasi udara, disusun secara cermat, transparan, dan akuntabel guna memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak tanpa beban biaya berlebihan.

Dengan langkah optimalisasi tersebut, diharapkan penyelenggaraan transportasi haji Kalimantan Barat tahun 2026 dapat berjalan lancar dan biaya tetap terjangkau bagi para jamaah.

FAQ

1. Mengapa biaya penerbangan haji Kalbar 2026 mengalami kenaikan?
Kenaikan biaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama lonjakan harga avtur hingga sekitar 70 persen yang berdampak pada biaya operasional maskapai.

2. Maskapai apa yang melayani penerbangan haji Kalbar 2026?
Maskapai Lion Air ditetapkan sebagai penyedia jasa transportasi udara setelah melalui proses seleksi terbuka.

3. Berapa nilai kontrak penerbangan haji Kalbar 2026?
Nilai penawaran maskapai berada di kisaran Rp13,3 miliar.

4. Apakah pemerintah masih bisa menurunkan biaya tersebut?
Ya, pemerintah masih melakukan negosiasi lanjutan untuk membuka peluang efisiensi dan penyesuaian harga.

5. Apa komitmen utama pemerintah dalam penyelenggaraan haji?
Pemerintah berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan biaya tetap rasional bagi jamaah.

Program Retret ASN Kalbar Ditegaskan Wajib, Anggaran Masih Di Bawah Standar

Saputra Berry    Selasa, April 07, 2026    Comment   

Program Retret ASN Kalbar Ditegaskan Wajib, Anggaran Masih Di Bawah Standar

Sekda Kalbar Harisson menegaskan retret ASN wajib sesuai UU ASN. Anggaran pengembangan kompetensi 2026 masih di bawah standar nasional.

Pontianak — Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa program retret atau peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Harisson, pelaksanaan retret ASN bukan sekadar kegiatan tambahan, melainkan bagian dari tanggung jawab pengembangan kapasitas aparatur agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi.

"Pelaksanaan retret ASN ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 49 ayat (1), yang mewajibkan setiap ASN untuk terus mengembangkan kompetensinya melalui pembelajaran berkelanjutan," ujar Harisson di Pontianak, Senin.

Retret ASN Diperkuat Aturan Nasional

Harisson menjelaskan, ketentuan pengembangan kompetensi ASN juga diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam aturan tersebut, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki hak yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi dengan alokasi minimal 20 jam pelajaran setiap tahun.

Hal ini bertujuan agar ASN mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perubahan sistem kerja, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Anggaran Pengembangan Kompetensi Masih Rendah

Meski program retret wajib dilaksanakan, Harisson mengakui bahwa alokasi anggaran pengembangan kompetensi ASN di Kalimantan Barat masih tergolong terbatas.

Pada APBD 2026, anggaran pengembangan kompetensi ASN hanya mencapai sekitar 0,11 persen dari total belanja daerah.

Angka tersebut masih berada di bawah ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, yang mengamanatkan alokasi sebesar 0,34 persen.

Secara rinci, anggaran yang tersedia meliputi:

• Rp1,558 miliar untuk pengembangan kompetensi teknis, umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi

• Rp1,938 miliar untuk pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional kepemimpinan, serta prajabatan

Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan standar nasional pengembangan kompetensi ASN.

Perangkat Daerah Diminta Lakukan Pergeseran Anggaran

Harisson menyebutkan bahwa kegiatan retret atau peningkatan kompetensi bagi pimpinan tinggi pratama dan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah dianggarkan oleh 25 badan dan dinas serta 11 UPT dalam APBD 2026.

Namun, bagi perangkat daerah yang belum menganggarkan kegiatan tersebut, diminta segera melakukan penyesuaian melalui mekanisme pergeseran anggaran.

"Dalam surat yang saya keluarkan tanggal 6 Maret 2026, perangkat daerah yang belum menganggarkan diminta melakukan pergeseran anggaran untuk pembiayaan peningkatan kompetensi," jelasnya.

Pergeseran anggaran tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Harisson menegaskan, pergeseran hanya diperbolehkan pada mata anggaran yang sejenis, seperti perjalanan dinas atau administrasi pendidikan dan pelatihan.

Ia juga mengingatkan bahwa anggaran untuk masyarakat, hibah, maupun pembangunan infrastruktur tidak boleh digeser.

Retret ASN Akan Ditata Ulang Seiring Efisiensi Anggaran

Setelah terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri pada 31 Maret 2026 terkait transformasi budaya kerja ASN, pemerintah daerah berencana menata ulang pelaksanaan retret ASN.

Salah satu poin penting dalam surat edaran tersebut adalah efisiensi perjalanan dinas.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan efisiensi perjalanan dinas sebesar 50 persen serta efisiensi kegiatan perangkat daerah sebesar 50 persen dalam APBD 2026.

Dengan adanya kebijakan terbaru, efisiensi perjalanan dinas dipastikan akan semakin diperketat.

"Dengan adanya surat edaran terbaru tersebut, tentunya kegiatan retret akan ditata ulang," kata Harisson.

Makna Retret ASN Bagi Kualitas Pelayanan Publik

Program retret ASN dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.

Melalui pelatihan berkelanjutan, ASN diharapkan mampu:

• meningkatkan kompetensi teknis

• memperkuat kepemimpinan

• memperbaiki pelayanan publik

• beradaptasi dengan perubahan sistem birokrasi modern

Dengan demikian, keberadaan retret ASN tidak hanya berdampak pada internal organisasi, tetapi juga pada kualitas layanan kepada masyarakat.

FAQ

Apa itu retret ASN?

Retret ASN adalah kegiatan peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur sipil negara melalui pelatihan, pembelajaran, dan pengembangan kepemimpinan.

Apakah retret ASN wajib dilaksanakan?

Ya. Retret ASN merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Berapa minimal jam pengembangan kompetensi ASN setiap tahun?

Minimal 20 jam pelajaran per tahun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Berapa anggaran pengembangan kompetensi ASN Kalbar tahun 2026?

Sekitar 0,11 persen dari total belanja daerah, masih di bawah standar nasional 0,34 persen.

Apakah anggaran masyarakat bisa digeser untuk retret ASN?

Tidak. Anggaran untuk masyarakat, hibah, dan pembangunan infrastruktur tidak boleh digeser.

Bupati Kubu Raya Sujiwo Minta Komitmen Nyata Pemprov Kalbar Saat Musrenbang 2027

Saputra Berry    Sabtu, April 04, 2026    Comment   

Bupati Kubu Raya Sujiwo Minta Komitmen Nyata Pemprov Kalbar Saat Musrenbang 2027

Bupati Kubu Raya Sujiwo minta komitmen nyata Pemprov Kalbar dalam Musrenbang 2027 guna percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kubu Raya — Bupati Kubu Raya, Sujiwo, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan atensi lebih dan komitmen nyata dalam mendukung pembangunan di wilayahnya.

Hal tersebut disampaikannya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027, yang menjadi agenda strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah ke depan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Kalimantan Barat, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, serta jajaran Forkopimda Kubu Raya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, hingga pelaku UMKM.

Dalam sambutannya, Sujiwo menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap Pemerintah Provinsi Kalbar dapat memberikan perhatian lebih dan komitmen yang kuat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Kubu Raya,” ujar Sujiwo.

Ia juga menyoroti posisi strategis Kubu Raya sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi, Pontianak. Peran ini dinilai sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Barat.

Karena itu, Sujiwo menilai dukungan dari pemerintah provinsi menjadi faktor krusial, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar serta pengembangan sektor unggulan daerah yang berdampak langsung pada masyarakat.

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan pelaku UMKM dan masyarakat dinilai harus terus diperkuat agar hasil pembangunan bisa dirasakan secara merata.

Sementara itu, Sekda Kalbar, Harisson, yang mewakili Gubernur Kalbar menyatakan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Musrenbang RKPD ini sendiri menjadi forum strategis yang tidak hanya menyusun rencana pembangunan tahun 2027, tetapi juga mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

FAQ

1. Apa itu Musrenbang?
Musrenbang adalah forum perencanaan pembangunan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan daerah.

2. Apa yang disampaikan Bupati Sujiwo dalam Musrenbang 2027?
Ia meminta komitmen nyata dari Pemprov Kalbar untuk mendukung pembangunan Kubu Raya, terutama infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

3. Mengapa Kubu Raya dianggap strategis?
Karena Kubu Raya merupakan daerah penyangga ibu kota provinsi, sehingga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.

4. Siapa yang mewakili Pemprov Kalbar dalam kegiatan ini?
Sekretaris Daerah Kalbar, dr. Harisson, hadir mewakili Gubernur Kalbar.

5. Apa tujuan utama Musrenbang RKPD 2027?
Untuk menyusun rencana pembangunan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan dan merata.

Pemprov Kalbar Gandeng STMKG, Buka Peluang Emas Putra Daerah Jadi ASN BMKG

Ria Sartika    Kamis, April 02, 2026    Comment   

Pemprov Kalbar Gandeng STMKG, Buka Peluang Emas Putra Daerah Jadi ASN BMKG

Pemprov Kalbar kerja sama dengan STMKG untuk membuka peluang pendidikan kedinasan BMKG bagi putra daerah dan mencetak SDM unggul menghadapi tantangan iklim.

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG). Langkah ini bertujuan membuka peluang lebih luas bagi generasi muda Kalbar untuk menempuh pendidikan kedinasan di bawah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) daerah, khususnya di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

“Kerja sama ini akan segera kami tindak lanjuti agar peluang bagi putra daerah Kalbar semakin besar untuk masuk STMKG,” ujar Harisson usai pertemuan di Pontianak, Kamis.

Respons Minimnya Perwakilan Kalbar

Harisson mengungkapkan, inisiatif ini muncul karena minimnya keterwakilan putra daerah Kalbar di STMKG dalam hampir satu dekade terakhir. Padahal, kebutuhan tenaga ahli di bidang tersebut terus meningkat, terutama untuk mendukung pembangunan berbasis mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kalbar bersama STMKG akan membentuk tim kerja guna menyusun draft nota kesepahaman (MoU) sebagai dasar implementasi program.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi model kerja sama pendidikan kedinasan yang mampu mencetak SDM unggul dengan wawasan global, sekaligus tetap berorientasi pada pembangunan daerah.

STMKG Siapkan Kuota Afirmasi Mulai 2026

Rektor STMKG, Deni Septiadi, menyambut positif kerja sama tersebut. Ia menilai langkah ini penting untuk memperluas akses pendidikan bagi putra-putri daerah, khususnya dari Kalbar.

“Kami berharap semakin banyak putra daerah Kalbar yang dapat kuliah di STMKG. Setelah lulus, mereka akan menjadi ASN dan kembali ke daerah untuk berkontribusi,” jelasnya.

Deni juga mengungkapkan bahwa salah satu kendala selama ini adalah tingginya ambang batas kelulusan. Untuk mengatasi hal tersebut, STMKG akan mulai memberikan kuota afirmasi khusus bagi calon mahasiswa asal Kalbar pada tahun 2026.

Pentingnya SDM Iklim Di Kalimantan Barat

Kerja sama ini dinilai sangat strategis mengingat Kalimantan Barat merupakan wilayah yang kerap menghadapi berbagai tantangan kebencanaan, seperti curah hujan tinggi, kemarau ekstrem, hingga fenomena El Nino.

Kondisi tersebut menuntut ketersediaan tenaga ahli di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi yang mumpuni.

Selain menjanjikan status aparatur sipil negara (ASN), lulusan STMKG juga memiliki peluang pengembangan karier yang luas, termasuk akses beasiswa melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta kerja sama internasional dengan perguruan tinggi di Inggris dan Tiongkok.

Komitmen Jangka Panjang Pembangunan SDM

Kerja sama antara Pemprov Kalbar dan STMKG menjadi bagian dari komitmen jangka panjang dalam membangun SDM unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim dan perkembangan global.

Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan semakin banyak generasi muda Kalbar yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus kembali membangun daerah asalnya.

FAQ

1. Apa tujuan kerja sama Pemprov Kalbar dengan STMKG?
Untuk membuka akses lebih luas bagi putra daerah Kalbar dalam pendidikan kedinasan dan mencetak SDM unggul di bidang iklim dan geofisika.

2. Apa keuntungan kuliah di STMKG?
Lulusan STMKG langsung diangkat menjadi ASN di lingkungan BMKG serta memiliki peluang karier dan beasiswa internasional.

3. Kapan kuota afirmasi STMKG untuk Kalbar mulai berlaku?
Kuota afirmasi khusus direncanakan mulai tahun 2026.

4. Kenapa Kalbar butuh SDM di bidang ini?
Karena wilayah Kalbar rentan terhadap bencana iklim seperti hujan ekstrem, kemarau panjang, dan El Nino.

5. Apa saja bidang yang dipelajari di STMKG?
Meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi.

Kalbar Bentuk Tim TOP UCJ Dorong Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Hingga 45 Persen Tahun 2026

Saputra Berry    Selasa, Maret 03, 2026    Comment   

Kalbar Bentuk Tim TOP UCJ Dorong Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Hingga 45 Persen Tahun 2026

Pemprov Kalbar membentuk Tim TOP UCJ untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari 27 persen menjadi 45 persen pada 2026 guna memperkuat perlindungan dan mencegah kemiskinan pekerja.

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kalbar Masih 27 Persen Ini Target Besar Pemprov 2026

Pontianak, Kalbar -- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., resmi menandatangani pembentukan Tim Optimalisasi Peningkatan Universal Coverage Jamsostek (TOP UCJ) Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak, Kamis 26 Februari 2026. 

Langkah ini menjadi strategi konkret Pemerintah Provinsi Kalbar untuk memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan memperkuat perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Dalam struktur tim tersebut, Sekda Kalbar dipercaya sebagai Wakil Ketua, sementara posisi Ketua dijabat langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Pembentukan TOP UCJ menjadi wadah kolaborasi lintas instansi guna memastikan peningkatan Universal Coverage Jamsostek berjalan terukur, terkoordinasi, dan memiliki pembagian tugas yang jelas.

Cakupan Jamsostek Kalbar Masih 27 Persen

Data terbaru menunjukkan, dari sekitar 2.635.016 tenaga kerja di Kalimantan Barat, baru 720.877 pekerja atau sekitar 27 persen yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Angka ini dinilai masih jauh dari harapan.

Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan peningkatan kepesertaan hingga 45 persen pada akhir tahun 2026. Target tersebut dinilai realistis, namun membutuhkan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, hingga perangkat desa.

“Target kita di akhir 2026 sebesar 45 persen tenaga kerja di Kalbar menjadi peserta jamsostek,” tegas Harisson.

Sinergi Lintas Instansi Percepat Universal Coverage Jamsostek

Pemprov Kalbar membentuk Tim TOP UCJ untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari 27 persen menjadi 45 persen pada 2026 guna memperkuat perlindungan dan mencegah kemiskinan pekerja.

Pembentukan Tim TOP UCJ bukan sekadar formalitas administratif. Tim ini dirancang sebagai forum penyelarasan kebijakan dan strategi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Tim ini juga diharapkan menjadi model percontohan di tingkat provinsi yang dapat direplikasi di kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Dengan koordinasi yang kuat, peningkatan Universal Coverage Jamsostek diharapkan lebih cepat dan merata.

Sekda Kalbar turut mengapresiasi peran Kejaksaan Tinggi Kalbar yang menginisiasi pembentukan tim ini. Kolaborasi antara unsur pemerintah dan aparat penegak hukum dinilai penting untuk memastikan kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Manfaat Nyata BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja

Harisson menegaskan bahwa kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja, antara lain:

• Jaminan Kecelakaan Kerja

• Jaminan Kematian

• Jaminan Hari Tua dan Pensiun

• Jaminan Kehilangan Pekerjaan

• Beasiswa pendidikan bagi anak ahli waris hingga perguruan tinggi

Perlindungan ini menjadi benteng penting untuk mencegah pekerja dan keluarganya jatuh dalam kemiskinan saat menghadapi risiko kerja atau kehilangan penghasilan.

Payung Hukum Pergub Nomor 29 Tahun 2024

Upaya perluasan Universal Coverage Jamsostek di Kalbar juga diperkuat dengan terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap pemberi kerja dan pekerja wajib menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga menjadi bagian dari strategi penanganan kemiskinan ekstrem di daerah.

Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, seluruh pegawai termasuk PPPK telah didaftarkan sebagai peserta. Namun untuk aparat desa dan anggota BPD, implementasinya masih menjadi kewenangan bupati dan wali kota.

Gubernur Kalbar sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terus mendorong percepatan realisasi kepesertaan di tingkat desa agar perlindungan sosial semakin menyeluruh.

Jaminan Sosial Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

Program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan perlindungan saat terjadi risiko kerja, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga pekerja.

Dengan adanya jaminan sosial, beban masyarakat dapat ditekan dan ketahanan ekonomi rumah tangga lebih terjaga. Pemerintah berharap, melalui TOP UCJ, angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan melalui pendekatan perlindungan sosial yang terintegrasi.

Langkah ini menjadi momentum penting bagi Kalimantan Barat untuk memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan dan memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal dari perlindungan negara.

FAQ Seputar Universal Coverage Jamsostek Kalbar

1. Apa itu Universal Coverage Jamsostek (UCJ)?
UCJ adalah kondisi di mana seluruh tenaga kerja telah terdaftar dan terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

2. Berapa target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kalbar pada 2026?
Targetnya adalah 45 persen dari total tenaga kerja di Kalimantan Barat.

3. Mengapa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan penting?
Karena memberikan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, hingga jaminan pensiun dan beasiswa bagi anak ahli waris.

4. Apakah semua pekerja wajib menjadi peserta?
Ya, sesuai Pergub Kalbar Nomor 29 Tahun 2024, setiap pemberi kerja dan pekerja wajib mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.

5. Bagaimana peran Tim TOP UCJ?
Tim ini bertugas mengoordinasikan, mengawasi, dan mempercepat peningkatan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kalbar.

Darurat Dokter di Kalbar! Ribuan Tenaga Medis Masih Kurang, Pemerintah Siapkan Jurus Besar Demi Pelayanan Kesehatan Merata

Ria Sartika    Senin, Februari 09, 2026    Comment   

Darurat Dokter di Kalbar! Ribuan Tenaga Medis Masih Kurang, Pemerintah Siapkan Jurus Besar Demi Pelayanan Kesehatan Merata

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson.

PONTIANAK -- Krisis tenaga medis di Kalimantan Barat bukan lagi isu kecil. Pemerintah Provinsi Kalbar kini menyoroti serius kekurangan dokter umum dan dokter spesialis yang masih sangat besar, terutama di luar Kota Pontianak. Kondisi ini dinilai sudah masuk tahap darurat dan butuh langkah luar biasa.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan, bukan hanya soal jumlah dokter, tetapi juga pemerataan distribusi tenaga kesehatan di seluruh kabupaten dan kota.

“Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan dokter spesialis tidak akan pernah tercukupi kalau kita hanya mengandalkan cara lama. Karena itu, Kalbar harus mandiri dalam pendidikan dokter spesialis,” tegas Harisson saat ditemui di Pontianak.

Idealnya 5.600 Dokter, Realitanya Baru 1.571

Jika mengacu pada standar World Health Organization (WHO), rasio ideal dokter umum adalah 1 dokter untuk 1.000 penduduk. Dengan jumlah penduduk Kalbar sekitar 5,6 juta jiwa, seharusnya tersedia minimal 5.600 dokter umum.

Namun faktanya, saat ini Kalbar baru memiliki 1.571 dokter umum. Artinya, masih ada kekurangan lebih dari 4.100 dokter yang harus segera dipenuhi agar pelayanan kesehatan tidak timpang.

Masalah serupa juga terjadi pada dokter spesialis. Berdasarkan standar perencanaan nasional, Kalbar membutuhkan sekitar 1.590 dokter spesialis, tetapi yang tersedia baru 541 orang. Masih ada defisit sekitar 1.049 dokter spesialis yang menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah.

Pontianak Kelebihan, Daerah Lain Kekeringan Dokter

Ironisnya, persoalan di Kalbar bukan hanya soal jumlah, tetapi juga ketimpangan persebaran. Kota Pontianak justru tercatat kelebihan dokter spesialis, dengan 216 dokter dari kebutuhan ideal 193 orang.

Sementara itu, beberapa daerah lain berada dalam kondisi memprihatinkan.

• Kabupaten Kayong Utara baru memiliki 4 dokter spesialis dari kebutuhan 35 orang

• Kubu Raya hanya memiliki 47 dokter dari kebutuhan 183 orang

• Sekadau bahkan cuma memiliki 7 dokter spesialis dari kebutuhan 63 orang

Ketimpangan ini membuat akses layanan kesehatan belum dirasakan merata oleh masyarakat, khususnya di wilayah pelosok.

Strategi Besar Pemprov Kalbar: Cetak Dokter dari Daerah untuk Daerah

Tak tinggal diam, Pemprov Kalbar sudah menyiapkan berbagai langkah strategis. Salah satunya dengan mendorong pendidikan dokter spesialis berbasis daerah.

Kerja sama antara Universitas Tanjungpura (Untan) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) telah dilakukan untuk membuka program pendidikan dokter spesialis THT di Kalbar. Selain itu, sistem hospital-based training juga diterapkan di RSUD dr. Soedarso, dimulai dari pendidikan spesialis bedah.

Pemerintah juga menggelontorkan beasiswa dan program ikatan dinas bagi putra-putri daerah. Harapannya sederhana tapi penting: setelah lulus, para dokter bisa kembali mengabdi di daerah asal dan tidak menumpuk di ibu kota provinsi.

“Langkah ini kami yakini bisa mempercepat pemenuhan dokter sekaligus memastikan pelayanan kesehatan sampai ke wilayah terpencil,” jelas Harisson.

IDI Diminta Aktif, Jangan Biarkan Dokter Menumpuk di Ibu Kota

Dalam momentum pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kalbar periode 2025–2028, Harisson mengajak IDI untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Ia menekankan, organisasi profesi harus adaptif dan responsif, terutama dalam membantu pemetaan kebutuhan dokter di tiap daerah.

“Jangan sampai dokter hanya terkonsentrasi di Pontianak. IDI harus ikut memastikan pemerataan tenaga medis agar masyarakat di seluruh Kalbar mendapatkan layanan yang setara,” pesannya.

Anggaran Negara Tertekan, Pencegahan Jadi Kunci

Harisson juga memaparkan kondisi fiskal nasional tahun 2026. Total belanja negara mencapai sekitar Rp3.842 triliun, sementara pendapatan hanya Rp3.153 triliun, sehingga terjadi defisit sekitar Rp689 triliun. Kondisi ini berdampak langsung pada alokasi dana ke daerah, termasuk Kalbar.

Anggaran kesehatan dari pemerintah pusat berada di kisaran 18–20 persen, atau sekitar Rp244 triliun. Dengan keterbatasan tersebut, ia mengingatkan pentingnya menggeser fokus layanan kesehatan, tidak hanya kuratif, tetapi juga preventif dan promotif.

“Kalau pencegahan diperkuat, beban biaya kesehatan bisa ditekan. Ini penting agar layanan tetap berjalan dan masyarakat tetap terlindungi,” ujarnya.

Harapan untuk Kalbar yang Lebih Sehat

Di akhir pernyataannya, Harisson menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperluas akses layanan kesehatan hingga ke pelosok.

“Kami ingin masyarakat di seluruh Kalimantan Barat, tanpa terkecuali, mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan merata,” pungkasnya.

Artikel ini menjadi pengingat bahwa krisis dokter bukan sekadar angka, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat untuk hidup sehat. Kini, semua mata tertuju pada realisasi langkah besar Pemprov Kalbar demi masa depan kesehatan yang lebih adil.

Editor: Yakop | Sumber: ANTARA/Rendra Oxtora

Wekasan Cup II 2025 Resmi Ditutup Sekda Kalbar, Bibit Pesilat Muda Tampil Gemilang

Redaksi    Rabu, Agustus 27, 2025    Comment   

Wekasan Cup II 2025 Resmi Ditutup Sekda Kalbar, Bibit Pesilat Muda Tampil Gemilang

Sekda Kalbar dr. H. Harisson memberikan medali kepada juara Wekasan Cup II 2025 di Gedung Olahraga A. Yani Terpadu.

PONTIANAK - Kejuaraan Pencak Silat Tingkat Usia Dini, Pra Remaja, Remaja, dan Dewasa Wekasan Cup II se-Kalimantan Barat Tahun 2025 secara resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. H. Harisson, M.Kes., di Gedung Olahraga A. Yani Terpadu, Senin (25/8/2025). Ajang yang berlangsung sejak beberapa hari terakhir ini menjadi arena unjuk prestasi sekaligus pelestarian budaya bagi pesilat muda dan dewasa dari berbagai daerah di Kalbar.

Sebelum acara penutupan, Sekda Harisson bersama jajaran panitia menyaksikan laga final yang mempertemukan atlet-atlet terbaik. Pertandingan berlangsung sengit, penuh semangat sportivitas, dan mendapat sorak sorai dari penonton, membuktikan pencak silat tetap mendapat tempat istimewa di hati masyarakat Kalbar.

Dalam sambutannya, Harisson menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh panitia, peserta, pelatih, dan masyarakat yang telah mendukung kegiatan ini. “Kejuaraan ini tidak hanya menjadi arena untuk meraih prestasi, tetapi juga sarana untuk melestarikan budaya bangsa kita. Pencak silat adalah warisan luhur yang harus terus dijaga, terutama di kalangan generasi muda,” ujarnya.

Lebih lanjut, Harisson menekankan pentingnya pembinaan atlet sejak usia dini melalui kejuaraan seperti Wekasan Cup. “Melalui ajang ini kita bisa melihat bibit-bibit pesilat berbakat yang nantinya dapat mengharumkan nama Kalimantan Barat di level nasional maupun internasional. Silat bukan hanya olahraga, tetapi juga diplomasi budaya yang memperkenalkan kekayaan Indonesia pada dunia,” tambahnya.

Selain prestasi, Sekda Kalbar juga menekankan nilai-nilai disiplin, keuletan, dan persaudaraan yang terkandung dalam pencak silat. “Saya berharap melalui kegiatan ini, persaudaraan antar pesilat semakin erat dan semangat sportivitas terus terjaga,” tutup Harisson.

Usai sambutan, Sekda Kalbar dan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kalbar, Windy Prihastari, S.STP., M.Si., mengalungkan medali kepada para juara. Para pemenang juga mendapatkan hadiah uang tunai sebagai penghargaan atas usaha dan kerja keras mereka. Penutupan Wekasan Cup II berlangsung hangat dengan sorak sorai penonton dan kepuasan para atlet, menandai keberhasilan kejuaraan ini dalam pembinaan pencak silat di Kalbar. Diharapkan, kejuaraan ini terus melahirkan atlet-atlet berbakat yang mengharumkan nama Kalbar di kancah nasional dan internasional sekaligus menjaga nilai sportivitas dan persaudaraan.

Komitmen Bersama Wujudkan Pembangunan Kalbar Lewat Perubahan KUA dan PPAS APBD 2025

Redaksi    Jumat, Agustus 22, 2025    Comment   

Komitmen Bersama Wujudkan Pembangunan Kalbar Lewat Perubahan KUA dan PPAS APBD 2025

Sekretaris Daerah Kalbar Harisson saat menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2025 bersama DPRD Kalbar di Ruang Balairungsari.

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama DPRD Kalbar menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang lebih adaptif melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini digelar dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar di Ruang Balairungsari Kantor DPRD Kalbar, Jumat (22/8/2025), dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kalbar, dr. H. Harisson, M.Kes., mewakili Gubernur Kalimantan Barat.

Harisson menegaskan bahwa penandatanganan Nota Kesepakatan ini adalah momentum penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, dokumen perubahan KUA dan PPAS menjadi instrumen fundamental untuk memastikan setiap rupiah APBD benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. “Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama DPRD sepakat bahwa perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 ini harus menjadi dasar pijakan yang kuat dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Dengan adanya penyesuaian kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara, kita berupaya untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan tetap terjaga,” kata Harisson.

Ia menambahkan, arah pembangunan daerah akan terus difokuskan pada bidang-bidang strategis, di antaranya peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan layanan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan. “Aspek-aspek tersebut adalah tulang punggung pembangunan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah,” jelasnya. Harisson juga menyebutkan bahwa dinamika anggaran dalam satu tahun berjalan kerap membutuhkan penyesuaian, baik karena proyeksi pendapatan maupun karena adanya program prioritas baru yang harus diakomodasi.

Lebih lanjut, Harisson menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBD. “Kami berkeyakinan, APBD yang dikelola secara transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan publik. Hal ini sangat penting, karena kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam melaksanakan pembangunan. Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, sebesar apapun anggaran yang kita kelola, hasilnya tidak akan optimal,” tegasnya.

Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 ini menjadi bukti nyata komitmen bersama eksekutif dan legislatif untuk mengawal pembangunan Kalbar yang inklusif, merata, dan berkeadilan. Pemerintah Provinsi Kalbar berharap kolaborasi strategis ini akan memperkuat efektivitas penggunaan anggaran, sehingga setiap rupiah APBD benar-benar mampu mendorong kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Sekda Kalbar Sampaikan Nota Penjelasan Perubahan KUA-PPAS APBD 2025 di Rapat Paripurna DPRD

Ria Sartika    Kamis, Agustus 07, 2025    Comment   

Sekda Kalbar Sampaikan Nota Penjelasan Perubahan KUA-PPAS APBD 2025 di Rapat Paripurna DPRD

Sekda Kalbar dr. Harisson menyampaikan Nota Penjelasan APBD 2025 di Rapat Paripurna DPRD Kalbar.

Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., mewakili Gubernur Kalbar dalam Rapat Paripurna DPRD Kalbar pada Rabu (6/8/2025), menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur terkait Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025. 

Rapat digelar di Ruang Balairungsari, Kantor Sekretariat DPRD Kalbar, dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, S.H., M.Si.

Dalam penjelasannya, Harisson menyebut bahwa dokumen KUA dan PPAS yang disampaikan kali ini telah mengalami penyesuaian. 

Perubahan tersebut mencakup capaian kinerja, sasaran program, serta plafon anggaran sementara, sebagai bentuk respons terhadap kondisi ekonomi terbaru di Kalimantan Barat.

“Perubahan kerangka ekonomi makro daerah ini bertujuan untuk mempertajam arah pembangunan, terutama dalam kebijakan dan strategi guna mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” ungkap Harisson di hadapan para anggota dewan dan kepala perangkat daerah.

Lebih lanjut, Harisson memaparkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Kalbar untuk tahun 2025 ditargetkan berada di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. 

Proyeksi ini mempertimbangkan faktor eksternal dan domestik, termasuk stabilitas inflasi dan kontribusi sektor-sektor utama seperti pertanian dan perdagangan.

“Asumsi tambahan juga memperhatikan karakteristik wilayah Kalbar, seperti kontribusi dari sektor pertanian, pembangunan infrastruktur, dan stabilitas konsumsi masyarakat melalui aktivitas perdagangan,” lanjutnya.

Harisson menutup penjelasannya dengan menyampaikan optimisme pemerintah terhadap dampak positif dari pertumbuhan ekonomi tahun depan. 

Ia berharap, percepatan pembangunan melalui APBD 2025 dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menekan angka pengangguran terbuka, dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat.

Inflasi Kalimantan Barat Juli 2025 Terkendali, Sekda Harisson Apresiasi Peran Data BPS dalam Pembangunan

Redaksi    Minggu, Agustus 03, 2025    Comment   

Inflasi Kalimantan Barat Juli 2025 Terkendali, Sekda Harisson Apresiasi Peran Data BPS dalam Pembangunan

Sekda Kalbar apresiasi BPS atas penyampaian data inflasi dan pembangunan Juli 2025. Inflasi terkendali, pariwisata tumbuh, ekspor hadapi tantangan. Data jadi dasar kebijakan strategis Kalimantan Barat.

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan komitmen tinggi terhadap keterbukaan informasi publik dan data pembangunan yang akurat. 

Hal ini ditunjukkan dengan apresiasi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., terhadap Badan Pusat Statistik (BPS) atas penyampaian Berita Resmi Statistik (BRS) bulan Juli 2025.

Transparansi dan Arah Pembangunan: Sekda Apresiasi BPS Kalbar

BPS Provinsi Kalimantan Barat kembali merilis Berita Resmi Statistik (BRS) secara virtual. Kegiatan ini mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Kalbar, yang ditunjukkan dengan hadirnya Sekretaris Daerah, dr. Harisson, M.Kes di Ruang Data Analisis, Kantor Gubernur Kalbar Pada Jumat (1/8/2025) kemarin.

Dalam pernyataannya, Sekda menekankan bahwa data statistik yang transparan, akurat, dan terkini sangat penting untuk mendukung perencanaan dan evaluasi program-program pembangunan daerah.

“Pembangunan saat ini sangat menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan,” ujar Harisson.

Inflasi Kalbar Juli 2025 Terkendali: 2,14 Persen YoY

Kepala BPS Kalimantan Barat, Muh Saichudin, S.Si., M.Si., melaporkan bahwa tingkat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) di Provinsi Kalbar pada Juli 2025 mencapai 2,14 persen, dengan inflasi bulanan (month-to-month/mtm) sebesar 0,47 persen.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan dengan andil 1,39 persen. Komoditas utama yang memicu kenaikan harga antara lain:

• Minyak goreng

• Bawang merah

• Ikan kembung

• Ikan tongkol

• Udang basah

• Ikan baung

Untuk inflasi bulanan, komoditas penyumbangnya adalah:

• Beras

• Cabai rawit

• Daging ayam ras

• Bawang merah

• Tomat

“Inflasi masih tergolong terkendali. Kenaikan harga didorong terutama oleh kebutuhan pangan dan biaya pendidikan menjelang tahun ajaran baru,” jelas Saichudin.

Ekonomi Kalbar 2025: Stabil dengan Tantangan Ekspor

Menurut BPS, kondisi perekonomian Kalimantan Barat pertengahan tahun 2025 menunjukkan dinamika yang kompleks. Ada sektor-sektor yang tumbuh kuat, namun juga ada tantangan yang harus dihadapi.

• Sektor pertanian menunjukkan pemulihan, terlihat dari perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP) khususnya pada subsektor tanaman pangan.

• Sektor pariwisata mengalami lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara dan peningkatan tingkat hunian hotel.

Namun, tantangan datang dari sektor ekspor, yang meskipun stabil secara bulanan, mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun lalu.

“Ini menandakan bahwa tantangan di pasar global masih nyata dan perlu respons kebijakan yang tepat,” ujar Kepala BPS Kalbar.

Sekda Harisson: Data Statistik Jadi Dasar Pembangunan Strategis

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat menyatakan bahwa data yang akurat adalah dasar dari kebijakan yang efektif. Ia juga menekankan bahwa RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) akan terus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan provinsi.

“Perencanaan pembangunan tidak hanya soal apa yang kita lakukan hari ini, tetapi ke mana arah pembangunan kita ke depan,” tegas Harisson.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan publik harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, dan oleh karena itu harus berbasis pada data faktual dari lembaga yang kredibel seperti BPS.

BPS: Pilar Data Resmi di Tengah Era Digital

Sekda juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk benar-benar memahami dan memanfaatkan data yang disampaikan BPS. Lembaga ini memiliki posisi strategis dalam menghadirkan data statistik dasar yang menjadi rujukan nasional dan internasional, termasuk di lingkup ASEAN.

“Data dari BPS merupakan potret nyata kondisi masyarakat. Ini adalah landasan penting dalam mengambil kebijakan yang tepat sasaran,” jelas Harisson.

Manfaat Data Statistik bagi Masyarakat dan Pemerintah

1. Penyusunan Kebijakan yang Lebih Tepat

Dengan data yang akurat, pemerintah bisa menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, ketika harga beras naik, intervensi pemerintah bisa difokuskan pada distribusi atau subsidi pangan.

2. Evaluasi Program Pembangunan

Melalui indikator seperti inflasi, NTP, dan angka kunjungan wisatawan, pemerintah bisa menilai seberapa efektif program yang telah dijalankan.

3. Transparansi dan Partisipasi Publik

Data yang terbuka akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Tantangan Ekonomi Daerah dan Solusi Berbasis Data

Di tengah ketidakpastian global, Kalimantan Barat tetap menunjukkan daya tahan ekonomi. Namun, penurunan ekspor menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk melakukan diversifikasi pasar dan meningkatkan nilai tambah produk ekspor.

Beberapa langkah strategis yang bisa diambil:

• Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan

• Memperluas akses pasar luar negeri melalui kerja sama antarprovinsi dan internasional

• Meningkatkan kualitas infrastruktur dan logistik ekspor

Kegiatan penyampaian Berita Resmi Statistik ini tidak hanya menjadi rutinitas formal, tetapi juga menjadi wujud nyata dari sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga statistik nasional.

Harisson menutup sambutannya dengan pesan khusus:

“Saya minta kepada seluruh kepala dinas dan jajarannya untuk benar-benar memperhatikan serta memahami data yang dirilis oleh BPS.”

Sekda Kalbar Buka Rakor SPI 2025: Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi

Ria Sartika    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

Sekda Kalbar Buka Rakor SPI 2025: Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi

Sekda Kalbar Buka Rakor SPI 2025: Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi.

Pontianak, 28 Juli 2025 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan komitmen serius dalam pemberantasan korupsi dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., di Aula Adhyasta Utama, Kantor Inspektorat Kalbar.

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan instrumen penting milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digunakan untuk mengukur integritas dan memetakan risiko korupsi di lingkungan instansi pemerintah. Survei ini tidak hanya berlaku di tingkat provinsi, tetapi juga mencakup kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Harisson menjelaskan bahwa SPI adalah bagian dari upaya koordinatif antara KPK dan pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik yang bebas dari korupsi.

“SPI memberikan penilaian sekaligus rekomendasi untuk meningkatkan integritas dan mencegah praktik korupsi. Ini sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat,” ujar Harisson.

Menurut Harisson, KPK melakukan survei terhadap tiga kelompok responden, yaitu:

• Internal (pegawai instansi pemerintah),

• Eksternal (masyarakat pengguna layanan),

• Ahli (expert) sebagai pengamat independen.

Data dari ketiga kelompok ini digabung untuk menghasilkan potret menyeluruh mengenai integritas suatu instansi.

Harisson mengungkapkan bahwa hasil SPI di Kalbar dalam beberapa tahun terakhir berada pada kategori “waspada mendekati terpelihara”. Namun, sebagian besar hasil survei tahun 2024 masih tergolong dalam kategori “rentan”.

Ia menegaskan bahwa hal ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh rendahnya nilai kinerja, tetapi lebih karena tingginya nilai faktor koreksi yang diberikan dalam proses penilaian.

“Kami telah berupaya maksimal membangun pemerintahan yang bersih, namun nilai koreksi yang tinggi membuat skor akhir menjadi lebih rendah dari kenyataan,” tegasnya.

Hasil SPI yang rendah bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Hal ini menjadi perhatian serius, karena persepsi masyarakat terhadap integritas pejabat dan instansi pemerintah sangat menentukan keberhasilan program pembangunan dan pelayanan publik.

“Sudah sepatutnya kami terus melakukan pembinaan dan perbaikan sistem agar seluruh perangkat daerah semakin berintegritas,” tambah Harisson.

Harisson berharap agar ke depan penilaian SPI dapat lebih objektif dan tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai koreksi yang terlalu besar, sehingga hasilnya bisa dijadikan dasar perbaikan berkelanjutan dalam sistem pemerintahan.

“Kami ingin SPI menjadi alat yang tidak hanya menilai, tapi juga membimbing langkah-langkah perbaikan yang konkret,” tutupnya.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya:

• Tim SPI KPK,

• Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Kalbar atau perwakilannya,

• Inspektur Provinsi Kalbar dan jajaran,

• Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pemprov Kalbar Bentuk Tim Pengawas BBM Subsidi, Atasi Kelangkaan dan Antrian Panjang di SPBU

Ria Sartika    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

Pemprov Kalbar Bentuk Tim Pengawas BBM Subsidi, Atasi Kelangkaan dan Antrian Panjang di SPBU

Pemprov Kalbar Bentuk Tim Pengawas BBM Subsidi, Atasi Kelangkaan dan Antrian Panjang di SPBU.

Pontianak, 29 Juli 2025 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali mengambil langkah tegas dalam mengatasi persoalan kelangkaan BBM bersubsidi yang akhir-akhir ini kerap menimbulkan antrian panjang hingga keresahan masyarakat, terutama para sopir truk.

Pada hari Senin (28/7/2025), digelar rapat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Ruang Rapat Arwana, Kantor Gubernur Kalbar. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., dan dihadiri oleh berbagai pihak seperti Hiswana Migas, Organda Kalbar, Aliansi Supir Truk, serta perwakilan Perangkat Daerah Kalbar.

Rapat ini merupakan respons cepat dari Pemprov Kalbar untuk mengantisipasi kelangkaan BBM bersubsidi serta meredam potensi aksi unjuk rasa susulan dari kalangan sopir truk yang merasa kesulitan mendapatkan BBM, khususnya Solar.

“Dengan adanya SK Tim Pengawas, kita bisa turun langsung ke SPBU untuk melihat permasalahan di lapangan dan mengambil langkah cepat mencegah kelangkaan,” ujar Harisson.

Tak hanya dari kalangan pemerintah dan aparat, Aliansi Supir Truk Kalbar juga akan dilibatkan secara langsung dalam Tim Pengawas. Langkah ini dinilai penting agar proses distribusi BBM berjalan transparan dan adil.

“Kami libatkan juga dari pihak sopir karena mereka yang paling merasakan dampaknya. Dengan kerjasama ini, diharapkan pengawasan jadi lebih efektif,” tambah Sekda.

Tim Pengawas nantinya akan turun langsung ke SPBU-SPBU untuk memantau proses distribusi, menyelidiki kemungkinan penyelewengan, dan mencari solusi atas masalah teknis seperti antrean panjang dan jatah pembelian yang dibatasi.

Menurut Harisson, surat keputusan (SK) pembentukan tim saat ini masih dalam proses finalisasi. Namun, Pemprov menargetkan tim ini bisa segera bekerja sebelum kondisi semakin parah.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris DPD Organda Kalbar, Maturji, menyampaikan keluhan yang banyak dialami oleh sopir dan operator angkutan barang. Ia mengungkapkan bahwa beberapa SPBU hanya melayani pembelian BBM subsidi dengan jatah antara Rp250.000 hingga Rp300.000, dan waktu pengisian pun dibatasi oleh SPBU itu sendiri.

“Aturan ini sangat menyulitkan. Bahkan ada truk bermuatan yang harus antre berjam-jam hanya untuk mengisi BBM. Ini tentu sangat mengganggu aktivitas logistik dan bisa memicu ketegangan di jalan raya,” jelas Maturji.

Pihak Organda mendesak agar ada kebijakan prioritas bagi truk bermuatan yang memang sedang dalam perjalanan distribusi barang. Mereka berharap bisa mendapatkan jatah yang lebih wajar, seperti 50 hingga 80 liter, agar tidak terhambat dalam menjalankan tugasnya.

Langkah Selanjutnya dari Pemerintah?
Sekda Harisson menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BPH Migas, Forkopimda, Organda, hingga aliansi sopir, demi memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan merata.

“Kita ingin memastikan bahwa BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Pengawasan perlu diperkuat, dan jika perlu, penegakan hukum harus ditegakkan dengan tegas,” tutupnya.

Kelangkaan BBM subsidi di Kalimantan Barat memang bukan persoalan baru, namun kini Pemerintah Provinsi Kalbar serius mengambil langkah konkret. Dengan pembentukan Tim Pengawas BBM Subsidi dan keterlibatan langsung dari sopir truk serta pemangku kepentingan lainnya, diharapkan persoalan antrian panjang dan kelangkaan bisa segera teratasi.

Sekda Kalbar Dukung Penuh “Gema Emas 2045”, Dorong Pemuda Sehat Menuju Indonesia Emas

Heri Yakop    Kamis, Juli 03, 2025    Comment   

Sekda Kalbar Dukung Penuh “Gema Emas 2045”, Dorong Pemuda Sehat Menuju Indonesia Emas

Sekda Kalbar Dukung Penuh “Gema Emas 2045”, Dorong Pemuda Sehat Menuju Indonesia Emas.

Pontianak – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. H. Harisson, M.Kes., menyatakan dukungan penuhnya terhadap inisiatif Gerakan Pemuda Sehat Menuju Indonesia Emas 2045 atau yang dikenal dengan Gema Emas 2045. Program ini digagas oleh Windy Prihastari, S.STP., M.Si., dan dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi program nasional.

Dukungan ini disampaikan Harisson saat menghadiri Seminar Rancangan Proyek Perubahan Peserta PKN Tingkat I Angkatan LXII Tahun 2025 secara virtual dari Ruang Audio Visual Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (2/7/2025).

Sebagai mentor dalam proyek ini, Harisson mengaku sangat mengapresiasi gagasan inovatif tersebut yang bertujuan meningkatkan kesadaran gizi dan gaya hidup sehat di kalangan pemuda Indonesia.

“Saya selaku Sekretaris Daerah sebagai mentor, sangat mendukung proyek perubahan yang digagas oleh Ibu Windy Prihastari ini. Saya berharap proyek ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat nyata bagi pemuda di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Pemuda Sehat, Indonesia Kuat

Harisson menekankan bahwa pemuda adalah tulang punggung bangsa dan harus dipersiapkan sejak dini agar menjadi SDM unggul di masa depan. Menurutnya, persoalan gizi masih menjadi tantangan besar, baik di desa maupun di kota.

“Permasalahan utama ada di sektor gizi. Masih banyak anak-anak di desa yang kekurangan gizi dan kurus, sementara di kota justru mengalami obesitas akibat gaya hidup tidak sehat,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menyoroti rendahnya kesadaran generasi muda tentang pentingnya kesehatan. Harisson berharap Gema Emas 2045 bisa menjadi pintu masuk untuk membangun kesadaran itu.

“Kita ingin pemuda sadar akan nutrisi, karena gaya hidup sangat mempengaruhi kesehatan, kecerdasan, bahkan daya saing mereka di masa depan,” tambahnya.

Sementara itu, Windy Prihastari selaku Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kalbar yang juga peserta PKN Tingkat I tahun ini, menjelaskan bahwa proyek Gema Emas 2045 adalah bentuk komitmen untuk mendukung pemuda menjadi generasi sehat, aktif, dan cerdas.

“Inovasi ini akan membuat sebuah kebijakan yang mengajak pemuda untuk sadar dan peduli dalam menjalankan pola hidup sehat. Harapannya, mereka bisa menjadi pemuda yang aktif dan cerdas menyongsong Indonesia Emas 2045,” tegas Windy.

Dukungan kuat dari pemerintah provinsi, khususnya Sekda Kalbar, diharapkan dapat memperkuat implementasi Gema Emas 2045 sebagai gerakan nasional. Dengan begitu, cita-cita membangun generasi emas Indonesia di tahun 2045 bisa semakin dekat.

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga

Redaksi    Kamis, September 26, 2024    Comment   

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga.

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menggelar kegiatan Capacity Building terkait strategi pengendalian inflasi daerah untuk Semester II Tahun 2024. Acara ini diadakan di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, pada Kamis, 26 September 2024.

Dalam sambutannya, Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, memberikan apresiasi kepada seluruh anggota TPID yang telah berperan penting dalam menjaga inflasi di Kalbar tetap terkendali. Pada bulan Agustus 2024, inflasi di Kalimantan Barat tercatat sebesar 1,47%, melandai dibandingkan bulan Juli 2024 yang mencapai 1,58%. Ini masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, yaitu 2,5±1%.

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga.

“Saya mengucapkan terima kasih atas sinergi dari TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota, serta komitmen Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Berkat kerja sama yang solid, kita mampu menghadapi tantangan ekonomi global dan ketidakpastian politik yang bisa memicu inflasi global,” ujar Harisson.

Lebih lanjut, Harisson juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo sempat berkunjung ke Pasar Mawar di Pontianak. Saat itu, Presiden mengecek harga bawang merah di pasar tersebut, dan hasilnya harga terbilang sangat terjangkau. Ini menunjukkan bahwa pengendalian harga di Kalbar sudah berjalan baik.

“Fakta bahwa harga bawang di Kalbar hampir sama dengan harga di Pulau Jawa menunjukkan keberhasilan kita dalam menjaga stabilitas harga,” jelasnya.

Harisson juga menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari penerapan strategi 4K, yaitu: 

1. Keterjangkauan harga,  
2. Ketersediaan bahan pokok,  
3. Kelancaran distribusi, dan  
4. Komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan (stakeholder).

“Strategi ini sangat penting untuk terus dijaga demi stabilitas inflasi yang berkelanjutan,” tambahnya.

Capaian Deflasi di Kalimantan Barat

Dalam kesempatan tersebut, Harisson membeberkan data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang menunjukkan deflasi sebesar 0,25% pada Agustus 2024 (mtm). Ini lebih dalam dari rata-rata deflasi historis pada Agustus selama tiga tahun terakhir yang sebesar 0,10%. Deflasi ini terutama disebabkan oleh penurunan harga makanan, minuman, tembakau (seperti daging ayam, bawang merah, tomat, sawi hijau, dan udang basah), serta penurunan tarif angkutan udara setelah puncak liburan.

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga.

Namun, inflasi tetap terjadi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman di restoran, terutama untuk komoditas air kemasan dan kopi bubuk. Hal ini didorong oleh tingginya aktivitas masyarakat di warung-warung kopi, khususnya di Pontianak.

“Melalui Capacity Building ini, saya ingin mengingatkan pentingnya memahami penyebab inflasi di setiap daerah agar penanganannya bisa dilakukan dengan cepat dan tepat,” tutup Harisson.

Pj Gubernur Kalbar Sambut Kunjungan Utusan Khusus Presiden, Bahas Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan

Redaksi    Kamis, September 26, 2024    Comment   

Pj Gubernur Kalbar Sambut Kunjungan Utusan Khusus Presiden, Bahas Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan

Pj Gubernur Kalbar Sambut Kunjungan Utusan Khusus Presiden, Bahas Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M. Kes., menerima kunjungan kehormatan dari Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Muhammad Mardiono, di Pendopo Kalbar pada Rabu (25/9/2024). Kunjungan ini tidak hanya dihadiri oleh Pj. Gubernur sendiri, tetapi juga sejumlah pejabat utama dari Pemprov Kalbar.

Setelah pertemuan tersebut, Pj. Gubernur Harisson menyampaikan terima kasih kepada Mardiono atas kesempatannya berkunjung ke Kalbar. Harisson menekankan bahwa ini merupakan momen penting bagi Kalimantan Barat untuk menerima pandangan dan arahan strategis terkait pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.

"Angka kemiskinan ekstrem di Kalimantan Barat saat ini masih sebesar 0,57 persen. Ini adalah masalah yang serius. Kami sepakat bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang membuat kita sedikit tertinggal," ujar Pj. Gubernur Harisson.

Di sisi lain, Muhammad Mardiono menjelaskan bahwa kunjungannya ini merupakan bagian dari tugas yang diamanahkan oleh undang-undang. Sebagai Utusan Khusus Presiden, Mardiono bertugas untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan program-program pemerintah, terutama yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.

"Saya diamanahkan untuk mengawal dan memastikan bahwa program-program pemerintah yang berhubungan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, dapat berjalan dengan baik," jelas Mardiono.

Ia juga menekankan pentingnya terus melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan mengadakan kunjungan langsung ke lapangan untuk mengkaji langkah-langkah strategis yang diperlukan.

"Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah berhasil mengurangi angka kemiskinan ekstrem, meskipun masih ada beberapa daerah dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata Kalimantan. Selain itu, ketahanan pangan di Kalbar cukup baik, namun angka partisipasi tenaga kerjanya masih rendah. Ini harus menjadi perhatian kita bersama," tambah Mardiono.

Mardiono juga melihat potensi besar yang dimiliki Kalimantan Barat, terutama dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah dan keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang strategis. Menurutnya, peluang ini harus dimanfaatkan secara maksimal, baik melalui pemanfaatan hasil bumi maupun hilirisasi untuk mengembangkan UMKM serta menciptakan lapangan kerja baru.

"Dengan begitu, kita bisa menekan angka kemiskinan ekstrem dan memberikan peluang yang lebih baik bagi masyarakat," tutupnya.

Pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, dr. Victor Palimbong, M.KM. oleh Penjabat Gubernur Harisson

Redaksi    Kamis, September 26, 2024    Comment   

Pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, dr. Victor Palimbong, M.KM. oleh Penjabat Gubernur Harisson

Pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, dr. Victor Palimbong, M.KM. oleh Penjabat Gubernur Harisson.

PONTIANAK -  Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., secara resmi mengukuhkan dr. Victor Palimbong, M.KM. sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat Pada Rabu (25/9/2024). Acara ini berlangsung khidmat dan dihadiri oleh berbagai pihak penting dalam pemerintahan daerah dan BKKBN.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Harisson menyampaikan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan dr. Victor, BKKBN Kalimantan Barat akan semakin baik dan mampu menjawab tantangan pembangunan kependudukan dan keluarga di provinsi tersebut.

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes.

"Saya yakin Kalimantan Barat di bawah pimpinan dr. Victor pasti beres (Semakin Baik). Saya ucapkan selamat kepada saudara dr. Victor Palimbong, MKM., yang telah dilantik pada 6 September 2024. Kami berharap beliau dapat menjalankan amanah dan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk membangun provinsi yang kita cintai ini," ujar Harisson.

Fokus pada Pembangunan Kependudukan dan Keluarga

Pj. Gubernur Harisson menekankan bahwa pembangunan kependudukan dan keluarga merupakan fokus utama bagi Kalimantan Barat. Dengan sumber daya alam yang melimpah, penting untuk merancang perencanaan yang berbasis demografi agar bermanfaat bagi seluruh penduduk.

"Kita juga perlu mengakui bahwa pembangunan kependudukan tidak hanya berskala lokal atau nasional, tapi juga internasional. Ini mencakup pembangunan budaya, sosial, dan ekonomi. Kami berharap dr. Victor akan memimpin dengan visi yang holistik, mengutamakan kesejahteraan masyarakat baik secara fisik maupun spiritual," tambah Harisson.

Tantangan: Stunting, Pernikahan Dini, dan Narkoba

Saat ini, Kalimantan Barat masih menghadapi masalah stunting dan pernikahan dini. Harisson menggarisbawahi bahwa tantangan ini harus dihadapi bersama-sama, termasuk mengatasi masalah narkoba yang merusak masa depan generasi muda.

"Kita harus kerja keras untuk menurunkan angka stunting dan pernikahan dini. Tantangan ini bukan hanya untuk BKKBN, tapi untuk kita semua. Apalagi, kita menyiapkan generasi saat ini untuk Indonesia Emas 2045, di mana ketahanan keluarga sangat penting," tegasnya.

Harapan dari BKKBN Pusat

Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN, Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM., MPS., M.A., juga hadir dalam acara ini dan memberikan harapan kepada dr. Victor Palimbong agar bisa segera menyesuaikan diri dengan tugas barunya. Ia menegaskan pentingnya menciptakan strategi yang efektif dalam menurunkan angka stunting dan pencapaian Program Bangga Kencana.

"Semangat dan fokus adalah kunci. Saya harap Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat yang baru dapat membawa perubahan dengan meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi serta melaksanakan program kerja dengan efektif dan efisien," ujar Ukik Kusuma.

Menuju Kalimantan Barat yang Sejahtera

Dengan pengukuhan ini, diharapkan sinergi antara BKKBN dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat semakin kuat dalam mengatasi berbagai masalah kependudukan, termasuk penurunan angka stunting, pencegahan pernikahan dini, serta peningkatan ketahanan keluarga.

Melalui kepemimpinan yang visioner dan kerjasama erat dengan berbagai pihak, BKKBN Kalimantan Barat diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Bumi Khatulistiwa.

Kesimpulan  

Pelantikan dr. Victor Palimbong sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat merupakan langkah penting dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat Kalbar. Dengan berbagai tantangan yang ada, mulai dari stunting hingga pernikahan dini, kolaborasi antara BKKBN dan pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan perubahan positif untuk masa depan yang lebih baik.

_(irf/ica)_