Gubernur Ria Norsan Tegaskan Perbaikan Jalan Rusak Ketapang–Kayong Utara Dilakukan Bertahap

Redaksi    Selasa, April 14, 2026    Comment   

Gubernur Ria Norsan Tegaskan Perbaikan Jalan Rusak Ketapang–Kayong Utara Dilakukan Bertahap

Gubernur Ria Norsan Tegaskan Perbaikan Jalan Rusak Ketapang–Kayong Utara Dilakukan Bertahap.

Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan jika Pemprov Kalbar akan memperbaiki infrastruktur jalan rusak melalui pendekatan prioritas dan pembiayaan bertahap.

Keputusan ini diambil setelah ia meninjau langsung kondisi ruas jalan Pesaguan–Kendawangan di Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, yang mengalami kerusakan cukup parah.

“Keputusan ini saya ambil setelah melihat langsung kondisi jalan yang dipenuhi lubang. Jika tidak segera ditangani, kerusakan bisa semakin meluas dan membahayakan pengguna jalan, terutama saat musim hujan,” ujarnya.

Gubernur Ria Norsan Tegaskan Perbaikan Jalan Rusak Ketapang–Kayong Utara Dilakukan Bertahap

Dari total kerusakan sepanjang 3 kilometer, pemerintah memprioritaskan perbaikan efektif pada 2 kilometer terlebih dahulu. Sementara itu, 1 kilometer sisanya tetap difungsikan sembari menunggu tambahan anggaran pada perubahan APBD mendatang.

Menurutnya, skema ini diterapkan agar penanganan jalan tetap berjalan tanpa harus menunggu ketersediaan dana penuh. Untuk tahap lanjutan, pemerintah provinsi akan mengupayakan dukungan pendanaan dari APBN dan program Inpres Jalan Daerah.

“Ke depan, kita dorong melalui APBN atau program Inpres Jalan Daerah agar penanganan di Kendawangan bisa tuntas sepenuhnya,” jelasnya.

Pendekatan serupa juga diterapkan di Kabupaten Kayong Utara, khususnya pada ruas jalan Teluk Batang hingga Sukadana yang ditinjau langsung pada 10 April 2026. Ruas tersebut ditargetkan rampung sebelum Agustus 2026 guna mendukung pelaksanaan MTQ tingkat provinsi.

“Kita pastikan kondisi jalan masih bisa ditangani melalui program pemeliharaan,” katanya.

Gubernur Ria Norsan Tegaskan Perbaikan Jalan Rusak Ketapang–Kayong Utara Dilakukan Bertahap.

Untuk mempercepat pekerjaan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 23 miliar dengan cakupan perbaikan efektif sepanjang 1,7 kilometer. Adapun sisa ruas lainnya akan ditangani secara fungsional agar tetap dapat digunakan masyarakat.

Anggota Dewan Merangkap Developer Melinyangkan Jalan Komplek Pakai APBD

Ria Sartika    Selasa, Februari 24, 2026    Comment   

Anggota Dewan Merangkap Developer Melinyangkan Jalan Komplek Pakai APBD

Tim survei dinas Perkim LH Ketapang saat survei proyek di jalan komplek BTN Kayong milik anggota DPRD Ketapang.

Ketapang (BorneoTribun) - Beberapa warga Kendawangan mempersoalkan proyek peningkatan jalan di komplek perumahan BTN Kayong Satu di desa Mekar Utama kecamatan Kendawangan yang dibangun pakai APBD Ketapang. 

Penyebabnya, karena masih banyak jalan maupun fasilitas lainnya di Kendawangan yang dianggap lebih prioritas untuk dibangun. 

Usut punya usut, diperoleh informasi kalau kawasan perumahan ini belum diserahkan kepada Pemda Ketapang.

Proyek ini diketahui masuk melalui jalur dana aspirasi alias pokok pikiran di masa anggaran perubahan tahun anggaran 2025. Pengusulnya adalah Hasim anggota DPRD Ketapang periode 2024/2029 fraksi partai Gerindra Dapil enam. 

Seorang sumber yang mengklaim tahu soal komplek ini menyampaikan kalau komplek perumahan ini dibangun oleh PT Sinar Pasya Lestari. Hasim adalah pemilik perusahaan ini.  

"Dia itu (Hasim) sebelum jadi anggota dewan yang saya ketahui pekerjaanya sebagai developer. Salah satu miliknya ya perumahan yang dibangun pakai APBD itu," ungkap sumber yang meminta identitasnya tidak dibuka. 

Ia menilai, Hasim dengan fungsinya sebagai anggota dewan diduga sengaja menggunakan duit Pemda Ketapang untuk "melinyangkan" jalan di komplek milik dia itu. 

Padahal, pembangunan jalan maupun fasilitas perumahan itu harusnya masih tanggung jawab developer. 

"Harusnya masih tanggung jawab developer. Kalau dak salah komplek itu mulai dibangun tahun 2018," ucapnya. 

Dikutip dari media online yang release pada Senin 16 Februari, Hasim berdalil proyek itu diusulkan masyarakat saat masa reses anggota DPRD periode tahun 2025. 

Ia menyebutkan kalau jalan di komplek itu memang diserahkan kepada Pemda Ketapang karena kekurangan persyaratan teknis. 

"Saya sebagai anggota dewan wajib menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat baik yang dekat maupun jauh dari tempat tinggal saya," ucap Hasim. 

"Masih ada persyaratan kewajiban developer yang harus dipenuhi sebelum pembangunan dilakukan," tambahnya. 

Menanggapi soal ini, ketua Ormas Laskar Jagadilaga Ketapang Daniel menilai, oknum dewan yang menggunakan duit negara demi keuntungan pribadi dianggapnya sebagai pribadi tamak bin rakus. 

Daniel menyebut kalau tindakan ini menyalahgunakan fungsinya sebagai wakil masyarakat bahkan dapat disebut sebagai perbuatan tercela berupa perilaku  korupsi. 

"Tamak, dah itu jak. Apalagi kata lainya bagi oknum dewan macam begini. Developernya dia, yang ngusulkan dia seolah olah hasil reses, logika yang salah. Dia anggota dewan baru, belum bisa masukan judul program 2025, kan seolah olah mau membodohi masyarakat. Untung ke dia sendiri,"ketus dia. 

Sebagai informasi, penggunaan uang APBD dalam kepentingan pembangunan dalam kawasan perumahan harusnya mengacu pada Undang-Undang nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dimana developer bertanggung jawab menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase sebelum menyerahkan perumahan ke pemda.

Regulasi lainya juga secara jelas melarang komplek perumahan dibangun pakai APBD yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2019 bahwa pemerintah bisa masuk melakukan pembangunan prasarana sarana umum atau PSU di dalam kawasan perumahan atau BTN jika pihak developer sudah melakukan penyerahan aset. 

Penulis: Muzahidin.

Jalan Provinsi Memai, DPRD Kalbar Dapil Ketapang Terkesan Mati Suri

Redaksi    Senin, Januari 12, 2026    Comment   

Jalan Provinsi Memai, DPRD Kalbar Dapil Ketapang Terkesan Mati Suri

Jalan Provinsi Memai, DPRD Kalbar Dapil Ketapang Terkesan Mati Suri.

Ketapang (Borneotribun) – Kerusakan jalan provinsi di Kabupaten Ketapang telah melampaui batas kewajaran. Namun anehnya, tak seorangpun anggota DPRD provinsi Kalimantan Barat dari daerah Pemilihan Ketapang Kayong Utara buka suara. 

Publik pun mulai berceloteh menyalahkan Pemda Ketapang. Padahal, kewenangan perbaikan jalan-jalan yang memai macam bubur itu tanggung jawab Pemerintah Provinsi. 

Seperti contoh ruas utama, jalan Tumbang Titi–Tanjung, Simpang Sungai Gantang–Teluk Batu dan ruas jalan Pesaguan - Kendawangan 

Setiap hujan turun, ruas jalan ini berubah menyerupai rawa. Angkutan ekspedisi, terjebak berjam-jam, bahkan berhari-hari.

Lubang besar dan badan jalan yang hancur memaksa pengendara berebut jalur untuk menghindari titik terparah. Risiko kecelakaan mengintai setiap saat, sementara warga dipaksa bertaruh keselamatan demi melintas di jalan berstatus provinsi tersebut.

Upaya perbaikan yang dilakukan selama ini dinilai sebatas tambal sulam dan tak menyentuh akar persoalan.

Ironisnya, di tengah kondisi jalan yang rusak parah itu, suara wakil rakyat di tingkat provinsi dari daerah pemilihan Ketapang nyaris tak terdengar. Padahal, mereka memiliki kewenangan politik untuk mendorong pemerintah provinsi agar melakukan penanganan serius terhadap jalan provinsi, bukan sekadar perbaikan darurat yang berulang.

"Setiap hari kami mengeluh, tapi seolah tidak ada yang mendengar," kata Kurniawan (49), warga Ketapang, Senin (12/1/2026). 

Ia mengaku kecewa dengan sikap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun anggota DPRD Kalbar asal Ketapang yang dinilainya belum menunjukkan respons nyata.

Menurut Kurniawan, kerusakan parah di sejumlah ruas seperti Tumbang Titi–Tanjung, Pesaguan–Kendawangan, dan Sungai Gantang–Teluk Batu telah berlangsung lama tanpa solusi jangka panjang. 

"Seakan-akan kami dibiarkan menghadapi persoalan ini sendiri," ujarnya.

Keluhan senada disampaikan Rusdi (40), warga Kecamatan Kendawangan. Ia menilai kekecewaan masyarakat semakin menguat karena minimnya kehadiran negara dalam menjamin akses jalan yang layak. 

"Kami merasa tidak diperjuangkan. Jalan rusak parah, tapi responsnya sangat lambat," katanya.

Anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Mochtar, menegaskan bahwa lambannya penanganan jalan provinsi kerap berdampak pada citra pemerintah kabupaten. Menurutnya, tidak semua masyarakat memahami status jalan yang menjadi kewenangan provinsi.

"Pemkab Ketapang sering disalahkan, padahal kewenangan ada di provinsi. Kami sudah menyerahkan usulan penanganan sembilan ruas jalan provinsi kepada Gubernur Kalbar beberapa bulan lalu," kata Mochtar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang, Dennery, menyatakan pemerintah kabupaten telah berupaya membantu, meski jalan tersebut bukan kewenangannya. Selain menyampaikan usulan resmi ke pemerintah provinsi, Pemkab juga menyurati perusahaan perkebunan agar membantu penanganan darurat di beberapa ruas.

Namun, Dennery mengakui kondisi tanah yang labil membuat kerusakan terus berulang dan memerlukan penanganan konstruksi khusus dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai pemegang kewenangan.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas PUPR Kalimantan Barat, Iskandar Zulkarnaen, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang dikirimkan melalui pesan singkat.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Ketapang, terdapat sembilan ruas jalan provinsi yang diusulkan untuk penanganan, dengan total panjang ratusan kilometer. Jalan-jalan tersebut merupakan jalur utama mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi di wilayah selatan Kalimantan Barat.

Oleh: Muzahidin.

Jalan Bengkayang–Mempawah di Kecamatan Capkala Ditarget Selesai Sebelum Natal, Progres Sudah 90 Persen

Redaksi    Sabtu, Desember 13, 2025    Comment   

Jalan Bengkayang–Mempawah di Kecamatan Capkala Ditarget Selesai Sebelum Natal, Progres Sudah 90 Persen

Yohanes Teteng, selaku humas dalam proyek pembangunan jalan antara kabupaten bengkayang dan kabupaten mempawah.

BENGKAYANG - Pembangunan jalan penghubung antara Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Mempawah yang terletak di Desa Capkala, Kecamatan Capkala, Kalimantan Barat, kini hampir mencapai tahap akhir. Warga setempat menyambut kabar ini dengan penuh antusias, mengingat akses jalan tersebut sudah lama dinantikan untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Kabar menggembirakan ini disampaikan oleh Yohanes Teteng, selaku humas dalam proyek pembangunan tersebut, pada Kamis (11/12/2025). Ia menjelaskan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai jadwal dan kini sudah memasuki progres sekitar 90 persen.

Menurut Yohanes, proyek ini dikerjakan dalam waktu 85 hari kalender. Dengan progres yang hampir tuntas, pihaknya menargetkan jalan tersebut dapat selesai sebelum Natal sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.

“Kami berharap jalan ini bisa segera digunakan masyarakat. Semakin cepat selesai, semakin cepat juga warga bisa menikmati akses yang lebih nyaman,” ujarnya.

Pembangunan jalan sepanjang 4,5 kilometer ini menggunakan anggaran APBN tahun 2025 sebesar Rp18 miliar. Besarnya dukungan anggaran tersebut menjadikan proyek ini sebagai salah satu prioritas peningkatan infrastruktur di wilayah Kalimantan Barat.

Tak hanya itu, Yohanes juga menyampaikan bahwa warga Capkala menyambut pembangunan ini dengan sangat positif. Dengan ada pembangunan jalan ini dinilai akan membuka peluang ekonomi, mempermudah mobilitas, dan menciptakan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Oleh: Fran Asok

Sosok "Penguasa" Proyek Jalan di Ketapang, Mainya Milyaran, Kerap Pakai Bendera Perusahaan Orang

Redaksi    Jumat, November 28, 2025    Comment   

Sosok "Penguasa" Proyek Jalan di Ketapang, Mainya Milyaran, Kerap Pakai Bendera Perusahaan Orang

foto ketua DPRD Ketapang saat meninjau proyek jalan Pesaguan Kendawangan.

Ketapang (Borneo Tribun) - Pelaksanaan pekerjaan proyek jalan ruas Pesaguan Kendawangan dan paket peningkatan jalan Marau Air Upas dikerjakan ternyata ditemukan ada yang terkesan janggal. 

Untuk diketahui, proyek ini bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 dengan total sebesar Rp 52 milyar. 

Secara administratif, proyek ruas jalan Pesaguan Kendawangan dikerjakan oleh PT Lonada Sinar Hikmat (LSH) dan paket peningkatan jalan Marau Air Upas dikerjakan oleh PT  Nairuz Syifa Mumtaza (NSM).

Lantas apa kemungkinan janggalnya?.

Berdasarkan beberapa informasi sahih, proyek ini sudah dialihkan kepada pihak lain dengan modus yang dikenal dengan istilah "pinjam bendera". 

Karena, muncul sosok nama yang dikenal warga kontraktor dan pejabat di Ketapang sebagai pemain proyek jalan. 

Kemungkinan secara administrasi tidak masuk dalam jajaran manajemen dua perusahaan tersebut tetapi memiliki keunggulan tertentu. 

Dua perusahaan itu ditetapkan pemenang setelah rangkaian proses tender terpenuhi. Proyek ini memakai sistim lelang terbuka harga penawaran terendah. 

Siapa pelaksana lapangan dua proyek "kakap" tersebut,?

Dari beberapa keterangan pemain proyek di Ketapang, termasuk penyuplai material, dua paket jalan beranggaran jumbo itu dikerjakan oleh seorang bernama Rabuan atau dikenal dengan nama Haji Rabuan.

Nama Haji Rabuan di kalangan kontraktor proyek jalan di Ketapang sudah terkenal karena sering mengerjakan proyek- proyek jalan di Ketapang dengan nilai kakap. 

Terutama proyek jalan yang bersumber dari anggaran Provinsi Kalimantan Barat (APBD Provinsi) maupun anggaran kabupaten Ketapang (APBD Kabupaten).

Saat dikonfirmasipun mengenai kebenaran informasi proyek ruas Marau Air Upas, Haji Rabuan membenarkan.

"Ya benar, di Marau punya saya, sedang kerja sekarang," ucapnya Haji Rabuan saat dikonfirmasi, Kamis (27/11/2025).

Dari informasi beberapa orang yang pernah "bermitra" denganya di Ketapang, nama Haji Rabuan memang dikenal sebagai salah satu kontraktor spesialis jalan dengan nilai kontrak kakap. 

Setiap pekerjaan yang dikerjakanya, dinilai baik, meskipun perusahaan yang dipakai bukan milik Ia pribadi. 

"Biasanya ia hanya pinjam pakai, secara hasil, pekerjaan dia terbilang baiklah" ujar sumber mantan pejabat di dinas PU Ketapang. 

Mengutip informasi kredibel, Haji Rabuan diketahui memiliki.lokasi Asphalt Mixing Plant (AMP) di kecamatan Marau.

Besar kemungkinan, kelebihan inilah Ia sedikit mudah dan terkesan mulus dalam mendapatkan proyek jalan asphal.  

Namun untuk diketahui, menukil pendapat Ahli pengadaan barang dan jasa, Setya Budi Ariant, ada potensi 3 hal yang dilanggar apabila proyek pinjam bendera terjadi. 

Pertama, melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6-7 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Pasal 7 mengharuskan semua pihak yang terlibat PBJ mematuhi etika, termasuk 3mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. 

Kedua, melanggar larangan membuat dan memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan keterangan palsu, sesuai Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2019. 

Ketiga, menabrak larangan mengalihkan seluruh atau sebagian pekerjaan kepada pihak lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penulis: Muzahidin

Kendaraan Berat Kontraktor Proyek Abrasi Pantai Pecal Rusakan Jalan yang Dibangun Pemda Ketapang

Ria Sartika    Rabu, November 26, 2025    Comment   

Kendaraan Berat Kontraktor Proyek Abrasi Pantai Pecal Rusakan Jalan yang Dibangun Pemda Ketapang

Kendaraan Berat Kontraktor Proyek Abrasi Pantai Pecal Rusakan Jalan yang Dibangun Pemda Ketapang.

Ketapang (Borneo Tribun) - Jalan Babul Giri sepanjang 630 meter di desa Kinjil Pesisir rusak berat, berlubang. Padahal jalan ini baru dibangun memakai dana APBD Ketapang. 

Kerusakan jalan ini disebabkan karena dipakai kendaraan berat seperti exavator dan mobil truck mixer alias truck molen milik CV Mega Buana Persada sebagai pelaksana proyek pekerjaan pengaman abrasi di pantai di desa tersebut. 

Dari amatan pada Rabu (26/11/2025), mobil dump truck bermuatan material proyek lalu lalang melintasi jalan yang berpondasikan tanah lembek karena jalan itu berada di areal perladangan penduduk. 

Menurut warga, jalan itu awalnya mulus karena sudah di aspal oleh Pemda Ketapang. Tetapi, sejak ada pekerjaan proyek abrasi, kondisinya sudah "memai".

"Jalan ini salah satu jalan.masuk ke pantai Pecal dibangun pemda beraspal. Dulunya mulus sebelum mobil-mobil proyek dan exsa lewat jalan ini," ujar warga yang.mengaku bernama Ujang saat ditanya Borneo Tribun, Rabu (26/11/2025). 

Kepala Desa Kinjil Pesisir, Sukan membenarkan kerusakan jalan ini disebabkan karena dilewati kendaraan berat milik kontraktor proyek abrasi pantai yang saat ini sedang bekerja tersebut.

"Rusaknya dari mulai pokok jalan, samping masjid sampai ke ujung. Kira-kira 630 meterlah," ujar Sukan.

Menurut Sukan, CV Mega Buana Persada saat rapat dengan masyarakat dan BPD sudah menyepakati akan mengembalikan kondisi jalan sepanjang 630 meter seperti kondisi sedia kala, tanpa kerusakan.

"Pelaksana proyek abrasi, berjanji memperbaiki jalan yang rusak ini. Sudah ada kesepakatan dengan masyarakat dan BPD," imbuhnya.

Akibat komitmen itu, anggaran proyek sebesar Rp 13.7 miliar tersebut berkurang karena dipakai untuk memperbaiki jalan desa dimaksud. 

Penulis: Muzahidin.

Jalan Seberu–Nanga Lunggu Rusak Padahal Habiskan Rp20 Miliar: Warga Geram, Desak Audit Total Proyek Bermasalah

Ria Sartika    Minggu, November 16, 2025    Comment   

Jalan Seberu–Nanga Lunggu Rusak Padahal Habiskan Rp20 Miliar: Warga Geram, Desak Audit Total Proyek Bermasalah

Jalan Seberu–Nanga Lunggu Rusak Padahal Habiskan Rp20 Miliar. (Foto Tim Lapangan)

Proyek Rp20 Miliar Rusak dalam Hitungan Bulan, Warga Tuntut Kejelasan

KAPUAS HULU - Pembangunan ruas Jalan Seberu–Nanga Lunggu di Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. 

Proyek yang menghabiskan dana sekitar Rp20 miliar itu diharapkan menjadi bukti hadirnya pembangunan untuk wilayah pedalaman. 

Namun kenyataannya, jalan tersebut baru berumur beberapa bulan, sudah kembali rusak dan penuh tambalan.

Di berbagai titik, kondisi aspal terlihat retak, mengelupas, dan berubah menjadi kubangan air ketika hujan turun. 

Banyak warga yang heran sekaligus kecewa, karena kualitas fisik proyek jauh dari kata layak untuk ukuran anggaran sebesar itu.

Aspal Diduga Terlalu Tipis, Kualitas Material Dipertanyakan

Jalan Seberu–Nanga Lunggu Rusak Padahal Habiskan Rp20 Miliar. (Foto Tim Lapangan)

Temuan di lapangan menunjukkan dugaan bahwa ketebalan aspal jauh di bawah standar teknis. Beberapa bagian bahkan tampak seperti pengerjaan tambal sulam yang dilakukan sekadarnya. 

Warga mempertanyakan bagaimana proyek bernilai miliaran rupiah bisa tampil seperti pekerjaan darurat yang dikerjakan terburu-buru.

Bagi masyarakat Kapuas Hulu, jalan ini sangat penting. Akses ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan banyak bergantung pada ruas tersebut. Sayangnya, kondisi jalan yang cepat rusak justru membuat aktivitas warga semakin terhambat.

Dugaan “Permainan Kotor” Menguat, Pengawasan Lemah Jadi Sorotan

Bukan hanya kualitas pembangunan yang dipertanyakan, tetapi juga integritas para pihak yang terlibat. Masyarakat mencurigai adanya dugaan praktik tidak sehat antara pihak pelaksana proyek dan oknum pengawas.

Dugaan ini muncul bukan tanpa alasan. Pada 2023 lalu, kerusakan serupa pernah terjadi di lokasi yang sama. Sayangnya, tak ada tindak lanjut atau audit menyeluruh terhadap pihak yang bertanggung jawab. Pola yang berulang inilah yang membuat publik semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan.

Jalan Seberu–Nanga Lunggu Rusak Padahal Habiskan Rp20 Miliar. (Foto Tim Lapangan)

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar:

• Ke mana larinya dana Rp20 miliar tersebut?

• Mengapa proyek infrastruktur dengan dana besar hanya bertahan beberapa bulan?

Risiko Korupsi Mengintai, Masyarakat Minta Aparat Bertindak

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka masalahnya bukan lagi sebatas jalan rusak. Ada indikasi kuat bahwa praktik korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan anggaran berpotensi terjadi. Minimnya transparansi dan lemahnya tindakan tegas dari aparat justru memperkuat dugaan adanya praktik tidak wajar di balik proyek ini.

Jalan Seberu–Nanga Lunggu Rusak Padahal Habiskan Rp20 Miliar. (Foto Tim Lapangan)

Masyarakat pun semakin vokal meminta pemerintah pusat turun tangan. Mereka mendesak Kementerian PUPR, khususnya Balai Pelaksana Jalan Nasional, melakukan audit teknis dan audit keuangan secara independen.

Mendesak Audit Menyeluruh, Pelaku Harus Ditindak Tanpa Kompromi

Masyarakat berharap audit dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak yang benar-benar independen. 

Jika ditemukan adanya pelanggaran, semua pihak yang terlibat baik pejabat, konsultan pengawas, maupun kontraktor harus diproses hukum tanpa pandang bulu.

Jika tidak ada tindakan tegas, proyek Jalan Seberu–Nanga Lunggu dikhawatirkan hanya akan menjadi simbol lemahnya integritas pengelolaan anggaran, sementara masyarakat pedalaman kembali menjadi korban dari pembangunan yang tak sesuai harapan.

Kondisi Jalan Darit - Meranti Rusak Parah, Warga Berharap Segera Diperbaiki

Redaksi    Rabu, Oktober 15, 2025    Comment   

Kondisi Jalan Darit - Meranti Rusak Parah, Warga Berharap Segera Diperbaiki

Kondisi Jalan Darit -Meranti Rusak Parah, Warga Berharap Segera Diperbaiki. (Borneoribun/Tino)

Landak (Borneotribun.com) - Warga di dua kecamatan yakni Kecamatan Meranti dan Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak mengeluhkan kondisi jalan Raya Darit Kecamatan Menyuke menuju jalan Raya Meranti Kecamatan Meranti yang begitu memprihatinkan. Jalan itu bak kubangan Babi, berlumpur, berlubang dan rusak parah terlihat tidak ada pemeliharaan dari pemerintah. Selasa, (14/10/2025).

Rusaknya jalan tersebut sangat  mengganggu akses transportasi para pengendara. Bahkan para pengendara yang melewati jalan tersebut terpaksa harus berhati-hati serta menurunkan kecepatan kendaraannya demi menghindari terjadinya kecelakaan.

Bernadus (45), salah satu tokoh masyarakat dan pengendara aktif yang melewati jalan tersebut menyatakan, sudah hampir 2 tahun jalan tersebut rusak dan berlubang dan belum ada sentuhan dari Pemerintah Daerah. Terkadang biasanya antrian panjang juga kerap terjadi gegara rusaknya jalan dan sesama pengendara saling tolong menolong.

"Kondisi ini jelas menyulitkan kami pengendara, apalagi seperti kami ini beraktivitas hampir setiap hari melewati jalan yang rusak itu. soalnya kalau mau lewat harus pelan-pelan, jalan licin, ada lubang, apalagi kalau hujan itu jadi genangan air dan tambah becek" ucap Bernadus, Selasa (14/10/2025).

Ia juga memaparkan, kondisi Jalan Darit -Meranti yang rusak parah tersebut sudah berlangsung lama dan tidak ada sama sekali pemeliharaan dari Pemkab Landak, padahal Jalan Darit - Meranti merupakan akses utama warga di dua Kecamatan untuk menuju wilayah Kabupaten Kota.

Menurutnya, setiap hari, jalan tersebut selalu ramai dilintasi pengendara baik roda dua maupun roda empat. Dirinya berharap, semoga jalan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak tersebut dapat segera dibenahi.

"Ya ! semoga saja cepet dibenahi, apalagi itukan jalan utama kalau mau ke kabupaten kota, setiap hari banyak orang yang lewat juga," ujar Bernadus.

Senada dengan Bernadus, Rani (28) yang juga seorang pengendara yang sering melintas di Jalan Darit - Meranti mengatakan, dirinya seorang perempuan kerap merasa takut karena rusaknya Jalan Darit -Meranti, ia berharap semoga jalan yang rusak, Berlumpur dan berlubang tersebut dapat segera dibenahi.

"Kadang saya harus ekstra hati hati kalau pergi kerja di Kecamatan Meranti dari rumah saya di Kecamatan Menyuke, kalau jatuh pastinya habis penuh lumpur, apalagi dari Desa Kayuara ini sampe ke Meranti benar benar nggak nyaman untuk di lalui semoga saja cepat dibetulkan, " tutur Rani.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPRPERA) Kabupaten Landak, Kaliamantan Barat Jamelius, melalui Plt Kepala Bidang Bina Marga (Kabid BM) Yulius Efendi mengatakan, terkait informasi Jalan Darit - Meranti yang rusak parah dan berlubang, saat di konfirmasi pihaknya mengatakan untuk tahun 2025 ini jalan tersebut belum prioritas untuk perbaikan maupun pemeliharaan.

"Saat ini untuk jalan Darit-Meranti belum ada anggaran perbaikannya pak, yang ada hanya rehabilitasi lantai jembatan (jembatan rangka baja) di ruas jalan Darit-Meranti," ungkapnya.

Penulis: Tino

Jalan Sejirak–Rawak Sekadau Rusak Parah, Warga Minta Pemerintah Segera Bertindak

Redaksi    Sabtu, September 06, 2025    Comment   

Jalan Sejirak–Rawak Sekadau Rusak Parah, Warga Minta Pemerintah Segera Bertindak

SEKADAU - Kerusakan jalan penghubung Sejirak hingga Rawak di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, semakin memprihatinkan. 

Hingga awal September 2025, jalur vital tersebut belum juga tersentuh perbaikan. 

Akibatnya, warga yang setiap hari melintas kerap kesulitan, terutama saat hujan turun karena jalan berubah jadi becek, berlubang, dan licin. 

Sementara di musim panas, debu tebal beterbangan hingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat.

Jalan Sejirak–Rawak Sekadau Rusak Parah, Warga Minta Pemerintah Segera Bertindak.

Jalan ini menjadi salah satu akses utama warga untuk bekerja, berbelanja, maupun anak-anak berangkat sekolah. 

Kondisi rusak parah membuat aktivitas harian warga jadi lebih lama dan penuh risiko. 

“Kalau hujan, motor sering tergelincir. Anak-anak sekolah kasihan, sering terlambat karena harus hati-hati di jalan,” ujar Rudi, salah seorang warga Sejirak, saat ditemui di lokasi, Jumat (6/9/2025).

Keluhan serupa juga disampaikan oleh para orang tua murid. Mereka mengaku cemas karena anak-anak harus melewati jalan yang licin dan berlubang setiap pagi. 

“Kami khawatir keselamatan anak-anak. Kadang mereka harus turun dari motor dan berjalan kaki agar tidak jatuh,” tambah Yuliana, warga lainnya.

Hingga kini, pemerintah daerah Kabupaten maupun pemerintah daerah provinsi belum memberikan kepastian soal kapan jalan Sejirak–Rawak akan diperbaiki.

Jalan Baru di Semuntai Belum Setahun Udah Rusak, Warga Kalbar : Ini Proyek Serius Kah Apa Cuma Main-Main?

Saputra Berry    Kamis, Juli 24, 2025    Comment   

Jalan Baru di Semuntai Belum Setahun Udah Rusak, Warga Kalbar : Ini Proyek Serius Kah Apa Cuma Main-Main?

Jalan Baru di Semuntai Belum Setahun Udah Rusak. (Foto Tim)

Kalbar – Kamek heran betul! Jalan dari Sanggau ke Sekadau, lewat Semuntai, yang katanya proyek peningkatan jalan, baru juga kelar ndak sampai setahun, sekarang udah bergelombang aja.

Pengendara yang lewat situ banyak ngeluh, jalan jadi ndak nyaman dan bahaya, apalagi kalau hujan atau malam hari. Macam jalan tua yang udah lama rusak, padahal ini masih baru.

Lah Kenak Bisa Camtu?

Dari pantauan di lapangan, permukaan jalan udah mulai turun-turun, ada yang tinggi sebelah kiri-kanan, bikin motor bisa oleng, mobil pun miring-miring. Ini ndak main-main, nyawa orang taruhannya kalau lewat jalan ginik.

Katanya Gara-Gara Timbunan Ndak Standar

Dengar kabar dari warga dan sumber setempat, timbunan yang dipakai buat jalan ini ndak sesuai spesifikasi. Bahkan, materialnya diambil dari daerah Sungai Kunyit, deket-deket SPBU Semuntai.

Masalahnya, tanah dari situ tuh lembut, ndak cocok dijadikan bahan timbunan. Kalau udah dari dasar aja salah, ndak heran kalau atasnya cepat rusak.

Dulu Pernah Ditegur Anggota DPR RI

Bahkan waktu pengerjaan masih jalan, Pak Lasarus dari DPR RI pernah lewat dan langsung protes, karena lihat cara kerja di lapangan ndak beres.

Media sempat ketemu sama Pak Masri, yang jadi perwakilan pelaksana proyek, dan jawaban beliau bikin warga makin bingung. Beliau bilang, “Memang udah salah dari awal, termasuk perencanaannya.”

Nah loh. Lah kalo udah tau salah, kenapa dilanjutkan? Ini proyek negara loh, bukan proyek coba-coba.

Warga Minta Pemerintah Ndak Tutup Mata

Sekarang warga mulai ribut. Mereka minta pemerintah pusat maupun daerah segera turun tangan buat periksa ulang proyek ini.

Kontraktornya harus dipanggil, materialnya dicek ulang, dan harus jelas siapa yang tanggung jawab. Karena jalan ini penting banget, jalur utama penghubung daerah. Jangan dibiarkan rusak kayak gini.

Jalan rusak begini bukan cuma masalah kenyamanan, tapi udah masuk ke ranah keselamatan. Pemerintah jangan nunggu viral dulu baru bergerak.

Kalau proyeknya dari awal udah bermasalah, lebih baik dibuka ke publik, biar jelas. Jangan disimpan-simpan, nanti warga makin ndak percaya. (Tim)

Dana Kelapa Sawit untuk Pembangunan Sekadau

Redaksi    Jumat, Juli 26, 2024    Comment   

Dana Kelapa Sawit untuk Pembangunan Sekadau

Pekerjaan Peningkaatan infrastruktur di Daerah.(Foto Dokumen)

SEKADAU – Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sekadau telah menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. 

Pada tahun 2024 ini, sebanyak tujuh titik pekerjaan infrastruktur telah dibangun menggunakan DBH hasil perkebunan kelapa sawit.

Pelaksanaan proyek-proyek tersebut telah diresmikan oleh Bupati Sekadau, dan teknis pelaksanaannya diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). 

Kepala Dinas PUPR Sekadau, H. Hery Hando ST, mengungkapkan, "Dari DBH, ada tujuh item pekerjaan yang kami laksanakan: lima pekerjaan peningkatan dan pemeliharaan jalan serta dua box culvert," ujarnya pada Jumat (26/7/2024).

Untuk pekerjaan peningkatan jalan, proyek-proyek yang dilaksanakan meliputi akses jalan Tanjung - Penanjung, Desa Tanjung - Mungguk, peningkatan jalan Ensibau - Merapi, serta jalan Mandala di Desa Engkersik, Kecamatan Sekadau Hilir. 

Di Kecamatan Nanga Taman, DBH difokuskan pada jalan Rirang Jati - Kiungkang, sedangkan di Kecamatan Belitang Hulu, DBH dialokasikan untuk jalan Dwikora di Desa Balai Sepuak dan pembangunan dua box culvert.

"Semua telah dikerjakan dan diselesaikan oleh pelaksana," tambah Hery.

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Tujuan pemberian DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip "by origin".

Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip "Based on Actual Revenue", yang berarti penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan sesuai dengan Pasal 23 UU 33/2004.

Jenis-jenis DBH meliputi DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), dan Cukai Hasil Tembakau. 

Sementara itu, DBH SDA meliputi kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, pengusahaan panas bumi, dan perikanan, dengan ketentuan bahwa DBH PBB dan PPh dibagi kepada daerah penghasil sesuai porsi yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004.

Kabupaten Sekadau, yang terdiri dari tujuh kecamatan dan 94 desa, saat ini merupakan salah satu kabupaten dengan investasi perkebunan kelapa sawit yang cukup banyak dan merata di setiap kecamatan. 

Keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit ini menjadi sumber DBH bagi Sekadau melalui pajak yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kepada pemerintah di tingkat provinsi dan pusat, yang kemudian dikembalikan ke daerah atau kabupaten untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain.

_(Arni Lintang)_

Warga Minta Pemkab Landak Serius Tangani Kerusakan Akses Jalan Menyuke - Meranti

Redaksi    Rabu, Juli 24, 2024    Comment   

Warga Minta Pemkab Landak Serius Tangani Kerusakan Akses Jalan Menyuke - Meranti

Warga Minta Pemkab Landak Serius Tangani Kerusakan Akses Jalan Menyuke - Meranti.

LANDAK – Akses jalan penghubung antara Kecamatan Menyuke dan Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak mengalami rusak parah, sehingga membahayakan pengguna jalan yang melewati jalan tersebut. Selasa, 23 Juli 2024.

Menurut salah seorang warga bernama Yanto (41), rusaknya jalan penghubung antara dua kecamatan tersebut sudah hampir dua tahun belakang ini. Di Tahun 2023 yang lalu memang ada perbaikan dari Pemkab Landak, tetapi menurut nya hal tersebut seolah di kerjakan dengan kurang maksimal.

"Tahun lalu ada di lakukan perbaikan dengan cara di spot, tapi titik yang di kerjakan itu tempat yang tidak terlalu parah. Coba kita lihat titik yang dari Dusun Abek mau ke Kayuara ini sudah terlalu parah juga," ungkap Yanto saat di temui melintas di lokasi rusaknya jalan, Selasa, 23 Juli 2024.

Dirinya juga berharap dengan Pemkab Landak untuk serius menangani kerusakan jalan penghubung antara dua kecamatan ini, apalagi menurutnya jalur ini adalah jalur utama akses transportasi dan perputaran ekonomi bagi masyarakat.

"Seperti yang kita lihat ini, air sungai kecil ini mengalir terus di jalan. Nah di situ di Carikan solusi bagaimana caranya biar tidak mengalir di jalan dan merusak kondisi jalan, apalagi di tambah angkutan PT yang melintas ya habis lah," ujar Yanto.

Kemudian di sisi lain Yanto mengatakan, jika jalan ini masih jadi jalur transportasi Perusahaan Perkebunan Sawit yang ada di daerah tersebut, ia berharap inisiatif dan lakukanlah perawatan jalan yang di lalui tersebut.

"Kan biasanya PT dan Pemkab ada namanya kolaborasi terkait jalan, intinya saling bahu membahu lah, apa salahnya gunakan lah CSR itu untuk sementara jika Pemkab belum bisa menganggarkan. Jadikan kita sama sama merawat, kan semuanya untuk kebutuhan kita juga baik Masyarakat, Perusahaan dan Pemerintah," tutup Yanto.

(Tino)

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tingkatkan Jalan Rirang Jati-Kiungkang

Redaksi    Sabtu, Juli 20, 2024    Comment   

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tingkatkan Jalan Rirang Jati-Kiungkang

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tingkatkan Jalan Rirang Jati-Kiungkang.

SEKADAU - Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (PUPR) resmi meluncurkan proyek peningkatan Jalan Rirang Jati-Kiungkang di Kecamatan Nanga Taman Pada Jumat (19/7/2024). Ini merupakan kabar gembira bagi masyarakat yang telah menantikan peningkatan infrastruktur ini selama 20 tahun.

Mewujudkan Aspirasi Masyarakat

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sekadau, Heri Handoko, menekankan bahwa proyek ini merupakan tanggapan langsung atas usulan masyarakat. "Peningkatan Jalan Rirang Jati-Kiungkang ini adalah jawaban dari usulan masyarakat. Sejak jalan dibuka 20 tahun lalu, baru kali ini bisa ditingkatkan," ujarnya. Meskipun tahap awal proyek ini hanya mencakup 1,1 kilometer dengan pagu dana sekitar Rp 4 miliar, Heri memastikan bahwa ini adalah langkah awal pemerintah untuk memastikan pemerataan pembangunan.

Komitmen Pemerintah Daerah

Dalam sambutannya, Bupati Sekadau Aron mengakui bahwa peningkatan jalan ini merupakan proyek yang sudah lama dinantikan. "Sudah 20 tahun baru kali ini peningkatan jalan Rirang Jati-Kiungkang dilakukan. Meskipun belum maksimal, tapi pemerintah daerah berusaha agar pembangunan dapat dilaksanakan sehingga bisa dinikmati masyarakat," kata Bupati Aron.

Bupati juga menyoroti keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. "Keuangan kita terbatas, namun pembangunan yang kita laksanakan sekarang pasti berlanjut," ungkapnya. Proyek ini didanai oleh Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dari pemerintah pusat, di mana Kabupaten Sekadau pada tahun 2024 mendapatkan alokasi DBH sebesar Rp 37 miliar. Dari jumlah tersebut, 80 persen dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur di berbagai lokasi.

Kerja Sama untuk Mewujudkan Cita-cita

Selain proyek jalan, Bupati Aron menyampaikan bahwa Kabupaten Sekadau juga akan mendapatkan bantuan beberapa unit jembatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Realisasi proyek jembatan ini masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.

Bupati Aron menekankan pentingnya kerja sama antara legislatif dan eksekutif untuk mencapai keberhasilan ini. "Semuanya itu merupakan hasil kerja keras, berkat kerja sama semua pihak, baik dari legislatif maupun eksekutif. Makanya kompak dan bersatu itu penting agar cita-cita masyarakat Sekadau bisa kita wujudkan," tuturnya.

Dengan dimulainya peningkatan jalan Rirang Jati-Kiungkang ini, Pemerintah Kabupaten Sekadau menunjukkan komitmennya dalam membangun infrastruktur yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat. Semoga proyek ini menjadi langkah awal bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sekadau.

Bupati Sekadau Hadiri Peluncuran Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sibau - Merapi Tahun 2024

Redaksi    Rabu, Juli 17, 2024    Comment   

Bupati Sekadau Hadiri Peluncuran Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sibau - Merapi Tahun 2024

Bupati Sekadau Hadiri Peluncuran Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sibau - Merapi Tahun 2024.

SEKADAU – Bupati Sekadau, Aron, menghadiri acara peluncuran pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Kabupaten ruas Jalan Sibau - Merapi Tahun 2024 pada hari Rabu (17/7/2024). Acara ini bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang vital bagi koneksi transportasi di daerah Sekadau.

Dalam sambutannya, Bupati Aron menyampaikan pentingnya pemeliharaan rutin untuk memastikan keamanan dan kenyamanan transportasi bagi masyarakat Sekadau.

"Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk lokal serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," ungkap orang nomor satu di Kabupaten Sekadau. 

Acara peluncuran ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sekadau serta tokoh masyarakat setempat. 

Proyek pemeliharaan jalan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Sekadau untuk terus meningkatkan infrastruktur publik demi kesejahteraan masyarakat.

Pekerjaan pemeliharaan jalan ini diperkirakan akan selesai dalam beberapa bulan ke depan, dengan harapan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengguna jalan dan seluruh komunitas Sekadau.

Bupati Sekadau Resmikan Peningkatan Jalan Mandala di Desa Tapang Semadak

Redaksi    Jumat, Juli 05, 2024    Comment   

Bupati Sekadau Resmikan Peningkatan Jalan Mandala di Desa Tapang Semadak

Bupati Sekadau Resmikan Peningkatan Jalan Mandala di Desa Tapang Semadak.

SEKADAU - Bupati Sekadau, Aron, SH, secara resmi meluncurkan proyek peningkatan jalan Mandala di Desa Tapang Semadak. Acara ini diadakan pada Rabu (03/07/2024) dan dihadiri oleh berbagai pihak termasuk masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati Aron menyampaikan bahwa peningkatan jalan Mandala Tapang Semadak merupakan harapan yang telah lama dinantikan oleh warga. Proyek ini menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dari pemerintah pusat sebesar kurang lebih Rp 37 miliar. "Dana ini kita alokasikan untuk peningkatan jalan di berbagai tempat hingga ke Belitang," ungkap Aron.

Aron menambahkan, sebagai Bupati, ia memiliki keinginan untuk meningkatkan semua jalan, namun keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tantangan utama. "Beruntung kita mendapat DBH sebesar 37 miliar sehingga dana ini bisa kita bagi untuk pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah, termasuk Belitang," jelasnya.

Bupati Aron juga menekankan pentingnya kerjasama dari berbagai pihak, terutama kepala desa, untuk memastikan kelancaran proses pengerjaan. Ia berharap bahwa pembangunan jalan ini bisa dilanjutkan hingga ke Jalan Mandala II, mengingat yang diluncurkan saat ini adalah jalan Mandala I.

Selain menggunakan dana APBD, pemerintah daerah juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk pemeliharaan ruas jalan lainnya. "Di Belitang, misalnya, pemeliharaan jalan menjadi tanggung jawab tiga perusahaan: PT. MPE, PT. Agro Andalan, dan PT. BSL," tambah Aron.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Hery Handoko, dalam paparannya menyebutkan bahwa masyarakat Desa Tapang Semadak sudah lama mengusulkan peningkatan jalan Mandala. "Usulan tersebut akhirnya dapat terealisasi di bawah kepemimpinan Pak Aron," ujar Hery.

Pengerjaan jalan ini dijadwalkan berlangsung selama 180 hari kerja. Hery berharap pekerjaan ini dapat selesai lebih cepat dari yang ditargetkan dan memenuhi standar kualitas yang baik. Ia juga meminta partisipasi pengawasan dari masyarakat setempat untuk memastikan kelancaran dan kualitas pengerjaan.

Camat Sekadau Hilir, Gustiar Indarto, mewakili masyarakat menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah atas pembangunan ini. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur seperti ini memiliki banyak manfaat, termasuk peningkatan ekonomi dan akses transportasi bagi warga.

Kepala Desa Tapang Semadak, Marsianus Marsiadi, juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah. "Peningkatan jalan Mandala ini sudah dinantikan warga Tapang Semadak selama puluhan tahun. Komitmen seorang pemimpin adalah kunci utama suksesnya sebuah daerah," kata Marsianus.

Acara peresmian ini turut dihadiri oleh Asisten II Sandae, Kepala Dinas PTSP Handayani, Kapolsek Sekadau Hilir, pihak kontraktor, para kepala desa, anggota BPD, serta tamu undangan lainnya.

Dengan adanya peningkatan jalan ini, diharapkan akses dan mobilitas warga Desa Tapang Semadak dan sekitarnya akan semakin lancar, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Perbaikan Jalan Mandala 1: Wujud Komitmen Pemerintah Kabupaten Sekadau

Redaksi    Rabu, Juli 03, 2024    Comment   

Perbaikan Jalan Mandala 1: Wujud Komitmen Pemerintah Kabupaten Sekadau

Bupati Sekadau, Aron.

SEKADAU - Proyek peningkatan badan jalan poros Mandala 1 sepanjang 1,8 kilometer di Desa Tapang Semadak dan Desa Engkersik akhirnya segera terwujud. Dalam laporan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sekadau, Heri Handoko, disebutkan bahwa proyek ini akan mengaspal jalan guna memperlancar akses transportasi masyarakat di kedua desa tersebut. 

"Jalan ini akan diaspal untuk memperlancar akses transportasi masyarakat Desa Tapang Semadak dan Desa Engkersik," ujar Heri.

Mengenang masa lalu, Heri menyampaikan bahwa permintaan perbaikan jalan ini sudah diajukan sejak ia masih menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga. Masyarakat Desa Engkersik sering datang memohon agar jalan Mandala diperbaiki. "Itu sudah bertahun-tahun yang lalu dan baru bisa terealisasi pada saat ini," katanya dengan rasa bangga.

Proyek ini akan dilaksanakan oleh PT Megah Jaya Bersama dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari. Heri menambahkan bahwa proyek ini merupakan salah satu dari tujuh proyek peningkatan jalan yang menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tahun ini, tersebar dari Belitang Hulu hingga Nanga Mahap. 

“Nanti akan ada pengawasan dari PT Askon Multi Jasa untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Bupati Sekadau, Aron, dalam sambutannya mengatakan bahwa perbaikan jalan Mandala ini adalah impian warga Desa Engkersik yang sudah lama diusulkan dan baru terealisasi tahun ini. Proyek ini dialokasikan dana sebesar 6 miliar rupiah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dan APBD.

"Pembangunan poros Mandala 1 Tapang Semadak – Engkersik merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sekadau untuk membangun infrastruktur yang menunjang aktivitas masyarakat. Kami dalam tiga tahun terakhir ini benar-benar berkomitmen untuk meningkatkan beberapa ruas jalan di kabupaten kita. Namun karena keterbatasan APBD, kami memilih fokus pada prioritas daerah yang memiliki mobilitas tinggi dulu," ujarnya.

Diketahui, sumber anggaran peningkatan ruas jalan di Kabupaten Sekadau saat ini berasal dari APBD murni, DBH Sawit, dan Dana Inpres Pemerintah Pusat. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat di Desa Tapang Semadak dan Desa Engkersik serta sekitarnya.

Perbaikan jalan ini tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa pemerintah Kabupaten Sekadau berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Diharapkan proyek ini dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.

Truk TBS PT SKM Hancurkan Jalan Sei Awan Tanjungpura

Redaksi    Jumat, Mei 17, 2024    Comment   

Truk TBS PT SKM Hancurkan Jalan Sei Awan Tanjungpura

Truk TBS PT SKM Hancurkan Jalan Sei Awan Tanjungpura.

KETAPANG - Jalan kabupaten dari desa Sungai Awan ke desa Tanjungpura Ketapang rusak berat membuat warga emosi. Warga menuding, biang keroknya adalah truk angkutan Tandan Buah Segar (TBS) perusahaan PT Sinar Karya Mandiri (SKM). 

Kemarahan warga itu juga disebabkan perusahaan terkesan tak peduli untuk memperbaiki. Jika adapun perbaikan, hanya sementara, tidak kokoh dan mantaf. 

"Jalan tanah kuning (laterit) di daerah gambut dilewati truk TBS PT SKM muatan 8-10 ton tiap hari lewat jalan ini pasti rusak. Enak betul perusahaan itu," kata Sumirhan, Kamis (16/05/24). 

Truk TBS PT SKM Hancurkan Jalan Sei Awan Tanjungpura.

Karena kondisi jalan tu, Sumirhan mengatakan membuat warga jika hendak ke kota Ketapang menggunakan mobil harus memutar ke arah jalur desa Siduk. 

"Yang terasa sekali saat ambulan desa atau pas ada keluarga sakit, supir lebih pilih jalan mutar ke Siduk, takut tejebak lumpur dan mobil tak bisa lewat, amblas," kata Sumirhan. 

Rion Sardi warga lainya mengatakan, jalan itu dibangun pada daerah rawa serta gambut  ditimbun tanah kuning (laterit). 

Jalan itu satu-satunya jalur utama lintasan masyarakat yang dibangun pemda Ketapang dari APBD. 

Dirinya meminta pemda Ketapang tegas menindak PT SKM. Apalagi jalan itu adalah wewenang Pemda Ketapang. 

"Pemda jangan tutup mata liat kondisi jalan seperti itu. Jangan sia-siakan duit daerah bangun jalan tapi yang diuntungkan perusahaan," kata Rion Sardi.

Ia berharap perusahaan memperhatikan aspek kualitas dalam perbaikan jalan. Jangan hanya timbun ala kadarnya, bangun lah jalan yang kokoh dan mantaf. 

Jika perusahaan tak mau, dirinya bersama masyarakat desa siap untuk memperbaiki jalan tersebut, namun konsekwensi nya, perusahaan tidak boleh melewati jalan itu. 

"Tolonglah perhatikan, jangan mau enaknya saja, rusak dibiarkan. Kalau tak mau perbaiki, saya dengan warga siap, tapi, truk perusahaan jangan lewat jalan itu," tegasnya.

Penulis: Muzahidin

Bersama Masyarakat, Polisi Perbaiki Jalan Rusak Pasca Kecelakaan Tragis di Sekadau

Redaksi    Jumat, Mei 10, 2024    Comment   

Bersama Masyarakat, Polisi Perbaiki Jalan Rusak Pasca Kecelakaan Tragis di Sekadau

Bersama Masyarakat, Polisi Perbaiki Jalan Rusak Pasca Kecelakaan Tragis di Sekadau. (Humas Polres Sekadau/Borneotribun)

SEKADAU – Satlantas Polres Sekadau bersama Pospol Simpang 4 Kayu Lapis dan masyarakat setempat bergotong-royong memperbaiki jalan rusak di Dusun Entada, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, pada Jumat (10/5/2024) pagi. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut setelah kecelakaan lalu lintas yang menewaskan dua orang pada Kamis (9/5) kemarin.

Kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Honda Revo, mobil Toyota Avanza, dan truk Mitsubishi di jalan yang sempit dan berlubang. Diduga pengendara sepeda motor tidak menjaga jarak aman sehingga menabrak mobil Avanza yang memperlambat laju karena kondisi jalan yang sulit.

Bersama Masyarakat, Polisi Perbaiki Jalan Rusak Pasca Kecelakaan Tragis di Sekadau. (Humas Polres Sekadau/Borneotribun)

Menurut Kapolres Sekadau, AKBP I Nyoman Sudama, perbaikan dilakukan setelah olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan. 

Bersama Masyarakat, Polisi Perbaiki Jalan Rusak Pasca Kecelakaan Tragis di Sekadau. (Humas Polres Sekadau/Borneotribun)

Jalan diperbaiki dengan menimbun menggunakan sirtu, pasir, semen, dan tanah.

Kerja bakti ini melibatkan anggota Satlantas Polres Sekadau, Pospol Simpang 4 Kayu Lapis, kepala dusun setempat, kepala desa, dan warga sekitar. Tujuannya adalah untuk mencegah kecelakaan serupa di masa mendatang.

Bersama Masyarakat, Polisi Perbaiki Jalan Rusak Pasca Kecelakaan Tragis di Sekadau. (Humas Polres Sekadau/Borneotribun)

"Perbaikan jalan ini diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan di lokasi tersebut. Kami mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama," ujar AKP Agus Junaidi, Kasi Humas Polres Sekadau.

Sekadau - Rawak dan Nanga Taman - Nanga Mahap, Ruas Jalan Prioritas

Redaksi    Minggu, Maret 10, 2024    Comment   

Sekadau - Rawak dan Nanga Taman - Nanga Mahap, Ruas Jalan Prioritas

Bupati Sekadau Aron. (Madah Sekadau/Borneotribun)

SEKADAU - Bupati Sekadau Aron telah mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengalokasikan dana sebesar 36 miliar rupiah untuk meningkatkan sejumlah ruas jalan provinsi yang menghubungkan Sekadau – Rawak dan Nanga Taman – Nanga Mahap.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara peluncuran proyek peningkatan jalan kabupaten pada ruas jalan Nanga Mahap – Landau Apin di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, pada Sabtu (9/3/2024).

"Akhirnya, kita bersyukur, karena saat rapat dengan Pejabat Jenderal Gubernur Kalimantan Barat dan Kapolda terkait ruas jalan provinsi di wilayah kita, yaitu jalan Nanga Taman – Nanga Mahap, kami mendapatkan alokasi anggaran sekitar 19 miliar rupiah," kata Aron.

"Selain itu, untuk Sekadau – Rawak juga mendapatkan alokasi sekitar 19 miliar rupiah. Awalnya hanya dianggarkan sebesar 14 miliar rupiah, namun setelah komunikasi langsung, anggarannya ditingkatkan menjadi 19 miliar rupiah. Sehingga total anggaran yang kami dapatkan untuk jalan provinsi mencapai 36 miliar rupiah," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Aron berharap agar masyarakat turut serta dalam menjaga pembangunan infrastruktur ini, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar sesuai harapan.

"Saya yakin bahwa jika program ini terus dilanjutkan hingga tahun 2025, hampir semua jalan provinsi termasuk beberapa ruas jalan di Kabupaten Sekadau akan selesai dibangun," ujarnya.

"Kami memang hanya memimpin untuk masa yang singkat, tetapi kami sangat fokus pada pembangunan infrastruktur karena ini adalah program unggulan kami, yaitu IP3K," tambah Bupati.

Bupati Sekadau Aron: Proyek Peningkatan Jalan untuk Kemudahan Akses Masyarakat

Redaksi    Minggu, Maret 10, 2024    Comment   

Bupati Sekadau Aron: Proyek Peningkatan Jalan untuk Kemudahan Akses Masyarakat

Bupati Sekadau Aron telah meluncurkan proyek peningkatan jalan Kabupaten, khususnya pada ruas jalan Nanga Mahap – Landau Apin di Kecamatan Nanga Mahap. (Madah Sekadau/Borneotribun)

SEKADAU - Bupati Sekadau Aron, didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sekadau, Ny. Magdalena Susilawati, telah meluncurkan proyek peningkatan jalan Kabupaten, khususnya pada ruas jalan Nanga Mahap – Landau Apin di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau. Peluncuran ini berlangsung pada hari Sabtu (9/3/2024).

Dalam pidatonya, Bupati Sekadau Aron menjelaskan pentingnya peningkatan infrastruktur jalan tersebut untuk memperlancar transportasi masyarakat. Dia menyebut bahwa beberapa titik jalan mengalami kerusakan dan oleh karena itu menjadi prioritas pembangunan. Selain itu, peningkatan jalan ini juga akan memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena di Landau Apin telah dibangun rumah sakit pratama.

"Penting untuk kita jelaskan mengapa kami fokus pada Landau Apin, karena di sana sudah ada rumah sakit pratama yang akan kami operasikan tahun ini di Desa Landau Apin, Kecamatan Nanga Mahap ini," kata Bupati Sekadau Aron.

Bupati Sekadau Aron juga menyampaikan bahwa peningkatan infrastruktur jalan tidak hanya terjadi di satu wilayah saja, namun juga akan dilakukan di beberapa wilayah lainnya di Kabupaten Sekadau. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemerataan pembangunan.

"Selain dari Dana Alokasi Khusus (DAK), tahun ini kami juga menerima bantuan dari Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga beberapa ruas jalan juga kami bangun dalam rangka pemerataan pembangunan di Kabupaten Sekadau," ungkapnya.

Kadis PUPR Kabupaten Sekadau, Heri Handoko, menjelaskan bahwa panjang ruas jalan Nanga Mahap - Landau Apin adalah 11.914 km, di mana 4,27 km telah dikerjakan dan 7,644 km masih belum ditangani. Pekerjaan pada tahun 2022 dilakukan melalui dana pinjaman daerah dengan nilai kontrak Rp. 10.114.322.000, sementara pada tahun 2024, pekerjaan dilakukan melalui DAK 2024 dengan nilai kontrak Rp. 6.284.046.000.

"Untuk tahun 2024, pekerjaan dilaksanakan oleh CV. Indo Daya dengan masa pengerjaan 180 hari kalender," tambahnya.

Proyek peningkatan jalan ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk pekerjaan galian biasa untuk pelebaran, pembersihan dan pengupasan lahan, pembangunan bahu jalan, lapisan pondasi agregat kelas A dan B, serta penggunaan lataston lapis pondasi.

Pada acara peluncuran proyek tersebut, turut hadir Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Moloi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sekadau Sandae, serta berbagai pejabat dan tokoh masyarakat setempat. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau.